Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Kemenaker Respons Rencana Aksi 10.000 Buruh Sritex Geruduk Jakarta

    Kemenaker Respons Rencana Aksi 10.000 Buruh Sritex Geruduk Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih mengusahakan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex usai diputus pailit.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan pihaknya bakal memanggil kurator untuk menanyatakan tindak lanjut terkait nasib Sritex.

    “Kita tetap fokus untuk tidak ada PHK. Makanya kita nanti coba tanya kurator, bagaimana tanggung jawab mereka setelah ini [Sritex] dipailitkan,” kata Immanuel kepada Bisnis, Sabtu (4/1/2024).

    Immanuel juga mengatakan Kemenaker telah mendatangi manajemen Sritex dan menjamin tidak ada PHK. Namun keputusan saat ini ada di kurator.

    “Kalau ada [PHK] ya silakan ingat, mereka [kurator] bertanggung jawab masa depan buruh. Ketika ada anak buruh yang tidak sekolah, ketika rumah disita, ini semua tanggung jawab mereka,” tegasnya.

    Meski demikian, Immanuel menyatakan Kemenaker telah hadir sebagai representasi pemerintah. Posisi Kemenaker, imbuhnya, hadir bagi para buruh Sritex.

    Terkait dengan rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar oleh buruh Sritex pada 14-15 Januari 2025 di Jakarta, Immanuel menyatakan Kemenaker akan menyambut para buruh tersebut. Dia mengatakan rencana aksi buruh Sritex merupakan hak konstitusional yang harus dihormati.

    “Kementerian Ketenagakerjaan menyambut dengan hangat lah ya kedatangan mereka [butuh Sritex], karena itu hak konstitusi mereka harus kita Jaga dan lindungi,” ujarnya.

    Sebelumnya, buruh pabrik Sritex Group mengumumkan rencana aksi damai ke Jakarta akan dilakukan pada 14-15 Januari 2025 dengan estimasi massa sebanyak 10.000 pekerja dikerahkan.

    Hal ini menyusul penolakan kasasi atas putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex serta tiga anak usahanya. Adapun, putusan penolakan kasasi dengan Nomor Perkara: 1345 K/PDT.SUS-PAILIT 2024 tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso pada Rabu, (18/12/2024).

    Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan, pihaknya telah sepakat melalui rapat koordinasi dengan buruh Sritex untuk melakukan aksi ke sejumlah kantor kementerian/lembaga negara hingga Istana Presiden di Jakarta.

  • Tarik Ulur Perubahan PPN, Bagaimana Dampaknya Pada Penerimaan Negara? – Halaman all

    Tarik Ulur Perubahan PPN, Bagaimana Dampaknya Pada Penerimaan Negara? – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menetapkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya kepada barang tertentu. Bagaimana dampaknya pada penerimaan negara?

    Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta menerangkan, pembatalan penerapan PPN 12 persen secara umum patut diapresiasi di tengah rendahnya daya beli masyarakat, masifnya PHK di industri padat karya dan deflasi.

    “Memang, negara yang memiliki target pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada umumnya justru melakukan ekspansi fiskal dengan memotong pajak, alih-alih meningkatkannya,” ujar Krisna saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (4/1/2025). 

    Sebenarnya menurut Krisna, peningkatan tarif PPN, atau lebih luasnya permasalahan di penerimaan negara, telah menjadi isu lama. Sejak 2019, Kementerian Keuangan memiliki  fokus pada kondisi fiskal, baik di sisi penerimaan maupun pembiayaan. 

    Menurut press release World Bank, rencana perbaikan dari sisi penerimaan ini, diantaranya adalah, rasionalisasi keringanan pajak, mendorong pajak karbon, dan meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Bahkan kenaikan tarif PPN sebenarnya sudah diinisiasi pada April 2022, di mana ketika itu tarif PPN naik dari 1 persen ke 11 persen.

    Apakah peningkatan tarif PPN dapat mendorong penerimaan negara? Meskipun nilai PPN selama ini ada di angka 10 persen dari nilai tambah.

    “Namun penerimaan melalui PPN dan Pajak Pertambahan nilai untuk Barang Mewah (PPnBM) selalu berada di sekitar 3,5 persen PDB nominal. Sementara itu, angka di 2022 dan 2023 adalah 3,51 persen dan 3,55 persen, masih dalam jangkauan 1 simpangan baku,” terangnya.

    Krisna melanjutkan, hal ini menunjukkan peningkatan PPN 11 persen pada 2022 belum berhasil mendorong penerimaan.

    Memang kenaikan tarif pajak secara teori berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, meskipun tarifnya naik, nilai penerimaan belum tentu ikut naik jika aktivitas ekonomi menurun.

    Inefisiensi penerimaan PPN juga diakibatkan oleh pengecualian untuk beberapa barang dan jasa. Tapi yang lebih penting, PPN hanya dikenakan untuk usaha-usaha yang dimiliki oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang kemungkinan juga tidak mendominasi pengusaha di Indonesia. 

