Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Gus Ubaid: Presiden Prabowo Harus Cepat Selamatkan Perekonomian Akibat Efisiensi

    Gus Ubaid: Presiden Prabowo Harus Cepat Selamatkan Perekonomian Akibat Efisiensi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kondisi perekonomian di Indonesia semakin hari semakin memburuk. Hal ini dampak dari pemangkasan atau efisiensi anggaran belanja hingga Rp306,95 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    “Sudah sangat dirasakan masyarakat tingkat bawah dan tentunya ini tidak bagus untuk kepercayaan politik masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tentu beragam indikator di daerah yang kami temukan dari lesunya perekonomian di daerah ini berdampak jelas kepada PHK-PHK massal,” kata tokoh muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid), Rabu (12/2/2025).

    Gus Ubaid yang juga Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah (GBK) ini masih berprasangka baik, bahwa niatan Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran, karena banyaknya kebocoran anggaran yang selama ini terjadi di pemerintahan.

    “Akan tetapi kami yang yang setiap hari langsung bersinggungan dengan masyarakat di daerah sangat paham betul bagaimana kondisi kami dan mereka di bawah. Saya berharap para pembantu presiden, khususnya dalam masalah kebijakan ekonomi mampu memberikan informasi yang benar, valid, fakta kepada beliau, tentang kondisi real perekonomian yang saat ini terjadi,” tegasnya.

    “Jika kami harus memberikan saran kepada Bapak Presiden Prabowo, kami harap beliau segera mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan kondisi ekonomi yang sudah sangat memprihatinkan,” imbuhnya.

    Terkait komitmen janji politik presiden tentang makan bergizi gratis, menurut dia, sudah sangat bagus. “Sekali lagi mohon maaf Bapak, mungkin tidak perlu dilaksanakan menyeluruh dahulu, cukup di beberapa daerah saja. Dan, saya yakin itu tidak akan mengurangi kepercayaan rakyat kepada Bapak Presiden jika itu dilaksanakan hanya di beberapa tempat dahulu. Kami tahu Bapak Prabowo adalah orang yang sangat menjaga komitmennya, karena kami salah satu relawan Bapak di Pilpres 2024,” tuturnya.

    Pihaknya sebagai mantan tim pemenangan, setiap hari dikeluhi teman-teman di daerah. “Terkadang saya langsung datang ke rumahnya, jika itu tidak terlalu jauh dari tempat kami tinggal. Kami berharap Bapak Presiden sesegera mungkin memberikan kebijakan ekonomi yang bisa memutar roda ekonomi di daerah kembali,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Deddy Corbuzier Diangkat Jadi Stafsus Menhan saat Karyawan RRI Terancam PHK karena Efisiensi

    Deddy Corbuzier Diangkat Jadi Stafsus Menhan saat Karyawan RRI Terancam PHK karena Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua kabar heboh meramaikan media sosial Twitter per Rabu, 12 Februari 2025. Pertama yakni soal karyawan RRI yang dikabarkan terancam di-PHK imbas efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

    Laporan sebelumnya menyebut jika Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) mempertimbangkan untuk memberhentikan sementara sejumlah tenaga lepas imbas adanya efisiensi tahun anggaran 2025.

    Juru Bicara RRI Yonas Markus Tuhuleruw menyampaikan, anggaran RRI tahun ini dipangkas sekitar Rp300 miliar atau sepertiga dari pagu 2025 sebesar Rp1,7 triliun. Salah satu komponen yang paling banyak dipangkas yakni biaya operasional.

    Imbas adanya pemangkasan biaya operasional, pihaknya mempertimbangkan untuk tidak menggunakan jasa para tenaga lepas. Mengingat, postur anggaran untuk pembayaran pekerja lepas bersumber dari biaya operasional.

    Namun, hal tersebut menjadi pilihan terakhir yang akan ditempuh oleh RRI, mengingat para pekerja lepas sudah bekerja cukup lama untuk lembaga penyiaran tersebut.

