Xcloud.id

Kasus: PHK

  • PP 6/2025 atur pekerja kena PHK dapat 60 persen gaji selama 6 bulan

    PP 6/2025 atur pekerja kena PHK dapat 60 persen gaji selama 6 bulan

    Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari upah, untuk paling lama enam bulan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025, yang di antaranya mengatur bahwa pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapat manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah untuk paling lama enam bulan.

    Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebagaimana dikutip dari salinan PP tersebut di Jakarta, Minggu.

    “Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari upah, untuk paling lama enam bulan,” menurut Pasal 21 ayat (1) dalam PP Nomor 6 Tahun 2025.

    Dalam pasal tersebut, turut diatur bahwa upah yang menjadi dasar pembayaran manfaat JKP adalah upah terakhir yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan batas maksimal Rp5 juta. Jika upah pekerja melebihi batas atas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai adalah sebesar batas atas upah, demikian dikutip dari Pasal 21 PP 6/2025.

    Dalam beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 7 Februari 2025 tersebut, terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan.

    Perubahan itu, antara lain, dalam Pasal 11, besaran iuran JKP juga diubah. Sebelumnya, iuran ditetapkan sebesar 0,46 persen dari upah per bulan, kini diturunkan menjadi 0,36 persen bersumber dari iuran yang dibayarkan Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP.

    Iuran dari pemerintah pusat, yaitu 0,22 persen dari upah sebulan. Sementara sumber pendanaan JKP hanya berasal dari rekomposisi iuran Program JKK sebesar 0,14 persen dari upah sebulan.

    Selain itu, dalam PP tersebut, terdapat pula ketentuan yang ditambahkan yaitu Pasal 39A untuk Ayat (1) yang menyebutkan bahwa perusahaan dinyatakan pailit atas tutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunggak iuran paling lama 6 (enam) bulan maka manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

    “Ketentuan pembayaran manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Pengusaha untuk melunasi tunggakan iuran dan denda program jaminan sosial ketenagakerjaan,” demikian bunyi ayat (2) pasal 39A.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Teken PP Baru, Korban PHK Dapat Gaji 60% selama 6 Bulan

    Prabowo Teken PP Baru, Korban PHK Dapat Gaji 60% selama 6 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meneken regulasi baru yang mengatur jaminan kehilangan pekerjaan. Di mana, para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal mendapat 60% gaji selama 6 bulan.

    Kebijakan itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diteken pada 7 Februari 2025.

    “Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60% dari upah, untuk paling lama 6 bulan,” demikian bunyi aturan itu, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Adapun, besaran upah yang bakal menjadi patokan untuk pembayaran jaminan kehilangan pekerjaan itu didasarkan pada laporan gaji terakhir yang disampaikan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tak melebihi batas upah yang ditetapkan.

    Batas upah yang ditetapkan dimaksud sebesar Rp5 juta. Dengan demikian, apabila mengacu pada batas upah maksimal itu, korban PHK setidaknya bakal mendapat pemasukan jaminan sebesar Rp3 juta.

    “Dalam hal upah melebihi batas atas upah, maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tuai sebesar atas atas upah,” bunyi Pasal 21 Ayat 4.

    Namun demikian, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan itu bakal hangus apabila pekerja tak kunjung melakukan klaim permohonan selama 6 bulan sejak terjadi pemutusan hubungan kerja.

    Klaim JKP itu juga tak berlaku apabila pekerja yang terkena PHK telah mendapat pekerjaan ataupun meninggal dunia.

    Di sisi lain, aturan itu juga mencakup perubahan besaran iuran JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) yang semula ditetapkan sebesar 0,46% kini menjadi 0,36% dari upah sebulan.

  • Elon Musk ‘Berkuasa’, Pegawai Kantor Pajak AS Terancam Kena PHK Elon Musk ‘Berkuasa’, Pegawai Kantor Pajak AS Terancam Kena PHK

    Elon Musk ‘Berkuasa’, Pegawai Kantor Pajak AS Terancam Kena PHK Elon Musk ‘Berkuasa’, Pegawai Kantor Pajak AS Terancam Kena PHK

    Jakarta –

    Tim Elon Musk disebut sedang menyasar efisiensi di Internal Revenue Service (IRS) atau kantor pajak AS. Langkah efisiensi berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawai IRS.