    Di samping itu, semakin tinggi PPN, semakin tinggi pula insentif untuk menjadi pengusaha non-PKP.

    “Mereka yang tergolong PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak  atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya,” tutur Krisna. 

    “Pengusaha yang melakukan penyerahan objek pajak yang sesuai Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan,” tambah Krisna.

    Krisna melihat menurunkan batasan dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk mendorong munculnya PKP. 

    Namun batasan ini juga perlu memperhatikan fenomena dimana banyak UMKM memilih untuk membuka usaha lain ketimbang meningkatkan usahanya untuk mencapai nilai tertentu.

    “Mendorong semakin banyak usaha untuk menjadi usaha PKP harus menjadi prioritas. Peningkatan tarif PPN berarti melakukan penarikan pajak pada subjek pajak yang selama  ini sudah patuh membayar pajak,” ucap Krisna.

    Dia melanjutkan, jika tarif pajak meningkat, maka semakin sedikit alasan untuk terus menjadi PKP. Karena itu, ekstensifikasi untuk menambah jumlah PKP harus diutamakan, alih-alih melakukan intensifikasi melalui peningkatan tarif.

    “Pemerintah juga dapat mendorong ekstensifikasi penerimaan negara dengan dengan  meningkatkan kemudahan berusaha, mengurangi restriksi pasar, dan membangun ekosistem kewirausahaan yang sehat agar mendorong pertumbuhan UMKM,” kata Krisna.

  • Menaker Respons Rencana 10 Ribu Buruh Sritex Unjuk Rasa ke Istana

    Menaker Respons Rencana 10 Ribu Buruh Sritex Unjuk Rasa ke Istana

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons rencana 10 ribu pekerja PT Sri Isman Rejeki Tbk atau Sritex menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada 14-15 Januari 2025 mendatang.

    Aksi unjuk rasa itu dilakukan usai pengajuan kasasi Sritex atas status pailitnya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Dengan putusan ini, status pailit tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

    Menurut Yassierli, aksi unjuk rasa merupakan hak setiap orang.

    Hanya saja, ia berharap para pekerja Sritex bisa duduk bersama manajemen hingga kurator yang ditunjuk pengadilan untuk bermusyawarah.

    “Kan untuk kasusnya Sritex, sebenarnya kita berharap bukan itu solusinya. Kita berharap teman-teman pekerja, manajemen, dan kurator itu bisa duduk bersama, bermusyawarah. Apalagi kan sekarang proses hukum terkait dengan Peninjauan Kembali (PK) sedang berjalan,” ujar dia, Sabtu (4/1), melansir detikcom.

    Di samping itu, Yassierli menambahkan permasalahan yang dialami perusahaan tekstil raksasa itu bukan menjadi perkara yang harus diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, melainkan lintas kementerian lain juga turut terlibat.

    “Perlu saya sampaikan bahwa urusan Sritex ini kan tidak hanya terkait dengan Kemnaker. Ini kan sebenarnya lintas kementerian. Kami sangat memahami aspirasi dari teman-teman serikat pekerja,” tambahnya.

    Ia juga akan berkoordinasi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer untuk mendiskusikan persoalan Sritex, bersama lintas kementerian lain besok.

    “Kita akan coba bahas besok, ya. Mungkin saya akan minta Pak Wamenaker nanti. Daripada mereka jauh-jauh ke Jakarta ya, mungkin. Tetapi ini mungkin baru rencana, kita akan coba diskusikan besok dengan teman-teman di lintas kementerian juga,” ujarnya.

    Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanta sebelumnya mengatakan keputusan untuk berunjuk rasa ke Jakarta ini berdasarkan pada hasil rapat koordinasi (Rakor) terkait rencana aksi buruh Sritex ke Jakarta.

    “Hari Selasa sampai dengan Rabu, 14-15 Januari 2025. Estimasi massa 10 ribu. Estimasi armada 200 bus,” ujar Slamet dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1).

    Slamet menjelaskan pihaknya telah menetapkan sejumlah titik lokasi aksi. Adapun tiga lokasi utamanya yakni Istana Presiden, Gedung DPR RI, Gedung Mahkamah Agung (MA).

    Secara keseluruhan, akan ada sembilan titik lokasi demo. Selain tiga lokasi yang telah disebutkan di atas, antara lain ada Kantor Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN.

    “Tuntutan keberlangsungan kerja dan kelangsungan usaha Sritex,” ujarnya.

    Slamet mengatakan rencana demonstrasi ini buntut inkracht-nya putusan pailit perusahaan usai MA menolak kasasi.

    MA memutuskan menolak kasasi dengan Nomor Perkara 1345 K/PDTSUS-PAILIT/2024. Adapun kasasi diajukan Sritex atas putusan pailit dari PN Semarang pada Oktober 2024 karena tak mampu melunasi utang.

    “Kami selaku pekerja Sritex Group yang terdampak langsung atas putusan kasasi MA, merasakan tidak adanya keadilan bagi kami, para pekerja yang merupakan golongan masyarakat kelas bawah di negeri ini,” ujar Slamet.

