Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Komisi VII minta efisiensi anggaran tidak kurangi kualitas siaran

    Komisi VII minta efisiensi anggaran tidak kurangi kualitas siaran

    Medan (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Erna Sari Dewi mengatakan kebijakan efisiensi yang merupakan instruksi pemerintah pusat tidak mengurangi kualitas pada program siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, RRI dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA.

    “Dengan efisiensi ini tidak boleh mengurangi kualitas,” ujar Erna Sari Dewi dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII Ke Sumatera Utara, di Medan, Rabu.

    Menurutnya, LPP TVRI, LPP dan Perum LKBN Antara berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia.

    “Kita pahami lembaga-lembaga itu bisa mengakses yang memberikan informasi-informasi kepada masyarakat di pelosok, di desa yang tidak mendapatkan informasi dari siaran lain,” kata dia.

    Oleh karena itu, Erna meminta kepada lembaga-lembaga tersebut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kreativitas sehingga kualitas program yang selama ini dilaksanakan dapat terus terjaga.

    “Saya pikir program-program yang menyentuh kerakyatan itu sebenarnya harus bisa dipertahankan. Nah ini butuh kreativitas dari lembaga dengan keadaan seperti ini,” sebut dia.

    Kunjungan kerja spesifik yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay ini merupakan komitmen Komisi VII terkait hasil rapat dengar pendapat dengan LPP TVRI, LPP RRI dan Perum LKBN ANTARA yang telah dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

    “Kunjungan ini merupakan komitmen Komisi VII yang ingin melakukan peninjauan langsung terkait hasil rapat dengar pendapat kami dengan Dirut LPP TVRI, LPP RRI dan Perum LKBN ANTARA terkait beberapa isu besar yang kemarin sempat mencuat dipermukaan,” sebut dia.

    Sebelumnya, Saleh Partaonan Daulay yang juga menjabat Ketua Komisi VII DPR RI ini menyebut kunjungan kerja spesifik di Sumatera Utara guna memastikan tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tiga lembaga tersebut.

    “Tujuan kunjungan kami untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirumahkan dari dampak efisiensi anggaran di TVRI, RRI dan ANTARA,” ujar Saleh Daulay.

    Menurutnya, efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah pusat menjadi tantangan bagi tiga lembaga tersebut yang harus dihadapi tanpa ada pihak yang dirugikan.

    Saleh meminta kepada tiga lembaga tersebut untuk memastikan agar tidak ada pemotongan honor karyawan dari dampak efisiensi anggaran itu.

    “Mereka juga harus bekerja seperti biasa seperti sebelum adanya efisiensi anggaran,” kata dia.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin Benarkan PT Sanken MM2100 Bakal Berhenti Produksi Juni 2025, Pindah ke Negara Lain – Halaman all

    Kemenperin Benarkan PT Sanken MM2100 Bakal Berhenti Produksi Juni 2025, Pindah ke Negara Lain – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membenarkan PT Sanken yang berada di Kawasan MM2100 Cikarang Barat, Jawa Barat, akan menghentikan produksinya mulai Juni 2025.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan, PT Sanken ini sejatinya sudah mengajukan pelaporan untuk menutup produksi berdasarkan data Online Single Submission (OSS).

    “Di OSS itu Juni 2025. Estimasi ya, saya tidak tahu persisnya. Tapi mereka sudah melaporkan rencana hendak menutup line produksi,” kata Setia Diarta kepada wartawan di Kantornya, Rabu (19/2/2025).

    Setia Diarta menyebut, penutupan produksi ini didasari oleh permintaan mother company atau induk usaha yang berasal dari Jepang untuk memindahkan produksinya, sehingga menjadi semikonduktor di Jepang. 

    Seperti diketahui, PT Sanken MM2100 ini merupakan murni Penanaman Modal Asing (PMA).

    “Iya. Mother company yang di Jepang yang mau memutuskan,” jelasnya.

