Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Antisipasi Kebijakan Tarif Donald Trump, Mendag Budi Siapkan Perjanjian Dagang dengan AS – Halaman all

    Antisipasi Kebijakan Tarif Donald Trump, Mendag Budi Siapkan Perjanjian Dagang dengan AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pihaknya sedang mempersiapkan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

    Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan kebijakan tarif yang lebih agresif dari Presiden AS Terpilih Donald Trump pada periode jabatan keduanya.

    Menurut Budi, jika mengacu pada kebijakan perdagangan Trump pada periode pertamanya di tahun 2017-2021, ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam tidak terlalu terpengaruh.

    Namun, ia memilih bermain aman dan mempersiapkan perjanjian dagang demi menjaga hubungan perdagangan dengan AS.

    “Ya, nanti kita coba lakukan pendekatan seperti apa formulasi hubungan yang bagus, sehingga kita bisa menembus pasar [AS]. Ini kita siapkan dulu,” katanya ketika ditemui di Gedung Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP), Grogol, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2025).

    Selain itu, Budi juga menekankan pentingnya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

    Ia menilai, meskipun menghadapi tantangan tarif, jika produk Indonesia memiliki daya saing yang kuat, maka produk tersebut akan tetap dapat bersaing dengan negara lain dan tidak kalah di pasar global.

    “Yang penting itu kita punya daya saing. Jadi kalau misalnya kita punya daya saing terus kita bersaing dengan negara lain, daya saing kita bagus, enggak akan kalah,” ujarnya.

    Saat ini, agar mempermudah barang lokal RI masuk ke AS, Indonesia memiliki Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Kanada atau ICA-CEPA.

    ICA-CEPA dimanfaatkan untuk menembus pasar AS lebih mudah karena Indonesia belum memiliki perjanjian Free Trade Agreement (FTA) alias perdagangan bebas dengan AS.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak masalah jika Presiden Terpilih AS Donald Trump mengenakan kebijakan tarif yang lebih agresif ke banyak negara di periode jabatan keduanya.

    Menurut Airlangga, selama ini AS sudah mengenakan tarif untuk beberapa produk Indonesia seperti sepatu, baju, dan beberapa komoditas lain.

    “Amerika itu mengenakan tarif untuk sepatu, baju, dan berbagai komoditas kita, sedangkan yang tidak dikenakan tarif adalah Vietnam,” katanua ketika ditemui di sela-sela acara Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    “Jadi kita sudah agak imun dengan tarif yang dikenakan Amerika terhadap Indonesia,” lanjutnya.

    Ia mengatakan, pemerintah akan mencoba untuk mengatasi ancaman tarif tersebut dengan cara mendorong terciptanya berbagai kerja sama ekonomi dengan AS.

    Dari berbagai kerja sama ekonomi yang tercipta, ia berharap tarif yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia bisa diturunkan.

    Kerja sama ekonomi ini bisa dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA).

    Sebagaimana diketahui, Trump mengisyaratkan bahwa ia akan menjalankan kebijakan yang lebih agresif dari proteksionisme “America First” guna mendorong kenaikannya ke tampuk kekuasaan selama masa jabatan keduanya di Gedung Putih.

    Menurut cuitan Trump yang diunggah di platform Truth Social, pada 20 Januari mendatang pemerintah AS akan mengerek pajak sebesar 20 persen pada semua produk dari Meksiko dan Kanada serta tambahan tarif 60 persen untuk barang-barang asal China.

    Terbaru, Trump awal bulan ini mengancam akan mengenakan tarif 100 persen pada negara-negara BRICS termasuk Tiongkok, Rusia, Brasil, India, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Ancaman ini diberlakukan jika mereka tidak berkomitmen untuk tidak meluncurkan mata uang baru yang dapat menyaingi dolar AS.

    Trump mengklaim pengetatan diperlukan untuk mengatasi aliran narkoba dan migran ke AS.

    Namun para ekonom mengatakan usulan Trump untuk mengenakan tarif besar-besaran akan meningkatkan biaya barang sehari-hari di AS dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia.

    Bahkan kenaikan tarif pajak impor yang diberlakukan Presiden terpilih AS Donald Trump diprediksi bakal memicu PHK massal, menyebabkan 400.000 pekerjaan di AS kehilangan pekerjaan.

