Kasus: PHK

Sederet Catatan Ekonomi & Fiskal Jelang Setahun Prabowo-Gibran

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memiliki sederet pekerjaan rumah untuk mewujudkan ambisi pertumbuhan ekonomi 8%. Prabowo masih mengalami kendala struktural hingga ketidakstabilan di sisi internal maupun eksternal menjelang 1 tahun pemerintahannya pada Senin (20/10/2025) besok.

Sementara itu, effect yang diharapkan dari sejumlah kebijakan prioritas Prabowo seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga ketahanan pangan, belum berdampak secara signifikan terhadap kinerja perekonomian. Salah satu buktinya adalah tren pertumbuhan ekonomi Indonesia, selama dua kuartal terakhir yang masih stagnan di kisaran 4-5%.

Di sisi lain, Prabowo juga harus berburu dengan waktu, karena tren deindustrialisasi yang ditunjukkan dengan mentoknya kontribusi manufaktur ke produk domestik bruto (PDB) di kisaran 18-19%, telah memunculkan fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama beberapa bulan terakhir. Kalau merujuk kepada data Kementerian Ketanagakerjaan alias Kemnaker, sebanyak 44.333 orang telah kehilangan pekerjaannya sampai dengan Agustus 2025.

Persoalan semakin pelik karena investasi yang digadang-gadang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, ternyata lamban menyerap tenaga kerja. Padahal, jumlah populasi siap kerja alias produktif setiap tahunnya mengalami peningkatan. Belum lagi ada fakta bahwa ada sekitar 1 juta sarjana yang belum memperoleh pekerjaan alias menganggur.

Kendati demikian, data juga menunjukkan bahwa jumlah serapan tenaga kerja memang bertambah setiap tahunnya. Namun kalau merujuk rilis terbaru dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi kecepatan investasi untuk menyerap tenaga kerja justru menurun.

Sebagai ilustrasi, dengan realisasi investasi sebesar Rp491,4 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebesar 696.478 pada kuartal III/2025, dibutuhkan setidaknya investasi sebesar Rp705,7 juta untuk setiap 1 pekerja.

Padahal kalau mengacu kepada kuartal III/2024 lalu, untuk menghasilkan 1 pekerja investasi yang dibutuhkan hanya sebesar Rp663,6 juta. Angka ini dihitung berdasarkan total realisasi sebesar Rp431,48 triliun dibagi jumlah serapan tenaga kerja sebesar 650.172.

Artinya, jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menyerap 1 pekerja semakin mahal. Kalau kuartal III/2024 lalu hanya sebesar Rp663,6 juta. Pada periode yang sama tahun 2025 dibutuhkan investasi sebesar Rp705,7 juta atau lebih malah kira-kira sebesar Rp42,1 juta.

Tren itu terkonfirmasi dengan kemampuan investasi asing dalam menyerap tenaga kerja yang juga semakin melambat. Tentu saja simpulan ini terjadi jika mengambil perbandingan dengan capaian kuartal III/2024. Pada periode itu tahun lalu, penyerapan tenaga kerja dari aktivitas penanaman modal asing alias PMA mencapai 269.800. Sedangkan kuartal III/2025 hanya di kisaran 246.400.

Capaian itu menunjukkan bahwa ada penurunan kualitas investasi asing khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.

Pengelolaan Fiskal

Sementara itu dari sisi pengelolaan fiskal, Prabowo juga memiliki setumpuk pekerjaan yang tidak kalah beratnya. Tren penurunan kinerja penerimaan pajak telah mengakibatkan kondisi anggaran yang hampir tidak seimbang. Efisiensi atau tepatnya refocusing anggaran memang telah dilakukan dengan penerapan Inpres No.1/2025.

Namun demikian, kalau mengacu kepada data-data terakhir, realisasinya masih di bawah ekspektasi. Defisit memang masih terjaga. Setidaknya berada di bawah outlook APBN yang dipatok 2,78%. Akan tetapi, terjaganya defisit itu terjadi karena proses penyerapan anggaran yang masih rendah. Kalau merujuk data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), masih di kisaran 64,3%.

Salah satu pemicu lambatnya penyerapan belanja negara itu adalah serapan belanja pemerintah pusat yang berada di angka 59,7% atau hanya Rp1.589,9 triliun dari Rp2.663,4 triliun. Padahal tahun sebelumnya, penyerapan belanja pemerintah pusat mampu menembus ke angka 73,6%.

Tidak jelas alasan di balik lambatnya penyerapan tersebut. Namun kalau mengacu data Kemenkeu, ada sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran jumbo yang penyerapannya di bawah 50%. Badan Gizi Nasional alias BGN per tgl 30 September hanya di angka 16,9%, Kementerian Pekerjaan Umum alias PU di angka 48,2%, dan Kementerian Pertanian di kisaran 32,8%.

Lambatnya penyerapan itu menarik dicermati karena dua dari ketiga lembaga yakni BGN dan Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap dua program andalan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis alias MBG dan swasembada pangan.

Sementara itu dari sisi pajak, sulit untuk mengelak bahwa shortfall pajak tahun ini akan melebar dari outlook APBN 2025 di angka Rp2.076,9 triliun. Sekadar catatan bahwa penerimaan pajak per September 2025 hanya sebesar Rp1.295,3 triliun atau masih di angka 62,4% atau kurang sebesar Rp781,6 triliun dari outlook APBN. Periode yang sama tahun lalu penerimaan pajak telah mencapai 70% dari target.

