Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Emoji Sendok Tiba-tiba Diblokir, Ternyata Ulah Elon Musk

    Emoji Sendok Tiba-tiba Diblokir, Ternyata Ulah Elon Musk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui General Services Administration (GSA) menghapus emoji sendok sebagai opsi yang bisa dipilih dari sistem konferensi video internalnya.

    Menurut laporan TechCrunch, langkah ini diambil sehari setelah para PNS federal AS menggunakan emoji sendok untuk memprotes tawaran pengunduran diri “Fork in the Road” dari pemerintahan Trump.

    Emoji sendok telah menjadi simbol perlawanan para pekerja terhadap efisiensi besar-besaran yang dilakukan oleh Presiden Trump dan Elon Musk terhadap pemerintah AS.

    Pekan lalu dalam email dengan judul “Fork in the Road,” pemerintah mendesak para pekerja federal untuk mempertimbangkan mengundurkan diri dari jabatan mereka dan mengatakan bahwa mereka akan tetap dibayar hingga September. Ini menjadi upaya Trump untuk mengurangi jumlah tenaga kerja dengan cepat.

    Para pemimpin serikat pekerja mendesak para pekerja untuk tidak menerima tawaran tersebut, dan mempertanyakan legalitas dan keabsahannya.

    Para PNS di Layanan Transformasi Teknologi, bagian yang berfokus pada teknologi dari Administrasi Layanan Umum (GSA), menyatakan ketidaksenangan mereka terhadap tawaran tersebut dalam sebuah pertemuan di seluruh organisasi dengan bos baru mereka dengan membagikan emoji sendok dalam chat online.

    Dalam pertemuan tersebut, Thomas Shedd, mantan insinyur Tesla yang ditunjuk untuk memimpin teknologi di GSA berusaha meredakan kekhawatiran tentang rencana pengunduran diri yang ditangguhkan dan mengatakan kepada para PNS untuk “membaca sebanyak mungkin” tentang tawaran tersebut.

    Dia juga mendesak para pekerja federal untuk meninjau informasi yang diposting di situs web Kantor Manajemen Personalia.

    “Ingatlah konteks tersebut saat Anda memikirkan keputusan yang harus Anda ambil dalam 24 hingga 30 jam ke depan,” kata Shedd, dikutip NewYor Times, Selasa (11/2/2025).

    “Pengunduran diri yang ditangguhkan adalah langkah pertama dalam merampingkan tenaga kerja federal,” imbuhnya.

    Janjinya tampaknya tidak berhasil. Karyawan di divisi teknologi menghujani emoji sendok dalam chat di konferensi video yang ditonton oleh lebih dari 600 orang. Beberapa karyawan juga menambahkan emoji sendok pada status mereka di Slack, aplikasi komunikasi di tempat kerja.

    Istilah “Fork in the Road” ini sudah lebih dulu digunakan Elon Musk usai mengakusisi Twitter 2 tahun lalu. Saat itu Musk meminta karyawan perusahaan untuk resign atau bertahan dengan mengikuti visi ‘bekerja sangat keras’.

    Selama pengambilalihan Twitter, para karyawan menggunakan emoji hormat sebagai tanda solidaritas dengan rekan kerja mereka dan sebagai ucapan selamat tinggal saat terjadi PHK massal.

    (fab/fab)

  • Kebijakan Efisiensi Prabowo: TVRI dan RRI Rumahkan Kontributor

    Kebijakan Efisiensi Prabowo: TVRI dan RRI Rumahkan Kontributor

    Jakarta (beritajatim.com) – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menuai polemik.

    Salah satu imbasnya adalah pemutusan hubungan kerja terhadap 15 kontributor TVRI Sulawesi Tengah (Sulteng). Keputusan ini memicu kritik tajam dari berbagai organisasi pers yang tergabung dalam Rumah Jurnalis.

    Ketua AJI Palu, Agung Sumandjaya, menilai langkah perampingan tenaga kontributor TVRI Sulteng sangat memprihatinkan. “Seharusnya lembaga penyiaran publik yang berfungsi untuk menyediakan informasi kepada masyarakat tidak menjadi sasaran efisiensi anggaran, apalagi jika menyangkut gaji para jurnalis,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin (10/2/2025) dilansir suara.com jaringan beritajatim.com.

    Efisiensi Anggaran Dinilai Berdampak Pada Hak Ekonomi Jurnalis
    Agung juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang lebih difokuskan untuk mendukung program unggulan Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya, kebijakan tersebut tidak seharusnya mengorbankan kesejahteraan jurnalis yang bekerja sebagai kontributor.

