Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Inflasi China Januari 2025 Mendaki, Terdorong Belanja Masyarakat selama Imlek

    Inflasi China Januari 2025 Mendaki, Terdorong Belanja Masyarakat selama Imlek

    Bisnis.com, JAKARTA – Inflasi China mengalami akselerasi untuk pertama kali sejak Agustus 2024, terdongkrak belanja rumah tangga yang menanjak pada perayaan tahun baru Imlek.

    Dilansir Bloomberg pada Minggu (9/2/2025), Biro Statistik melaporkan indeks harga konsumen meningkat 0,5% pada Januari 2025 dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2024 yang sebesar 0,1%.

    Ekonom yang disurvei oleh Bloomberg sebelumnya memperkirakan angka median kenaikan sebesar 0,4%.

    Lonjakan belanja sementara selama libur delapan hari sempat menutupi besarnya tantangan deflasi yang dihadapi ekonomi terbesar kedua di dunia ini. Harga jasa meningkat 0,9%, yang mencakup lebih dari 50% dari total kenaikan CPI, menurut biro statistik.

    Deflasi pabrik di China berlanjut hingga bulan ke-28 dengan penurunan 2,3%, tidak berubah dengan kontraksi indeks pada bulan Desember.

    Analis di Nomura Holdings Inc., termasuk Sonal Varma dan Si Ying Toh, memperkirakan bahwa CPI Cina dapat terdistorsi sekitar 0,4 poin persentase bulan lalu karena beberapa harga naik ketika konsumen meningkatkan pembelian menjelang hari raya yang berlangsung dari 28 Januari hingga 4 Februari tahun ini.

    Penguatan sisi konsumsi semakin menjadi fokus China setelah negara itu memulai perang dagang dengan AS. Peningkatan permintaan domestik sangat dibutuhkan untuk membantu mengimbangi dampak tarif yang lebih tinggi pada ekspor yang diberlakukan bulan ini oleh pemerintahan Trump.

    Pejabat tinggi yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping telah beralih ke rencana untuk lebih banyak pengeluaran pemerintah dan pemotongan suku bunga.

    Dengan sektor rumah tangga yang tertekan akibat kemerosotan properti selama bertahun-tahun, Pemerintah China mengangkat peningkatan konsumsi menjadi prioritas utama untuk upaya ekonomi tahun ini, yang baru kedua kalinya terjadi dalam setidaknya satu dekade.

    Tekanan deflasi yang terus berlanjut di China sangat kontras dengan negaraekonomi besar lainnya. Kekhawatiran Beijing adalah bahwa siklus penurunan harga yang mengakar akan menahan pengeluaran rumah tangga lebih lama dan merusak pendapatan perusahaan sedemikian rupa sehingga menghambat investasi dan menyebabkan pemotongan gaji dan PHK lebih lanjut.

  • Meta Bakal PHK Pegawai Pekan Depan!

    Meta Bakal PHK Pegawai Pekan Depan!

    Jakarta –

    Meta berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di seluruh perusahaannya pekan depan. Meski begitu, induk perusahaan Facebook ini dikabarkan akan mempercepat perekrutan machine learning engineers.

    Mengutip laporan Reuters, pemberitahuan akan dikirimkan kepada pegawai yang terimbas PHK akan dilakukan pada Senin mendatang, pukul 5 pagi waktu setempat khusus pekerja di Amerika Serikat (AS). Menurut salah satu unggahan yang ditulis oleh Kepala Sumber Daya Manusia Meta, Janelle Gale, karyawan di Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda tak akan terdampak PHK.

    Kemudian pekerja yang berada di sejumlah wilayah Eropa, Asia dan Afrika akan mendapatkan pemberitahuan PHK pada 11 Februari dan 18 Februari.

    Pengumuman tersebut dikonfirmasi bulan lalu, bahwa PHK akan dilakukan pada sekitar 5% dari karyawan dengan kinerja terendah. Sementara mengacu pada memo hari Jumat, di mana Gale juga menyebut pemangkasan tersebut didasari pada kinerja para pegawai.

    Berbeda dengan PHK di seluruh perusahaan sebelumnya, Meta berencana untuk tetap membuka kantornya pada hari Senin dan tidak akan mengeluarkan pembaruan apa pun yang memberikan rincian lebih lanjut tentang keputusan tersebut.

    Memo terpisah, yang diunggah oleh VP Teknik Monetisasi Meta, Peng Fan juga meminta staf untuk membantu mempercepat proses perekrutan bagi teknisi mesin dan peran teknik penting bagi bisnis lainnya.