    “Kami prihatin juga dengan kondisi itu. Namun demikian itu adalah pilihan terakhir nantinya,” kata Yonas kepada Bisnis, Senin (10/2/2025).

    Di sisi lain

    Saat konten-konten curahan hati pegawai RRI terancam di-PHK mencuat di media sosial, kabar mengejutkan datang dari pesohor tanah air, Deddy Corbuzier.

    Deddy Corbuzier resmi dilantik jadi staf khusus Menteri Pertahanan Selasa (11/2/2025) kemarin.

    Deddy mengatakan bahwa pihaknya sudah siap melanjutkan tugas dan pekerjaan baru sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di bidang Komunikasi Sosial dan Publik pada Kementerian Pertahanan.

    “Sebuah kehormatan besar dapat melanjutkan tugas dan pekerjaan baru saya bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin,” tuturnya melalui akun Instagram @dc.kemhan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Gaji Deddy Corbuzier…

  • Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo: Tak Bisa Berikan Makan Siang Layak ke Anak, Orang Tua di PHK  – Halaman all

    Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo: Tak Bisa Berikan Makan Siang Layak ke Anak, Orang Tua di PHK  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto telah menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja di instansi milik pemerintah.

    Satu di antaranya, penyiar di Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Ternate.

    Penyiar bernama Aini tersebut kini terkena PHK dan curhatannya viral di media sosial yang diungga lewat media sosial miliknya @aiinizzaa.

    Penyiar RRI ini mengaku paham tujuan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo yakni agar program pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

    “Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini, yaitu untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak,” kata Aini sambil tahan tangis, dikutip dari TribunSumsel, Rabu (12/2/20250.

    Selain itu, ia juga menyinggung program pemerintah yakni, makan bergizi gratis.

    Namun, ia menyayangkan efisiensi anggaran yang berimbas hilangnya pekerjaan banyak orang.

    “Tapi sudahkah bapak berpikir bahwa, ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orangtua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak, karena ternyata orang tua mereka harus di-PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan,” katanya.

    Ia juga mempertanyakan apakah kebijakan efisiensi ini selaras dengan pernyataan Presiden soal mencintai rakyatnya.

    “Lalu menurut bapak, di mana letak yang bapak bilang bahwa bapak mencintai rakyat bapak,” tandasnya.

    Penjelasan RRI Soal PHK Massal

    Juru Bicara RRI Yonas Markus Tuhuleruw membenarkan bahwa pihaknya terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pada 2025. 

    Adapun langkah efisiensi tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 pada 22 Januari 2025.

    Ia menyebut, tenaga kerja yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak diberhentikan dari pekerjaannya. Justru, para PNS ini bakal semakin diberdayakan dalam berbagai kegiatan RRI.

    Di sisi lain, Yonas mengakui bahwa ada efisiensi yang menyasar pada karyawan berstatus tenaga lepas. 

    Karyawan tersebut meliputi kontributor, penyiar, dan lain sebagainya yang digaji berdasarkan durasi waktu kerja atau kegiatan/proyek serta tidak terikat dengan tugas-tugas rutin RRI. 

    Efisiensi ini terpaksa dilakukan mengingat para karyawan tenaga lepas tersebut ditanggung upahnya dari biaya operasional RRI.

    Di sisi lain, Yonas mengakui bahwa ada efisiensi yang menyasar pada karyawan berstatus tenaga lepas. Karyawan tersebut meliputi kontributor, penyiar, dan lain sebagainya yang digaji berdasarkan durasi waktu kerja atau kegiatan/proyek serta tidak terikat dengan tugas-tugas rutin RRI. 

    Efisiensi ini terpaksa dilakukan mengingat para karyawan tenaga lepas tersebut ditanggung upahnya dari biaya operasional RRI.

    Yonas belum bisa menyebut berapa banyak jumlah tenaga lepas yang terdampak efisiensi. Hal  ini mengingat pihaknya baru menggelar rapat dengan pimpinan RRI dari berbagai daerah untuk memetakan masalah sekaligus menginventarisasi kembali para karyawan yang berstatus tenaga lepas. 

