Kasus: PHK

  • Pekan Ketiga Shutdown AS, Trump Cari Dana Darurat Bayar Gaji Agen FBI – Page 3

    Pekan Ketiga Shutdown AS, Trump Cari Dana Darurat Bayar Gaji Agen FBI – Page 3

     

    Menanggapi pertanyaan BBC, juru bicara Office of Management and Budget (OMB) mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang meninjau opsi alternatif agar pembayaran tetap berjalan.

    Seperti personel militer, petugas penegak hukum federal dikategorikan sebagai “penting” dan tetap diwajibkan bertugas meskipun tidak menerima gaji. Mereka mencakup agen dari FBI, Badan Penegakan Narkoba (DEA), US Border Patrol, hingga Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE).

    Secara terpisah, pada Sabtu, Trump menulis di Truth Social bahwa dirinya telah mengarahkan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, untuk menggunakan “seluruh dana yang tersedia” agar anggota militer menerima gaji pada 15 Oktober, tanggal di mana pembayaran mereka seharusnya ditahan.

    Meski tidak menjelaskan dari mana asal dananya, juru bicara OMB menyebut dana tersebut berasal dari alokasi sebelumnya untuk riset dan pengembangan pertahanan yang masih berlaku selama dua tahun.

    Sekitar 750.000 pegawai federal, yaitu sekitar 40 persen dari total tenaga kerja—telah dirumahkan atau dikirim pulang tanpa bayaran. Pemerintah mulai melakukan PHK di sedikitnya tujuh lembaga, dengan total sekitar 4.000 pekerja terdampak sejauh ini.

    Di tengah saling menyalahkan antara kedua partai politik terkait shutdown, pemerintahan Trump menyatakan sedang mencari cara agar sejumlah layanan esensial tetap berjalan.

    Pada Minggu, Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, mengungkapkan bahwa departemennya menemukan cara “inovatif” untuk memastikan anggota Penjaga Pantai tetap digaji, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

  • Efek Domino Boikot, UMKM dan Pekerja Bisa Terdampak

    Efek Domino Boikot, UMKM dan Pekerja Bisa Terdampak

    Jakarta

    Pascagencatan senjata permanen antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, perhatian dunia kini bergeser ke upaya pemulihan kemanusiaan dan ekonomi. Di Indonesia, semangat solidaritas untuk Palestina terus menguat, namun sejumlah pihak mengingatkan agar gerakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap ekonomi nasional.

    Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai boikot produk yang dilakukan tanpa dasar jelas dapat menimbulkan efek domino terhadap rantai pasok lokal. Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, banyak perusahaan besar di Indonesia justru memiliki keterkaitan kuat dengan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), petani, dan tenaga kerja lokal.

    “Jika perusahaan besar dengan rantai pasok lokal kehilangan dukungan pasar domestik, risikonya sangat besar. Kontrak dengan pemasok bisa terputus, UKM kehilangan pendapatan, terjadi PHK, dan ekonomi lokal ikut melemah,” ujar Yusuf, Selasa (14/10/2025).

    Ia menambahkan, dukungan terhadap Palestina seharusnya tidak membuat pelaku usaha dalam negeri menjadi korban. Menurutnya, semangat kemanusiaan dapat disalurkan secara produktif dengan memperkuat ekonomi umat dan meningkatkan kemandirian bangsa.

    Sementara itu, Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengimbau masyarakat agar menyalurkan solidaritas dengan cara yang bijak dan konstruktif. Wakil Ketua DMI

    Imam Addaruqutni menilai semangat membela Palestina merupakan bentuk empati yang mulia, namun perlu disertai kehati-hatian agar tidak salah sasaran.

    Untuk mencegah kesalahpahaman, DMI bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menyusun panduan klasifikasi produk berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Panduan ini diharapkan menjadi pedoman masyarakat dalam menentukan langkah boikot yang tepat tanpa melemahkan ekonomi nasional.

    (rrd/rir)

  • Elektronik-HP Impor Bakal Kena Tarif Tambahan, Indef Ungkap Plus Minusnya

    Elektronik-HP Impor Bakal Kena Tarif Tambahan, Indef Ungkap Plus Minusnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai rencana intensifikasi tarif bea masuk produk elektronik dan handphone demi mengejar target penerimaan negara tahun depan dapat berisiko pada harga jual ke konsumen. 

