Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Badai PHK Sektor Perhotelan, Apindo Desak Pemerintah Genjot Belanja

    Badai PHK Sektor Perhotelan, Apindo Desak Pemerintah Genjot Belanja

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk mempercepat belanja pemerintah guna menggairahkan sektor perhotelan. 

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa okupansi hotel yang menurun banyak dipengaruhi oleh pengurangan belanja pemerintah. Hal ini merambat terhadap pengurangan tenaga kerja di sektor perhotelan.

    “Kan Pak Purbaya [Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan] juga bilang salah satu faktor adalah lambat spending-nya. Jadi, orang sudah keburu PHK. Jadi salah satunya agar bagaimana spending dipercepat sehingga hotel juga bisa terisi,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Bob melanjutkan, berdasarkan survei Apindo pada tahun lalu, sebanyak 50% pengusaha perhotelan telah mengurangi tenaga kerja, serta berpeluang mengurangi tenaga kerja apabila kondisi tak membaik.

    Untuk mengatasi hal tersebut, dia mendorong pemerintah untuk mempercepat belanja hingga mengguyur stimulus. Menurutnya, stimulus semestinya diberikan tak sekadar untuk membuat masyarakat bertahan, tetapi juga untuk mendorong perputaran ekonomi.

    Bob menyadari bahwa pemerintah telah memperpanjang insentif pajak penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) bagi pekerja pariwisata khususnya sektor horeka (hotel, restoran, kafe).

    Namun demikian, di samping mempercepat belanja, dia menilai pemerintah juga harus memantik kedatangan wisatawan ke Tanah Air demi menggerakkan sektor pariwisata.

    “Kalau perhotelan menurut saya government spending-nya yang harus ditingkatkan karena sebenarnya banyak tamunya kan dari government. Selain stimulus dari government, kemudian kedatangan turis juga kan harus dipancing,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan fenomena sejumlah hotel di Tanah Air menutup operasionalnya. Hal ini dipicu tingkat okupansi yang mengalami tren penurunan sepanjang tahun ini.

    Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa fenomena itu salah satunya terjadi di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penurunan daya beli ditengarai sebagai faktor utama penyebab penurunan tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel.

    “Tadi pagi saya baru rapat internal untuk menggambarkan, satu contoh aja, Cikarang. Cikarang dekat sekali dengan Jakarta ya, tetapi ngedrop banget okupansinya. Sampai ada beberapa hotel tutup beneran,” kata Hariyadi saat ditemui di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

    Tak hanya menghentikan operasional, pengusaha perhotelan di kawasan itu disebutnya bahkan mempertimbangkan untuk menjual bisnis mereka. Menurut Hariyadi, hal ini terbilang mengherankan. Pasalnya, dampak penurunan daya beli menjadi begitu terasa di kawasan industri yang mestinya menjadi penopang bisnis perhotelan.

    Pihaknya lantas memandang pengurangan anggaran pemerintah hingga penyesuaian yang dilakukan oleh industri turut memengaruhi okupansi penginapan di kawasan tersebut.

    “Impak memang ada satu, dari anggaran pemerintah yang dipotong itu ada pengaruh, tapi yang kedua itu industri. Ternyata industri itu juga mengurangi bujet termasuk vendornya, vendornya industri itu juga banyak yang mengurangi kunjungan,” ujarnya.

    Tren Okupansi Hotel Menurun

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai 50,51% pada Agustus 2025.

    Berdasarkan berita resmi statistik pada Rabu (1/10/2025), BPS mencatat realisasi tersebut menurun 2,28% secara bulanan (month-to-month/mtm) atau minus 4,34% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    TPK hotel klasifikasi berbintang tertinggi tercatat di Provinsi Bali sebesar 69,54%, disusul Papua Selatan sebesar 58,17% serta DKI Jakarta sebesar 53,74% pada bulan kedelapan tahun ini.

    Sementara itu, BPS juga mencatat okupansi hotel klasifikasi nonbintang Tanah Air sebesar 25,79% per Agustus 2025.

    TPK hotel nonbintang tertinggi juga dicatatkan Bali, Papua Selatan, serta DKI Jakarta masing-masing sebesar 50,26%, 22,32%, serta 40,06%.

  • Urusi Kasus Yai Mim di Malang Jawa Timur, KDM Tuai Kritik Tajam: Apakah Dia Kurang Kerjaan atau Cari Perhatian?

    Urusi Kasus Yai Mim di Malang Jawa Timur, KDM Tuai Kritik Tajam: Apakah Dia Kurang Kerjaan atau Cari Perhatian?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau akrab dengan akronim KDM (Kang Dedi Mulyadi) kembali jadi sorotan dan mendapat kritikan tajam publik.

