Kasus: PHK

  • IHSG Diprediksi Relatif Menguat di Sisa Pekan Ini

    IHSG Diprediksi Relatif Menguat di Sisa Pekan Ini

    Tim Riset Ritel CGS International Sekuritas Indonesia menjelaskan, sentimen positif IHSG hari ini berasal dari penguatan sebagian besar indeks di bursa Wall Street dan kenaikan harga beberapa komoditas seperti emas, nikel, timah, gas, dan tembaga.

    Sementara itu masih berlanjutnya aksi jual investor asing berpotensi menjadi katalis negatif untuk indeks harga saham gabungan.

    “IHSG diprediksi akan bergerak bervariasi cenderung menguat dengan kisaran support 7.045/7.010 dan resisten 7.115/7.150,” demikian catatan Tim Riset CGS International Sekuritas.

    Adapun, daftar saham yang disoroti oleh tim CGS International hari ini, meliputi: ELSA, MEDC, PGAS, GOTO, AMRT, dan CPIN.

    Di sisi lain, Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan memprediksi IHSG hari ini bergerak di antara level support 7.000, pivot 7.100, dan resisten 7.150 setelah bergerak datar pada Rabu (8/1).

    Pergerakan datar IHSG memperkuat indikasi fase konsolidasi IHSG dalam rentang 7.030 sampai dengan 7.130 di sisa pekan ini. “Secara teknikal, pergerakan tersebut kemungkinan sebagai bentuk upaya IHSG keluar dari overbought area,” kata Valdy dalam riset hariannya.

    Dari Amerika Serikat, akan ada rilis data PHK untuk Desember 2024 yang diperkirakan meningkat menjadi 65.000 dari 57.000 pada November 2024. Sektor otomotif mencatat jumlah PHK tertinggi dengan 11.000 kasus yang dipicu oleh kebijakan tarif impor, persaingan dari produsen kendaraan listrik Tiongkok, dan perubahan kebijakan subsidi pemerintah.

    Valdy berkata, “Kondisi ini memperkuat pandangan potensi dampak negatif bagi ekonomi Amerika Serikat itu sendiri dari penerapan kebijakan inward looking yang terlalu agresif.”

    Di sisi lain, dari domestik, pasar menantikan rilis data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan Desember 2024 yang diperkirakan tetap berada di atas 120.

    Daftar saham pilihan Phintraco Sekuritas pada perdagangan hari Kamis (9/1) meliputi AMRT, MYOR, CLEO, INDY, dan AKRA. 

  • Serbuan Impor Bikin Pabrik Tutup, Industri Petrokimia Tunggu Kepastian Revisi Permendag 8/2024 – Halaman all

    Serbuan Impor Bikin Pabrik Tutup, Industri Petrokimia Tunggu Kepastian Revisi Permendag 8/2024 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut baik rencana Menteri Perdagangan Budi Santoso yang akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

    “Alhamdulillah, terima kasih kepada Kementerian Perdagangan atas niat merevisi Permendag 8. Ini sesuatu yang positif diawal tahun 2025,” tutur Agus beberapa hari lalu.

    Ia menyebut, pihaknya telah dilibatkan dalam diskusi bersama Kemendag mengenai Permendag Nomor 8 Tahun 2024. 

    Agus juga menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian siap untuk membantu memberikan masukan terhadap substansi.

    “Ini merupakan bukti bahwa koordinasi didalam Kabinet Merah Putih berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Adapun koordinasi lintas kementerian menjadi elemen penting dalam menyikapi tantangan yang dihadapi sektor industri nasional. 

    Di tengah upaya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk mengevaluasi kebijakan impor melalui revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024, tantangan di sektor ketenagakerjaan juga tidak luput dari perhatian.

    Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan akan merevisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor ada kemungkinan diubah berdasarkan hasil peninjauan dengan kementerian dan lembaga lainnya.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan mengaku telah memperoleh informasi dari berbagai stakeholder salah satunya Asosiasi Serat dan Benang Filament (APSyFI) terkait adanya gelombang PHK dalam kurun waktu 2022-2024.  

    Noel juga mengutip keluhan APSyFI: impor ilegal bukan hanya melemahkan TPT, tetapi juga industri petrokimia yang merupakan bahan baku utama tekstil, yaitu Purified Terephtalic Acid (PTA) dan kondisi ini memicu memasuki deindustrialisasi.

    “Hal ini tentunya menjadi ancaman yang sangat mengkhawatirkan saat memasuki tahun 2025. Ini mengerikan sekali, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Keluhannya Permendag Nomor 8 ini Tahun 2024, yang memudahkan impor bahan jadi,” ujar Noel, saat diwawancara pada Desember lalu.

