Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Serikat Pekerja eFishery Dibentuk, Siapkan Kongres & Sosialisasi

    Serikat Pekerja eFishery Dibentuk, Siapkan Kongres & Sosialisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) memiliki fokus utama kepada advokasi hak-hak pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik di eFishery.

    Dilansir dari siaran pers, SPMTN didirikan pada 13 Januari 2025. Pendaftaran di Dinas Ketenagakerjaan dilakukan pada 15 Januari 2025 yang diikuti notifikasi kepada Manajemen eFishery pada 16 Januari 2025.

    “SPMTN menandai sejarah sebagai serikat pekerja pertama di sektor teknologi Indonesia, menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas untuk memastikan hak-hak pekerja dihargai dan dilindungi.”

    SPMTN menyatakan berkomitmen untuk menjadi mitra kerja yang positif bagi Manajemen eFishery. Fokus utama mereka yakni kepada advokasi hak-hak pekerja baik kontrak maupun tetap untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

    “Kami sedang menyiapkan kongres pertama dan sosialisasi untuk memperkuat organisasi, dan bekerja sama dengan manajemen untuk menyusun Perjanjian Kerja Bersama [PKB] yang menguntungkan kedua belah pihak.”

    Lebih lanjut SPMTN siap membantu dalam menghadapi tantangan seperti PHK dan restrukturisasi dengan pendekatan yang konstruktif dan sesuai hukum. Serikat menegaskan komitmen untuk keadilan dan transparansi di dalam perusahaan.

    SPMTN mengungkapkan harapan untuk dapat bekerja sama dengan manajemen. Tujuannya, memperkuat produktivitas dan daya saing eFishery melalui pengembangan SDM yang berkelanjutan.

    Tidak berhenti di situ, SPMTN mendukung pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran, mendorong insentif untuk penciptaan pekerjaan serta program peningkatan keterampilan yang bertujuan memajukan sektor teknologi Indonesia.

    “Serta dapat terlibat dalam dialog dan forum kebijakan tenaga kerja, memastikan bahwa suara pekerja didengar untuk membentuk kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.”

    Dengan dukungan SPJK dan KPBI, SPMTN ingin menjadi contoh bagi pekerja lain di sektor teknologi untuk bersatu dan berserikat demi mendorong perubahan positif dan keadilan dalam dunia kerja.

  • Kondisi Ekonomi Global Jadi Peluang Pengiriman Pekerja Migran Indonesia

    Kondisi Ekonomi Global Jadi Peluang Pengiriman Pekerja Migran Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa tantangan ekonomi global tidak menjadi hambatan dalam pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI). Justru, situasi ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja produktif di negara-negara maju yang mengalami penurunan populasi produktif.

    “Ekonomi global ini justru peluang bagi kita karena di beberapa negara itu tenaga kerja produktif berkurang, seperti Jepang, Korea, dan rata-rata negara Eropa. Sehingga mereka meminta banyak dari kita,” ujar Menteri Karding dalam pernyataannya kepada Beritasatu.com, Jumat (17/01/2025).

    Ia menambahkan bahwa kondisi ini sejalan dengan tantangan domestik yang dihadapi Indonesia, yaitu tingginya angka pengangguran. Pemerintah melihat peluang ini sebagai solusi strategis untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk memberikan penanganan khusus kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Sedangkan kita punya pengangguran yang banyak. Yang kena PHK kita treatment ke depan supaya bisa ditempatkan dan mengurangi pengangguran,” lanjutnya soal pekerja migran Indonesia.

    Menurut Menteri Karding, program pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri tidak hanya menjadi solusi untuk pengangguran, tetapi juga dapat meningkatkan devisa negara secara signifikan. Dengan permintaan tinggi dari negara-negara maju, strategi ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menciptakan dampak ekonomi positif di tengah tantangan global.

