Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Gara-gara 2 Wamen Baru, Prabowo Dituding Ingkar Janji, Pengamat: Lebih Suka Bagi-bagi Jabatan

    Gara-gara 2 Wamen Baru, Prabowo Dituding Ingkar Janji, Pengamat: Lebih Suka Bagi-bagi Jabatan

    “Saya menyatakan pada intinya, sepertinya Prabowo lebih suka bagi-bagi gelar kehormatan dan jabatan terhadap kelompok-kelompoknya dan juga kroni-kroninya ketimbang bagi-bagi kesejahteraan, kebahagiaan dan optimisme terhadap rakyat Indonesia,” tegasnya.

    Dijelaskan Heru, sikap tersebut menjadi kritik keras terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak konsisten dengan janji politiknya.

    “Prabowo telah berkhianat terhadap ucapannya, terhadap komitmennya,” Heru menuturkan.

    “Sudah nyata-nyata bahwa apa yang dilakukan Prabowo betul-betul memihak kepada kroni-kroninya, temennya, para tim pemenangnya,” tambahnya.

    Ia juga menyinggung kondisi ekonomi nasional yang disebutnya semakin berat di tengah kesenjangan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, hingga meningkatnya angka PHK.

    “Yang jelas-jelas bahwa di Indonesia terjadi kesenjangan, pemerataan ekonomi, lapangan pekerjaan yang sangat sempit, PHK di mana-mana, daya beli masyarakat lumpuh,” imbuhnya.

    Ia menambahkan, situasi tersebut turut memengaruhi kepercayaan investor asing terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

    “Investor-investor asing sudah meragukan ya kondisi-kondisi ekonomi, proyeksi ekonomi secara menyeluruh, dan pada akhirnya dengan adanya ketidakpercayaan domestik dari luar negeri ini membuktikan bahwa kepercayaan Pak Prabowo ini hanya dinikmati sekali lagi kroni-kroninya, tim suksesnya, teman-teman seangkatannya,” jelasnya.

    Heru bilang, kebijakan tersebut telah melenceng dari semangat awal Prabowo yang sempat berjanji membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

  • Cari Kerja Makin Susah, Kena PHK Banting Setir Jadi Virtual Assistant

    Cari Kerja Makin Susah, Kena PHK Banting Setir Jadi Virtual Assistant

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mencari pekerjaan di tengah ketidakpastian ekonomi kini bukan perkara mudah. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terjadi di Indonesia membuat banyak orang harus memutar otak untuk mencari penghasilan baru.

    Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, pada Agustus 2025 terdapat 830 pekerja yang terkena PHK. Pada Juli 2025, jumlahnya lebih besar yakni 1.118 orang.

    Jumlah PHK terbanyak berasal dari Jawa Barat (261 orang), disusul Sumatra Selatan (113 orang), dan Kalimantan Timur (100 orang). Sementara itu, DKI Jakarta mencatat 48 pekerja terdampak PHK, Jawa Timur 51 orang, dan Banten sebanyak 36 pekerja.

    Di sisi lain, lulusan kuliah juga makin susah mendapat kerja, dikarenakan persaingan yang makin sengit dan industri yang makin efisien gara-gara perkembangan teknologi. Dalam beberapa ‘job fair’ yang digelar, tampak para fresh graduate berlomba-lomba menyebar CV, tetapi tak semua mendapat kabar baik. 

    Sebagai orang tua, Ia mengaku prihatin dengan kondisi dunia kerja saat ini. Pihaknya mengatakan kondisi saat ini makin susah untuk mencari kerja, berbeda jauh dari saat dirinya mencari kerja 1985 silam.

    “Wah, memang kasian anak muda sekarang, nyari kerja makin susah karena makin banyak orang. Dulu saya di 1985, masih agak gampang karena belum banyak orang, beda banget kondisinya. Dulu saya kirim lamaran, banyak yang cari saya, sekarang boro-boro,” kata Suparman, orang tua yang mengantar anaknya mencari kerja di Job Fest 2025 beberapa saat lalu.

    Virtual Assistant, Profesi Baru di Era Serba Digital

    Di tengah sulitnya mencari pekerjaan kantoran, profesi virtual assistant (VA) muncul sebagai alternatif baru yang diminati banyak orang.

    Virtual assistant adalah seseorang yang memberikan layanan dukungan administratif atau operasional kepada bisnis secara jarak jauh.

    Seiring berkembangnya teknologi dan budaya kerja fleksibel, profesi ini makin populer, terutama di kalangan pekerja lepas, ibu rumah tangga, hingga korban PHK.

    Tugas seorang VA sangat beragam, mulai dari membalas email, membuat laporan, mengelola media sosial, hingga membantu strategi pemasaran digital.

    Virtual assistant banyak dicari oleh wirausaha, startup, dan bisnis online yang membutuhkan tenaga tambahan tanpa harus mempekerjakan karyawan tetap atau menyewa kantor.

    Dari Jurnalis ke Virtual Assistant

    Setelah lebih dari 11 tahun berkarier sebagai wartawan, Dinda Juwita tak pernah menyangka harus kehilangan pekerjaannya akibat PHK pada Mei 2025. Alih-alih sedih karena di PHK, ia memilih memanfaatkan masa jedanya untuk belajar hal baru.