    Noel menjelaskan bahwa berdasarkan hasil diskusi saat itu, bangkrutnya 60 perusahaan tekstil disebabkan oleh adanya regulasi yang kurang mendukung kinerja industri tekstil domestik. Ia menyebutkan bahwa regulasi yang dimaksud adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

    Noel berharap adanya keluhan terkait regulasi tersebut dapat didengarkan oleh kementerian terkait. 

    Ia menginginkan agar Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dapat direvisi agar tidak menyusahkan industri dalam negeri. “Agar permendag-nya disempurnakan, direvisi lah,” kata dia.

    Sementara itu, Sekjen Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan serbuan impor yang merangsek sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menimbulkan tantangan di industri petrokimia hulu nasional. 

    Industri TPT adalah salah satu sektor pengguna produk hasil industri petrokimia hulu, termasuk industri aromatik. 

    Permendag Nomor 8 Tahun 2024 serta beberapa kemudahan lainnya memukul habis-habisan industri tekstil nasional.

    Dengan turunnya produksi TPT, berdampak langsung juga terhadap turunnya produksi petrokimia di industri petrokimia hulu. 

    Beberapa industri polyester telah menyatakan tutup, dan beberapa lainnya dapat segera menyusul jika kondisi terus memburuk. 

    Utilisasi industri polyester saat ini hanya 50 persen. Ini titik di mana sulit untuk bisa mempertahankan operasional pabrik,” ungkap Fajar.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti isu yang berdampak pada sektor industri, khususnya terkait penyelundupan tekstil yang secara langsung berdampak pada industri dan berpotensi meningkatkan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tanah air, ketika menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di Jakarta Senin, 30 Desember 2024.

    Presiden menyoroti kebocoran dan penyelundupan yang terjadi terutama dalam importasi tekstil. 

    Menurutnya, penyelundupan tersebut merugikan sektor industri tekstil nasional dan tentunya berdampak pada pengurangan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia dan oleh karenanya dibutuhkan andil dari aparatur hukum negara.

  • Menko AHY Ungkap Bangun Tanggul Laut Raksasa Butuh Biaya Besar, Bakal Gandeng Investor Asing – Halaman all

    Menko AHY Ungkap Bangun Tanggul Laut Raksasa Butuh Biaya Besar, Bakal Gandeng Investor Asing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall memerlukan anggaran yang besar.

    Ia menekankan bahwa proyek ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah lama direncanakan.

    “Ini (giant sea wall) bukan pemikiran setahun dua tahun terakhir. Sebetulnya sudah cukup lama,” kata AHY ketika memberi keterangan pers usai melakukan rapat bersama kementerian yang di bawah koordinasinya, Rabu (8/1/2025).

    Oleh karena itu, mengingat proyek tanggul laut raksasa ini sudah direncanakan sejak lama, ada hal yang perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi terkini.

    “Kita sedang meneliti lebih lanjut, membuka dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya, termasuk feasibility studies yang dilakukan di tahun atau era sebelumnya, untuk kembali mempelajari apakah memang masih relevan atau ada hal-hal yang perlu terus kita update dan perbaiki,” ujar AHY.

    Ia menyebut bahwa tantangan penurunan permukaan tanah yang kini dihadapi bisa ditangani dengan melakukan beberapa hal selain membangun tanggul laut raksasa, contohnya seperti normalisasi sungai.

    Maka dari itu, ketika tiba waktu tanggul laut raksasa benar-benar perlu dibangun, masalah seperti penurunan permukaan tanah itu bisa teratasi terlebih dahulu.

    Ia pun mengatakan bahwa bahwa pembangunan infrastruktur seperti ini memerlukan dana yang besar. Pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri.

    Hal itu mengingat tanggul laut raksasa ini juga tidak hanya akan dibangun di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain di pesisir seperti Semarang dan Demak di Jawa Tengah.

    “Cukup besar anggaran yang diperkirakan untuk bisa membangun itu. Kita tetap akan serius untuk bisa menggarap ke depan, walaupun kita juga tahu bukan hanya Jakarta yang menghadapi ancaman banjir rob atau land subsidence tadi,” ucap AHY.

    “Tapi juga di wilayah Semarang, Jawa Tengah, termasuk Demak, kita mau meninjau juga termasuk juga ke arah timur di utara Pulau Jawa secara keseluruhan,” lanjutnya.

    Ia pun menyebut pemerintah akan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

    Kerja sama dengan sektor swasta, dari dalam atau luar negeri, akan menjadi bagian penting dari pembiayaan proyek ini.

    Kini, AHY tengah menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa ini.

    “Ada keterbatasan anggaran di sana sini. Kita harus mencari sumber-sumber pendanaan yang juga kredibel. Pemerintah tidak bisa sendirian. Kita melibatkan atau ingin memperkuat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha investasi harus kita hadirkan baik dari dalam maupun luar negeri,” jelas AHY.

    “Ini akan terus kami pikirkan dan tentunya menunggu arahan-arahan dari Bapak Presiden,” pungkasnya.