    Sebagai informasi, Elon Musk memimpin Department of Government Efficiency (DOGE), atau Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat (AS). DOGE dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk mewujudkan pemerintahan yang ramping serta efisien.

    Dilansir dari the Washington Post, Sabtu (25/2/2025), pejabat Departemen Keuangan AS telah membahas PHK terhadap 9.000 karyawan yang masih berstatus probation atau masa percobaan. Langkah PHK kemungkinan terjadi pada Jumat mendatang.

    PHK yang dilakukan oleh IRS dilakukan sebagai bagian dari upaya Donald Trump dan Elon Musk merombak pemerintahan federal. Keduanya menilai perombakan diperlukan demi menekan pembekakan anggaran yang tidak efisien, serta menuding adanya pemborosan dan fraud yang merugikan.

    Sementara itu, Reuters menyebut rencana PHK bakal memangkas banyak sumber daya manusia di IRS. Kebijakan itu juga dilakukan di tengah periode pelaporan pajak di Negeri Paman Sam.

    Pejabat dari Kantor Manajemen Personalia yang mengawasi perekrutan federal, memerintahkan untuk memberhentikan karyawan yang berstatus masa percobaan, atau mereka yang baru bekerja dan tidak belum menikmati perlindungan kerja penuh.

    Sebagai informasi pegawai Kantor Pajak AS bertambah di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden hingga menyentuh angka 100.000 orang. Sekitar 16 ribu di antaranya masih berada di masa percobaan.

    Biden berupaya meningkatkan operasi badan tersebut, termasuk kemampuannya untuk mengaudit perusahaan dan pembayar pajak kalangan kaya. PHK menyasar karyawan masa percobaan yang tidak mengundurkan diri dan belum teridentifikasi sebagai karyawan penting untuk bertugas di tengah periode pelaporan pajak.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, IRS tidak belu memberikan komentar. Sumber yang mengetahui rencana PHK mengaku khawatir langkah itu dilakukan tanpa mempertimbangkan potensi terhambatnya operasional IRS.

    “Mereka berusaha mengurangi jumlah karyawan tanpa menganalisis dampaknya terhadap operasional,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

    Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

    Sementara itu, sejumlah pejabat White House atau Gedung Putih AS kabarnya kesal terhadap keputusan kepala DOGE, Elon Musk. Orang terkaya dunia, yang kini jadi mitra kerja Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu, ya memotong anggaran Kementerian hingga PHK pegawai.

    Melansir Reuters, Sabtu (15/2/2025), para pejabat itu merasa sangat jengkel dengan gaya kerja Elon Musk dan timnya yang tidak berkoordinasi dengan mereka. Sebab para pejabat Gedung Putih ini kerap kali tidak dilibatkan dalam pembahasan hingga pengambilan keputusan-keputusan penting tadi.

    Empat orang sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan salah satu pejabat Gedung Putih yang paling kesal dengan tingkah laku Musk ini adalah Kepala staf Trump, Susie Wiles. Bahkan dalam salah satu kesempatan Wiles meminta untuk bertemu secara langsung dengan Musk guna membahas hal ini.

    “Wiles dan sejumlah stafnya utamanya baru-baru ini berbicara kepada Musk tentang masalah tersebut,” kata salah satu sumber kepada Reuters, Sabtu (15/2/2025).

    “Dalam percakapan baru-baru ini, Wiles dan stafnya menyampaikan pesan kepada Musk ‘Kita perlu menyampaikan semua ini. Kita perlu dilibatkan,” jelas sumber itu

  • Pekerja Terkena PHK Kini Bisa Terima 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan

    Pekerja Terkena PHK Kini Bisa Terima 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur bahwa pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berhak menerima manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari gaji mereka selama enam bulan.

    Kebijakan ini merupakan revisi dari PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang ditandatangani pada 7 Februari 2025.

    Program JKP ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan dengan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja.

    Berdasarkan Pasal 21 dalam regulasi baru ini, manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari gaji terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan batas atas gaji sebesar Rp 5 juta. Jika gaji pekerja melebihi batas tersebut, maka perhitungan manfaat tunai didasarkan pada batas atas yang telah ditetapkan.