    “Alih-alih bermimpi bisa naik kelas, kami justru dihadapkan pada ancaman PHK dan ketidakpastian, yang pasti akan membuat nasib kami semakin terpuruk jika pemerintah tidak segera turun tangan,” sambungnya.

    Slamet mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Namun pihaknya merasa perlu dilakukan langkah lanjutan demi menggerakkan hati pemerintah dalam mendorong upaya penyelamatan Sritex.

    Oleh karena itu, para pekerja Sritex memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi.

    “Kami bermaksud menggugah hati para pemimpin dan penegak hukum negeri ini, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto agar mendengarkan jerit tangis kami. Kami berencana melakukan Aksi Damai ke kantor Presiden Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta,” kata Slamet.

    Ia juga menegaskan para pekerja ingin tetap dapat bekerja dengan tenang seperti dulu dan melihat kelangsungan usaha tetap terjaga.

    Menurutnya, kesejahteraan pekerja hanya bisa diperoleh kalau pekerja memiliki pekerjaan, bekerja dan menerima upah, bukan berapa besar pesangon jika pailit ini dilakukan dan pemberesan aset dilakukan oleh kurator.

    (del/sfr)

  • 10.000 Buruh Sritex Mau ke Jakarta, Gelar Aksi Damai 14-15 Januari

    10.000 Buruh Sritex Mau ke Jakarta, Gelar Aksi Damai 14-15 Januari

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana aksi demontrasi tengah dipersiapkan oleh sekitar 10.000 buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto mengonfirmasi bahwa puluhan ribuan buruh ini akan menggelar aksi ke Mahkamah Agung (MA) dan Istana Negara pada 14 dan 15 Januari 2025. Aksi tersebut bertujuan menyampaikan tuntutan terkait keberlangsungan kerja mereka.

    “Kami sudah bulat, minggu kedua Januari kami akan ke Jakarta,” ucap Slamet kepada CNBC Indonesia, Sabtu (4/1/2025).

    Katanya, aksi ini akan melibatkan buruh Sritex dari berbagai daerah seperti Sukoharjo, Boyolali, dan Semarang. Mereka berencana berangkat dengan menggunakan bus yang dananya dihimpun secara mandiri melalui iuran pekerja.

    Adapun aksi damai di Jakarta akan digelar pada 14-15 Januari 2025 dengan jumlah buruh mencapai 10.000 dan diberangkatkan 200 bus. Aksi akan dilakukan ke beberapa tempat seperti Istana Negara, DPR, Mahkamah Agung, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan hingga Kementerian BUMN.

    “Kami harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Polda Jawa Tengah. Selain itu, kami juga memantau situasi agar aksi tidak bercampur dengan demo PPN 12% yang sedang berlangsung,” jelasnya.

    Adapun rencana aksi ini, kata Slamet, didorong oleh putusan kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan status pailit Sritex. Para buruh khawatir keputusan tersebut akan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

    Foto: CNBC Indonesia
    Diputus Pailit, Sritex Bakal Ajukan PK

    “Kami meminta Mahkamah Agung mempertimbangkan keberadaan kami. Keinginan kami hanya satu, yaitu tetap bisa bekerja,” tegasnya.

    Dalam aksi nanti, para buruh juga berniat menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Slamet menyebut, Prabowo sebelumnya menjanjikan tidak akan ada PHK di Sritex. “Kami ke Istana untuk menguatkan Pak Prabowo agar terus membela kepentingan kami,” tambahnya.

    Slamet menyebut aksi ini merupakan tindak lanjut dari acara doa bersama dan panggung orasi yang digelar Jumat lalu di Pabrik Sritex. Yang mana kegiatan tersebut, katanya, difasilitasi oleh pihak manajemen dan dikawal aparat kepolisian untuk menjaga ketertiban.

    “Jadi kemarin itu kan pasca putusan kasasi yang menguatkan putusan PN Semarang itu, teman-teman buruh menginginkan untuk melakukan gerakan aksi. Namun, dari pihak manajemen menyampaikan kalau bisa jangan, Karena itu akan mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kami difasilitasi dengan doa bersama itu, kemudian dilakukan dengan bebas di dalam situ, tapi dengan tetap penjagaan polisi,” jelasnya.

    Meski sempat ada permintaan dari manajemen agar aksi ke Jakarta dibatalkan, Slamet menegaskan, para buruh tetap berkomitmen.

    “Untuk kita ke Jakarta itu sudah bulat, dan itu disampaikan pada hari Jumat. Teman-teman buruh menyatakan mereka siap semua. Saya di orasi itu “apakah siap ke Jakarta?”, semua menyatakan siap,” ucap dia.

    Selain mengkritisi putusan kasasi, aksi ini juga bertujuan mendesak pemerintah untuk mendukung keberlangsungan usaha Sritex. Para buruh berharap langkah hukum yang sedang diambil perusahaan, yakni Peninjauan Kembali (PK), dapat mengubah nasib mereka.

    “Buruh Sritex itu keinginannya terus bekerja, maka keberlangsungan usaha itu kan sudah seharusnya terus berjalan. Maka kami pada Mahkamah Agung agar dalam memutus PK itu mempertimbangkan keberadaan kami yang menginginkan terus bekerja,” pungkasnya.