    Meningkatkan harga kendaraan di AS hingga 3.000 dolar AS per unit, menghancurkan keuntungan produsen mobil seperti Ford, GM, dan Stellantis, hingga berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran di AS.

  • Pengusaha Teriak Stok Garam Menipis Usai Impor Dibatasi: Sisa untuk 3 Bulan

    Pengusaha Teriak Stok Garam Menipis Usai Impor Dibatasi: Sisa untuk 3 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) melaporkan stok bahan baku khususnya garam untuk industri aneka pangan mulai menipis, bahkan sejumlah perusahaan hanya memiliki sisa pasokan garam untuk 1-3 bulan ke depan. 

    Kondisi ini dipicu upaya pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan pergaraman nasional yang diterapkan mulai tahun ini berdasarkan beleid Peraturan Presiden (Perpres) No 126/2022. Alhasil, impor garam industri aneka pangan dihentikan. 

    Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan pihaknya pun telah melaporkan kondisi ini kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmia dan Menko Pangan Zulkifli Hasan bahwa industri aneka pangan belum dapat sepenuhnya menggunakan garam lokal karena kebutuhan spesifikasi yang belum cocok. 

    “Awalnya ada kesanggupan dari lokal untuk memasok industri pangan, tapi tadi saya laporkan ke Pak Menteri bahwa setelah dicoba bahan baku lokal, ternyata pelaku usaha khususnya yang sangat membutuhkan spek khusus itu tidak bisa memakai,” kata Adhi saat ditemui di Kantor Kemenperin, Rabu (15/1/2025). 

    Adapun, kebutuhan garam industri untuk aneka pangan 600.000 ton awalnya mulai dipasok dari dalam negeri. Namun, setelah digunakan setidaknya 300.000 ton garam lokal tidak dapat dipakai oleh industri aneka pangan. 

    Garam industri tersebut dinilai tidak memenuhi spesifikasi industri lantaran kadar air yang masih tinggi, magnesium yang tinggi hingga menyebabkan penggumpalan. Alhasil, mutu standar dari produk tersebut tidak tercapai atau reject sehingga tidak dapat dijual. 

    “Itu sudah disaksikan oleh beberapa surveyor dari produsen industri pangan itu sudah diundang untuk melihat, ada kontaminasi titik hitam dan sebagainya yang tidak diperbolehkan di dalam pangan seperti itu,” jelasnya. 

    Adapun, produk reject yang dimaksud kebanyakan merupakan produk bumbu-bumbu untuk masak, mie instan, bumbu powder, dan sebagainya. Setidaknya ada 4 perusahaan pengguna garam industri aneka pangan terbesar yang melaporkan tingkat reject produk yang cukup tinggi. 

    “Itu rata-rata penggunaan mereka satu perusahaan bisa antara 50.000-80.000 ton per tahun. Mereka sudah trial order ke PT Garam, dan sudah diberikan yang terbaik oleh PT Garam, setelah dicoba tetap tidak bisa,” ujarnya.

    Bahkan, Adhi menyebut terdapat satu perusahaan bumbu masakan multinasional besar yang sudah ada sejak tahun 1970 yang terancam berhenti produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan jika kebutuhan garam tidak dapat terpenuhi. 

    “Satu unit usahanya itu mereka lapor ada yang 5000 karyawan. Yang lebih jelek lagi, terpaksa mereka harus impor dari sister company-nya yang di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah kan, kita rugi besar dong. Garamnya nilainya kecil tapi nilai tambahnya besar dan kita harus impor produk jadi,” jelasnya. 

    Hal ini pun sangat mendesak lantaran industri kini memasuki masa puncak produksi untuk mempersiapkan permintaan jelang lebaran. Faktanya, sejumlah produsen justru kekurangan bahan baku garam tersebut karena tidak dapat mengimpor.

    “Saya sangat berharap, untuk kita tidak harus impor tapi bagaimana kita mencari solusi. Kalau dalam negeri tidak tersedia tentunya kita harus ada solusi agar industri makanan tidak berhenti,” jelasnya.

    Adhi menerangkan bahwa garam kebutuhannya dalam setiap produk terbilang kecil, namun memiliki nilai tambah yang tinggi. Misalnya, dalam komposisi mie instan, garam menjadi salah satu bumbu yang volume nya sedikit hanya sekitar 3% dari total komposisi bumbu yang ada di dalamnya.

