Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Sritex Tetap Pailit, Airlangga Kasih Peringatan Ini

    Sritex Tetap Pailit, Airlangga Kasih Peringatan Ini

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex tetap berproduksi meski diputus pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Sebagaimana diketahui, kasasi yang diajukan perusahaan pun ditolak dan Sritex tetap dinyatakan pailit.

    “Posisi kemarin dengan posisi hari ini sebetulnya sama, sama artinya kemarin sedang berproses kasasi. Pemerintah mendorong ini going concern (kelangsungan usaha), jadi untuk tetap berproduksi. Tadi sore (19/12) saya juga berbicara dengan manajemen Sritex supaya going concern tetap terjaga,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis malam (19/12/2024).

    Selain itu, pemerintah mendorong PT Bank Negara Indonesia (BNI) selaku kreditur utama agar mengajak kreditur lainnya untuk sejalan dengan pemerintah menyelamatkan Sritex. Itu ditujukan agar kondisi lapangan kerja di dalam negeri tetap terjaga dan terhindar dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Para kreditur termasuk salah satunya yang terbesar kan BNI untuk memimpin para kreditor ini agar setuju dengan pemerintah untuk menjaga lapangan kerja,” ucapnya.

    Di saat yang sama, Airlangga berharap agar para industri padat karya mengadopsi atau setidaknya memperbarui teknologi produksi. Pemerintah memandang geliat industri tekstil masih cukup baik jika mampu memanfaatkan teknologi.

    “Yang namanya asupan teknologi tidak bisa kita tinggalkan. Berbagai industri termasuk tekstil, itu yang berada di kawasan ekonomi khusus, katakanlah di Kendal, ini ekspornya masih lancar dan memang kami lihat mesinnya mesin-mesin terakhir. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan bantuan untuk industri permesinan sektor padat karya dalam paket kemarin,” ucapnya.

    Dukungan untuk industri padat karya itu antara lain subsidi kredit investasi sebesar 5% dengan harapan industri dapat mengganti mesin-mesin produksinya.

    “Pemerintah akan subsidi 5%. Jadi kalau perbankan kasih kredit Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar biasanya itu bunganya antara 9-11%, tetapi industrinya nanti diberi diskon oleh pemerintah atau pemerintah tanggung 5%, jadi mereka hanya bayar 6%. Ini upaya untuk mendorong supaya mereka ganti mesin,” ucapnya.

    “Tapi mereka harus aktif, mereka yang betul-betul ingin melakukan modernisasi pabrik dan biasanya kan kalau kredit investasi bisa 5-7 atau 8 tahun. Ini yang terus kita push,” tambahnya.

    Industri padat karya yang akan menerima fasilitas itu meliputi tekstil dan produk tekstil, termasuk garmen, furniture, alas kaki, serta makanan dan minuman dengan jumlah pekerja tertentu. Payung hukum yang sedang disiapkan oleh pemerintah ialah peraturan menteri dan peraturan pemerintah.

    Saksikan juga d’Rooftalk: Janji Pramono Anung 1 Periode Saja

    (acd/acd)

  • Mau Diselamatkan Prabowo, Sritex Tetap Pailit!

    Mau Diselamatkan Prabowo, Sritex Tetap Pailit!

    Jakarta –

    Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg itu diputus pada Senin (21/10/2024) lalu.

    Sritex pun mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh PN Niaga Semarang tersebut. Upaya itu dinilai sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang sudah bersama dengan mereka selama lebih dari setengah abad.

    “Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait. Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder,” tulis Sritex dalam keterangan resminya, Jumat (25/10).

    Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, Sritex telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia.

    Berdasarkan keterangannya, ada sekitar 14.112 karyawan Sritex yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, hingga tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex.

    Untuk itu, perusahaan berjuang melawan putusan pailit tersebut. Sritex pun meminta dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar perusahaan dapat terus beroperasi.

    “Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan,” terang Sritex.

    Presiden Prabowo Subianto mengamini permintaan tersebut untuk menyelamatkan Sritex agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Beberapa kementerian teknis terkait ditugaskan untuk melakukan kajian mendalam dalam rangka penyelamatan Sritex.

    “Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10).

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau biasa disapa Noel pun turun gunung dengan berkunjung ke pabrik Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (15/11). Kunjungannya menyusul isu Sritex melakukan PHK dan merumahkan 2.500 pekerja.

    Berdasarkan hasil kunjungannya, Noel mengatakan perusahaan tidak melakukan PHK. Ia menegaskan pemerintah akan selalu berada di garis depan dalam memperjuangkan hak dan nasib para pekerja Sritex.

    “Saya tegaskan, kami akan selalu ada di garis depan untuk memperjuangkan nasib para pekerja Sritex,” ucap Noel dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11).

    Noel menjelaskan para pekerja Sritex tidak di-PHK, tetapi dirumahkan karena perusahaan tidak berproduksi akibat kurangnya bahan baku. Sedangkan PHK sendiri menurutnya adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan.

    Apabila Sritex terpaksa harus mengambil keputusan PHK, Noel memastikan seluruh proses PHK dapat berjalan sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, serta menjamin hak-hak pekerja tetap terlindungi.

    “Kami sangat memahami bahwa kabar mengenai PHK ini membawa dampak besar bagi para pekerja Sritex dan keluarganya. Oleh karena itu, kami pastikan agar hak-hak pekerja terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” kata dia.

    Namun, nasib berkata lain. Mahkamah Agung (MA) pun baru saja mengeluarkan putusan kasasi yang diajukan Sritex. Hasilnya, kasasi tersebut ditolak dan Sritex tetap dinyatakan pailit.