    Adapun terkait nasib pegawai PT Sanken, Setia Diarta enggan berkomentar lebih jauh. Namun dia memastikan bahwa PT Sanken akan menutup produksinya pada Juni 2025.

    “Bukan PHK. Mungkin ya kami belum tahu apa treatment nya. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut,” ucap Setia.

    “Tapi saya tidak ngomongin masalah PHK ya. Saya ngomongin ada penurunan produksi di Sunken dan mereka berkinginan untuk menutup line produksi,” imbuhnya menegaskan.

    Sebelumnya beredar video menarasikan PT Sanken di kawasan MM2100 Cikarang Barat akan menutup operasionalnya. 

    Video tersebut diunggah dalam akun media sosial Instagram @publikcikarang.

    “Agak kaget denger kabar PT Sanken mau tutup,” tulis akun @publikcikarang, Rabu (19/2/2025).

    Akun tersebut juga menarasikan bahwa bagaimana nasib karyawan yang masih ingin bekerja di perusahaan PT Sanken. Terlebih sebagai ladang mencari nafkah.

    “Langsung terpikir bagaimana nasib dan perasaan para karyawannya yang tentu saja sesungguhnya masih menginginkan perusahaannya, sebagai nyari nafkah akan bisa terus eksis. Tapi apa mau dikata jika harus demikian yang terjadi,” tulisnya.

    Berdasarkan rekaman video, terjadi permasalahan yang belum selesai antara perusahaan dan karyawan PT Sanken. Karyawan menuntut kompensasi pesangon diselesaikan dengan jelas.

    “Hari ini ada permasalah yang belum clear di perusahaan Di belakang ini. Ya kita doakan kita berharap mudah-mudahan terjadi titik temu ya, antara harapan dari karyawan sesuai dengan manajemen,” kutip keterangan dalam video.

    “Karena biar bagaimana selama ini karyawan sudah membangun perusahaan ini dengan baik ya, jadi harapannya tuntutan dari penyelesaian permasalahan ya ini adanya kompensasi pesangon, karena informasinya perusahaan ini mau tutup sehingga semuanya bisa mendapat titik temu,”.

  • PHK Massal Ancam Indonesia, Dandhy Laksono Sindir Kebijakan Pemerintah

    PHK Massal Ancam Indonesia, Dandhy Laksono Sindir Kebijakan Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini menjadi ancaman nyata bagi para pekerja di Indonesia.

    Sejumlah laporan menyebutkan bahwa sekitar 60 perusahaan berencana melakukan PHK dalam waktu dekat.

    Ancaman ini semakin meningkat, sebagaimana dilaporkan baik oleh kalangan pengusaha maupun serikat pekerja. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Jurnalis investigasi Dandhy Laksono turut menyoroti situasi ini.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mengkritisi minimnya penciptaan lapangan kerja di tengah meningkatnya gelombang PHK.

    “Alih-alih menciptakan lapangan kerja, setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” tulis Dandhy Laksono, dikutip Selasa (18/2/2025).

    Selain itu, isu PHK ini juga dikaitkan dengan kehadiran Danantara yang saat ini tengah menjadi sorotan.

    Menurut Dandhy, keberadaan Danantara dapat menjadi ancaman besar dan dianggap sebagai bentuk kapitalisme terpimpin.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” tuturnya.

    “Danantara bukan hanya ‘kapitalisme terpimpin’, juga berpotensi jadi ‘fraud terpimpin’,” terangnya.

    (Fajar)

  • RI Butuh Investasi 3 Kali Lipat demi Kejar Target Prabowo Ekonomi Tumbuh 8%

    RI Butuh Investasi 3 Kali Lipat demi Kejar Target Prabowo Ekonomi Tumbuh 8%

    Jakarta –

    Pemerintah perlu mendorong ekosistem investasi yang berkelanjutan dan berdampak pada pertumbuhan. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani prinsip tersebut menjadi arah baru investasi masa depan.

    viliani mengatakan adanya perubahan tren Foreign Direct Investment (FDI). Ia mengatakan, saat ini tingkat FDI mengalami penurunan secara global. Berdasar sajian data yang ia paparkan, penurunan FDI skala global terjadi sebesar 2% menjadi US$ 1,3 triliun pada 2023.