    Sebelumnya Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto sudah meminta pekerjanya untuk tidak melakukan aksi demo di Istana Negara dan MA.

    “Kami akan membendung itu,” ungkap Wawan saat dikonfirmasi CNBC Indonesia.

    (wur)

  • 10 Ribu Buruh Sritex Akan ‘Serbu’ Istana Hingga Kemenkeu 14-15 Januari

    10 Ribu Buruh Sritex Akan ‘Serbu’ Istana Hingga Kemenkeu 14-15 Januari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Serikat pekerja PT Sri Isman Rejeki Tbk atau Sritex berencana menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada 14-15 Januari 2025.

    Diperkirakan ada 10 ribu pekerja yang ikut aksi tersebut.

    Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan keputusan ini berdasarkan pada hasil rapat koordinasi (Rakor) terkait rencana aksi buruh Sritex ke Jakarta.

    “Hari Selasa sampai dengan Rabu, 14-15 Januari 2025. Estimasi massa 10 ribu. Estimasi armada 200 bus,” kata Slamet dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1) seperti dikutip dari detik.com.

    Slamet menjelaskan pihaknya telah menetapkan sejumlah titik lokasi aksi. Adapun tiga lokasi utamanya yakni Istana Presiden, Gedung DPR RI, Gedung Mahkamah Agung (MA).

    Secara keseluruhan, akan ada 9 titik lokasi demo. Selain tiga lokasi yang telah disebutkan di atas, antara lain ada Kantor Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN.

    “Tuntutan keberlangsungan kerja dan kelangsungan usaha Sritex,” ujarnya.

    Slamet mengatakan rencana demonstrasi ini buntut inkrahnya putusan pailit perusahaan usai Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi.

    MA memutuskan menolak kasasi dengan Nomor Perkara 1345 K/PDTSUS-PAILIT/2024. Adapun kasasi diajukan Sritex atas putusan pailit dari PN Semarang pada Oktober 2024 karena tak mampu melunasi utang.

    “Kami selaku pekerja Sritex Group yang terdampak langsung atas putusan kasasi MA, merasakan tidak adanya keadilan bagi kami, para pekerja yang merupakan golongan masyarakat kelas bawah di negeri ini,” kata Slamet.

    “Alih-alih bermimpi bisa naik kelas, kami justru dihadapkan pada ancaman PHK dan ketidakpastian, yang pasti akan membuat nasib kami semakin terpuruk jika pemerintah tidak segera turun tangan,” sambungnya.

    Slamet mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Namun pihaknya merasa perlu dilakukan langkah lanjutan demi menggerakkan hati pemerintah dalam mendorong upaya penyelamatan Sritex.

    Oleh karena itu, para pekerja Sritex memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi.

    “Kami bermaksud menggugah hati para pemimpin dan penegak hukum negeri ini, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto agar mendengarkan jerit tangis kami. Kami berencana melakukan Aksi Damai ke kantor Presiden Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta,” kata Slamet.

    Ia juga menegaskan, para pekerja ingin tetap dapat bekerja dengan tenang seperti dulu dan melihat kelangsungan usaha tetap terjaga.

    Menurutnya kesejahteraan pekerja hanya bisa diperoleh kalau pekerja memiliki pekerjaan, bekerja dan menerima upah, bukan berapa besar pesangon jika pailit ini dilakukan dan pemberesan aset dilakukan oleh Kurator.

    (agt/agt)

  • Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025

    Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025

    Jakarta –

    Ekonomi Indonesia saat ini diuji di persimpangan jalan. Masa kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki sejumlah harapan besar dan tantangan yang tidak mudah. Di sisi lain dalam sektor domestik, daya beli masyarakat terus menurun terbukti deflasi yang dihadapi Indonesia selama lima bulan (Mei-September) terakhir (detikcom, 2024) dan tantangan baru pada awal 2025 yakni kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kategori mewah 12% menjadi momen yang berat untuk meningkatkan ketangguhan ekonomi nasional.

    Secara umum, tahun 2024 menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi terjadi stagflasi (mandek); masih tingginya gelombang PHK di sektor manufaktur dan masih tingginya angka kemiskinan menjadi hambatan bagi Indonesia melesat menjadi negara maju. Oleh karena itu, besar harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dengan beberapa gebrakan awalnya dalam 100 hari pertama menjabat yakni penghapusan utang petani dan pelaksanaan program prioritas pembangunan SDM unggul seperti meningkatkan gaji guru menjadi harapan besar pada 2025 ini Indonesia mampu melesat meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi.

    Evaluasi Ekonomi 2024

    Tahun 2024 menjadi tahun yang cukup berat bagi Indonesia setelah pandemi COVID-19 terlewati. Sesuai proyeksi pada akhir 2023 sebelumnya, stagnasi ekonomi terjadi dan tidak terelakkan. Berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi seperti tingginya gelombang PHK pada 2024 sebanyak 80.000 orang dibandingkan pada 2023 berkisar 60.000 orang memerlukan langkah strategis dan antisipatif untuk meningkatkan keterserapan tenaga kerja yang berdaya saing.