    Pasalnya, KDM pada Senin, 6 Oktober 2025, kemarin mengunjungi Yai Mim dan Sahara langsung di kediaman mereka di Malang, Jawa Timur. Dia datang hendak mendamaikan.

    Terkait hal tersebut, penulis kondang Indonesia, Tere Liye, menyampaikan kritik bernada satire terhadap politisi dari Partai Gerindra itu.

    “Sebagai penduduk Jawa Barat, saya bangga sekali dengan Gubernur satu ini,” tulis Tere Liye dikutip dari akun media sosialnya, Selasa (7/10/2025).

    Secara sarkas, alumni Fakutas Ekonomi UI itu mengulas soal Jawa Barat dengan kenyataan yang terbalik. “Semua masalah di Jawa Barat sudah beres tuntas, Jawa Barat telah menjadi provinsi maju, luar biasa sejahtera, PHK tidak ada, pekerjaan di mana-mana, udara segar nan indah, kualitas pendidikan top, bahkan loteng SMAN terbaik di Bandung jebol pun tidak ada. Sempurna,” sindir Tere Liye.

    Pria bernama asli Darwis ini pun menyebut Gubernur Jabar itu kini sibuk mengurusi urusan yang terjadi di Malang yang kebetulan viral.

    “Maka bisa dimaklumi dia tidak punya pekerjaan lagi di Jawa Barat. Dia sibuk mengurusi urusan di Malang sekalipun. Top banget. Banget,” sindirnya lagi.

    Tere Liye pun menyampaikan terkait konstelasi politik ke depan karena nama KDM kini ramai dielukan pendukungnya, terlebih gubernur Jabar itu memang dikenal publik karena doyan membuat konten di media sosial.

    “Yes! Segera pilpres, banyak yang tidak sabar buat nyoblos. Habis itu bisa jadi ketua PBB, dll dsbgnya,” sambung Tere Liye.

  • Mandek, Rugi Menggunung, Isu PHK Merebak

    Mandek, Rugi Menggunung, Isu PHK Merebak

    Jakarta –

    Emiten afiliasi putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) diterpa sejumlah isu miring sejak akhir 2024. Sampai saat ini, saham emiten tersebut dihentikan sementara atau disuspensi dari perdagangan pasar modal.

    Berdasarkan data perdagangan RTI, saham PMMP tercatat digembok imbas belum menyampaikan laporan keuangan sejak akhir 2024. PMMP juga belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) hingga enam bulan setelah tahun buku terakhir. Saat ini, harga PMMP berada di posisi Rp 50 per lembar.

    Rugi Ratusan Miliar

    Berdasarkan laporan terakhir yang diunggah perseroan 3 November 2024 di laman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), PMMP membukukan kerugian sebesar US$ 15,26 juta atau sekitar Rp 252,76 miliar (asumsi kurs Rp 16.564) hingga 30 September 2024.

    Kinerja keuangan ini merosot drastis dibanding periode yang sama pada 2023. Saat itu PMMP masih membukukan laba US$ 5,29 juta atau sekitar Rp 87,60 miliar. Pendapatan PMMP juga tercatat merosot drastis 57,99 persen menjadi US$ 63,37 juta dari US$ 150,86 juta.

    Total aset perseroan tercatat berada di posisi US$ 299,26 juta per 30 September 2024. Pada periode yang sama, liabilitas PMMP tercatat sebesar US$ 228,11 juta dengan ekuitas sebesar US$ 71,14 juta.

    Untuk diketahui, Kaesang Pangarep melalui PT Harapan Bangsa Kita menggenggam sebagian besar saham milik PMMP. Berdasarkan data BEI, Harapan Bangsa Kita tercatat memiliki 188.240.000 saham PMMP atau sekitar 7,27 persen. Jika diakumulasi dengan harga saham PMMP hari ini, kepemilikan Kaesang di Harapan Bangsa Kita senilai Rp 9,41 miliar.

    PHK 200 Karyawan

    Dikutip dari laman resmi DPRD Situbondo, PMMP dikabarkan melakukan PHK kepada 200 karyawannya di Situbondo. Ketua Komisi IV DPRD Situbondo M Faisol mengaku telah bersurat kepada manajemen PT PMMP untuk mencarikan solusi atas PHK yang dilakukan perseroan kepada ratusan karyawannya.

    Faisol menyebut ada dugaan perubahan nama yang dilakukan PMMP menjadi PT Landangan Makmur Situbondo (PT LMS), yang berlokasi di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan. Saat ini, perseroan disebut belum memberikan haknya kepada 200 karyawan yang telah dikenai PHK.

    “Kami ingin mengetahui penjelasan dari perusahaan karena ini soal hak-hak eks karyawannya. Yang jadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba berubah nama PT PMMP menjadi PT LMS?” ungkap Faisol dikutip dari laman resmi DPRD Situbondo.

