Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Ribuan Karyawan Perhotelan Dibayangi PHK Imbas Pemangkasan Anggaran Kegiatan dan Perjalanan Dinas – Halaman all

    Ribuan Karyawan Perhotelan Dibayangi PHK Imbas Pemangkasan Anggaran Kegiatan dan Perjalanan Dinas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan pemangkasan anggaran kegiatan hingga perjalanan dinas di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dinilai merugikan pekerja di sektor hotel dan restoran.

    Adapun keputusan pemangkasan anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga, mengatakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu akan berdampak negatif bagi sektor perhotelan.

    Sebab akan menurunkan okupansi hotel, termasuk di Sulsel yang pada akhirnya menjadi beban berat bagi perhotelan.

    Akibatnya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan banyak terjadi di industri perhotelan.

    Di Sulsel, jumlah pekerja hotel dan restoran di bawah naungan PHRI sebanyak 29.100 orang.

    Jika Inpres tersebut diberlakukan, kata Anggiat, maka bisa berdampak pada PHK sekitar 15 hingga 17 persen atau sebanyak 4 ribu lebih karyawan.

    “Mau tidak mau akan dilakukan penghematan dari sisi jumlah karyawan. Agak ekstrem disebut akan ada PHK,” jelas Anggiat Sinaga dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025 PHRI Sulsel di Hotel The Rinra Makassar, dikutip dari TribunTimur, Rabu (29/1/2025).

    Anggiat mengatakan, pemotongan anggaran tidak hanya sebatas angka, tetapi akan memberikan dampak jangka panjang.

    Pihaknya menyayangkan pemerintah mengeluarkan aturan tersebut tanpa memikirkan dampaknya di berbagai sektor, bukan hanya perhotelan.

    “Sangat panjang mata rantai ketika pemerintah melakukan pemangkasan anggaran. Bukankan anggaran itu bagian dari stimulus pemerintah,” kata Anggiat.

    “Akhirnya nanti, akan terjadi pemangkasan jumlah karyawan. Kalau terjadi pemangkasan karyawan, akan terjadi pengangguran. Kriminalitas bertumbuh, bukan ekonomi. Panjang sekali dampak ketika pemerintah melakukan pemangkasan,” tambahnya.

    Selain itu, Anggiat memprediksi bahwa pemotongan anggaran ini juga akan menimbulkan banyaknya kredit macet. 

    “Yang perlu dipikirkan akan ada banyak kredit macet, karena okupansi tidak sesuai pengembalian dengan pinjaman bank,” kata Anggiat.

    Anggiat berharap aturan yang baru dikeluarkan pemerintah bisa dievaluasi atau dibatalkan.

    Prabowo Minta Penghematan

    Dalam Inpres yang diteken pada Rabu (22/1), Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. 

    Pada diktum kedua Inpres tersebut, diterangkan jumlah efisiensi senilai Rp 306,6 triliun anggaran belanja negara, terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga tahun 2025 sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. 

    Pada diktum ketiga angka 1, Prabowo menginstruksikan menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja kementerian/lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indarwati. 

    “Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non-operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin,” tulis diktum ketiga poin 2. 

    Namun, identifikasi rencana efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. 

    Efisiensi diprioritaskan selain dari anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, serta rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025. 

    Lalu, anggaran yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum kecuali yang disetor ke kas negara, serta anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN. 

    “Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Mitra Komisi DPR untuk mendapat persetujuan,” tulis diktum ketiga angka 5. 

    Tak hanya itu, Prabowo meminta pemda menekan anggaran untuk sejumlah kegiatan, tak terkecuali perjalanan dinas. 

    Jumlah pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas ini mencapai 50 persen. Setidaknya dalam diktum keempat, ada 7 poin yang ditekankan untuk diefisiensikan. 

    Pertama, membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion. 

    Kedua, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.

    Ketiga, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. 

    Keempat, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. 

    Kelima, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

    Keenam, lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga. 

    Ketujuh, melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.

    Perlu Perhatian Khusus

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat efisiensi anggaran pemerintah terkait belanja seremonial, Alat Tulis Kantor (ATK), hingga sewa kendaraan merupakan langkah positif untuk tingkatkan ruang fiskal.

    “Misalnya soal belanja rapat dan seminar memang bisa digantikan dengan rapat online, jauh lebih murah dan efektif,” ujar Bhima saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/1/2025).

    Dia mengatakan, ATK bisa digantikan dengan tanda tangan dokumen secara digital dan ramah lingkungan juga tidak boros kertas. 

    Sebab, selama ini beban belanja birokrasi cukup disorot karena menyumbang pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tambahan utang pemerintah.

    Di sisi lain, ucap Bhima, efek negatif ke bisnis Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE) juga signifikan. Sebagian besar pelaku usaha MICE andalkan pendapatan dari acar pemerintah.