    “Amar Putusan: Tolak,” dikutip dari halaman Kepaniteraan MA, Kamis (19/12) kemarin.

    Sementara, Noel mengaku mumet soal masalah Sritex. Sayangnya ia enggan membeberkannya lebih lanjut.

    “Mumet juga gua soal Sritex. Ada deh, ntar juga lama-lama tahu,” tutur Noel kepada wartawan di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.

    Noel juga enggan berkomentar banyak soal Sritex yang dikabarkan mendapat pembiayaan revitalisasi mesin dengan skema subsidi bunga sebesar 5%.

    “Udah ada dari Apindo. Lama-lama kan mereka beradaptasi dalam situasi. Karena kan ada beberapa komponen yang mereka menerima,” pungkasnya.

    Lihat Video: Jurus Pemerintah Selamatkan PT. Sritex

    (acd/acd)

  • Hidup Makin Susah, Pengusaha Makin Cemas Rupiah Melemah-PPN Naik

    Hidup Makin Susah, Pengusaha Makin Cemas Rupiah Melemah-PPN Naik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memperingatkan agar Indonesia waspada menyusul munculnya gejala Stagnasi Sekuler. Disebutkan, gejala itu terlihat pada pada pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2024 yang hanya mampu tumbuh 4,95% secara tahunan (year on yeara/ yoy).

    Meski, APINDO melihat ada harapan dari pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar pada 27 November 2024 lalu. Serta, dampak dari momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. APINDO memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 dapat ditutup di level 5% secara tahunan.

    Hal itu terungkap dalam dalam konferensi pers Outloook Ekonomi dan Bisnis APINDO 2025 di Jakarta, Kamis (19/12/2024). Dalam catatan APINDO, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tangguh di saat berbagai negara dialporkan justru mengalami pelemahan bahkan hingga krisis pada kondisi perekonomian domestik mereka.

    “Kondisi perekonomian Indonesia tahun ini cukup tangguh di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% diproyeksikan dapat dipertahankan
    sepanjang tahun 2024,” kata Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani dalam konferensi pers tersebut, dikutip Jumat (20/12/2024).

    Hanya saja, imbuh dia, APINDO memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 nanti belum akan melompat jauh. Dan diprediksi bakal stagnan, tumbuh di kisaran 4,90-5,20% secara tahunan.

    “Prediksi ini dibuat berdasarkan berbagai indikator. Seperti kondisi lingkungan strategis global yang belum stabil, inflasi global yang belum sepenuhnya terkendali, berlanjutnya penurunan kelas menengah akibat tekanan kenaikan PPN pada barang-barang
    tertentu, potensi layoff (PHK) akibat kenaikan UMP (upah minimum provinsi) yang tidak diimbangi dengan produktivitas, hingga berakhirnya era boom commodity (windfall) dari komoditas CPO dan batubara,” sebut Shinta.

    Tak hanya itu, APINDO pun menyoroti seriusnya pelemahan daya beli masyarakat. Indikatornya adalah deflasi yang terjadi berturut-turut sejak Mei hingga September 2024. Besarnya penurunan jumlah penduduk kelas menengah yang semakin besar, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.

    “Kelas menengah Indonesia berperan penting dalam mendongkrak konsumsi nasional. Hal ini akan diperparah dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025,” cetusnya.

    Sebagai informasi, mengutip Corporate Finance Institute, Stagnasi Sekuler merujuk pada kondisi rendahnya pertumbuhan ekonomi, atau tidak ada pertumbuhan sama sekali. Kondisi di mana perekonomian stagnan dalam jangka waktu panjang.

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rupiah mengalami pelemahan di hadapan dolar AS. Seharian pada Kamis, 19 Desember 2024, nilai tukar rupiah berfluktuasi hingga sentuh level Rp16.130/US$ dan terjauh di posisi Rp16,300/US$.

    Melansir data Refinitiv, pada penutupan perdagangan (19/12/2024), rupiah anjlok hingga 1,24% ke level Rp16.285/US$. Pelemahan lebih dari 1% ini adalah yang terdalam sejak 7 Oktober 2024 yakni sebelumnya sebesar 1,26%. Pada awal perdagangan, data Refinitiv menunjukkan rupiah dibuka melemah 0,28% di angka Rp16.130/US$.

    Pelemahan rupiah tidak terlepas dari sentimen global yang didominasi kebijakan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) dan lonjakan indeks dolar AS (DXY). Pada perdagangan sebelumnya, DXY melesat 1% ke posisi 108,03, tertinggi sejak November 2022, akibat ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga AS yang lebih konservatif.

    The Fed dalam pernyataan terbarunya menyebutkan bahwa pemangkasan suku bunga acuan (Fed Funds Rate) pada 2025 kemungkinan hanya akan terjadi dua kali, lebih rendah dari proyeksi September yang mencapai 100 basis poin (bps).

    Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua The Fed, Jerome Powell, yang menegaskan perlunya kehati-hatian dalam penyesuaian kebijakan moneter. Ekspektasi ini memicu penguatan dolar AS dan memberi tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

    Dalam pandangan outlooknya, APINDO pun memproyeksikan, nilai tukar rupiah masih akan tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    “Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap USD tahun 2025 diprediksi berada di kisaran 15.800-16.350 per dollar USD,” kata Shinta.

    “Nilai tukar Rupiah diproyeksikan masih akan tertekan pada paruh pertama 2025 karena kecenderungan penguatan Dolar AS dan akan menguat pada paruh kedua setelah pasar mampu mengantisipasi kebijakan Presiden Trump,” tambahnya.