    Pernyataan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung dan memperkuat peran pekerja migran Indonesia sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Malaysia Revisi UU Antidumping untuk Lawan Barang Murah dari China

    Malaysia Revisi UU Antidumping untuk Lawan Barang Murah dari China

    Bisnis.com, JAKARTA — Malaysia berencana memperkuat undang-undang antidumping yang telah berlaku selama tiga dekade dalam beberapa minggu mendatang untuk menekan membanjirnya barang-barang murah dari luar negeri terutama dari China.

    Mengutip Bloomberg pada Jumat (17/1/2025), Wakil Menteri Perdagangan Liew Chin Tong mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ingin menyederhanakan undang-undang antidumping tahun 1993 dalam satu hingga dua bulan ke depan. Dia menuturkan, setelah diberlakukan, aturan baru tersebut juga akan memudahkan perusahaan untuk mengajukan keluhan.

    “Kami hanya mencoba untuk memperkuat aturan. Permintaan lemah di China, jadi pengusaha China mencari peluang di tempat lain,” katanya.

    Liew menyebutkan reformasi di parlemen pada bulan Juli, saat pemerintah mencari cara untuk melindungi perusahaan kecil dan menengah dari dampak perdagangan yang tidak adil setelah masuknya barang impor murah. Malaysia juga baru-baru ini mengenakan bea masuk antidumping sementara pada beberapa produk besi dan baja yang diekspor dari China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

    Langkah-langkah tersebut menggarisbawahi kekhawatiran di antara pemerintah Asia Tenggara, saat mereka mempertimbangkan apakah akan menaikkan tarif atau mengenakan batasan pada beberapa impor untuk mencegah barang-barang luar negeri melemahkan produk lokal. Industri garmen Indonesia, misalnya, mungkin akan mengalami PHK ratusan ribu pekerja tahun ini jika dumping China terus berlanjut.

    Liew mengusulkan agar perusahaan-perusahaan China menjalin kemitraan jangka panjang dengan Malaysia dan mendirikan kantor pusat regional di sana.

    “Mereka dapat melokalisasi rantai pasokan dengan kami sehingga sebanyak mungkin warga Malaysia berpartisipasi dalam investasi mereka,” katanya.

    Beijing sejauh ini merupakan mitra dagang terbesar Kuala Lumpur, dengan perdagangan dua arah mencapai 450,84 miliar ringgit ($100 miliar) pada 2023, menurut data pemerintah. China juga menyumbang 21,3% dari total impor Malaysia.

    Para ahli memperingatkan bahwa dumping dari China dapat memburuk jika Donald Trump, yang kembali menjabat sebagai presiden AS pada hari Senin, melanjutkan rencana untuk menaikkan tarif pada ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Perusahaan-perusahaan China mungkin berusaha menjual barang ke negara lain untuk menghindari tarif AS.

    Untuk saat ini, Liew mengatakan bahwa Malaysia tidak memiliki rencana untuk mengambil tindakan pencegahan atau menanggapinya dengan tarifnya sendiri.

    “Saya kira 100 hari pertama akan kacau. Kita harus melihat apa yang akan keluar dari pemerintahan baru, dan kemudian saya kira pada suatu saat pasar akan menentukan harganya dan air akan menemukan levelnya. Ini akan sulit,” kata Liew.

  • Bos Smartfren Pastikan Tak Ada PHK pada 9 Bulan Pertama Setelah Merger

    Bos Smartfren Pastikan Tak Ada PHK pada 9 Bulan Pertama Setelah Merger

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sembilan bulan pasca merger dengan PT XL Axiata Tbk. (EXCL) 

    CEO Smartfren Andrijanto Muljono menyampaikan bahwa terdapat dua situasi yang menjadi tolak ukur bagi karyawan selepas merger antara Smartfren dan XL terjadi. Kedua situasi tersebut adalah situasi saat ini dan satu tahun setelah merger.

    Dalam dua timeline tersebut, Andri mengatakan bahwa pihaknya bakal membawa seluruh karyawan di Smartfren disamping terus memperhatikan dengan baik kinerja seluruh karyawan.

    “Dan karyawan yang ikut daripada merger ini mendapatkan manfaat yang baik sekali. Ada joining bonus, ada dua kali KPI bonus dibanding kalau perusahaan normal ya,” kata Andri kepada Bisnis, Jumat (17/1/2025).