    “Bahkan paska pandemi kondisi pendapatan dari sektor MICE belum sepenuhnya pulih. Dikhawatirkan ada risiko PHK di sektor jasa akomodasi dan makan minum imbas efisiensi belanja pemerintah,” terang Bhima.

    Dampak ekonomi dari berkurangnya pendapatan sektor MICE mencakup potensi kehilangan lapangan kerja 104.000 orang. Sementara dari sisi PDB setidaknya potensi MICE terancam hingga Rp103,9 triliun.

    “Berharap dari wisman dan wisatawan saja kan tidak cukup ya, dengan gejolak geopolitik dan ekonomi global, maka belanja pemerintah memang diharapkan jadi motor pemulihan sektor MICE dan harapan itu pupus begitu ada efisiensi anggaran,” tutur Bhima.

    Bhima menyampaikan, perlu ada paket kebijakan khusus untuk kompensasi kehilangan potensi pendapatan sektor MICE misalnya berupa pemangkasan PPh 21 karyawan, diskon tarif listrik, hingga fasilitasi promosi event internasional.

    Sebelumnya, dalam upaya menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

     

  • Ekonomi Tidak Baik-baik Saja tapi Bisa Liburan, Rakyat RI Dilanda Fenomena Ini

    Ekonomi Tidak Baik-baik Saja tapi Bisa Liburan, Rakyat RI Dilanda Fenomena Ini

    Jakarta –

    Momen libur panjang di awal 2025 menjadi kesempatan untuk jalan-jalan, terutama ke tempat rekreasi atau hiburan. Di sisi lain, kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

    Daya beli turun, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, hingga kelas menengah turun kasta, adalah beberapa masalah yang mewarnai kondisi ekonomi Indonesia belakangan ini.

    Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, fenomena pergeseran belanja masyarakat kepada hal-hal berbau hiburan saat daya beli sedang tertekan disebut sebagai experience economy.

    “Fenomena pergeseran belanja masyarakat untuk hal yang bersifat hiburan di kala daya beli sedang tertekan disebut sebagai experience economy. Ini bentuk pelarian dari situasi ekonomi yang sedang sulit,” kata Bhima, saat dihubungi detikcom, Rabu (29/1/2025).

    Bhima menjelaskan, salah satu contohnya seperti momentum liburan digunakan untuk menghabiskan uang ke tempat rekreasi, nonton bioskop, nongkrong di cafe atau sekedar eksplorasi tempat wisata baru. Padahal gaji tidak naik signifikan, cicilan KPR masih banyak, namun belanja nya diarahkan ke belanja hiburan.

    Menurutnya, fenomena ini di kota besar diikuti oleh menjamurnya tempat hiburan malam, karaoke, beach club yang makin spesifik. Contohnya, ada hiburan malam khusus Gen Z dibawah 30 tahun, kemudian beach club juga bertebaran tidak hanya di Bali tapi juga di Yogyakarta.

    Kemudian arus dana investasi juga marak masuk ke experience economy. Ada juga kecenderungan konsumen perkotaan mencari cafe hidden gem hanya untuk membeli secangkir kopi. Tetapi menurutnya, pengalaman mencari cafe unik tersebut menjadi sensasi yang menarik.

    “Meski anomali, namun experience economy mendatangkan manfaat ke ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan potensi wisata daerah hingga konservasi alam,” imbuhnya.

    Namun demikian, Bhima menilai, booming experience economy harus di sikapi dengan bijak. Misalnya, tetap punya skala prioritas dalam belanja, 40% dari pendapatan harus dicukupkan dulu untuk kebutuhan pokok seperti makan minum, serta cicilan wajib.

    Setelah itu, 40% sisa pendapatan bisa ditabung hingga di investasikan. Baru 20% pendapatan untuk aktivitas experience economy. Ia menekankan, masyarakat harus bikak, mungkin jangan memaksa ke tempat hiburan dengan mengandalkan pinjaman.

    Liburan di Tengah Daya Beli Turun-PHK Massal

    Pakar Bisnis Profesor Rhenald Kasali juga menyoroti hal serupa. Dalam momen libur panjang Isra Mikraj dan Imlek pekan ini, tempat-tempat hiburan ramai pengunjung hingga mengakibatkan kondisi macet di sejumlah tempat.

    “Libur panjang, jalanan macet kembali, dan hari libur tahun ini diperkirakan lebih dari 100 hari dalam setahun, banyak libur ditambah sabtu minggu. Jadi, kenapa jalan tetap ramai? Padahal, banyak yang mengatakan daya beli turun, jumlah kelas penengah berkurang, pengangguran banyak, orang kena PHK apalagi, anak muda susah cari kerja,” kata Rhenald, lewat unggahan Instagram @rhenald.kasali.