    “Kalau orang tuanya tidak mendapat penghasilan, bagaimana anak-anak mereka bisa mendapatkan makanan bergizi? Ini sangat ironis,” tegasnya.

    Kebebasan Pers Dikhawatirkan Tercederai
    Mitha Meinansi, Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulteng, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah ini secara tidak langsung mencederai marwah kemerdekaan pers.

    “Sangat tidak adil jika lembaga seperti TVRI dan RRI terkena dampak efisiensi anggaran, sementara lembaga seperti DPR RI tidak merasakan dampaknya. Kebebasan pers bisa terancam karena jurnalis tidak lagi bisa bekerja sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 1999,” ujarnya dengan nada tegas

    Direktur Utama TVRI Bantah PHK Massal
    Menanggapi kabar tersebut, Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, membantah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap karyawan TVRI. “Mana bisa ASN di-PHK?” katanya dalam keterangan resmi.

    Menurut Iman, penghentian pemakaian jasa kontributor bersifat sementara dan merupakan kebijakan masing-masing TVRI Daerah. “Kontributor itu sifatnya freelance, kalau beritanya ditayangkan, baru dibayar dari anggaran daerah,” jelasnya dikutip dari antara..

    Ia juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak menyentuh ASN-PNS atau PPPK. Namun, ada pekerja outsourcing seperti satpam, cleaning service, dan pengemudi yang terkena dampak. “Meski begitu, kru produksi tetap aman dari kebijakan ini,” tambahnya.

    RRI Ikut Merasakan Dampaknya
    Selain TVRI, RRI juga melakukan pengurangan tenaga kontrak secara massal di seluruh Indonesia. Bahkan, akun Instagram resmi @RRI_Semarang mengumumkan penonaktifan sementara pemancar AM 801 Khz dan FM 88,2 Mhz mulai 10 Februari 2025, dengan pendengar dialihkan ke kanal streaming RRI Digital.

    Dengan kondisi ini, koalisi pers berharap pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan efisiensi anggaran yang dapat merugikan sektor informasi publik. “Kami minta pemerintah mengedepankan kebijakan yang tidak mematikan semangat jurnalis dalam memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat,” pungkas Agung Sumandjaya. (ted)

    Pernyataan Sikap

    Koalisi organisasi pers Sulteng yang tergabung dalam Rumah Jurnalis dan terdiri dari IJTI Sulteng, AJI Palu, PFI Palu dan AMSI Sulteng menyatakan sikap:

    1. Mendesak Pemerintah mengkaji kembali kebijakan efisiensi anggaran khusus bagi gaji para jurnalis berstatus kontributor, penyiar maupun pegawai kontrak lainnya di lembaga penyiaran publik;

    2. Mendorong agar lembaga penyiaran publik di daerah membuka ruang dialog guna mewujudkan keadilan serta menunjang pemenuhan hak-hak pekerja;

    3. Meminta agar hak-hak para pekerja kontributor, penyiar maupun pegawai kontrak yang dirumahkan diselesaikan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan;

    4. Meminta agar efisiensi anggaran tidak diterapkan secara diskriminatif pada lembaga penyiaran publik, sehingga hak jurnalis untuk menjalankan tugas jurnalistik dan mewujudkan kebebasan pers tetap terlindungi;

    5. Menuntut Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk lebih transparan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran, agar tidak merugikan pekerja di sektor vital seperti jurnalisme dan penyiaran publik;

    6. Mengajak seluruh elemen pers di Indonesia untuk bersolidaritas dan bersuara menolak kebijakan yang melemahkan keberlanjutan kerja jurnalistik di lembaga penyiaran publik;

    5. Mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk ikut serta dalam upaya perlindungan jurnalis serta memastikan kebijakan efisiensi tidak bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers;

    6. Jika tuntutan ini tidak diindahkan, Koalisi Organisasi Pers Sulteng akan menggalang aksi solidaritas dan langkah advokasi lebih lanjut guna memperjuangkan hak-hak jurnalis dan pekerja di lembaga penyiaran publik.

     

  • Perlawanan ‘Raja-raja Kecil’ & Efek Berganda Kebijakan Efisiensi Prabowo

    Perlawanan ‘Raja-raja Kecil’ & Efek Berganda Kebijakan Efisiensi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Surat dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membatalkan agenda rapat pembahasan tentang efisiensi anggaran. Dasco dalam surat itu mengemukakan bahwa sedang ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah.  

