Kasus: PHK

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi tercatat terus melambat dalam dua tahun terakhir. Para ekonom meyakini ketidakberpihakan pemerintah terhadap kelas menengah menjadi penyebab utamanya.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 tercatat sebesar 5,31%, sedangkan pada 2023 sebesar 5,05%. Lalu, pada tahun lalu, meski masih berada pada level 5%, tetapi melambat ke 5,03%.

Selama ini, konsumsi rumah tangga kerap menjadi komponen terbesar pembentuk produk domestik bruto (PDB). Misalnya pada 2024, distribusi konsumsi rumah tangga mencapai 54,04% terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara historis, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak pernah lebih dari 5% sejak 2020. Selama itu juga, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kerap di bawah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto meyakini belakangan beban hidup masyarakat kelas menengah semakin besar.

Perbesar

Sumber: BPS

Masalahnya, kelas menengah merupakan kelompok masyarakat yang paling berkontribusi atas pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Misalnya selama 2024, Eko melihat banyak barang/jasa kebutuhan kelas menengah yang terus naik harganya seperti transportasi untuk liburan hingga pulsa/paket data.

Dia melihat pemerintah selama ini seakan hanya fokus mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada kelas bawah seperti lewat bantuan sosial (bansos). Sementara itu, kelas menengah malah terbebani dengan berbagai pungutan pajak dan sejenisnya.

Oleh sebab itu, Eko tidak heran apabila konsumsi rumah tangga tidak bisa tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Itu tanda-tanda perlambatan daya beli. Jelas sekali karena dulu-dulunya itu kita pertumbuhan konsumsinya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi atau setidaknya setara,” kata Eko kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan sejak pandemi Covid-19, daya beli kelas menengah belum pulih. Padahal, menurutnya, kelas menengah berkontribusi lebih dari 60% dari total konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, dia mencatat daya beli kelas bawah sudah setara seperti masa pra-pandemi dan daya beli kelas atas sudah pulih sejak lama.

“Karena ternyata setelah pandemi intervensi kebijakan yang kaitannya memengaruhi income [upah] dan juga biaya hidup ini tidak cukup, bahkan bertambah bebannya misalkan pungutan-pungutan perpajakan dan lain-lain,” ujar Faisal kepada Bisnis, Rabu (5/2/2025).

Akibatnya, terjadi tren perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31% pada 2022, kemudian melemah ke 5,05% pada 2023, dan terakhir kembali melemah menjadi 5,03% pada 2024.

Waswas Target Pertumbuhan

Pernyataan kini, dengan pelemahan daya beli kelas menengah, mungkinkah target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2025 bisa tercapai? Apalagi, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun.

Eko melihat target tersebut masih realistis tercapai, tetapi pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kelas menengah.

Mantan analisis Badan Supervisi Bank Indonesia ini pun mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan penghematan belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Kendati demikian, Eko menekankan agar hasil penghematan anggaran tersebut harus dialokasikan untuk pembiayaan sektor produktif. Dia mencontohkan, pemerintah harus mendorong produktivitas industri. “Sektor yang menaungi kelas menengah kan rata-rata ya industri,” ujar Eko.

Selain itu, dia menegaskan pentingnya agar UMKM sebagai penyerap tenaga kerja terbanyak naik level. Menurutnya, UMKM didominasi oleh usaha mikro sehingga usaha menengahnya harus diperbanyak.

Oleh sebab itu, Eko mendorong agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bisa mendorong agar UMKM menerima bunga yang lebih terjangkau.

Lebih lanjut, dia meyakini perlunya pemerintah mengoptimalkan kerja sama internasional yang sudah dibangun sehingga bisa menarik investasi yang lebih besar dan menjangkau pasar ekspor yang lebih luas bagi Indonesia. “Kalau itu bisa dilakukan sih, saya rasa 5,2% itu bisa tercapai bahkan lebih,” titip Eko.

Sementara itu, Faisal meyakini nasib kelas menengah harus menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan. Dia menyarankan tiga langkah yang perlu diikuti pemerintah untuk memulihkan daya beli masyarakat.

Pertama, pemerintah tidak boleh menambah beban kelas menengah dari sisi biaya hidup. Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah tidak menambah beban pajak, cukai, hingga retribusi kelas menengah.

Kedua, pemerintah memberikan insentif dari sisi biaya. Dia mengapresiasi insentif potongan tarif listrik 50% yang diberikan pemerintah.

Hanya saja, dia menyayangkan insentif tersebut hanya berlaku selama dua bulan. Padahal, menurutnya, pemulihan daya beli masyarakat perlu berbulan-bulan.

“Jadi, tidak bisa intervensi hanya dua bulan atau enam bulan. Memang perlu lebih banyak dan lebih panjang,” katanya.

Ketiga, perlunya kebijakan yang mendorong peningkatan upah masyarakat kelas menengah. Faisal mencontohkan, perlunya insentif lebih banyak untuk mendukung usaha mikro dan kecil, memberikan akses pasar melalui kebijakan perdagangan.

“Kemudian yang kaitannya untuk supaya menghindari misalkan terjadinya PHK, deal-deal-an dengan perusahaan di sektor yang rentan,” tutupnya.