    Rhenald mengatakan, kondisi seperti ini kerap disebut dengan istilah lisptick effect, kondisi perubahan gaya konsumsi yang terjadi pada kondisi ekonomi tertentu. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Chairman Emeritus The Estée Lauder Companies Inc Leonard Lauder saat tragedi 9/11 di Amerika Serikat (AS).

    Pada kala itu, daya beli masyarakat turun hingga sulitnya mencari pekerjaan, bahkan orang-orang juga kesulitan mengunjungi Amerika. Namun Lauder melihat keanehan, di mana penjualan lisptik justru meningkat pada kala itu.

    “Semua mencari kemewahan yang terjangkau. Masyarakat selalu mencari kemewahan bagi dirinya, untuk menghibur diri, untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi yang dicari adalah semakin yang terjangkau,” ujar Rhenald.

    “Misalnya, mau beli mobil, harganya dia hitung-hitung, wah nggak masuk. Tiba-tiba masuk di mobil dari China yang harganya masih terjangkau, dan China memanfaatkan itu, harganya lebih murah. Kemudian liburan, liburan juga adalah kemewahan yang terjangkau. Tempat-tempatnya dekat-dekat, masih sekitar Jakarta, Bandung, Jogja, Jawa Tengah,” sambungnya.

    (shc/hns)

  • Daya Beli Turun-PHK Massal tapi Banyak Orang Liburan, Fenomena Apa Ini?

    Daya Beli Turun-PHK Massal tapi Banyak Orang Liburan, Fenomena Apa Ini?

    Jakarta –

    Memasuki 2025, ekonomi Indonesia masih dihantui penurunan daya beli, PHK massal hingga turunnya kelas menengah. Namun di tengah kondisi tersebut, di libur panjang Isra Mikraj dan Imlek ini tempat hiburan masih ramai pengunjung.

    Kondisi ini disoroti oleh Pakar Bisnis Profesor Rhenald Kasali. Dalam momen libur panjang pekan ini, tempat-tempat hiburan ramai pengunjung hingga mengakibatkan kondisi macet di sejumlah tempat.

    “Libur panjang, jalanan macet kembali, dan hari libur tahun ini diperkirakan lebih dari 100 hari dalam setahun, banyak libur ditambah sabtu minggu. Jadi, kenapa jalan tetap ramai? Padahal, banyak yang mengatakan daya beli turun, jumlah kelas penengah berkurang, pengangguran banyak, orang kena PHK apalagi, anak muda susah cari kerja,” kata Rhenald, lewat unggahan Instagram @rhenald.kasali, dikutip Rabu (29/1/2025).

    Rhenald mengatakan, kondisi seperti ini kerap disebut dengan istilah lisptick effect, kondisi perubahan gaya konsumsi yang terjadi pada kondisi ekonomi tertentu. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Chairman Emeritus The Estée Lauder Companies Inc Leonard Lauder saat tragedi 9/11 di Amerika Serikat (AS).

    Pada kala itu, daya beli masyarakat turun hingga sulitnya mencari pekerjaan, bahkan orang-orang juga kesulitan mengunjungi Amerika. Namun Lauder melihat keanehan, di mana penjualan lisptik justru meningkat pada kala itu.

    “Semua mencari kemewahan yang terjangkau. Masyarakat selalu mencari kemewahan bagi dirinya, untuk menghibur diri, untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi yang dicari adalah semakin yang terjangkau,” ujar Rhenald.

    “Misalnya, mau beli mobil, harganya dia hitung-hitung, wah nggak masuk. Tiba-tiba masuk di mobil dari China yang harganya masih terjangkau, dan China memanfaatkan itu, harganya lebih murah. Kemudian liburan, liburan juga adalah kemewahan yang terjangkau. Tempat-tempatnya dekat-dekat, masih sekitar Jakarta, Bandung, Jogja, Jawa Tengah,” sambungnya.

    Dengan demikian, menurutnya terjadi fenoman masyarakat yang mencari kemewahan terjangkau. Begitu pula dengan lipstik yang merupakan make up, serta skincare yang menurut sebagian orang juga merupakan kemewahan terjangkau, terbukti laku keras saat era COVID-19.

    Experience Economy

    Sementara itu, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, fenomena pergeseran belanja masyarakat untuk hal yang bersifat hiburan dikala daya beli sedang tertekan disebut sebagai experience economy. Ini bentuk pelarian dari situasi ekonomi yang sedang sulit.

    “Misalnya momentum liburan digunakan untuk habiskan uang ke tempat rekreasi, nonton bioskop, nongkrong di cafe atau sekedar eksplorasi tempat wisata baru. Padahal gaji tidak naik signifikan, cicilan KPR masih banyak, namun belanjanya diarahkan ke belanja hiburan,” ujar Bhima, dihubungi detikcom.