    Ia mengatakan, penurunan FDI terjadi akibat perlambatan ekonomi dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

    “Memang FDI sudah mengalami penurunan sebesar 2% itu harus kita akui. Biasanya kalau krisis orang kecenderungan dana itu di portofolio dibandingkan kepada sektor riil,” kata Aviliani alam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Selain itu, menurut Aviliani, investor saat ini yang lebih mengedepankan wawasan lingkungan dan keberlanjutan. Sebanyak 75% investor menganggap keberlanjutan sebagai faktor penting dalam melakukan investasi.

    “Ke depan tetap investor itu akan mengarah pada energi terbarukan atau terkait dengan wawasan lingkungan itu kita harus tetap pada prinsip kita ke arah investasi berbasis lingkungan,” jelasnya.

    Aviliani menilai wawasan investasi ke arah lingkungan perlu karena produk ekspor Indonesia ditolak lantaran ekosistem dalam negeri yang tidak mendukung. Hal itu dialami oleh salah satu produsen semen asal Indonesia.

    “Jadi mereka ketika ekspor, dia mengatakan sudah dapat sertifikat tentang lingkungan tetapi dia bilang PLN-nya itu belum punya sertifikasi terkait dengan energi terbarukan semua. Karena kita tidak memisahkan PLN yang punya energi terbarukan dengan yang tidak, jadi akhirnya ditolak,” terangnya.

    Selain wawasan lingkungan, Aviliani juga menyebut investor saat ini membidik investasi di sektor teknologi dan AI. Namun begitu, ia mengatakan terdapat pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah, pasalnya penerapan teknologi pada industri berdampak pada efisiensi tenaga kerja.

    Pemerintah juga perlu memetakan kesempatan kerja yang ada sesuai dengan tingkat pendidikan melalui program-program vokasi. Sektor pertanian misalnya, kata Aviliani, perlu didorong dengan teknologi yang tinggi seiring dengan kemampuan sumber daya manusia.

    “Teknologi itu harus kita tingkatkan, saat ini Indonesia termasuk negara yang low technology jadi belum, pada level menengah pun belum. Ini satu PR juga buat pemerintah dan dunia usaha juga,” jelasnya.

    “Di dunia usaha kita sudah mulai ke arah sana, tapi memang PR-nya akan banyak PHK, di mana teknologi akan semakin maju maka PHK juga akan terjadi,” tambahnya.

    Syarat investasi tiga kali lipat buat kejar ekonomi tumbuh 8% di halaman selanjutnya. Langsung klik

    Selanjutnya, Aviliani menilai adanya fenomena aliran investasi ke pasar negara berkembang yang meningkat hingga 29% dalam lima tahun terakhir. Ia menilai, investor negara-negara maju dengan usia aging yang hendak menanamkan investasinya ke negara berkembang.

    Akan tetapi, kata Aviliani, banyak sekali tantangan yang dihadapi Indonesia sehingga keuntungan didapatkan oleh negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.

    “Kita perlu membenahi karena negara berkembang itu sangat membutuhkan dana dari luar apalagi kalau kita mau tumbuh 8%, kita butuh investasi tiga kali lipat dari yang sekarang,” jelasnya.

    Selanjutnya, kata Avilian, arah investasi yang memiliki dampak sosial dan lingkungan. Ia mengatakan, tren ini berkembang berdasarkan data dari Global Impact Investing Network (GIIN) yang menunjukan bahwa investor dengan aset lebih dari US$ 500 juta memegang 92% dari total investasi berdampak.

    Terakhir, Aviliani menyebut perubahan investasi imbas tantangan geopolitik. Ia menilai pemerintah perlu mempererat hubungan bilateral. Menurutnya, hubungan ini lebih penting ketimbang multilateral mengingat kepentingan setiap negara yang berbeda-beda.

