Xcloud.id

Kasus: PHK

  • TVRI Sumut dukung efisiensi, tidak PHK kontributor dan honorer

    TVRI Sumut dukung efisiensi, tidak PHK kontributor dan honorer

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    TVRI Sumut dukung efisiensi, tidak PHK kontributor dan honorer
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 19:33 WIB

    Elshinta.com – TVRI Sumatera Utara sebagai lembaga penyiaran publik siap mendukung kebijakan pemerintah termasuk inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN.

    Regulasi yang dituangkan tersebut tentunya berdampak pada penghematan operasional penyiaran sehingga TVRI Sumut untuk dapat mempertahankan tenaga honorer termasuk kontributor dan penyiar sebagai garda terdepan dalam layar kaca melayani pemirsa dalam menyebarkan informasi. 

    Maraknya informasi terkait efisiensi di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI di sejumlah media sosial, media on line dan media lainnya berdampak pada PHK bagi kontributor dan penyiar tentunya dapat ditepis oleh kepala stasiun TVRI Sumatera Utara, Tachrizal. 

    Dengan penguatan koordinasi dan kebersamaan yang dibangun antara pimpinan tingkat pusat hingga ke daerah secara internal, TVRI Sumatera Utara mengambil langkah kebijakan untuk menyesuaikan regulasi efisiensi tersebut dengan kemampuan yang dimiliki termasuk tetap mempertahankan tenaga kontributor dan penyiar dalam program berita secara harian serta program penyiaran lainnya tetap berjalan dengan baik.

    “Dipastikan teman-teman kontributor dan penyiar tidak dilakukan PHK di TVRI Sumatera Utara sesuai dengan arahan direktur LPP TVRI Iman Brotoseno pascapenerapan inpres nomor 1 tahun 2025,” ungkap Kepala Stasiun TVRI Sumut, Tachrizal, Kamis 13 Februari 2025.

    Selain mempertahankan tenaga kontributor, penyiar dan tenaga honorer lainnya TVRI Sumut  tetap menjalankan fungsi dalam lembaga penyiarannya secara harian meski beberapa program acara tidak dilakukan produksi dan pasca efisiensi fokus pada program berita dengan durasi setengah jam. 

    Hal tersebut dilakukan dalam mendukung efisiensi yakni penghematan listrik, air, telepon dan gas yang merupakan salah satu point efisiensi.

    “Pasca RDP Komisi VII DPR RI bersama LPP TVRI, LPP RRI, LKBN Antara dan BSN, Rabu (12/2/2025) tentunya membawa pembaharuan semangat kerja bagi insan pejuang jurnalistik bagi tenaga kontributor dan penyiar di TVRI,” ucapnya lagi.

    Di sisi lain, kontributor TVRI Sumut Dodi mengapresiasi hasil rapat dengar pendapat DPR RI dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

    “Merespon cepat terkait maraknya informasi yang beredar akibat dampak dari efisiensi untuk membantu memberi solusi terkait kondisi anggaran lembaga penyiaran yang terbatas,” ucapnya.

    Tentunya penolakan PHK terhadap tenaga kontributor dan penyiar di lembaga penyiaran TVRI menjadi penyegaran untuk tetap berkreatifitas memberi informasi kepada publik yang tentunya berdampak pada kelangsungan hidup bagi keluarga lebih baik lagi.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemarin, Prabowo jadi Ketum Gerindra hingga efisiensi di Kemenhan-TNI

    Kemarin, Prabowo jadi Ketum Gerindra hingga efisiensi di Kemenhan-TNI

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Kamis (13/2), mulai dari Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang memutuskan Prabowo Subianto kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra hingga Kementerian Pertahanan dan TNI melakukan efisiensi anggaran Rp26,993 triliun.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Dalam World Gov’t Summit, Prabowo ungkap strategi hemat anggaran

    Presiden Prabowo Subianto pada Kamis mengungkap strateginya menghemat anggaran kepada negara-negara peserta World Governments Summit di Dubai, Uni Emirat Arab.