    Menurutnya, fenomena ini di kota besar diikuti oleh menjamurnya tempat hiburan malam, karaoke, beach club yang makin spesifik. Contohnya, ada hiburan malam khusus Gen Z dibawah 30 tahun, kemudian beach club juga bertebaran tidak hanya di Bali tapi juga di Yogyakarta.

    Kemudian arus dana investasi juga marak masuk ke experience economy. Ada juga kecenderungan konsumen perkotaan mencari cafe hidden gem. Padahal cuma ingin beli secangkir kopi, tetapi menurutnya, pengalaman mencari cafe di tengah hutan jadi sensasi yang menarik.

    “Meski anomali, namun experience economy mendatangkan manfaat ke ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan potensi wisata daerah hingga konservasi alam,” imbuhnya.

    Namun demikian, Bhima menilai, booming experience economy harus di sikapi dengan bijak. Misalnya, tetap punya skala prioritas dalam belanja, 40% dari pendapatan harus dicukupkan dulu untuk kebutuhan pokok seperti makan minum, serta cicilan wajib.

    Setelah itu, 40% sisa pendapatan bisa ditabung hingga di investasikan. Baru 20% pendapatan untuk aktivitas experience economy. Ia menekankan, masyarakat harus bikak, mungkin jangan memaksa ke tempat hiburan dengan mengandalkan pinjaman.

    (shc/hns)

  • Bridgestone Tutup Pabrik di Tennessee dan PHK 700 Pekerja

    Bridgestone Tutup Pabrik di Tennessee dan PHK 700 Pekerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Produsen ban Bridgestone Americas mengumumkan akan menutup pabrik ban radial untuk truk dan bus di LaVergne, Tennessee, Amerika Serikat (AS). Penutupan ini membuat 700 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja.

    Dilansir dari NBC News, Selasa (28/1/2025), langkah ini diambil untuk mengoptimalkan bisnis perusahaan dan memperkuat daya saing di pasar.

    Dalam pernyataan resmi, Bridgestone juga mengungkapkan rencana pengurangan kapasitas dan tenaga kerja di pabrik ban pertaniannya di Des Moines, Iowa. Selain itu, akan ada pengurangan tambahan pada bagian korporat, penjualan, serta operasi di Amerika Serikat. Di Amerika Latin, perusahaan berencana melakukan pengurangan tenaga kerja dan kapasitas produksi di Argentina serta Brasil.

    Juru bicara perusahaan Emily Weaver menjelaskan, keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tantangan ekonomi global yang terus berkembang.

    “Pengurangan tenaga kerja berdampak pada perusahaan, penjualan, dan operasi kami di Amerika. Dari hampir 44.000 rekan kerja kami di Amerika Utara dan Amerika Latin, hanya sekitar 4% yang terdampak sebagai bagian dari pengurangan tenaga kerja sukarela dan tidak sukarela,” ungkap Weaver.

    Pabrik LaVergne, yang merupakan fasilitas produksi ban pertama Bridgestone di Amerika Utara, telah lama menjadi bagian dari sejarah perusahaan. Produksi ban untuk mobil dan truk ringan di pabrik tersebut telah dihentikan sejak 2009, yang pada saat itu juga mengakibatkan pemberhentian sekitar separuh pekerjanya.

    Meski demikian, serikat pekerja United Steelworkers LaVergne tetap memiliki hak perekrutan istimewa di pabrik Bridgestone lainnya, termasuk di Des Moines (Iowa), Akron (Ohio), dan Russellville (Arkansas).

    Langkah penutupan pabrik dan PHK ini diharapkan dapat membantu Bridgestone menghadapi tantangan industri secara lebih efisien dan berkelanjutan.

  • Efisiensi Anggaran Dinilai Positif, Ekonom Minta Pemerintah Berikan Perhatian Khusus Sektor MICE – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Dinilai Positif, Ekonom Minta Pemerintah Berikan Perhatian Khusus Sektor MICE – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat efisiensi anggaran pemerintah terkait belanja seremonial, Alat Tulis Kantor (ATK), hingga sewa kendaraan merupakan langkah positif untuk tingkatkan ruang fiskal.

    “Misalnya soal belanja rapat dan seminar memang bisa digantikan dengan rapat online, jauh lebih murah dan efektif,” ujar Bhima saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/1/2025).

    Dia mengatakan, ATK bisa digantikan dengan tanda tangan dokumen secara digital dan ramah lingkungan juga tidak boros kertas. Sebab, selama ini beban belanja birokrasi cukup disorot karena menyumbang pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tambahan utang pemerintah.

    Di sisi lain, ucap Bhima, efek negatif ke bisnis Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE) juga signifikan. Sebagian besar pelaku usaha MICE andalkan pendapatan dari acar pemerintah.

    “Bahkan paska pandemi kondisi pendapatan dari sektor MICE belum sepenuhnya pulih. Dikhawatirkan ada risiko PHK di sektor jasa akomodasi dan makan minum imbas efisiensi belanja pemerintah,” terang Bhima.