    “Kalau kita melihat ke depan, mencari market pun untuk ekspor itu harus bicara tentang bilateral dan aturan di setiap negara itu sangat berbeda-beda,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, mempererat hubungan bilateral dapat dilakukan melalui kedutaan besar (kedubes) yang ada di Indonesia untuk memetakan pasar dari tiap-tiap produk Indonesia. Meski begitu, ia menekankan bahwa pasar mesti ditetapkan sebelum melakukan produksi.

    “Kita melihat ke depan itu harusnya kita bicara marketnya dulu baru produksinya, jangan produksi tapi nggak tahu marketnya. Akibatnya produksinya tidak akan berlanjut karena kita tidak tahu pasar. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan dubes-dubes ini untuk me-mapping-kan market apa yang ada di sana dan kita punya competitiveness-nya,” tutupnya.

  • Efisiensi Anggaran di Kediri Capai Rp 39 Miliar, 4 Pelayanan Dasar Tak Terdampak Surabaya 18 Februari 2025

    Efisiensi Anggaran di Kediri Capai Rp 39 Miliar, 4 Pelayanan Dasar Tak Terdampak Surabaya 18 Februari 2025

    Efisiensi Anggaran di Kediri Capai Rp 39 Miliar, 4 Pelayanan Dasar Tak Terdampak
    Tim Redaksi
    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten
    Kediri
    , Jawa Timur, melakukan
    efisiensi anggaran
    hingga Rp 39 miliar sebagai penyesuaian kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
    Meski demikian, pemkab memastikan ada empat
    pelayanan dasar
    yang tidak akan terdampak signifikan akibat adanya efisiensi itu.
    Keempat pelayanan dasar itu adalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial yang menjadi prioritas utama pembangunan di wilayah Kediri.
    Bupati Kediri
    Hanindhito Himawan Pramana
    mengatakan, efisiensi itu dilakukan terhadap sejumlah sektor dengan perjalanan dinas sebagai salah satu sektor utamanya.
    “Kurang lebih ada alokasi Rp 39 miliar yang harus diefisiensi termasuk perjalanan dinas, tapi tidak mengurangi alokasi program yang harus dijalankan di periode kedua,” ujar Hanindhito dalam keterangan persnya, Selasa (18/2/2025).
    Bupati dengan sapaan akrab Mas Dhito itu menambahkan, empat sektor dasar tersebut menjadi prioritas di periode kepemimpinan keduanya ini. Sebab, berpengaruh langsung terhadap pembangunan yang ada di wilayahnya.
    Apalagi dengan adanya Bandara Internasional Dhoho yang sudah beroperasi.
    Bahkan bandara kelas internasional itu juga tengah mengembangkan layanan penerbangan Kediri-Jeddah.
    “Saya berharap nanti bandara secara reguler beroperasi, dan itu perlu kolaborasi dengan kepala daerah sekitar dan gubernur terpilih (Jawa Timur), Ibu Khofifah Indar Parawansa,” ujar bupati yang juga anak Pramono Anung ini.
    Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri, Erfin Fatoni, mengatakan, beberapa program dan pembangunan yang telah direncanakan tetap akan berjalan, di antaranya pembangunan pasar dan stadion.
    Pihaknya juga memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan menyentuh gaji pegawai sehingga tidak akan berdampak pada pengurangan jumlah pegawai.
    “Tidak ada efisiensi terkait belanja gaji pegawai, jadi tidak ada PHK bagi pegawai Pemkab Kediri,” kata Erfin, dalam keterangan pers yang sama.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ajak Mahasiswa Peduli Lingkungan, BLDF Gelar Literasi Digital

    Ajak Mahasiswa Peduli Lingkungan, BLDF Gelar Literasi Digital

    JABAR EKSPRES – Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) menggelar Kampus Literasi Digital bersama civitas akademik Institut Pertanian Bogor (IPB).

    Kegiatan tersebut melibatkan 600 mahasiswa IPB atau dikenal dengan Kampus Biodiversitas dan memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan lewat beragam aksi inovatif.

