Kasus: PHK

  • Ketua DPRD Bondowoso Minta Pemkab tak Literal Terjemahkan Efisiensi Anggaran

    Ketua DPRD Bondowoso Minta Pemkab tak Literal Terjemahkan Efisiensi Anggaran

    Bondowoso (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H Ahmad Dhafir, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk tidak menerjemahkan kebijakan efisiensi anggaran secara literal.

    Menurut Dhafir, pemerintah pusat memang melakukan efisiensi anggaran secara nasional, termasuk dengan memangkas beberapa pos belanja seperti alat tulis kantor (ATK) hingga 90 persen.

    Namun, ia menekankan bahwa Pemkab Bondowoso harus lebih selektif dalam menerapkan kebijakan ini agar tidak berdampak buruk, terutama terhadap tenaga honorer.

    “Saya minta jangan menerjemahkan secara literal. Artinya, anggaran di luar yang dituangkan dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 29 Tahun 2025 itu masih bisa disisir untuk efisiensi. Sehingga anggaran yang ada bisa dialokasikan ke sektor yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti infrastruktur,” ujar Dhafir kepada BeritaJatim.com, Kamis (13/2/2025).

    Ia mengungkapkan, untuk tahun 2025, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan jalan masih diterima oleh Bondowoso.

    Namun, ada pengurangan signifikan, bahkan beberapa pos untuk pembangunan infrastruktur jalan mengalami pemangkasan hingga nol.

    Oleh karena itu, ia mendorong agar efisiensi dilakukan dengan bijak, sehingga kepentingan masyarakat tetap berjalan.

    Salah satu kekhawatiran utama Dhafir adalah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga honorer.

    Ia menegaskan bahwa hal ini bisa berdampak besar, seperti meningkatnya angka pengangguran di Bondowoso.

    “Jangan sampai seperti kabupaten lain, jangan sampai ada PHK massal. Dampaknya luar biasa. Maka, bagaimana honor mereka bisa dijadikan solusi. Prinsipnya, jangan sampai ada PHK,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti program pemerintah pusat yang mendorong peningkatan gizi anak untuk mencegah stunting. Menurutnya, kebijakan ini baik, tetapi tidak boleh mengabaikan kondisi ekonomi keluarga.

    “Oke, anak-anak bisa makan bergizi gratis. Tapi kalau orang tuanya di-PHK? Bagaimana mereka bisa bertahan? Artinya, kebijakan pemerintah pusat menyiapkan generasi cerdas dan sehat, tetapi jangan sampai di sisi lain menambah angka pengangguran,” katanya.

    Dhafir pun berharap agar tenaga honorer tetap fokus bekerja, sementara Pemkab dan DPRD Bondowoso akan terus mencari solusi terbaik agar mereka tetap bisa bertahan.

    Pihaknya menekankan agar Pemkab Bondowoso mengedepankan aspek kemanusiaan dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

    Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak hanya mengutamakan penghematan, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (awi/ted)

  • Istana Bantah Adanya Gelombang PHK Gara-gara Efisiensi Anggaran

    Istana Bantah Adanya Gelombang PHK Gara-gara Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah rumor yang beredar tentang ancaman munculnya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal tenaga honorer di kementerian/lembaga (K/L) akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Menurutnya, bisa saja yang terjadi ada karyawan kontrak kerjanya habis lalu tidak diperpanjang. Sehingga tak bisa langsung disimpulkan berdampak akibat kebijakan Presiden Prabowo Subianto.  

    “Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

    Selain itu, Kepala Presidential Communication Office (PCO) itu juga meluruskan terkait banyaknya berita yang mem-framing efisiensi di kantor-kantor pemerintah telah mengganggu layanan kepada publik.

    “Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” imbuhnya.

    Hasan menilai bahwa efisiensi adalah pilihan, apakah negara akan terus belanja jor-joran atau menyimpan sebagian anggaran untuk hal yang lebih bermanfaat.