    “Kami harap dalam minggu ini bisa dapat kepastian mana saja tenaga lepas yang bisa dipertahankan dan mana saja yang tidak bisa dipertahankan,” kata dia.

    Pada dasarnya, para karyawan tenaga lepas RRI akan diseleksi kembali secara bijaksana berdasarkan kompetensi dan performanya. 

    “Jadi untuk pekerja PNS dan PPPK tidak ada masalah, tetap jalan. Sedangkan para tenaga kerja lepas ini harus ditinjau kembali soal kontribusi dan kompetensi mereka,” pungkas Yonas.

    Alasan Prabowo Lakukan Efisiensi

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto efisiensi anggaran di tingkat kementerian dan lembaga mencapai Rp306 triliun

    Sri Mulyani menjelaskan, Presiden ingin memperbaiki kualitas belanja pemerintah atau spending better. Selain itu, Presiden juga berulang kali kenekankan ingin menutup celah-celah korupsi.

    “Presiden Prabowo sudah berulang kali menyebutkan bahwa dia ingin spending ini lebih efisiensi, lebih bersih, dan fokus. Terutama dalam menjaga kebutuhan,” ujar Sri Mulyani di hadapan investor saat acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Menurut Sri Mulyani, penghematan negara terutama dari kegiatan belanja di masing-masing Kementerian atau lembaga dapat lebih terkontrol.

    Efisiensi di seluruh kementerian penting dilakukan. Untuk melihat dengan lebih detail kenapa, dan bagaimana, dan berapa banyak yang mereka habiskan.

    “Termasuk yang mereka minta budget untuk program mereka serta untuk aktivitas kementerian,” tuturnya.

    Sri Mulyani berujar, pemerintah akan lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan, sehingga beban APBN dapat lebih berkurang. Apalagi, Presiden Prabowo menargetkan ekonomi 8 persen.

    “Dan untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi ini, tidak bisa hanya menggunakan beberapa alat yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas Indonesia,” imbuh Sri Mulyani.

     

     

     

  • Dear Prabowo, Anak-anak Sudah Makan Bergizi Gratis tapi Tak Bisa Lagi Makan Siang dan Malam karena Orang Tuanya Di-PHK

    Dear Prabowo, Anak-anak Sudah Makan Bergizi Gratis tapi Tak Bisa Lagi Makan Siang dan Malam karena Orang Tuanya Di-PHK

    Curhat Penyiar RRI Imbas Efisiensi Anggaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Suaranya lirih menahan beban. Air mata menggenang di sudut mata. Lewat udara, perempuan itu berkeluh kesah kepada Presiden Prabowo yang katanya mencintai rakyatnya.

    “Bapak (Prabowo), kami tahu efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini untuk menunjang program-program bapak bisa berjalan dengan baik, seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi, sudahkah Bapak berfikir ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis, dan bergizi unttuk anak-anak,” kata sang penyiar.

    “Tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tuanya tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak karena orang tuanya harus di- PHK. Harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan. Lalu menurut bapak, dimana letak yang bapak bilang mencintai rakyat,” sambungnya menahan tangis.

    Curahan hati seorang penyiar perempuan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Ternate ini membuat pendengarnya terenyuh dan merenung. Keluh kesah pegawai yang telah menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kebijakan efisiensi anggaran ini menyebar luas di semua platform media sosial.

    Ungkapan emosional yang mengharu biru dalam sebuah konten video yang diunggah di akun Instagram pribadi miliknya @aiinizzaa menarik perhatian publik dan menjadi viral di media sosial.

    Dalam video yang diunggah ulang sejumlah akun di media sosial, penyiar radio yang telah mengabdi selama 11 tahun ini mengaku sedih. Dia baru saja kehilangan pekerjaannya akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

  • Profesi Ini Rawan PHK Massal, Pencipta ChatGPT Buka-bukaan Fakta

    Profesi Ini Rawan PHK Massal, Pencipta ChatGPT Buka-bukaan Fakta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kekhawatiran soal PHK massal kian menghantui para pekerja di seluruh dunia. Sejak masa pandemi dan pasca-pandemi, masih sering terdengar perusahaan teknologi dan sektor lain melakukan pemangkasan karyawan.