    Selain itu, persoalan konflik Timur Tengah dan Rusia-Ukraina masih menjadi ancaman bagi Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi pada 2024. Terakhir, di pengujung tahun, persoalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal 2025 menjadi polemik di tengah masyarakat yang dirasakan beratnya jika diimplementasikan. Apabila diimplementasikan, berbagai risiko yang terjadi seperti kontraksi pertumbuhan ekonomi dikarenakan pengetatan konsumsi masyarakat untuk lebih berhemat, investasi stagnan, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    Persoalan Ekonomi Saat Ini

    Hal tersebut sangat terkait dengan stagnasi ekonomi yang terjadi pada 2024, di mana sektor manufaktur mengalami gelombang PHK besar-besaran, sementara sektor lainnya belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Di sisi lain, ketidakpastian global, seperti ketegangan politik dan ekonomi di Timur Tengah turut memberi dampak negatif terhadap ketahanan pangan dan energi domestik.

    Untuk itu, pemerintah perlu memprioritaskan program penguatan daya beli masyarakat melalui peningkatan sektor ekonomi riil, menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor-sektor yang potensial seperti teknologi digital dan lain-lain, serta memastikan keberlanjutan distribusi barang dan jasa yang stabil.

    Proyeksi perekonomian pada 2025 dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi makroekonomi dua hingga tahun sebelumnya. Skenario yang memungkinkan terjadi adalah skenario moderat, yaitu ekonomi hanya mampu tumbuh 4-5% di bawah target, meningkatnya persentase angka kemiskinan dari penduduk rentan miskin (1-1,5%), masih terjadi gelombang PHK di sektor industri manufaktur walaupun dapat ditekan dengan berbagai intervensi kebijakan pemerintah dari belanja pemerintah, serta terjadinya peningkatan inflasi komoditas pokok.

    Peningkatan inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya harga barang yang ditanggung oleh produsen dan sebagian konsumen dari peningkatan PPN pada awal tahun ini jika diimplementasikan. Namun, ada beberapa faktor yang bisa dioptimalkan agar target pembangunan ekonomi tercapai lebih optimistis. Pertama, berupaya mengurangi ketidakpastian ekonomi dengan pembangunan ekonomi lebih inklusif yang selama ini menjadi hambatan bagi investor domestik maupun internasional.

    Kedua, langkah-langkah strategis untuk mendukung sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti digitalisasi dan ekonomi hijau, bisa membantu meningkatkan perekonomian nasional. Selain itu, upaya untuk memperbaiki iklim investasi dengan pemberian insentif bagi sektor-sektor inovatif diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing yang dapat menggerakkan roda perekonomian.

    Namun, proyeksi ini tetap mengharuskan pemerintah untuk menghadapi sejumlah tantangan besar dalam menjaga stabilitas harga dan mengatasi ketimpangan sosial yang semakin lebar serta pembangunan ekonomi masih tumbuh di bawah target. Skenario terburuk yang bisa terjadi adalah terjadinya penurunan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi jika kebijakan pemerintah tidak berjalan sesuai harapan, seperti potensi dampak buruk dari kenaikan PPN yang menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga pada 2025 ini.

    Dion Saputra Arbi pengamat ekonomi UGM

    (mmu/mmu)

  • Horor! Begini Kronologi 60 Pabrik Tekstil RI Kolaps-PHK 250 Ribu Orang

    Horor! Begini Kronologi 60 Pabrik Tekstil RI Kolaps-PHK 250 Ribu Orang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiraswasta mengungkapkan kronologis di balik kolapsnyaa 60 pabrik tekstil yang menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 250 ribu buruh selama periode 2022-2024. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis serius yang melanda industri tekstil nasional akibat derasnya tekanan barang impor, baik legal maupun ilegal.

    Menurut Redma, industri tekstil Indonesia sebetulnya telah pulih dari dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2022.

    “Sepanjang 2022, pertumbuhan industri kita sudah mencapai 9%, artinya kita sudah positif,” ungkap Redma kepada CNBC Indonesia, Jumat (3/1/2025).

    Pulihnya industri saat itu, katanya, didorong oleh kebijakan “zero COVID” diberlakukan China, yang menyebabkan pelabuhan Negeri Tirai Bambu itu ditutup hingga kuartal III-2022. Karena itu, pasar lokal Indonesia sepenuhnya didominasi oleh produk dalam negeri, dan pertumbuhan industri pulih. Namun, situasi berubah drastis pada kuartal IV-2022 ketika China mulai melonggarkan kebijakan tersebut.

    “Pelabuhan di China mulai dibuka, dan barang-barang dari sana mulai membanjiri pasar Indonesia,” sambungnya.

    Kondisi tersebut menandai awal dari tekanan besar pada industri tekstil lokal.

    Masuknya produk impor dari China, yang dijual dengan harga sangat murah akibat overstock selama hampir dua tahun, menjadi faktor utama yang memukul industri tekstil Indonesia sepanjang 2023.