    Isu ketenagakerjaan ini bukan pertama kali menerpa PMMP. Berdasarkan catatan dalam laman BEI pada 28 Oktober 2024, perseroan mengaku telah menunggak kewajiban pembayaran gaji karyawan akibat menurunnya pendapatan operasional. Manajemen PMMP juga mengaku insiden ini tidak memengaruhi kelangsungan usaha dan harga saham perseroan.

    “Ada beberapa karyawan Perseroan yang tertunda kewajibannya akibat menurunnya pendapatan operasional Perseroan selama beberapa bulan terakhir, namun Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pada seluruh karyawan Perseroan,” tulis manajemen PMMP 28 Oktober 2024.

    Lihat juga Video Heboh Gudang Garam Dilanda Isu PHK Massal

    (fdl/fdl)

  • OPINI: Paket Stimulus Tenaga Kerja

    OPINI: Paket Stimulus Tenaga Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewasa ini pengangguran dan upaya menciptakan lapangan kerja baru menjadi tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia.

    Berdasarkan survei Bank Indonesia yang dirilis pertengahan bulan September 2025 lalu, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLP) Agustus 2025 tercatat 93,2 masih berada pada level kurang dari 100 atau berada di zona pesimistis.

    Berbeda dengan lulusan pascasarjana dan sarjana yang cenderung optimis, untuk pencari kerja berpendidikan SMA umumnya pesimistis menyikapi kondisi ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 bertambah 83.450 orang jika dibandingkan data Februari 2024.

    Berbagai kasus PHK dan angka pengangguran yang terus meningkat ini, bukan saja berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menjadi beban sosial, tetapi juga sumber kecemasan bagi para pencari kerja. Untuk mencegah agar angka pengangguran tidak terus bertambah, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 17 paket stimulus ekonomi untuk tahun 2025—2026.

    Paket stimulus yang digulirkan intinya mencakup program akselerasi, keberlanjutan, dan penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas tersendiri, sebab disadari bahwa barisan pencari kerja yang terus bertambah niscaya akan menjadi bom waktu yang berbahaya. Pengalaman unjuk rasa yang terjadi di Nepal menjadi pelajaran yang berharga tentang bagaimana kita seharusnya bersikap menghadapi peningkatan jumlah pengangguran di berbagai daerah.

    Dari total 17 paket stimulus ekonomi yang dikucurkan, pemerintah membagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu: 8 program akselerasi untuk tahun 2025, termasuk magang lulusan baru, bantuan pangan, dan program padat karya tunai. Selanjutnya ada 4 program lanjutan hingga 2026, seperti perpanjangan insentif pajak UMKM dan diskon iuran BPJS.

    Selanjutnya ada 5 program prioritas untuk mendorong pengembangan penyerapan tenaga kerja, yang menjadi andalan pemerintah dalam membuka jutaan lapangan kerja baru. Melalui program unggulan yang ditargetkan menyerap lebih dari 3,5 juta tenaga kerja, pemerintah telah merancang ke sejumlah program unggulan, meliputi: pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan mampu menyerap 1,38 juta pekerja.

    Program Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan dapat menciptakan 200.000 lapangan kerja di 100 desa pesisir. Program revitalisasi tambak pantura seluas 20.000 hektare yang diprediksi akan mampu menyerap 168.000 tenaga kerja.

    Sementara itu, untuk program modernisasi 1.000 kapal nelayan diharapkan akan dapat membuka 200.000 peluang kerja baru. Dan, yang terakhir program pengembangan perkebunan rakyat atau replanting 870.000 hektare yang diproyeksikan akan dapat menciptakan 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun ke depan.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam kete-rangannya kepada media massa menyatakan bahwa pengguliran paket stimulus ekonomi ini dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal, sekaligus memberi sinyal kuat kepada pasar bahwa pemerintah serius dalam memperluas kesempatan kerja dan mempertahankan momentum pertumbuhan.

    Meski didukung alokasi dana yang besar, bukan tidak mungkin program ini akan kurang maksimal karena krisis kepercayaan publik dan pasar. Untuk itu, membangun dan merebut kembali kepercayaan publik dan pasar menjadi penting.

    Program paket stimulus ekonomi ini, menurut pemerintah juga menyasar pekerja informal seperti ojek online, kurir, dan sopir dengan insentif berupa diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga 50%.

    Diskon iuran BPJS ini mencakup lebih dari 700.000 pekerja pada tahap awal. Dengan peluncuran 17 paket stimulus ekonomi, pemerintah menegaskan bahwa pemulihan ekonomi bukan hanya soal perbaikan angka makro ekonomi, tetapi juga soal membuka akses kerja nyata bagi jutaan warga yang membutuhkan.