    Proses itu akan berlangsung antara 11 Februari dan 13 Maret, kata Fan dalam unggahan itu. “Terima kasih atas dukungan berkelanjutan Anda dalam membantu kami mencapai sasaran perekrutan yang dipercepat, dan lebih selaras dengan prioritas perusahaan kami untuk tahun 2025,” kata Peng Fan dikutip dari Reuters, Minggu (9/2/2025).

    (kil/kil)

  • GP Ansor serukan perlawanan disinformasi dalam rangka HPN 2025

    GP Ansor serukan perlawanan disinformasi dalam rangka HPN 2025

    Fenomena ini tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap informasi, tetapi juga berpotensi merusak kohesi sosial dan stabilitas nasional

    Jakarta (ANTARA) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor berkomitmen mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab dan menyerukan perlawanan terhadap disinformasi yang semakin mengancam ruang publik, demokrasi, serta harmoni sosial di Indonesia, dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2025.

    “Dalam era disrupsi digital, kebenaran sering kali terdistorsi oleh kepentingan tertentu. Kita tidak bisa membiarkan hoaks dan disinformasi merusak sendi-sendi kebangsaan. Media mainstream harus menjadi pilar utama dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin di Jakarta, Minggu.

    Di era digital saat ini, menurut dia, banjir informasi di media sosial dan berbagai platform digital telah melahirkan tantangan besar bagi masyarakat dalam memilah kebenaran. Hoaks, fitnah, dan berita yang terdistorsi sering kali menyebar lebih cepat dibandingkan dengan fakta yang disampaikan oleh media yang memiliki standar jurnalistik yang kuat.

    “Fenomena ini tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap informasi, tetapi juga berpotensi merusak kohesi sosial dan stabilitas nasional,” kata dia.

    Selain itu, dia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi media arus utama, di mana gelombang digitalisasi yang tidak terkendali menyebabkan banyak perusahaan media harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para jurnalis dan pekerja medianya.

    Hal tersebut, menurut dia, terjadi karena serbuan platform digital dan media sosial yang mendominasi distribusi serta monetisasi berita, sementara media arus utama yang mengedepankan prinsip jurnalistik mengalami kesulitan dalam menjaga keberlanjutan bisnisnya.

    Dia juga menegaskan bahwa media arus utama harus menjadi benteng utama dalam menghadapi tsunami informasi yang tidak terkendali dan menyerukan langkah konkret untuk mendukung ekosistem pers yang sehat dan berkelanjutan.

    Oleh karena itu, dia mendorong agar terjadi penguatan terhadap media arus utama dan mengajak masyarakat untuk kembali menjadikan media berbasis jurnalistik sebagai sumber utama informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Dia juga menyerukan kepada para pengiklan, pemerintah, dan dunia usaha untuk lebih mengutamakan iklan di media arus utama dibandingkan dengan platform digital asing yang sering kali menjadi saluran utama penyebaran hoaks dan disinformasi.

    Selain itu, menurut dia, literasi digital di kalangan masyarakat perlu diperkuat, terutama generasi muda, agar lebih kritis dalam memilah informasi. Dia pun menuntut platform digital dan media sosial untuk lebih bertanggung jawab dalam menangkal hoaks dengan memperketat regulasi serta algoritma yang mencegah penyebaran konten menyesatkan.

    Menurut dia, sinergi antara media, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan dalam mengedukasi publik serta membangun sistem deteksi dini terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan. Transparansi dalam penanganan hoaks juga diperlukan guna memastikan bahwa setiap upaya melawan disinformasi tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan pers.

    Dia pun menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi dan kebhinnekaan di Indonesia. GP Ansor, kata dia, berkomitmen untuk terus memperjuangkan literasi digital, memperkuat peran media, serta mendorong regulasi yang lebih tegas terhadap platform digital agar tidak menjadi alat penyebaran berita palsu.

    “Kita tidak bisa membiarkan media yang bekerja dengan standar jurnalistik yang tinggi terus tergerus karena dominasi platform digital. Jika hal ini dibiarkan, kita akan kehilangan jurnalisme yang berkualitas, dan masyarakat akan semakin rentan terhadap disinformasi,” tuturnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perusahaan Ini Raih 2 Anugerah Avirama Nawasena 2025 ITB, Apa Saja prestasinya?

    Perusahaan Ini Raih 2 Anugerah Avirama Nawasena 2025 ITB, Apa Saja prestasinya?