    Direktur Komunikasi BLDF Mutiara Diah Asmara mengharapkan, generasi muda dapat mewujudkan bumi yang lestari di masa mendatang.

    Menurutnya, BLDF sebagai wadah gerakan bagi para mahasiswa untuk melakukan kepedulian serta aksi yang berkelanjutan.

    BACA JUGA: Industri Perhotelan dan Restoran di Kota Bogor Terancam Loyo hingga PHK Massal?

    “Maka itu, sejak 2018, BLDF menginisiasi gerakan berbasis digital Siap Sadar Lingkungan (Siap Darling) sebagai wadah bagi mahasiswa untuk melakukan kepedulian serta aksi lingkungan yang berkelanjutan,” jelas Mutiara di IPB, Drama, Kabupaten Bogor, pada Selasa (18/2).

    “Kami memperluas inisiatif ini dengan mendorong generasi muda dapat terlibat langsung dalam aksi-aksi peduli dan menerapkan pola hidup yang ramah lingkungan,” lanjutnya.

    Ia juga berharap, pihak IPB dapat membuat konten positif tentang lingkungan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

    BACA JUGA: Geger! Pengunjung Turun dari Mobil saat Safari Journey, TSI Bogor Ambil Tindakan Ini!

    Mutiara menambahkan, langkah ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa IPB, yang sebelumnya telah memiliki pemahaman mendalam tentang isu lingkungan untuk tetap relevan dengan situasi terkini.

    Pada akhirnya, mereka dapat mengomunikasikan tantangan terkait lingkungan dengan baik ke publik dan mendorong penerapan gaya hidup berkelanjutan.

    Senada dengan Mutiara, Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Deni Noviana menjelaskan, penyebaran isu tentang kepedulian lingkungan semakin mudah karena adanya acara Kampus Literasi Digital.

    BACA JUGA: Pemkot Bogor Efisiensi Anggaran hingga Rp50 M, BKAD Bilang Begini!

    Menurut Deni, penyebaran lewat media sosial dapat menjangkau dan memberikan dampak tanpa adanya batasan.

    “Media sosial bisa menjangkau dan berdampak secara internasional, tidak ada batasnya, termasuk membahas isu lingkungan,” jelasnya.

    Selain itu, musisi sekaligus pegiat lingkungan hidup Gede Robi Supriyanto atau dikenal Robi Navicula turut hadir dan berkesempatan menjadi pembicara pada acara tersebut.

  • Industri Perhotelan dan Restoran di Kota Bogor Terancam Loyo hingga PHK Massal?

    Industri Perhotelan dan Restoran di Kota Bogor Terancam Loyo hingga PHK Massal?

    JABAR EKSPRES – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dipastikan bakal mengancam dan berdampak signifikan terhadap industri perhotelan dan restoran. Hal itu disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay.

    Menurutnya, atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang membatasi anggaran perjalanan dinas dan rapat di hotel serta restoran tentu menyebabkan penurunan pemesanan.

    “Kami terkena penghematan hingga 50 persen. Saat ini belum ada pembatalan pemesanan, tetapi pemesanan belum terjadi karena imbauan efisiensi sejak Oktober,” ujar Yuno Abeta Lahay dikutip Selasa (18/2).

    BACA JUGA:Efek Domino Efisiensi Anggaran, Picu PHK Massal Sektor Perhotelan dan Pariwisata?

    Dia membeberkan, bahwa dampak kebijakan efisiensi anggaran tersebut mulai terasa sejak November-Desember 2024 dengan penurunan kegiatan rapat pemerintah sekitar 30-40 persen.

    Meski saat itu masih terbantu oleh libur sekolah dan nasional, kondisi Januari-Februari dinilai lebih mengkhawatirkan.

    Yuno juga menyebut, kemungkinan tidak adanya pemulihan pada Maret 2025 mendatang seperti tahun-tahun sebelumnya.

    BACA JUGA:Pemkab Bandung Barat Kena Efisiensi Anggaran Rp130 Miliar, Ini Dampaknya!