    Tidak ada penjelasan secara detail apa itu rekonstruksi anggaran. Apakah itu artinya bakal terjadi penundaan efisiensi atau justru ada proses refocusing  anggaran yang lebih moderat, menyusul munculnya suara kritis dari berbagai pihak.  

    “Bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja,” tulis Dasco dalam surat yang dikutip, Selasa (11/2/2025). 

    Dalam catatan Bisnis, efisiensi anggaran bermula dari instruksi presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan anggaran secara besar-besaran. Ada sekitar Rp306 triliun anggaran yang akan dipangkas dan dialihkan ke program-program pemerintah, salah satunya makan bergizi gratis (MBG).

    Namun demikian, instruksi efisiensi dari Prabowo itu memicu polemik. Operasional Aparatur Sipil Negara alias ASN mulai terimbas. Terjadi penghematan besar-besaran. Penggunaan lampu, air conditioner alias AC, hingga mobil dinas di Kementerian dan Lembaga mulai dibatasi. Situasi semakin keruh karena kebijakan pembatasan subsidi LPG 3 Kg memicu kekisruhan di masyarakat.

    Surat pembatalan rapat efisiensi anggaran./IstimewaPerbesar

    Entah ada korelasinya atau tidak dengan peristiwa tersebut, Presiden Prabowo sempat menyinggung adanya raja-raja kecil yang berusaha menyabotase kebijakan efisiensi anggarannya. Prabowo tampak begitu geram. Prabowo bahkan mengungkapkan berapa kuatnya raja kecil tersebut, sehingga nekat melawan kebijakan yang telah dia susun untuk kepentingan yang lebih mendesak. 

    “Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” ujarnya di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, kemarin. 

    Prabowo menekankan bahwa negara punya 330.000 sekolah yang masih perlu untuk diperbaiki saat ini. Bahkan, dia menilai melalui efisiensi anggaran untuk perbaikan sekolah cukup dalam memperbaiki mungkin sekitar 20.000 sekolah. 

    Oleh sebab itu, dia mengemukakan bahwa efisiensi yang perlu difokuskan adalah mengirit perjalanan dinas. Apalagi untuk agenda-agenda yang bersifat seremonial dan mubazir.  

    “Enggak usah ke luar negeri, 5 tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. 

    Tugas Berat Prabowo  

    Kendati efisiensi sejatinya cukup rasional di tengah keterbatasan kemampuan negara membiayai program-programnya, namun kebijakan itu juga berisiko terhadap target-target pencapaian pemerintah, khususnya di bidang ekonomi.

    Badan Pusat Statistik alias BPS telah merilis bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2024 hanya di angka 5,03% atau masih jauh dari ekspektasi pemerintah. Apalagi mimpi pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin pertumbuhan di angka 8%.

    Adapun belanja pemerintah, kendati tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan konsumsi masyarakat, memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2024 lalu, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDB sebanyak 7,73%. Angka ini naik jika dibandingkan tahun 2023 lalu yang hanya sebesar 7,45%.

    Kendati tidak sebesar konsumsi rumah tangga, namun belanja pemerintah entah itu dalam bentuk insentif maupun belanja riil seperti subsidi, seringkali menjadi stimulan untuk menopang pertumbuhan di sektor lainnya, termasuk konsumsi.

    Di sisi lain, langkah efisiensi pemerintah juga berpotensi menghambat laju pertumbuhan di tengah tren stagnasi ekonomi di kisaran 5% serta ketidakpastian global akibat perang dan kebijakan proteksionisme Trump.

    Ekonom Bank Pertama, Josua Pardede, misalnya, mengemukakan bahwa kebijakan tarif Trump bisa memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 0,06%. Kendati minim, tetapi tetap berdampak.

    1. Tabel kontribusi sektoral ke PDB (%)

    Tahun
    2022
    2023
    2024

    Manufaktur
    18,34
    18,67
    18,98

    Pertanian
    12,40
    12,53
    12,61

    Perdagangan
    12,85
    12,94
    13,07

    Kontruksi
    9,77
    9,92
    10,09

    Tambang
    12,22
    10,52
    9,15

    Sumber, BPS

    Selain itu, Indonesia juga sedang menghadapi persoalan dari sisi struktur ekonomi. Kontribusi manufaktur Indonesia ke PDB hanya di angka 18%. Tahun 2024 lalu 18,98%. Ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 18,34% dan 2023 sebanyak 18,67%. Padahal menurut Himpunan Kawasan Industri alias HKI, untuk tumbuh 8%, minimal dibutuhkan kontribusi sektor manufaktur di angka 21%.