    Dalam pidatonya, Presiden menyebut pemerintahan yang dia pimpin berhasil menghemat Rp327 triliun atau sekitar 20 dolar AS, yang setara dengan 10 persen dari anggaran tahunan.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Gerindra gelar KLB dan Prabowo terpilih lagi menjadi Ketua Umum

    Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis, dan memutuskan Prabowo Subianto terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra pada periode 2025—2030.

    “KLB, dan ya beliau terpilih sebagai ketua umum lagi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Komisi XIII setujui efisiensi anggaran 10 kementerian/lembaga

    Komisi XIII DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran karena adanya efisiensi anggaran terhadap 10 kementerian dan lembaga yang menjadi mitra, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2025.

    Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta kepada kementerian/lembaga untuk memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak mengurangi efektivitas program prioritas, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan keuangan negara semakin efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Wamenhan: Kemenhan-TNI efisiensikan anggaran sebesar Rp26,993 triliun

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengefisiensikan anggaran sebesar Rp26,993 triliun.

    Wamenhan menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, yang membahas anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Istana sebut tak ada PHK di instansi pemerintah akibat efisiensi

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan tidak ada gelombang pemutusan hubungan kerja di instansi-instansi pemerintah karena kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menjelaskan karyawan kontrak yang tidak diperpanjang kontraknya bukan karena efisiensi, tetapi karena proyek yang melibatkan mereka telah selesai.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72, Bakal Dibuka Tahun 2025

    Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72, Bakal Dibuka Tahun 2025

    JABAR EKSPRES – Simak syarat dan cara daftar program Kartu Prakerja gelombang 72, yang kabarnya bakal dibuka dalam waktu dekat di tahun 2025 ini.

    Kartu Prakerja merupakan program inisiasi pemerintah yang ditujukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan kompetensinya.

    Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 72 akan dibuka pada awal tahun 2025. Program ini memberikan bantuan pelatihan dan insentif hingga Rp700.000.

    Di tahun ini, kabarnya pemerintah akan kembali membuka pendaftaran, bagi Anda yang ingin mengikuti program ini silakan simak syarat dan cara daftarnya di sini.

    BACA JUGA: Update Info Perilisan iPhone 16 di Indonesia Bakal Rilis Sebelum Puasa?

    BACA JUGA: Cek Syarat Penerima Bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 2025 Khusus Warga DKI Jakarta

    Simak syarat dan cara daftarnya berikut ini.

    Syarat Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72

    1. WNI berusia 18 tahun ke atas.

    2. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.

    3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan.

    4. Bukan penerima bantuan sosial lainnya.

    5. Maksimal 2 NIK dalam satu KK yang bisa menerima bantuan.

    Dokumen yang Diperlukan

    – KTP

    – Kartu Keluarga.

    – Email dan nomor HP aktif.

    Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72

    1. Buka situs resmi di prakerja.go.id.

    .2. Buat akun dengan memasukkan email dan nomor HP.

    3. Verifikasi akun melalui email.

    4. Login dan isi data diri lengkap.

    5. Unggah dokumen yang diminta.

    6. Ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar.

    7. Pilih gelombang 72 saat pendaftaran dibuka.

    BACA JUGA: Syarat Ambil Bantuan PKH Tahap 1 Cair Periode Februari, Bawa Dokumen Ini!

    Manfaat Kartu Prakerja 2025

    – Bantuan pelatihan sebesar Rp3.500.000.

    – Insentif pasca pelatihan Rp600.000.

    – Insentif pengisian survei sebesar Rp100.000.

    – Saldo cair ke DANA, OVO, LinkAja, atau Bank BNI.

    Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 72 dijadwalkan dibuka awal tahun 2025. Pantau terus situs resmi dan media sosial Prakerja.