Artinya kalau mengacu kepada tahun lalu, dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun, pemerintah memenuhi sekitar 29,8% penerimaan dalam waktu 3 bulan. Persoalannya data 2025 menunjukkan dengan penerimaan 62,4% pemerintah harus mengejar penerimaan pajak sebesar 37,6% dari target agar shortfall tidak melebar atau minimal pas dengan outlook APBN.

Dengan catatan kinerja penerimaan pajak setidaknya sampai September 2025, pemerintah perlu mengejar ketertinggalan supaya shortfall tidak melebar. Hanya saja ada satu catatan, jangan sampai upaya pemerintah mengejar target penerimaan pajak itu mendistorsi aktivitas ekonomi yang indikasinya masih tertekan.

Prabowo Klaim Banyak Capaian

Adapun, Presiden Prabowo Subianto menyatakan percaya diri dengan capaian pemerintah dalam satu tahun terakhir. Dia menekankan upayanya bersama kabinet merah putih dan bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan sejumlah capaian.

Hal ini dia sampaikan saat menghadiri Sidang Senat Terbuka, Pengukuhan Mahasiswa Baru, dan Wisuda Sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, pada Sabtu (18/10/2025).

“Besok, hari Senin, saya sudah satu tahun memimpin negara. Dan saya kira-kira saudara-saudara saya bisa katakan bahwa hari ini berdiri di seluruh hadapan rakyat Indonesia dengan percaya diri, karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat,” ujar Prabowo.

Pelantikan Presiden Prabowo Subianto./JIBI

Sekadar informasi, Prabowo dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Dia menyatakan sudah mengikuti pemilihan umum (Pemilu) sebanyak 5 kali dan mengalami 4 kali kekalahan.

“Jadi sekarang kalau menghadapi penipuan dan upaya untuk merong-rong dan terus menghambat dan merusak bangsa. Saya cepat menangkap, saya cepat mencium, saya cepat mengambil kesimpulan,” kata Prabowo.

Di sisi lain, pemerintah memang telah mengumumkan paket stimulus ekonomi keempat pada hari ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, stimulus yang digelontorkan pemerintah berbentuk BLT dan program magang. Paket stimulus keempat ini menjadi kelanjutan dari rangkaian kebijakan fiskal yang telah dijalankan sejak awal pemerintahan Prabowo pada Oktober 2024.

Sejak menjabat, Prabowo telah meluncurkan tiga paket stimulus ekonomi dengan total nilai Rp79,2 triliun. Paket pertama diumumkan pada Desember 2024 senilai Rp38,6 triliun, diikuti paket kedua pada Juni 2025 sebesar Rp24,44 triliun, dan paket ketiga pada September 2025 senilai Rp16,23 triliun.

Bentuk bantuan yang diberikan dalam ketiga stimulus sebelumnya meliputi subsidi listrik, keringanan pajak, bantuan tunai langsung (BLT), bantuan pangan, serta program padat karya sementara. Langkah ini dinilai efektif menopang konsumsi rumah tangga, yang masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional, disusul oleh investasi.

Saran Pengamat ke Prabowo

Sementara itu, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menilai upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dinilai masih jauh dari harapan.

Meski sempat mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,12%, pencapaian itu dinilainya masih lemah dan belum ditopang oleh kebijakan yang mampu mempercepat laju ekonomi menuju target ambisius 8%. “Pencapaian target makro sangat lemah. Memang kemarin 5,12%, tapi belum terlihat ada program yang benar-benar mendukung pertumbuhan. Saat ini mempertahankan angka 5% saja sudah sulit,” ujarnya kepada Bisnis.com dikutip Sabtu (18/10/2025).

Dia meminta pemerintah mengurangi misalokasi sumber daya fiskal yang menyebabkan belanja negara tidak efektif dalam mendorong produktivitas ekonomi. Riefky menekankan perlunya perbaikan kualitas institusi agar anggaran dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja ekonomi nasional.

Teuku Riefky memperkirakan kinerja ekspor nasional masih sangat bergantung pada kondisi global yang tengah tidak menentu, sementara dua mesin pertumbuhan lainnya yakni konsumsi masih diwarnai pelemahan daya beli masyarakat. Lalu investasi asing yang masih menunjukkan kontraksi.

“Perbaiki kualitas institusi, iklim investasi sehingga investasi masuk lapangan pekerjaan tercipta, daya beli meningkat, penerimaan negara akan masuk dengan sendirinya,” terangnya.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menggarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi nasional selama satu tahun terakhir dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam aspek penciptaan lapangan kerja.

Meski konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan perbaikan, indikator yang berkaitan dengan job creation justru melemah di hampir semua sektor. “Kalau lihat satu tahun ke belakang, kaitannya dengan konsumsi, ini yang belum dibahas. Sebetulnya ada satu catatan PR besar yang belum bisa diselesaikan dengan baik, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan,” katanya.

Dia menambahkan, semua indikator terkait penciptaan lapangan kerja menunjukkan pelemahan, mulai dari tingkat partisipasi tenaga kerja hingga persepsi masyarakat terhadap ketersediaan pekerjaan. Bahkan, indeks kepercayaan ekonomi konsumen pada aspek lapangan kerja menjadi yang paling pesimis dibandingkan indikator lainnya.