    Pengakuan Adik Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto akan mulai menjalankan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

    Hal itu diungkap oleh adik dari Prabowo, yaitu Hashim Djojohadikusumo.

    Program tanggul laut raksasa sudah dicanangkan sejak 1994. Namun, kata Hashim, hingga saat ini belum terealisasi.

    “Sampai sekarang belum jalan. Nah, rencananya kan sudah ada, konsultan-konsultan sudah menyusun, tapi mungkin harus diperbaiki,” kata Hashim usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Hashim yang kini mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi itu pun menjelaskan urgensi di balik proyek ini.

    Menurut dia, tujuan tanggul laut raksasa dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa yang terancam akan amblesnya permukaan tanah. Dia bilang, saat ini permukaan laut tengah meningkat karena perubahan iklim.

    “Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara Pulau Jawa. Ini di luar Sumatra. Ini tanggul laut untuk menjaga pantai utara,” ujar Hashim.

    Proyek tanggul laut raksasa direncanakan membentang dari Banten hingga Jawa Timur.

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyebutkan, program ini memerlukan waktu sekitar 20 tahun untuk diselesaikan dan mungkin akan melibatkan dua hingga tiga presiden ke depan dalam pelaksanaannya.

    “Tapi harus mulai sekarang. Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam. Bisa berapa juta hektare kita hilang,” ucap Hashim.

    “Ini semacam emergency, harus segera, karena ini perlu waktu cukup lama,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana melibatkan sektor swasta dalam proyek Giant Sea Wall.

    Menurut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, proyek ini merupakan salah satu program besar Presiden Prabowo Subianto.

    “Utamanya di Jakarta karena penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah sangat, sangat, mengkhawatirkan,” katanya saat rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Kementerian PU diminta untuk menggenjot pembangunan Giant Sea Wall yang rencananya membentang dari Jakarta hingga Gresik.

    Dody dan kawan-kawan diminta setidaknya bisa mempercepat pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20-30 km dulu.

    “Makanya kami dari PU (dalam) beberapa kesempatan diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa menbangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km,” ujar Dody.

    Pembangunan Giant Sea Wall ini, kata Dody, akan melibatkan pengusaha swasta karena keterbatasan anggaran.

    “Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta. Kemudian untuk sisanya kami berharap proyek yang di Jakarta bisa menjadi contoh misalnya bagi Semarang dan Surabaya,” ucapnya.

    Adapun fokus pembangunan Kementerian PU pada pemerintahan ini akan tertuju pada dukungan terhadap sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

    Pembangunan di pemerintahan saat ini juga disebut akan lebih berbasis pada masyarakat. Dody menyinggung bagaimana akhir-akhir ini sedang banyak terjadi PHK.

    “Di samping juga bapak presiden kan juga membentuk badan khusus untuk pengentasan kemiskinan yang dipimpin Pak Budiman Sudjatmiko,” tutur Dody.

    “Makanya kemungkinan besar salah satu tugas pokok kami adalah akan memperbanyak poin-poin itu yang berhubungan dengan masyarakat luas. Kita berdayakan masyarakat kita,” pungkas.

    Tanggul Laut Raksasa di Era Jokowi  

    Pada awal Januari 2024, pemerintahan yang saat itu masih dipimpin Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa.

    Skenario itu digagas melalui konsep Pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut.

    Estimasi total kebutuhan anggaran pembangunan Tanggul Laut dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi adalah sebesar Rp 164,1 triliun.

    Skema pendanaan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sudah ada Project Management Office (PMO) untuk giant sea wall ini.

    Adapun hal ini disampaikan Airlangga dalam seminar nasional bertajuk “Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)” di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

    “Fase A pembangunan tanggul pantai dan sungai dan sistem pompa dan polder. Ini di wilayah (Pesisir Utara) Jakarta,” ujar Airlangga.

    Kemudian, Fase B itu merupakan pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka di wilayah barat pesisir Utara Jakarta.

    Fase B harus dikerjakan sebelum tahun 2030 dengan asumsi penurunan tanah/land subsidence tidak dapat dihentikan.

    Berikutnya, kata Airlangga, adalah Fase C yang ada di wilayah timur pesisir Utara Jakarta. Ini harus dikerjakan sebelum 2040.

    Catatan, apabila laju penurunan tanah tetap terjadi setelah 2040, maka konsep Tanggul Laut Terbuka akan dimodifikasi menjadi Tanggul Laut Tertutup.

    “Dengan di-launching hari ini oleh Pak Menteri Pertahanan, mungkin ini kita integrasikan semua menjadi sistem yang terintegrasi dari barat sampai ke timur,” ujar Airlangga.

    “Seminar ini mudah-mudahan bisa di-kickoff supaya ini bisa skalanya kita perbesar dan lebih masif lagi dan ini adalah program yang sifatnya transformatif,” lanjutnya. 