    Adapun, sektor yang kemungkinan akan mengalami pukulan telak dari kebijakan efisensi Prabowo adalah sektor konstruksi. Pada tahun lalu, kontribusi sektor konstruksi ke PDB mencapai 10,09%. Sementara itu, real estate 2,35%. Artinya, kalau digabungkan, sektor kontruksi dan real estate berkontribusi lebih dari 12,4% ke PDB.

    Namun demikian, Prabowo berencana memangkas anggaran infrastruktur sebesar Rp81 triliun. Kinerja sektor ini ke PDB pun berpotensi mengalami pelemahan. Pengusaha di bidang konstruksi telah mewanti-wanti Prabowo bahwa pemangkasan anggaran infrastruktur akan memberi dampak luas, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Kepala Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional (DPON) Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (INKINDO) Peter Frans menyayangkan pemangkasan tersebut. Pasalnya, pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect yang cukup besar, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.

    Dia menuturkan, sektor konstruksi yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja, kini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Menurutnya, saat ini saja sudah banyak perusahaan yang mengurangi pegawainya.  “Dipastikan rasionalisasi besar-besaran akan terjadi di berbagai perusahaan konstruksi baik swasta atau BUMN. Sebab, hingga saat ini tidak ada satu pun proyek yang dikerjakan,” ujar Peter melalui keterangan resmi, Sabtu (8/2/2025)

    Tekan Daya Beli

    Ekonom menilai kebijakan efisiensi dan pengalihan anggaran di Kementerian atau Lembaga maupun daerah pada akhirnya berpotensi menekan daya beli masyarakat semakin dalam.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan belanja—utamanya daerah—akan susut akibat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait realokasi anggaran senilai Rp306,69 triliun.

    Pasalnya, anggaran infrastruktur, perbaikan, pemeliharaan maupun proyek yang didanai dari anggaran K/L dan daerah tersebut jika dipangkas, akan mempengaruhi jumlah pekerja yang bekerja di sektor tersebut. Allhasil, penghasilan masyarakat akan menurun dan mempengaruhi daya beli.

    “Ada pengurangan [anggaran] sehingga pada akhirnya ini pun juga akan berisiko pada penurunan daya beli,” ujarnya dalam Permata Bank 2025 Economic Outlook, Senin (10/2/2025). 

    Termasuk sektor jasa pariwisata yang terancam dengan arahan efisiensi senilai Rp50,5 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD) dan Rp256,1 triliun bagi K/L. 

    Padahal, kelompok konsumsi masyarakat atau rumah tangga menjadi andalan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ekonomi global. 

    Meski demikian, Josua menegaskan bahwa kekhawatiran akan hal-hal tersebut belum tentu akan terjadi. Terlebih, anggaran tersebut tidak sepenuhnya dipangkas, melainkan dialihkan kepada hal-hal yang menjadi prioritas pemerintah. 

    Menurutnya, hal tersebut juga dapat menimpulkan hasil yang positif apabila realokasi dilakukan kepada pos-pos anggaran yang dapat mendorong daya beli masyarakat.  Josua mencontohkan apabila realokasi ditujukan kepada Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mampu mendorong produktivitas pertanian, maka hal tersebut menjadi positif. 

  • Perjuangan Teguh, Satpam Outsourcing di Semarang Yang Lumpuh Akibat Kecelakaan Kerja Menuntut Haknya

    Perjuangan Teguh, Satpam Outsourcing di Semarang Yang Lumpuh Akibat Kecelakaan Kerja Menuntut Haknya

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – M Husyein Al Iman (23) seorang satpam mengadu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Senin (10/2/2025).

    Husyein diwakili ayahnya, Teguh Margo Utomo didampingi LBH Semarang mengadukan perusahaan outsourcing tempatnya bekerja karena tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.

    Menurut Teguh  perusahaan outsourcing diketahui tidak patuh ketika Husyein berhenti bekerja akibat kecelakaan kerja saat ditempatkan di perusahaan mebel kawasan Industri Candi Gatot Subroto Ngaliyan, Kota Semarang.

    “Kejadiannya pada Senin 2 Desember 2024. Anak saya tertimpa pagar saat membuka gerbang di tempat kerjanya,” ujarnya.

    Husyein, kata dia, harus menjalani operasi.

    Anaknya divonis lumpuh akibat kejadian itu.

    “Operasi yang dilakukan bukan buat anak saya bisa berjalan. Tetapi hanya agar bisa duduk sendiri,” imbuhnya.