    “Produknya rusak, mutu nya turun, reject nya banyak, tinggi. Jadi, Pak Menteri menyampaikan akan membantu dan secepatnya akan menjadi perhatian untuk dijadikan solusi dan bertemu dengan KKP, Menko Pangan, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian,” pungkasnya. 

  • Mark Zuckerberg Bakal PHK 5% Pekerja Meta, Incar Pegawai Berkinerja Buruk

    Mark Zuckerberg Bakal PHK 5% Pekerja Meta, Incar Pegawai Berkinerja Buruk

    Bisnis.com, JAKARTA – Meta, induk Instagram dan Facebook, berencana untuk memberhentikan sekitar 5% karyawannya berdasarkan evaluasi kinerja, sebagai bagian dari inisiatif berkelanjutan CEO Mark Zuckerberg untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam perusahaan. 

    Meta menyampaikan PHK berbasis kinerja memiliki fokus pada percepatan proses pengelolaan karyawan yang berkinerja buruk. 

    Mark Zuckerberg telah mengindikasikan bahwa meskipun peran-peran ini akan dipotong, Meta bermaksud untuk mengisi posisi-posisi ini dengan karyawan baru, yang bertujuan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kemampuan perusahaan di bidang-bidang utama. 

    “Saya telah memutuskan untuk meningkatkan standar manajemen kinerja dan menyingkirkan karyawan dengan kinerja buruk lebih cepat,” kata Zuckerberg, dikutip dari Techcrunch, Rabu (15/1/2025). 

    Techcrunch melaporkan, Meta mempekerjakan sekitar 72.000 orang hingga September 2024. Artinya, pemutusan hubungan kerja sebesar 5% akan berdampak kepada sekitar 3.600 orang. Karyawan yang terdampak akan diberitahukan paling lambat tanggal 10 Februari. 

    Pemutusan hubungan kerja yang akan datang terjadi karena Meta telah memberhentikan sejumlah besar tenaga kerjanya dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan tersebut terakhir kali memberhentikan karyawan pada bulan Oktober dan memberhentikan 10.000 pekerja pada tahun 2023. Pada tahun 2022, Meta memberhentikan 11.000 karyawan.

    “Kami biasanya menyingkirkan orang-orang yang tidak memenuhi harapan selama setahun, tetapi sekarang kami akan melakukan pemutusan hubungan kerja berbasis kinerja yang lebih luas selama siklus ini,” kata Mark. 

    Mengutip Bloomberg pada Selasa (7/1/2025), selain White, Meta juga menunjuk Charlie Songhurst, seorang investor dan mantan eksekutif Microsoft Corp. yang telah memberi nasihat kepada Meta tentang produk kecerdasan buatan.

    Mark Zuckerberg juga mengangkat John Elkann, CEO Exor NV, sebuah perusahaan induk yang dikendalikan oleh keluarga Agnelli. Keluarga tersebut memiliki saham di berbagai bisnis Eropa termasuk Ferrari NV dan klub sepak bola Juventus.

    Penambahan tersebut membuat jajaran direksi Meta menjadi 13 direktur, termasuk CEO Mark Zuckerberg, yang memegang jabatan sebagai ketua dan mempertahankan kendali suara mayoritas melalui struktur saham kelas ganda perusahaan.

    “Charlie, Dana, dan John akan menambah kedalaman keahlian dan perspektif yang akan membantu kami menghadapi peluang besar di masa depan dengan AI, perangkat yang dapat dikenakan, dan masa depan hubungan manusia,” kata Zuckerberg dalam sebuah pernyataan.

    Zuckerberg, 40 tahun, telah banyak merombak jajaran direksi Meta dalam lima tahun terakhir, perubahan kepemimpinan yang bertepatan dengan peralihannya ke arah kecerdasan buatan dan metaverse, dunia digital tempat perusahaan berharap orang-orang suatu hari nanti dapat bekerja, bermain, dan berolahraga. 

    Semua kecuali dua direktur Meta saat ini telah bergabung sejak 2019. Dalam beberapa kasus, Zuckerberg telah mendatangkan sesama pengusaha Silicon Valley, seperti CEO DoorDash Inc. Tony Xu dan CEO Dropbox Inc. Drew Houston, yang merupakan teman dekat salah satu pendiri Meta.