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, meski begitu, intensifikasi tarif ini juga dapat memberi efek ganda bagi industri, pasar, dan investasi di dalam negeri.

    “Tentunya menurut saya ini akan menjadi insentif bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia karena Indonesia dalam hal ini pasar yang cukup besar khususnya untuk produk-produk elektronik rumah tangga,” ujar Andry kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025). 

    Menurut dia, langkah itu dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pasar strategis. Namun, dia menyebut pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap industri dalam negeri. 

    Kebijakan intensifikasi tersebut harus diiringi dengan penguatan industri elektronik dan handphone domestik, serta memberikan peluang bagi investor yang sudah masuk untuk memiliki prioritas dalam mengakses pasar domestik.

    Tak dipungkiri rencana penerapan tarif masuk tambahan ini juga dapat mengurangi banjir impor. Pasalnya, Andry menyoroti bahwa lonjakan produk impor murah, khususnya dari China, turut menekan industri elektronik lokal dan menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    “Kita tahu bahwa terkait dengan maraknya PHK di industri elektronik, ini memang karena gempuran dari produk-produk impor murah yang berasal dari Tiongkok,” ujarnya.

    Dia menambahkan, kebijakan bea masuk perlu disertai peningkatan kapasitas industri nasional agar tidak merugikan konsumen. Dengan kenaikan tarif maka akan berdampak pada harga jual produk elektronik rumah tangga dan handphone. 

    “Kalau hal tersebut tidak terjadi maka dari sisi konsumen yang akan menanggung karena konsumen pada akhirnya tidak memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya,” ucapnya. 

    Lebih lanjut, Andry menilai kebijakan serupa untuk handphone perlu diarahkan agar Indonesia bisa masuk dalam rantai pasok global. 

    “Kalau dari sisi handphone harapannya sih kita bisa masuk dalam supply chain industri handphone. Tentunya apakah itu dari sisi perakitan yang memang pada akhirnya bisa dipasarkan di Indonesia dan juga kita ingin mendorong bahwa industri-industri domestik atau investasi asing yang masuk ke Indonesia juga memproduksi parts atau komponen dari handphone,” jelasnya.

    Menurut Andry, kebijakan ini penting untuk dikaitkan dengan kebijakan tarif dengan penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar kebijakan bea masuk tidak hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga memperkuat basis industri lokal. 

    “Harapannya insentif TKDN itu juga terefleksikan dari tarif biaya masuk untuk barang impor. Jadi bagaimana kalau misalnya kita bisa menggabungkan antara kedua kebijakan ini, di mana silakan saja untuk mengimpor produk dari Thailand asal parts atau komponennya juga dibuat di Indonesia,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan melakukan intensifikasi tarif bea masuk untuk barang impor tertentu seperti handphone maupun elektronik sejalan dengan naiknya target penerimaan kepabeanan dan cukai pada APBN 2026. 

    Untuk diketahui, APBN 2026 yang telah disahkan menjadi undang-undang (UU) menargetkan penerimaan negara tahun depan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp336 triliun. Target itu naik 11,4% dari outlook APBN 2025 sebesar Rp301,6 triliun. 

    Meski demikian, target penerimaan dari pos bea masuk dan cukai turun dari outlook 2025, masing-masing sebesar 5,7% dan 0,3%. Sebab, penerimaan bea masuk diperkirakan terdampak tarif resiprokal AS dan IEU CEPA, sedangkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok yang berkontribusi besar terhadap penerimaan bea cukai diputuskan bertahan pada level yang sama. 

    Untuk mengimbangi naiknya target penerimaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dalam hal ini dilakukan salah satunya kepada tarif bea masuk kepada barang-barang seperti HP dan alat elektronik. 