    Foto: Suasana kondisi ribuan alat mesin jahit yang ditutup kain dan tidakk terpakai di kawasan pabrik garmen, Kabupaten, Bogor, Kamis, (13/6/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Suasana kondisi ribuan alat mesin jahit yang ditutup kain dan tidakk terpakai di kawasan pabrik garmen, Kabupaten, Bogor, Kamis, (13/6/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    “Barang-barang dari China masuk dalam jumlah besar, menekan produk lokal. Sepanjang 2023, banyak perusahaan mulai mengurangi tenaga kerja, mulai ada PHK,” ungkap dia.

    Meski demikian, pada 2023 sebagian besar perusahaan masih mampu bertahan meskipun dengan kapasitas produksi yang menurun. Banyak pabrik yang mengurangi tenaga kerja mereka secara bertahap sebelum akhirnya benar-benar tutup di tahun berikutnya.

    Namun tahun 2024 menjadi puncak krisis bagi industri tekstil nasional.

    “Sepanjang 2023, PHK terus terjadi. Sementara pada 2024, banyak pabrik akhirnya memutuskan untuk tutup secara permanen,” kata Redma.

    Beberapa contoh mencolok termasuk Alenatex yang mem-PHK 700 pekerja sekaligus menutup pabriknya, serta Asia Pacific Fiber di Karawang yang mem-PHK 2.500 karyawan pada akhir 2024 setelah serangkaian PHK bertahap sebelumnya.

    Selain itu, ada kasus seperti Sulindafin yang memilih tutup penuh pada 2024 setelah beberapa kali menghentikan produksi. Perusahaan ini awalnya melakukan PHK besar-besaran pada 2022, memberikan pesangon, lalu beroperasi kembali dengan sistem kerja harian pada 2023 sebelum akhirnya menyerah pada tekanan pasar.

    Redma menekankan, impor ilegal atau penyelundupan turut memperparah kondisi industri tekstil nasional. Barang-barang ilegal tersebut masuk ke pasar Indonesia dengan harga jauh di bawah rata-rata, membuat produk lokal sulit bersaing.

    “Penyebab utama yang menyebabkan perusahaan-perusahaan ini tutup adalah karena serbuan impor, baik yang legal maupun ilegal,” tegasnya.

    Lebih lanjut, meski APSyFI mencatat total estimasi PHK mencapai 250 ribu orang, Redma mengakui sulitnya mendapatkan data pasti dari tiap perusahaan. Dia pun mengklaim bahwasanya ada lebih dari 250 ribu pekerja ter-PHK dan 60 pabrik yang kolaps.

    “Banyak perusahaan yang tidak melaporkan jumlah PHK mereka secara rinci dan hanya melaporkan ketika mereka tutup sepenuhnya,” jelasnya.

    Data tersebut dihitung berdasarkan penurunan utilisasi produksi yang menjadi indikasi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan membuka data terkait dengan jumlah pabrik tekstil yang kolaps mencapai 60 pabrik dengan jumlah PHK sekitar 250 ribu orang. Ini terjadi dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.

    Pria yang akrab disapa Noel tersebut mengungkapkan data tersebut dia dapatkan dari Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI), Redma Gita Wirawasta. Penyebab kolapsnya 60 pabrik tekstil tersebut karena impor ilegal (penyelundupan) yang memperparah kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

    “Menurut APSyFI, dalam dua tahun terakhir 60 pabrik terancam oleh impor ilegal, sehingga terjadi 250 ribu Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja (PHK). Saya bertanya, apakah data APSyFI benar? Kalau benar, maka instansi terkait hendaknya mengambil langkah konkret,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (3/1/2025).

    (wur)

  • Ekonom: Alarm Bahaya Manufaktur Masih Berdering Meski PMI Kembali Ekspansif

    Ekonom: Alarm Bahaya Manufaktur Masih Berdering Meski PMI Kembali Ekspansif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai kondisi manufaktur nasional masih perlu diwaspadai meskipun Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia berhasil masuk kembali ke zona ekspansi pada Desember 2024 setelah 5 bulan sebelumnya kontraksi berturut-turut. 

    Berdasarkan laporan S&P Global, Kamis (2/1/2025), PMI manufaktur Indonesia menguat ke posisi 51,2 pada Desember 2024, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang terkontraksi di level 49,6. Angka indeks ini juga tertinggi sejak Mei 2024. 

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan, industri pengolahan nonmigas masih mengkhawatirkan dengan masifnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri yang tertekan. 

    “PHK periode Januari-November ini kalau dibandingkan periode yang sama tahun lalu kurang lebih menurut saya sudah ada kenaikan 12%, ini angka yang besar dan menurut saya sudah harus pemerintah cari jalan untuk menguatkan industri manufaktur,” kata Andry kepada Bisnis, Kamis (2/1/2025). 

    Sementara itu, jika merujuk pada Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, pekerja yang menjadi korban PHK periode Januari-Desember 2023 sebanyak 64.885 orang. Sementara itu, data sementara periode Januari-Desember 2024, sebanyak 80.000 pekerja ter-PHK. 