  • Tangkis Badai PHK dan Pelemahan Daya Beli RI, DEN Punya Usulan Ini

    Tangkis Badai PHK dan Pelemahan Daya Beli RI, DEN Punya Usulan Ini

    Jakarta –

    Pemerintah menjawab isu soal maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan melemahnya kelas menengah di Indonesia. Soal ini, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bilang bahwa pemerintah punya sekian stimulus dalam meredam rebaknya permasalahan soal PHK dan merosotnya kelas menengah di Indonesia.

    Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu mengatakan peran dari kebijakan fiskal adalah untuk menjadi peredam dengan memberikan program stimulus untuk masyarakat. Hal ini salah satunya termasuk menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan hanya diberlakukan untuk barang mewah.

    “Untuk menjaga, mengapa terjadinya PHK, apakah dari sisi demand-nya melemah, dan berkurangnya middle class. Peran fiscal policy untuk menjadi shock absorber dengan meluncurkan program-program stimulus. Juga menunda kenaikan PPN,” beber Mari dalam paparannya di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Ia melanjutkan, beberapa program stimulus seperti bantuan sosial (bansos) beras, hingga diskon tarif listrik sebetulnya ditargetkan khusus untuk kelas menengah ke bawah dalam hal membantu dari sisi permintaan yang melemah.

    “Untuk pekerjanya sendiri itu juga ada stimulus untuk yang di padat karya. Enam bulan dikasih tunjangan 50%, itu semua untuk membantu. Di dalam itu ada retraining scheme. Ini kiat dari sisi demand-nya,” tambah Mari.

    Sedangkan dari sisi suplainya, Mari mengatakan, high cost economy juga jadi salah satu faktor timbulnya permasalahan seperti PHK dan melemahnya kelas menengah. Hal ini karena adanya bermacam peraturan yang memberi beban kepada dunia usaha.

    “Soal impor lah, Online Single Submission (OSS) yang belum berjalan dengan baik. Saya rasa pemerintah punya komitmen itu, bagaimana ada quick win dalam memberi sinyal bahwa pemerintah serius dalam memperbaiki iklim usaha,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Mari mengatakan bukan insentif yang dicari oleh pengusaha. Melainkan, kata Mari, hal fundamental seperti kepastian hukumlah yang menjadi penting agar pengusaha bisa punya rencana yang matang dalam menjalankan usahanya.

    “Bukan insentif yang dicari dunia usaha, sometimes they like it, tapi sebenarnya fundamental agar mereka bisa berbisnis tanpa diganggu, ada kepastian, bisa planning. Jadi, ini antara lain masalah upah minimum provinsi (UMP) perlu ada signalling soal bagaimana ditentukannya (UMP). Jangan membuat kaget, kita sudah ada hitung-hitungan, ternyata angkanya berubah,” ucap Mari.

    Mari menegaskan lebih lanjut, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga bisa jadi salah satu peluru buat mengentas masalah tingginya PHK. Dengan adanya KEK, diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.

    “KEK sudah ada di beberapa tempat, bagaimana kita menarik investasi, mudah-mudahan juga supply chain-nya. Ini memang salah satu yang sedang dibahas oleh pemerintah. Kuncinya adalah lapangan pekerjaan. Selain itu, pariwisata dan ekonomi kreatif sangat menjanjikan. Perkembangan dari ekonomi kreatif dan pariwisata menurut saya itu bisa langsung kena kepada komunitas dan kepada generasi Z,” tandasnya.

    (eds/eds)

  • Mark Zuckerberg Umumkan PHK Besar-besaran di Meta

    Mark Zuckerberg Umumkan PHK Besar-besaran di Meta

    Jakarta –

    CEO Meta Mark Zuckerberg telah mengumumkan PHK besar-besaran. Pekerja yang dirumahkan dinilai punya kinerja rendah di perusahaan.

    Menurut memo perusahaan yang diperoleh Bloomberg, Mark Zuckerberg memangkas sekitar 5% stafnya. Perusahaan berencana untuk mempekerjakan orang baru untuk mengisi peran mereka tahun ini.

    Hingga September, Meta mempekerjakan sekitar 72.000 orang, sehingga pengurangan sebesar 5% dapat memengaruhi sekitar 3.600 pekerjaan.

    “Saya telah memutuskan untuk meningkatkan standar manajemen kinerja dan menyingkirkan karyawan dengan kinerja buruk lebih cepat,” kata Mark Zuckerberg dalam memo yang diunggah di papan pesan internal.