    “Intensifikasi tarif bea masuk komoditas tertentu seperti handphone, elektronik, ini sedang kita proses untuk intensifikasinya,” ungkap Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Bea Cukai Kemenkeu, Muhammad Aflah Farobi pada Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

  • Marak PHK, Apindo Soroti Lonjakan Pekerja Informal

    Marak PHK, Apindo Soroti Lonjakan Pekerja Informal

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti lonjakan pekerja di sektor informal, imbas maraknya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

    Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengatakan, dengan kondisi ekonomi saat ini, ada beberapa sektor usaha yang masih terpengaruh, terutama dari industri padat karya yang masih tertekan.

    “Jadi tentunya memengaruhi lapangan pekerjaan. Kita juga lihat sekarang, kalau dilihat secara menyeluruh, [tenaga kerja] ini banyak beralih ke sektor informal,” ujar Shinta kepada Bisnis, dikutip Senin (13/10/2025).

    Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan proporsi pekerja informal di Indonesia menjadi sekitar 86,58 juta orang atau 59,4% dari total penduduk bekerja per Februari 2025. Kategori informal mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

    “Jadi, karena kita tidak cukup bisa menciptakan lapangan kerja yang formal, dari industri padat karya, terutama yang manufaktur dan lain-lain itu bergesernya ke sektor informal sekitar 59%,” jelasnya.

    Shinta memandang bahwa tren PHK dan pergeseran tenaga kerja ke sektor informal saat ini adalah sinyal penting dari tekanan struktural perekonomian nasional yang perlu menjadi perhatian bersama.

    “Ini sekarang kondisi yang harus diperhatikan, karena informal sektor ini yang harus kita bagaimana caranya untuk mereka bisa diperhatikan lah, karena ini besar sekali jumlahnya,” ujarnya.

    Di lain sisi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bertambah 830 orang sehingga totalnya menjadi 44.333 orang sepanjang Januari-Agustus 2025.

    Kemenaker melaporkan jumlah pekerja yang kena PHK pada Agustus 2025 tercatat menurun dibandingkan Juli 2025 sebanyak 1.118 orang. Namun demikian, apabila ditotal, Kemnaker mencatat jumlah PHK sepanjang 8 bulan tahun ini mencapai 44.333 orang.

    Alhasil, Shinta berharap angka PHK bisa ditekan, seiring dengan pemerintah yang akan memperluas insentif.

    “Jadi kita melihat dari sisi perusahaan-perusahaan yang masih PHK ini, apa nih solusinya?. Saat ini sekarang kan pemerintah juga menggulirkan insentif-insentif,” pungkas Shinta.

    Sebelumnya, pemerintah tengah menyusun perluasan sektor yang menjadi sasaran insentif pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) ditanggung pemerintah (DTP).

    Insentif pembebasan pajak itu saat ini hanya berlaku untuk buruh di sektor padat karya dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. Namun dalam perluasan yang tengah digodok, PPh 21 DTP bakal turut menyasar pekerja sektor hotel, restoran, katering (horeka) atau pariwisata.

  • Deretan Raksasa Energi yang Lakukan PHK pada 2025: Chevron hingga Shell

    Deretan Raksasa Energi yang Lakukan PHK pada 2025: Chevron hingga Shell

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan energi global melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025 ini. Perusahaan itu seperti ExxonMobil, Chevron, Petronas, hingga Shell.

    Melansir Reuters, Senin (13/10/2025), selain telah melakukan PHK, sebagian perusahaan juga mulai berencana memangkas jumlah pekerja pada tahun ini. Langkah tersebut diambil seiring penurunan harga minyak mentah.

    Tercatat, harga patokan minyak Brent turun sekitar 10,5% sepanjang tahun ini. Penurunan harga terjadi imbas peningkatan pasokan dari OPEC+ dan ketidakpastian permintaan buntut kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS).

    Berikut daftar perusahaan energi yang telah mengumumkan PHK pada 2024 dan 2025:

    1. ExxonMobil

    ExxonMobil akan memberhentikan 2.000 pekerja secara global. Hal ini sebagai bagian dari rencana restrukturisasi jangka panjang yang akan berdampak pada sekitar 3% hingga 4% dari total tenaga kerja global perusahaan.

    Tahun lalu, perusahaan mengumumkan rencana untuk memangkas hampir 400 pekerjaan di Texas setelah mengakuisisi produsen serpih Pioneer Natural Resources, menurut sebuah laporan regulator.