    “Sebetulnya aku nggak buru-buru cari kerja baru banget. Karena yaudahlah pengen istirahat dulu, udah belasan tahun kerja,” kata Dinda saat berbincang dengan CNBC Indonesia.

    Namun, setelah beberapa minggu beristirahat, Dinda merasa tidak betah menganggur. Terbiasa dengan ritme kerja cepat sebagai jurnalis, ia kemudian mencari kegiatan produktif.

    Dari situ, ia ingat pernah muncul kursus SGB VA, lembaga pelatihan yang sering ia lihat iklannya di media sosial.

    “Awalnya aku ikut free webinar-nya dulu. Di akhir acara, mereka jelaskan detail soal kursus, mulai dari jenisnya, biaya, sampai perbedaan antara kelas premium dan reguler,” ujarnya.

    Kursus tersebut memberikan pembekalan mulai dari pengenalan profesi VA, pelatihan, hingga membuka jaringan klien bagi pesertanya. Ketika mengikut kelas tersebut, Dinda juga mendapatkan sesi mentoring pribadi untuk membahas perkembangan kemampuannya dengan mengambil ‘penjurusan’ minat yang dia inginkan.

    “Kalau di tempat kursusku itu ada penjurusan kayak di kampus. Jadi ada semacam kita maunya fokus di social media specialist, atau marketer,” jelasnya.

    Apa yang Dikerjakan?

    Meski masih baru di dunia virtual assistant, Dinda sudah mendapatkan satu klien asal dari luar negeri.

    “Aku beruntung dapat klien dari mutual friend yang butuh bantuan short term, nggak sampe 2 bulan. Karena aku ambil jalur social media specialist, tugasnya bantu bikin konten untuk akun media sosial bisnisnya,” jelas Dinda.

    Dinda mengatakan bahwa kliennya adalah seorang perempuan asal Singapura yang merupakan mantan profesional venture capital dan kini membangun platform edukasi investasi. Dalam proyek itu, Dinda membantu membuat materi konten dan strategi di media sosial.

    Salah satu tugas utamanya adalah mengolah ulang atau repurpose materi dari podcast yang dimiliki kliennya menjadi berbagai bentuk konten baru di media sosial.

    “Jadi fokus konten yang aku kerjakan itu adalah rerpurpose dari konten yang dia bikin. Klienku punya semacam podcast, dan aku mengembangkan ide lanjutan dari situ,” jelasnya.

    Ia menjelaskan, podcast milik kliennya berdurasi cukup panjang, sekitar 40 menit per episode, dengan topik yang beragam. Salah satu tema yang pernah diangkat, misalnya, membahas tentang bagaimana teknologi kecerdasan buatan (AI) membantu venture capital dalam mengembangkan bisnis.

    Dinda bertugas mendengarkan setiap episode secara menyeluruh untuk menemukan bagian-bagian menarik yang bisa diolah menjadi konten baru. “Dari 10 podcast misalnya, aku pilih satu per satu, aku dengerin dulu pembicaraannya. Untungnya klienku ini cukup terorganisir, jadi setiap episode sudah punya summary per bagian,” ujarnya.

    Setelah menentukan bagian menarik, Dinda mengembangkannya dan kemudian membuat versi konten yang akan dipublikasikan di platform seperti Instagram dan LinkedIn.

    “Aku bikin postingan untuk suplai konten di Instagram dan LinkedIn sesuai dengan brand guideline yang sudah ada. Mulai dari warna, font, sampai template-nya, semua sudah disiapkan klien,” jelasnya.

    Menurut Dinda, proses kerjanya juga melibatkan beberapa kali revisi dan persetujuan dari klien sebelum konten diunggah. “Setelah selesai dan disetujui, itu sudah bukan bagian tugasku lagi. Urusan metrics atau engagement itu tanggung jawab tim klien,” tambahnya.

    Kemampuan Bahasa Inggris Diperlukan

    Ia menambahkan, kemampuan berbahasa Inggris menjadi keterampilan dasar yang penting dimiliki seorang virtual assistant. “Gak harus fasih, tapi setidaknya punya kemampuan basic English sudah cukup. Yang penting bisa berkomunikasi, karena sebagian besar klien berasal dari luar negeri,” ujarnya.

    Menurut Dinda, dengan kemauan belajar dan komunikasi yang baik, profesi asisten virtual bisa menjadi jalan baru untuk tetap produktif sekaligus menambah penghasilan di tengah ketatnya persaingan dunia kerja.

    “Jadi apa ya, menurutku sangat membantu buat orang-orang yang mau switch career, mau menjadikan virtual assistant sebagai pekerjaan sampingannya, itu sangat menjanjikan, tapi aku juga gak mau lebay ya. Tapi emang semua itu tergantung kitanya. Tergantung kita ulet juga, tergantung mau gak belajar,” pungkasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR minta aparat tindak impor tekstil ilegal rugikan industri nasional

    DPR minta aparat tindak impor tekstil ilegal rugikan industri nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga meminta kepada aparat penegak hukum maupun kementerian/lembaga terkait untuk menindak tegas aksi impor tekstil ilegal yang merugikan industri tekstil nasional.

    Menurut dia, impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) ilegal ke wilayah Indonesia sudah menjadi permasalahan yang serius, karena jumlahnya diperkirakan mencapai 28 ribu kontainer setiap tahunnya. Selain memukul industri nasional, hal itu juga mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sektor padat karya tersebut.