    Hal senada disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Impor (GPEI) Benny Soetrisno. Dia juga memprediksi pelemahan rupiah masih akan berlangsung sampai awal tahun 2025 nanti.

    “Ini (pelemahan rupiah) bagian dari game moneter. GPEI mendorong ekspor komoditas industri yang berbahan baku lokal semakin banyak,” ujarnya lewat pesan singkat kepada CNBC Indonesia.

    Industri lokal yang menggunakan bahan baku impor dan bukan eksportir akan menjadi sektor paling terkena efek buruk pelemahan rupiah.

    “Kalau bahan baku impor dan barang jadi dijual di dalam negeri, ya rugi besar,” kata Benny.

    Sementara itu, Shinta menuturkan, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), local currency transaction (LCT), SRBI, dan SVBI belum dapat menjaga nilai tukar rupiah yang diakibatkan karena Indonesia adalah negara small open economy terutama pada produk minyak, pangan, digital services, dan TIK yang perlu menjadi perhatian khusus.

    “Volatilitas nilai tukar Rupiah sangat tinggi sepanjang 2024, sempat terdepresiasi hingga level 16.450 pada Juni 2024 (terburuk sejak pandemi tahun 2020) dan kembali menguat hingga level 15.300 pada kuartal III, namun pada akhir kuartal IV kembali turun ke hingga level 16.000 dan tren pelemahan ini diprediksi akan berlanjut hingga awal tahun depan,” sebut Shinta.

    Berdasarkan hasil konsensus pasar di Amerika Serikat dan dengan track record kepemimpinan Donald Trump di periode sebelumnya maka diproyeksikan The Fed akan menurunkan Fed Fund Rate sebanyak 3 kali di tahun 2025 dengan penurunan di kisaran 0,25% 0,5%.

    “Maka dari itu, APINDO menilai bahwa sebagai respon atas kebijakan tersebut maka Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga paling banyak 2 kali di kisaran 0,25% 0,50% menjadi berada dalam kisaran 5,25% -5,75% di tahun 2025 nanti,” kata Shinta.

    Di sisi lain, tren “China De-risking” membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk menarik investasi dan memperluas ekspor dengan menjadi alternatif dalam Global Value Chain (GVC).

    Konflik dagang AS-China menciptakan tren diversifikasi GVC di mana perusahaan global berupaya untuk mendiversifikasi suplai barang dan jasa dari satu perusahaan atau negara saja untuk menghindari risiko rantai pasok (China De-risking).

    “Produk yang mengalami peralihan perdagangan terbesar antara lain semikonduktor, produk elektronik, dan produk-produk terkait alat telekomunikasi Diversifikasi produksi oleh negara-negara maju menciptakan ruang bagi Indonesia untuk memaksimalkan potensi di sektor manufaktur mineral kritis, dan energi hijau,” ujarnya.

    Jakarta, CNBC Indonesia – APINDO mencatat, biaya ekonomi tinggi masih menjadi tantangan struktural yang menghambat daya saing Indonesia. Yang berasal dari tingginya biaya logistik, energi, tenaga kerja, dan pinjaman, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan biaya berusaha tertinggi di ASEAN-5.

    Indonesia, jauh di bawah Singapura dan Malaysia dalam hal ketidakefisienan akibat biaya logistik. Di mana Indonesia mencapai 23,5% dari PDB, jauh lebih tidak efisien dibandingkan Malaysia (12,5%) dan Singapura (8%).

    “Meski dilaporkan turun menjadi 14,29% dari PDB pada 2023, Indeks Kinerja Logistik (LPI) menunjukkan penurunan dalam aspek ketepatan waktu dan efisiensi pengiriman internasional,” sebut Shinta.

    “Survei APINDO menunjukkan, 61,26% pelaku usaha kesulitan mengakses pinjaman, sementara 43,05% menilai suku bunga terlalu tinggi. Di sisi lain, sekitar 64,28% perusahaan menyatakan reformasi regulasi belum menjamin kemudahan dan kepastian usaha,” paparnya.

    Sementara, sambungnya, saat ini juga terjadi dominasi sektor informal dan rendahnya produktivitas. Hal ini berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi, di mana jumlah sektor informal mencapai 59,17% pada 2024, meningkat dari 55,88% pada 2019.

    “Kondisi ini menggarisbawahi ketidakefisienan struktural yang menghambat daya saing Indonesia dan harus menjadi perhatian pemerintah jika ingin mendorong laju pertumbuhan ekonomi ke depan,” tukasnya.

    Dengan sejumlah peluang dan tantangan yang dimiliki Indonesia saat ini, Shinta mengungkapkan Apindo merumuskan agenda strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, diantaranya, hilirisasi komoditas di sektor-sektor strategis, penguatan UMKM secara konsisten dan terarah dengan pendekatan pentahelix, penguatan ekosistem ekonomi digital, optimalisasi sektor hijau, dan pencapaian swasembada pangan.

    “Jadi, kita selalu mengatakan kunci utama adalah bagaimana Indonesia bisa memperbaiki high cost economy yang ada. Supaya kita bisa lebih kompetitif,” tegas Shinta.

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2025 bisa mencapai 5,2%. Target ini, menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, bisa tercapai dengan terjaganya komponen utama pertumbuhan ekonomi, yakni dari sisi konsumsi rumah tangga, investasi, maupun ekspor.

    “Dengan berbekal basis yang kuat di 2025 dengan beberapa fondasi dan angka-angka tadi, mestinya apa yang menjadi harapan Bapak Presiden akan ada pertumbuhan 8% entah di 2028 maupun di 2029, mestinya cukup realistis kita kejar bersama-sama,” kata Susiwijono dalam Program Evening Up CNBC Indonesia, dikutip Selasa (10/12/2024).