    “Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari upah, untuk paling lama enam bulan,” bunyi Pasal 21 beleid tersebut.

    “Dalam hal upah melebihi batas atas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah,” jelas Pasal 21 ayat (4).

    Selain itu, aturan baru ini juga mengubah besaran iuran JKP. Sebelumnya, iuran ditetapkan sebesar 0,46 persen dari gaji bulanan, namun kini dikurangi menjadi 0,36 persen. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan program serta mengurangi beban iuran bagi pemberi kerja dan pekerja.

    Namun, hak atas manfaat JKP dapat hilang apabila pekerja tidak mengajukan klaim dalam waktu enam bulan setelah PHK, telah memperoleh pekerjaan baru, atau meninggal dunia.

    Dengan adanya aturan ini, diharapkan pekerja yang terdampak PHK mendapatkan dukungan finansial sementara serta kesempatan untuk kembali bekerja melalui akses pelatihan dan informasi pasar kerja.

  • Doge yang Dipimpin Elon Musk Dapat Akses ke CDC, Pegawai Khawatirkan Wabah Baru dan Gelombang PHK

    Doge yang Dipimpin Elon Musk Dapat Akses ke CDC, Pegawai Khawatirkan Wabah Baru dan Gelombang PHK

    PIKIRAN RAKYAT – Departemen yang diciptakan Donald Trump yang dikenal sebagai Doge dan dipimpin oleh miliarder Elon Musk, bernama Departemen Efisiensi pemerintah, telah mengakses atau meminta akses ke sistem sensitif di beberapa lembaga kesehatan.

    Permintaan akses tersebut muncul di tengah upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menghentikan pengeluaran, meskipun ada beberapa perintah pengadilan untuk mencairkan dana dan membatalkan penangguhan staf.

    Ribuan orang diberhentikan dari lembaga kesehatan setelah pemerintahan Trump mengumumkan rencana untuk memecat hampir semua karyawan masa percobaan, yang jumlahnya mungkin mencapai ratusan ribu di seluruh layanan federal.

    “Potensi untuk menimbulkan bahaya sangat signifikan,” kata Scott Cory, mantan kepala petugas informasi untuk sebuah lembaga di dalam Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS).

    Kemungkinan Munculnya Wabah Baru

    Lembaga kesehatan di AS mengelola basis data yang dikontrol ketat dengan informasi sensitif, dan pergolakan di lembaga-lembaga ini mengancam sistem perawatan kesehatan AS, bahkan saat ancaman penyakit menular seperti flu burung terus meningkat.

    “Kemungkinan wabah baru atau kejadian kesehatan masyarakat sudah pasti terjadi mengingat penyebaran flu burung yang mengkhawatirkan baru-baru ini, yang masih terhambat oleh respons yang lambat,” kata seorang karyawan di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) yang meminta identitasnya dirahasiakan karena mereka tidak berwenang untuk berbicara secara resmi.

    “Dengan terputusnya komunikasi eksternal, perintah penghentian kerja yang ekstensif, dan perubahan dramatis dalam tenaga kerja federal, kemampuan lembaga kesehatan mana pun sangat terbatas dan pada akhirnya tidak akan melayani siapa pun kecuali mereka yang memilih untuk mengambil untung dari penderitaan,” kata karyawan tersebut.

    Trump berusaha memberi Doge kekuasaan untuk mengecilkan tenaga kerja federal dalam perintah eksekutif baru, meskipun ada tuntutan hukum dari serikat pekerja atas akses Doge.

    Ribuan Orang Terkena PHK

    Sekitar 5.200 orang di seluruh lembaga kesehatan dilaporkan menerima pemberitahuan PHK pada hari Jumat.

    Sekitar 1.250 dari mereka bekerja di CDC, menurut seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan karena mereka tidak berwenang untuk berbicara di depan umum.

    Ini termasuk pejabat senior dan seluruh kelas tahun pertama petugas Layanan Intelijen Epidemi CDC, yang dikenal sebagai “detektif penyakit”.

    Pejabat kesehatan senior lainnya juga menjadi sasaran PHK, dan karyawan bersiap menghadapi PHK massal lainnya dalam beberapa hari mendatang. Beberapa kontraktor juga melaporkan telah diberhentikan minggu ini.