    Tips Lolos Seleksi Prakerja

    – Pastikan data yang diisi lengkap dan sesuai.

    – Siapkan koneksi internet yang stabil.

    – Ikuti tes dengan serius.

    – Pastikan lokasi selalu aktif ketika mendaftar

    Segera siapkan dokumen dan pantau jadwal pendaftaran Prakerja gelombang 72. Program ini memberikan banyak manfaat, termasuk insentif cair langsung ke e-wallet.

  • Anggaran Bappenas Dipangkas 50% Lebih, 1.600 Pegawai Terancam PHK

    Anggaran Bappenas Dipangkas 50% Lebih, 1.600 Pegawai Terancam PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian PPN/Bappenas menghadapi pemotongan anggaran yang signifikan pada tahun ini. Anggaran yang semula Rp 1,97 Triliun dipangkas hingga Rp1 Triliun. Sehingga, total anggaran Kementerian PPN/Bappenas saat ini hanya Rp 968,05 Miliar.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (13/02/2025).

  • Nelangsa Sidiq Petugas Pintu Air yang Mendadak Dirumahkan, Mengabdi 14 Tahun Kena Imbas Efisiensi

    Nelangsa Sidiq Petugas Pintu Air yang Mendadak Dirumahkan, Mengabdi 14 Tahun Kena Imbas Efisiensi

    TRIBUNJATIM.COM – Pilu Sidiq, petugas pintu air yang kini terkena PHK setelah 14 tahun mengabdi.

    Sidiq terkena PHK akibat kebijakan pemerintah soal efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sejumlah anggaran kementerian terkena kebijakan efisiensi hingga menuai kontroversi.

    Kebijakan itu bahkan sampai berimbas kepada Sidiq.

    Kini, curhatan Sidiq terdampak kebijakan efisiensi anggaran itu viral di media sosial.

    Sidiq bercerita selama 14 tahun bertugas sebagai Petugas Pintu Air (PPA) di Lampung.

    Selama itu Sidiq pun masih bekerja sebagai tenaga honorer di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut.

    Siang dan malam dirinya bekerja tak mengenal lelah.

    Namun di 5 Februari 2025, Sidiq mendapatkan kabar buruk.

    Ia dan teman-temannya dirumahkan.

    Sidiq merasa kerja kerasnya selama ini tak dianggap apa-apa oleh pemerintah.

    Pria tersebut kini mengaku pusing memikirkan nasib anak dan istrinya.

    “Kami Petugas Pintu Air (PPA) honorer TPOP BBWS-MS Lampung sudah mengabdi selama 14 tahun bahkan lebih

    Tiba-tiba per 5 Februari kami dirumahkan secara sepihak. Lantas bagaimana nasib kami? Nasib anak istri kami di rumah?

    Kami bekerja tidak kenal waktu, bahkan malampun kami datang ke lokasi kalau memang dibutuhkan.

    Tapi inikah balasan untuk kami semua? Tolong untuk Bapak presiden, bapak Kementerian PUPR pertimbangkan kembali kebijakan ini,” tulis Sidiq.

    Sidiq mengaku dirinya kini hanya bisa menunggu dan berdoa.

    “doakan saja buk semoga ada jalan keluar untuk masalah ini… kami hanya sudah berusaha&berdoa,” tulis Sidiq.

     

    Kementerian PU Kena Efisiensi Anggaran

    Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemangkasan signifikan. 

    Anggaran yang semula Rp 110,95 triliun kini menyusut 73,35 persen menjadi Rp 29,57 triliun pada 2025. 

    Kabar beredar menyebutkan pemangkasan ini berdampak pada pegawai non-ASN di Kementerian PU. 

    Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, menegaskan, pegawai yang memiliki kontrak dalam belanja pegawai tetap aman. 

    Menurut penjelasan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, anggaran belanja pegawai tidak boleh terganggu. 