    Hingga kini, Evermos telah memiliki lebih dari 1 juta reseller di seluruh Indonesia, dengan 86 persen di antaranya adalah perempuan dan 60 persen merupakan ibu rumah tangga.

    Melalui fleksibilitas yang diberikan, banyak dari mereka kini mampu memperoleh pendapatan tambahan dengan nominal rata-rata USD 239.45 per bulan, yang bahkan lebih tinggi di atas rata-rata pendapatan bulanan nasional Indonesia sebesar USD 195.50.

    “Selain mendukung perempuan dalam berwirausaha, Evermos juga aktif berkontribusi dalam membantu masyarakat terdampak PHK melalui berbagai program pemberdayaan,” papar dia.

    Tidak hanya itu, Kolaborasi strategis Evermos dengan International Labour Organization (ILO) telah menghasilkan inisiatif seperti Workshop Digitalisasi Usaha, yang sukses dilaksanakan di berbagai kota, termasuk Sukabumi dan Bekasi pada tahun 2023 hingga 2024, dan akan berlanjut di tahun 2025 ini.

    “Melalui program ini, Evermos memberikan pelatihan keterampilan digital dan wirausaha kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaan, dengan membuka jalan bagi mereka untuk bangkit melalui bisnis online,” ujar dia.

    Dalam dua minggu pertama, program ini berhasil mencatatkan omzet lebih dari Rp37 juta, dengan 107 peserta aktif yang kini telah memiliki sumber pendapatan baru.

    “Keunggulan pendekatan Evermos tidak hanya terletak pada pelatihan teknis, tetapi juga pada pembangunan komunitas reseller yang berkelanjutan,” kata dia.

    Dengan lebih dari 2.100 komunitas aktif di seluruh Indonesia, para reseller mendapatkan dukungan, mentoring, dan akses sarana untuk membangun jaringan bisnis yang lebih luas.

    Seperti diketahui, Evermos merupakan platform connected yang mendukung wirausahawan lokal untuk memulai serta mengembangkan usahanya melalui penyediaan jaringan distribusi di kota tier 2 dan 3, serta layanan commerce yang terintegrasi.

    Selain itu, Evermos juga merupakan one-stop platform yang menawarkan layanan dukungan komprehensif untuk para wirausahawan, mulai dari pemilik brand lokal, reseller, hingga pro seller.

    Didirikan di bulan November 2018, Evermos telah membangun jaringan connected commerce berbasis reseller terbesar di Indonesia dengan lebih dari 1 juta penjual aktif di seluruh Indonesia dan 6,400 mitra UMKM.

    Hingga saat ini Evermos telah mendapatkan berbagai penghargaan industri seperti penghargaan Forbes Asia 100 to Watch di kawasan Asia Pasifik, penghargaan UN Women Indonesia Women Empowerment Principles (WEPs) 2022 & 2024, pemenang Nikkei Awards 2023, dan menjadi anggota jaringan global Endeavor Entrepreneur.

    Evermos juga merupakan anggota World Economic Forum’s Global Innovators Community, sebuah grup khusus undangan dari perusahaan start-up dan scale-up paling menjanjikan di dunia yang berada di garis depan inovasi teknologi.

  • PNS Amerika Terancam Dibabat Habis Elon Musk

    PNS Amerika Terancam Dibabat Habis Elon Musk

    Washington –

    PNS di pemerintahan federal Amerika Serikat tampaknya khawatir menghadapi sepak terjang Elon Musk dan Department of Government Efficiency (DOGE) yang ia pimpin. Program pengunduran diri sedang digalakkan oleh Musk dengan restu Presiden Donald Trump.

    Musk tampaknya melakukan hal yang sama seperti saat akuisisi Twitter. Langkah-langkahnya memicu kekacauan dan kebingungan pegawai federal. Orang terkaya di dunia itu berupaya mengurangi biaya dan merombak seluruh departemen. Ia mengirim email ultimatum dengan subjek Fork in the Road, meminta pegawai komitmen kerja sangat keras atau mundur.

    Dalam beberapa jam setelah akuisisi Twitter, Musk memecat eksekutif puncak. Dalam beberapa hari, ia memberhentikan sekitar 3.500 karyawan, sekitar 50% dari total staf.

    Pada akhirnya, total dia memangkas 80% karyawan Twitter, menuntut semua orang kembali ke kantor, dan sering mengharuskan karyawan bekerja lebih dari 40 jam seminggu.