    “Kami biasanya menyingkirkan orang-orang yang tidak memenuhi harapan selama setahun,” katanya, “tetapi sekarang kami akan melakukan pemotongan berbasis kinerja yang lebih ekstensif selama siklus ini.”

    Siklus kinerja Meta diharapkan akan berakhir pada bulan Februari, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya saat membahas prosedur internal perusahaan.

    Pekerja yang terdampak di AS diperkirakan akan diberi tahu pada 10 Februari, sementara mereka yang bekerja di negara lain akan diberi tahu di kemudian hari, menurut memo tersebut. Pemutusan hubungan kerja hanya akan mencakup staf yang telah bekerja di perusahaan cukup lama sehingga memenuhi syarat untuk penilaian kinerja.

    Zuckerberg memberi tahu karyawan bahwa perusahaan akan “memberikan pesangon yang besar” sesuai dengan pemutusan hubungan kerja sebelumnya.

    Untuk diketahui Zuckerberg telah mendeklarasikan tahun 2023 sebagai ” tahun efisiensi ” perusahaan dan mengumumkan rencana untuk menghilangkan 10.000 posisi.

    Secara keseluruhan, Meta memperkirakan jumlah karyawannya akan turun 10% pada akhir siklus kinerja saat ini. Total tersebut termasuk pengurangan tambahan sebesar 5% dari pengurangan karyawan tahun lalu, menurut pesan kepada para manajer.

    (afr/afr)

  • Sritex Minta Diselamatkan, Kurator Tolak Going Concern, Buruh Pilih PHK

    Sritex Minta Diselamatkan, Kurator Tolak Going Concern, Buruh Pilih PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim Kurator dan pihak PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex terlibat adu argumen mengenai proses kepailitan emiten tekstil berkode SRIL dan tiga anak usahanya tersebut. Kurator tiba-tiba meminta perlindungan hukum. Sementara itu, Sritex justru menuding bahwa kurator memutarbalikkan fakta dalam proses penanganan kepailitan.

    Sritex dan tiga anak usahanya diputus pailit sejak Oktober 2024. Putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap alias inkrah di tingkat kasasi Mahkamah Agung pada Desember 2024 lalu.

    Adapun terungkapnya kisruh kepailitan Sritex itu bermula dari acara konferensi pers Senin kemarin. Tim kurator mengemukakan bahwa ada banyak ganjalan dalam proses penanganan kepailitan Sritex. Mereka menyebut debitur (Sritex) tidak kooperatif. Kurator bahkan meminta perlindungan hukum kepada Presiden Prabowo Subianto, supaya bisa menjalankan proses kepailitan tanpa gangguan.

    Tak sampai di situ, Tim kurator juga telah secara terbuka menolak memilih opsi going concern untuk menyelamatkan kelangsungan usaha Sritex untuk saat ini. Mereka belum menemukan alasan-alasan yang cukup kuat untuk memilih opsi going concern. Apalagi, menurut kurator, pihak Sritex selain tidak kooperatif, juga tidak transparan.

    Kendati demikian, kurator juga membuka opsi, kalaupun nanti going concern ditempuh, proses mulai dari pengambilan keputusan hingga pembentukan manajemen baru harus di bawah kendali mereka. Bukan lagi Sritex. Hal ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Undang-undang kepailitan.

    “Jika nantinya memang going concern perlu dilaksanakan, seluruh pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Tim Kurator termasuk penunjukan manajemen (manajemen lama atau menunjuk yang baru), mengenai uang masuk, uang keluar, untung dan rugi semuanya berada dalam tanggung jawab kurator.”

    Buruh Pilih PHK 

    Sementara itu, buruh PT Bitratex Industries, salah satu anak usaha PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN, menolak opsi going concern dalam proses pengurusan kepailitan Sritex.

    Bitratex adalah salah satu anak usaha emiten tekstil berkode SRIL. Perusahaan ini ikut diputus berstatus pailit dalam gugatan pembatalan perdamaian yang dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon. 

    Nanang Setiyono, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah yang juga menjadi pekerja di anak perusahaan Sritex itu ikut hadir dalam rapat kreditur. Kehadiran mereka dipicu tentang adanya kabar pengambilan keputusan going concern dengan mekanisme voting.