    Tak hanya itu, Andri memastikan bahwa dalam waktu sembilan bulan pertama pihaknya tidak akan melakukan PHK. Sembilan bulan tersebut, kata Andri dihitung sedari hari pertama izin merger dikeluarkan yang ditargetkan bakal berlangsung pada awal kuartal II/2025.

    Namun, setelah sembilan bulan tersebut pihaknya bakal melakukan evaluasi dan terdapat terminasi atau pemberhentian pekerja.

    “Dipastikan bahwa 9 bulan setelah legal day 1 nanti itu tidak akan ada terminasi (PHK). Kalau after 9 bulan ada evaluasi,” ujarnya.

    Meski begitu, Andri menjelaskan bahwa karyawan yang terkena evaluasi pasca sembilan bulan bakal mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

    “Jadi ya menurut saya sudah sangat dipikirkan dan diberikan opsi-opsi yang terbaik,” ucap Andri.

    Adapun, berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2024 jumlah karyawan tidak diaudit yang termasuk karyawan kontrak sampai 30 September 2024 mencapai 1.786 orang. 

    Angka ini mengalami penurunan sebesar 36,7% yoy dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 2.829 karyawan.

  • Perusahaan Minyak Raksasa Inggris BP akan PHK Ribuan Pekerja – Page 3

    Perusahaan Minyak Raksasa Inggris BP akan PHK Ribuan Pekerja – Page 3

    Sebelumnya, PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR) melakukan ekspansi bisnis di akhir 2024 dengan membuka jaringan SPBU bp pertama di kota Bandung, Jawa Barat. SPBU bp ini berada di Buahbatu yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.519, Cijagra, Kec. Lengkong, kota Bandung. Ini merupakan SPBU bp ke-58 yang ada di Indonesia.

    Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengatakan pembukaan SPBU bp yang pertama di kota Bandung ini menjadi langkah strategis kami dalam memperluas ekspansi jaringan SPBU bp khususnya di wilayah Jawa Barat.

    Sebagai salah satu provinsi dengan potensi ekonomi dan populasi terbanyak di Indonesia, Jawa Barat memegang peranan penting dalam mewujudkan visi kami untuk berkontribusi pada penyediaan solusi energi berkualitas, guna menjangkau lebih banyak pengendara dan mendukung mobilitas masyarakat.

    “Langkah ekspansi bisnis ini juga menjadi bagian dalam upaya BP-AKR berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan khususnya di wilayah dimana kami beroperasi,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).

    BP-AKR memilih wilayah Buahbatu sebagai lokasi pertama hadirnya jaringan SPBU bp di kota Bandung dikarenakan lokasi yang strategis. Wilayah Buahbatu merupakan jalan masuk ke kota Bandung dari arah Selatan dan dalam beberapa tahun terakhir juga tumbuh cepat sebagai kawasan komersial dan bisnis. Kehadiran SPBU bp diwilayah tersebut diharapkan dapat mendukung mobilitas dan perekonomian,khususnya masyarakat sekitar.

     

     

  • Soal Kelanjutan Penyelamatan Sritex, Menteri Yassierli: Masih Dimonitor, Jangan Tanya Kemnaker Terus – Halaman all

    Soal Kelanjutan Penyelamatan Sritex, Menteri Yassierli: Masih Dimonitor, Jangan Tanya Kemnaker Terus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta agar persoalan upaya penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex tidak terus-menerus ditanyakan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    Pemerintah memang sedang berupaya agar Sritex dapat melanjutkan produksinya meskipun tengah dalam kondisi pailit. Selain itu, perusahaan juga diminta untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawannya.

    Menurut Yassierli, saat ini pemerintah masih memantau perkembangan situasi di Sritex.

    Pemantauan dilakukan karena belum ada langkah konkret yang dapat diambil pemerintah untuk menyelamatkan Sritex.

    “Itu masih kami monitor, belum ada sesuatu yang benar-benar secara ini bisa kita ini ya, jadi itu dinamika, kita lihat saja dulu,” katanya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (17/1/2025).