    DOGE yang bertujuan memangkas anggaran federal hingga triliunan dolar, melakukan pemangkasan serupa di pemerintahan. USAID tampaknya sedang dalam proses penutupan. Sumber mengatakan bahwa Office of Personnel Management diarahkan memangkas 70% tenaga kerja. Lalu, General Services Administration diperintahkan mengajukan proposal untuk memangkas 50% biaya bisnis.

    “Elon tampaknya berpikir ia telah membeli pemerintah federal sekarang, dan ia memainkan rangkaian peristiwa yang sama seperti yang ia lakukan di Twitter,” kata Shannon Liss-Riordan, pengacara yang mewakili ribuan mantan karyawan Twitter, dikutip detikINET dari CNN.

    Pegawai pemerintah federal diberi tahu bahwa mereka sekarang harus memutuskan apakah akan tetap dalam peran mereka dan menerima tuntutan baru pemerintahan Trump, yaitu dapat diandalkan, loyal, dapat dipercaya, atau mengundurkan diri dan menerima pesangon.

    Namun tampaknya hal itu tidak mudah dilakukan. Sebagai contoh, ribuan mantan karyawan Twitter mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan setelah PHK karena pesangon yang tidak sesuai.

    Adapun juru bicara Office of Personnel Management menyebut resign dan dibayar ini adalah peluang langka bagi para PNS. “Ini adalah kesempatan langka dan menguntungkan – kesempatan yang telah melalui pemeriksaan menyeluruh dan sengaja dirancang untuk mendukung karyawan melalui restrukturisasi,” kata jubir OPM McLaurine Pinover.

    Ia menambahkan bahwa karyawan yang menerima tawaran tersebut akan diliburkan dan tidak perlu untuk terus bekerja sementara mereka tetap menerima gaji hingga September mendatang.

    (fyk/fyk)

  • Fokus Rekrut Insinyur Machine Learning, Meta PHK Karyawan mulai Besok

    Fokus Rekrut Insinyur Machine Learning, Meta PHK Karyawan mulai Besok

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemilik Facebook dan Instagram, Meta Platforms, berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran mulai minggu depan. Selain itu, perusahaan ini juga akan mempercepat proses perekrutan insinyur machine learning.

    Pemberitahuan PHK akan mulai dikirimkan kepada karyawan Meta yang terdampak mulai Senin (10/2/2025) pukul 05.00 waktu setempat, termasuk di Amerika Serikat (AS). Informasi ini disampaikan oleh Kepala SDM Meta Janelle Gale dalam salah satu postingan internal perusahaan yang dilihat Reuters.

    Namun, karyawan di Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda akan dibebaskan dari PHK ini karena peraturan lokal yang berlaku. Sementara itu, karyawan di lebih dari selusin negara di Eropa, Asia, dan Afrika akan menerima pemberitahuan pada 11-18 Februari 2025. Namun, tidak disebutkan berapa jumlah karyawan Meta yang terdampak PHK.

    Bulan lalu, Meta mengonfirmasi rencana untuk memangkas sekitar 5% dari karyawan dengan kinerja terendah dan menggantikan sebagian posisi tersebut. Memo yang dikirimkan pada Jumat (7/2/2025) menyebut PHK ini sebagai pemutusan hubungan kerja berdasarkan kinerja.

    Dalam memo terpisah yang diposting oleh Wakil Presiden Teknik Monetisasi Meta Peng Fan, Meta meminta karyawan untuk membantu mempercepat proses perekrutan insinyur machine learning dan peran penting lainnya yang dianggap kritis bagi bisnis.

    Proses perekrutan ini dijadwalkan berlangsung pada 11-13 Maret 2025.

    Langkah ini menunjukkan usaha Meta menyeimbangkan efisiensi operasional melalui PHK, sekaligus memperkuat fokus mereka pada teknologi kecerdasan buatan untuk menghadapi tantangan bisnis.

  • Petronas Bersiap Lakukan PHK Demi Jaga Kelangsungan Perusahaan

    Petronas Bersiap Lakukan PHK Demi Jaga Kelangsungan Perusahaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan migas pelat merah Malaysia, Petronas, berencana mengurangi jumlah tenaga kerjanya untuk memastikan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

    “Alasan untuk melakukan hal ini adalah untuk memastikan kelangsungan hidup Petronas dalam beberapa dekade mendatang. Jika kita tidak melakukannya sekarang, tidak akan ada Petronas dalam 10 tahun,” ujar Presiden dan CEO Petronas Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz kepada media, menurut The Edge, dilansir dari Reuters, Sabtu (8/2/2025).