19/10/2025 13:08
Mendengar Suara Rakyat… Nasional 18 Oktober 2025

Mendengar Suara Rakyat…
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Suara masyarakat menjadi hal yang tidak luput dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mulai dari mahasiswa, pakar, akademisi, hingga berbagai kelompok masyarakat kerap menyuarakan aspirasi, tuntutan, dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan, program, maupun sikap pemerintah di berbagai tingkatan.
Lantas, bagaimana sikap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendengar suara-suara rakyat itu dalam satu tahun pertamanya?
Dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai program maupun kebijakan pemerintah kerap disorot rakyat.
Mulai dari penolakan terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang terjadi pada pertengahan hingga akhir Desember 2024.
Penolakan disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), elemen buruh, hingga para akademisi yang menilai bahwa PPN 12 persen akan semakin semakin melemahkan daya beli masyarakat.
Kebijakan tersebut juga dinilai berpotensi menyebabkan inflasi yang justru menambah kompleksitas masalah.
Akhirnya pada 31 Desember 2024 malam, Prabowo mengumumkan bahwa kenaikan PPN 12 persen tersebut hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.
Prabowo juga memastikan bahwa kebijakan perpajakan tetap berpihak pada rakyat kecil dengan tetap mengenakan tarif PPN nol persen untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
“Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” ujar Prabowo, Selasa (31/12/2024) malam.
Setelah itu, berbagai kelompok masyarakat kembali menyuarakan pendapat dan tuntutannya yang bertajuk “Indonesia Gelap” pada Februari 2025.
Aksi “Indonesia Gelap” digawangi oleh BEM Seluruh Indonesia (SI) yang menyorot sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Salah satu yang dikritisi oleh aksi “Indonesia Gelap” adalah kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan efisiensi anggaran.
Namun faktanya, efisiensi justru tidak sejalan dengan realitas yang diterapkan pemerintah, bahkan mengabaikan kepentingan rakyat.
Realitanya, Prabowo justru melantik banyak wakil menteri (wamen), staf khusus (stafsus), hingga menggelar retret untuk menteri dan kepala daerah yang pasti menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
Di samping itu, aksi Indonesia Gelap juga menyorot program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalokasikan anggaran yang sangat besar.
Namun dengan anggaran yang jumbo tersebut, kasus keracunan menu MBG masih terjadi dan menimpa banyak siswa di berbagai daerah.
Intan Afrida Rafni Aksi mahasiswa dan masyarakat dalam demonstrasi Indonesia Gelap saat menyuarakan tuntutannya untuk pemerintah di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
Aksi Indonesia Gelap juga mengeluarkan 13 tuntutan lain, yakni:
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun akhirnya keluar dan menemui massa yang berkumpul di dekat Istana Negara.
Prasetyo kemudian mengajak para perwakilan massa untuk berdialog dengan pemerintah terkait tuntutan-tuntutan mereka.
“Saya ingin menawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, berdiskusi, yang konstruktif, beri masukan ke poin-poin yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat mari kita perbaiki bersama-sama,” ujar Prasetyo saat menemui mahasiswa, Kamis (20/2/2025).
Puncak dari kegelisahan rakyat terhadap pemerintahan pun pecah pada akhir Agustus 2025. Pemicunya adalah berbagai tunjangan jumbo para legislator dan sikap anggota DPR yang tidak mencerminkan diri sebagai wakil rakyat.
Hal tersebut semakin diperparah dengan pernyataan sejumlah anggota
Gelombang demonstrasi terjadi pada 25 sampai 31 Agustus 2025 yang di berbagai daerah, dengan titik utama digelar di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta.
Poster dan spanduk berisi kritik tajam terhadap DPR dibentangkan di sepanjang pagar Kompleks Parlemen.
Massa menilai wakil rakyat lebih banyak memperjuangkan kepentingan pribadi dibandingkan kesejahteraan masyarakat yang mereka wakili.
Namun pada Kamis (28/8/2025) malam, eskalasi demo meningkat dan massa terpencar ke berbagai wilayah di sekitar Gedung DPR/MPR.
Salah satu titik panas antara massa dengan aparat kepolisian terjadi di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Saat aparat kepolisian berusaha membubarkan massa di sana, tragedi yang menewaskan pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan terjadi.
Affan Kurniawan dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brigade Mobile (Brimob) Polri dan menyebabkan pemuda berusia 21 tahun itu meninggal dunia.
ANTARA FOTO/FAUZAN Para pengemudi ojek online (ojol) beriringan mengantarkan ambulans berisi jenazah rekan mereka, Affan Kurniawan menuju pemakaman di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Affan Kurniawan yang meninggal akibat terlindas mobil rantis Brimob saat ricuh Aksi 28 Agustus 2025 itu dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan.
Setelah peristiwa tersebut, eskalasi demo semakin meningkat dan panas, bahkan berujung kericuhan dan pengrusakan fasilitas umum di berbagai daerah.
Bahkan massa menjarah kediaman sejumlah pejabat negara, seperti anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, hingga mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Prabowo sebagai presiden pun mengeluarkan pernyataan usai tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan. Ia menegaskan pemerintah akan memberi perhatian khusus kepada keluarga Affan.
Rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya disampaikan Prabowo atas peristiwa itu. Ia mengaku sangat prihatin, sedih, dan sangat kecewa dengan insiden tersebut.
Prabowo juga memerintahkan agar insiden semalam diusut secara tuntas dan transparan. Polisi yang melindas harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.
“Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab, seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku. Akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tandas Prabowo dalam pernyataan resmi melalui sebuah video, Jumat (29/8/2025).
Galih Pradipta Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri) dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Prabowo menegaskan negara menjamin dan menghormati hak setiap warga dalam mengemukakan pendapat serta meminta aparat TNI dan Polri untuk bersikap tegas dalam menindak massa anarkis yang merusak fasilitas umum, tindakan penjarahan, hingga upaya makar. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/sgd/bar