    Ia mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk upaya penyelematan ini.

    Yassierli pun meminta agar soal kelanjutan proses penyelamatan ini tidak terus-menerus ditanyakn ke Kemnaker.

    “Kita sedang komunikasi ke Kemenko [Bidang Perekonomian], jadi Sritex jangan ke Kementerian Ketenagakerjaan terus yang di-iniin,” ujarnya.

    Mengenai kelangsungan usaha atau going concern Sritex, Yassierli menegaskan bahwa itu adalah harapan pemerintah.

    Ia mengungkapkan bahwa pemerintah terus fokus untuk mencari solusi terbaik agar Sritex bisa bertahan.

    “Iya itu kan (going concern) harapan kita. Harapan kita seperti itu. Nanti kita lihat lah kendalanya di mana dan solusi terbaiknya seperti apa. Tadi saya sudah… apa.. dengan pak menko, nanti kita coba monitor bersama,” ucap Yassierli.

    Wamenaker Jamin Sritex Tak PHK

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjamin tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan mereka di tengah perusahaan dalam kondisi pailit.

    Permintaan itu ia layangkan ketika kembali menyambangi Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2025).

    “Fokus kita tetap memastikan tidak adanya PHK di Sritex dan kami meminta manajemen untuk menjamin hal tersebut,” kata Noel, sapaan akrabnya, dikutip dari siaran pers pada Kamis (9/1/2025).

    Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus hadir untuk mendukung para pekerja Sritex.

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian besar terhadap persoalan yang sedang dihadapi Sritex.

    “Sritex adalah simbol dari industri tekstil Indonesia dan masalah Sritex telah menjadi isu nasional,” ujarnya.

    Noel menambahkan, para pekerja dan manajemen Sritex menunjukkan semangat patriotisme yang patut dicontoh oleh pekerja lainnya.

    “Saya melihat perjuangan dan semangat patriotik dari para pekerja Sritex ini sangat luar biasa,” ucap Noel.

    Pemerintah Hadapi Kesulitan

    Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap status kepailitan Sritex menambah rumit upaya penyelamatan perusahaan tekstil tersebut dari kebangkrutan.

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya mendapatkan salinan putusan MA untuk menentukan going concern atau kelangsungan usaha Sritex.

    “Pemerintah dalam hal ini Kemenperin memang dihadapi dengan kesulitan terhadap keputusan yang diambil pengadilan yang mengesahkan pailit.”

    “Pailitnya disahkan, diperkuat status pailitnya, tentu mempersulit pemerintah, mempersulit Kemenperin, juga mempersulit Kemenaker, tapi faktanya seperti itu,” tutur Agus kepada wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2025).

    Dengan inkrahnya status pailit Sritex, Menperin menyebut masalah tersebut lebih rumit dari apa yang dapat dilihat banyak pihak saat ini.

    “Isu Sritex ini jauh lebih complicated dari apa yang ada di permukaan.”

    “Jauh lebih complicated dari apa yang ada. Yang menjadi prioritas dari pemerintah saat ini yang pertama agar bisa tetap produksi,” jelasnya.

    Jika tetap dapat berproduksi, maka tenaga kerja dari Sritex masih bisa berpenghasilan.

    Selain itu, akan sangat disayangkan apabila pasar tujuan ekspor Sritex dikuasai oleh negara lain.

    “Kalau Sritex bisa tetap produksi, maka tenaga kerjanya bisa tetap bekerja. Kami sangat khawatir kalau mereka tidak bisa produksi, apalagi sebetulnya kredibilitas dari produk-produk mereka cukup baik.”

    “Mereka banyak di ekspor, kalau mereka berhenti produksi, maka pasar yang selama ini diisi oleh Sritex bisa diisi produsen negara lain dan kita kehilangan market,” ucap Agus.

    Kemenperin memastikan pihaknya akan bertemu dengan kurator dalam waktu dekat.

    Mengenai kapan pertemuan tersebut berlangsung, waktunya saat ini tengah diatur.