    Indonesia, saat ini sedang dalam kondisi darurat pengangguran. PHK yang terjadi di berbagai industri di Tanah Air dan perkembangan aktivitas bisnis yang cenderung seret, menyebabkan peluang pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan menjadi makin kecil. Tanpa ada intervensi program dari pemerintah, bukan tidak mungkin daftar pencari kerja di Tanah Air akan makin panjang.

    PEMBERDAYAAN

    Dengan dukungan dana sebesar Rp16,23 triliun, harus diakui ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mengatasi persoalan krisis ekonomi yang dihadapi masyarakat.

    Suntikan dana Rp200 triliun ke bank negara dan pengguliran program paket bantuan ke masyarakat berpotensi menjadi jalan cerah bagi pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja serta penguatan UMKM. Kendati demikian, yang masih menjadi persoalan adalah seberapa jauh pengguliran program paket stimulus ekonomi ini mampu berdampak signifikan bagi upaya perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat, khusus dalam mengatasi persoalan pengangguran yang belakangan ini makin meresahkan?

    Pertanyaan ini penting dikaji secara mendalam, sebab diakui atau tidak, banyak pihak sebetulnya masih meragukan manfaat program paket stimulus ekonomi bagi upaya penciptaan lapangan kerja. Hingga saat ini, peran koperasi merah putih harus diakui masih belum seperti yang diharapkan.

    Demikian pula untuk program modernisasi perikanan, tentu sulit diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru karena modernisasi dan mekanisasi perikanan justru akan meminggirkan posisi buruh nelayan yang tidak memiliki apa-apa kecuali tenaga manualnya.

    Satu hal yang seharusnya dihindari dalam program penciptaan lapangan kerja adalah cara-cara instan yang hasilnya tidak jangka panjang. Keberlanjutan program sering terbukti terputus ketika program diperlakukan seperti proyek yang sifatnya sesaat.

    Berbeda dengan program berkelanjutan yang umumnya dibangun dari basis kultur dan modal sosial masyarakat yang kontekstual, program yang sifatnya top down umumnya dampaknya temporer dan segmenter.

    Pengalaman telah banyak membuktikan bahwa pelaksanaan program padat karya dan pemberian bantuan modal usaha, dampaknya hanya jangka pendek. Pada saat tahun anggaran berjalan, pelaksanaan program biasanya terkesan lancar dan efektif. Namun, lain soal ketika program tidak lagi didukung dana dan pendampingan dari pemerintah.

    Masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program sering tidak memiliki sense of belonging, dan partisipasi mereka otomatis berhenti tatkala tidak lagi didukung anggaran yang cukup.

    Di berbagai daerah, selama ini program populis yang dikembangkan pemerintah umumnya tidak berorientasi pada upaya empowermentyang berkelanjutan. Program yang dilaksanakan umumnya lebih banyak menawarkan kesempatan kerja instan yang top down, dan tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang ada untuk benar-benar berdaya dan melanjutkan program meski tidak ada lagi dukungan dana dari atas.

    Bahkan, yang lebih memprihatinkan, alih-alih membangun keberdayaan, program yang dikembangkan pemerintah sering justru mematikan potensi self-help masyarakat untuk berdaya menolong dirinya sendiri. Program yang digulirkan justru tanpa sadar malah menimbulkan ketergantungan yang menyebabkan keberlanjutan program menjadi terputus.

  • Harga Emas Antam Pecah Rekor Lagi 7 Oktober 2025, Hari ini Naik Rp 34.000 – Page 3

    Harga Emas Antam Pecah Rekor Lagi 7 Oktober 2025, Hari ini Naik Rp 34.000 – Page 3

    Sebelumnya, harga emas dunia melonjak ke rekor tertinggi sepanjang masa di atas USD 3.900 per ons pada penutupan perdagangan Senin (7/10/2025). Lonjakan harga emas ini didorong oleh meningkatnya spekulasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan memangkas suku bunga bulan ini.

    Selain itu, harga logam mulia ini juga melambung karena adanya ketidakpastian politik di Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Jepang.

    Mengutip CNBC, Selasa (7/10/2025), harga emas spot naik 1,8% menjadi USD 3.956,19 per ons, setelah sempat menyentuh level tertinggi intraday USD 3.969,91. Sementara emas berjangka AS untuk pengiriman Desember ditutup 1,7% lebih tinggi di USD 3.976,3 per ons.

    Analis Marex Edward Meir mengatakan, sejumlah faktor global memicu reli harga emas dalam beberapa waktu terakhir ini.

    “Perkembangan politik di Prancis, kenaikan imbal hasil obligasi Jepang karena kekhawatiran inflasi, dan penutupan pemerintahan AS yang berlanjut turut memperkuat sentimen terhadap emas,” ujarnya.

    Di Prancis, Perdana Menteri baru Sebastien Lecornu dan kabinetnya mengundurkan diri hanya beberapa jam setelah menjabat, memperdalam krisis politik di negara tersebut.