Setelah itu, Prabowo mengumpulkan delapan ketua umum partai politik yang berada di DPR Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Turut hadir Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh; hingga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Selain itu, turut hadir di Istana adalah Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan B Najamudin.
Kemudian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa DPR akan mencabut sejumlah kebijakannya, termasuk tunjangan jumbo bagi legislator serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujar Prabowo.
Gelombang demonstrasi yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025 juga melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan DPR.
Tuntutan rakyat ini disusun dan lahir dari sekelompok influencer seperti Andovi Da Lopez, Salsa Erwin, hingga Jerome Polin yang merangkum berbagai aspirasi rakyat
Daftar 17+8 Tuntutan Rakyat ini lahir dari gabungan berbagai kanal aspirasi publik, seperti desakan 211 organisasi masyarakat sipil, siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, dan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia
17+8 Tuntutan Rakyat ini pun ramai di berbagai media sosial dan diunggah ulang oleh ribuan warganet hingga influencer ternama.
Tuntutan pertama berisi 17 poin yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, dan kementerian di sektor ekonomi.
Sebanyak 17 tuntutan rakyat itu memiliki tenggang waktu hingga 5 September 2025 untuk direalisasikan oleh pihak eksekutif, legislatif, hingga aparat keamanan itu.
Selain 17 poin tersebut, terdapat delapan tuntutan lain dengan tenggang waktu untuk direalisasikan hingga 31 Agustus 2025, yakni:
Sejumlah poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat dikabulkan oleh pihak terkait. Seperti DPR yang akhirnya memutuskan untuk menghapus tunjangan perumahan untuk anggota dewan.
DPR juga memerintahkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memproses para legislator yang mendapatkan sorotan, seperti Ahmad Sahroni, Adies Kadir, dan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio.
Kini pada 20 Oktober 2025, Prabowo-Gibran akan memasuki satu tahun pertamanya memimpin Indonesia.
Pada satu tahun pertama Prabowo-Gibran, berbagai elemen masyarakat tetap menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah, termasuk memberikan catatan kepada Kepala Negara.
Salah satu catatan datang dari elemen buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang memberikan sorotan terhadap sektor ketenagakerjaan.
Sektor ketenagakerjaan sendiri juga termaktub dalam 17+8 Tuntutan Rakyat, yakni poin terkait upah layak dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Elemen buruh juga merupakan kelompok yang terus menyuarakan aspirasi dan tuntutannya kepada pemerintah dalam banyak kesempatan.
Adapun Presiden KSPI, Said Iqbal menilai bahwa sepanjang satu tahun pemerintahan ini, tidak ada terobosan kebijakan yang nyata dalam menjawab persoalan pekerja.
“Masalah klasik seperti upah murah, praktik outsourcing tanpa batas, pekerja kontrak berkepanjangan, perlindungan bagi pekerja perempuan, dan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) non-ahli masih dibiarkan,” ujar Said kepada Kompas.com.
Bahkan hingga pertengahan 2025, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mendekati seratus ribu orang dari berbagai sektor industri, mulai dari tekstil, garmen, elektronik, hingga pertambangan.
Prabowo diminta melakukan evaluasi agar pemerintahannya mengambil langkah nyata untuk atasi gelombang PHK hingga perkuat pengawasan ketenagakerjaan.
“Kami berharap Presiden tidak tutup mata. Pemerintah harus berani melakukan perombakan, agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar bisa mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” kata Said Iqbal.
Catatan lain juga disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia.
Mereka memberikan catatan terhadap sejumlah bidang, salah satunya terkait pemerataan pendidikan nasional, jaminan mutu kesehatan, dan soal janji 19 juta lapangan pekerjaan.
Terkait pendidikan, Koordinator Nasional BEM PTMA Indonesia, Yogi Syahputra Alaydrus menilai bahwa tidak kunjung menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia.
“Adanya standar pendidikan yang rendah, mahalnya biaya pendidikan, dan kurangnya akses pendidikan menjadi suatu pola yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kita,” ujar Yogi kepada Kompas.com.
Kemudian terkait muju jaminan kesehatan yang dinilai tidak sinkron antara kebijakan dengan realitas yang ada. Terakhir soal janji 19 juta lapangan pekerjaan yang tak kunjung terealisasi.
“Data menurut BPS menyatakan ada 7,28 juta orang kehilangan pekerjaan merupakan kebijakan distorsi yang harus kita tagih di pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Yogi.
BEM PTMA Indonesia juga menyoroti kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya. Dari RUU Perampasan Aset hingga RUU Masyarakat Adat yang dilihat urgen justru tak kunjung dibahas oleh DPR.
Sebaliknya, lembaga yang dipimpin oleh Puan Maharani itu begitu sigap membahas RUU Minerba, KUHAP, hingga RUU Kepariwisataan.
“Kami dari BEM PTMA Indonesia mendesak Presiden Prabowo untuk menyurati biar segera DPR RI memproses dan mengesahkan RUU yang dibutuhkan masyarakat sebagai jalan ideal dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945,” ujar Yogi.
Adapun pada satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, catatan-catatan yang ada akan menjadi bahan untuk perbaikan.
“Tentu ketika ada catatan-catatan yang kita masih harus perbaiki, ya itu akan menjadi prioritas kita untuk terus disempurnakan,” ujar Prasetyo, Jumat (18/10/2025).
Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah adalah pihak yang mendengarkan kritik.
“Masyarakat harus tahu bahwa dalam pemerintahan itu juga ada kritik-otokritik yang tujuannya untuk mengoptimalkan program pembangunan. Termasuk di dalam proses itu, kalau ada masukan, saran, data, atau kritikan,” ujar Qodari.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/10/2025 22:47
Industri Dalam Negeri Perlu Dilindungi dengan Langkah Ini

Tangerang, CNBC Indonesia – Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menekankan pentingnya tindakan pengamanan perdagangan (safeguard measures) untuk melindungi industri nasional dari lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

Hal tersebut dikemukakan dalam seminar Trade Expo Indonesia 2025 yang mengusung tema “Peranan KPPI dalam Melindungi Industri dalam Negeri” yang digelar pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/10/2025).

