Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Bukan Hanya MBG, Dandhy Laksono Ungkap Efisiensi untuk Danantara, Gunakan Trik yang Pernah Dipakai Jokowi

    Bukan Hanya MBG, Dandhy Laksono Ungkap Efisiensi untuk Danantara, Gunakan Trik yang Pernah Dipakai Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jurnalis Investigasi, Dandhy Laksono kembali mengungkap hal terkait efisiensi anggaran. Kali ini, berkenan dengan peruntukannya.

    Pendiri Watchdoc itu mengatakan selama ini efisiensi hanya dihubungkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, tidak hanya sebatas itu. Tapi juga untuk Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan untuk mengelola investasi di Indonesia yang lebih luas dari anggaran pemerintah.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun). Padahal bagian terbesar untuk Danantara (325 triliun),” kata Dandhy dikutip dari unggahannya di X, Selasa (18/2/2025).

    Lebih jauh, Dandhy mengatakan trik ini sebelumnya dipakai Jokowi. Saat Presiden ke-7 RI itu menduduki orang nomor satu di Indonesia, UU Cipta Kerja muncul.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi “Cipta Kerja”,” ujarnya.

    UU itu sebelumnya telah menuai protes kuat dari berbagai elemen masyarakat sipil. Bahkan telah ditetapkan inkonstitusional oleh Mahmamah Konstitusi (MK).

    Tapi belakangan Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

    “Alih-alih menciptakan lapangan kerja, setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” jelas Dandhy.

    Di sisi lain, dalam hal Danantara. Ia mengungkit sejumlah program pemerintah yang bermasalah.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” imbuhnya.

  • Dandhy Laksono Bongkar Strategi Jokowi di Pemerintahan Prabowo: Manipulasi Isu untuk Perkuat Konglomerasi

    Dandhy Laksono Bongkar Strategi Jokowi di Pemerintahan Prabowo: Manipulasi Isu untuk Perkuat Konglomerasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

    Kata Dandhy, cara ini mirip dengan strategi yang digunakan oleh Jokowi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    Isu pengangguran dijadikan alasan untuk meloloskan kebijakan yang justru memperkuat oligarki dan konglomerasi.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi Cipta Kerja,” lanjut Dandhy.

    Alih-alih menciptakan lapangan kerja, Dandhy justru melihat bahwa pasca-implementasi UU tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin sering terjadi.

    “Setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” cetusnya.

    Tak hanya itu, Dandhy juga menyoroti sejumlah kasus keuangan negara seperti Jamsostek, Asabri, Tapera, hingga rencana pemerintah yang sempat mengincar dana haji dan wakaf.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” imbuhnya.

    Dandhy bilang, kebijakan Danantara bisa berpotensi menjadi bentuk baru dari “fraud terpimpin” di bawah kendali kekuasaan.

  • Aksi Indonesia Gelap Kritik Program MBG: Siswa Bisa Makan Siang Gratis tapi Keluarganya Kelaparan – Halaman all

    Aksi Indonesia Gelap Kritik Program MBG: Siswa Bisa Makan Siang Gratis tapi Keluarganya Kelaparan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua BEM UI, Iqbal Cheisa Wiguna, mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) yang dicetuskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal ini diungkapkan Iqbal dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi bertemakan ‘Indonesia Gelap’ di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). 

    Menurut Iqbal, program MBG dari Prabowo-Gibran ini, harus dievaluasi total.

    Karena untuk mewujudkan MBG ini, pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran besar-besaran.

    Tak hanya itu, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah juga dinilai tak tepat sasaran.

    “Sebenarnya yang kita garis bawahi langkah hemat ala Prabowo-Gibran ini tidak tepat sasaran. Dan justru ujung dari penghematan ini kita rasa tidak tepat.”

    “Salah satunya terkait program makan bergizi gratis, hal ini cukup kita kritisi, kita perlu evaluasi total terkait program MBG ini,” kata Iqbal  dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025). 