    2. Imperial Oil

    Perusahaan yang berbasis di Kanada ini mengatakan akan memangkas tenaga kerjanya sekitar 20% pada akhir 2027. 

    Langkah ini sebagai bagian dari restrukturisasi besar yang pada akhirnya akan menutup sebagian besar kehadirannya di kota minyak dan gas Calgary.

    3. Halliburton

    Penyedia layanan ladang minyak ini telah memangkas staf dalam beberapa minggu terakhir, menurut dua sumber yang mengetahui masalah ini. Pada Februari, serikat pekerja minyak dan gas di provinsi Chubut, Argentina, mengancam akan mogok kerja setelah Halliburton memberhentikan ratusan pekerja dan memutuskan untuk menutup kantor lokalnya.

    4. OMV

    Kelompok energi Austria OMV, yang bergerak di bisnis minyak, gas, dan kimia, berencana memotong sekitar 2.000 dari total 23.000 tenaga kerja di seluruh dunia.

    Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian untuk menjaga daya saing grup. 

    Dalam pernyataan kepada Reuters, OMV menyebut bahwa penyesuaian (adjustment) mungkin diperlukan dan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan melakukan langkah-langkah personalia. Namun, detail final belum diumumkan karena masih dalam tahap konsultasi internal.

    5. ConocoPhillips

    Perusahaan akan memangkas 20% hingga 25% tenaga kerjanya di tengah program restrukturisasi yang lebih luas. Pemangkasan itu dapat berdampak pada sekitar 3.250 pegawai secara global.

    Selain tantangan pasar minyak yang suram, ConocoPhillips juga menghadapi beban dari proyek-proyek besar yang menjanjikan bagi masa depan perusahaan, tetapi memerlukan investasi awal yang sangat tinggi.

  • Industri Tekstil Berdarah-darah, Pengusaha Surati Purbaya Minta Penyelamatan

    Industri Tekstil Berdarah-darah, Pengusaha Surati Purbaya Minta Penyelamatan

    Jakarta

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyurati Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Surat tersebut dikirimkan untuk meminta audiensi mendiskusikan langkah penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dari praktik impor ilegal dan dumping produk China.

    Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta membeberkan kondisi industri tekstil yang sedang tidak baik-baik saja hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak bisa dihindari. Semangat Purbaya terhadap pemberantasan impor ilegal dinilai menjadi harapan baru bagi industri tekstil sebagai penopang perekonomian nasional.

    “Industri TPT sudah terintegrasi dari hulu hingga hilir. Putusnya rantai pasok industri tekstil saat ini dikarenakan adanya praktik impor ilegal dan praktik dumping produk China. Hal ini menyebabkan sebanyak 60 perusahaan tutup dan PHK sepanjang 2022 hingga saat ini. Atas dasar tersebut, kami memohon untuk dapat beraudiensi dengan Bapak bersama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk bersama-sama menyelamatkan industri tekstil saat ini. Kami berharap bisa menjelaskan lebih detail mengenai kondisi industri tekstil dan multiplier effect atas pemberlakuan trade remedies. Untuk waktu dan tempat, kami menyesuaikan dengan agenda bapak,” tulis surat tersebut, dikutip Senin (13/10/2025).

    Terdapat beberapa usulan dan masukan yang disampaikan pengusaha terkait penanganan importasi TPT. Pertama, meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai untuk menerapkan sistem elektronik data interchange (EDI), di mana master B/L menjadi dokumen utama PIB (port to port manifest).

    “(Selama ini) Ditjen Bea Cukai tidak menggunakan sistem port to port manifest, di mana pemberitahuan impor barang (PIB/Inland Manifest) yang dibuat importir tidak didasarkan pada Master B/L sehingga praktik mis declare (under invoicing dan pelarian HS) digunakan oleh importir nakal dan selalu dimasukkan ke dalam jalur hijau (tanpa pemeriksaan fisik) oleh oknum petugas Ditjen Bea Cukai,” beber Redma.