    “Masuknya puluhan ribu kontainer tekstil ilegal ini sudah menembus titik kritis. Ini bukan hanya soal perdagangan, tapi soal kelangsungan hidup industri nasional,” kata Lamhot di Jakarta, Kamis.

    Dia menegaskan, salah satu akar persoalan yang memperparah masuknya barang ilegal adalah kawasan berikat yang tidak lagi optimal menjalankan fungsi utamanya.

    Seharusnya, kata dia, kawasan berikat berperan sebagai fasilitas pendukung ekspor dan tempat bagi perusahaan memproduksi barang untuk tujuan pasar luar negeri dengan kemudahan fiskal. Namun dalam praktiknya, sejumlah kawasan tersebut justru beralih fungsi menjadi jalur distribusi barang impor ke pasar domestik.

    “Fungsi kawasan berikat sudah melenceng jauh dari semangat awalnya. Banyak yang tidak lagi fokus untuk mendukung ekspor, tapi justru menjadi pintu masuk bagi produk impor yang akhirnya membanjiri pasar dalam negeri,” katanya.

    Ia menilai pengawasan terhadap kawasan berikat harus diperketat dan dievaluasi secara menyeluruh, termasuk mekanisme pelaporan barang masuk dan keluar. Karena itu, dia juga meminta pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kawasan berikat yang diduga menyalahgunakan izin.

    “Kawasan berikat itu awalnya dimaksudkan untuk menunjang ekspor, bukan malah menjadi tempat distribusi barang impor ke dalam negeri. Ini penyimpangan fungsi yang harus segera dibenahi,” katanya.

    Berdasarkan data Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI), menurut dia, ada sekitar 60 perusahaan tekstil nasional telah menutup usahanya dalam dua tahun terakhir akibat tekanan berat dari barang impor ilegal dan kebijakan yang dinilai terlalu longgar terhadap produk luar. Salah satu yang terdampak serius adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang resmi menghentikan operasionalnya.

    Selain itu, menurut dia, dalam kurun dua tahun terakhir, sekitar 250.000 pekerja kehilangan mata pencaharian di sektor TPT.

    “Ini bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada keluarga-keluarga yang kehilangan penghasilan. Kalau kondisi ini tidak segera dibenahi, industri tekstil kita bisa mati perlahan,” kata dia.

    Karena itu, dia meminta agar pemerintah segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta aparat penegak hukum. Ia menilai pengawasan di pintu masuk tidak cukup jika tidak diikuti dengan pengawasan berlapis di kawasan berikat dan jalur distribusi dalam negeri.

    “Persoalan ini tidak bisa ditangani parsial. Harus ada langkah menyeluruh, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan oknum yang bermain di balik impor ilegal,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu, Setara PNS? – Page 3

    Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu, Setara PNS? – Page 3

    Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja menyampaikan, pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024.

    Aba menegaskan pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya dilakukan untuk pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi namun tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024.

    “PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi non-ASN yang terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CASN tahun 2024 baik PPPK maupun CPNS namun tidak lulus mengisi formasi. Non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi PPPK pun dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu,” ujar Aba dalam Sosialisasi Pengadaan PPPK Paruh Waktu, secara daring, Selasa (29/7/2025).

    Aba menguraikan PPPK Paruh Waktu diperuntukkan bagi pegawai non-ASN dapat diusulkan oleh PPK masing-masing instansi pemerintah dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya kriteria pelamar dan pengisian formasi PPPK diprioritaskan secara berurutan.

    Rincian jabatan PPPK Paruh Waktu dapat diusulkan untuk jabatan Guru; Tenaga Kesehatan; dan Tenaga Teknis lainnya yang terdiri dari jabatan Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.

    Mekanisme pengadaan PPPK Paruh Waktu diawali dengan pengusulan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu oleh PPK kepada Menteri PANRB. Rincian kebutuhan yaitu jumlah kebutuhan, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan.

    “Pengusulan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu disampaikan melalui layanan elektronik Badan Kepegawaian Negara (BKN), sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketersediaan anggaran instansi pemerintah,” tutur Aba.

    Selanjutnya, Menteri PANRB menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap Instansi Pemerintah. Apabila telah menerima penetapan rincian kebutuhan, PPK mengusulkan nomor induk (NI) PPPK/nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN maksimal 7 hari kerja sejak menerima penetapan. Selanjutnya akan dilakukan Penetapan NI PPPK/nomor identitas pegawai ASN.

    Penerbitan NI PPPK/nomor identitas pegawai ASN akan diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Pegawai yang non-ASN yang telah menerima nomor induk/nomor identitas pegawai ASN akan ditetapkan dan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu oleh PPK instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Jadi PPPK Paruh Waktu itu merupakan jalan tengah untuk menjawab agar sedikit mungkin orang yang diberhentikan atau tidak bisa melanjutkan bekerja di instansi pemerintah. Agar tidak ada PHK massal, sesuai dengan prinsip penataan pegawai non-ASN,“ imbuh Aba.