    Lebih lanjut, Iqbal mengkritik program MBG yang hanya menyasar tatanan ekonomi rendah saja.

    Program MBG ini juga dinilainya tak akan membuat masyarakat Indonesia menjadi sejahtera. 

    “Karena kita merasa program ini hanyalah program yang dilaksanakan menyasar tatanan ekonomi rendah dan hal tersebut tidak membuat orang Indonesia menjadi lebih sejahtera,” jelas Iqbal.

    Iqbal merasa justru merasa resah ketika banyak anak sekolah bisa makan siang gratis, tapi malamnya keluarga mereka harus kelaparan.

    Sebab, menurutnya, efisiensi anggaran untuk mewujudkan program MBG ini juga berdampak pada banyak karyawan harus di-PHK atau dirumahkan.

    “Kita perlu untuk resah apabila siang harinya, anak-anak di Indonesia bisa makan gratis, tapi malam harinya orang tua mereka, keluarga mereka harus kelaparan karena di-PHK oleh pekerjaannya,” ungkap Iqbal.

    Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang digelar ribuan mahasiswa berlangsung di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Selain membakar ban dan spanduk, massa aksi membakar bendera Partai Gerindra serta foto Teddy Indra Wijaya atau Mayor Teddy, yang belakangan menjadi sorotan.

    Pembakaran tersebut, terjadi di depan mobil komando, di tengah orasi yang mengkritik kebijakan pemerintah, terutama terkait program MBG dan kelangkaan Gas LPG 3 Kg.

    Sebagai informasi, Koordinator BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, menjelaskan bahwa tema Indonesia Gelap dipilih karena mahasiswa menilai kebijakan pemerintah saat ini kurang transparan.

    “Secara umum ‘Indonesia Gelap’ kita memaknai bahwa kebijakan-kebijakan hari ini yang selalu dikeluarkan dan dijanjikan gelap tanpa ada terangnya,” ungkapnya.

    Menurutnya, pemerintah kerap berbicara tentang Indonesia Emas 2045, tetapi kebijakan ini justru tidak berpihak pada generasi muda.

    “Ya jelas ini sindiran keras. Bagaimana mungkin mau Indonesia emas sedangkan kebijakan yang dihadirkan tidak berpihak ke generasi-generasi muda yang menjadi pelopor emasnya,” ujarnya.

    Mahasiswa dalam aksi ini membawa lima tuntutan utama, antara lain:

    1. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran.

    2. Menghapus pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang.

    3. Mencairkan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh.

    4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

    5. Menghentikan pembuatan kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Mario Christian Sumampow)

    Baca berita lainnya terkait Aksi Indonesia Gelap.

  • Mark Zuckerberg Tebar Ketakutan Pada Pegawai Meta, Kenapa?

    Mark Zuckerberg Tebar Ketakutan Pada Pegawai Meta, Kenapa?

    Jakarta –

    Mark Zuckerberg kini tampaknya benar-benar mengikuti arahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Hal itu membuat para karyawan Meta kebingungan dan ketakutan.

    Zuck telah menyingkirkan pemeriksa fakta di Facebook sampai Instagram, setelah platform itu dituding membungkam konten sayap kanan. Dia menyatakan akan mengembalikan kebebasan berbicara di platform milik Meta.

    Bagi pegawai Meta yang berjumlah hampir 75.000 orang, CEO berusia 40 tahun itu tampaknya jadi lebih keras dan makin bergeser ke politik kanan sejak kemenangan Trump. Pada 6 Februari, Zuck mengunjungi Gedung Putih untuk membahas bagaimana Meta membantu pemerintahan mempertahankan dan memajukan kepemimpinan teknologi Amerika di luar negeri.

    Berdasarkan wawancara dengan lebih dari selusin karyawan dan mantan karyawan Meta, ada rasa ketidakpastian yang mendalam tentang bagaimana budaya Meta akan berubah dalam tahun-tahun mendatang di masa jabatan kedua Trump.