    “Kita ingin tahu putusan going concern itu tadi, bahwa tetap produksi, tenaga kerja bisa kita selamatkan. Yang bisa memutuskan going concern atau tidak itu by law adalah kurator,” jelas Menperin.

     

  • Video: Rencana Mark Zuckerberg PHK Karyawan Meta Berkinerja Buruk

    Video: Rencana Mark Zuckerberg PHK Karyawan Meta Berkinerja Buruk

    Video: Rencana Mark Zuckerberg PHK Karyawan Meta Berkinerja Buruk

  • Pemerintah Minta Sritex Tidak Setop Operasi

    Pemerintah Minta Sritex Tidak Setop Operasi

    Jakarta –

    Pemerintah buka suara soal proses penyelesaian masalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan sejauh ini tidak ada pemberhentian operasional perusahaan.

    Airlangga mengatakan pemerintah telah meminta kepada pihak kurator dan perbankan membahas masalah dengan perusahaan.

    “Ya, tentu kita mengapresiasi hukum, namun pemerintah minta perusahaan itu tetap berjalan dan tidak ada penghentian operasional. Pemerintah sudah meminta kepada pihak kurator maupun perbankan untuk melakukan pembicaraan,” ujar Airlangga kepada wartawan sesaat setelah menghadiri acara Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Ketika ditanya soal strategi terbaru dari pemerintah buat menyelamatkan pekerja Sritex, Airlangga menyampaikan Sritex terus menerapkan going concern maka pekerja Sritex akan terlindungi dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Tentunya kalau going concern, itu pekerjanya akan terlindungi,” tandas Airlangga.

    Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, sejauh ini pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih memonitor proses hukum yang sedang berlangsung.

    “Itu kita masih monitor, belum ada sesuatu yang benar-benar secara ini bisa kita ini ya. Jadi, itu dinamika, kita lihat saja dulu,” ujar Yassierli saat ditemui wartawan di acara Munas Kadin Indonesia.

    Yassierli mengatakan pemerintah tengah mengoordinasikan persoalan Sritex ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Kita sedang komunikasi ke Kemenko, jadi, Sritex jangan ke Kementerian Ketenagakerjaan terus,” bebernya.

    Yassierli menambahkan soal going concern, dirinya berharap dapat terus berjalan. Sejauh ini, dirinya masih menelisik solusi terbaik buat menyelamatkan Sritex.

    “Ya, itu harapan kita (going concern). Harapan kita seperti itu. Nanti kita lihat lah kendalanya di mana, dan solusi terbaiknya seperti apa. Tadi saya sudah (bicara) dengan Pak Menko, nanti kita coba monitor bersama,” tuturnya.

    (hns/hns)

  • Usia Pensiun Naik saat Harapan Hidup Meningkat, Sudah Sesuai Ekspektasi? – Page 3

    Usia Pensiun Naik saat Harapan Hidup Meningkat, Sudah Sesuai Ekspektasi? – Page 3

    Ia mencontohkan, jika seorang pekerja di-PHK pada usia 40 tahun, mereka harus menunggu 19 tahun untuk menerima dana pensiun. “Situasi ini membuat pekerja kehilangan peluang ekonomi dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk kebutuhan jangka pendek,” jelasnya, dikutip Kamis (16/1/2025).

    Mirah mengungkapkan masih banyak perusahaan yang menetapkan usia pensiun di bawah standar yang diatur dalam perundangan. Beberapa perusahaan bahkan menetapkan usia pensiun di angka 40 hingga 55 tahun melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

    “Hal ini jelas melanggar peraturan, dan pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran semacam ini,” tegas Mirah.

    Dana Pensiun

    Terlebih soal besaran dana pensiun yang diterima pekerja, yang menurutnya masih jauh dari memadai. Ia menilai manfaat pensiun antara Rp 393.500 hingga Rp 4.718.200 belum memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.

    Ia mengacu pada rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), yang menyarankan dana pensiun harus setara dengan 40–60 persen dari pendapatan terakhir pekerja. “Jaminan sosial yang layak memungkinkan pekerja menjalani kehidupan yang bermartabat setelah pensiun, mengingat kontribusi mereka terhadap perekonomian selama masa produktif,” ujarnya.