    Melihat kondisi tersebut, Andry menyebutkan pentingnya paket kebijakan stimulus yang terarah dan tepat sasaran. Dalam hal ini, kebijakan insentif fokus untuk penurunan biaya produksi melalui insentif fiskal maupun nonfiskal yang terstruktur dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan. 

    “Yang kita tekankan dua hal, dari sisi supply dan demand. Dari sisi supply itu produksi, bagaimana kita bisa menurunkan biaya produksi, energi dan bahan baku, kita juga bicara untuk menurunkan biaya distribusi, biaya yang pada akhirnya memberikan tekanan kepada industri itu juga harus diperhatikan,” ujarnya. 

    Tak hanya itu, dia melihat adanya beberapa shadow cost atau biaya yang tak terlihat lantaran banyaknya oknum yang bermain di lapangan usaha industri sehingga memberatkan kondisi tersebut. 

    Sedangkan dari sisi permintaan, Andry menyoroti kebijakan proteksi pasar yang mesti diperkuat karena saat ini produk impor legal dan ilegal telah menekan daya saing produk industri lokal karena terlampau murah. 

    “Kedua hal ini butuh intervensi pemerintah, pertama bagaimana pemerintah bisa melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk murah yang pada akhirnya terindikasi dumping, kedua produk murah karena masuk secara ilegal, dua hal ini harus segera diberantas,” tuturnya. 

    Oleh karena itu, perlindungan larangan dan pembatasa (lartas) impor serta instrumen trade remedies masih diperlukan bagi pelaku usaha agar produk yang dihasilkan dapat berkompetisi dengan level playing field yang adil dan sehat. 

    Di samping itu, pihaknya juga melihat penting untuk memberikan insentif tambahan berupa diskon atau subsidi bagi perusahaan asing yang mau berinvestasi di Indonesia dengan menggandeng industri lokal. 

    “Tanpa ada paket kebijakan stimulus, pemerintah segaja mematikan idnustri dalam negeri, jika tidak ada paket kebijakan yang tidak komprehensif maka menurut saya omong kosong pertumbuhan ekonomi 8%,” pungkasnya. 

  • Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah, Ekonom: Waspada Pelemahan Daya Beli Berlanjut

    Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah, Ekonom: Waspada Pelemahan Daya Beli Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi inflasi indeks harga konsumen(IHK) 2024 sebesar 1,57% tercatat menjadi yang terendah sepanjang sejarah, bahkan lebih rendah dari masa pandemi Covid-19. 

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai kondisi tersebut menjadi bukti nyata bahwa pelemahan daya beli memang terjadi sepanjang 2024. 

    “Ini jadi sinyal waspada yang perlu diperhatikan pemerintah terkait daya beli melemah yang terjadi di masyarakat,” ujarnya, Kamis (2/1/2024). 

    Menurutnya, inflasi hanyalah menjadi satu dari sekian indikasi terkait masih lemahnya daya beli masyarakat. 

    Yusuf menjelaskan indikator lain seperti deflasi yang sempat terjadi dalam 5 bulan beruntun pada 2024, kemudian PMI manufaktur yang juga sempat berada pada level kontraktif sepanjang paruh kedua 2024, serta PHK yang terjadi di beberapa bulan untuk subsektor industri manufaktur. 

    Data Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia Desember yang dirilis S&P Global tercatat naik menjadi 51,2 dari sebelumnya 49,6 pada November. Kondisi ini mengindikasikan ekspansi untuk pertama kalinya sejak kontraksi Juni 2024. 

    Di sisi lain, indikator kuat lain seperti pertumbuhan upah yang relatif marginal mengindikasikan bahwa pada 2024 pelemahan daya beli itu terjadi dan hal ini dikonfirmasi dari data pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang pertumbuhannya melambat. 

    Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung stagnan sepanjang 2024. Pada kuartal I/2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91%. Pada kuartal berikutnya naik tipis 4,93% dan kembali turun ke 4,91% pada kuartal III/2024. 

    Bahkan Yusuf melihat adanya potensi pelemahan daya beli akan berlanjut pada 2025, jika pemerintah belum mampu mendorong konsumsi rumah tangga untuk kelas menengah ke bawah. 

    “Maka inflasi rendah yg didorong oleh relatif lambatnya permintaan masih berpotensi berlanjut di tahun ini. Proyeksinya di rentang 1% sampai 3% untuk 2025,” tuturnya.

    Adapun depresiasi rupiah menjadi satu faktor yang berpotensi mendorong inflasi di tengah proyeksi inflasi yang cenderung rendah. 

    Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan pada dasarnya inflasi 1,57% secara tahun kalender atau year to date (YtD) tersebut memang menjadi yang terendah sepanjang BPS melakukan perhitungan indeks harga konsumen (IHK). 

    “Inflasi ini adalah terendah sejak indikator inflasi pertama kali dihitung, yaitu pada 1958,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (2/1/2025). 

    Utamanya, Pudji mennyebutkan inflasi tertekan karena efek high base harga pangan pada 2022 dan 2023. 