    “Daripada negara harus berutang, lebih baik dilakukan efisiensi anggaran,” ucapnya. 

    Dia meyakini bahwa kegiatan-kegiatan yang selama ini tidak terukur manfaatnya bagi masyarakat, dikurangi atau dihilangkan. Anggarannya kemudian dialihkan untuk kegiatan yang produktif.

    Perhatian Presiden Prabowo terhadap persoalan anggaran ini tak terlepas dari upaya untuk mewujudkan visi Asta Cita, yakni Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya adalah misi keenam Asta Cita, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 

    Berangkat dari hal-hal kecil, kata Hasan, Presiden Prabowo berjuang untuk membuat negara menjadi lebih baik, masyarakat lebih produktif, dengan belanja negara yang bisa lebih punya manfaat bagi masyarakat.

    “Seperti yang sering dingatkan oleh Presiden, bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tandas Hasan.

  • Elon Musk Lantang Sebut Amerika Bakal Bangkrut, Ini Alasannya

    Elon Musk Lantang Sebut Amerika Bakal Bangkrut, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk tanpa ragu menyebut Amerika Serikat (AS) akan ‘bangkrut’. Untuk itu, ia menilai penting untuk melakukan pemangkasan anggaran secara drastis.

    Miliarder tersebut memang ditunjuk Presiden AS Donald Trump untuk mengepalai Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE). Namun, belakangan muncul perlawanan atas beberapa langkah yang dilakukan Musk.

    Misalnya, Musk langsung melancarkan aksi PHK yang berdampak ke jutaan PNS di AS. Ia juga mengisi DOGE dengan orang-orang yang dinilai masih muda dan minim pengalaman. Bahkan beberapa di antaranya bermasalah.

    DOGE juga memegang akses ke data pribadi PNS dan ratusan juta masyarakat AS. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan risiko keamanan. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai ‘peretasan’ yang dilakukan Musk.

    Saat berbicara di Gedung Putih pada Selasa (11/2) waktu setempat, Musk buka suara terkait pemangkasan anggaran pemerintahan besar-besaran.

    “Ini [pemangkasan] bukan opsi. Ini esensial,” ujar Musk, dikutip dari Times of India, Kamis (13/2/2025).

    Birokrat pemerintahan mengatakan upaya Musk melalui DOGE untuk merombak pemerintahan adalah pelanggaran yang membahayakan masa depan negara.

    Mereka menyebut DOGE merupakan cabang pemerintahan yang tak terpilih dan tak ditetapkan dalam konstitusi. Banyak pihak yang menyayangkan karena DOGE kini seakan memegang kekuasaan lebih tinggi ketimbang lembaga-lembaga pemerintahan lain yang sesuai konstitusi.

    Kendati demikian, Musk menilai tugasnya di DOGE krusial untuk menjaga stabilitas anggaran pemerintah. Musk ditugaskan memegang DOGE berdasarkan perintah eksekutif Trump.

    Lembaga itu bertujuan mereduksi defisit anggaran AS yang mencapai US$1,8 triliun pada tahun lalu. Trump menyebut DOGE yang dipimpin Musk akan memberantas aksi korupsi di pemerintahan.

    (fab/fab)

  • Curhat Penyiar Didengar DPR, Direksi TVRI dan RRI Disemprot: Pemotongan Anggaran Dimulai dari Atas!

    Curhat Penyiar Didengar DPR, Direksi TVRI dan RRI Disemprot: Pemotongan Anggaran Dimulai dari Atas!

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kebijakan efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) dengan memecat ribuan pekerja di level bawah termasuk para kontributor.

    Menerima kenyataan pahit itu, seorang penyiar RRI dengan akun Instagram @aiinizzaa menumpahkan kesedihannya di media sosial.

    Kabar pemecatan para kontributor penyiaran pelat merah itu juga segera menyebar.

    DPR, tepatnya Komisi VII pun memanggil Direktur Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Iman Brotoseno dan Direktur LPP RRI I Hendrasmo, kemarin, Rabu (12/2/2025).

    Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, mengkritisi soal PHK yang dilakukan dengan alasan program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo.

    Putra juga menyinggung curhatan seorang penyiar RRI yang mengaku ikut dipecat.

    “Kami menyaksikan video viral dari seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan terkait PHK, dan video itu sudah ditonton hampir 1 juta orang. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama mengatakan tidak ada PHK. Ini perlu diklarifikasi,” ujar Putra di DPR RI, Rabu (12/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Putra menegaskan bahwa tenaga kontributor dan pekerja harian seharusnya diprioritaskan dalam alokasi anggaran, bukan justru menjadi korban efisiensi.

    Putra tegas menyatakan, seharusnya efisiensi menyasar anggaran para pimpinan, bukan justru pekerja di level bawah.

    “Kami khawatir sebelum rekonstruksi dilakukan, direksi memprioritaskan pemangkasan di level bawah, sementara belanja lain tetap berjalan,” jelasnya.

    “Seharusnya pemotongan anggaran dimulai dari atas, bukan langsung ke tenaga kerja,” tegasnya.

    Oleh karena itu, ia meminta agar dalam proses rekonstruksi, TVRI dan RRI memastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap.

    “Saya ngobrol sama mereka, kerja teman-teman kontributor, koresponden, itu militan dan tanpa asuransi. Itu kerja mereka, saya tahu persis,” tegas mantan pembawa berita itu.

    Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, turut menanggapi isu ini dengan meminta pihak TVRI dan RRI segera mengambil langkah konkret untuk menenangkan para pekerja yang cemas kehilangan pekerjaan.

    “Ini menjelang Ramadhan, bagaimana perasaan mereka yang terancam PHK? Kita ingin mereka bisa tetap fokus bekerja dan berkontribusi,” ujar Saleh.

    Curhat Penyiar

    Seorang penyiar RRI dengan akun Instagram @aiinizzaa menumpahkan kesedihannya usai dihantam gelombang PHK massal. 

    Hati sang penyiar tersebut begitu tersayat. 

    Ia mengadukan kepiluan hati kepada sang presiden, Prabowo Subianto.

    Sambil mengenakan penyuara jemala (headphone) dan mikrofon di hadapannya, perempuan itu mencurahkan hatinya kepada Prabowo Subianto. 

    Sang penyiar pun menyinggung program makan bergizi gratis yang tengah digencarkan sang presiden tersebut. 

    “Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. 

    “Tapi apakah bapak sudah berpikir bahwa, ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak karena ternyata orang tua mereka harus di-PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan”.

    “Lalu menurut bapak, di mana letak yang bapak bilang bahwa bapak mencintai rakyat bapak,” katanya. 

    Setelah menumpahkan curahan hatinya, penyiar tersebut pun tak kuasa membendung air matanya. 

    Sengaja di-takedown

    Penyiar RRI tersebut lalu menurunkan video yang sudah dipublikasikan di akun Instagramnya. 

    Kendati demikian, video tersebut sudah kadung tersebar di jagat media sosial dan menuai banyak reaksi publik. 

    Namun, terkuak alasan sang penyiar menurunkan video itu. 

    Ia pun memberikan sebuah pengumuman di Instastory-nya. 

    Pengumuman itu diawali dengan ucapan syukur.

    Terima Kasih.

    “Itu kalimat pertama yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman atas bantuannya, yang walau saya berbicara sejam pun jika tanpa bantuan kalian ini tidak akan sejauh ini.”

    “Why saya takedown lagi? Ini tidak ada tekanan, suruhan dari pihak manapun. Tapi, karena yang ingin saya sampaikan sudah sampai tujuannya. Dan ini cukup bagi saya. Selebihnya giliran banyaknya doa teman-teman yang bertarung disela-sela waktu.”