     

  • 3 Tahun Dikejar, Elon Musk Akhirnya Bayar Pesangon Rp 2 Triliun

    3 Tahun Dikejar, Elon Musk Akhirnya Bayar Pesangon Rp 2 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk akhirnya bersedia membayar pesangon Parag Agrawal, eks CEO Twitter yang dipecat usai akuisisi perusahaan media sosial tersebut. Namun, nilai pesangon yang dibayar Musk dirahasiakan.

    Agrawal dan beberapa eks petinggi Twitter lainnya menggugat Musk dan Twitter, yang namanya diubah menjadi X Corp, karena Musk menolak membayar pesangon yang bernilai total US$ 128 juta (Rp 2,11 triliun).

    Kesepakatan antara Musk, X Corp, dan para eks bos Twitter diumumkan lewat arsip pengadilan federal San Francisco. Namun, pengadilan tidak memberikan detail kesepakatan termasuk nilai pesangon yang akhirnya dibayarkan.

    Pada Agustus, X juga telah menyepakati perjanjian damai atas gugatan dari sejumlah mantan karyawan Twitter yang terkena PHK massal. Mantan karyawan Twitter mengklaim pesangon mereka belum dibayar, dengan nilai total mencapai US$ 500 juta (Rp 8,26 triliun).

    Musk juga menghadapi sederet kasus hukum lainnya terkait akuisisi Twitter. Ia mencaplok Twitter pada 2022 dalam kesepakatan akuisisi senilai US$ 44 miliar, kemudian melakukan PHK besar-besaran.

    Mantan direksi Twitter yang menggugat Musk selain Agrawal adalah eks CFO Ned Segal, eks chief legal officer Vijaya Gadde, dan Sean Edgett, mantan pengacara Twitter. Mereka menuding Musk berbohong dengan menuduh mereka melakukan pelanggaran sebagai alasan menendang mereka dari Twitter.

    Di bawah Agrawal, Twitter sempat menggugat Musk yang membatalkan tawaran akuisisi Twitter.

    Musk kemudian menolak membayar pesangon yang ditawarkan kepada mereka jauh sebelum Twitter dicaplok Musk. Para penggugat menyatakan Musk berutang gaji setahun dan opsi kepemilikan saham bernilai ratusan ribu dolar AS.

    X dan Musk membantah tuduhan tersebut dan berkilah pemecatan dilakukan karena kinerja buruk Agrawal dan tim.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ironi Warga RI: Lapangan Kerja Terbatas, PHK Datang Silih Berganti

    Ironi Warga RI: Lapangan Kerja Terbatas, PHK Datang Silih Berganti

    Bisnis.com, JAKARTA – Survei Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen terendah sejak 3 tahun terakhir. Rendahnya keyakinan konsumen itu terjadi karena masyakarat mulai pesimistis terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan.

    Indeks ketersediaan lapangan kerja menjadi satu-satunya indikator yang berada di zona pesimis atau di bawah nilai acuan di level 92.

    Sementara itu, investasi yang digembar-gemborkan naik ternyata cukup lamban dalam menyerap tenaga kerja. Padahal, kalau merujuk kepada pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli belum lama ini, ada sekitar 7 juta warga negara Indonesia yang menganggur, belum lagi hingga Agustus 2025 lalu sekitar 44.333 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja PHK.

    Di sisi lain, alih-alih menciptakan lapangan kerja baru, pemerintah justru hanya menyediakan program magang bukan kepada mahasiswa tetapi kepada lulusan fresh graduate. Berbagai program deregulasi yang dimulai dari pemberlakukan Online Single Submission (OSS), implementasi Undang-undang Cipta Kerja, hingga berbagai kemudahan dari aspek fiskal, tidak mampu sepenuhnya menyerap angkatan kerja yang tersedia.

    Ironisnya, dari sekitar 7 jutaan pengangguran, kalau merunut pernyataan Menaker Yassierli, 1 juta di antaranya berstatus sebagai sarjana.

    Persoalan semakin pelik kalau melihat struktur tenaga kerja setidaknya sampai Februari 2025 lalu. Pekerja informal tetap mendominasi angkatan kerja Indonesia. Masih merujuk data BPS, statistik juga menunjukkan bahwa sebanyak 86,58 juta orang bekerja di sektor informal dari total angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang. Itu artinya, hampir 60% orang bekerja di Indonesia berada di sektor informal.

    Sebaliknya, pada periode tersebut juga, hanya 59,19 juta orang yang bekerja di sektor formal atau sebesar 40,60% dari total angkatan kerja. 

    Besaran persentase pekerja sektor informal pun naik dari periode Februari 2024 atau setahun sebelumnya, yakni dari 59,17%. Bahkan, pada Februari 2023 sempat menyentuh 60,12%. 

    Adapun kalau melihat data secara lebih rinci, jika dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah pekerja yang berstatus sebagai buruh, pegawai atau karyawan juga mengalami penurunan secara persentase. Sekadar contoh, pada Februari 2025 lalu jumlah penduduk yang berstatus sebagai buruh, pegawai dan karyawan hanya sebesar 37,08%, turun dibandingkan Febuari 2024 yang tercatat sebesar 37,31%.

    1 dari 7 Anak Muda Menganggur

    Sementara itu, laporan Bank Dunia (World Bank) menyebut generasi muda Asia kesulitan mendapatkan pekerjaan layak termasuk di Indonesia, dengan banyak yang terjebak di sektor informal berproduktivitas rendah. 