    Di kantor pusat di Silicon Valley, ketegangan terlihat jelas saat Meta baru-baru ini PHK ribuan karyawan. Di Januari, perusahaan mengumumkan rencana memberhentikan karyawan dengan kinerja terendah atau 5% dari keseluruhan tenaga kerjanya dan memulai PHK minggu ini.

    Dikutip detikINET dari CNBC, Meta juga dilaporkan membungkam kritik dari para karyawan. Pegawai yang mengkritik bisa dianggap melakukan hal negatif dan berdampak pada penilaian mereka.

    Meta, seperti banyak perusahaan teknologi lainnya, melakukan perampingan pada tahun 2022 . Perusahaan tersebut memangkas 21.000 pekerjaan atau hampir seperempat tenaga kerja di 2022 dan 2023. Di antara mereka yang kehilangan pekerjaan adalah anggota kelompok integritas sipil, yang dikenal vokal mengkritik kepemimpinan Zuckerberg.

    Beberapa perubahan besar kini tengah terjadi yang tampaknya secara langsung mengikuti arahan Trump dengan mengorbankan karyawan. Yang paling menonjol, Meta baru-baru ini mengakhiri program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi serta melonggarkan pedoman moderasi konten.

    “Pada bulan Januari 2025, kami mengumumkan beberapa perubahan pada kebijakan konten dan upaya penegakan hukum kami untuk lebih meningkatkan kebebasan berekspresi di platform kami dan mengurangi penegakan hukum yang berlebihan terhadap beberapa kebijakan konten kami,” kata Meta.

    (fyk/fay)

  • Profesi Ini Rawan PHK Massal, Penggantinya Makin Banyak

    Profesi Ini Rawan PHK Massal, Penggantinya Makin Banyak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam kurun waktu 2023-2027, diprediksi 83 juta lapangan pekerjaan akan hilang. Laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) berjudul ‘Future of Work 2023’ mengungkap beberapa profesi yang rawan punah.

    Beberapa di antaranya adalah teller bank, petugas pos, kasir dan loket, data entry, stock-keeping, staf akuntansi dan payroll, sales door-to-door, hingga staf statistik dan asuransi.

    Pemicunya adalah perkembangan teknologi canggih yang membuat beberapa pekerjaan sudah tak relevan dan bisa digantikan. Teknologi kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu yang disorot sebagai pemicu.

    Apalagi, pengembangan AI juga mengarah ke robot humanoid yang digenjot beberapa raksasa teknologi seperti Nvidia, Tesla, dan terbaru Meta.

    Meta Platforms mendirikan divisi baru di dalam Reality Labs untuk mengembangkan robot humanoid berbasis AI. Robot ini bisa membantu tugas fisik, menurut memo internal perusahaan yang dilaporkan Reuters.

    Dalam memo tersebut, Chief Technology Officer (CTO) Meta Andrew Bosworth mengatakan tim divisi robot akan fokus pada riset dan pengembangan terkait robot humanoid konsumen dengan tujuan mengoptimalkan kapabilitas platform Llama.

    Llama merupakan model fondasi AI milik Meta yang menjadi tulang punggung produk-produk AI generatif sang raksasa media sosial.

    Pengumuman baru ini menunjukkan langkah besar Meta untuk mengembangkan teknologi AI lebih jauh lagi. Tentu, hal ini dibarengi dengan ongkos yang tidak sedikit. Sebagai informasi, Unit AI Meta pada kuartal keempat tahun lalu merugi US$5 miliar.

    Beberapa raksasa teknologi memang tak ragu menggelontorkan miliaran dolar AS untuk pengembangan perangkat AI yang ditujukan membantu tugas manufaktur, logistik, dan rumah tangga.

    Ilmuwan komputer Fei-Fei Li pada tahun lalu meluncurkan startup spatial intelligence bernama World Labs. Sementara CEO Tesla Elon Musk mengatakan robot humanoid ‘Optimus’ bisa digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari dan akan dijual ke konsumen akhir.