    “Saya yakin esok dan selanjutnya akan ada kabar yang lebih menenangkan dan hangat untuk kita semua. DM yang masuk kubaca semuanya satu persatu dan ternyata mentalku tak cukup kuat menampung kesedihan teman-teman yang melebihi sedihku. Tapi, terimakasih kalian sudah mau bercerita lewat ketikan.”

    “Mari tawarlah takdir ini dengan doa-doa yang banyak. Kalian hebat. Kalian diberkati dari arah mana saja. Kalian tulang punggung keluarga yang luar biasa.”

    “Saya akan rest sebentar saja teman-teman. Bukan menyerah. Tidak. Hanya ingin mengembalikan energi, sambil beristirahat dan merayu takdir-Nya dalam doa, lalu saya akan selalu menunggu kabar-kabar baik dari kalian. Sempga sesegera mungkin,” tulisnya. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • VIDEO: DPR Pastikan TVRI dan RRI Batalkan PHK

    VIDEO: DPR Pastikan TVRI dan RRI Batalkan PHK

    VIDEO: DPR Pastikan TVRI dan RRI Batalkan PHK

  • VIDEO PDIP Sentil Dampak Efisiensi Anggaran: Anak Dapat Makan Gratis, Bapaknya Kena PHK Kasihan, Pak – Halaman all

    VIDEO PDIP Sentil Dampak Efisiensi Anggaran: Anak Dapat Makan Gratis, Bapaknya Kena PHK Kasihan, Pak – Halaman all

    Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Giri Ramanda Kiemas, mengomentari soal dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah.

    Tayang: Kamis, 13 Februari 2025 10:27 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Giri Ramanda Kiemas, mengomentari dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah.

    Dalam rapat kerja Komisi II DPR pada Rabu (12/2/2025), Giri Ramanda menilai dampak kebijakan itu berupa pemangkasan tenaga honorer.

    “Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK seperti Pak Taufan tadi bicara, kan masih banyak problem, sehingga saya mengkhawatirkan akan terjadi banyaknya pemutusan kontrak PHK bagai tenaga honorer,” kata Giri, di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.

     

    (*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Viral Curhatan Pegawai Honorer TVRI dan RRI  Di-PHK, DPR: Batal Dirumahkan dan Gaji Tak Dikurangi

    Viral Curhatan Pegawai Honorer TVRI dan RRI Di-PHK, DPR: Batal Dirumahkan dan Gaji Tak Dikurangi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI membatalkan keputusan PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap sejumlah pegawai honorer.

    Keputusan ini datang setelah protes dari pegawai menjadi viral di media sosial, memicu sorotan luas terhadap kebijakan efisiensi pemerintah.

    Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Bane Raja Manalu menilai pola komunikasi pemerintah buruk karena baru merespons isu-isu publik setelah viral.

    Bane menegaskan, jika komunikasi pemerintah tak segera dibenahi, akan menumbuhkan keraguan publik pada kemampuan pemerintah.

    “Viralkan, pasti dibatalkan sepertinya jadi pilihan,” kata Bane dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    Dia mencotohkan kebijakan pemerintah yang sempat melarang pengecer menjual elpiji 3 kg hanya akhirnya dibatalkan setelah mendapatkan protes dari masyarakat.

    “Warung dilarang ecer LPG 3 Kg, protes viral, kebijakan pun batal. Rumahkan pegawai honorer, protes viral, kebijakan pun batal. Jika yang diputuskan selalu direvisi, khawatirnya keraguan publik akan kemampuan pemerintah bisa mencuat,” ujar Bane.

    Dia juga mengingatkan, ketidakpastian kebijakan seperti ini dapat berdampak buruk pada dunia usaha dan stabilitas ekonomi.

    “Lebih mengkhawatirkan lagi jika keraguan itu datang dari para pelaku usaha. Jika ini sampai terjadi Asta Cita Pak Presiden bisa berantakan lho. Para pembantu Pak Presiden kerja optimal, dong. Tetap semangat untuk Kabinet Merah Putih,” tegasnya.