    Sementara itu, penutupan pemerintahan AS telah memasuki hari keenam, dengan Gedung Putih memperingatkan potensi PHK massal terhadap pegawai federal.

  • Gelombang Politik AS hingga Jepang Bikin Saham-Emas Cetak Rekor

    Gelombang Politik AS hingga Jepang Bikin Saham-Emas Cetak Rekor

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonomi global mendapat guncangan dari gejolak politik yang terjadi pada awal pekan ini di Jepang, Prancis, hingga Amerika Serikat.

    Melansir Reuters, Selasa (6/10/2025), bursa saham Jepang menguat menyusul terpilihnya Sanae Takaichi sebagai ketua partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP).

    Indeks Nikkei 225 menguat 0,62% ke level 48.250 pada awal perdagangan hari ini. Sementara itu, yen Jepang melemah 0,3% ke level 150,4 yen per dolar AS.

     Sanae Takaichi terpilih sebagai ketua (LDP dan berpeluang besar menjadi perdana menteri berikutnya, sekaligus perempuan pertama yang memimpin Negeri Sakura tersebut.

    Melansir Al Jazeera pada Senin (6/10/2025), Takaichi mengalahkan Shinjiro Koizumi, putra mantan Perdana Menteri Junichiro Koizumi, dalam pemungutan suara putaran kedua pada Sabtu (4/10/2025) akhir pekan lalu, setelah tidak ada dari lima kandidat yang meraih suara mayoritas pada putaran pertama.

    Pemungutan suara di parlemen untuk menetapkan perdana menteri baru dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober.

    Mantan Menteri Keamanan Ekonomi itu dikenal berhaluan kanan dalam tubuh LDP. Takaichi, 64 tahun, terpilih melalui proses internal yang melibatkan 295 anggota parlemen LDP dan sekitar 1 juta anggota partai, atau setara hanya 1% dari total populasi Jepang.

    Dia diperkirakan menggantikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba karena LDP masih menjadi partai terbesar di parlemen. Namun, setelah mengalami kekalahan elektoral signifikan, koalisi yang dipimpin LDP kehilangan mayoritas di kedua tingkat parlemen dan membutuhkan dukungan oposisi untuk membentuk pemerintahan efektif.

    Shutdown AS Masih Berlanjut

    Di Amerika Serikat, penutupan pemerintah AS atau shutdown yang masih berlanjut hingga hari ini, namun berpotensi berakhir segera usai adanya rencana negosiasi antara Presiden Donald Trump dan Kongres.

    Presiden Donald Trump menyatakan siap bernegosiasi dengan Partai Demokrat terkait subsidi layanan kesehatan. Jika anggaran disetujui, shutdown yang telah berlangsung sejak pekan lalu tersebut akan berakhir.

    “Kami berbicara dengan (Partai) Demokrat, dan ada kemungkinan hal-hal baik akan terjadi terkait layanan kesehatan. Saya seorang Republik, tetapi saya ingin melihat kemajuan di bidang kesehatan, bahkan lebih dari Demokrat,” ujar Trump di Gedung Putih dikutip dari Bloomberg, Selasa (7/10/2025) waktu setempat, tanpa menyebutkan nama anggota parlemen tertentu.

    Trump menilai belum ada tekanan politik yang cukup pada kedua pihak untuk mengakhiri kebuntuan, tetapi memberi sinyal kemungkinan terobosan. Meski demikian, dia memperingatkan bahwa kelanjutan shutdown dapat berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja federal.

    Partai Demokrat menegaskan mereka tidak akan mendukung rancangan undang-undang anggaran sementara kecuali mencakup perpanjangan subsidi Affordable Care Act (ACA) yang akan berakhir pada akhir 2025, serta menghapus pemangkasan program Medicaid yang diberlakukan melalui undang-undang belanja era Trump.

    Shutdown yang berkepanjangan tersebut tidak membuat bursa saham di Wall Street tertekan. Melansir Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 63,31 poin atau 0,14% menjadi 46.694,97 pada Senin (6/10).

    Sementara itu, S&P 500 naik 24,49 poin atau 0,36% ke 6.740,28 dan Nasdaq Composite melonjak 161,16 poin atau 0,71% ke 22.941,67.

  • Ekonom: Krisis BBM di Shell, BP, Vivo Rugikan Konsumen dan Ekonomi Lokal

    Ekonom: Krisis BBM di Shell, BP, Vivo Rugikan Konsumen dan Ekonomi Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo masih kosong imbas pasokan habis. Pengamat menilai hal ini turut merugikan konsumen.

    Ekonom Senior di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak mengatakan, kelangkaan BBM di SPBU swasta itu membuat konsumen hanya bisa membeli bensin dari Pertamina. Terlebih, para pelanggan kehilangan opsi layanan yang kompetitif.