    Lalu bagaimana menurut pengusaha?

    APINDO memperkirakan, situasi perekonomian Indonesia tahun 2025 belum banyak perubahan. Lompatan yang diinginkan pemerintahan Presiden Prabowo sulit untuk terealisasi.

    “Apindo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 belum akan mengalami lompatan jauh, dan akan tetap stagnan berada dalam rentang 4,90% hingga 5,20% (yoy),” kata Shinta.

    Shinta menjelaskan penyebabnya adalah situasi dunia yang masih gelap. Ini dipengaruhi oleh tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan global dan berakhirnya era boom commodity (windfall) dari komoditas CPO dan batubara.

    “Inflasi global yang mulai terkendali tetapi belum kembali pada posisi normal, hingga dinamika di Amerika Serikat pasca terpilihnya Presiden Donald Trump,” ujarnya.

    Dalam negeri, kata Shinta pengaruh utamanya adalah pelemahan kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi dalam negeri, tekanan kenaikan PPN pada barang-barang tertentu, dan potensi layoff akibat kenaikan UMP yang tidak diimbangi dengan produktivitas masyarakat. Pada 2024, jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 47,8 juta orang, menyusut hingga 9,5 juta orang hanya dalam 5 tahun terakhir.

    “Selain itu, tidak adanya booster pertumbuhan seperti pelaksanaan Pemilu dengan timeline yang berulang seperti tahun ini, dapat menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi tahun depan jika hanya mengandalkan faktor pertumbuhan musiman,” jelas Shinta.

    Ekonomi 2025 masih andalkan konsumsi domestik, diikuti dengan realisasi investasi, dan ekspor komoditas dengan dukungan hilirisasi yang semakin masif. Secara sektoral, porsi terbesar masih dipegang oleh industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi.

    “Masing-masing sektor tersebut diproyeksikan akan menguasai lebih dari 10% porsi distribusi dalam PDB tahun depan,” kata Shinta.

    “Tahun 2025 akan menjadi sangat krusial bagi perekonomian Indonesia, di mana berbagai tantangan dan peluang akan menentukan arah pertumbuhan di masa mendatang. Untuk
    memastikan Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sejumlah agenda strategis harus dijalankan dengan terarah,” ucapnya.

    APINDO menekankan kondisi di mana Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan daya beli masyarakat menjelang tahun 2025.

    Shinta memaparkan, berbagai indikator mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat yang memengaruhi perekonomian nasional, yang saat ini masih ditopang oleh konsumsi masyarakat.

    Dia mengutip data BPS menunjukkan Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024. Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari Bank Indonesia pada Oktober 2024 di angka 121,1 atau mencapai titik 3 terendah sejak Januari 2023. Dan diikuti oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang juga terendah sejak Januari 2023, yaitu turun ke 109,9.

    “Tren penurunan inflasi inti selama periode Mei-September 2024 juga mengindikasikan melemahnya permintaan domestik,” sebutnya.

    “Tantangan ke depan menjadi semakin berat dengan besarnya penurunan jumlah penduduk kelas menengah dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024, dengan proporsi terhadap total populasi turun dari 21,45% menjadi 17,13%,” ujar Shinta.

    4 Rekomendasi APINDO

    Untuk itu, APINDO merekomendasikan beberapa kebijakan kepada pemerintah untuk mendorong perekonomian di tengah tingginya ketidakpastian global alias gelap.

    Pertama, menurut Shinta adalah kebijakan fiskal dan moneter yang pro-stability, pro-growth, dan pro-poor untuk menjaga sisi demand. Dengan meningkatkan penerimaan dan menciptakan belanja yang berkualitas.

    “Relaksasi kebijakan suku bunga dimana skema rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) yang mendukung sektor manufaktur dapat juga mendorong modal sosial melalui peningkatan kualitas SDM,” sebutnya.

    Kedua, meningkatkan efisiensi biaya usaha universal yang berfokus pada pemangkasan biaya melalui reformasi birokrasi dan kepastian hukum, menekan cost of finance dengan suku bunga yang kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik, dan tenaga kerja.

    “Penguatan National Logistics Ecosystems (NLE) terutama pada jalur laut dan udara diperlukan untuk menciptakan biaya distribusi yang kompetitif,” katanya.

    “Dengan menciptakan ekosistem biaya usaha yang lebih efisien, daya saing Indonesia di akan semakin kuat, sekaligus membuka ruang bagi investasi strategis yang mendukung pertumbuhan jangka panjang,” tukas Shinta.

    Ketiga, meningkatkan investasi untuk penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, ditujukan pada sektor strategis seperti padat karya. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong pertumbuhan sektor formal.

    “Pemerintah harus memastikan percepatan investasi dengan mengeliminasi hambatan birokrasi, penyederhanaan perizinan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, investasi yang berkualitas akan menjadi motor utama dalam membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran,” terang Shinta

    Keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas SDM. Shinta menegaskan pemerintah harus melakukan akselerasi dengan memastikan link and match antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri agar tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dan siap bersaing di era perkembangan teknologi.

    “Reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang berorientasi pada reskilling dan upskilling harus menjadi prioritas, dengan penekanan pada penguasaan teknologi dan literasi digital. SDM yang unggul dan adaptif menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi transformasi ekonomi global,” pungkas Shinta.

  • Ekonom: Harusnya Pengusaha Lebih Takut PPN 12% dibanding UMP 6,5%

    Ekonom: Harusnya Pengusaha Lebih Takut PPN 12% dibanding UMP 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2025 berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Hal inilah yang semestinya dikhawatirkan para pengusaha.