    “Kami harus membawa karyawan yang banyak supaya pada saat voting kami tidak kalah suara. Yang kami duga, ada banyak kreditur yang sudah dikondisikan debitur. Itu akan merugikan kami,” jelas Nanang, Selasa (14/1/2025).

    Perwakilan serikat pekerja PT Bitratex Industries sendiri menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal kasus kepailitan Sritex. Nanang menyebut, opsi Going Concern yang coba ditawarkan debitur dikhawatirkan bakal merugikan pekerja tidak hanya di induk Sritex tapi juga anak usaha lainnya.

    “Kami pilih PHK agar kami bisa mendapatkan hak-hak kami, bisa mengambil Jaminan Hari Tua, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan bisa segera mencari pekerjaan lagi,” tegas Nanang.

    Adapun, rapat kreditur kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk, (SRIL) atau Sritex yang semula diagendakan pada Selasa (14/1/2025) ditunda pelaksanaannya.

    Humas Pengadilan Negeri Semarang, Hadi Sunoto, mengonfirmasi hal tersebut. “Agenda hari ini, jam 10, verifikasi kreditur. Ditunda 1 minggu karena Tim Kurator minta perpanjangan, masih banyak yang perlu dilengkapi,” jelasnya.

    Sritex Ngotot Minta Diselematkan

    Di sisi lain, pihak PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) menuding Tim Kurator telah memutarbalikkan fakta proses kepailitan Sritex. Mereka meminta kurator menjalankan proses kepailitan emiten tekstil itu sesuai dengan prinsip keadilan.

    Penasihat hukum Sritex, Jonggi Siallagan menyayangkan pernyataan Tim Kurator yang menyebut para debitur pailit (Sritex dan 3 anak hanya), tidak kooperatif dan adanya intervensi yang menghambat tugas. 

    Menurutnya, pada 1 November 2024, pihak Sritex telah mempertanyakan dan meminta Tim Kurator untuk berkunjung (site visit) ke 4 kantor dan pabrik.

    “Faktanya, Tim Kurator sejak putusan pailit pada 21 Oktober 2024, baru berkunjung ke satu pabrik Sritex di Sukoharjo pada 5 November 2024,” jelas Jonggi dalam keterangan resminya, Selasa (14/1/2025).

    Penasihat hukum Sritex lainnya, Patra M Zen juga mengklaim bahwa pihaknya sejak awal sudah menyampaikan Tim Kurator untuk bisa bekerja dan bahkan telah menyiapkan ruangan di kantor Sritex, Sukoharjo. 

    Namun, sudah lebih dari 2 bulan, Tim Kurator tidak pernah datang dan bekerja langsung di Sukoharjo. “Ini sudah kami sampaikan melalui surat tertulis, tertanggal 1 November 2024,” tegas Patra.

    Adapun Patra menekankan bahwa satu-satunya jalan terbaik untuk semua 
    pihak termasuk puluhan ribu buruh dan karyawan adalah Sritex bisa berjalan lagi. “Jalan yang terbaik, Sritex harus diselamatkan,” ujar Patra.

  • 200.000 Pekerja Wall Street Siap-siap PHK, Ini Alasannya

    200.000 Pekerja Wall Street Siap-siap PHK, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Artificial Intelligence (AI) digadang-gadang bakal memakan lebih banyak korban di masa depan. Setidaknya 200 ribu pekerjaan di Wall Street akan hilang dalam 3-5 tahun.

    Laporan dari survei Bloomberg Intelligence mengatakan PHK tersebut karena AI akan semakin terintegrasi dalam alur kerja, dikutip dari Tech Radar, Selasa (14/1/2025).

    Survei itu menyebutkan banyak Chief Information Technology memperkirakan 3% pekerjaan akan dipangkas dalam beberapa tahun ke depan. Satu dari empat yang disurvei mengatakan akan ada PHK pada 5-10% jumlah karyawan perusahannya.

    Ada beberapa pekerjaan yang berisiko dengan adanya AI. Penulis laporan Tomasz Noetzel yang juga analis mengatakan peran back office, middle office dan operasional paling berisiko.

    Penyebabnya ketiga peran itu melakukan tugas yang rutin dan berulang. Jadi bisa digantikan oleh teknologi otomasi yang dapat meningkatkan efisiensi.