    Karyawan masa percobaan termasuk staf yang belum menjalani masa kerja penuh (biasanya satu atau dua tahun) yang dibutuhkan untuk mendapatkan perlindungan pegawai negeri di posisi mereka dan ini juga berlaku untuk pejabat senior yang baru saja berganti posisi.

    Staf di beberapa lembaga kesehatan, termasuk HHS dan CDC, melaporkan telah diinstruksikan untuk tidak membicarakan Doge dalam email dan pesan internal, karena takut menarik perhatian melalui permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi (Foia) atau pencarian dari mereka yang telah memperoleh akses ke sistem ini.

    “Selama saya bekerja di pemerintah federal, saya belum pernah melihat ini,” kata karyawan CDC.

    Doge Peroleh Akses Sensitif

    Perwakilan Doge memperoleh akses ke kantor CDC di Atlanta minggu lalu, menurut sumber yang meminta anonimitas karena mereka tidak berwenang untuk berbicara.

    Pejabat yang berafiliasi dengan Doge juga memperoleh akses ke sistem pembayaran dan kontrak di Pusat Layanan Medicare dan Medicaid (CMS).

    Musk, karyawan pemerintah khusus yang tidak dibayar yang mengepalai Doge, tampaknya mengonfirmasi akses CMS dan pencarian potensi penipuan dalam sistem pembayaran Medicare.

    Penipuan Medicare telah lama menjadi fokus penyelidikan yang cermat, dengan 193 profesional medis ditangkap pada bulan Juni di bawah pemerintahan Biden atas tuduhan terkait dengan dugaan penipuan perawatan kesehatan.

    Namun, menghentikan pembayaran yang telah disahkan oleh Kongres, seperti yang telah dilakukan pemerintahan Trump dengan bantuan asing dan hibah serta pinjaman federal, merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Perwakilan Doge juga telah berupaya mengakses sistem pembayaran HHS yang memproses miliaran dolar dalam pendanaan perawatan kesehatan, dan tampaknya telah memperoleh akses ke setidaknya beberapa di antaranya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Korban PHK Dapat 60% Gaji Selama 6 Bulan, Ini Aturannya

    Korban PHK Dapat 60% Gaji Selama 6 Bulan, Ini Aturannya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 6 tahun 2025 tentang Perubahan atas PP nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Beleid itu mengatur bagaimana korban PHK akan menerima manfaat tunai 60% dari gaji selama 6 bulan.

    PP nomor 6 tahun 2025 itu ditandatangani Prabowo dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 7 Februari 2025. Sebagai informasi, kebijakan JKP berupa manfaat tunai 60% dari gaji sudah diumumkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Desember 2024.

    Program JKP diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Mengutip situs BPJS Ketenagakerjaan, JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

    “Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60% dari upah, untuk paling lama 6 bulan,” bunyi pasal 21 ayat 1, dilihat detikcom Sabtu (15/2/2025).

    Pada pasal 21 ayat 2, dijelaskan upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir buruh yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak melebihi batas atas upah yang ditetapkan.

    Lalu pasal 21 ayat 3 menyebut batas atas upah tersebut adalah Rp 5.000.000. “Dalam hal upah melebihi batas atas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah,” jelas pasal 21 ayat 4.

    Kemudian pada pasal 40, dijelaskan juga hak atas manfaat JKP akan hilang jika pekerja tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 6 bulan sejak terjadi PHK, lalu telah mendapatkan pekerjaan baru, atau telah meninggal dunia.

    Poin lain yang diatur dalam beleid tersebut adalah besaran iuran JKP yang wajib dibayarkan dalam sebulan. Di aturan sebelumnya iuran JKP ditetapkan sebesar 0,46% dari upah sebulan, sementara kini iuran JKP ditetapkan sebesar 0,36% dari upah sebulan.

    “Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 0,36% dari upah sebulan,” seperti tertulis di pasal 11 ayat 2.

    Dalam catatan detikcom, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan perbedaan insentif terhadap program JKP yang terbaru. Sebelumnya jumlah manfaat uang tunai JKP adalah 45% dari upah terakhir untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah terakhir untuk 3 bulan selanjutnya.