    Namun, Muhammad Taufik tak menyebutkan berapa banyak pegawai yang akan terdampak perampingan tersebut.

    Kantor berita pemerintah Malaysia, Bernama, memuat berita serupa. Dalam briefing editor, Muhammad Taufik mengatakan bahwa langkah perampingan adalah untuk memastikan Petronas dapat terus berkontribusi pada pembangunan bangsa.

    Petronas memiliki hampir 50.000 karyawan, menurut situs webnya. Petronas mengonfirmasi laporan media tersebut dalam sebuah tanggapan email kepada Reuters, dan menyatakan bahwa jumlah karyawan yang terkena dampak tidak disebutkan dalam pengarahan tersebut.

    Muhammad Taufik mengatakan bahwa perampingan karyawan tersebut bukan merupakan hasil dari kesepakatan antara Petronas dan pemerintah negara bagian Sarawak mengenai distribusi gas lokal. Tahun lalu, negosiasi antara Petronas dan Petros Sarawak menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap Petronas, yang merupakan kontributor utama bagi kas negara bagian dan operasinya di Sarawak, yang memiliki lebih dari 60% cadangan gas Malaysia.

    Menurut The Edge, Muhammad Taufik menuturkan bahwa pengembangan proyek migas ke depan akan menghadapi margin yang lebih tipis dan terdapat tantangan teknis yang lebih tinggi.

    Pemerintah Malaysia memperkirakan produksi gas alam dan minyak mentah yang lebih rendah pada 2025 karena rencana penutupan beberapa fasilitas produksi untuk pemeliharaan dan berkurangnya permintaan di beberapa pasar ekspor.

    Muhammad Taufik mengatakan bahwa komposisi kontrak bagi hasil juga diperkirakan akan berubah, yang akan membuat bagian pendapatan Petronas turun.

    Dia menambahkan bahwa margin menguntungkan yang dinikmati oleh perusahaan akan menyusut dari di atas 20% saat ini menjadi di kisaran dua digit rendah pada tahun-tahun mendatang.

  • Meta Lakukan PHK, Ada Apa?

    Meta Lakukan PHK, Ada Apa?

    Jakarta: Meta Platforms (NASDAQ:META), perusahaan induk Facebook, telah mengumumkan rencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di seluruh perusahaan minggu depan.
     
    Melansir Investing.com, Sabtu, 8 Januari 2025, perusahaan juga mempercepat proses perekrutan insinyur pembelajaran mesin, menurut memo internal yang dilihat oleh anggota staf pada hari Jumat.
     
    Mulai pukul 5 pagi waktu setempat pada hari Senin, pemberitahuan akan dikirimkan kepada karyawan yang akan kehilangan pekerjaan di sebagian besar negara, termasuk Amerika Serikat. 

    Detail ini terungkap dalam salah satu postingan yang ditulis oleh Janelle Gale, Head of People Meta.
     

    Selamat dari PHK
    Namun, karyawan yang berada di Jerman, Perancis, Italia, dan Belanda tidak akan terkena dampak dari PHK ini karena adanya peraturan setempat. 
     
    Karyawan yang berada di lebih dari selusin negara lain di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika akan menerima pemberitahuan PHK antara 11 Februari dan 18 Februari, menurut memo internal tersebut.
     
    Juru bicara Meta menolak berkomentar mengenai berita ini.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Anggaran Infrastruktur Rp81 Triliun Dipangkas, Pengusaha: PHK di Depan Mata

    Anggaran Infrastruktur Rp81 Triliun Dipangkas, Pengusaha: PHK di Depan Mata

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha di bidang konstruksi mengungkapkan pemangkasan anggaran infrastruktur akan memberi dampak luas, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Kepala Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional (DPON) Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (INKINDO) Peter Frans mengatakan hal itu tercermin dari pemangkasan anggaran 2025 untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Adapun anggaran 2025 untuk Kementerian PU yang notabene fokus dalam pembangunan dan menyediakan infrastruktur nasional mengalami refocusing anggaran sebesar 80% atau sekitar Rp81 triliun. Dengan kata lain, dari rencana anggaran Kementerian PU sekitar Rp110,95 triliun dipangkas menjadi Rp29,57  triliun.

    Peter menyayangkan pemangkasan tersebut. Pasalnya, pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect yang cukup besar, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.