     

  • Makin Perkasa, Dolar AS Babat Mata Uang Dunia

    Makin Perkasa, Dolar AS Babat Mata Uang Dunia

    New York: Dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan Rabu dan yen merosot mendekati level yang memicu intervensi tahun lalu setelah data AS yang kuat mendorong lonjakan imbal hasil dan memangkas beberapa taruhan pada penurunan suku bunga Federal Reserve.
     
    Mengutip Yahoo Finance, Rabu, 8 Januari 2025, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang, mengalami kenaikan sebesar 0,4 persen.
     
    Sementara, euro turun sekitar 0,5 persen semalam dan diperdagangkan pada USD1,0345 di awal sesi Asia. Poundsterling juga turun dan dibeli USD1,2478. Yuan Tiongkok kemungkinan akan membuka sesi onshore di bawah tekanan, setelah menyentuh level terendah dalam 16 bulan di awal minggu.

    Para pedagang mencermati data tenaga kerja AS yang akan dirilis pada Jumat dan pada hari pelantikan di 20 Januari, ketika Donald Trump diperkirakan akan memulai masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS dengan serangkaian pengumuman kebijakan dan perintah eksekutif.
     

     

    Data ekonomi AS

    Data semalam menunjukkan lowongan pekerjaan di AS meningkat secara tak terduga untuk periode November, PHK rendah, sementara aktivitas sektor jasa meningkat pada Desember dan ukuran harga yang dibayarkan untuk input mencapai titik tertinggi dalam dua tahun – kemungkinan peringatan inflasi.
     
    Pasar obligasi bereaksi dengan menaikkan imbal hasil obligasi 10 tahun lebih dari delapan basis poin hingga menyentuh level tertinggi delapan bulan di 4,699 persen, sementara imbal hasil obligasi 30 tahun naik 7,4 bps dan kurang dari sembilan bps dari level 5,0 persen.
     
    Menurut data LSEG yang diperoleh dari suku bunga berjangka, para pedagang hanya memperkirakan sekitar 37 bps pelonggaran sepanjang tahun ini.
     
    Dolar mengikuti hal yang sama dan kontras antara ekonomi AS yang solid dan data yang lemah di Australia dan Selandia Baru telah membuat mata uang Antipodean jatuh ke titik terendah dalam beberapa tahun.
     
    Selandia Baru benar-benar mengalami resesi dan, setelah kehilangan lebih dari 11 persen terhadap dolar AS tahun lalu, kiwi berada pada posisi USD0,5636 pada Rabu, tidak jauh dari level terendah dua tahun di USD0,5588 yang dicapai pada akhir Desember.
     
    Dolar Australia merosot 9,2 persen terhadap dolar sepanjang 2024 dan, pada USD0,6228, tidak jauh dari titik terendah pada 2022 di USD0,6170. Data inflasi bulanan Australia menunjukkan IHK utama merangkak naik dari titik terendah tiga tahun pada November, meskipun penurunan inflasi inti memperkuat alasan untuk penurunan suku bunga.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Catat 15 Pekerjaan yang Paling Banyak Dicari, Masih Bisa Ganti Profesi

    Catat 15 Pekerjaan yang Paling Banyak Dicari, Masih Bisa Ganti Profesi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama 2023-2027 bakal ada banyak profesi yang banyak dicari. Pekerjaan ini terkait dengan teknologi, khususnya di bidang Artificial Intelligence (AI) dan machine learning.

    an berjudul Future of Work 2023 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF) menggambarkan perubahan yang drastis di dunia kerja akibat digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan.

    Salah satu fokus utama laporan tersebut adalah mengukur berapa banyak bidang pekerjaan yang hilang dan muncul di berbagai jenis industri.

    Riset dari tim WEF menyatakan 23 persen dari tenaga kerja di segala bidang industri di seluruh dunia bakal berubah total dalam 5 tahun ke depan, baik dalam bentuk bidang pekerjaan yang musnah maupun profesi baru yang muncul.

    Data pergeseran bidang pekerjaan yang disebut sebagai “churn pasar tenaga kerja” ini, menurut tim peneliti, menunjukkan bahwa dampak digitalisasi terhadap profesi manusia tidak bisa dilihat hanya dari tingkat penyerapan tenaga kerja. Riset membuktikan bahwa untuk tiap profesi yang musnah, banyak profesi baru yang bermunculan.

    Industri yang kebutuhan tenaga kerjanya diproyeksikan berubah paling drastis dalam 5 tahun ke depan adalah industri media, hiburan, dan olah raga. Sekitar 32 persen dari bidang pekerjaan di industri tersebut diperkirakan bakal lenyap atau profesi baru.

    Pergeseran drastis (di atas rata-rata 23 persen) juga diramal terjadi di bidang pemerintahan, komunikasi digital dan teknologi informasi, real estat, layanan keuangan, serta transportasi dan rantai pasok. Pekerjaan di bidang blockchain juga tercatat makin banyak dicari.