    “Untuk JKP menambahkan sedikit saja bahwa manfaat tunai 60% flat selama 6 bulan, di mana selama ini manfaatnya adalah 3 bulan pertama 45% 3 bulan kedua adalah 25%. Jadi sekarang flat 60%,” terang Anggoro dalam Konferensi Pers: Paket Stimulus Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

    (ily/hns)

  • Pemerintah Diminta Antisipasi Dampak Dari Efisiensi Anggaran

    Pemerintah Diminta Antisipasi Dampak Dari Efisiensi Anggaran

    JAKARTA – Jaminan Sosial Institute atau Jamsos Institute menyarankan agar Pemerintah mengantisipasi dampak dari kebijakan efisiensi anggaran sehingga tidak menimbulkan masalah baru dalam tatanan ekosistem ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “Jamsos Institute mengharapkan agar pemerintah dapat segera mengantisipasi dampak dari efisiensi anggaran tersebut,” kata Direktur Eksekutif Jamsos Institute Andy William Sinaga sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan bahwa antisipasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Negara perlu dilakukan sehingga tidak berdampak terutama pengurangan pekerja secara masif.

    Jamsos Institute memprediksi, akan terjadi degradasi ekosistem ekonomi seperti purchasing power atau daya beli masyarakat yang akan semakin turun.

    Hal itu berpotensi karena pendapatan masyarakat dinilai akan turun akibat kehilangan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama sektor – sektor jasa perhotelan yang okupansinya menurun karena mitigasi program lembaga pemerintah baik pusat dan daerah melakukan kegiatan di hotel.

    “Hal tersebut akan membuat supply chain dalam bisnis jasa perhotelan akan terkena dampak. Mau tidak mau mereka akan melakukan pengurangan pekerja atau PHK,” ucapnya.

    Jamsos Institute juga memprediksi ribuan pekerja honorer baik di lembaga pemerintah pusat dan daerah akan kehilangan pekerjaan dikarenakan kontrak kerja yang tidak diperpanjang dikarenakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Mayoritas pekerja honorer pemerintah yang kehilangan pekerjaan tersebut sudah berkeluarga sehingga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga para pekerja honorer tersebut

    Selain itu, Jamsos Institute mengingatkan bahwa efisiensi anggaran akan mendegradasi program kerja kementerian. Hal tersebut sangat berbahaya ketika program kementerian tersebut berdampak langsung kepada kelompok masyarakat di akar rumput.

    “Seperti perbaikan sarana infrastruktur, transportasi jalan raya, jembatan, degradasi produksi pertanian dan pangan sektor usaha kecil menengah, koperasi, karena program penyuluhan dan pemberian bantuan yang mengalami penurunan jelasnya.

    Oleh karena itu Jamsos Institute mengharapkan agar pemerintah dapat segera mengantisipasi dampak dari efisiensi anggaran tersebut terutama pengurangan secara masif para pekerja honorer yang ada di lembaga pemerintah pusat, daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Layanan Umum (BLU) yang diprediksi akan semakin masif jumlahnya.

    “Exit strategi sementara yang harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk pro aktif menyediakan layanan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan sebagai dampak efisiensi anggaran pemerintahan,” kata Andy.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di lingkungan Kementerian/ Lembaga (K/L).

    Upaya itu dilakukan seiring adanya instruksi kepada K/L untuk melakukan efisiensi pada tahun anggaran 2025.

    “Akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian/ lembaga (K/L) itu, agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2).

    Ia menyampaikan bahwa tidak ada PHK terhadap tenaga honorer di lingkungan K/L seiring adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

    “PHK honorer di K/L dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK di lingkungan K/L. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau rekonstruksi anggaran K/L tidak terdampak terhadap tenaga honorer,” ujar Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

    Target itu tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Melalui Inpres itu, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga gubernur, bupati, dan wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

  • Efisiensi Anggaran Ala Trump-Musk, Tsunami PHK Amerika Dimulai

    Efisiensi Anggaran Ala Trump-Musk, Tsunami PHK Amerika Dimulai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rangkaian pemecatan karyawan di berbagai lembaga negara federal AS telah resmi dimulai, Kamis (13/2/2025). Hal ini terjadi setelah program efisiensi anggaran disetujui oleh Presiden Donald Trump dan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) Elon Musk.