    Dalam laporan pembaruan ekonomi regional yang dirilis Selasa (7/10/2025), Bank Dunia mencatat adanya kesenjangan signifikan antara pekerja muda dan berpengalaman di sejumlah negara Asia. 

    Laporan tersebut memaparkan, di China dan Indonesia, satu dari tujuh anak muda masih menganggur. Lembaga tersebut juga memperingatkan bahwa jumlah penduduk yang rentan jatuh ke jurang kemiskinan kini lebih besar dibandingkan kelas menengah di sebagian besar negara.

    “Secara umum tingkat ketenagakerjaan tinggi, tetapi anak muda kesulitan menemukan pekerjaan. Sebagian besar masyarakat di Asia yang mencari kerja memang mendapatkannya, namun banyak yang terjebak di sektor informal atau berproduktivitas rendah,” tulis Bank Dunia.

    Partisipasi angkatan kerja juga masih rendah di negara-negara Pasifik dan di kalangan perempuan. 

    Data yang dipaparkan oleh Bank Dunia itu juga sejalan dengan data BPS, bahwa jumlah penduduk di usaia produktif misalnya 15 -59 tahun mewakili 19,2% dari total tingkat pengangguran terbuka.

    Apa Kata Pengamat?

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengaku tidak heran dengan perkembangan turunnya keyakinan konsumen yang salah satunya dipicu oleh pesimisme terhadap ketersediaan lapangan kerja. 

    “IKK jatuh ke kisaran 115 karena mesin ekspektasi rumah tangga tertekan dari tiga sisi sekaligus: harga pangan merangkak, pasar kerja terasa sepi, dan porsi cicilan menyita pendapatan,” ujar Syafruddin kepada Bisnis, Rabu (8/10).

    Dia menjelaskan banyak laporan terdahulu yang sudah menunjukkan sinyal pelemahan ekonomi. Contohnya, IKK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merosot ke 90,5 pada September 2025 dengan alasan “harga sembako naik” dan “kondisi kerja sulit”.

    Selain itu, Bank Indonesia sudah memberi peringatan sejak Agustus: IKK turun ke 117,2, sedangkan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) berada di zona pesimis di sekitar 93, yang menandai persepsi bahwa lowongan menyempit.

    Pada saat yang sama, sambungnya, porsi pendapatan yang tersedot cicilan meningkat, sehingga rumah tangga menahan belanja besar. “Kombinasi tekanan biaya hidup, akses kerja yang dirasa makin sulit, dan ruang belanja yang mengecil mendorong konsumen menilai masa kini berat dan masa depan belum meyakinkan—cukup untuk menyeret IKK ke titik terendah dalam sekitar 3,5 tahun,” jelas Syafruddin.

    Dalam IKK, salah satu komponen yang dinilai adalah ekspektasi ketersediaan lapangan kerja. Sejak Mei 2025, indeks ketersediaan lapangan kerja (IKLK) terus berada di zona pesimis atau di bawah nilai acuan.

    IKLK berada di level 92 pada September 2025. Angka itu turun dari bulan sebelumnya atau Agustus 2025, yang berada di level 93,2. Padahal, pemerintah telah meluncurkan berbagai program stimulus untuk menjaga daya beli dan menciptakan lapangan kerja, seperti program magang fresh graduate, pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) untuk sektor pariwisata dan padat karya, iuran JKK dan JKM untuk lepas, hingga Padat Karya Tunai.

    Syafruddin menilai program-program tersebut belum mengangkat ekspektasi ketersediaan kerja secara signifikan karena sebagian besar stimulus masih bersifat mereduksi biaya dan menyerap tenaga kerja sementara, bukan menambah pesanan produksi yang memicu perekrutan permanen.

    Dia mencontohkan, program Padat Karya Tunai memang membantu masyarakat berpendapatan rendah, tetapi bersifat harian dan jangka pendek sehingga tidak cukup kuat untuk mengubah persepsi peluang kerja di masyarakat. Begitu pula insentif PPh 21 DTP dan diskon iuran JKK/JKM yang menurunkan beban perusahaan dan pekerja, namun dinilai tidak otomatis mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja.

    “Tanpa lonjakan order yang jelas—entah dari ekspor, pariwisata, pengadaan pemerintah yang membeli output UKM, atau proyek bernilai tambah—perusahaan cenderung menunda kontrak baru. Hasilnya, publik masih membaca sinyal pasar kerja sebagai ‘ketat,’ dan IKLK bertahan di bawah 100 walau stimulus diumumkan,” tutup Syafruddin.

  • Mudah! ini Cara Mencairkan Saldo JHT BPJS Tanpa Resign

    Mudah! ini Cara Mencairkan Saldo JHT BPJS Tanpa Resign

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pekerja yang ingin mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu menunggu sampai resign. Melalui program Jaminan Hari Tua (JHT), peserta yang masih aktif bekerja dapat melakukan pencairan sebagian sebesar 10% atau 30%.

    Dana 30% bisa dimanfaatkan khusus untuk uang muka (DP) pembelian rumah atau pembangunan rumah. Sementara itu, pencairan penuh atas sisa saldo baru dapat dilakukan setelah pekerja tidak lagi bekerja, meskipun belum mencapai usia pensiun.