Seminar yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai asosiasi pelaku usaha tersebut dibuka oleh Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi dengan menghadirkan Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan KPPI Ilham Adinusa, serta Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan KPPI Adityo Prinadi sebagai narasumber. Sementara itu, Wakil Ketua KPPI, Amesta Yisca Putri bertindak sebagai moderator.

“Kondisi pasar dunia saat ini menghadirkan tantangan besar bagi industri lokal. Liberalisasi perdagangan, ketegangan geopolitik, dan dinamika ekonomi global menyebabkan meningkatnya arus barang impor yang dapat mengancam kelangsungan industri dalam negeri. Oleh karena itu, safeguard measures sangat penting untuk memulihkan atau mencegah terjadinya kerugian serius bagi industri nasional,” ujar Ketua KPPI, Julia Gustaria Silalahi.

Di sisi lain, Julia menambahkan, langkah-langkah safeguard measures dilakukan secara independen dan transparan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk produsen, distributor, dan importir.

Dalam setiap penyelidikan safeguard measures, KPPI memastikan data dianalisis secara menyeluruh untuk menentukan apakah lonjakan barang impor benar-benar berdampak pada kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri.

Safeguard measures, lanjut Julia, diterapkan sebagai instrumen sementara yang memberi waktu bagi pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian struktural, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing industri nasional. Dengan begitu, perlindungan yang diberikan tetap seimbang dan adil bagi seluruh ekosistem perdagangan.

Senada dengan Julia, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Ilham Adinusa juga menekankan bahwa safeguard measures dapat melindungi industri dalam negeri akibat lonjakan barang impor melalui pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Tidak hanya itu, safeguard measures dinilai dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas terpakai, serta menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Safeguard measures juga dinilai mampu menambah penerimaan negara melalui BMTP.

Berdasarkan data Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), Indonesia merupakan negara yang paling aktif dalam memanfaatkan safeguard measures dengan 28 tindakan pengamanan pada 31 Desember 2024. Sementara itu, India menempati posisi kedua dengan 25 tindakan pengamanan, diikuti Turki pada posisi ketiga dengan 22 tindakan pengamanan.

Dalam seminar yang sama, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan, Adityo Prinadi menjelaskan mekanisme permohonan dan pelaksanaan penyelidikan safeguards measures. Menurut Adityo, permohonan safeguards measures dapat diajukan oleh industri dalam negeri, instansi pemerintah, serta asosiasi pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat lonjakan barang impor kepada KPPI.

Setelah permohonan tersebut diajukan, KPPI akan melakukan penelitian bukti awal, menginisiasi penyelidikan, memberikan notifikasi mengenai pengenaan tindakan ke WTO, melakukan dengar pendapat (public hearing), melakukan verifikasi lapangan, dan membuat laporan hasil penyelidikan ke Menteri Perdagangan.

Selanjutnya, Menteri Perdagangan memiliki waktu sebanyak 30 hari kerja untuk pertimbangan keputusan nasional (PKN) dan memutuskan besaran serta jangka waktu pengenaan BMTP. Setelah itu, Menteri Keuangan memiliki waktu 30 hari kerja untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan berupa tarif dan KPPI akan memberikan notifikasi kembali ke WTO.

“Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak terkait produk yang dikenakan BMTP, besaran tarif, serta jangka waktu penerapannya. Dengan begitu, seluruh proses dilakukan secara transparan dari awal hingga akhir,” tegas Adityo.

Tidak ketinggalan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Andrew Purnama yang hadir sebagai peserta seminar menyampaikan apresiasinya terhadap peran KPPI. Ia menilai, langkah safeguard measures yang diterapkan KPPI sangat penting, terutama bagi industri tekstil dan produk tekstil.

“Kami sudah lama mengikuti kegiatan KPPI. Kami berharap KPPI mampu mengakomodasi seluruh kepentingan dari ekosistem industri dalam negeri, terutama industri tekstil sehingga kepentingan tersebut terpenuhi dari hulu hingga hilir,” tukas Andrew.

(bul/bul)

[Gambas:Video CNBC]

18/10/2025 18:20
Satu Tahun Prabowo-Gibran, KSPI Soroti PHK hingga Korupsi di Kemnaker

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kasus korupsi di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menuju satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut bahwa situasi ketenagakerjaan saat ini masih jauh dari harapan dan memburuk di tengah maraknya PHK.

Selain itu, Said menuturkan bahwa juga munculnya kasus korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel.

Bahkan, Said juga memberikan rapor merah untuk kinerja Kemnaker dalam satu tahun pemerintahan Prabowo—Gibran, dengan skor 5 dari 10.

“Rapor untuk Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan adalah merah, nilainya hanya 5 dari 10. Mereka belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar di dunia kerja,” kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

Menurut Said, sepanjang satu tahun pemerintahan ini, Kemnaker tidak memiliki terobosan kebijakan yang nyata dalam menjawab persoalan pekerja, mulai dari upah, pekerja kontrak, hingga outsourcing.