    Pernyataan tersebut diamini Guru Besar Ekonomi Universitas Padjadjaran, Arief Anshory Yusuf. Sebab berdasarkan kurva happinesss over the life cycle, tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia terus merosot dari usia muda hingga masa tua. 

    “Mungkin anekdotal aja. Kalau teman-teman kita di luar negeri itu kalau mau pensiun itu senang. Di kita itu sebaliknya seringnya, mau pensiun tuh sedih. Kenapa ya, karena social contribution mereka rendah,” ungkapnya.

    “Jadi kita harus optimalkan bagaimana si usia pensiun itu diequlibriumkan. Supaya ketika semakin aging society-nya, kita juga harus bisa mem-balance-kan umur pensiun dengan memastikan mereka akan sejahtera,” kata Arief.

  • Meta Akan PHK 3.600 Karyawan Mulai Bulan Depan – Halaman all

    Meta Akan PHK 3.600 Karyawan Mulai Bulan Depan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – CEO Meta Mark Zuckerberg menyampaikan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di perusahaannya yang akan menyasar sekitar 5 persen atau sekitar 3.600 pekerja.

    Salah satu staf Meta mengungkap sebuah memo yang dikirimkan Zuckerberg pada karyawannya. Dalam memo tersebut CEO Meta mengatakan akan memecat ribuan karyawan berkinerja rendah untuk meningkatkan standar kinerja perusahaan.

    “Meta sedang berupaya membangun beberapa teknologi terpenting di dunia. AI, kacamata sebagai platform komputasi berikutnya, dan masa depan media sosial,” ujar Zuckerberg dalam memo tersebut, dikutip dari CNBC International.

    “Ini akan menjadi tahun yang intens, dan saya ingin memastikan bahwa kami memiliki orang-orang terbaik dalam tim kami,” imbuhnya.

    PHK massal ini diperkirakan akan dilakukan Meta pada 10 Februari, sementara pekerja di negara lain akan diberitahu pada tanggal yang berbeda. 

    Zuckerberg mengungkapkan bahwa Meta akan memberikan pesangon yang sesuai bagi mereka yang terkena PHK.

    Pesangon tersebut mencakup pembayaran gaji beberapa bulan, asuransi kesehatan, dan dukungan dalam mencari pekerjaan baru. 

    Langkah ini diharapkan dapat membantu karyawan yang terdampak bertransisi ke pekerjaan lain tanpa beban finansial yang terlalu besar.

    Menegaskan komitmennya untuk efisiensi perusahaan, yang sudah diumumkan sebelumnya pada 2023 dengan target pengurangan 10.000 posisi.

    Meta Sudah PHK Besar-Besaran Sejak 2023

    PHK seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Meta, sebelumnya di tahun 2023 perusahaan telah melakukan pengurangan besar-besaran, Zuckerberg bahkan menyebutnya sebagai “tahun efisiensi” untuk mengurangi tenaga kerjanya setelah bertahun-tahun melakukan perekrutan berlebihan selama pandemi.

    Hal ini kemudian mengakibatkan Meta memangkas sekitar sepertiga dari keseluruhan tenaga kerjanya pada 2023, memberhentikan 10 ribu karyawan termasuk staf yang bekerja di unit divisi Reality Labs di pabrik silikon California.

    PHK ini bertujuan mengganti banyak karyawan tersebut dengan karyawan baru yang berfokus pada kecerdasan buatan (AI).

    Ini karena Meta dan perusahaan teknologi besar lainnya tengah fokus pada pengembangan chatbots dan layanan bertenaga AI lainnya.

    Meski PHK yang dilakukan Meta  membuat jumlah pengangguran di AS bertambah, namun pasca menggelar pemangkasan prospek saham Meta telah meningkat lebih dari 60 persen di tahun ini. 

    Dalam hasil laporan kuartal kedua yang terbaru, Meta bahkan berhasil melampaui ekspektasi pasar untuk pendapatan dan memberikan proyeksi penjualan yang optimis untuk kuartal ketiga.