    Alasannya beragam, mulai dari efisiensi hingga perubahan struktur organisasi. Keresahan soal PHK yang akan berlanjut di masa depan juga dipicu pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kian canggih.

    AI mulai populer sejak OpenAI meluncurkan ChatGPT pada 2023 lalu. Sejak saat itu, perusahaan teknologi di seluruh dunia berlomba-lomba mengembangkan layanan AI untuk berbagai kebutuhan.

    AI yang canggih digadang-gadang bisa menggantikan manusia untuk beberapa pekerjaan yang sifatnya repetitif dan monoton. Bahkan, CEO OpenAI Sam Altman mengatakan AI bisa menggantikan pekerjaan software engineer.

    Altman mengatakan AI mampu mengerjakan beragam tugas yang saat ini dilakukan oleh software engineer dengan pengalaman bertahun-tahun di perusahaan kawakan, dikutip dari Mashable, Selasa (11/2/2025).

    Kendati demikian, AI masih memiliki keterbatasan terkait ide inovatif. Sebab, AI hanya bisa menjalankan perintah dan arahan manusia. Untuk itu, ia membahasakan agen AI sebagai kolaborator virtual pekerja manusia.

    “Bayangkan jika ada 1.000 atau 1 juta agen AI,” kata dia.

    Meski banyak pekerjaan repetitif yang akan tergantikan, namun Altman menekankan soal potensi inovasi yang lebih besar ketika manusia hanya fokus pada kerja-kerja inovatif dan kreatif. Jadi, waktu dan energi untuk melakukan pekerjaan repetitif bisa dialihkan sepenuhnya ke AI.

    Ia memprediksi dalam dekade mendatang, setiap orang bisa mengerjakan jauh lebih banyak hal ketimbang potensi mereka saat ini.

    Terkait kekhawatiran PHK massal, Altman mengatakan perlu dilakukan pengukuran terkait modal dan angkatan kerja. Dengan begitu bisa dilakukan langkah-langkah untuk mencegak ketidaksetaraan dalam pekerjaan manusia.

    Ia memberikan solusi bahwa setiap pekerja manusia perlu diberikan akses ke AI canggih, agar mereka bisa mengembangkan diri dan memikirkan ide inspiratif demi mengembangkan diri.

    (fab/fab)

  • Intip Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu dan Fasilitas Tambahannya, Berikut 4 Syarat Pengangkatan

    Intip Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu dan Fasilitas Tambahannya, Berikut 4 Syarat Pengangkatan

    TRIBUNJATIM.COM – Apa saja yang bakal didapat PPPK Paruh Waktu, selain gaji bulanan? 

    Untuk diketahui, Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu merupakan solusi bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. 

    Selain itu, PPPK Paruh Waktu juga bertujuan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menetapkan kebijakan ini dalam Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 13 Januari 2025 oleh Menpan RB, Rini Widyantini.

    Dalam keputusan tersebut, PPPK Paruh Waktu dikategorikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. 

    Tak hanya dapat gaji, PPPK Paruh Waktu juga berhak mendapatkan beberapa fasilitas ini. 

    Apa saja? 

    1. Gaji Sesuai Standar Minimum

    Dalam Diktum ke-19, ditegaskan bahwa besaran gaji PPPK Paruh Waktu, minimal tidak boleh lebih rendah dari:

    Upah yang sebelumnya diterima sebagai pegawai non-ASN.
    Upah minimum yang berlaku di wilayah tempat mereka bekerja.

    Dengan aturan ini, pemerintah memastikan bahwa penghasilan PPPK Paruh Waktu tetap layak dan tidak mengalami penurunan dari pekerjaan sebelumnya.

    2. Sumber Pendanaan yang Jelas

    Dalam Diktum ke-20, disebutkan bahwa sumber pendanaan untuk gaji PPPK Paruh Waktu berasal dari alokasi belanja pegawai, yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. 