    Bhima menyampaikan bahwa PPN 12% akan memicu inflasi yang berujung pada potensi PHK massal. Kenaikan PPN ini juga dibarengi dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 yang naik sebesar 6,5% pada tahun depan.

    Namun demikian, dia menyebut bahwa kenaikan UMP tidak memicu PHK.

    “PPN 12% ini memicu inflasi 4,1% sehingga ada kekhawatiran PHK massal bukan karena UMP 6,5%, tetapi karena kebijakan fiskal pemerintah yang agresif menekan daya beli masyarakat,” kata Bhima kepada Bisnis, Kamis (19/12/2024).

    Menurutnya, pelaku usaha lebih mengkhawatirkan dampak PPN 12% dibandingkan kenaikan UMP 6,5% pada tahun depan.

    “Pengusaha seharusnya lebih takut PPN 12% bukan takut UMP 6,5%,” imbuhnya.

    Menurut studi Celios, Bhima menerangkan bahwa kenaikan upah minimum berdampak langsung pada pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Dia menyebut, UMP 6,5% berpotensi menciptakan 775.000 lapangan kerja baru. 

    “Ini disebabkan oleh naiknya UMP dapat mendorong permintaan atau konsumsi secara agregat sehingga meningkatkan geliat ekonomi daerah dan memicu pembukaan lapangan kerja baru,” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak mengatakan bahwa kenaikan UMP 6,5% tidak jauh berbeda dari perkiraan umum dengan menggunakan rumus Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 (PP 51/2023).

    Ini artinya, kata dia, pengusaha seyogyanya sudah dapat mengantisipasi kenaikan UMP pada tahun depan. Selain itu, pengusaha juga diharapkan menerima keputusan itu dengan lapang dada dan melaksanakannya.

    Di tahun depan pula, Payaman menyebut kenaikan PPN menjadi 12% hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah. Untuk itu, kata dia, tidak perlu ada kekhawatiran dari para pengusaha.

    “Sebenarnya bagi produsen tidak berdampak banyak karena barang-barang mewah biasanya dikonsumsi orang-orang berpenghasilan tinggi. Jadi pengusaha tidak perlu khawatir dan mem-PHK karyawan,” kata Payaman kepada Bisnis.

    Terlebih, Payaman menyebut permintaan atas barang mewah juga relatif konstan.

    “Jadi pengusaha berjalan seperti biasa saja, dengan sedikit penyesuaian dalam sistem pengupahan dan harga jual bila produksi barang mewah,” ujarnya.

  • Kurs Rupiah Anjlok, Apindo Wanti-Wanti Risiko PHK hingga Inflasi

    Kurs Rupiah Anjlok, Apindo Wanti-Wanti Risiko PHK hingga Inflasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo meyakini anjloknya kurs rupiah beberapa waktu belakangan bisa mengakibatkan PHK hingga semakin tingginya inflasi.

    Ketua Komite Kebijakan Ekonomi Apindo Aviliani meyakini industri yang sangat berdampak atas pelemahan nilai rupiah adalah yang bergantung pada impor. Dengan pelemahanan rupiah, biaya impor semakin mahal.

    Akibatnya, industri tersebut semakin tidak bisa kompetitif. Dampak terburuknya, perusahaan melakukan efisiensi.

    “Nah efisiensi ini yang biasanya akibatnya ke PHK, lalu ke berbagi hal yang supaya mereka bisa survive [bertahan]. Kalau enggak survive, akhirnya mereka kan naikin harga barang. Jadi inflasi juga bisa terjadi karena pelemahan rupiah,” ungkap Aviliani dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Lebih lanjut, dia menilai ketergantungan Indonesia terhadap portofolio di pasar keuangan menjadi penyebab utama anjloknya kurs rupiah beberapa waktu belakangan.

    Aviliani meyakini nilai tukar rupiah masih sangat tergantung dengan portofolio seperti saham, obligasi, dan sejenisnya.

    “Sehingga ketika ada yield [imbal hasil] yang menarik di AS [Amerika Serikat] atau insentif yang menarik di AS, rupiah cenderung melemah,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia menyarankan agar pemegang kepentingan memaksimalkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk menstabilkan kurs rupiah. Menurutnya, selama ini nilai DHE cenderung rendah dibandingkan impor.

    Aviliani menekankan pentingnya dukungan pemerintah ke sektor bisnis yang berbasis ekspor. Terutama, sambungnya, dukungan dari wilayah hulu.

    “Kita ini seringkali melupakan hulu. Artinya ada industri tapi [bergantung] impor,” jelasnya.

  • Keputusan Upah di Jabar 2025 Sudah Tepat, Bey Machmudin Dinilai Cegah Risiko PHK

    Keputusan Upah di Jabar 2025 Sudah Tepat, Bey Machmudin Dinilai Cegah Risiko PHK

    Jakarta, Beritasatu.com– Langkah Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menetapkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK) pada 2025, sudah tepat. 

    Kenaikan UMK di Jawa Barat seragam sebesar 6,5%, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 dan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Namun, hanya dua wilayah yang disepakati untuk penetapan UMSK, yaitu Kabupaten Subang dan Kota Depok, dengan kenaikan sebesar 0,5% dari UMK 2025.