    “Pengusaha juga menghadapi beban tambahan seperti gaji dan tunjangan hari raya (THR) bagi karyawan. Jika pasar dari pemerintah tidak kembali, maka akan terjadi PHK massal setelah Lebaran,” lirih dia.

    Dengan begitu, PHRI sudah berupaya berkomunikasi dengan pemerintah agar kebijakan efisiensi difokuskan pada sektor lain, seperti perjalanan luar negeri atau pengadaan mobil dinas.

    Dirinya menimbang, bahwa kebijakan ini berdampak luas karena sektor hotel dan restoran memiliki rantai ekonomi yang melibatkan banyak UMKM dan pemasok.

    “Kami memahami tujuan pemerintah untuk berhemat, tetapi kebijakan ini kurang tepat,” tegas Yuno.

    Ia juga membandingkan kondisi saat ini dengan dampak pandemi COVID-19, menyebut bahwa perubahan pasar tidak bisa terjadi dalam waktu singkat tanpa dukungan pemerintah. (YUD)

  • Alasan Kejagung Pilih BUMN Kelola Aset Sitaan Lahan 200 Ribu Hektare

    Alasan Kejagung Pilih BUMN Kelola Aset Sitaan Lahan 200 Ribu Hektare

    Jakarta –

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menitipkan lahan seluas 200 ribu hektare ke Kementerian BUMN. Jaksa Agung ST Burhanuddin berharap penitipan aset hasil sitaan ke BUMN ini bisa menghasilkan keuntungan bagi pemerintah.

    “Pada hari ini kami tadi dapat koordinasi untuk ada rencana bahwa hasil sitaan kejaksaan untuk PT Duta Palma. Ini luasannya sekarang sekitar 200 ribu hektare dan kami dari tim penyidik itu akan mengupayakan bahwa aset ini supaya bisa sementara untuk penitipannya kami akan serahkan ke Pak Menteri BUMN,” ujar Burhanuddin, dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (18/2/2025).

    “Sehingga aset-aset ini tetap terjaga dan khususnya jangan sampai produknya itu menurun dan tentunya diharapkan nantinya tetap bisa menghasilkan keuntungan bagi pemerintah dan khususnya adalah pada masyarakat yang ada dan hidup menggantungkan kepada PT Duta Palma,” sambungnya.

    Burhanuddin juga mengatakan kasus Duta Palma sampai saat ini belum final. Sehingga sementara pengelolaannya dilakukan Duta Palma.

    “Kenapa kami memilih BUMN? Karena ini kan perkara ini belum final, jadi belum ada keputusan akhir. Dan sementara ini pengelolaannya kan masih oleh Duta Palma. Dan untuk kelangsungan, jangan terjadi apa-apa mungkin pengurangan produk atau apapun terhadap barang bukti ini, kami titipkan. Kenapa BUMN? Karena yang bisa mengelola dan punya satu institusi yang bisa mengelola adalah di BUMN,” tuturnya.

    Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, pengelolaan aset oleh BUMN juga dilakukan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Duta Palma. Erick Thohir menilai ada pelindungan yang harus diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi.

    “Tadi yang disampaikan jangan sampai nanti karena ini terjadi permasalahan tapi akhirnya terjadi pelepasan pegawai. Masyarakat yang bagian menjadi inti plasma tidak mendapatkan haknya,” ujar Erick Thohir.

    Tidak hanya itu, Erick Thohir menjelaskan pengelolaan aset dilakukan agar tidak ada barang masuk atau keluar secara ilegal. Hal itu diantisipasi karena perkara korupsi PT Duta Palma belum berakhir.

    “Lalu juga jangan sampai juga karena ini tidak bertuan akhirnya banyak barang-barang yang masuk ke pasaran secara ilegal ataupun makan nanti dikirim keluar lagi secara ilegal karena tidak ada istilahnya yang menjaga,” ujar Erick Thohir.