    Kedua, mengusulkan agar semua kontainer masuk melalui AI scanner dan masuk jalur merah (pemeriksaan fisik) apabila terdeteksi ada ketidaksesuaian antara isi kontainer dengan dokumen. Selain itu, menetapkan pelabuhan untuk importasi barang jadi hanya di pelabuhan tertentu yang mempunyai fasilitas AI scanner lengkap.

    Ketiga, usul fasilitas impor untuk tujuan ekspor dibatasi hanya untuk Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) saja dengan perbaikan sistem pengawasan, serta menghapus fasilitas PLB/GB/MITA.

    Keempat, mengusulkan perbaikan aturan terkait barang bawaan dan barang kiriman. Kelima, meminta pelarangan praktik impor borongan/kubikasi dan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pihak yang terkait dengan praktik importasi ilegal.

    “(Saat ini) lemahnya penegakan hukum hingga kerja sama antar oknum importir, oknum jasa logistik, oknum petugas Ditjen Bea Cukai, hingga oknum pejabat lainnya dengan perlindungan oknum aparat penegak hukum semakin kuat dan membentuk jaringan mafia impor,” ungkap Redma.

    (aid/ara)

  • Ribuan PNS AS Kena PHK Gara-gara Shutdown, Trump Salahkan Demokrat

    Ribuan PNS AS Kena PHK Gara-gara Shutdown, Trump Salahkan Demokrat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump menyalahkan Partai Demokrat atas PHK massal pegawai pemerintahan AS yang memicu shutdown Amerika Serikat, Jumat (10/10/2025).

    Penutupan pemerintahan terjadi sejak 1 Oktober 2025, awal tahun fiskal baru, setelah Senat Demokrat menolak rancangan pendanaan jangka pendek yang hanya berlaku hingga 21 November 2025.

    Belum ada jumlah pasti berapa pegawai yang terjaring PHK, tetapi sekitar 300 ribu pekerja telah ditetapkan untuk meninggalkan pekerjaan.

    PHK menyasar pegawai departemen keuangan, badan kesehatan AS, dinas pendapatan internal, serta departemen pendidikan, perdagangan, dan divisi keamanan siber dalam negeri. 

    Departemen Kehakiman AS mengatakan lebih dari 4.200 pegawai federal telah mendapatkan informasi PHK di tujuh lembaga,  termasuk lebih dari 1.400 di departemen keuangan dan sekitar 1.100 di departemen kesehatan dan layanan kemanusiaan.

    “Mereka [Partai Demokrat] yang memulai hal ini,” ujar Trump dikutip dari Reuters (12/10/2025).

    Partai Republik Trump memang memegang mayoritas di kedua kamar Kongres, tapi tetap membutuhkan suara Demokrat di Senat AS untuk menyetujui pendanaan.

    Trump sendiri telah memerintahkan pembekuan dana infrastruktur sekitar US28 miliar untuk New York, California, dan Illinois, di mana mayoritas penduduk di sana merupakan pihak pro terhadap Demokrat dan kritikus pemerintah AS.

    Partai Demokrat telah mendesak adanya perpanjangan subsidi asuransi kesehatan karena terjadi peningkatan biaya kesehatan.

    Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer menegaskan bahwa partainya tidak gentar menghadapi tekanan Trump.

    “Sampai saat ini, Partai Republik serius, mereka mengakui ini setiap pekerjaan yang hilang, setiap keluarga terluka, setiap layanan yang dirusak adalah karena keputusan mereka,” kata Chuck.

    Di sisi lain, beberapa anggota Partai Republik menyampaikan keberatan atas tindakan PHK. Pada Jumat (10/10/2025) serikat buruh berbondong-bondong mengajukan gugatan ke pengadilan agar PHK segera diberhentikan. Namun ditolak karena tidak memiliki hak atas keputusan personalia federal.

    Selain PHK, pemerintah AS juga memangkas gaji para pegawainya. Direktur anggaran Gedung Putih Russell Vought menyebut bahwa pemotongan dana telah dimulai. Bahkan beberapa diantaranya diharuskan bekerja tanpa gaji.