    Mengutip CNN, sebuah surat mulai dikirimkan kepada karyawan Departemen Pendidikan. Surat itu memberitahu mereka tentang pemutusan hubungan kerja.

    “Badan kami menemukan, berdasarkan kinerja Anda, bahwa pekerjaan Anda di Badan kami tidak menjadi kepentingan publik,” tulis surat itu.

    Seorang sumber di serikat pekerja Departemen Pendidikan menyebut pemecatan tersebut berdampak pada karyawan di seluruh lembaga, mulai dari kantor penasihat umum, sampai Kantor Pendidikan Khusus dan Layanan Rehabilitasi yang mendukung program untuk anak-anak penyandang disabilitas, hingga kantor Bantuan Mahasiswa Federal.

    “Kami mendengar dari puluhan karyawan yang telah dipecat, tetapi cakupan pemecatan secara lengkap belum jelas,” ungkapnya.

    Langkah serupa juga terjadi di Departemen Energi (DOE). Sejumlah karyawan mengatakan situasi di dalam departemen tersebut tidak menentu dan sejauh ini tidak jelas berapa banyak total karyawan yang akan dipecat, namun karyawan percobaan lah yang mungkin akan mendapatkan giliran awal untuk dipecat.

    “Ada sekitar 2.000 karyawan masa percobaan di DOE. Tetapi tidak jelas berapa banyak yang dapat terpengaruh oleh tindakan pada hari Kamis,” ungkapnya.

    “Penasihat hukum umum sementara DOE mengadakan rapat pada hari Kamis dengan para kepala kantor departemen dan meminta kantor-kantor untuk menyusun daftar karyawan masa percobaan yang sangat penting yang berpotensi dikecualikan dari PHK. Namun, daftar tersebut belum dirampungkan hingga Kamis sore.”

    Temuan serupa juga didapati oleh Associated Press (AP). Di Departemen Urusan Veteran, ada pemecatan untuk 1.000 karyawan yang telah mengabdi kurang dari dua tahun. Senator AS Patty Murray, seorang Demokrat, menyebut pemecatan itu terjadi juga pada peneliti yang bekerja pada pengobatan kanker, kecanduan opioid dan prostetik di lembaga tersebut.

    Di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), hampir 1.300 karyawan masa percobaan, kira-kira sepersepuluh dari total tenaga kerja lembaga tersebut, dipaksa keluar. Kepemimpinan lembaga yang berpusat di Atlanta tersebut diberitahu tentang keputusan tersebut pada hari Jumat pagi.

    Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
    U.S. President Donald Trump speaks as Elon Musk carries X Æ A-12 on his shoulders in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., U.S., February 11, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

    Lalu, pemecatan juga terjadi di Departemen Pertanian. Menteri Pertanian AS Brooke Rollins mengatakan pada hari Jumat bahwa lembaganya telah mengundang tim DOGE Musk dengan ‘tangan terbuka’. Ia juga menegaskan bahwa PHK akan segera dilakukan.

    “Jelas, ini adalah hari yang baru,” kata Rollins di Gedung Putih. “Saya pikir rakyat Amerika berbicara pada tanggal 5 November, bahwa mereka percaya bahwa pemerintah terlalu besar.”

    Kata Pekerja yang Jadi Korban PHK

    Pemecatan ini pun berdampak besar bagi para karyawan. Seorang veteran Marinir yang bertugas di Veterans Affairs Medical Center di Ann Arbor, Michigan, Andrew Lennox, mengatakan bahwa ia menerima email “tiba-tiba” pada Kamis malam yang memberitahukan bahwa ia akan diberhentikan.

    “Demi membantu para veteran, Anda baru saja memecat seorang veteran,” ujar Lennox, 35 tahun, seorang mantan prajurit infanteri USMC yang ditugaskan ke Irak, Afghanistan, dan Suriah.

    Lennox telah bekerja sebagai petugas administrasi di VA sejak pertengahan Desember dan mengatakan bahwa ia “sangat ingin” tetap bekerja. “Ini adalah keluarga saya, dan saya ingin melakukan ini selamanya,” katanya.