    Dia mengapresiasi langkah LPP TVRI dan RRI yang membatalkan PHK terhadap pegawai.

    “Senang mendengar bahwa karyawan TVRI dan RRI batal di-PHK, batal dirumahkan, dan tak ada gaji yang dikurangi. Tak terbayang jika mereka harus berhenti kerja beberapa pekan jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri,” ucapnya.

    Dia menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 seharusnya dipahami seluruh jajaran pemerintah. 

    Menurut Bane, dalam salah satu diktumnya, nomor 3 poin a dinyatakan bahwa efisiensi anggaran tidak termasuk belanja pegawai.

    “Suara penyiar RRI yang viral saat bercerita kegundahan hatinya sepertinya didengar presiden. Terima kasih Pak Presiden. Setahu saya sesungguhnya presiden menyebut efisiensi ini bukan untuk menghilangkan atau mem-PHK karyawan, honorer, atau outsourcing,” tuturnya.

    Keputusan membatalkan PHK disampaikan TVRI dan RRI dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Sebelum dibatalkan, sejumlah pegawai sempat mengeluhkan keputusan TVRI dan RRI yang melakukan PHK dan belakangan viral di media sosial.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Terpopuler, kunjungan Presiden Turki hingga efisiensi tanpa PHK

    Terpopuler, kunjungan Presiden Turki hingga efisiensi tanpa PHK

    “Hasil rapat dengan Kementerian Keuangan menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sebesar Rp20,5 triliun, ini sebesar 16, 26 persen dari anggaran Polri tahun 2025,”

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, Prabowo terima kunjungan kenegaraan Presiden Turki di Istana Bogor hingga Komisi VII tegaskan efisiensi anggaran tak boleh memecat pegawai. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Prabowo terima kunjungan kenegaraan Presiden Turki di Istana Bogor

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan RI, Bogor, Jawa Barat, Rabu. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Basuki: Seluruh pegawai OIKN pindah berkantor di IKN pada Maret

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa seluruh pegawai OIKN akan pindah berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, pada Maret 2025.

    Dia menyampaikan bahwa selama ini pegawai OIKN berkantor di tiga lokasi, sehingga dengan pemindahan di IKN, maka semua kegiatan akan lebih terpusat dalam menjalankan program kerja. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Menteri PU pastikan tidak ada pekerja yang dirumahkan akibat efisiensi

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan tidak ada pekerja di instansinya yang dirumahkan akibat efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L).

    Menurut Dody, para pekerja atau OP yang dirumahkan tersebut masih menunggu perpanjangan kontrak. Namun, ia menegaskan bahwa perpanjangan kontrak tersebut baru bisa dilakukan setelah anggaran telah tersedia. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Polri terkena efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp20,5 triliun

    Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp20,5 triliun dalam rekonstruksi anggaran Polri tahun 2025, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Hasil rapat dengan Kementerian Keuangan menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sebesar Rp20,5 triliun, ini sebesar 16, 26 persen dari anggaran Polri tahun 2025,” kata Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Komisi VII tegaskan efisiensi anggaran tak boleh memecat pegawai

    Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap kementerian dan lembaga tidak boleh menimbulkan pemecatan terhadap para pegawainya, maupun pegawai honorer atau pegawai lepas.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan bahwa restrukturisasi yang kembali menambah anggaran yang diblokir itu seharusnya tidak mengganggu anggaran belanja pegawai. Sehingga, jangan sampai pemotongan anggaran dilakukan terhadap hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat secara umum. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penyiar Curhat ke Prabowo Ngaku Kena PHK, RRI Ternate Ungkap Fakta Sebenarnya: Sangat Menyesalkan

    Penyiar Curhat ke Prabowo Ngaku Kena PHK, RRI Ternate Ungkap Fakta Sebenarnya: Sangat Menyesalkan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Curhat pilu penyiar Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate Sarnisa A Kadir soal efisiensi anggaran viral di media sosial.