    Syarat Pencairan Saldo JHT Tanpa Resign

    Dikutip dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, berikut syarat-syarat yang memungkinkan peserta mencairkan saldo JHT:

    Usia pensiun 56 tahun
    Usia pensiun sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan
    Masa kerja berakhir sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
    Berhenti usaha bagi Bukan Penerima Upah (BPU)
    Mengundurkan diri
    Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
    Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
    Cacat total tetap
    Meninggal dunia
    Klaim sebagian JHT 10%
    Klaim sebagian JHT 30%

    Dokumen yang Perlu Disiapkan

    Untuk mencairkan saldo JHT, peserta perlu menyiapkan dokumen berikut:

    Kartu Peserta BPJAMSOSTEK

    E-KTP

    Buku tabungan

    Kartu keluarga (KK)

    Surat keterangan berhenti bekerja, surat pengalaman kerja, surat perjanjian kerja, surat penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), atau surat keterangan pensiun

    NPWP (jika ada)

    Cara Pencairan JHT Secara Online (Lapakasik)

    Peserta dapat mencairkan saldo secara langsung di kantor BPJS Ketenagakerjaan atau melalui portal online Lapakasik di lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.

    Cara ini berlaku bagi peserta yang:

    Mencapai usia pensiun

    Mengundurkan diri

    Terkena PHK

    Langkah-langkah pengajuan Lapakasik Online:

    Buka situs https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id

    Isi data diri (NIK, nama lengkap, nomor kepesertaan)

    Unggah dokumen persyaratan dan foto diri terbaru (format JPG/JPEG/PNG/PDF, maksimal 6 MB)

    Klik Simpan setelah konfirmasi data

    Tunggu jadwal wawancara online yang dikirim melalui email

    Petugas BPJS akan menghubungi Anda melalui video call untuk verifikasi data

    Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirim ke rekening yang terdaftar

    Alternatif: Pencairan Melalui Aplikasi JMO

    Selain Lapakasik, pencairan juga bisa dilakukan melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) yang dapat diunduh di App Store atau Play Store.

    Langkah-langkah klaim melalui JMO:

    Buka aplikasi JMO

    Daftar menggunakan email dan password

    Pilih menu “Jaminan Hari Tua”

    Tekan tombol “Klaim JHT”

    Pastikan semua syarat telah terpenuhi

    Lihat jumlah saldo JHT dan klik “Selanjutnya”

    Pilih alasan klaim, lalu klik “Selanjutnya”

    Periksa dan konfirmasi data

    Ambil foto selfie dan unggah data NPWP serta nomor rekening aktif

    Klik “Konfirmasi” untuk memproses klaim

    Anda dapat memantau proses pencairan melalui menu “Tracking Klaim” di aplikasi JMO. Proses klaim umumnya memakan waktu 1-3 hari kerja.

    (dag/dag)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Investasi Tak Cepat Serap Tenaga Kerja, PHK Tembus 40.000, 1 Juta Sarjana Nganggur

    Investasi Tak Cepat Serap Tenaga Kerja, PHK Tembus 40.000, 1 Juta Sarjana Nganggur

    Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas investasi yang selalu diklaim naik setiap tahun ternyata tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp942,9 triliun pada semester I/2025. Dari realisasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.259.868 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp748 juta. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau pada semester I/2024, realisasi investasi ‘hanya’ mencapai Rp829,9 triliun (lebih rendah Rp113 triliun atau 13,6% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.225.042 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja yang terserap ‘hanya’ memerlukan investasi sekitar Rp677 juta (lebih rendah Rp71 juta dibandingkan tahun ini).

    Data itu mengonfirmasi terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

    PHK Per Agustus Tembus 4.333

    Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bertambah 830 orang sehingga totalnya menjadi 44.333 orang sepanjang Januari-Agustus 2025.

    Kemenaker melaporkan jumlah pekerja yang kena PHK pada Agustus 2025 tercatat menurun dibandingkan Juli 2025 sebanyak 1.118 orang. Namun demikian, apabila ditotal, Kemnaker mencatat jumlah PHK sepanjang tahun ini mencapai 44.333 orang.

    Mengutip Satu Data Kemnaker, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi penyumbang angka PHK terbanyak pada bulan kedelapan tahun ini, yakni 261 pekerja.

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 29,07% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian penjelasan dalam data tersebut, dikutip pada Rabu (10/9/2025).

    Lebih lanjut, Sumatra Selatan juga mencatatkan 113 tenaga kerja ter-PHK, diikuti Kalimantan Timur sebanyak 100 orang, serta Jawa Timur sebanyak 51 pekerja.

    Sejumlah provinsi lain yang menyumbang jumlah PHK terbanyak di antaranya DKI Jakarta sebesar 48 orang, Sulawesi Selatan 38 orang, Banten 36 orang, Sumatra Barat 33 orang, dan Jawa Tengah 32 orang.

    Terdapat pula Sulawesi Tenggara yang mencatat 25 pekerja terkena PHK, Sulawesi Tengah 15 orang, Riau 11 orang, dan sejumlah provinsi yang mencatat pekerja ter-PHK pada rentang 1 hingga 9 orang.

    Sementara itu, Kemnaker tidak melaporkan adanya PHK di empat provinsi, yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Agustus tahun ini.