    Ini menjamin bahwa gaji PPPK Paruh Waktu tetap tersedia dan tidak bergantung pada kebijakan instansi semata.

    3. Fasilitas Tambahan

    Selain gaji, Diktum ke-21 menyebutkan bahwa PPPK Paruh Waktu berhak memperoleh fasilitas lain sesuai peraturan perundang-undangan ASN. Fasilitas ini dapat mencakup:

    Tunjangan yang diberikan oleh instansi masing-masing.
    Honor tambahan, terutama jika mereka ikut serta dalam kegiatan seperti rapat atau tugas-tugas tertentu.

    Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja, dalam rapat koordinasi percepatan penataan Non-ASN Tahun 2024 pada Selasa (14/1/2025) menjelaskan terkait hal tersebut.

    “Jadi PPPK Paruh Waktu akan mendapatkan penghasilan, dan fasilitas misalnya dia ikut rapat dan mendapatkan honor, itu memungkinkan,” ujarnya.

    Dengan begitu, PPPK Paruh Waktu bisa menjadi solusi bagi tenaga honorer agar tetap bekerja di instansi pemerintah tanpa kehilangan pendapatan. 

    Selain mendapatkan gaji minimal sesuai standar, mereka juga memperoleh berbagai fasilitas tambahan yang disesuaikan dengan aturan ASN.

    Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan kepastian kerja bagi tenaga honorer.

    Syarat Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    PPPK PARUH WAKTU – Beikut syarat pengangkatan PPPK Paruh Waktu, gaji dan fasilitas tambahan yang bakal diperoleh. (Dok. Humas Pemkab Lombok Tengah)

    Aba merinci bahwa ada empat syarat utama yang harus dipenuhi untuk bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu, yaitu:

    1. Terdaftar dalam database BKN sebagai pegawai non-ASN.

    2. Mengikuti seleksi PPPK tahap I atau tidak lulus seleksi CPNS 2024.

    3. Tidak mendapatkan formasi jabatan yang dibutuhkan.

    4. Pengangkatan berlaku sementara dalam masa transisi penataan non-ASN.

    Selain itu, tenaga honorer yang memenuhi syarat wajib memiliki ijazah yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, memiliki masa kerja minimal dua tahun, serta telah terdata dalam seleksi ASN 2024.

    Ketentuan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    Adapun mekanisme atau ketentuan pengangkatan dan pemberhentian PPPK Paruh Waktu itu bergantung dengan masa perjanjian kerja 

    Untuk pengangkatannya harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

    Usulan penetapan kebutuhan sebagai dasar pengajuan nomor induk PPPK paruh waktu ke BKN
    Masa perjanjian kerja ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK
    Pengangkatan penuh waktu ini didasarkan pada kinerja minimal predikat “baik” serta ketersediaan anggaran di instansi masing-masing.

    “Setelah diangkat menjadi PPPK paruh waktu, mereka sudah mendapatkan Nomor Identitas ASN, sehingga tidak perlu melalui seleksi tambahan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” jelas Aba.

    Aba menegaskan bahwa kebijakan PPPK paruh waktu ini hanya berlaku sementara sebagai bagian dari masa transisi penataan tenaga non-ASN. 

    “Kami harap, kebijakan ini dapat memberikan solusi sementara bagi tenaga honorer sembari proses penataan tenaga non-ASN diselesaikan secara menyeluruh,” tutupnya.

    Dengan adanya kebijakan ini, Kemenpan RB berharap dapat memberikan kepastian kepada tenaga honorer yang telah mengabdi bagi pemerintah selama bertahun-tahun, sembari menyesuaikan kebutuhan ASN di berbagai instansi.

    Berita Viral lainnya

  • PNS Ketar-ketir Kena PHK Massal, Petaka Elon Musk Menggila

    PNS Ketar-ketir Kena PHK Massal, Petaka Elon Musk Menggila

    Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk ditugaskan Presiden AS Donald Trump untuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Fokusnya melakukan efisiensi, salah satunya terkait sumber daya manusia atau PNS di pemerintah federal AS.