    Dikatakannya, perusahaan mendaftarkan Husyein ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

    Namun kondisi Husyein tidak memungkinkan bekerja karena mengalami kelumpuhan

    “Saya menuntut agar hak anak saya dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” tuturnya.

    Teguh  meminta  seluruh biaya pengobatan ditanggung hingga Husyein sembuh.

    Selain pihaknya meminta agar anaknya diberi gaji selama satu tahun, sebagaimana yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan.

    “Sempat ditawarkan  kompensasi Rp15 juta dan gaji Rp 2 juta per bulan. Tawaran itu saya tolak karena jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Semarang. Kompensasi tersebut mengandung klausul bahwa keluarga tidak boleh melakukan tuntutan hukum lebih lanjut,” jelasnya.

    Penasihat hukum, Amadela Andra Dynalaida menuturkan pekerja yang mengalami sakit atau kecelakaan kerja tidak bisa langsung di-PHK. 

    Menurutnya, selama 12 bulan pertama, perusahaan wajib membayar gaji pekerja dengan skema 100 persen.

    “Selama 4 bulan pertama, 75 persen untuk 4 bulan berikutnya, lalu 50?n 25 % di bulan-bulan terakhir,” jelasnya.

    Amadela menyebut kliennya berhak mendapatkan biaya transportasi ke rumah sakit, perawatan hingga sembuh, serta rehabilitasi berupa alat bantu untuk mendukung aktivitasnya.

    “Biaya seperti perban dan popok seharusnya ditanggung perusahaan, bukan keluarga korban,” tuturnya.

    Ia mengatakan  Disnakertrans Jateng,  akan berupaya menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan.

    Pihaknya mengingatkan bahwa konsep penyelesaian kekeluargaan tidak boleh mengabaikan hak-hak pekerja yang telah diatur dalam undang-undang.

    “Jika dihitung berdasarkan aturan yang berlaku, Husyein seharusnya menerima kompensasi hingga Rp200 juta. Tawaran Rp 15 juta itu  tidak mencapai 10 persen dari hak klien kami,” tandasnya.

    Sementara itu Pengawas Ketenagakerjaan, Efendi Susanto, mengatakan Disnakertrans Jateng akan segera memanggil perusahaan outsourcing itu untuk dimintai klarifikasi.

    “Kami mengutamakan klarifikasi terlebih dahulu. Setelah menerima informasi dari pekerja yang menjadi korban, kami juga akan meminta keterangan dari pihak perusahaan, termasuk dari perusahaan outsourcing yang mempekerjakannya,” tandasnya. (rtp)

  • Curhat Seorang Penyiar RRI yang Bakal Dirumahkan Imbas Efisiensi Anggaran

    Curhat Seorang Penyiar RRI yang Bakal Dirumahkan Imbas Efisiensi Anggaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Radio Republik Indonesia (RRI) menjadi salah satu lembaga yang terkena imbas kebijakan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) mencapai lebih dari 50%.

    Dikabarkan lembaga ini akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya.

    Hal inilah yang dialami oleh seorang penyiar RRI yang berada di Ternate. Pemilik akun bernama @aiinizza menceritakan soal dirinya yang akan diberhentikan setelah 11 tahun bekerja di RRI.

    Diapun memberikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. “Bapak, 11th saya mengudara dan diharuskan landing dengan landasan yang tak aman untuk mendarat. Dengan keadaan cuaca buruk dan radar yang tak terbaca arah landasannya dimana,” katanya dengan menceritakan pengalamannya dikutip Senin (10/2/2025).

    Selama 11 tahun menjalani pekerjaannya, bukan hal mudah baginya untuk terus mengabdi kepada negara jika dibandingkan upah yang diterimanya.

    “11th saya mengudara. Bertahun-tahun teman-teman saya mengabdi untuk Negara dan memikul kerjaan yang lebih banyak dibandingkan upah yang kami dapat,” sambungnya.

    Namun, berlandaskan rasa cinta kepada instansinya, dia mengaku terus bertahan hingga hari dimana dia harus mengalami PHK.

    “Tapi cinta terlalu besar untuk kami di Instansi kami, maka kami terus bertahan hingga kami merasa tak ditahan lagi.,” imbuhnya.

    “Bapak, 11 tahun ini bagaimana caranya untuk saya segera move on,” pungkasnya.

    Menanggapi ini, admin @gerindra telah memberikan responsnya. Berikut respons yang diberikan.