    7 Juta Pengangguran, 1 Juta Sarjana 

    Adapun, pada Juli 2025 lalu, Kemnaker mencatat sebanyak 7,28 juta orang pengangguran pada 2025. Terungkap pula lulusan universitas yang masih menganggur mencapai 1 juta orang.

    Berdasarkan tampilan layar yang dibagikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, terlihat sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada 2025.

    Adapun, jumlah lulusan universitas yang menganggur itu setara 6,2% dari total pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang di Indonesia.

    Selain dari universitas, data Kemnaker juga mengungkap sebanyak 177.399 lulusan diploma merupakan pengangguran.

    Sementara itu, lulusan dengan angka pengangguran terbanyak berasal dari tingkat SD dan SMP yang mencapai 2,42 juta orang atau setara 3% dari total pengangguran di Indonesia. Kemudian, sebanyak 2,03 juta lulusan SMA dan 1,63 juta lulusan SMK juga berstatus pengangguran.

    Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja mencapai 145,77 juta orang, sedangkan 7,28 juta orang adalah pengangguran.

    Dominasi Pekerja SMA-SMK

    Yassierli menyebut kualitas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK. “Unfortunately kualitas tenaga kerja kita ini juga problem. 85% itu adalah lulusan SMA, SMK maksimum. Nah ini menjadi tantangan kita. Ya kalau pengangguran standar lah ya,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Di sisi lain, Yassierli juga mengungkap status angkatan kerja di Indonesia masih didominasi sektor informal yang mencapai 60%. Bahkan, dia menyebut angka tenaga kerja di sektor ini bisa terus menggulung.

    Merujuk data Kemnaker, sebanyak 56,57% angkatan kerja bekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran), 38,67% pekerja sektor formal, dan 4,76% merupakan pengangguran.

    “Sektor informal itu sekarang 60% dan ini bisa bertambah gitu ya. Ini juga tergantung definisi sektor informalnya. Dan sepertinya memang tren akan semakin besar,” ujarnya.

    Menurutnya, pekerja dari sektor informal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan sosial. Dia juga menyoroti angka produktivitas Indonesia yang rendah. Padahal, ungkap dia, beberapa studi mengatakan total produktivitas berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.

    “Kalau produktivitas kita bicara long term. Nggak bisa kita ingin meningkatkan produktivitas 10% langsung kemudian dalam 2 tahun—3 tahun. Itu panjang,” jelasnya.

  • Gerai Starbucks Terus Berguguran, Ratusan Pegawai Kena PHK

    Gerai Starbucks Terus Berguguran, Ratusan Pegawai Kena PHK

    Bisnis.com, JAKARTA— Starbucks berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 369 pegawai di negara bagian Washington, Amerika Serikat, seiring dengan penutupan sejumlah gerai pada Desember 2025. 

    Melansir laman WSET pada Rabu (8/10/2025), hal tersebut berdasarkan dokumen Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) yang diajukan perusahaan pada 3 Oktober 2025, di mana sebanyak 369 pegawai Starbucks kabarnya akan diberhentikan secara permanen paling lambat pada 5 Desember 2025. 

    Meski tidak disebutkan detail lokasi tiap gerai, PHK ini mencakup berbagai wilayah di Washington. Keputusan tersebut menyusul gelombang penutupan gerai yang telah terjadi beberapa bulan terakhir, termasuk penutupan permanen Starbucks Reserve Roastery di kawasan Capitol Hill, Seattle, yang dikenal sebagai salah satu lokasi ikonik. 

    Gerai seluas 1.400 meter persegi itu dibuka sejak 2014 dan menjadi destinasi unggulan bagi pencinta kopi dengan konsep pengalaman imersif. Dalam surat kepada karyawan bulan lalu, CEO Starbucks Brian Niccol mengatakan tinjauan portofolio gerai Starbucks menunjukkan sejumlah lokasi tidak memenuhi target keuangan atau gagal menciptakan suasana yang diharapkan pelanggan. 

    Karena itu, perusahaan memutuskan menutup sejumlah gerai yang dinilai tidak memiliki prospek keberlanjutan.

    “Selama proses evaluasi, kami menemukan beberapa kedai yang tidak dapat menciptakan lingkungan fisik sesuai ekspektasi pelanggan dan mitra kerja kami, atau tidak menunjukkan jalur menuju kinerja finansial yang baik. Lokasi-lokasi seperti ini akan kami tutup,” kata Niccol. 

    Niccol menambahkan, meskipun penutupan gerai adalah hal yang biasa terjadi karena alasan finansial atau masa sewa yang habis, gelombang penutupan kali ini merupakan langkah yang lebih besar dari biasanya. Dia menyebut, langkah ini diperlukan agar perusahaan dapat menata ulang jaringan dan kembali tumbuh pada tahun fiskal 2026. 

    Starbucks juga berencana merenovasi lebih dari 1.000 gerai dalam 1 tahun ke depan.

    Berdasarkan laporan perusahaan, pada Juni 2025, Starbucks memiliki sekitar 18.734 gerai di Amerika Utara. Namun, jumlah tersebut menyusut menjadi 18.300 gerai pada akhir bulan berikutnya, atau turun sekitar 1%.

    Sementara itu, serikat pekerja Starbucks Workers United yang mewakili sekitar 12.000 barista di 45 negara bagian dan Washington D.C. menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan baru tersebut. 