    PNS di AS kini khawatir menghadapi sepak terjang Elon Musk dan segala aksinya di pemerintahan. Pasalnya, program pengunduran diri sukarela sedang digalakkan oleh Musk dengan restu Trump.

    DOGE sudah memegang akses ke sistem pembayaran federal, membubarkan beberapa lembaga bantuan, dan menawarkan pilihan berhenti secara sukarela atau dipecat kepada jutaan PNS federal.

    Inisiatif pemangkasan biaya ini pertama kali diumumkan oleh Trump setelah kemenangannya pada November.

    Langkah-langkah Musk memicu kekacauan dan kebingungan pegawai di federal AS.

    Orang terkaya di dunia itu berupaya mengurangi biaya dan merombak seluruh departemen. Ia mengirim email ultimatum dengan subjek Fork in the Road, meminta pegawai komitmen kerja sangat keras atau mundur.

    Musk melakukan hal yang sama seperti saat akuisisi Twitter sekitar 2 tahun yang lalu.

    Rinciannya tidak terlalu jelas, namun gambaran keseluruhannya adalah Musk menginginkan reformasi pemerintah secara menyeluruh, dengan melakukan pemangkasan besar-besaran.

    Musk mengatakan bahwa upaya pemotongan anggarannya kemungkinan besar tidak akan mencapai target awal penghematan sebesar US$2 triliun, yang berarti sepertiga dari pengeluaran tahunan pemerintah federal.

    “Saya pikir kita harus membelanjakan uang publik dengan bijak,” kata Musk dalam perjalanannya untuk bertemu anggota parlemen pada Desember, dikutipd ari BBC, Senin (10/2/2025).

    Ia mengatakan bahwa Doge akan memangkas peraturan federal, mengawasi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dan menutup beberapa lembaga secara keseluruhan.

    DOGE pada awalnya akan dipimpin oleh Musk dan Vivek Ramaswamy, seorang pemodal yang pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Republik, namun kemudian mundur dan sekarang diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai gubernur Ohio.

    Meskipun DOGE memiliki kata “departemen” dalam namanya, DOGE bukanlah sebuah departemen resmi pemerintah, jenis badan yang harus dibentuk melalui Kongres dan biasanya mempekerjakan ribuan staf.

    Sebaliknya, DOGE beroperasi sebagai badan penasihat, yang dijalankan oleh salah satu sekutu terdekat Trump dan memiliki hubungan langsung dengan Gedung Putih.

    (fab/fab)

  • PKB Minta TVRI dan RRI Jamin Nasib Pegawai Terdampak PHK Akibat Efisiensi – Page 3

    PKB Minta TVRI dan RRI Jamin Nasib Pegawai Terdampak PHK Akibat Efisiensi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sebagian kontributor daerah mereka akibat kebijakan efisiensi. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Eva Monalisa menyatakan dukungannya terhadap pegawai kontributor RRI dan TVRI yang terdampak.

    “Kami memahami bahwa efisiensi anggaran adalah kebijakan pemerintah Presiden Prabowo yang harus dilakukan. Tapi kami meminta agar hak-hak kontributor tetap terjamin. Kami meminta ada kepastian kompensasi yang layak bagi kontributor yang terkena PHK baik dalam bentuk pesangon, program bantuan, atau peluang kerja di sektor lain,” kata Eva dalam keterangan diterima, Selasa (11/2/2025).

    Eva mengamini, PHK karyawan merupakan hal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kendati demikian PHK harus dilakukan dengan pertimbangan manusiawi, contohnya adakan semacam Latihan keterampilan bidang lain agar bisa menjalani proses transisi.

    “Kontributor yang terdampak PHK dapat menerima pelatihan atau program transisi sehingga memiliki kesempatan untuk beralih ke pekerjaan lain dalam industri penyiaran atau sektor terkait,” saran Eva.