    “Jelas merugikan konsumen di mana para pelanggan yang telah percaya kepada SPBU swasta tersebut harus menghadapi antrean panjang, biaya tambahan, hilangnya opsi layanan yang kompetitif selain Pertamina,” ucap Ishak kepada Bisnis, Senin (6/10/2025).

    Dia menjelaskan, dari perspektif ekonomi, ketidakpastian pasokan dan regulasi dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) SPBU swasta dan ekosistem bisnis yang telah terbentuk. Di sisi lain, hal ini juga dapat menurunkan kepercayaan terhadap investasi bisnis di Indonesia.

    “Jika tidak segera diatasi, situasi ini memperburuk ekonomi lokal dan daya tarik investasi energi,” imbuh Ishak.

    Lebih lanjut, Ishak menyebut bahwa kehadiran SPBU swasta ini cukup strategis bagi Pertamina. Sebab, mereka merupakan kompetitor penting untuk mendorong Pertamina meningkatkan kinerja dan kualitas produk.

    “Apalagi, Pertamina selama ini sering dicap negatif karena isu distribusi, pelayanan, dan ketidakstabilan pasokan khususnya di daerah,” katanya.

    Sebelumnya, kelangkaan stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo masih menjadi polemik. Bahkan, stok bensin di SPBU Shell habis total. Sementara itu, stok BBM di SPBU BP dan Vivo diproyeksi habis total pada Oktober ini.

    Adapun, terkait kelangkaan stok BBM di SPBU swasta ini, pemerintah melalui Kementerian ESDM memberi solusi dengan meminta mereka membeli BBM base fuel dari Pertamina. Pasalnya, Pertamina masih memiliki kuota impor BBM yang belum terpakai.

    Apalagi, SPBU swasta sudah tak diberikan tambahan impor lantaran pemerintah telah memberikan tambahan kuota 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota impor BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.

    Di sisi lain, pihak SPBU swasta termasuk BP belum sepakat membeli base fuel dari Pertamina. Hal ini terjadi lantaran base fuel itu mengandung etanol yang mencapai 3,5%.

  • Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Buruh Desak DPR Sahkan UU Pro-Pekerja Megapolitan 6 Oktober 2025

    Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Buruh Desak DPR Sahkan UU Pro-Pekerja Megapolitan 6 Oktober 2025

    Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Buruh Desak DPR Sahkan UU Pro-Pekerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa aksi dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW) yang digelar di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2025), memprotes kondisi tenaga kerja di Indonesia yang dinilai kian tidak menentu.
    Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Sunarno (40), menyuarakan keresahan para pekerja yang mayoritas tidak memiliki kepastian kerja.
    “Mayoritas pekerja sekarang ini adalah tidak memiliki jaminan kepastian kerja. Dan itu sama persis filosofis dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
    Easy hiring, easy firing,
    ” kata Sunarno dalam orasinya.
    Ia juga mendesak DPR bersama pemerintah segera menyusun undang-undang yang berpihak pada buruh.
    “Kalau gerakan buruh atau serikat-serikat buruh tidak dilibatkan maka kita pastikan gerakan buruh akan melakukan aksi-aksi besar, bahkan bukan hanya seperti Omnibus Law Cipta Kerja, tapi kami juga merancang pemogokan secara umum,” ujarnya.
    Salman (21), salah seorang peserta aksi, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan buruh.
    “Kenyataannya, kayaknya selama pemerintahan Prabowo-Gibran justru banyak industri-industri ini yang tutup dan dampak terhadap buruh ya jadi mereka di-PHK, enggak bisa kerja lagi dan sebagainya,” ungkapnya.
    Menurut Salman, pemerintah perlu membuat undang-undang baru mengenai perburuhan, khususnya terkait upah dan jam kerja. Ia menilai aturan dalam UU Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 dan 36 Tahun 2021 justru merugikan buruh.
    “Jadi kalau menurut saya, sejauh ini masih sangat diperlukan undang-undang perburuhan yang baru,” katanya.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    orasi politik dalam aksi ini berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Peserta kemudian menutup rangkaian kegiatan dengan menyalakan lilin.
    Sebelumnya, aksi RDPW ini juga melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil.
    Aksi tersebut bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus menjadi bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Bakal PHK Massal PNS AS

    Trump Bakal PHK Massal PNS AS

    Jakarta –

    Pemerintahan Amerika Serikat (AS) akan mulai melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap pegawai federal. Ini bisa terjadi jika Presiden AS Donald Trump memutuskan bahwa negosiasi dengan Demokrat di Kongres untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintah tak membuahkan hasil.

    Saat penutupan memasuki hari kelima, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett mengatakan ada peluang partai Demokrat akan mengalah sehingga dapat menghindari penutupan pemerintah AS dan ancaman PHK massal.