    Pekan lalu, Apptronik mengamankan pendanaan US$350 juta yang dibekingi beberapa investor termasuk Alphabet, untuk meningkatkan skala produksi robot humanoid yang dirancang bekerja di fasilitas manufaktur dan gudang.

    Meta berencana mengembangkan robot humanoid yang menargetkan rumah tangga. Perusahaan lebih fokus mengembangkan AI, sensor, dan software yang menjadi fondasi produksi robot untuk dijual ke perusahaan-perusahaan lain, menurut laporan Bloomberg.

    Meta dikatakan sudah berdiskusi dengan beberapa perusahaan robotik seperti Unitree Robotics dan Figure AI. Laporan itu menyebut Meta dalam waktu dekat belum berencana meluncurkan robot dengan merek sendiri.

    (fab/fab)

  • DPRD Surabaya: WFA ASN Penyikapan Salah atas Efisiensi

    DPRD Surabaya: WFA ASN Penyikapan Salah atas Efisiensi

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, mengkritik kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya, langkah tersebut merupakan penyikapan yang salah atas efisiensi anggaran dan tidak menyentuh proyek-proyek yang justru mubazir.

    Kahfi menegaskan bahwa efisiensi ASN tidak boleh diartikan sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan tunjangan kinerja (Tukin). Ia menilai anggaran untuk peningkatan kinerja pegawai masih tersedia sehingga isu PHK atau pengurangan Tukin seharusnya tidak menjadi sorotan utama.

    “Ada kritik yang menganggap efisiensi ini berujung pada PHK atau pengurangan Tukin. Itu menurut saya gagal paham. Karena pengeluaran wajib untuk peningkatan kinerja pegawai masih ada anggarannya,” ujar Azhar Kahfi, Senin (17/2/2025).

    Politisi Gerindra ini menyoroti proyek-proyek pembangunan yang tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Ia menilai bahwa banyak program yang justru mubazir, sementara ASN diterapkan kebijakan WFA tanpa evaluasi yang jelas.

    “Yang harus dikoreksi adalah keinginan program atau proyek pembangunan yang tidak berdampak kepada masyarakat. Itu justru mubazir. Kok terkesan pemangkasan terus dilakukan, tetapi ada improvisasi soal pola gaya kerja ASN dengan WFA? Ini penyikapan yang salah!” tegasnya.

    Kahfi mendorong agar dilakukan survei langsung ke masyarakat untuk menilai efektivitas proyek dan program yang berjalan. Ia menekankan bahwa kebijakan Pemkot harus lebih berpihak pada kebutuhan warga Surabaya, bukan sekadar mengikuti tren efisiensi birokrasi tanpa kajian mendalam.

    “Kurangi saja belanja untuk anggaran program dan proyek yang tidak bermanfaat. Ayo kita survei ke masyarakat, apakah proyek dan program-program itu berdampak pada mereka?” tambahnya.

    Selain itu, Kahfi juga mempertanyakan rencana Pemkot untuk berutang guna membangun Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Ia memperingatkan bahwa proyek tersebut berpotensi membebani keuangan daerah dalam jangka panjang dan harus dikaji ulang sebelum direalisasikan.

    “Apalagi rencana utang yang mau bangun JLLB. Berapa lama akan nyicil utangnya itu? Ini justru yang akan berdampak ke puluhan tahun ke depan,” tandasnya.

    Hingga saat ini, DPRD Surabaya masih menunggu langkah dari Pemkot dalam mengevaluasi proyek-proyek yang dinilai tidak bermanfaat. Kahfi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi harus benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat dan bukan sekadar strategi pemangkasan anggaran tanpa perhitungan matang. [asg/beq]

  • Menaker sebut PP 6/2025 bentuk kepedulian pemerintah kepada pekerja

    Menaker sebut PP 6/2025 bentuk kepedulian pemerintah kepada pekerja

    Itu adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap teman-teman pekerja. Banyak hal ketika kemudian industri kita daya saingnya turun, ada yang kena PHK dan seterusnya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur bahwa pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapat manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama enam bulan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terkait kesejahteraan pekerja.