    Meski begitu, dia meyakini AI tidak menghilangkan semua pekerjaan. Teknologi itu akan merubah dunia kerja yang ada sekarang.

    “AI tidak akan menghilangkan sepenuhnya, namun mengarah pada transformasi tenaga kerja,” ucapnya.

    Sementara itu, laporan juga mengungkapkan efisien yang ditingkatkan akan mengurangkan biaya signifikan bagi bank. Laba sebelum pajak pada 2027 diperkirakan 12-17% lebih tinggi dari sekarang.

    Dalam survei yang sama, empat dari lima orang mengatakan AI bakal meningkatkan produktivitas dan juga pendapatan. Setidaknya mencapai 5% dalam tiga hingga lima tahun.

    (fab/fab)

  • Kurator Tolak Going Concern, Ada Jalan Lain Penyelamatan Sritex (SRIL)?

    Kurator Tolak Going Concern, Ada Jalan Lain Penyelamatan Sritex (SRIL)?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih menantikan pertemuan dengan tim kurator yang mengurus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex Group untuk mencari jalan keluar penyelamatan perusahaan tekstil tersebut.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan hingga saat ini pihaknya belum dapat bertemu dengan tim kurator. Kendati demikian, pemerintah tetap berupaya mempertahakan operasional Sritex tetap berjalan. 

    “Belum [bertemu kurator], kita lagi upayakan untuk bisa ketemu dengan kurator Sritex, tapi kayanya ada yang akan bisa menyelesaikan masalah Sritex, dan tetap bahwa kita upayakan agar Sritex tetap beroperasi, tidak ada PHK,” kata Febri di Kantor Kemenperin, dikutip Selasa (14/1/2025). 

    Dalam hal ini, opsi going concern masih terus didorong agar pabrik Sritex dan anak usahanya tetap berjalan. Dengan demikian, buruh Sritex tetap dapat bekerja dan menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

    Kendati demikian, dalam konferensi pers yang digelar di Kota Semarang pada Senin (13/1/2025) malam, tim kurator menyebut opsi going concern tersebut belum bisa diambil lantaran belum adanya alasan yang cukup secara hukum. 

    “Para debitur pailit tidak kooperatif dan terbuka dalam memberikan informasi kepada tim kurator dan jelas hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 98 UUK-PKPU,” jelas Denny Ardiansyah, anggota Tim Kurator Sritex. 

    Denny menyampaikan bahwa pembahasan mengenai opsi going concern telah dilakukan pada November 2024. Namun demikian, tim kurator tidak menerima data yang sebelumnya telah diminta kepada direktur keuangan dan direktur independen Sritex.

    Sikap tidak kooperatif itu juga terlihat ketika tim kurator berusaha untuk mengecek bahan baku dan stok hasil produksi. Denny menuturkan, tim kurator dihalang-halangi dan tidak diperbolehkan mengambil dokumentasi dengan alasan perintah pemilik perusahaan. 

    “Kemarin kita cek, ada bahan baku yang banyak sekali di PT Bitratex Industries. Bahkan, saya kira bahan bakunya lebih banyak dari yang di PT Sritex,” jelas Denny.

    Fakta yang ditemukan tim kurator tersebut berbanding terbalik dengan kabar yang disampaikan manajemen Sritex. Dalam konferensi pers tersebut, tim kurator juga mengungkapkan dugaan upaya pemindahan barang yang dilakukan debitur secara ilegal. 

    Aksi bongkar muat barang, baik barang jadi maupun bahan baku, dilakukan pada malam hari. Hingga pada 1 Desember 2024, salah seorang pekerja gudang Sritex mengalami kecelakaan kerja dan dirawat di rumah sakit.

  • Kurator Minta Perpanjangan, Rapat Kreditur Sritex (SRIL) Ditunda Sepekan

    Kurator Minta Perpanjangan, Rapat Kreditur Sritex (SRIL) Ditunda Sepekan

    Bisnis.com, SEMARANG – Rapat kreditur kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk, (SRIL) atau Sritex yang semula diagendakan pada Selasa (14/1/2025) ditunda pelaksanaannya.

    Humas Pengadilan Negeri Semarang, Hadi Sunoto, mengonfirmasi hal tersebut. “Agenda hari ini, jam 10, verifikasi kreditur. Ditunda 1 minggu karena Tim Kurator minta perpanjangan, masih banyak yang perlu dilengkapi,” jelasnya.