    “Presiden Trump dan Russ Vought (Direktur Anggaran Gedung Putih) sedang menyiapkan langkah-langkah dan bersiap bertindak jika memang harus, tapi mereka berharap itu tidak terjadi,” ujar Hassett, dikutip dari Reuters, Senin (6/10/2025).

    Pada hari Minggu kemarin, Trump ditanya soal kapan pemerintahannya akan mulai memberhentikan pegawai federal. Trump menjawab singkat tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

    “Ini sedang berlangsung sekarang,” singkatnya

    Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih juga belum memberikan komentar. Lembaga tersebut menjadi motor utama kampanye Trump untuk memangkas ukuran pemerintah federal secara drastis.

    Belum Ada Tanda-tanda Negosiasi

    Tidak ada tanda nyata dari negosiasi antara para pemimpin Kongres sejak Trump bertemu dengan mereka pekan lalu. Penutupan dimulai pada 1 Oktober atau awal tahun fiskal federal 2026, setelah Demokrat di Senat menolak langkah pendanaan jangka pendek yang akan menjaga agen federal tetap beroperasi hingga 21 November.

    “Mereka menolak berbicara dengan kami,” kata pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer. Ia menambahkan bahwa kebuntuan ini hanya bisa diselesaikan melalui pembicaraan lebih lanjut antara Trump dan empat pemimpin Kongres.

    Demokrat menuntut perpanjangan permanen atas kredit pajak premi yang ditingkatkan untuk membantu warga AS membeli asuransi kesehatan swasta melalui Affordable Care Act, serta jaminan bahwa Gedung Putih tidak akan mencoba membatalkan pengeluaran yang disepakati secara sepihak dalam setiap kesepakatan.

    Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, mengatakan bahwa ia bersedia menanggapi kekhawatiran Demokrat, tetapi mereka harus terlebih dahulu setuju untuk membuka kembali pemerintah federal.

    Lihat juga Video: Pasar Global Menanti Shutdown AS, Investor Waspada!

    (ily/rrd)

  • Dulu Terkenal, 10 Startup Ini Sekarang Tinggal Kenangan

    Dulu Terkenal, 10 Startup Ini Sekarang Tinggal Kenangan

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia sempat diramaikan oleh kehadiran sejumlah perusahaan rintisan teknologi atau lebih dikenal sebagai start up. Pertumbuhannya pun moncer seiring pendanaan yang deras dari investor. Namun, seiring perkembangan yang pesat, persaingan pun makin sengit. Alhasil, banyak startup yang tadinya terkenal tak mampu bertahan.

    Beberapa startup yang menyerah dan gulung tikar adalah Zenius, Airy Room dan JD.ID. Penyebabnya beragam, mulai dari kehabisan modal hingga dihantam pandemi Covid-19.

    Berikut ini merupakan beberapa startup terkenal yang akhirnya tutup, seperti dirangkum oleh CNBC Indonesia:

    1. Zenius

    Startup edutech Zenius mengumumkan tutup sementara pada awal 2024. Perusahaan penyedia platform pendidikan online dan pemilik jaringan bimbingan belajar Primagama tersebut mengaku harus menghentikan kegiatan karena “tantangan operasional.”

    Penghentian operasi untuk sementara diumumkan oleh Zenius, antara lain, lewat pernyataan resmi kepada mitra pemilik lokasi bimbingan belajar offline Primagama.

    “Kami mengambil langkah strategis untuk menghentikan operasi untuk sementara, tetapi kami menjamin bahwa kami tidak akan berhenti berusaha untuk menjalankan dan mewujudkan visi untuk merangkai Indonesia yang cerdas, cerah, asik,” tulis pernyataan resmi Zenius.

    2. Rumah.com

    PropertyGuru mengumumkan penutupan platform marketplace properti Rumah.com pada Agustus tahun lalu. Sebanyak 61 pegawai Rumah.com terkena kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK.

    CEO PropertyGuru, Hari V. Krishnan, mengumumkan rencana penutupan Rumah.com lewat siaran pers yang dipublikasikan di situs resmi perusahan.

    “Secara bertahap mengakhiri bisnis marketplace di Indonesia [Rumah.com], akan berhenti pada 30 November 2023. Keputusan ini tidak kami ambil dengan mudah dan kami menyadari dampaknya terhadap karyawan Rumah.com dan pelanggan kami yang berharga,” ujarnya.

    3. JD.ID

    JD.ID resmi menutup seluruh layanannya per 31 Maret 2023. Hal ini pertama kali diketahui dari laman resmi JD.ID. Saat itu, ketika membuka layanan e-commerce tersebut, terpampang pengumuman penting ini untuk diketahui pelanggan.

    “Ini adalah keputusan strategis dari JD.COM untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas-negara, dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya,” kata Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID, Setya Yudha Indraswara dalam keterangannya saat itu.