“Masalah klasik seperti upah murah, praktik outsourcing tanpa batas, pekerja kontrak berkepanjangan, perlindungan bagi pekerja perempuan, dan keberadaan tenaga kerja asing [TKA] non-ahli masih dibiarkan,” ujarnya.

Dia menilai, Kemenaker gagal memainkan peran strategis dalam melindungi tenaga kerja domestik dari tekanan fleksibilisasi hubungan kerja yang diakibatkan oleh Omnibus Law Cipta Kerja.

“Yang dilakukan Menaker dan Wamenaker hanya rutinitas dan kegiatan seremonial. Tidak ada langkah nyata untuk menghindari gelombang PHK dan meningkatkan kesejahteraan buruh,” tuturnya.

Said menyebut bahwa sejak awal 2024 hingga pertengahan 2025, jumlah PHK mendekati 100.000 orang di berbagai sektor industri, mulai dari tekstil, garmen, elektronik, hingga pertambangan. Dia menyentil bahwa tidak ada aksi nyata dari pemerintah untuk menghentikan laju pemutusan kerja itu.

Buruh juga menyoroti dua kasus korupsi yang terjadi di lingkup Kemenaker yang dinilai mencoreng kredibilitas institusi, yakni terkait kasus izin tenaga kerja asing (TKA) dan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Korupsi di Kemenaker menjadi tamparan keras bagi dunia kerja. Sementara buruh menjerit karena kehilangan pekerjaan, pejabatnya justru memperkaya diri dari kebijakan yang seharusnya melindungi rakyat,” ujarnya.

Di samping itu, dia menyoroti ketidakseriusan Kemnaker dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang merupakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2024.

“Bahkan draf RUU Ketenagakerjaan pun belum ada hingga hari ini, padahal sudah setahun berlalu. Sesuai keputusan MK, hanya tersisa satu tahun lagi untuk disahkan. Ini menunjukkan Kemenaker dan Wamenaker tidak bekerja dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menandakan macetnya proses reformasi ketenagakerjaan di tangan Menaker dan Wamenaker. Dia menilai kedua pembantu Kepala Negara itu, yakni Menaker Yassierli dan Wamenaker Afriansyah Noor perlu dilakukan perombakan alias kocok ulang (reshuffle).

“Melihat kinerja secara objektif, Menaker dan Wamenaker layak di-reshuffle, sesuai hak prerogatif Presiden. Sudah cukup waktu diberikan, tetapi hasilnya nihil,” imbuhnya.

Untuk itu, Iqbal meminta agar Presiden Prabowo segera mengevaluasi kinerja Menaker dan Wamenaker, sekaligus menyiapkan langkah nyata untuk mengatasi gelombang PHK. Serta, memperkuat pengawasan ketenagakerjaan hingga mengembalikan fungsi Kemnaker sebagai pelindung pekerja.

“Kami berharap Presiden tidak tutup mata. Pemerintah harus berani melakukan perombakan, agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar bisa mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” tutupnya.

18/10/2025 16:57
Nestle Bakal PHK 16 Ribu Karyawan

Bisnis.com, JAKARTA – Nestle akan memangkas 16.000 karyawan, seiring upaya perusahaan makanan kemasan terbesar di dunia tersebut untuk memangkas biaya dan memulihkan kepercayaan investor.

Hal tersebut diungkapkan CEO baru Philipp Navratil seperti dilansir dari Reuters.

Karyawan yang dipangkas tersebut mewakili 5,8% dari sekitar 277.000 karyawan Nestle. Navratil mengatakan Nestle telah menaikkan target penghematan biaya menjadi 3 miliar franc Swiss ($3,77 miliar) dari 2,5 miliar franc pada akhir tahun 2027.

Tarif impor AS menjadi hambatan bagi Nestle, meskipun sebagian besar penjualan perusahaan di AS diproduksi secara lokal, tapi produsen makanan itu bergulat dengan kepercayaan konsumen dan perubahan kebiasaan karena pola hidup makan lebih sehat.

“Dunia sedang berubah, dan Nestle perlu berubah lebih cepat,” kata Navratil.

Navratil mengatakan PHK 12.000 pekerjaan kerah putih selama dua tahun ke depan, di samping pengurangan 4.000 jumlah karyawan lebih lanjut sebagai bagian dari inisiatif yang sedang berlangsung dalam manufaktur dan rantai pasokan, merupakan bagian dari dorongan efisiensi.

Pembuat cokelat batangan KitKat, kopi Nespresso, dan bumbu Maggi asal Swiss itu telah berjuang untuk membalikkan pertumbuhan penjualan yang tersendat dan menahan penurunan harga saham karena berjuang melawan tarif impor AS, sementara biaya telah meningkat dan tingkat utang telah meningkat, meningkatkan tekanan dari investor.

Kenaikan pertumbuhan internal riil sebesar 1,5% ukuran volume penjualan pada kuartal ketiga, jauh di atas ekspektasi analis sebesar 0,3%, dapat memberi Navratil ruang bernapas saat ia berupaya menorehkan prestasi setelah promosi mendadaknya.

Navratil mengatakan bahwa mendorong pertumbuhan yang dipimpin oleh RIG adalah prioritas utama Nestle.

“Kami sedang membangun budaya yang menganut pola pikir kinerja, yang tidak menerima kehilangan pangsa pasar, dan di mana kemenangan dihargai,” kata Navratil.