    Merespons ini, ekonom senior sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty menyampaikan, kenaikan upah, termasuk di Jabar harus mempertimbangkan kemampuan industri dan potensi risiko lainnya, seperti bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Makanya apa yang dilakukan oleh Pj Gubernur Jabar menurut saya itu sudah tepat. Kalau yang ini kan sesuai dengan kinerja dan kemampuan, seperti itu. Jadi menurut saya itu sudah cukup tepat,” ungkap Telisa, saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (19/12/2024) 

    Menurutnya, pertimbangan kenaikan upah minimum, seperti di Jabar perlu melibatkan tiga pihak, yakni pekerja, pengusaha, dan fasilitas pemerintah.  Pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di tengah pelemahan daya beli seiring sulitnya ekonomi. Namun, di sisi lain, kemampuan pengusaha terbatas dengan permintaan yang melemah, harga komunitas global tertekan, serta produksi dan manufaktur terkontraksi. 

    “Kemudian banyak pengusaha yang terancam, bahwa kalau upah minimum terlalu tinggi, bisa efisiensi atau dengan kata lain PHK, kita tidak ingin itu terjadi. Makanya perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan, dari demand supply-nya,” terangnya.

    Oleh karenanya, pemerintah perlu mencari jalan tengah, yakni tetap menetapkan kenaikan upah, tetapi menyesuaikan kemampuan industri. “Jadi mengambil jalan tengah, makanya diharapkan kenaikan upah itu bisa mendorong produktivitas,” kata dia.

    Dia mengatakan, kenaikan upah di Jabar disesuaikan dengan kemampuan sektornya. “Setiap sektor kan beda-beda kondisinya. Ada yang sektor lagi ekspansi, ada sektor yang lagi kontraksi, ada sektor yang stagnan saja,” katanya.

    Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat (Jabar) optimistis bahwa langkah Pj Gubernur Jabar menetapkan upah di Jabar tidak hanya mendukung keberlangsungan usaha, tetapi menjadi dasar yang kokoh untuk masa depan yang lebih cerah.

    “Kami yakin, keputusan ini (upah di Jabar) adalah langkah awal menuju pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat,” ucap Ketua DPP Apindo Jawa Barat Ning Wahyu.

     

  • Inilah Daftar 10 Wilayah Punya UMK 2025 Terendah di Pulau Jawa, Ada Jawa Tengah dan Jawa Barat

    Inilah Daftar 10 Wilayah Punya UMK 2025 Terendah di Pulau Jawa, Ada Jawa Tengah dan Jawa Barat

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini 10 UMK terendah tahun 2025 se-Jawa.

    Hasil menunjukkan ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

    Pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025.

    Dari UMK yang telah ditetapkan, Kabupaten Banjarnegara menjadi wilayah yang mempunyai UMK 2025 terendah di Pulau Jawa, yakni Rp 2.170.475,32.

    Selain Banjarnegara, Kabupaten Wonogiri juga menempati wilayah dengan UMK terendah kedua di Pulau Jawa, yakni Rp 2.180.587,5.

    Ada pula wilayah dari Jawa Barat yang mempunyai UMK 2025 rendah, yakni Kota Banjar dengan UMK Rp 2.204.754,48.

    Berikut adalah daftar 10 wilayah yang mempunyai UMK 2025 terendah di Pulau Jawa:

    1. UMK Kabupaten Banjarnegara 2025: Rp 2.170.475,32 (Jawa Tengah)

    2. UMK Kabupaten Wonogiri 2025: Rp 2.180.587,5 (Jawa Tengah)

    3. UMK Kabupaten Sragen 2025: Rp 2.182.200 (Jawa Tengah)

    4. UMK Kota Banjar 2025: Rp 2.204.754,48 (Jawa Barat)

    5. UMK Kabupaten Kuningan 2025: Rp 2.209.519,29 (Jawa Barat)

    6. UMK Kabupaten Pangandaran 2025: Rp 2.221.724,19 (Jawa Barat)

    7. UMK Kabupaten Ciamis 2025: Rp 2.225.279,16 (Jawa Barat)

    8. UMK Kabupaten Rembang 2025: Rp 2.236.168,78 (Jawa Tengah)

    9. UMK Kabupaten Blora 2025: Rp 2.238.430,85 (Jawa Tengah)

    10. UMK Kabupaten Brebes 2025: Rp 2.239.801,50 (Jawa Tengah)

    Ini Respons Serikat Pekerja Terkait Besaran UMK Kota Malang 2025

    Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) untuk 38 daerah di Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024.

    Dalam keputusan itu, UMK Kota Malang 2025 dipatok senilai Rp 3.507.693. Kota Malang berada di urutan ketujuh dari 38 kota atau kabupaten lainnya.

    Merespon ketetapan tersebut, Ketua SPSI Kota Malang, Suhirno mengatakan pihaknya menerima. 

    Kenaikan yang sudah ditetapkan kali ini diharapkan Suhirno bisa diterapkan dengan baik. Pun ia juga berharap perusahaan bisa bertahan di tengah kondisi yang serba sulit saat ini.

    Menurutnya, kenaikan ini sudah diharapkan berdasarkan hasil rapat di Dewan Pengupahan Kota Malang. Kenaikan UMK di Kota Malang berkiras Rp 200 ribu dibanding dengan UMK tahun 2024.

    “Ya kami menerima. Kurang lebih naik sudah Rp 200 ribuan. Bisa diterima SPSI. Risalah kami dari hasil berunding juga tidak jauh dari itu,” katanya, Kamis (19/12/2024).

    Dikatakan Suhirno, pihaknya tidak hanya berpikir kesejahteraan karyawan, tetapi kami berpikir bertahannya perusahaan-perusahaan. Menurut Suhirno, banyak perusahaan loyo karena faktor impor, padahal produksi itu bisa dilakukan di dalam negeri.

    “Akhirnya lapangan kerja terbatas. Yang banyak sekarang PKWT ditunjang PP 35/2021. Itu maksimal lima tahun, padahal PKWT itu hanya untuk pekerjaan sementara dan sekali selesai,” katanya.