    “Pokoknya sepanjang kontraknya itu ada di belanja pegawai. Menkeu bilang, belanja pegawai enggak boleh diganggu,” jelas Zainal pada Jumat (7/2/2025). 

    Ia juga menambahkan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) termasuk dalam belanja pegawai. 

    Mengenai nasib pegawai kontrak atau non-ASN, Zainal mengakui jumlahnya berkurang. 

    Beberapa pegawai pindah ke kementerian lain atau mengikuti seleksi PPPK. 

    Zainal menjelaskan, Kementerian PU tidak menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA). 

    Kegiatan Kementerian PU memerlukan kehadiran langsung di lapangan. 

    “Kami tidak melakukan WFH macam-macam. Kementerian PU harus standby. Nanti banjir hydrometeorologi, bencana alam makin banyak. Kalau suruh WFH, mereka harus datang ke lapangan, gimana dong,” katanya.

  • Viral Tagar #KaburAjaDulu, Ajakan Pindah ke Luar Negeri dan Tinggalkan Indonesia

    Viral Tagar #KaburAjaDulu, Ajakan Pindah ke Luar Negeri dan Tinggalkan Indonesia

    GELORA.CO – Media sosial kembali diramaikan oleh tren baru, kali ini dengan tagar #KaburAjaDulu yang viral di platform X. Pada Kamis, 13 Februari 2025, unggahan dengan tagar ini telah mencapai lebih dari 24 ribu kali, mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

    Saat mencari kata kunci ‘Kabur Aja Dulu’ di kolom pencarian X, Anda akan menemukan berbagai keluhan warga negara Indonesia terkait sejumlah kebijakan terbaru.

    Beberapa isu yang menjadi sorotan meliputi pemutusan hubungan kerja (PHK) di TVRI dan RRI, prediksi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh Kementerian Pendidikan, efisiensi anggaran, hingga pemblokiran anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dianggap menandakan kurang berjalannya proyek yang sebelumnya disebut sebagai ibu kota baru.

    Selain berisi keluhan, tagar ini juga dipenuhi dengan ajakan untuk meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Beberapa pengguna X mengekspresikan pandangan mereka terkait situasi di dalam negeri.

    Akun @raffimulyaa, misalnya, menulis, “Yuk #KaburAjaDulu aja guys, talenta lu di sini ga diapresiasi dan dihargai. Ga akan diliat lu, nepotisme di sini udah mendarah daging. ‘Nasionalisme’ di sini belakangan jadi kerangkeng aja.”

    Sementara itu, akun @barengwarga berkomentar, “Memahami #KaburAjaDulu itu soal mencari kehidupan yang lebih baik karena di negara ini apa-apa sulit, kepastian hukum gak jelas, pemerintah ga becus, ekonomi buruk, diperes pajak gede gak dapet apa-apa.”

    Tagar ini semakin meluas setelah muncul kisah seorang kepala desa yang memilih meninggalkan jabatannya demi kembali bekerja di luar negeri.

    Dodi Romdani, Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, mengundurkan diri pada tahun 2024 dan kembali ke Jepang sebagai pekerja migran Indonesia.

    Dodi memang telah lebih dulu bekerja di Jepang sebelum akhirnya menjabat sebagai kepala desa selama hampir enam tahun. Sesuai perpanjangan masa jabatan yang baru, kepala desa seharusnya menjabat selama delapan tahun, namun Dodi memilih untuk kembali merantau, sebelum masa jabatannya selesai.

    Keputusan Dodi ini menuai beragam reaksi dari netizen. Banyak yang mengaku iri dengan langkahnya dan berharap bisa melakukan hal serupa, mengingat berbagai permasalahan yang terjadi di dalam negeri.

    Tagar #KaburAjaDulu mencerminkan keresahan sebagian masyarakat terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia saat ini.