Rencana strategis ke bisnis air dan minuman premium Nestle serta merek vitamin dan suplemen dengan pertumbuhan rendah dan margin rendah sedang berlangsung, kata perusahaan itu.

Perusahaan Swiss tersebut mempertahankan prospek 2025-nya. Dikatakan bahwa pertumbuhan penjualan organik akan membaik dibandingkan dengan 2024 dan memperkirakan margin laba operasi perdagangan yang mendasarinya, yang tidak termasuk biaya non-berulang tertentu, pada atau di atas 16%. Untuk jangka menengah, perkiraannya setidaknya 17%.

Nestle, yang sahamnya melonjak sekitar 8% pada perdagangan awal, telah mengalami periode gejolak manajerial yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Navratil ditunjuk menggantikan Laurent Freixe, yang dipecat pada bulan September sebagai kepala eksekutif karena hubungan gelap dengan bawahannya.

Ketua Paul Bulcke kemudian mengundurkan diri lebih awal untuk memberi jalan bagi mantan kepala Inditex Pablo Isla dua minggu kemudian.

16/10/2025 22:59
Video 550 Staf JPL NASA Kena PHK, Gara-gara Pemerintah AS Shutdown?

PHK menghantam Jet Propulsion Laboratory (JPL) NASA.

Direktur JPL Dave Gallagher menyampaikan bahwa pengurangan staf atau PHK ini akan berdampak pada 550 orang dari area teknis, bisnis, hingga dukungan atau support. Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi yang sedang dilakukan demi mengamankan masa depan.

“Tindakan minggu ini meskipun tidak mudah, sangat penting untuk mengamankan masa depan JPL,” ungkap Dave Gallagher. “Pengurangan (staf) ini bagian dari reorganisasi yang dimulai pada bulan Juli dan tidak terkait dengan penutupan pemerintah saat ini.”

JPL merupakan satu-satunya pusat penelitian dan pengembangan NASA yang didanai pemerintah federal. Tugasnya adalah merancang, membangun, dan mengoperasikan lima wahana penjelajah yang sejauh ini berhasil dikirim ke permukaan Mars.

Pusat penelitian ini punya sekitar 5.500 karyawan dan subkontraktor di fasilitas seluas 168 hektar yang berlokasi di kaki Pegunungan San Gabriel, California.

16/10/2025 19:45
NASA PHK 550 Karyawan Unit Penelitian JPL, Ini Alasannya – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Jet Propulsion Laboratory (JPL), unit penelitian dan pengembangan yang didanai NASA, mengumumkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 550 karyawannya, yang setara dengan 11% dari total tenaga kerja JPL.

Mengutip laman CNN, Kamis (16/10/2025), alasan NASA mengambil langkah ini adalah sebagai bagian dari upaya restrukturisasi internal.

Direktur JPL, Dave Gallagher, dalam pesan yang diunggah di situs web laboratorium, menegaskan bahwa pemangkasan tersebut “tidak terkait dengan penutupan pemerintahan saat ini (government shutdown)”.

JPL sendiri merupakan laboratorium yang didanai badan antariksa federal AS, NASA, dan dikelola oleh California Institute of Technology (Caltech).

Dalam memo terpisah kepada karyawan dan kontraktor JPL, Gallagher menulis, “Meskipun tidak mudah, saya yakin bahwa mengambil tindakan ini sekarang akan membantu laboratorium bertransformasi pada skala dan kecepatan yang diperlukan untuk membantu mencapai ambisi terliar umat manusia di luar angkasa.”

Gallagher mencatat bahwa reorganisasi JPL telah dimulai sejak Juli 2025, dan selama beberapa bulan terakhir, pihaknya telah berkomunikasi secara terbuka dengan karyawan mengenai tantangan dan pilihan sulit yang ada di depan.

“Tindakan minggu ini, meski tidak mudah, sangat penting untuk mengamankan masa depan JPL dengan menciptakan infrastruktur yang lebih ramping, berfokus pada kemampuan teknis inti kami, menjaga disiplin fiskal, dan memposisikan kami untuk bersaing dalam ekosistem ruang angkasa yang terus berkembang–sambil terus menjalankan pekerjaan vital kami untuk NASA dan negara,” tegas Gallagher.

Menurut pengumuman tersebut, para karyawan JPL telah diberitahu mengenai status pekerjaan mereka dan struktur laboratorium yang baru mulai berlaku efektif pada Rabu (15/10/2025).

16/10/2025 15:00
Tok! Pengadilan AS Larang Trump PHK Massal PNS

Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pegawai federal selama penutupan sebagian pemerintahan (shutdown) AS diblokir oleh seorang hakim federal di California pada Rabu (15/10/2025).

Hakim Distrik AS Susan Illston mengeluarkan perintah yang memerintahkan administrasi Trump menghentikan rencana PHK di lebih dari 30 lembaga federal. Keputusan ini datang setelah dua serikat pekerja mengajukan gugatan, mengklaim bahwa pemotongan pekerjaan tersebut ilegal.

Dalam putusannya, Hakim Illston, yang ditunjuk oleh mantan Presiden dari Partai Demokrat Bill Clinton, mengabulkan permintaan serikat pekerja untuk memblokir PHK sambil mempertimbangkan klaim ilegalitas tersebut.

Hakim Illston juga mengkritik serangkaian pernyataan publik dari Trump dan Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Russell Vought yang menurutnya menunjukkan motivasi politik yang eksplisit untuk PHK tersebut, seperti komentar Trump yang mengatakan pemotongan akan menargetkan “lembaga Demokrat” Illston secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

“Anda tidak dapat melakukan itu di negara hukum. Dan kami memiliki hukum di sini, dan hal-hal yang diartikulasikan di sini tidak sesuai dengan hukum,” kata Illston.