    Sarnisa curhat mengenai nasibnya melalui akun Instagram Aiinizzaa.

    Sarnisa yang mengenakan penyuara jemala (headphone) dan mikrofon di hadapannya itu mencurahkan hatinya kepada Prabowo Subianto. 

    Kini, RRI Ternate tempat Sarnisa bekerja sehari-hari menyesalkan viralnya video tersebut.

    Kepala Stasiun RRI Ternate, Agus Rusmin Nuryadin mengungkapkan fakta sebenarnya mengenai nasib Sarnisa.

    Agus menjelaskan bahwa penyiarnya yang membuat konten tersebut merupakan tenaga lepas di Pro 2 dan masih aktif bertugas. 

    “Bagi kami secara pribadi saya sangat menyesalkan karena yang bersangkutan itu statusnya masih menjadi penyiar,” ungkap Agus. 

    Hingga saat ini, kata Agus, pihaknya masih berupaya meminta klarifikasi Sarnisa untuk memulihkan nama baik RRI.

    Agus juga mengakui bahwa pihaknya terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran, yang mengharuskan mereka melakukan penghematan dalam penggunaan listrik, pendingin ruangan, air dan perjalanan dinas. 

    “Dampak pasti ada tapi tidak secara signifikan. Mungkin kami selama ini ada yang viral ya, di media sosial bahwa itu sebenarnya tidak ada pengurangan atau merumahkan karyawan atau pegawai yang dibayar oleh jasa profesi itu tidak ada,” ujarnya. 

    Agus menegaskan bahwa seluruh staf tetap menjalankan tugas secara rutin. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Presiden Prabowo Subianto Bicara Adanya Raja Kecil yang Melawan Kebijakan Efisiensi Anggaran saat Kongres Muslimat NU. Dahnil Anzar Sebut Sudah SP-2.

    RRI Ternate telah menyepakati kondisi keuangan yang ada hingga bulan April sambil menunggu upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen, baik di tingkat stasiun maupun dari kantor pusat di Jakarta. 

    Saat ini, terdapat 12 orang yang bekerja sebagai tenaga lepas di RRI Ternate, termasuk dua reporter atau kontributor, dan sisanya sebagai penyiar. 

    “Alhamdulillah, saat ini mereka masih tetap aktivitas sesuai dengan tugasnya masing-masing,” tutup Agus.

    Ungkapan Pilu

    Diberitakan sebelumnya, seorang penyiar RRI dengan akun Instagram @aiinizzaa menumpahkan kesedihannya usai dihantam gelombang PHK massal. 

    Hati sang penyiar tersebut begitu tersayat. 

    Ia mengadukan kepiluan hati kepada sang presiden, Prabowo Subianto.

    Sang penyiar pun menyinggung program makan bergizi gratis yang tengah digencarkan sang presiden tersebut. 

    “Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. 

    “Tapi apakah bapak sudah berpikir bahwa, ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak karena ternyata orang tua mereka harus di-PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan”.

    “Lalu menurut bapak, di mana letak yang bapak bilang bahwa bapak mencintai rakyat bapak,” katanya. 

    Setelah menumpahkan curahan hatinya, penyiar tersebut pun tak kuasa membendung air matanya. 

    Takedown

    Penyiar RRI tersebut lalu menurunkan video yang sudah dipublikasikan di akun Instagramnya. 

    Kendati demikian, video tersebut sudah kadung tersebar di jagat media sosial dan menuai banyak reaksi publik. 

    Namun, terkuak alasan sang penyiar menurunkan video itu.  Ia pun memberikan sebuah pengumuman di Instastory-nya. 

    Pengumuman itu diawali dengan ucapan syukur.

    “Terima Kasih. Itu kalimat pertama yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman atas bantuannya, yang walau saya berbicara sejam pun jika tanpa bantuan kalian ini tidak akan sejauh ini.”