    “Itu adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap teman-teman pekerja. Banyak hal ketika kemudian industri kita daya saingnya turun, ada yang kena PHK dan seterusnya,” kata Menaker Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin.

    Yassierli mengatakan bahwa penambahan uang kompensasi dari sebelumnya hanya 45 persen dari upah menjadi 60 persen diharapkan bisa memberikan kesempatan yang lebih luas untuk bagi korban PHK untuk berwirausaha, hingga mempelajari keahlian baru yang dibutuhkan industri atau dunia kerja.

    Hal ini, lanjut dia, diharapkan para korban PHK bisa segera bangkit dan kembali bekerja dengan keahlian baru dan melakukan pekerjaan barunya dengan baik.

    “Kita berharap bisa digunakan untuk segera melakukan upskilling, reskilling atau kemudian untuk menjadi wirausaha yang baru,” ujar Yassierli.

    Aturan kompensasi korban PHK diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    Dalam pasal tersebut, turut diatur bahwa upah yang menjadi dasar pembayaran manfaat JKP adalah upah terakhir yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan batas maksimal Rp5 juta.

    Jika upah pekerja melebihi batas atas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai adalah sebesar batas atas upah, demikian dikutip dari Pasal 21 PP 6/2025.

    Dalam beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 7 Februari 2025 tersebut, terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan.

    Perubahan itu, antara lain, dalam Pasal 11, besaran iuran JKP juga diubah. Sebelumnya, iuran ditetapkan sebesar 0,46 persen dari upah per bulan, kini diturunkan menjadi 0,36 persen bersumber dari iuran yang dibayarkan Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP.

    Iuran dari pemerintah pusat, yaitu 0,22 persen dari upah sebulan. Sementara sumber pendanaan JKP hanya berasal dari rekomposisi iuran Program JKK sebesar 0,14 persen dari upah sebulan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Efek Domino Efisiensi Anggaran, Picu PHK Massal Sektor Perhotelan dan Pariwisata?

    Efek Domino Efisiensi Anggaran, Picu PHK Massal Sektor Perhotelan dan Pariwisata?

    JABAR EKSPRES – Kebijakan pemerintah pusat menekan pengeluaran dengan melakukan efisiensi anggaran dapat memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada industri perhotelan dan pariwisata.

    Sekedar diketahui, Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan penghematan anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Hal ini mendapat respons dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung Barat (KBB). Mereka menilai, dengan efisiensi anggaran ini maka tak akan ada lagi kegiatan di hotel-hotel. Dampaknya, terjadi efek domino untuk industri perhotelan dan pariwisata.

    “Dampaknya cukup besar, baru saja kita dihadapkan dengan narasi larangan study tour. Sekarang muncul larangan kegiatan seperti meeting ataupun rapat di hotel, jujur saja kebijakan ini akan berdampak pada bisnis sektor hotel maupun pariwisata,” ungkap Ketua PHRI KBB Eko Suprianto saat dihubungi, Senin (17/2/2025).

    BACA JUGA:Efisiensi Anggaran jadi Perhatian, Pengamat Transportasi Sebut KNKT Perlu Dipisahkan sebagai Institusi Mandiri

    Dikatakan Eko, kegiatan pemerintah yang memanfaatkan ruang pertemuan di hotel selama ini sangat membantu operasional hotel dan restoran. Khususnya setelah wabah pandemi COVID-19 muncul beberapa tahun lalu yang memukul bisnis pariwisata.

    Namun, ia memperkirakan secara keseluruhan kegiatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkontribusi sekitar 15 hingga 25 persen kepada industri perhotelan.

    “Kebijakan ini pasti akan memukul bisnis perhotelan, terutama bagi hotel yang memang memanfaatkan ruangan pertemuan mereka untuk meeting. Efeknya seperti Covid-19, dimana industri perhotelan sangat terpukul,” katanya.