    “Harusnya tidak begini buntut dari efisiensi anggaran. Arahan Presiden untuk pengelolaan fiskal:

  • Menaker Buka Suara soal Kabar PHK Massal Karyawan RRI

    Menaker Buka Suara soal Kabar PHK Massal Karyawan RRI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di lingkungan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia (RRI).

    Yassierli menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih menunggu laporan tersebut dari lembaga penyiaran tersebut.

    “Kita sedang menunggu laporannya, kita tunggu ya,” kata Yassierli kepada Bisnis, Senin (10/1/2025).

    Juru Bicara RRI Yonas Markus Tuhuleruw sebelumnya mengungkap, anggaran LPP RRI tahun ini dipangkas sekitar Rp300 miliar atau sepertiga dari pagu 2025 sebesar Rp1,7 triliun. Salah satu komponen yang paling banyak dipangkas yakni biaya operasional.

    Akibat adanya pemangkasan biaya operasional, pihaknya mempertimbangkan untuk tidak menggunakan jasa para tenaga lepas. Mengingat, postur anggaran untuk pembayaran pekerja lepas bersumber dari biaya operasional.

    Namun, hal tersebut menjadi pilihan terakhir yang akan ditempuh oleh RRI, mengingat para pekerja lepas sudah bekerja cukup lama untuk lembaga penyiaran tersebut.

    “Kami prihatin juga dengan kondisi itu. Namun demikian itu adalah pilihan terakhir nantinya,” kata Yonas kepada Bisnis, Senin (10/2/2025).

    Kendati terdapat sejumlah satuan kerja (satker) di daerah yang memilih menghentikan sementara para pekerja lepas imbas anggaran yang terbatas, Yonas menilai kebijakan yang diambil bertujuan untuk mengantisipasi persoalan yang mungkin bakal terjadi di masa depan.

    Saat ini, lanjut dia, sejumlah satker daerah tengah mengupayakan adanya subsidi silang dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda), sehingga tenaga-tenaga lepas ini akan diseleksi kembali untuk bisa menempati posisi seperti kontributor, pengisi acara siaran, dan lainnya. 

    Di sisi lain, Yonas menegaskan bahwa tenaga lepas tidak dikategorikan sebagai pegawai kontrak. 

    “Jadi mereka bukan pegawai kontrak bulanan, tidak. Mereka adalah tenaga lepas yang pekerjaannya itu dibayar per jam, atau per kegiatan. Setelah mereka bekerja selesai, mereka bisa bekerja di tempat lain,” jelas Yonas. 

    Dia juga menegaskan, aparatur sipil negara dalam hal ini pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tidak terdampak efisiensi anggaran. 

    “Kami yakinkan bahwa dua pegawai ini yang disebut dengan ASN, PNS dan P3K, tidak terkena dampak apapun,” tegasnya.

    Yonas juga menjamin adanya pemangkasan anggaran tidak akan mengurangi kualitas program-program RRI.

    “Prinsipnya, efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah tetap ditindaklanjuti oleh RRI dengan tidak mengabaikan siaran konten-konten kita untuk layanan publik. Kami jamin layanan publik tetap jalan,” pungkasnya.

  • Memo Internal Bocor, Meta Bakal PHK Hampir 4.000 Karyawan?

    Memo Internal Bocor, Meta Bakal PHK Hampir 4.000 Karyawan?

    Liputan6.com, Bandung – Perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat, Meta Platforms, Inc (Meta) baru-baru ini dikabarkan akan melakukan PHK karyawan setidaknya hampir 5 persen atau sekitar 4.000 karyawan.

    Melansir dari Business Insider, pada Senin (10/2/2025) kabar rencana PHK karyawan tersebut berasal dari memo internal yang bocor dan dilihat oleh Business Insider. Karyawan yang terdampak PHK juga disebut berasal dari berbagai negara.

    Sementara itu, Business Insider mengungkap karyawan yang berada di Asia Pasifik mendapatkan informasi PHK lebih dahulu diikuti oleh beberapa karyawan di Eropa, Timur Tengah, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Latin.

    Kemudian disebutkan rencana pemutusan hubungan kerja para karyawan tersebut merupakan sikap tegas perusahaan terhadap karyawan yang berkinerja buruk dan menyiapkan keuangannya untuk investasi AI besar-besaran tahun depan.

    Adapun CEO Mark Zuckerberg menyampaikan kepada staf pada bulan Januari bahwa ia akan menaikkan standar dan bergerak cepat untuk menyingkirkan para karyawan yang berkinerja buruk.