Hakim Illston juga mendesak administrasi Trump untuk memberikan rincian tentang PHK yang “aktual atau akan segera terjadi” paling lambat Jumat (17/10/2025) dan menguraikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mematuhi keputusannya.

Pada sidang tersebut, pengacara Departemen Kehakiman AS (DOJ) berpendapat bahwa serikat pekerja harus membawa klaim mereka ke dewan tenaga kerja federal sebelum mengajukan gugatan di pengadilan. Namun, Illston tidak setuju dan menegur DOJ karena menolak mengambil sikap atas klaim hukum serikat pekerja.

“Kapak jatuh di kepala para pegawai di seluruh negeri, dan Anda bahkan tidak siap untuk membahas apakah itu legal,” ujar Illston dengan nada keras.

Perintah hakim tersebut memberikan penangguhan sementara bagi para pekerja federal yang telah menghadapi dorongan selama hampir setahun dari pemerintahan Trump untuk memangkas barisan mereka.

Sebelum keputusan ini, Gedung Putih pekan lalu telah menyatakan bahwa mereka telah memulai PHK substansial di seluruh pemerintahan. Sekitar 4.100 pekerja di delapan lembaga telah diberitahu bahwa mereka akan di-PHK. Sebelumnya, Vought mengatakan bahwa lebih dari 10.000 pekerja federal dapat kehilangan pekerjaan karena shutdown yang kini memasuki hari ke-15.

Taktik Politik di Balik Shutdown

Serikat pekerja, termasuk American Federation of Government Employees, mengeklaim bahwa PHK bukanlah layanan penting yang dapat dilakukan selama jeda pendanaan pemerintah, dan shutdown tidak membenarkan pemotongan pekerjaan massal karena sebagian besar pekerja federal telah dirumahkan tanpa bayaran.

Sementara itu, Partai Republik yang dipimpin Trump memegang mayoritas di kedua majelis Kongres tetapi membutuhkan setidaknya tujuh suara Demokrat di Senat untuk meloloskan RUU pendanaan. Partai Demokrat menolak untuk menyerah pada taktik tekanan Trump dan menuntut perpanjangan subsidi asuransi kesehatan. Upaya baru untuk meloloskan RUU belanja juga gagal pada hari Rabu.

Di tengah kebuntuan, Trump juga memperpanjang pembekuan yang ada untuk perekrutan pekerja federal baru, dengan pengecualian untuk personel militer dan orang-orang yang ditunjuk untuk peran politik.

Kepala Democracy Forward, Skye Perryman, sebuah kelompok hukum yang mewakili serikat pekerja, mengatakan keputusan Illston memperjelas bahwa penargetan presiden terhadap pekerja federal adalah melanggar hukum.

“Pegawai negeri sipil kami melakukan pekerjaan rakyat, dan mempermainkan mata pencaharian mereka adalah hal yang kejam dan melanggar hukum serta ancaman bagi semua orang di negara kami,” kata Perryman.

(tps/luc)

[Gambas:Video CNBC]

16/10/2025 10:45
Video: Jumlah PHK Pegawai Federal AS Lebih Kecil dari Klaim Trump

Jakarta, CNBC Indonesia –Jumlah pegawai Federal Amerika Serikat yang diberhentikan akibat penutupan pemerintahan direvisi turun pada Selasa (14/10). Hal tersebut dianggap menandakan pernyataan awal pemerintahan Donald Trump, mengenai pemangkasan besar-besaran tenaga kerja terlalu ambisius.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (15/10/2025).

15/10/2025 22:10
Pekan Ketiga Shutdown AS, Trump Cari Dana Darurat Bayar Gaji Agen FBI – Page 3

Menanggapi pertanyaan BBC, juru bicara Office of Management and Budget (OMB) mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang meninjau opsi alternatif agar pembayaran tetap berjalan.

Seperti personel militer, petugas penegak hukum federal dikategorikan sebagai “penting” dan tetap diwajibkan bertugas meskipun tidak menerima gaji. Mereka mencakup agen dari FBI, Badan Penegakan Narkoba (DEA), US Border Patrol, hingga Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE).

Secara terpisah, pada Sabtu, Trump menulis di Truth Social bahwa dirinya telah mengarahkan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, untuk menggunakan “seluruh dana yang tersedia” agar anggota militer menerima gaji pada 15 Oktober, tanggal di mana pembayaran mereka seharusnya ditahan.

Meski tidak menjelaskan dari mana asal dananya, juru bicara OMB menyebut dana tersebut berasal dari alokasi sebelumnya untuk riset dan pengembangan pertahanan yang masih berlaku selama dua tahun.

Sekitar 750.000 pegawai federal, yaitu sekitar 40 persen dari total tenaga kerja—telah dirumahkan atau dikirim pulang tanpa bayaran. Pemerintah mulai melakukan PHK di sedikitnya tujuh lembaga, dengan total sekitar 4.000 pekerja terdampak sejauh ini.

Di tengah saling menyalahkan antara kedua partai politik terkait shutdown, pemerintahan Trump menyatakan sedang mencari cara agar sejumlah layanan esensial tetap berjalan.

Pada Minggu, Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, mengungkapkan bahwa departemennya menemukan cara “inovatif” untuk memastikan anggota Penjaga Pantai tetap digaji, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

15/10/2025 14:41