    Dampak ekonomi dari berkurangnya pendapatan sektor MICE mencakup potensi kehilangan lapangan kerja 104.000 orang. Sementara dari sisi PDB setidaknya potensi MICE terancam hingga Rp103,9 triliun.

    “Berharap dari wisman dan wisatawan saja kan tidak cukup ya, dengan gejolak geopolitik dan ekonomi global, maka belanja pemerintah memang diharapkan jadi motor pemulihan sektor MICE dan harapan itu pupus begitu ada efisiensi anggaran,” tutur Bhima.

    Bhima menyampaikan, perlu ada paket kebijakan khusus untuk kompensasi kehilangan potensi pendapatan sektor MICE misalnya berupa pemangkasan PPh 21 karyawan, diskon tarif listrik, hingga fasilitasi promosi event internasional.Sebelumnya, dalam upaya menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Dalam hal ini, Sri Mulyani menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L.

    Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non operasional di seluruh K/L. Kendati begitu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

    Merujuk pada lampiran surat Menkeu tersebut, ada beberapa item identidikasi rencana efisiendi, di antaranya sebagao berikut:

    1. Alat Tulis Kantor (ATK), dengan efisiensi 90,0 persen.

    2. Kegiatan Seremonial, dengan efisiensi 56,9 persen.

    3. Rapat, Seminar dan sejenisnya, dengan efisiensi 45,0 persen.

    4. Kajian dan Analisis, dengan efisiensi 51,5 persen.

    5. Diklat dan Bimtek, dengan efisiensi 29,0 persen

    6. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi, dengan efisiensi 40,0 persen.

    7. Percetakan dan Souvenir, dengan efisiensi 75,9 persen.

    8. Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan, dengan efisiensi 73,3 persen.

    9. Lisensi Aplikasi, dengan efisiensi 21,6 persen.

    10. Jasa Konsultan, dengan efisiensi 45,7 persen.

    11. Bantuan Pemerintah, dengan efisiensi 16,7 persen.

    12. Pemeliharaan dan Perawatan, dengan efisiensi 10,2 persen.

    13. Perjalanan Dinas, dengan efisiensi 53,9 persen.

    14. Peralatan dan Mesin, dengan efisiensi 28,0 persen.

    15. Infrastruktur, dengan efisiensi 34,3 persen.

    16. Belanja lainnya, dengan efisiensi 59,1 persen.

  • Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72 yang Akan Dibuka Awal Tahun 2025

    Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72 yang Akan Dibuka Awal Tahun 2025

    JABAR EKSPRES – Simak cara daftar program Kartu Prakerja gelombang 72 yang kabarnya akan dibuka awal tahun 2025.

    Program Kartu Prakerja kembali menjadi sorotan dengan kabar dibukanya gelombang 72 pada awal tahun 2025.

    Program ini menawarkan pelatihan kerja dan insentif bagi masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat.

    Berikut adalah panduan lengkap cara mendaftar Kartu Prakerja gelombang 72 dan tips agar peluang diterima lebih besar.

    Kartu Prakerja adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja masyarakat. Peserta yang lolos akan mendapatkan:

    – Saldo pelatihan untuk mengikuti berbagai kursus online senilai Rp3,5 juta.

    – Insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000.

    – Insentif survei sebesar Rp10000.

    BACA JUGA: Punya Minyak Goreng Bekas? Begini Cara Tukar Minyak Jelantah ke Saldo e-Wallet

    BACA JUGA: 38 Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2025 Gong Xi Fa Cai yang Penuh Makna

    Program ini dirancang untuk membantu masyarakat meningkatkan keterampilan kerja sekaligus memberikan dukungan finansial.

    Jadwal Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 72

    Pemerintah dikabarkan akan membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 72 pada awal Januari 2025.

    Informasi resmi terkait jadwal pembukaan akan diumumkan melalui situs dan media sosial resmi Program Kartu Prakerja.

    Syarat Mendaftar Kartu Prakerja

    Sebelum mendaftar, pastikan Anda memenuhi persyaratan berikut:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 18 tahun ke atas.

    2. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.

    3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

    4. Bukan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah.

    5. Maksimal dua anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) boleh menjadi penerima Kartu Prakerja.

    BACA JUGA: Ambil Reward Saldo DANA Gratis Rp350.000 Hanya dengan Menuntaskan Misi Ini

    Cara Mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 72

    Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendaftar Kartu Prakerja di tahun 2025:

    1. Buat Akun di Situs Resmi

    – Kunjungi situs resmi Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id.

    – Klik tombol “Daftar” dan masukkan email atau nomor ponsel yang aktif.

    – Buat kata sandi dan verifikasi akun melalui email atau SMS.