    Dia menuturkan, sektor konstruksi yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja, kini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Menurutnya, saat ini saja sudah banyak perusahaan yang mengurangi pegawainya. 

    “Dipastikan rasionalisasi besar-besaran akan terjadi di berbagai perusahaan konstruksi baik swasta atau BUMN. Sebab, hingga saat ini tidak ada satu pun proyek yang dikerjakan,” ujar Peter melalui keterangan resmi, Sabtu (8/2/2025).

    Dia berpendapat, dengan berkurangnya alokasi dana untuk proyek-proyek strategis, tentunya perusahaan konstruksi menghadapi tantangan dalam menjaga kelangsungan bisnis. Tantangan itu mulai dari menurunnya volume pekerjaan hingga ketatnya persaingan dalam tender proyek.

    Tak hanya itu, kata Peter, pemangkasan anggaran juga berpotensi memperlambat pertumbuhan sektor konstruksi, yang selama ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 8%.

    Peter pun menjelaskan, dari jumlah anggaran yang diterima oleh Kementerian PU, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kemen PU mendapatkan anggaran sekitar Rp10,70 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga untuk Jalan dan Jembatan mendapat anggaran sekitar Rp12,48  triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya sekitar Rp3,78 triliun, dan sisanya sekitar Rp 1,16 triliun.

    “Kami para asosiasi, pengusaha dibidang jasa konstruksi Indonesia menggelar pertemuan untuk memetakan dampak dari refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di sektor pembangunan infrastruktur nasional. Dipastikan sekitar 2,1 juta tenaga kerja konstruksi terancam nganggur,” ucap Peter.

    Peter berharap, pemerintah segera melakukan revisi anggaran infrastruktur. Pasalna, perusahaan jasa konstruksi kecil dan menengah yang sangat bergantung pada proyek pemerintah, akan mengalami tekanan finansial yang berat, sehingga potensi kebangkrutan semakin meningkat. 

    Selain itu, dia juga menilai proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang masih berjalan, berpotensi tertunda atau bahkan dibatalkan jika anggaran tidak mencukupi. 

    “Kita berbicara tentang pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pemotongan anggaran ini bisa menghambat aksesibilitas dan konektivitas di berbagai wilayah,” jelasnya. 

  • Ngeri PHK Massal, Raksasa Taksi Online Buka Suara

    Ngeri PHK Massal, Raksasa Taksi Online Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terus berlanjut, menyusul kondisi ekonomi yang belum stabil pasca-pandemi. Raksasa teknologi mendapat tamparan keras dan menggaungkan efisiensi besar-besaran.

    Di saat bersamaan, kemunculan teknologi kecerdasan buatan (AI) juga dikhawatirkan akan menggantikan profesi manusia. Beberapa perusahaan sudah mengimplementasikan AI untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi pakar memprediksi dampaknya bisa mengancam eksistensi manusia di masa depan.

    Salah satu yang mulai mengadopsi AI di lingkungak kerja adalah raksasa transportasi online asal Amerika Serikat (AS), Lyft. Menggandeng Anthropic yang dibekingi Amazon, Lyft hendak merilis tool AI untuk operasional layanan konsumen (customer care) pada platformnya.

    Lyft mengatakan berkat model Claude AI milik Anthropic, waktu penyelesaian layanan konsumen rata-rata berkurang 87%. Setiap harinya, sistem AI itu menyelesaikan ribuan permintaan konsumen.

    Penggunaan AI untuk layanan konsumen telah memicu kekhawatiran terkait hilangnya profesi dan industri ‘customer service’. Namun, Lyft menegaskan pihaknya akan tetap membutuhkan pekerja manusia sebagai agen pendukung.

    Lebih spesifik, Lyft mengatakan asisten AI dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau keluhan konsumen. Selanjutnya, konsumen tetap diarahkan ke pekerja manusia jika memerlukan bantuan lebih lanjut.

    “Kami melihat AI sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas operasional, bukan sebagai cara memangkas pekerjaan,” kata Jason Vogrinec, Executive Vice President Lyft.

    Lyft mengatakan masalah seperti keamanan, penonaktifan, penipuan, dan kerumitan lainnya akan terus dianalisis dan diselesaikan oleh pekerja manusia.

    Di masa depan, kemitraan antara Lyft dan Anthropic diharapkan mampu menciptakan tool yang akan membantu pengendara dan pengemudi. Startup AI akan melatih para engineer Lyft tentang teknologi tersebut.

    (fab/fab)