    15 profesi paling banyak dicari

    Berikut 15 pekerjaan yang paling banyak dicari hingga 2027 mendatang:

    Spesialis kecerdasan buatan (AI) dan machine learning
    Spesialis keberlanjutan (sustainability)
    Analis business intelligence
    Analis keamanan sistem informasi
    Insinyur di bidang fintech (fintech engineer)
    Analis data dan data science
    Insinyur di bidang robot (robot engineer)
    Spesialis big data
    Operator peralatan pertanian
    Spesialis transformasi digital
    Pengembang blockchain
    Spesialis ecommerce
    Spesialis strategi dan pemasaran digital
    Insinyur data (data engineer)
    Desainer komersial dan industrial

    Catatan Forum Ekonomi Dunia (WEF), akan ada 69 juta lapangan pekerjaan baru selama periode tersebut. Namun ini juga diikuti dengan hilangnya 83 juta lapangan pekerjaan.

    Tim peneliti WEF menjelaskan data tersebut menjadi pertanda dampak digitalisasi pada pekerjaan manusia. Termasuk membuktikan saat ada profesi yang hilang, akan beberapa pekerjaan baru yang muncul.

    15 Pekerjaan terancam PHK

    Berikut adalah daftar profesi yang terancam musnah:

    Berikut adalah 10 bidang pekerjaan yang menurut WEF paling cepat musnah dalam 5 tahun ke depan:

    Teller bank
    Petugas pos
    Kasir dan loket
    Data entry
    Sekretaris dan administrasi
    Staf pencatat stok (stock-keeping)
    Staf akuntansi, pembukuan, dan payroll
    Legislator dan pejabat pemerintahan
    Staf statistik, asuransi, dan keuangan
    Sales door-to-door, pedagang kaki lima, dan penjual koran
    Satpam
    Manajer kredit dan pinjaman
    Penyelidik dan pemeriksa klaim
    Penguji software
    Relationship manager

    (dem/dem)

  • Buruh Sritex pamit DPRD Sukoharjo bakal mengadukan nasib ke Presiden Prabowo

    Buruh Sritex pamit DPRD Sukoharjo bakal mengadukan nasib ke Presiden Prabowo

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Buruh Sritex pamit DPRD Sukoharjo bakal mengadukan nasib ke Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 20:14 WIB

    Elshinta.com – Perwakilan buruh pabrik tekstil PT Sritex  pamit dan meminta dukungan pada DPRD Sukoharjo, Jawa Tengah menuju ke Jakarta untuk berunjuk rasa. Para pekerja Sritex berencana menyampaikan kegelisahan dan nasib pekerjaan mereka pada pemerintah dengan turun ke jalan. Tujuannya adalah bertemu dan menyampaikan langsung pada Presiden Prabowo Subiyanto.

    Ketua serikat pekerja Sritex, Slamet Kaswanto mengatakan, putusan pailit yang menimpa pabrik semakin mempersulit gerak buruh yang menggantungkan pendapatan dari Sritex. Bahan produksi kosong berdampak pada berhentinya mesin. Otomatis operator mesin dan pekerja tidak memiliki beban pekerjaan yang artinya secara tidak langsung buruh juga berhenti.

    Kondisi tersebut menimbulkan keresahan terhadap nasib buruh kedepannya, apabila kasus hukum tidak segera selesai maka tidak ada solusi yang bisa menjamin buruh tetap bekerja.

    “Putusan pailit menyulitkan perusahaan dan kami yang bekerja di Sritex,” kata Slamet seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Selasa (7/1).

    Slamet menjelaskan, kondisi tersebut akhirnya memaksa buruh turut mengupayakan nasib pabrik dengan mengadu ke pemerintah. Sebelum berangkat, para pekerja ini juga meminta agar DPRD dan pemerintah daerah memediasi pihak urator dan hakim Pengadilan Niaga Semarang duduk bersama dengan menejemen perusahaan, mengupayakan penyelematan ribuan buruh Sritex dari PHK besar-besaran.

    “Mohon kami dibantu,” ujarnya.

    Aksi pekerja Sritex ke Jakarta untuk mengadukan nasib pada pemerintah pusat menjadi harapan satu-satunya setelah upaya penyelematan gagal dilakukan perusahaan. Setelah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Semanang pada Bulan Oktober 2024 lalu, perusahaan mengajukan banding pembatalan putusan pailit pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (MA), sayangnya kasasi di tolak.

    Dalam proses upaya hukum tersebut, utusan presiden yakni wakil menteri tenaga kerja tercatat dua kali mendatangi Sritex. Buruh dan menejemen juga menggelar beberapa kali doa istoghosah. Dan saat ini, langkah terakhir penyelamatan perusahaan tengah dilakukan dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wall Street Boncos Gara-gara Khawatir Fed Kerek Suku Bunga

    Wall Street Boncos Gara-gara Khawatir Fed Kerek Suku Bunga

    New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS) di Wall Street berakhir lebih rendah pada perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena data ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan meningkatkan keraguan tentang kemungkinan Federal Reserve untuk memangkas suku bunga di akhir tahun.
     