    “Why saya takedown lagi? Ini tidak ada tekanan, suruhan dari pihak manapun. Tapi, karena yang ingin saya sampaikan sudah sampai tujuannya. Dan ini cukup bagi saya. Selebihnya giliran banyaknya doa teman-teman yang bertarung disela-sela waktu.”

    “Saya yakin esok dan selanjutnya akan ada kabar yang lebih menenangkan dan hangat untuk kita semua. DM yang masuk kubaca semuanya satu persatu dan ternyata mentalku tak cukup kuat menampung kesedihan teman-teman yang melebihi sedihku. Tapi, terimakasih kalian sudah mau bercerita lewat ketikan.”

    “Mari tawarlah takdir ini dengan doa-doa yang banyak. Kalian hebat. Kalian diberkati dari arah mana saja. Kalian tulang punggung keluarga yang luar biasa.”

    “Saya akan rest sebentar saja teman-teman. Bukan menyerah. Tidak. Hanya ingin mengembalikan energi, sambil beristirahat dan merayu takdir-Nya dalam doa, lalu saya akan selalu menunggu kabar-kabar baik dari kalian. Sempga sesegera mungkin,” tulisnya. (TribunJakarta/Kompas.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Punya Kemampuan Apa Gitu Lho Bisa Jadi Wapres?

    Punya Kemampuan Apa Gitu Lho Bisa Jadi Wapres?

    GELORA.CO –  Di tengah kondisi politik yang memanas, kini viral kembali sebuah video di mana seorang emak-emak yang ngamuk melihat Jokowi membolehkan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Wakil Presiden Indonesia.

    Akun X @regas_op0sisi memposting sebuah video di mana ada seorang wanita yang berdemo karena Gibran Rakabuming.

    Video yang baru viral ini ternyata merupakan kejadian lama saat Gibran Rakabuming Raka belum dilantik secara resmi sebagai Wakil Presiden.

    Wanita yang tak diketahui namanya tersebut menuntut Jokowi untuk bisa menjelaskan mengapa Gibran bisa menjadi Wapres.

    Ia heran dengan apa kemampuan Gibran selama ini.

    “Pak Jokowi, anak bapak itu punya kemampuan apa bisa jadi Wakil Presiden? Punya kapasitas apa?” ucapnya dalam video tersebut.

    Dirinya bahkan mempertanyakan rekam jejak dan pendidikan yang dilalui Gibran apakah layak untuk bisa menjadi orang nomor dua di negeri ini.

    Emak-emak tersebut malah membandingkan Gibran dengan para driver ojek online yang justru pintar-pintar karena lulusan sarjana.

    “Rekam jejaknya apa? Pendidikannya apa? Banyak anak bangsa yang pintar tapi mereka jadi tukang ojek, jadi Gojek di mana-mana,” ungkapnya.

    Ia menegaskan jika sebagai pemimpin negara seharusnya bisa setidaknya dua bahasa asing.

    Bahkan emak-emak tersebut sempat meneriakkan agar Jokowi (kala itu) segera turun dari jabatannya sebagai Presiden agar tidak digantung oleh rakyat yang marah.

    “Ini anak bapak bisa apa, coba? Ini banyak anak-anak yang jadi tukang ojek itu, mereka PHK dari Pertamina, dari mana-mana, mereka pendidikan S1, pak.”

    “Coba aja bapak pikirkan, bapak nggak tahu malu jadi presiden. Turun pak, turun. Sebelum digantung sama rakyat,” tegasnya.

    Jauh jauh hari sudah diingatkan mak2 penguasa bumi,bahwasanya si Gibran itu gak punya kemampuan,masih aja dipaksakan 58%.

    Mak udah Mak…Jokowi udah lengser🤣 pic.twitter.com/UIGJzUjiNx

    — Edy Bayo Regar (@regar_op0sisi) February 8, 2025

    Tidak diketahui persis identitas dari emak-emak tersebut.

    Namun dipastikan jika video tersebut bukanlah rekaman baru, melainkan hasil dari demonstrasi sebelum Prabowo-Gibran dilantik.***