    Ia menambahkan, minimnya kegiatan meeting atau rapat akan membuat pelaku usaha hotel dan restoran terpukul karena omset akan mengalami penurunan drastis.

    BACA JUGA:Efisiensi Anggaran, Suntikan Modal ke BIJB Kertajati Dipangkas?

    Biasanya, saat omset turun drastis, pemangkasan karyawan merupakan hal utama yang dilakukan oleh pelaku usaha.

    “Yang paling gampang pengusaha akan melakukan itu (PHK), selain mencari pangsa pasar yang baru,” tegasnya.

    Meski begitu, Eko menegaskan, pada prinsipnya mendukung upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Baiknya yang dibenahi itu pengelolaan keuangan di internal pemerintah untuk menekan pemborosan dan menutup kebocoran anggaran.

  • Ditanya Minatkah Ikutan Trend KaburAjaDulu, Mahfud MD: Jujur, Saya Hidup Nyaman – Halaman all

    Ditanya Minatkah Ikutan Trend KaburAjaDulu, Mahfud MD: Jujur, Saya Hidup Nyaman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tagar KaburAjaDulu mulai menggema di media sosial, khususnya warga X.

    Tren tersebut, berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri.

    #KaburAjaDulu muncul lantaran kondisi perekonomian serta politik di Indonesia belakangan dinilai sedang kacau.

    Tren ini juga dinilai sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.

    Mahfud MD lantas menerjemahkan KaburAjaDulu yang akhir-akhir ini mulai menggema.

    “Rasa cinta tanah air bs luntur bila di negara sendiri tumbuh kese-wenang2an, ketidakadilan, dan lemahnya perlindungan HAM.”

    “Kalau hal itu yg terjadi bisa muncul pikiran bahwa di negara sendiri hidup tak nyaman dan tak nyaman, enak di negara orang. Menyeruaklah tagar, “Kabur Aja Dulu”,” tulis akun X @mohmahfudmd.

    Karena buka suara terkait tren ini, Mahfud MD mendapat pertanyaan terhadap minatnya untuk ikut-ikutan kabur dari Indonesia.

    “Pak Profesor ga kabur ajaa dl? ngapain di Konoha? Presiden nya menjijikan!! lbh parah dr 2 periode sebelumnya,” tanya warganet.

    Mahfud MD pun membalas jujur jika hidupnya masih dalam level aman dan nyaman.

    Niatnya buka suara hanya menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini.

    Sikap seperti KaburAjaDulu dinilai Mahfud MD bisa menggerus nasionalisme masyarakat.

    “Jujur, kalau saya pribadi merasa hidup aman dan nyaman,” jawab Mahfud MD.

    “Saya hanya menjelaskan teori tentang menyeruaknya tagar “Kabur Aja Dulu” yg merefleksikan sikap ketidaknyamanan warga masyarakat

    Karena kesewenang-wenangan dan ketidakadilan sehingga pada gilirannya menggerus nasionalisme warga masyarakat,” pungkas @mohmahfudmd.

    Kemlu RI Ingatkan WNI Ikuti Prosedur yang Legal dan Aman

    Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) turut merespons ramainya kampanye #KaburAjaDulu yang belakangan ini menggema di media sosial, khususnya di platform X.

    Kampanye ini digaungkan oleh warganet sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah terkait pemangkasan anggaran di beberapa sektor penting, termasuk pendidikan dan kesehatan.

    Akibat pemangkasan anggaran tersebut, banyak pihak khawatir akan terjadi PHK massal, mendorong warganet untuk mencari peluang kerja di luar negeri.

    Menanggapi fenomena ini, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha, menegaskan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk bekerja di luar negeri.