    Selama ini, lanjut Eva, kontributor adalah bagian penting dalam keberlangsungan RRI dan TVRI dalam penyebaran informasi ke berbagai daerah di Indonesia. Meski kontributor berstatus tenaga lepas yang berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN), maka hal itu menjadi rentan terkena efisiensi ketika terjadi situasi pemangkasan anggaran.

    “Sebagai tenaga lepas, kontributor memang tidak berstatus ASN tapi mereka memainkan peran vital dalam memproduksi berita, peliputan di daerah,” tegas Eva.

     

  • 2,1 Juta Tenaga Kerja Konstruksi Terancam Kena PHK

    2,1 Juta Tenaga Kerja Konstruksi Terancam Kena PHK

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak efisiensi anggaran infrastruktur.

    Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Menurut Andi, pemangkasan anggaran infrastruktur, khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebesar 80% atau senilai Rp 81,38 triliun, berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2,1 juta tenaga kerja di sektor konstruksi.

    “Kalau Rp 110 triliun anggaran dipangkas, bisa membuat 2,1 juta pekerja konstruksi menganggur,” kata Andi dalam dialog “Investor Market Today” di ID TV, Selasa (11/2/2025).

    Andi menambahkan, apabila pemangkasan ini bertujuan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah harus mempertimbangkan dampak lebih luasnya.

    “Jangan sampai kita fokus pada program Makan Bergizi Gratis, tetapi besok orang tua siswa penerima MBG justru di-PHK,” ujarnya.

    Andi menyayangkan keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran infrastruktur karena banyak proyek vital yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

    “Ada banyak proyek prioritas yang penting bagi pembangunan bangsa. Proyek-proyek ini tidak boleh terhenti,” tegasnya.

    Diketahui, pagu DIPA Kementerian PU pada 2025 senilai Rp 110,95 triliun. Setelah dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun, sisa pagu 2025 menjadi sebesar Rp 29,57 triliun.

    Beberapa proyek tol yang terkena dampak efisiensi anggaran ini antara lain Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Tol Becakayu) dan Tol Puncak 2 yang mencakup Sentul–Hambalang–Sukamakmur–Pacet–Cipanas.

  • Top 3 Tekno: Meta PHK 4.000 Karyawan hingga Motorola Comeback di Indonesia – Page 3

    Top 3 Tekno: Meta PHK 4.000 Karyawan hingga Motorola Comeback di Indonesia – Page 3

    Motorola comeback di Indonesia! Setelah absen dari pasar Tanah Air kurang lebih setahun, brand asal Amerika Serikat ini memberi sinyal kuat siap hadir dalam waktu dekat ini.

    Hal ini terungkap dari situs resmi Motorola Indonesia dengan tagline “hello moto, hello Indonesia”, dan memperlihatkan gambar tangan menyingkap tabir dengan latar belakang ikon budaya Indonesia seperti Monas, Candi Prambanan, hingga Rumah Gadang.

    Tak hanya itu, kehadiran akun Instagram resmi Motorola Indonesia yang dibuat enam hari lalu semakin memperkuat dugaan merek legendaris itu akan segera meluncurkan produk terbarunya di Tanah Air.

    Berdasarkan unggahan di akun Instagram mereka, kuat dugaan Moto G45 akan menjadi ponsel pertama Motorola saat comeback ke pasar Indonesia.

    Lalu seperti apa spesifikasi Motorola Moto G45? Dikutip GSM Arena, ponsel ini hadir dengan layar berukuran 6,5 inci.

    Untuk performa sehari-hari, ponsel ini mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, RAM 4GB/8GB, dan memori internal berkapasitas 128GB (tersedia slot microSD).

    Dalam hal fotografi, kamera Moto G45 mengandalkan dua kamera yang masing-masing berkemampuan 50MP (wide) dan 2MP (macro), dan 16MP untuk keperluan selfie.

    Moto G45 ditenagai baterai 5000mAh yang diklaim bisa bertahan lebih dari seharian penuh dalam pemakaian normal, dan sudah beroperasi dengan Android 14.

    Baca selengkapnya di sini