    Melalui laporan Business Insider, PHK karyawan tersebut dilakukan sebagai upaya Meta mempersiapkan keuangan mereka untuk rencana investasi kecerdasan buatan (AI) besar-besaran tahun ini.

    Sebelumnya, Meta melakukan perekrutan besar-besaran selama pandemi COVID-19 lalu ketika perusahaan besar seperti Microsoft, Amazon, Salesforce, dan lain-lainnya justru melakukan PHK dalam jumlah ribuan.

  • Memo Internal Bocor, Meta Bakal PHK Hampir 4.000 Karyawan?

    Meta PHK 4.000 Karyawan di Seluruh Dunia, Terungkap dari Bocoran Memo Internal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perusahaan internet dan jejaring media sosial Meta Platform, Inc (Meta) yang merupakan induk Facebook dkk dikabarkan akan melakukan PHK karyawan.

    Mengutip Business Insider, Senin (10/2/2025), setidaknya hampir 4.000 karyawan yang akan terdampak kebijakan PHK ini. Jumlah tersebut setara dengan 5 persen karyawan.

    Laporan Mint menyebut, PHK akan dilakukan pada 10 Februari 2024. Informasi ini berdasarkan memo internal yang bocor dan dilihat oleh Business Insider.

    Karyawan yang terdampak PHK ini disebut berada di berbagai negara. Business Insider mengungkap, mereka yang berada di Asia Pasifik mendapatkan informasi PHK lebih dahulu, diikuti pekerja di Eropa, Timur Tengah, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Latin.

    Karyawan di Eropa seperti di Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda akan dikecualikan dari PHK karena peraturan setempat akan mengikuti proses manajemen kinerja setempat.

    Langkah Meta PHK karyawan ini dilakukan saat perusahaan teknologi ini mengambil sikap tegas terhadap karyawan berkinerja buruk.

    Business Insider melaporkan, PHK juga dilakukan sebagai upaya Meta mempersiapkan keuangan mereka untuk rencana investasi kecerdasan buatan besar-besaran tahun ini.

    Laporan tersebut mengutip pernyataan dari CEO Meta Mark Zuckerberg. Saat itu, Zuckerberg mengatakan kepada stafnya pada Januari lalu melalui memo internal, bahwa perusahaan akan meningkatkan standar dan mengambil langkah cepat untuk menyingkirkan karyawan berkinerja buruk.

    Setelah Meta melakukan perekrutan besar-besaran selama pandemi Covid-19 lalu, perusahaan besar seperti Microsoft, Amazon, Salesforce, dan lain-lainnya justru mem-PHK karyawan dalam jumlah ribuan. 

     

  • Metro Sepekan: PT Timah Pecat Karyawan yang Berulah di Sosmed – Page 3

    Metro Sepekan: PT Timah Pecat Karyawan yang Berulah di Sosmed – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Timah Tbk menjatuhkan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap salah satu pegawainya, DCW, yang sempat disorot karena mengkritik pelayanan BPJS Kesehatan di media sosial.

    Keputusan ini diambil setelah perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap DCW. Kabar dipecatnya DCW disampaikan Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk Anggi Siahaan, Kamis 6 Februari 2025.

    Anggi menegaskan keputusan tersebut merupakan bentuk ketegasan dan komitmen perusahaan dalam menegakkan aturan serta etika kerja. Ia juga menyatakan bahwa DCW kini tidak lagi memiliki keterkaitan dengan PT Timah Tbk.

    Sementara itu, tidak hanya diwarnai adu mulut, antrean gas LPG 3 kg di wilayah Tangerang, Banten juga menyelipkan cerita duka. Seorang ibu paruh baya bernama Yonih (62) meninggal dunia usai terjatuh sembari menenteng 2 tabung gas elpiji 3 kg, Senin 3 Februari 2025.

    Warga Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu diduga kelelahan setelah sebelumnya mencoba mencari gas LPG 3 kg untuk dirinya berjualan.

    Sebelum meninggal, sekitar jam 10.00 WIB pagi, Yonih meninggalkan rumah menuju agen gas elpiji terdekat yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Namun sekitar pukul 11.00 WIB, ada warga yang melihat Yonih sudah jalan sempoyongan sembari membawa 2 tabung gas melon. Yonih sempat beristirahat duduk sebentar hingga akhirnya terjatuh dan tak sadarkan diri.

    Berita lain yang terpopuler dalam sepekan terakhir dalam sub kanal Megapolitan, News Liputan6.com adalah terkait mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro mengungkapkan penyesalannya terlibat dalam kasus dugaan pemerasan anak bos Prodia.