  • Ribuan Pegawai Gedung Putih Di-PHK Imbas Pemerintah AS Shutdown

    Ribuan Pegawai Gedung Putih Di-PHK Imbas Pemerintah AS Shutdown

    Jakarta

    Sebanyak 4.000-an pegawai Gedung Putih Amerika Serikat (AS) dipecat. Hal tersebut imbas dari upaya Presiden AS Donald Trump meningkatkan tekanan pada oposisi dari Partai Demokrat agar mengakhiri penutupan pemerintah yang telah melumpuhkan layanan publik.

    Kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para pegawai federal ini disampaikan pimpinan Kantor Manajemen dan Anggaran, Vought, dilansir AFP, Sabtu (11/10/2025). Vought mengatakan bahwa PHK tersebut akan menjangkau banyak pegawai, tetapi tak jelas departemen mana yang akan paling terdampak.

    Jika melihat dokumen pengadilan yang beredar pada Jumat (10/10), pemerintah telah memecat lebih dari 4.000 pegawai federal termasuk lebih dari 1.000 di masing-masing Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
    Sementara itu, Trump menegaskan kembali janjinya untuk menggunakan pemangkasan anggaran sebagai cara untuk menyulitkan Partai Demokrat.

    “Jumlah orang yang dipecat akan banyak dan akan berorientasi pada Partai Demokrat karena kami rasa merekalah yang memulai hal ini,” imbuh Trump.

    Para pemimpin Partai Demokrat di Kongres telah menepis ancaman tersebut sebagai upaya intimidasi dan mengatakan pemecatan massal tidak akan diterima di pengadilan.

    “Terus terang saja, tidak ada yang memaksa Trump dan Vought untuk melakukan ini. Mereka tidak harus melakukannya; mereka ingin melakukannya,” lanjutnya geram.

    Serikat pekerja yang mewakili 800.000 pegawai pemerintah meminta hakim federal di San Francisco untuk mengeluarkan perintah darurat. Perintah darurat yg diharapkan dapat menghentikan pemecatan, menjelang sidang yang dijadwalkan pada 16 Oktober untuk membahas legalitasnya.

    Juru bicara Departemen Keuangan AS mengatakan kepada AFP bahwa departemen tersebut telah mulai mengirimkan pemberitahuan PHK sementara Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Pemecatan dimulai dari pekerja yang dinilai tidak penting sebagai konsekuensi langsung dari pemerintahan yang dipimpin Demokrat.

    (aud/azh)

  • Ribuan Pegawai Gedung Putih Di-PHK Imbas Pemerintah AS Shutdown

    Gedung Putih Mulai PHK Massal Pegawai Federal, 4.000 Orang Dipecat

    Jakarta

    Gedung Putih Amerika Serikat (AS) mulai melakukan PHK massal terhadap para pegawai federal di tengah upaya Presiden AS Donald Trump meningkatkan tekanan pada oposisi dari Partai Demokrat agar mengakhiri penutupan pemerintah yang telah melumpuhkan layanan publik. Total sudah ada 4 ribuan pegawai yang dipecat.

    Dilansir AFP, Sabtu (11/10/2025), Kantor Manajemen dan Anggaran, yang dipimpin oleh Vought, mengatakan bahwa PHK tersebut akan “berisi banyak”, tetapi tidak memberikan angka pasti atau detail departemen mana yang akan paling terdampak.

    Sebuah dokumen pengadilan pada hari Jumat menyatakan bahwa pemerintah telah memecat lebih dari 4.000 pegawai federal, termasuk lebih dari 1.000 di masing-masing Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

    Sementara itu, Trump menegaskan kembali janjinya untuk menggunakan pemangkasan anggaran sebagai cara untuk menyulitkan Partai Demokrat. “Jumlah orang yang dipecat akan “banyak dan akan berorientasi pada Partai Demokrat karena kami rasa merekalah yang memulai hal ini,” imbuh Trump.

    Para pemimpin Partai Demokrat di Kongres telah menepis ancaman tersebut sebagai upaya intimidasi dan mengatakan pemecatan massal tidak akan diterima di pengadilan.

    “Russell Vought baru saja memecat ribuan orang Amerika hanya dengan sebuah tweet,” kata pemimpin partai di Senat, Chuck Schumer, dalam sebuah pernyataan yang mengecam Gedung Putih karena telah “memicu kekacauan yang disengaja.”