    Dikutip dari Xinhua, Rabu, 8 Januari 2025, indeks Dow Jones Industrial Average turun 178,20 poin, atau 0,42 persen, menjadi 42.528,36. Indeks S&P 500 turun 66,35 poin, atau 1,11 persen, menjadi 5.909,03. Indeks Nasdaq Composite turun 375,30 poin, atau 1,89 persen, menjadi 19.489,68.
     
    Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor teknologi dan barang konsumsi memimpin penurunan dengan masing-masing turun 2,39 persen dan 2,21 persen. Sementara itu, sektor energi dan kesehatan memimpin kenaikan dengan masing-masing naik 1,06 persen dan 0,58 persen.
     
    Institute for Supply Management (ISM) melaporkan sektor manufaktur AS terus berkembang pada Desember. Namun, kenaikan tajam dalam indeks harga yang dibayar melonjak menjadi 64,4 dari 58,2, mengindikasikan meningkatnya tekanan inflasi, yang tertinggi dalam hampir dua tahun.
     
    Imbal hasil obligasi pemerintah AS melonjak karena berita tersebut, melanjutkan kenaikan baru-baru ini yang didorong oleh ekspektasi bahwa rencana tarif pemerintahan yang baru dapat mempercepat inflasi. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun naik lebih dari 7 basis poin menjadi 4,693 persen, menyentuh level tertinggi intraday sebesar 4,699 persen, level tertinggi sejak April.
     

     

    Lowongan pekerjaan melonjak
     
    Pasar tenaga kerja juga menunjukkan ketahanan. Survei Pembukaan Pekerjaan dan Perputaran Tenaga Kerja (JOLTS) mengungkapkan lowongan pekerjaan meningkat sebanyak 259 ribu menjadi 8,098 juta pada akhir November. PHK tetap rendah, dan tingkat keluarnya pekerja rendah.
     
    Pelaku pasar juga mengamati dengan saksama CME FedWatch Tool, yang kini menunjukkan kemungkinan 68,7 persen penurunan suku bunga minimal 25 basis poin pada Juni, naik menjadi 72,9 persen pada Juli.
     
    Meskipun peluang ini ada, data ekonomi yang kuat telah menimbulkan ketidakpastian atas lintasan kebijakan moneter Fed, yang berkontribusi terhadap volatilitas di pasar ekuitas dan obligasi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Pemkab Sukoharjo Siapkan 7 Ribu Lowongan Antisipasi Efek Sritex Pailit

    Pemkab Sukoharjo Siapkan 7 Ribu Lowongan Antisipasi Efek Sritex Pailit

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bakal membuka 7 ribu lowongan pekerjaan di wilayahnya untuk mengantisipasi potensi PHK massal menyusul PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang dinyatakan pailit.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo Sumarno mengatakan pihaknya sudah menyiapkan beberapa langkah antisipasi untuk menghadapi dampak pailitnya perusahaan tekstil terbesar di Jawa Tengah itu.

    “Skenario terburuk, apabila terjadi PHK massal Sritex, kita akan membuka tujuh ribu lowongan pekerjaan,” kata Sumarno, Selasa (7/1).

    Menurut Sumarno, pihaknya mengumpulkan lowongan tersebut dari sejumlah perusahaan besar. Disperinaker juga menyiapkan pos khusus untuk penyedia pekerjaan di Balai Latihan Kerja (BLK) Sukoharjo.

    “Kami sudah membuka pos loker (lowongan kerja) di BLK. Penyedia lowongan kerja silakan standby di situ,” kata dia.

    Sampai saat ini, sambung Sumarno, sudah ada sejumlah perusahaan besar yang membuka lowongan pekerjaan di pos tersebut. Jenis perusahaan yang mencari pekerja pun bervariatif. Dari industri tekstil hingga tembakau.

    “Masing-masing perusahaan membutuhkan 200 sampai 2.500 pekerja,” kata Sumarno.

    Sritex resmi berstatus pailit lewat putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 1345/PDT.SUS-Pailit/2024 sejak 18 November 2024 lalu. Namun, manajemen perusahaan melawan putusan tersebut dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

    Sumarno berharap PHK massal di Sukoharjo bisa dicegah lewat PK yang tengah diajukan Sritex tersebut.

    “Intinya kami berharap jangan ada PHK. Tapi itu kan kami serahkan pada proses hukum. Secara normatif, kami tidak bisa mencampuri proses hukum tadi,” kata dia.

    Disperinaker Sukoharjo, lanjutnya, sudah berkomunikasi dengan pihak kurator agar memprioritaskan going concern (kelangsungan usaha) PT Sritex. Kurator juga diminta agar mengutamakan hak-hak karyawan jika aset Sritex harus dilikuidasi.