    2. Lengkapi Data Diri

    – Login ke akun Anda dan isi formulir pendaftaran dengan data yang lengkap dan benar, seperti:

  • Sektor Perhotelan Was-was Terdampak dari Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintah – Halaman all

    Sektor Perhotelan Was-was Terdampak dari Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) was-was akan terdampak dari kebijakan pemangkasan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar minimal 50 persen.

    Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran, menyampaikan kebijakan tersebut berpotensi melumpuhkan aktivitas perhotelan dan restoran di luar pulau Jawa dan daerah kecil.

    Bahkan, menurutnya beberapa hotel di daerah mendapatkan kontribusi pendapatan dari kunjungan dan aktivitas Pemerintah Daerah dan Pusat sebesar 50 persen hingga 70 persen. Pangsa pasar di Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dapat mencapai 70 persen.

    “Porsinya bisa 40-50 persen. Ada daerah-daerah tertentu yang mungkin kontribusinya malah lebih besar, bisa sampai 60 bahkan ada 70 persen,” ujar Yusran saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/1/2025).

    Menurutnya, dengan pemerintah melakukan penghematan atau pemotongan anggaran untuk memotong biaya perjalanan dinas, akan berdampak tidak hanya ke sektor perhotelan saja, tapi juga ke sektor transportasi.

    “Hotel bukan satu-satunya yang terdampak, karena banyak ekosistem usaha di dalamnya. Contoh kebutuhan kamar, kebutuhan kamar mandinya, belum makan minumannya. Itu kan mereka menyerap dari berbagai lini usaha. Sektor transportasinya juga akan berdampak,” tutur Yusran.

    Yusran mencontohkan, tahun 2015, Presiden Joko Widodo juga sempat menekan anggaran perjalanan dinas. Selama tiga bulan, sektor hotel dan restoran mengalami penurunan pemasukan karena sepi tamu. Akhirnya, pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut karena dianggap tidak tepat.

     “2015 pernah, dan itu hanya bertahan 3 bulan karena ternyata dampak ekonomi juga cukup besar akhirnya. Nah sekarang tahun ini dilakukan oleh Presiden. Mungkin pemerintah nanti akan melihat bagaimana dampak ekonomi kedepan dari keputusan yang sudah dikeluarkan tersebut,” terang Yusran.

    Yusran berujar, dampak dari pemangkasan anggaran dinas sudah terlihat dari kuartal empat 2024. Sebab, seharusnya akhir tahun tingkat okupansi hotel meningkat lantaran libur akhir tahun. Tapi, malah menurun di kisaran 1 persen.

    “Oktober ke November itu okupansi rata-ratanya meningkat, malah turun 1 persen kan. Padahal biasanya di kuartal keempat itu sampai bulan Desember itu kan terus berjadi peningkatan,” tambah Yusran.

    PHRI mengkhawatirkan, jika berdampak terlalu dalam akan terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri pariwisata. Gambaran bagaimana dampak kebijakan pemotongan anggaran dinas, akan terasa di Maret-April 2025.

    “Sudah pasti, karena setiap usaha itu tentu akan melihat kemampuannya untuk membayar karyawannya dan keberlangsungan bisnisnya itu sendiri. Tapi itu kan baru hotel, belum yang lain-lain. Nah ini yang kita beri gambaran ke pemerintah itu kan sebenarnya multiplier effect,” sambungnya.

    Sebelumnya, dalam upaya menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Dalam hal ini, Sri Mulyani menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L.

    Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non operasional di seluruh K/L. Kendati begitu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

    Merujuk pada lampiran surat Menkeu tersebut, ada beberapa item identidikasi rencana efisiendi, di antaranya sebagao berikut:

    1. Alat Tulis Kantor (ATK), dengan efisiensi 90,0 persen.

    2. Kegiatan Seremonial, dengan efisiensi 56,9 persen.

    3. Rapat, Seminar dan sejenisnya, dengan efisiensi 45,0 persen.

    4. Kajian dan Analisis, dengan efisiensi 51,5 persen.

    5. Diklat dan Bimtek, dengan efisiensi 29,0 persen

    6. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi, dengan efisiensi 40,0 persen.

    7. Percetakan dan Souvenir, dengan efisiensi 75,9 persen.

    8. Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan, dengan efisiensi 73,3 persen.

    9. Lisensi Aplikasi, dengan efisiensi 21,6 persen.

    10. Jasa Konsultan, dengan efisiensi 45,7 persen.

    11. Bantuan Pemerintah, dengan efisiensi 16,7 persen.

    12. Pemeliharaan dan Perawatan, dengan efisiensi 10,2 persen.

    13. Perjalanan Dinas, dengan efisiensi 53,9 persen.

    14. Peralatan dan Mesin, dengan efisiensi 28,0 persen.

    15. Infrastruktur, dengan efisiensi 34,3 persen.

    16. Belanja lainnya, dengan efisiensi 59,1 persen.

  • Adidas Tiba-Tiba Umumkan Bakal PHK 500 Karyawan, Mengapa?