    Adapun dalam agenda rapat tersebut, 200 pekerja PT Bitratex Industries ikut hadir ke PN Semarang. Nanang Setiyono, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah yang juga menjadi pekerja di anak perusahaan Sritex itu, menuturkan bahwa ada kabar pengambilan keputusan Going Concern dengan mekanisme voting.

    “Kami harus membawa karyawan yang banyak supaya pada saat voting kami tidak kalah suara. Yang kami duga, ada banyak kreditur yang sudah dikondisikan debitur. Itu akan merugikan kami,” jelas Nanang.

    Perwakilan serikat pekerja PT Bitratex Industries sendiri menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal kasus kepailitan Sritex. Nanang menyebut, opsi Going Concern yang coba ditawarkan debitur dikhawatirkan bakal merugikan pekerja tidak hanya di induk Sritex tapi juga anak usaha lainnya.

    “Kami pilih PHK agar kami bisa mendapatkan hak-hak kami, bisa mengambil Jaminan Hari Tua, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan bisa segera mencari pekerjaan lagi,” tegas Nanang.

    Tim Kurator Jelaskan Kondisi Sritex

    Sebelumnya, pada Senin (13/1/2025) malam, Tim Kurator dalam kepailitan Sritex menggelar konferensi pers untuk memaparkan perkembangan kasus tersebut.

    Denny Ardiansyah, anggota Tim Kurator, mengungkapkan bahwa opsi Going Concern tidak diambil Tim Kurator lantaran belum ada kecukupan dokumen dan dasad hukum. Sikap manajemen Sritex yang seolah menutupi pemeriksaan dan pengelolaan aset yang telah pailit juga semakin menyulitkan tugas Tim Kurator.

    “Kami sudah melakukan meeting dengan Bea Cukai dan beberapa kementerian secara parsial. Ketika kami diminta melakukan Going Concern, dalam Pasal 27 tentang kerugian harta pailit yang menjadi tanggung jawab Tim Kurator, itu menjadi perhatian kami,” jelas Denny.

  • Bukalapak Tutup Lapak Produk Fisik hingga PHK Karyawan, Bukti Kekejaman Politik Diungkap Jhon Sitorus

    Bukalapak Tutup Lapak Produk Fisik hingga PHK Karyawan, Bukti Kekejaman Politik Diungkap Jhon Sitorus

    “Tweetnya bernada kritik ke presiden petahana, Jokowi soal dana riset negara kita yang teramat sedikit, membuat istana gusar saat itu. Bahkan sampai muncul tagar #UnistallJokowi dari pendukung Prabowo-Sandiaga Uno,” ujarnya.

    Di sisi lain, buzzer Jokowi tak mau kalah. Saat itu rame-rame gaungkan tagar #Uninstallbukalapak . Yang lebih parah, review by buzzer dengan rating 1,0 di google play semakin tak tertahankan.

    Rating Bukalapak anjlok hanya dalam 1 hari. Alhasil, banyak user yang mulai beralih ke tokopedia dan shopee.

    Bukalapak kena mental. Review jelek di google, riuh di media sosial, berita media online dan elektronik menyerbu psikologi perusahaan, membuat Ahmad Zacky harus segera bersikap.

    “Besok harinya, Ahmad Zacky mendatangi Istana. Tujuannya jelas, memohon maaf kepada Jokowi atas cuitannya soal anggaran riset yang faktanya memang tertinggal dari negara lain,” ungkap Jhon.

    “Permintaan maaf ‘diterima’. Jokowi meminta agar ‘jangan uninstal bukalapak’. Tapi, siapa sangka pesan itu menyampaikan makna ambigu bagi semua lembaga terutama yang berhubungan dengan ekonomi dan start up,” lanjutnya.

    Meski Pilpres selesai, ternyata polemik ini tak kunjung selesai. Bukalapak yang malah ikutan selesai.

    Perlahan-lahan, Bukalapak mulai anjlok. Baik dari jumlah user, nilai saham, jumlah transaksi, jumlah seller dan juga bukalapak kurang friendly user dibanding aplikasi e-commerce lain.

    Menurutnya, dukungan pemerintah dan swasta perlahan-lahan mundur. Mungkin mereka takut berhubungan dengan perusahaan yang sudah mendapatkan warning dari semua menteri.