  • Istana sebut tak ada PHK di instansi pemerintah akibat efisiensi

    Istana sebut tak ada PHK di instansi pemerintah akibat efisiensi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan tidak ada gelombang pemutusan hubungan kerja di instansi-instansi pemerintah karena kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menjelaskan karyawan kontrak yang tidak diperpanjang kontraknya bukan karena efisiensi, tetapi karena proyek yang melibatkan mereka telah selesai.

    “Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada,” kata Hasan Nasbi di Jakarta, Kamis.

    Oleh karena itu, dia pun meminta masyarakat untuk tidak menyamakan kontrak kerja karyawan yang tidak diperpanjang dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai karena keduanya berbeda.

    Pada kesempatan sama, Hasan mengatakan kebijakan efisiensi yang ditetapkan Presiden Prabowo dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025 bertujuan mengalihkan anggaran yang semula membiayai kegiatan-kegiatan tidak produktif ke program-program yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.

    “Seperti yang sering diingatkan oleh Presiden bahwa setiap rupiah yang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” kata Hasan.

    Dia menjelaskan efisiensi itu pun menjadi opsi yang ditempuh pemerintah sehingga anggaran yang digunakan benar-benar terukur dan berdampak untuk masyarakat.

    Langkah itu merupakan upaya Presiden mewujudkan Astacita untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) juga menekankan jika ada instansi pemerintah yang menghapus atau mengurangi layanan publik akibat efisiensi itu, berarti instansi itu salah menafsirkan perintah efisiensi Presiden.

    “Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan ‘belanja lemak’, tetapi mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” kata Hasan.

    “Belanja lemak” yang disebut Hasan merujuk kepada pos-pos belanja yang tidak substansial dan cenderung pemborosan, di antaranya pembelian alat tulis kantor, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, serta perjalanan dinas.

    “Clear (jelas, red.) pesan Presiden bahwa yang diefisiensikan yang tidak punya impact (dampak, red) yang besar terhadap masyarakat,” katanya

    Hasan menambahkan Presiden Prabowo telah memeriksa secara langsung pos-pos belanja negara yang menggunakan APBN. Dari penyisiran itu, Presiden menemukan belanja-belanja negara yang tidak substansial, yang jika ditiadakan pun tidak menjadi masalah.

    “Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan kesembilan. Jadi, sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak dalam APBN kita,” katanya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bukti Nyata Karyawan PHK Massal Diganti Robot, Mengerikan!

    Bukti Nyata Karyawan PHK Massal Diganti Robot, Mengerikan!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Salah satu dampak pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang membuat banyak pihak ketar-ketir adalah risiko pekerjaan manusia hilang digantikan robot.

    Diskusi soal ancaman PHK massal akibat AI sudah banyak digaungkan dan memicu pro-kontra. Banyak perusahaan yang mengadopsi AI mengatakan tak akan mengganti peran manusia, sebab AI tak mampu melakukan hal-hal terkait inovasi dan kreativitas.

    Namun, sudah ada bukti nyata yang mengindikasikan AI menjadi penyebab PHK massal. Baru-baru ini, firma software untuk HR, Workday, melakukan PHK terhadap 1.750 pekerja.

    Tak selang berapa lama, Workday mengumumkan sistem baru yang mengandalkan agen AI bernama ‘Agent System of Record’, dikutip dari Black Enterprise, Kamis (13/2/2025).

    Sebagai informasi, Workday melayani beberapa perusahaan dengan program software yang mengawasi manajemen keuangan dan HR mereka. Sistem baru ini bertujuan untuk membantu perusahaan mengoptimalkan tenaga kerja digital mereka.

    Workday memastikan integrasi sistem AI akan menggenjot efisiensi dan pertumbuhan. Dengan menjamurkan perusahaan yang beroperasi menggunakan AI, Workday berharap bisa mengatur manajemen berbasis teknologi canggih.

    Sepekan sebelumnya, Workday memangkas 8,5% dari total pekerjanya atau sekitar 1.750 orang. Pemangkasan tersebut seiring dengan fokus perusahaan untuk menggenjot integrasi AI.