    SPSI Kota Malang telah mengimbau kepada perusahaan yang tergabung di dalam keanggotaan untuk bisa beradaptasi dengan kebijakan baru. Dalam waktu dekat, SPSI akan menghadiri undangan sosialisasi dari Pemkot Malang mengenai kebijakan UMK.

    “Perusahaan dan karyawan itu berbeda tujuannya. Kalau perusahaan profit, kalau buruh kesejahteraan. Ya kami berharap perusahaan tidak ada yang melanggar karena ini masalah kehidupan manusia. Masalah pekerjaan sekarang juga sulit, kondisinya sekarang itu ekonomi menurun,” katanya.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Arif Tri Sastyawan mengatakan bahwa Pj Gubernur Jawa Timur menetapkan kenaikan UMK di angka 6,5 persen. Dinas akan memberikan sosialisasi kepada para pekerja dan pelaku usaha awal pekan depan.

    Merespon kenaikan UMK ini, Arif mengimbau agar perusahaan taat aturan. Ia juga mengatakan bahwa pekerja yang tidak mendapatkan hak-haknya bisa mengadu ke dinas di Mal Pelayanan Publik.

    “Kami akan tindak lanjuti laporan tersebut, bisa nanti ke provinsi atau langsung ke kementerian,” katanya.

    Dijelaskan Arif, kenaikan UMK saat ini memilik mekanisme yang berbeda. Usulan kenaikan UMK saat ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mekanisme sebelumnya, kenaikan diusulkan dari daerah, kota atau kabupaten.

    “Jadi mau tidak mau ya kami harus menerima karena sudah ditetapkan. Kota Malang peringkat tujuh di Jawa Timur. Maksud kami lebih baik dari nilai-nilai yang lain. Kami tidak bisa menyamakan dengan Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo,” katanya.

    Arif juga menjelaskan rencana Pemkot Malang untuk membuka keran investasi sebesar-besarnya pada 2025. Ditargetkan nilai investasi pada 2025 bisa mencapai Rp 2,3 triliun. Investasi sangat dibutuhkan untuk membuka lapangan pekerjaan di Kota Malang.

    Pada 2024 ini, hingga triwulan ketiga, Arif menyatakan nilai investasi yang sudah masuk telah mencapai Rp 2,1 triliun. Kemungkinan nilainya akan bertambah hingga tutup tahun. Pada 2023, secara keseluruhan nilai investasi dalam setahun mencapai Rp 2,1 triliun.

    “Kami segerakan membuka investasi. Maka pada 2025, kami akan menaikan lagi investasi Kota Malang untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Itu langkah yang kami tempuh, termasuk membuka job fair,” ujar Arif. 

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia di Kota Malang telah menyatakan mengikuti keputusan pemerintah yang menaikan upah minimum kota sebanyak minimal 6,5 persen.

    Sekretaris Apindo Kota Malang, Sandy Mario Lanza mengatakan, meskipun kenaikan itu dianggap cukup berat namun pelaku usaha di Kota Malang menerimanya.

    Alasan menerima kenaikan 6,5 persen tersebut karena sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apindo Kota Malang juga meyakini bahwa angka 6,5 persen itu bukan angka gaib.

    “Pasti sudah ada perhitungannya dan kami mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh presiden meskipun saat ini kondisi usaha cukup berat,” katanya.

    Sandy cukup optimis perekonomian pada 2025 bisa lebih baik dari 2024. Sejumlah kabar positif yang diterima para pengusaha antara lain penundaan PPN 12 persen, lalu rencana pemerintah yang mengejar pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen, dan adanya Satgas PHK.

    “Kami juga optimis melihat pemerintahan baru yang tegas. Kalau pemerintahan Kota Malang masih belum karena memang belum definitif,” ujarnya

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Rupiah Merosot 1,34% ke Level Rp16.312/USD

    Rupiah Merosot 1,34% ke Level Rp16.312/USD

    Jakarta: Rupiah ditutup melemah sangat dalam terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir perdagangan hari ini.
     
    Mengacu data Bloomberg, Kamis, 19 Desember 2024 rupiah melemah hingga 215 poin atau setara dengan 1,34 persen jika dibandingkan penutupan perdagangan kemarin menjadi Rp16.312 per USD.
     
    Sementara itu, berdasarkan data Yahoo Finance rupiah melemah 201 poin atau 1,25 persen menjadi Rp16.285 per USD.
     

    Dolar AS dapat amunisi untuk menguat
    Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, indeks dolar AS menguat pada perdagangan hari ini seusai Federal Reserve menyampaikan pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 4,25 persen hingga 4,50 persen.
     
    Sementara dari dalam negeri, pemberian berbagai insentif tidak cukup untuk mengurangi dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen.
     
    “Permasalahan yang muncul di industri sekarang adalah menurunnya permintaan akibat menipisnya jumlah kelas menengah yang merupakan pendorong konsumsi dalam negeri,” kata Ibrahim.
     
    Selain itu, periode pemberian insentif yang terlalu pendek, misalnya hanya dua bulan untuk diskon tarif listrik sebesar 50 persen.
     
    Insentif yang diberikan untuk industri padat karya juga diperkirakan belum cukup untuk meredam dampak kenaikan PPN tersebut. Pasalnya, sudah terlalu banyak sektor industri yang terpuruk, seperti industri tekstil dan industri alas kaki.
     