    Dalam pernyataannya, serikat pekerja menilai keputusan perusahaan dibuat tanpa melibatkan masukan dari barista. “Pengumuman ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Brian Niccol, kondisi justru semakin mundur. Kebijakan besar terus dibuat tanpa ada suara dari barista,” demikian pernyataan resmi serikat.

    Mereka juga menyoroti kontras antara langkah efisiensi dan kompensasi eksekutif. 

    “Starbucks berbicara tentang pemangkasan biaya, tetapi pada saat yang sama membayar Niccol sebesar US$98 juta tahun lalu dan menggelar konferensi mewah senilai lebih dari US$80 juta untuk para manajer di Las Vegas,” tulis serikat tersebut.

    Workers United kini mengajukan permintaan resmi kepada Starbucks untuk memperoleh rincian terkait rencana penutupan tersebut, serta menegosiasikan penempatan ulang karyawan yang terdampak di gerai lain sesuai preferensi masing-masing.

    Sebagai bagian dari proses transisi, tim tanggap cepat lokal dan pusat tenaga kerja (WorkSource center) akan melakukan pendampingan bagi para pegawai yang terkena PHK, guna membantu mereka mendapatkan pelatihan ulang atau pekerjaan baru.

  • Puluhan Warga Antre untuk Mengadu ke Armuji, Ada soal Pesangon dan Penipuan Calon Suami Surabaya 7 Oktober 2025

    Puluhan Warga Antre untuk Mengadu ke Armuji, Ada soal Pesangon dan Penipuan Calon Suami Surabaya 7 Oktober 2025

    Puluhan Warga Antre untuk Mengadu ke Armuji, Ada soal Pesangon dan Penipuan Calon Suami
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menerima aduan dari masyarakat Surabaya di Rumah Aspirasi pada Selasa (7/10/2025).
    Terlihat, sekitar pukul 07.30 WIB, puluhan warga mengantre untuk bergiliran masuk menyampaikan aspirasinya.
    Salah satunya, Listya warga Tanah Merah yang mengaku suaminya sempat ditawarkan lowongan pekerjaan menjadi Satpol PP Tambaksari oleh seseorang bernama Suprijono sebagai penyalur tenaga alih daya dengan syarat membayar Rp 40 juta.
    “Tapi sekarang orangnya
    mbulet
    (ruwet) terus kapan hari ditanyain tentang keputusannya, katanya ‘sebentar ini masih belum ketemu orangnya dulu’,” jelas Listya kepada Armuji.
    Ia menuturkan, Suprijono juga sering berhubungan dengan seseorang bernama Samsul, pihak di Kecamatan Tambaksari yang selalu menjanjikan lowongan pekerjaan tersebut.
    Menanggapi hal tersebut, Armuji pun langsung mengonfirmasi kebenaran hal tersebut kepada Camat Tambaksari.
    “Di sana ada pegawai sampean (Anda) yang namanya Samsul ta? Tolong tanyain soal Pak Samsul itu katanya menjanjikan orang buat kerja jadi Satpol PP Tambaksari. Ini orangnya sudah bayar Rp 40 juta,” kata Cak Ji, sapaan akrabnya, saat menelepon Camat Tambaksari.
    Ada juga, Yapi Dohanes, asal Simo Mulyo sebagai salah satu dari tiga korban PHK perusahaan ekspedisi di Alun-alun Priuk, Perak, Surabaya, yang belum mendapatkan pesangon.
    “Perusahaan enggak mau bayar alasannya direkturnya meninggal, padahal sampai sekarang perusahaan masih beroperasi. Awalnya perusahaan nawar (uang pesangon) Rp 15 juta, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” tutur Yapi.
    Cak Ji pun berkomitmen akan segera melakukan mediasi terkait kasus tersebut.
    “Ya, nanti kita mediasi tapi tiga orang itu harus dikumpulkan biar kita sidaknya bareng-bareng,” ucap Cak Ji.
    Selain itu, Cak Ji juga menerima aduan salah seorang warga Taman, Sidoarjo, Nani yang mengaku telah ditipu lebih dari Rp 100 juta oleh calon suaminya yang berasal dari Madura.
    Ia juga baru mengetahui calon suaminya tersebut telah menikah dengan tiga wanita di Madura.
    “Uang saya dibawa lari Pak sama dia, dan ternyata dia juga sudah nikah istrinya tiga,” ungkap Nani sembari berkaca-kaca.
    Cak Ji pun menyarankan agar Nani melaporkan hal tersebut ke kepolisian.
    “Kalau masalah penipuan gitu laporin saja ke kepolisian Mbak, itu ranahnya polisi,” kata Cak Ji.
    Sementara itu, salah seorang warga Petemon, Purnama mengatakan dia bersama 43 korban lainnya telah ditipu atas pembelian ruko di daerah Balongsari Tama Utara, Surabaya.
    Ia menerangkan telah melakukan pelunasan pembayaran dan dijanjikan akan diberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
    “Tapi, sampai saat ini sudah hampir 22 tahun enggak pernah dikasih SHGB-nya, akhirnya terakhir saya minta katanya SHGB-nya sudah mati,” kata Purnama.
    Cak Ji pun berjanji akan segera melakukan sidak untuk memediasi penyelesaian perkara tersebut.
    “Oke nanti kita sidak, tapi semua korbannya harus datang,” pungkas Cak Ji.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.