    “Ajakan untuk bekerja di luar negeri merupakan hak setiap warga negara namun yang perlu diperhatikan adalah mengikuti prosedur yang legal dan aman,” ujar Judha dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Judha mengingatkan agar masyarakat yang berniat mencari rezeki di luar negeri tidak menjadi korban online scam atau bahkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Di media sosial banyak dorongan untuk pergi ke luar negeri, tetapi jika dilakukan tanpa prosedur yang aman, justru bisa berujung pada kasus online scam atau perdagangan manusia,” tegasnya.

    Menurut Judha, saat ini banyak perusahaan ilegal yang menawarkan pekerjaan kepada warga negara Indonesia tanpa legalitas yang jelas.

    Oleh karena itu, calon pekerja migran harus memastikan kredibilitas perusahaan dan legalitas penyalur tenaga kerja sebelum berangkat.

    “Banyak yang ditawari kerja di luar negeri tanpa visa kerja dan tanpa kontrak yang jelas sejak awal.”

    “Masyarakat harus lebih waspada dan mengikuti prosedur yang benar agar tidak menjadi korban,” katanya. (*)

    (Tribunnews.com/ Siti N/ Eko Sutriyanto)

  • Manchester United Terancam Bangkrut – Page 3

    Manchester United Terancam Bangkrut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Manchester United kembali menjadi sorotan setelah co-owner klub, Sir Jim Ratcliffe, dikabarkan tengah mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja (PHK) tambahan. Hal ini tentunya menjadi ancaman Manchester United bangkrut.

    Keputusan ini diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi di tengah kerugian klub yang mencapai hampir Rp6 triliun dalam tiga tahun terakhir, yang dianggap “tidak berkelanjutan” oleh sumber internal.

    Efisiensi Keuangan: Rencana PHK dan Penutupan Kantor London

    Dikutip dari BBC, Senin (17/2/2025), berdasarkan laporan yang beredar, Ineos Group, perusahaan yang dipimpin oleh Ratcliffe dan juga pemilik sebagian saham Manchester United, sedang mempertimbangkan pemutusan kerja bagi 100 hingga 200 staf.

    Detail mengenai jumlah pasti yang akan di PHK, waktu pelaksanaan, dan departemen yang terdampak masih dalam tahap pertimbangan, dengan keputusan final diharapkan dalam dua minggu ke depan.

    Selain itu, klub juga sedang mempertimbangkan penutupan kantor mereka di Kensington, London. Meskipun demikian, pejabat klub menegaskan bahwa mereka tetap akan memiliki kehadiran di ibu kota Inggris untuk keperluan pemasaran dan penjualan kepada mitra global.

    Pemotongan Anggaran: Dampak terhadap Tim dan Keuangan Klub

    Ineos sebelumnya telah melakukan berbagai pemotongan anggaran, termasuk:

    PHK terhadap 250 karyawan.
    Menghentikan status Sir Alex Ferguson sebagai duta berbayar.
    Menghapus kebijakan perjalanan gratis bagi staf ke pertandingan final.

    Dana yang dihemat dari kebijakan ini diklaim akan dialokasikan kembali ke tim utama. Klub memperkirakan bahwa gelombang PHK sebelumnya mampu menghemat sekitar Rp900 miliar per tahun.

    Dalam perkembangan lain, kepala operasional tim yang telah lama menjabat, Jackie Kay, dipastikan akan meninggalkan klub setelah hampir 30 tahun mengabdi.

    Kondisi Keuangan Manchester United

    Manchester United mengalami kerugian bersih sebesar Rp2,2 triliun hingga 30 Juni 2024. Hal ini mengikuti tren negatif dengan kerugian Rp550 miliar pada 2022-23 dan Rp2,3 triliun pada 2021-22. Total kerugian dalam lima tahun terakhir telah melampaui Rp7,4 triliun.

    Namun, di sisi pendapatan, angka komersial MU meningkat drastis dari Rp1,6 triliun pada 2010 menjadi Rp5,9 triliun pada 2024. Meski demikian, seperti banyak klub papan atas lainnya, United menghadapi tantangan stagnasi pendapatan dari hak siar, sehingga membutuhkan strategi baru untuk meningkatkan pemasukan bagi tim utama.