    Meski bukti nyata sudah terlihat, tetapi CEO sekaligus co-founder Workday, Aneel Bhusri, menekankan perusahaan masih membutuhkan partisipasi manusia.

    “Angkatan kerja masa depan masih akan melibatkan manusia dan agen AI. Perusahaan yang tak belajar untuk menyesuaikan diri dengan realita baru ini akan tertinggal,” kata dia.

    (fab/fab)

  • Bank Raksasa Ini Bakal PHK 3.900 Karyawan

    Bank Raksasa Ini Bakal PHK 3.900 Karyawan

    Jakarta –

    Bank raksasa asal Jerman, Commerzbank, mengumumkan akan memangkas 3.900 karyawannya secara bertahap hingga 2028. Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal ini dilakukan sebagai salah satu upaya efisiensi perbankan agar tidak di-merger.

    Melansir Reuters, Kamis (13/2/2025), pemangkasan ini utamanya akan terjadi di Jerman. Namun di saat yang bersamaan, bank juga berencana untuk membuka perekrutan di luar negeri, yang membuat jumlah karyawan bank akan tetap stabil di angka 36.700.

    Meski secara keseluruhan jumlah karyawan bank ini tidak akan turun signifikan karena terus melakukan rekrutmen, pemangkasan ini tetap dilakukan dengan tujuan agar Commerzbank tetap kompetitif demi mencegah tawaran pengambilalihan oleh raksasa perbankan asal Italy, UniCredit.

    Perlu diketahui pada 2024, UniCredit secara mengejutkan membeli cukup besar saham di Commerzbank. Kemudian bank terbesar kedua di Italia itu mulai mendesak adanya proses penggabungan atau merger.

    Jika rencana merger ini benar terjadi, jumlah karyawan Commerzbank yang akan di-PHK oleh UniCredit akan jauh lebih besar daripada yang dilakukan perbankan saat ini. Untuk itulah Commerzbank terus berupaya untuk mengadvokasi agar tetap menjadi perusahaan independen.

    Selain melakukan pemangkasan, Commerzbank juga mengumumkan akan mengeluarkan biaya restrukturisasi sebesar 700 juta euro atau Rp 11,92 triliun di 2025 ini. Tak sampai di situ, perbankan itu juga mengatakan akan menaikkan target untuk tahun 2027.

    “Perusahaan itu sekarang menargetkan laba bersih sebesar 3,8 miliar euro pada tahun 2027, naik dari target sebelumnya sebesar 3,6 miliar euro. Selain itu, perusahaan itu sekarang menargetkan rasio biaya terhadap pendapatan sebesar 53% pada tahun 2027, lebih ambisius dari target sebelumnya sebesar 54%,” terang Reuters dalam laporannya.

    “Commerzbank, bank nomor 2 di negara itu, berharap serangkaian pengumumannya pada hari Kamis (13/2) akan meyakinkan para investornya bahwa perusahaan itu dapat berkembang sebagai perusahaan independen,” sambung Reuters.

    Tonton juga Video: Rencana Chevron PHK 15-20% Tenaga Kerja Global

    (fdl/fdl)

  • Erick Thohir Pastikan Tak PHK Karyawan Imbas Efisiensi Anggaran, Office Boy hingga Satpam Aman

    Erick Thohir Pastikan Tak PHK Karyawan Imbas Efisiensi Anggaran, Office Boy hingga Satpam Aman

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan tak ada pengurangan jumlah staf atau sumber daya manusia (SDM) setelah kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang dilakukan pemerintah. 

    Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kementerian yang dipimpinnya belum mengurangi jumlah petugas keamanan (security) dan petugas operasional kebersihan (office boy). Erick masih memaksimalkan anggaran di kementerian untuk mempekerjakan kelompok pekerja tersebut. 

    “Pengurangan pegawai belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” ungkap Erick Thohir saat melakukan rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).