    Adidas Tiba-Tiba Umumkan Bakal PHK 500 Karyawan, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Produsen pakaian olahraga terbesar kedua di dunia, Adidas, berencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para pekerjanya di kantor pusat Herzogenaurach, Jerman.

    Reuters dalam laporannya seperti dikutip Selasa (28/1/2025) menyebut, CEO Bjoern Gulden berencana memangkas hingga 500 pekerjanya. Informasi tersebut diperoleh dari seorang sumber yang ikut serta dalam pertemuan di mana angka tersebut diumumkan.

    Adidas tercatat mempekerjakan sekitar 5.800 orang di kota Bavaria. Rencana PHK terhadap karyawan Adidas pertama kali diberitakan oleh majalah Manager Jerman. 

    Kendati begitu, seorang juru bicara Adidas enggan untuk mengonfirmasi jumlah tersebut. Dia mengatakan, struktur perusahaan itu terlalu rumit dalam dunia yang terus berubah.

    Sementara itu, CNBC melaporkan bahwa Adidas akan memutuskan jumlah akhir karyawan yang akan kena PHK usai perusahaan melakukan sejumlah proses lebih lanjut. 

    Karyawan Adidas sendiri mengetahui pemangkasan tersebut pada Rabu pekan lalu, hanya satu hari usai perusahaan mengumumkan laba awal untuk kuartal liburannya dan pertumbuhan penjualan sebesar 19%. 

    Perusahaan tersebut mengharapkan penjualan tumbuh menjadi 5,97 miliar euro, lebih tinggi dari 5,68 miliar euro yang diperkirakan analis sebelum pengumuman, menurut LSEG.

    Alasan Adidas PHK

    Dalam sebuah pernyataan kepada CNBC, seorang juru bicara mengatakan model operasi Adidas saat ini telah menjadi “terlalu rumit” dan pemangkasan tersebut dirancang untuk menyederhanakan operasi.

    “Untuk menyiapkan adidas meraih kesuksesan jangka panjang, kami kini mulai mencermati bagaimana kami menyelaraskan model operasi kami dengan realitas cara kerja kami,” kata juru bicara tersebut.

    Dalam hal ini, juru bicara itu menyebut bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Dewan Pekerja untuk memastikan bahwa setiap perubahan ditangani dengan rasa hormat dan perhatian penuh dari semua karyawan.

    Juru bicara Adidas juga menegaskan, PHK tersebut bukan bagian dari program pemangkasan biaya, tetapi lebih merupakan upaya untuk menyesuaikan bisnisnya dengan perubahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir.

    Adapun, Adidas telah merestrukturisasi bisnisnya dan menutup 2024 dengan catatan tinggi, yakni penjualan dan laba yang lebih tinggi dari perkiraan analis dan perusahaan. 

    Perusahaan ini mengandalkan gaya klasik Samba dan Gazelle untuk mendongkrak penjualan dan juga diuntungkan oleh perlambatan penjualan Nike, pesaing terbesarnya.