    “Ketika kasus itu menjadi pailit, maka itu sudah menjadi kewenangan kurator, itu ada aturannya tersendiri,” kata Sumarno.

    “Kami sudah komunikasi dengan kurator agar hak-hak karyawan harus diutamakan,” lanjutnya.

    Ia menyebutkan hak-hak karyawan di antaranya Jaminan Hari Tua, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan pesangon.

    “Jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau pesangon itu dari perusahaan,” kata dia.

    (syd/sfr)

  • Buruh Respons Aturan Baru Prabowo soal Umur Pensiun Naik Jadi 59 Tahun

    Buruh Respons Aturan Baru Prabowo soal Umur Pensiun Naik Jadi 59 Tahun

    Jakarta, CNN Indonesia

    Buruh memberikan sejumlah respons terkait kenaikan usia pensiun pekerja dari 57 tahun menjadi 59 tahun pada 2025 yang diatur Presiden Prabowo Subianto lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

    Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menilai kebijakan ini memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan.

    “Di satu sisi, bagi pekerja, tentu ada rasa senang karena umur pensiun dinaikkan. Artinya, mereka masih punya peluang untuk menerima gaji bulanan lebih panjang,” ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

    “Namun, di sisi lain, jika di tengah jalan terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja), seperti pada usia 40 atau 50 tahun, mereka harus menunggu hingga umur 59 tahun untuk mencairkan jaminan pensiun dari BPJS,” imbuh Mirah.

    Ia menyoroti lamanya waktu tunggu tersebut menjadi masalah serius. Terlebih, Mirah menilai standar dana pensiun di Indonesia masih jauh dari standar Organisasi Buruh Internasional (ILO).

    “Misalnya, kalau harus menunggu 10 tahun, nilai uang dalam jaminan pensiun kita semakin kecil. Apalagi, standar dana pensiun kita jauh dari ketentuan ILO, yang idealnya 40 persen dari gaji. Kita hanya sekitar 3 persen dari upah pokok. Ini yang jadi persoalan,” jelas dia.

    Ia pun menekankan pentingnya solusi dari pemerintah bagi pekerja yang terkena PHK sebelum usia pensiun.

    “Harapan saya, aturan ini tidak membuat susah kawan-kawan yang di-PHK di tengah jalan. Kalau mereka terkena PHK di usia 40 atau 50 tahun, artinya mereka harus menunggu lama untuk mendapatkan jaminan pensiun. Harapannya, ada solusi lain dari pemerintah untuk mereka yang ter-PHK agar tetap bisa mengakses pensiunnya lebih cepat,” ujarnya.

    Senada dengan Mirah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menilai bahwa kebijakan ini justru merugikan para pekerja.

    “Misalnya, pekerja yang berusia 58 tahun di tahun 2025 harus menunggu satu tahun lagi karena usia pensiun berubah menjadi 59 tahun. Kalau usianya tetap 58 tahun, mereka bisa langsung mencairkan jaminan pensiun,” tutur dia.

    Ia pun berharap aturan usia pensiun ini dapat direvisi agar lebih jelas dan tidak terus naik secara bertahap.

    “Kebijakan ini membingungkan dan memberikan kerugian bagi peserta. Sebaiknya usia pensiun ditetapkan satu angka saja, tanpa kenaikan bertahap yang berpotensi merugikan pekerja,” tutupnya.

    Prabowo baru saja mengeluarkan aturan baru soal usia pensiun pekerja Indonesia. Aturan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

    Aturan itu menyebut usia pensiun pekerja di Indonesia 57 tahun pada 2019. Angka usia pensiun itu bertambah setiap tiga tahun sekali sampai mencapai usia pensiun 65 tahun.

    Artinya, pada 2025, usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun untuk dapat memanfaatkan program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

    (del/agt)

  • Nasib Buruh Sritex Berada di Persimpangan Jalan usai Putusan Pailit

    Nasib Buruh Sritex Berada di Persimpangan Jalan usai Putusan Pailit

    Bisnis.com, JAKARTA – Status pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk. aka Sritex berada di persimpangan jalan  pasca Mahkamah Agung (MA) memperkuat putusan pailit terhadap emiten tekstil tersebut. Aktivitas perusahaan telah pincang. Bahan baku terbatas. Di sisi lain, janji manis pemerintah untuk menyelematkan nasib pekerja tidak kunjung terealisasi.

    Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), terutama pasal 39 baik ayat 1 maupun ayat 2, pekerja yang bekerja untuk debitur (Sritex), dapat memutuskan hubungan kerja.

    Sebaliknya, kurator juga dapat memberhentikan pekerja dengan memperhitungkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Sementara itu, buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex aka menggelar aksi demonstrasi pada 14-15 Januari mendatang. Mereka menuntut kepastian kelangsungan kerja di tengah kondisi perusahaan yang dinyatakan pailit. 

    Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto mengemukakan para buruh telah menyampaikan keinginan untuk bermusyawarah sejak awal perusahaan dinyatakan pailit. Para buruh mendesak agar kebijakan going concern segera ditetapkan untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan dan pekerjaan mereka. 

    “Aksi kami ini adalah respons terhadap pemerintah yang menyerukan agar tidak ada PHK. Namun, kami dipaksa tidak bekerja karena perusahaan tidak bisa melanjutkan usaha akibat putusan pailit ini. Bahan baku habis dan tidak bisa masuk lagi,” kata Slamet kepada Bisnis, Minggu (5/1/2025). 

    Slamet juga menyatakan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang berjalan. Namun, mereka menegaskan pentingnya kepastian terhadap nasib pekerjaan mereka selama proses Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pailit masih berlangsung.

    “Kami siap berdiskusi dengan semua pihak, termasuk kurator dan hakim pengawas, atas fasilitasi pemerintah. Jika perlu, kami juga siap untuk berdialog dengan Presiden dan Ketua Mahkamah Agung,” tambahnya.

    Sebelumnya, buruh pabrik Sritex Group resmi mengumumkan rencana aksi damai ke Jakarta akan dilakukan pada 14-15 Januari 2025 dengan estimasi massa sebanyak 10.000 pekerja dikerahkan.  

    Hal ini menyusul penolakan kasasi atas putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex serta tiga anak usahanya. Adapun, putusan penolakan kasasi dengan Nomor Perkara : 1345 K/PDT.SUS-PAILIT 2024 tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso pada Rabu, (18/12/2024).

    Upaya Hukum Sritex 

    Sementara itu, manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex tengah mengupayakan upaya hukum luas biasa alias peninjauan kembali terhadap status pailit yang telah memperoleh status inkrah dari Mahkamah Agung. 

    Sekretaris Perusahaan SRIL Welly Salam mengatakan proses peninjauan kembali alias PK sudah mencapai 25%. “Peninjauan kembali dalam proses dengan target waktu kuartal I/2025,” kata Welly lewat keterbukaan informasi, Kamis (2/1/2025). 

    Adapun, tim kurator Sritex mengumumkan daftar harta dan tagihan sementara dari perkara kepailitan Sritex dan entitas afiliasinya itu. Total utang yang diajukan mencapai Rp32,63 triliun per 13 Desember 2024. 

    Tercatat utang tanpa jaminan dari kreditor konkruen diajukan paling besar. Totalnya mencapai Rp24,73 triliun. Sementara itu, utang berjaminan alias kreditor separatis mencapai Rp7,2 triliun dan sisanya berasal dari kreditor preferen seperti kantor pajak dan karyawan. 

    Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan, pihaknya menghormati putusan MA tersebut dan telah melakukan konsolidasi internal. Pihaknya memutuskan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).  

    “Upaya hukum ini kami tempuh, agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha, dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50.000 karyawan yang telah bekerja bersama-sama kami selama puluhan tahun,” kata Wawan melalui keterangan resminya, Jumat (20/12/2024).

    Selama proses pengajuan kasasi ke MA, Wawan menerangkan Sritex telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya, dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagaimana pesan disampaikan pemerintah.

    Pemerintah Kesulitan

    Adapun pemerintah mengakui kesulitan mencari solusi atas keputusan inkrah pailit yang menjerat PT Sri Rejeki Isman (Tbk) atau Sritex Group. Upaya penyelamatan tenaga kerja Sritex pun belum mencapai titik terang sebelum bertemu dengan kurator dan tim pengawas. 

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kasus Sritex ini juga jauh lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Pihaknya masih mengupayakan agar going concern atau keberlanjutan usaha Sritex dilakukan. 

    “Pailitnya disahkan, diperkuat status pailitnya, itu tentu mempersulit pemerintah, mempersulit Kemenperin, juga mempersulit Kemenaker, tapi faktanya seperti itu,” kata Agus di Kantor Kemenperin, Jumat (3/1/2025). 

    Kemenperin saat ini masih menelusuri salinan putusan penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA). Dokumen tersebut dinantikan untuk memahami secara detail putusan terkait arahan tim pengawas menyoal going concern. 

    Agus menuturkan, prioritas pemerintah saat ini yakni agar Sritex tetap dapat berproduksi sehingga buruh dapat terus bekerja. Terlebih, tenaga kerja Sritex yang terdampak langsung dari kepailitan ini sebanyak 15.000 pekerja dan 50.000 pekerja yang terdampak tidak langsung. 

    “Kami sangat khawatir kalau mereka tidak bisa produksi apalagi sebetulnya kredibilitas produk-produk mereka kan cukup baik, produk mereka cukup banyak diekspor, kalau mereka berhenti produksi maka pasar yang selama ini diisi Sritex diisi produsen dari negara-negara lain itu rugi di kita,” ujarnya.