    David Rice, seorang penerjun payung Angkatan Darat yang saat ini menjalani masa percobaan di Departemen Energi AS, juga mengungkapkan hal serupa. Rice, yang lumpuh karena tugas sebelumnya, mengatakan ia telah kehilangan pekerjaannya.

    “Saya sebelumnya telah dituntun untuk percaya bahwa pekerjaan saya kemungkinan besar akan aman. Namun pada Kamis malam, ketika saya membuka komputer untuk rapat dengan perwakilan Jepang, saya melihat email yang mengatakan bahwa saya telah dipecat,” pungkasnya.

    Sementara itu, pemecatan juga terjadi di kalangan karyawan yang telah menandatangani perjanjian pembelian dengan pemerintah. Salah satunya adalah seorang pegawai Dinas Konservasi Sumber Daya Alam Departemen Pertanian bernama Detter.

    Detter sebelumnya menandatangani perjanjian pembelian yang membuatnya akan tetap bekerja meski akan dibayar akhir September mendatang, seperti 77 ribu karyawan federal lainnya. Ia mengatakan bahwa dirinya menerima proposal itu karena ia tahu bahwa, sebagai pegawai percobaan, ia kemungkinan menjadi orang pertama yang diberhentikan jika ia tidak menerimanya.

    Namun pada Kamis malam, Detter menerima email yang mengatakan bahwa ia telah diberhentikan efektif sejak saat itu, meskipun ia telah menerima evaluasi yang “sangat positif” selama ia bekerja.

    Ia mengatakan keputusan tersebut membuatnya merasa “tidak dihormati” dan “sedikit tidak berdaya.”

    “Anda hanya seperti pion dalam perjuangan yang jauh lebih besar yang menurut saya khususnya dilakukan oleh Elon Musk untuk mengecilkan pemerintahan,” kata Detter.

    Dampak Ekonomi

    Foto: Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, 13 Februari 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)

    Pemecatan karyawan masa percobaan ini merupakan yang pertama dari pemerintahan Trump karena sang presiden dan Elon Musk bermaksud untuk secara drastis mengurangi jumlah tenaga kerja federal. Hal ini dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran negara, yang mencapai US$ 1,8 triliun (Rp 29.475 triliun) di tahun fiskal lalu.

    Meski begitu, PHK tersebut tidak mungkin menghasilkan penghematan defisit yang signifikan. Bahkan jika pemerintah memangkas semua pekerja tersebut, defisitnya akan tetap lebih dari US$ 1 triliun (Rp 16.260 triliun).

    Namun, PHK massal terhadap pekerja federal yang dilakukan Trump dapat menjadi bumerang bagi data ekonominya. Laporan pekerjaan bulanan dapat mulai menunjukkan perlambatan dalam perekrutan, jika tidak berubah menjadi negatif pada suatu saat setelah angka bulan Februari dirilis.

    Terakhir kali ekonomi AS kehilangan begitu banyak pekerjaan adalah pada bulan Desember 2020. Saat itu, AS masih dalam tahap rehabilitasi dari pandemi virus corona.

    “Mengingat semua yang terjadi di pemerintah federal, sangat masuk akal bahwa pertumbuhan pekerjaan dapat berubah menjadi negatif pada suatu saat,” kata Martha Gimbel, direktur eksekutif Budget Lab di Universitas Yale. Ia mencatat bahwa pengusaha yang bergantung pada hibah dan kontrak pemerintah juga akan menunjukkan penurunan.

    (hsy/hsy)

  • Wamentan: Efisiensi Anggaran Era Prabowo untuk Pengentasan Kemiskinan

    Wamentan: Efisiensi Anggaran Era Prabowo untuk Pengentasan Kemiskinan

    Bogor, Beritasatu.com – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini bertujuan untuk memastikan dana dialokasikan secara optimal tanpa mengubah target pembangunan.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono seusai menghadiri acara HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor pada Sabtu (15/2/2025).

    “Bukan sekadar penghematan, tetapi efisiensi anggaran. Artinya, anggaran tetap digunakan secara efektif untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” tegasnya.

    Sudaryono menekankan efisiensi bukan berarti pemangkasan program-program penting. Sebaliknya, kebijakan ini bertujuan untuk membatasi pengeluaran yang dianggap tidak efektif dan hanya membebani anggaran negara.