  • Kisah Budi, Berawal dari Pegawai BUMN, Berakhir Jadi Tukang Sapu Jalanan…

    Kisah Budi, Berawal dari Pegawai BUMN, Berakhir Jadi Tukang Sapu Jalanan…

    Kisah Budi, Berawal dari Pegawai BUMN, Berakhir Jadi Tukang Sapu Jalanan…
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Pagi itu,
    Budi Santoso
    (51) menjalani pekerjaannya membersihkan area Taman Mayangkara, Surabaya, Jawa Timur.
    Jika sekitar 28 tahun yang lalu memakai baju berjas dengan identitas pegawai badan usaha milik negara (BUMN), kini dia memakai baju oranye dengan memegang sapu membersihkan pinggiran jalan Kota Surabaya.
    Sembari duduk di bawah pohon keres, Budi menceritakan bagaimana kehidupannya bisa berakhir menjadi
    tukang sapu jalanan
    .
    Budi mengatakan, saat lulus dari Sekolah Teknik Menengah (STM) pada tahun 1993, dia langsung diterima di sebuah perusahaan besar. Kemudian, pada 1997, Budi resmi diangkat sebagai
    pegawai BUMN
    .
    Saat itu, dia masih sangat muda dan dipenuhi oleh ambisi serta keegoisan. Sering kali, Budi memberontak dan tidak mau mengikuti aturan-aturan yang ada.
    “Karena kalau BUMN kan banyak aturan yang mengikat, misal jam 07.00 harus masuk, jam sekian makan siang, jam sekian pulang, tanggal sekian libur. Nah, di situ saya berontak,” ucap Budi kepada Kompas.com, Sabtu (25/1/2025).
    Setelah sekitar empat tahun Budi bertahan dengan pangkat II a, akhirnya dia terkena non-job dan ditempatkan di pendidikan perusahaan selama satu tahun.
    “Di situ pokoknya datang jam 07.00 WIB, terus duduk di sini nanti datang seperti guru pembimbing, guru kerohanian, guru kesehatan, kami dengarkan. Selama satu tahun saya seperti itu, jenuh banget. Ada sekitar 12 orang,” katanya.
    Setelah diaktifkan kembali, Budi menuturkan dia tidak kapok, bahkan masih sering kali membolos kerja.
    Karena itu, dia dipindahkan ke Pulau Karangjamuang, daerah lepas pantai Samudera Pasifik, untuk menjaga mercusuar.
    “Selama enam bulan saya di sana. Sistemnya seminggu kerja, seminggu libur,” kata Budi.
    Kemudian, dia dipindahkan lagi untuk bertugas mengikuti kapal-kapal kargo baru yang sedang menuju ke pelabuhan Timika.
    Selepas tiga tahun bekerja, dia merasa sudah tidak betah. Lalu, dia memutuskan untuk mengundurkan diri pada 2004.
    Kemudian, Budi beralih profesi menjadi buruh pembuatan suku cadang alat-alat pabrik selama sekitar 16 tahun.
    Sayangnya, pada 2020, Covid-19 melanda Indonesia. Penjualan pabrik, tempat dia bekerja, menurun drastis hingga akhirnya bangkrut.
    Banyak pegawai terkena PHK, termasuk Budi. Namun, nasib orang memang tidak ada yang tahu.
    Setelah sempat menganggur selama satu tahun, akhirnya Budi mendapat setitik harapan.
    Dia menceritakan, saat itu para anggota dewan dari suatu partai sedang melakukan reses ke masing-masing daerah pemilihan (dapil) untuk mendengar aspirasi dan keluhan dari masyarakat.
    “Pada saat itu, ya saya sampaikan kalau saya belum dapat kerja lagi setelah di PHK,” ucapnya.
    Meskipun tidak berharap banyak, sekitar tahun 2021, dia mendapatkan panggilan pekerjaan dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai tukang sapu jalanan.
    Demi mencukupi kebutuhan keluarganya, Budi menerima tawaran tersebut.
    “Ya mau bagaimana lagi? Namanya juga harus mencukupi kebutuhan keluarga,” tuturnya.
    Berdasarkan pengalamannya, Budi mengakui dia memang melakukan kesalahan saat muda.
    Dia berpesan bahwa segala perbuatan yang akan kita lakukan sebaiknya harus dipikir matang-matang terlebih dahulu.
    “Saya pun juga berpesan seperti itu kepada anak saya. Akhirnya sekarang dia SMK, magang, kuliah, sampai kerjanya di bidang yang sama, enggak pindah-pindah,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bridgestone Tutup Pabrik dan PHK Karyawan

    Bridgestone Tutup Pabrik dan PHK Karyawan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Krisis keuangan perusahaan yang menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terjadi di sejumlah industri. Produsen ban asal Jepang, Bridgestone Corp., berencana untuk menutup pabriknya di Lanklaar, Belgia sekitar semester pertama 2025 mendatang akibat masalah profitabilitas.

    Melansir dari media Jepang Nippon, penutupan pabrik di negara tersebut adalah bagian dari upaya Bridgestone untuk merestrukturisasi operasinya di Eropa yang tengah menghadapi masalah profitabilitas.

    Perusahaan mengaku bahwa pihaknya telah menginformasikan rencana penutupan pabrik yang dijalankan oleh anak perusahaan Bridgestone, Bandag Europe NV tersebut kepada 111 karyawan.

    “Bridgestone berencana untuk memberi mereka dukungan yang diperlukan setelah keputusan resmi untuk menutup pabrik tersebut dibuat,” tulis laporan Nippon, dikutip Senin (27/1/2025).

    Sementara itu, media Belgia VRT NWS melaporkan bahwa perusahaan bidang produksi ban bus dan truk ini mengambil langkah penutupan pabrik akibat biaya produksi yang tinggi dan penjualan menurun.

    Manajemen perusahaan mengklaim bahwa saat ini permintaan suku cadang ban bus dan truk kepada pihaknya menurun lebih dari sepertiganya di Eropa, terutama akibat banyaknya impor produk yang lebih murah dari Asia Timur.

    “Hal ini mengakibatkan kelebihan kapasitas produksi secara signifikan dan meningkatnya biaya produksi yang tidak kompetitif, yang semakin meningkat karena tingginya harga energi dan inflasi,” tulis Badag dalam keterangannya.

    “Perusahaan sekarang memulai prosedur informasi dan konsultasi dengan maksud untuk menutup pabriknya di Lanklare sekitar paruh pertama tahun 2025.” kata perusahaan.

    (ayh/ayh)