    “Meskipun pemerintah memberikan insentif khusus untuk industri padat karya, daya beli masyarakat yang masih lemah membuat pemberian insentif tersebut menjadi tidak banyak berdampak. Jika kondisi tersebut tidak ditangani secara hati-hati, maka kenaikan PPN tersebut bisa saja meningkatkan potensi pegawai terkena PHK,” tutur dia.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Wamenaker: Mumet Gua soal Sritex

    Wamenaker: Mumet Gua soal Sritex

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel mengaku mumet soal masalah yang membelit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. 

    Hal ini diungkapkan usai rapat dengan beberapa menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Mumet juga gua soalSritex,” kataWamenaker yang biasa disapa Noel itu di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/12) seperti dikutip dari detik.com.

    Saat ditanya kenapa mumet soal Sritex, Noel enggan membeberkannya. Dia memilih tidak banyak bicara.

    “Ada deh, entar juga lama lama tahu,” kata Noel.

    Sritex memang tengah terbelit masalah. Hal itu terjadi setelah Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil Sritex pailit.

    Hal itu berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu.

    Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon yang merupakan debitur, menyebut termohon yaitu Sritex, telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

    Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

    Bila melihat ke belakang, sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan, perusahaan yang sudah berjalan selama 36 tahun itu mengalami kesulitan keuangan sejak tahun lalu hingga utangnya menumpuk.

    Berdasarkan laporan keuangan per September 2023, total liabilitas perusahaan tercatat US$1,54 miliar atau Rp23,87 triliun (kurs Rp15.500 per dolar AS).

    Terbaru, pemerintah sampai turun tangan untuk menyelamatkan Sritex dari jeratan pailit. Ini merupakan titah dari Presiden Prabowo Subianto agar perusahaan tekstil itu dapat tetap beroperasi tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan ribu karyawannya.

    Sejauh ini, Sritex tengah mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dideranya. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sudah membahas langkah-langkah ke depan yang akan diambil pemerintah guna menyelamatkan Sritex dengan menggunakan dua kemungkinan.

    Agus mengatakan dua kemungkinan tersebut, yakni ketika kasasi yang diajukan Sritex dikabulkan, dan opsi ketika kasasi tersebut ditolak.

    (del/agt)

  • Respons Menaker soal Potensi Gelombang PHK di Sektor Padat Karya usai UMP Naik

    Respons Menaker soal Potensi Gelombang PHK di Sektor Padat Karya usai UMP Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi akan adanya potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya tekstil dan garmen. 

    Potensi gelombang PHK ini seiring dengan langkah pemerintah yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5%.

    Menaker Yassierli mengatakan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap ketenagakerjaan, termasuk di sektor padat karya. Dia menuturkan, sejatinya pencegahan PHK membutuhkan kerja sama lintas kementerian/lembaga.

    “Kami tentu sangat peduli [dengan industri tekstil]. Antisipasi PHK butuh kolaborasi lintas kementerian dan lembaga,” kata Yassierli kepada Bisnis, Kamis (19/12/2024).

    Terlebih, Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah telah meluncurkan tiga insentif terkait dengan ketenagakerjaan.

    Adapun, insentif yang dimaksud diantaranya pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta/bulan. Kemudian, optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan tidak hanya manfaat tunai, namun juga manfaat pelatihan dan akses informasi pekerjaan.

    Serta, relaksasi atau diskon sebesar 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sektor industri padat karya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023–2028 Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa kenaikan UMP 2025 berpotensi memicu gelombang PHK di sektor padat karya tekstil dan garmen.

    “Ini semua yang sekarang banyak sekali terkena [PHK] adalah industri padat karya, karena kondisinya kurang baik terutama tekstil, garmen yang sudah mulai melakukan banyak sekali PHK,” kata Shinta dalam konferensi pers Outlook Ekonomi 2025 di Kantor Apindo, Jakarta, Kamis (19/12/204).

    Sebab, Shinta menyebut, kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% bukan hanya terkait pengupahan kepada karyawan, melainkan juga mengerek biaya operasional perusahaan

    “Yang paling sensitif adalah sektor padat karya, jelas. Itu yang paling sensitif terhadap pengupahan,” ungkapnya.

    Apalagi, lanjut dia, pemerintah menetapkan kenaikan PPN 12% per Januari 2025 yang akan membebankan masyarakat. Menurutnya, perlu ada kebijakan stimulus yang bisa membantu dari sisi persediaan (supply) dan permintaan (demand).

    “Kami melihat memang pemerintah awalnya ini sudah baik, paling tidak sudah mulai memberikan, cuma mungkin targetnya ini apakah memadai,” ujarnya.

    Jika dilihat dari pelaku usaha dan industri, Shinta menilai paket stimulus yang diberikan pemerintah seperti pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP tidak membantu industri padat karya. Sebab, insentif ini hanya untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan.

    “Yang kena manfaat itu adalah pekerja yang di bawah Rp10 juta. Jadi ini tidak membantu pelaku usahanya, industri padat karya tidak terbantu,” terangnya.

    Untuk itu, Apindo meminta agar pemerintah membantu PPh badan industri padat karya hingga beban iuran BPJS Ketenagakerjaan.

    Secara keseluruhan, Apindo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan tumbuh di kisaran 4,9%—5,2% secara tahunan (year-on-year/yoy). Prediksi ini dengan melihat berbagai indikator, seperti kondisi lingkungan strategis global yang belum stabil dan inflasi global yang belum sepenuhnya terkendali.

    Kemudian, berlanjutnya penurunan kelas menengah akibat tekanan kenaikan PPN pada barang-barang tertentu, potensi PHK akibat kenaikan UMP yang tidak diimbangi dengan produktivitas, hingga berakhirnya era boom commodity (windfall) dari komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan batubara.