    “Terus terang saja, tidak ada yang memaksa Trump dan Vought untuk melakukan ini. Mereka tidak harus melakukannya; mereka ingin melakukannya,” lanjutnya geram.

    Serikat pekerja yang mewakili 800.000 pegawai pemerintah meminta hakim federal di San Francisco untuk mengeluarkan perintah darurat guna menghentikan pemecatan, menjelang sidang yang dijadwalkan pada 16 Oktober untuk membahas legalitasnya.

    Juru bicara Departemen Keuangan AS mengatakan kepada AFP bahwa departemen tersebut telah mulai mengirimkan pemberitahuan PHK sementara Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan mengatakan bahwa mereka telah mulai memecat pekerja yang tidak penting “sebagai konsekuensi langsung dari pemerintahan yang dipimpin Demokrat

    Halaman 2 dari 2

    (maa/maa)

  • Banyak Kampus Berhemat, Dosen-dosen Dihantui PHK!

    Banyak Kampus Berhemat, Dosen-dosen Dihantui PHK!

    Jakarta

    Badai PHK membayangi tenaga pengajar di Inggris. Serikat Pekerja Universitas dan Kolese (University and College Union/UCU) mencatat akan ada sekitar 12 ribu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan universitas di Inggris.

    Universitas di Inggris mulai melakukan penghematan biaya sejak tahun lalu, dan dinilai bisa membuat 3 ribu lapangan kerja hilang.

    Jo Grady, Sekretaris Jenderal UCU, menggambarkan pemotongan tersebut sebagai tindakan yang brutal. Dia juga mengatakan para staf pengajar saat ini kehilangan semangat, kelelahan, dan marah atas keputusan tersebut.

    “Mahasiswa pun kurang terlayani dengan baik dan juga merasakan dampaknya,” kata Grady.

    Empat dari 10 universitas di Inggris diyakini mengalami defisit keuangan. Raj Jethwa, kepala eksekutif Asosiasi Pemberi Kerja untuk Universitas dan Kolese (University Council for Educational Administration/UCEA) mengatakan keputusan sulit seperti PHK dan restrukturisasi harus dipertimbangkan dengan cermat oleh semua institusi.

    “Kami akan berupaya melakukannya dengan cara yang terbuka dan adil,” ujar Jethwa.

    Pemerintah Inggris mengatakan telah mengambil keputusan yang sulit tetapi perlu untuk dilakukan dalam mengatasi masalah ini. Mereka mulai mengkaji opsi menaikkan biaya kuliah guna meningkatkan pendapatan universitas, dan akan segera menetapkan rencana reformasi lebih lanjut dalam undang-undang baru.

    Dr. Zak Hughes, salah satu dosen kimia di University of Bradford menjadi salah satu pengajar yang berisiko terkena PHK. Stres dan kesal menurutnya dirasakan olehnya dan banyak pengajar lainnya karena isu PHK pengajar yang bergulir.

    “Banyak orang yang stres dan kesal yang berjuang untuk mengatasinya, baik di dalam universitas maupun secara lebih luas di dalam institusi,” beber Hughes.

    Dia telah bekerja di University of Bradford sejak 2018, kini dia akan menghadapi kemungkinan harus kembali ke rumah untuk tinggal bersama ibunya jika kehilangan pekerjaannya.

    “Saya tidak akan mampu membayar sewa, saya akan berusia empat puluhan dan tinggal di rumah lagi,” sebut Hughes.

    Bahkan jika pria berusia 44 tahun itu tetap bekerja di kampus dan tidak kena PHK, program studi kimia di kampus tersebut juga akan dihapuskan secara bertahap, dengan penutupan serupa terjadi di seluruh negeri. Menurutnya hal ini membatasi peluang baginya dan rekan-rekannya untuk mendapatkan pendapatan yang layak.

    “Orang-orang bisa, bahkan jika mereka kehilangan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan di institusi lain. Itu tidak terjadi sekarang untuk saya dan teman-teman lainnya,” sebut Hughes.

    (hal/fdl)