    Setya mengonfirmasi penutupan layanan pada 31 Maret 2023. Sementara itu dalam laman resminya, JD.ID akan menyetop penerimaan pesanan per 15 Februari 2023.

    4. Airy Rooms

    Airy Rooms resmi menghentikan operasional tanggal 31 Mei 2020. Penyebabnya adalah adanya keadaan yang berbeda dari sebelum pandemi.

    Bisnis hotel agregator sempat naik daun sebelum pandemi Covid-19 merebak. Para perusahaan bekerja sama dengan pemilik properti dari hotel hingga motel kecil dalam rangka menawarkan tempat menginap seperti yang ditawarkan platform online.

    CEO Airy Rooms Indonesia Louis Alfonso Kodoatie mengatakan alasan di balik keputusan menutup bisnisnya karena mempertimbangkan banyak hal. Termasuk keadaan pasar yang nyaris tumbang akibat pandemi Covid-19.

    5. Fabelio

    Fabelio, startup desain furnitur dan interior, dinyatakan pailit. Hal ini diketahui dari pengumuman di surat kabar berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 5 Oktober 2022, yang mengabulkan putusan pailit terhadap PT. Kayu Raya Indonesia atau Fabelio.

    Sementara itu akhir tahun 2021, Fabelo dikabarkan tidak membayar tunggakan gaji karyawan sejak bulan Oktober. Perusahaan juga dituding belum membayar BPJS Ketenagakerjaan karyawan sejak 2020 namun tetap memotong dana dari gaji mereka dan memaksa pegawai mengundurkan diri dengan menggunakan anggota organisasi massa tertentu.

    6. Sorabel

    Sorabel resmi tutup pada 30 Juli 2020 lalu. Surat pemimpin kepada karyawannya, menyatakan startup e-commerce itu telah melakukan usaha terbaik untuk menyelamatkan perusahaan. Namun dengan berat hati harus menempuh jalur likuidasi.

    “Oleh karena proses likuidasi yang ditempuh, hubungan kerja harus berakhir di tahap ini untuk semua orang tanpa terkecuali, tepatnya efektif di tanggal 30 Juli 2020. Saya yakin tidak ada satunya pun orang yang berharap hal ini untuk terjadi,” tulis surat tersebut.

    Kabarnya, Sorabel harus berhenti beroperasi karena kehabisan modal dan kesulitan menggalang pendanaan baru di tengah pandemi.

    7. Stoqo

    Stoqo juga menutup layanannya pada pada 2020. Startup ini menjalankan usaha business to business, yang bekerja untuk memasok bahan makanan segar seperti cabai, telur hingga ampas kopi ke gerai makanan, atau restoran.

    Pandemi-lah yang merusak bisnis itu. Per tanggal 22 April 2020 jadi hari terakhir Stoqo berakhir. Sehari sebelumnya, manajemen telah mengumpulkan karyawan yang mengabarkan penghentian operasional Stoqo.

    Sekitar 250 orang dipekerjakan sejak Stoqo berdiri. Startup ini juga didanai sejumlah investor termasuk Alpha JWC Ventures, Mitra Accel, Insignia Ventures Partners dan Monk’s Hill Ventures.

    8. Qlapa

    Qlapa tutup pada 2019 karena perusahaan ini tidak mampu bersaing bersaing dengan e-commerce lain seperti Tokopedia dan Bukalapak Cs.

    “Hampir 4 tahun yang lalu, kami memulai Qlapa dengan misi memberdayakan perajin lokal. Banyak pasang surut yang kami alami dalam perjalanan yang luar biasa ini,” tulis manajemen Qlapa di situs resminya ketika itu.

    “Kami sangat berterima kasih atas semua tanggapan positif dari para penjual, pelanggan, dan media. Dukungan yang kami terima sangat luar biasa dan membesarkan hati.”

    9. CoHive

    CoHive, startup penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Keputusan pailit tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst, tertanggal 18 Januari 2023.

    CoHive didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan modal ventura East Ventures yang diberi nama EV Hive sebagai lokasi kerja bersama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan. EV Hive punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD.

    10. Beres.id

    Startup asal Malaysia Kaodim telah mengumumkan bahwa mereka menghentikan semua operasi layanan pada 1 Juli 2022. Penutupan ini mencakup anak usaha mereka di Indonesia, Beres.id.

    Kaodim adalah startup yang menyediakan marketplace jasa yang menghubungkan konsumen dengan penyedia jasa servis AC, kebersihan rumah, hingga pekerja konstruksi.

    Selain Beres.id di Indonesia, Kaodim juga mengoperasikan Kaodim.sg di Singapura dan Gawin.ph di Filipina. Semua anak usaha tersebut juga tutup pada bulan depan. Sejak berdiri pada 2015, Kaodim telah mengumpulkan pendanaan US$17,6 juta.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]