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Erick Thohir: BUMN dapat mandat jaga aset sitaan PT Duta Palma

    Erick Thohir: BUMN dapat mandat jaga aset sitaan PT Duta Palma

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan pihaknya akan menjaga aset sitaan dari Kejaksaan Agung terkait dengan kasus korupsi PT Duta Palma Group.

    Hal ini disampaikan oleh Erick usai menghadiri rapat koordinasi bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Selasa. Erick mengatakan, Kementerian BUMN akan selalu bersinergi dengan Kejaksaan Agung, termasuk dalam hal pemulihan aset atau asset recovery.

    “Bapak JA (Jaksa Agung) ingin berkolaborasi bersama kami supaya aset sitaan ini tidak terjadi penurunan, sehingga sesuai dengan visi pemerintah dan Bapak Presiden bahwa tindak pidana korupsi harus ditegakkan, tapi perlindungan daripada aset yang baik dan bermanfaat bagi negara dan masyarakat tetap terlindungi,” ujar Erick dalam jumpa pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

    Aset sitaan ini berupa lahan seluas kurang lebih 200 ribu hektar, yang dititipkan secara sementara kepada Kementerian BUMN.

    Erick menyebut, pihaknya akan menjaga aset tersebut agar produktivitas dari perusahaan tersebut tidak menurun. Menurutnya, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup terhadap PT Duta Palma.

    Kementerian BUMN, kata Erick, akan memastikan bahwa penugasan dari Kejaksaan Agung dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat.

    “Jangan sampai nanti karena terjadi permasalahan tapi terjadi pelepasan pegawai, masyarakat yang mendapat inti plasma tidak mendapatkan haknya. Lalu, jangan sampai karena ini tidak bertuan jadi masuk barang-barang ke pasaran secara ilegal maupun dikirim ke luar negeri secara ilegal,” ucap Erick.

    Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan melakukan pertemuan dengan Erick Thohir untuk menitipkan aset hasil sitaan dari Kejaksaan seluas 200 ribu hektar.

    Penitipan tersebut bertujuan agar tidak ada karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran kasus korupsi dari PT Duta Palma masih dalam proses persidangan.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Erick Thohir Temui Jaksa Agung, Ini yang Dibahas

    Erick Thohir Temui Jaksa Agung, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

    Dalam pertemuan itu, Jaksa Agung akan  menitipkan lahan sitaan sebesar 200.000 hektare terkait PT Duta Palma Group ke Kementerian BUMN.

    Burhanuddin mengatakan rencana penitipan sitaan itu dilakukan agar lahan milik Duta Palma itu tetap berproduksi untuk menghasilkan keuntungan baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

    “Ini luasnya sekarang sekitar 200.000 hektare dan kami dari tim penyidik itu akan mengupayakan bahwa Aset ini supaya bisa sementara, untuk penitipannya kami akan serahkan ke Pak Menteri BUMN,” ujarnya di Kejagung, Selasa (18/2/2025).

    Dia menjelaskan bahwa alasan pihaknya menitipkan aset sitaan itu ke BUMN lantaran badan usaha plat merah itu dinilai paling mampu mengelola lahan tersebut.

    Dengan demikian, penitipan aset tersebut diharapkan dapat menjadi ladang keuntungan untuk masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan yang di sita itu.

    “Sehingga aset-aset ini tetap terjaga dan khususnya jangan sampai produknya itu menurun dan tentunya yang diharapkan nantinya tetap bisa menghasilkan keuntungan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menekankan bahwa penitipan aset ini bisa menjadi solusi untuk mencegah PHK massal terkait Duta Palma Group.

    Di samping itu, kerja sama ini ini juga sebagai upaya pencegahan dari peredaran produk secara ilegal baik di dalam atau luar negeri lantaran lahan tersebut berstatus tidak bertuan.

    “Jangan sampai nanti karena ini terjadi permasalahan tapi akhirnya terjadi pelepasan pegawai. Masyarakat yang bagian menjadi inti plasma tidak mendapatkan haknya,” pungkasnya.