    “Efisiensi ini bukan berarti jika anggaran berkurang, maka targetnya juga berkurang. Itu keliru. Justru yang kita lakukan adalah memotong pos-pos anggaran yang dianggap kurang berdampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya terkait kebijakan Presiden Prabowo.

    Dalam implementasinya, beberapa jenis kegiatan yang dianggap tidak memberikan manfaat besar bagi masyarakat akan dikurangi atau ditiadakan. Dia mencontohkan, biaya perjalanan dinas yang tidak mendesak, event diskusi dan seminar yang dianggap kurang berdampak langsung, serta agenda-agenda yang lebih bersifat seremonial.

    Menurut Sudaryono, Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan oleh pemerintah digunakan secara maksimal untuk pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi, percepatan lingkungan kerja, serta peningkatan gizi masyarakat.

    Menepis kekhawatiran masyarakat, Sudaryono menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kementerian Pertanian sebagai akibat dari kebijakan efisiensi anggaran.

    “Jadi, tidak ada pemotongan anggaran untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Yang dihemat adalah anggaran yang selama ini dianggap tidak terlalu bermanfaat atau hanya menjadi pemborosan,” tegasnya.

    Langkah efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara tanpa mengurangi target pembangunan. Fokus utama tetap pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan investasi.

    Kebijakan efisiensi anggaran menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif, tanpa mengorbankan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.

  • AS Efisiensi Anggaran, Donald Trump PHK 10.000 Pegawai Pemerintah

    AS Efisiensi Anggaran, Donald Trump PHK 10.000 Pegawai Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di lingkup pemerintahan yang mencapai hampir 10.000 pegawai. Hal ini dilakukan untuk merampingkan pemerintah federal yang dinilai terlalu gemuk.

    Melansir Reuters, Sabtu (15/2/2025), pekerja di departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, dan Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan diberhentikan dari pekerjaan dengan menargetkan karyawan masa percobaan di tahun pertama.

    Asal tahu saja, pemecatan tersebut merupakan tambahan bagi sekitar 75.000 pekerja yang telah menerima pesangon yang ditawarkan Trump agar mereka mengundurkan diri secara sukarela, menurut Gedung Putih. Adapun, jumlah tersebut setara dengan sekitar 3% dari 2,3 juta orang tenaga kerja sipil.

    Trump menjelaskan bahwa efisiensi itu dilakukan lantaran pemerintah federal yang terlalu gemuk dan banyak uang yang terbuang sia-sia akibat pemborosan dan penipuan. Apalagi, pemerintah AS memiliki utang sekitar US$36 triliun dan mengalami defisit anggaran US$1,8 triliun pada tahun lalu.

    Namun, anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan Trump melanggar kewenangan konstitusional legislatif atas pengeluaran federal, meskipun rekan-rekannya dari Partai Republik yang menguasai mayoritas di kedua kamar Kongres sebagian besar mendukung langkah tersebut.

    Selain melakukan PHK, Trump telah mencoba untuk memangkas perlindungan pegawai negeri sipil (PNS) bagi pegawai karier, membekukan sebagian besar bantuan luar negeri AS, dan berupaya menutup beberapa badan pemerintah seperti Badan Pembangunan Internasional AS dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) hampir seluruhnya.

    Sumber yang mengetahui PHK ini menyebut hampir setengah dari pekerja dalam masa percobaan di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS dan yang lainnya di Institut Kesehatan Nasional dipaksa keluar.

    Dinas Kehutanan AS juga dikabarkan memecat sekitar 3.400 orang yang baru direkrut dan Dinas Taman Nasional memberhentikan sekitar 1.000 orang. Selain itu, Dinas Pendapatan Internal yang memungut pajak tengah bersiap untuk memecat ribuan pekerja pada pekan depan.

    Di sisi lain, pemotongan pengeluaran lainnya telah menimbulkan kekhawatiran bahwa layanan vital berada dalam bahaya. Sebulan setelah kebakaran hutan melanda Los Angeles, program federal telah berhenti merekrut petugas pemadam kebakaran musiman dan menghentikan pembersihan bahaya kebakaran seperti kayu mati dari hutan, menurut organisasi yang terkena dampak pengurangan tersebut.