    Bintoro bahkan sampai meneteskan air mata saat mendengar putusan dari Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sidang digelar di Polda Metro Jaya, Jumat 7 Februari 2025.

    Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang memantau jalannya sidang mengatakan, AKBP Bintoro terkena sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Saat mendengar itu, Bintoro menangis dan menyesali perbuatannya.

    Berikut deretan berita metro yang paling banyak dicari pembaca Liputan6.com dalam sepekan terakhir:

    PT Timah resmi pecat pegawainya yang viral karena menghina pegawai honorer. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk.

  • Boeing Bakal PHK Sekitar 400 Karyawan, Ada Apa?

    Boeing Bakal PHK Sekitar 400 Karyawan, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Produsen pesawat asal Amerika Serikat Boeing Co. berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terdapat ratusan karyawan di proyek SLS roket bulan. Hal ini menimbulkan spekulasi jika program eksplorasi ruang angkasa NASA akan mengalami perubahan di masa pemerintahan Donald Trump.

    Dilansir dari Bloomberg, Boeing mengutip pernyataan terkait revisi program Artemis NASA dan ekspektasi biaya dalam pernyataan singkat, yang menyebutkan potensi pengurangan sekitar 400 posisi pada April 2025.

    “Kami bekerja sama dengan pelanggan kami dan mencari peluang untuk mempekerjakan kembali karyawan di seluruh perusahaan kami guna meminimalkan PHK dan mempertahankan rekan kerja kami yang berbakat,” kata juru bicara Boeing melalui email pada hari Jumat, dikutip Senin (10/2/2025).

    Masa depan Boeing di bidang antariksa dipertanyakan saat NASA mengalami pergantian kepemimpinan di bawah Presiden Trump dan penasihat dekatnya Elon Musk, kepala SpaceX yang diberi kewenangan pengawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Pabrikan kedirgantaraan AS itu memangkas ribuan pekerja dan memangkas kepemilikannya di bawah Kepala Eksekutif baru Kelly Ortberg. “Roket SLS NASA merupakan komponen penting dari kampanye Artemis milik badan tersebut,” kata juru bicara badan tersebut pada hari Sabtu dalam sebuah pernyataan melalui email.

    Dia menambahkan NASA dan mitra industrinya terus bekerja sama untuk mengevaluasi dan menyelaraskan anggaran, sumber daya, kinerja kontraktor, dan jadwal untuk melaksanakan persyaratan misi secara efisien, aman, dan berhasil dalam mendukung tujuan dan sasaran NASA dari bulan ke Mars.

    Sebagai informasi, program Artemis secara resmi dibentuk di bawah pemerintahan pertama Trump, setelah dia menandatangani arahan kebijakan untuk mengirim manusia kembali ke bulan untuk pertama kalinya sejak program Apollo berakhir lebih dari setengah abad yang lalu. Program tersebut terbebani selama bertahun-tahun oleh pembengkakan biaya, masalah teknis, dan rencana misi yang rumit, meskipun mendukung ribuan pekerjaan di seluruh AS.

    Pada November 2022, roket SLS memulai debut peluncurannya setelah lebih dari satu dekade pengembangan, dengan mengirimkan kapsul tanpa awak di sekitar bulan sebagai bagian dari uji terbang besar pertama untuk kampanye Artemis.

    Roket tersebut telah berulang kali dikritik karena penundaannya dan anggaran yang membengkak, yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar US$23,8 miliar hingga 2025. Sementara itu, juru bicara NASA tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Trump telah mengisyaratkan keinginannya untuk mengirim astronot ke Mars dalam beberapa tahun terakhir. Dia juga telah menjalin hubungan dekat dengan Elon Musk, yang mendirikan SpaceX dengan tujuan memulai pemukiman di Mars dan sedang mengembangkan roket baru yang kuat untuk mencapainya.

    “Kami akan mengejar takdir nyata kami ke bintang-bintang, meluncurkan astronot Amerika untuk menanam bintang dan garis di planet Mars,” kata Trump saat pelantikannya.

    Adapun, pengumuman PHK SLS muncul sekitar seminggu setelah Boeing mengumumkan perubahan kepemimpinan pada kapsul astronot Starliner-nya.

    Program ini telah menghabiskan lebih dari US$2 miliar dalam pembengkakan biaya setelah serangkaian kemunduran, termasuk uji terbang yang gagal pada Juni tahun lalu yang menyebabkan dua astronaut AS terjebak di Stasiun Luar Angkasa Internasional.