    Meski terendah sepanjang sejarah, inflasi tersebut tercatat masih dalam rentang target pemerintah, yakni 1,5%—3,5%. 

  • Ada Fenomena Baru, Pekerja Makin ‘Hobi’ Izin Cuti Sakit

    Ada Fenomena Baru, Pekerja Makin ‘Hobi’ Izin Cuti Sakit

    Jakarta –

    Angka pengajuan cuti sakit karyawan di Jerman terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Masalahnya tidak semua izin cuti itu benar diambil karena pekerja yang bersangkutan sedang sakit, sehingga menurunkan kinerja perekonomian negara itu.

    Melansir dari situs resmi Badan Statistik Federal Jerman Destatis, Kamis (1/1/2025), di negara terkaya se-Eropa itu karyawan yang mengajukan cuti sakit berhak menerima gaji penuh yang berkelanjutan dari pemberi kerja mereka. Hak tersebut umumnya dibatasi hingga enam minggu per tahun.

    Berdasarkan hasil survei yang dilakukan badan statistic tersebut, pekerja di Jerman rata-rata mengambil cuti sakit selama 15,1 hari sepanjang 2023 lalu. Jumlah ini meningkat sekitar 4 hari kerja jika dibandingkan dengan rata-rata izin cuti sakit pada 2021 yakni 11,1 hari.

    Saat perhitungan survei ini dilakukan, pengumpulan data hanya memperhitungkan pengajuan cuti sakit yang yang melebihi durasi ketidakhadiran. Oleh karena itu, rata-rata jumlah hari cuti sakit yang diajukan para pekerja Jerman ini kemungkinan lebih tinggi.

    Tidak hanya secara durasi, proporsi karyawan yang mengajukan izin cuti sakit juga mengalami peningkatan. Di mana pada 2023 rata-rata pekerja Jerman yang ambil cuti sakit mencapai 6,1%. Jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan 2006 lalu ketika jumlah pengajuan cuti sakit mencapai titik terendah yakni 3,3%.

    Sementara itu dalam laporan France24, menurut data OECD pekerja Jerman kehilangan rata-rata 6,8% jam kerja mereka pada tahun 2023 karena sakit. Angka ini jauh lebih buruk daripada negara-negara Uni Eropa lainnya seperti Prancis, Italia, dan Spanyol.

    “Dampaknya signifikan dan tentu saja memengaruhi aktivitas ekonomi,” kata kepala ekonom di asosiasi perusahaan farmasi berbasis riset Jerman, Claus Michelsen.

    Menurutnya tren tersebut membebani perekonomian Jerman mulai dari perlambatan manufaktur hingga lemahnya permintaan ekspor. Alhasil asosiasi perusahaan farmasi yang dipimpin Michelsen itu menghitung bahwa tingkat ketidakhadiran kerja yang lebih tinggi karena sakit memangkas 0,8% dari output Jerman pada tahun 2023.

    Bisnis Detektif Cuti Sakit di Jerman Kian Subur

    Meningkatnya angka cuti sakit mungkin menjadi berita buruk bagi perusahaan-perusahaan Jerman, terlebih saat ini kondisi ekonomi negara terkaya di Eropa itu sedang terpuruk. Namun hal ini malah menjadi pertanda baik bagi detektif swasta Marcus Lentz, yang banyak menyelidiki kasus pengajuan cuti sakit fiktif.

    Detektif Lentz mengatakan dalam banyak kasus ketika seorang pekerja berpura-pura sakit dalam waktu lama, mereka sebenarnya bekerja sambilan. Ia memberi contoh seorang pekerja yang membantu bisnis istrinya saat sedang cuti sakit. Kemudian ada juga pekerja yang mengambil cuti sakit jangka panjang untuk merenovasi properti mereka.

    Meskipun menyewa detektif swasta seperti dirinya membutuhkan ongkos yang cukup mahal, Lentz mengatakan banyak perusahaan tetap menyewa jasanya. Sebab dari sudut pandang perusahaan, pekerja yang kerap mengajukan izin sakit sangatlah tidak produktif dan malah dapat memberikan kerugian finansial yang lebih besar.

    “Mereka (perusahaan) mengatakan, siapa pun yang sering cuti sakit tidak menghasilkan uang bagi kami, mereka (pekerja yang kerap ajukan cuti sakit fiktif) harus keluar,” katanya.

    Bahkan agensi detektif swasta Lentz Group miliknya menerima hingga 1.200 permintaan terkait penyelidikan pengajuan izin cuti sakit fiktif setiap tahunnya. Jumlah ini meningkat sekitar dua kali lipat dari jumlah beberapa tahun sebelumnya.

    “Jika seseorang memiliki 30, 40 atau terkadang hingga 100 hari cuti sakit dalam setahun, maka pada titik tertentu mereka menjadi tidak menarik secara ekonomi bagi pemberi kerja,” pungkasnya.

    Lihat juga Video ‘Tingkatkan Penggunaan AI, TikTok PHK Ratusan Karyawan’:

    (fdl/fdl)