Kasus: PHK

  • Video: Sanken Tutup, Pemerintah Gagal Ciptakan Regulasi Investasi?

    Video: Sanken Tutup, Pemerintah Gagal Ciptakan Regulasi Investasi?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penghentian operasional pabrik PT Sanken Indonesia di Kawasan Industri MM2100 Cikarang, Jawa Barat menjadi salah satu sorotan Redaksi CNBC Indonesia. Penutupan tersebut merupakan permintaan langsung dari induk perusahaan di Jepang, yang berencana mengalihkan produksi ke sektor semikonduktor.

    Dengan hengkangnya Sanken, pemerintah dinilai belum berhasil membuat regulasi yang berpihak pada investasi asing. Apalagi, berhentinya operasional pabrik Sanken Indonesia maka ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akan kembali terjadi. Hal ini menjadi pukulan bagi industri manufaktur.

    Selengkapnya saksikan dialog Dina Gurning bersama Managing Editor CNBC Indonesia Suhendra dan Demis Risky Gosta di Program Squawk Box CNBC Indonesia, Rabu (19/02/2025).

  • Pabrik Sanken di Cikarang yang Tutup Bukan Bagian PT Sanken Argadwija

    Pabrik Sanken di Cikarang yang Tutup Bukan Bagian PT Sanken Argadwija

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pabrik PT Sanken Indonesia di Kawasan Industri MM2100, Cikarang, Jawa Barat akan menghentikan produksinya pada Juni 2025. Saat ini proses produksi masih dilakukan. Penutupan pabrik berdampak pada 459 pekerja aktif yang berpotensi terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Ketua PUK SPEE FSPMI PT Sanken Indonesia, Dedy Supriyanto mengungkapkan PT Sanken Indonesia merupakan bagian dari Sanken Electric yang merupakan induk perusahaan di Jepang.

    “PT Sanken Indonesia anak perusahaan Sanken Electric yang Jepang,” ungkap Dedy kepada CNBC Indonesia, Kamis (20/2/2025).

    Dedy juga menegaskan bahwa PT Sanken Indonesia tidak ada hubungan dengan PT Sanken Argadwija meskipun keduanya memiliki entitas yang sama yaitu Sanken.

    “Tidak ada hubungan,” sebutnya.

    Untuk PT Sanken Indonesia, pabrik yang berlokasi di kawasan MM2100 memproduksi transformator (trafo), UPS (Uninterruptible Power Supply) dan power supply, bukan alat-alat rumah tangga elektronik seperti lemari es, showcase, water dispenser, solar water heater, mesin cuci, air conditioner, television, rice cooker, kipas angin dan produk-produk rumah tangga lainnya.

    “Untuk di PT Sanken Indonesia produksi Power Suplai, transformers dan komponen elektronik lain,” sebutnya.

    Sementara itu, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ronggolawe Sahuri mengungkapkan PT Sanken Argadwija yang memproduksi peralatan rumah tangga masih beroperasi. PT Sanken Argadwija berada di Tangerang, Banten. Adapun pabrik ini juga melayani pasar ekspor yang cukup besar, sehingga barangnya bukan hanya dipasarkan di dalam negeri.

    “Produk yang dihasilkan diekspor sebesar 40%. Sisanya dijual di dalam negeri,” sebut Ronggolawe.

    (wur)

  • Kepala Divisi Makanan BPOM AS Mundur Usai Dikabarkan Cekcok dengan Trump-Menkes

    Kepala Divisi Makanan BPOM AS Mundur Usai Dikabarkan Cekcok dengan Trump-Menkes

    Jakarta

    Kepala Keamanan Pangan dan Nutrisi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA), Jim Jones, mengundurkan diri. Jones membawahi divisi yang bertugas memastikan pasokan negara aman dan rutin melakukan inspeksi serta penarikan kembali bila teridentifikasi pelanggaran.

    Pengunduran diri Jones muncul pasca Presiden AS Donald Trump pekan lalu mem-PHK ribuan pekerja di sektor kesehatan, termasuk beberapa yang bekerja di FDA. Sumber tersebut tidak memberikan alasan pengunduran diri Jones.

    Dalam wawancara dengan Stat News pada Selasa malam, Jones mengatakan pemecatan 89 orang di divisi makanan secara efektif membubarkan kelompok tersebut.

    “Saya tidak yakin apakah itu karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana sesuatu dilakukan, atau karena tidak ada keseriusan tentang apa yang ingin mereka lakukan,” katanya kepada Stat.

    “Saya tidak tahu. Namun, saya tidak ingin menghabiskan enam bulan ke depan dalam karier saya untuk kegiatan yang pada dasarnya adalah tentang membubarkan organisasi, bukan mengerjakan agenda yang telah ditetapkan.”

    Tidak jelas apakah Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Robert F. Kennedy Jr, yang dilantik pada Kamis kemarin, sudah memiliki pengganti langsung Jones. Kennedy bertemu dengan staf lembaga tersebut pada Selasa pagi sebagai bagian dari upacara penyambutan.

    Jones baru-baru ini mengawasi larangan pemerintahan Biden terhadap pewarna merah Nomor 3 yang bersifat karsinogenik. Pada Januari, ia juga melakukan penyelidikan saus apel terkontaminasi yang memicu puluhan orang keracunan timbal.

    Kongres belum mengonfirmasi kepala FDA yang baru. Presiden Donald Trump telah memilih Dr Marty Makary, ahli bedah pankreas di Universitas Johns Hopkins, untuk memimpin badan tersebut.

    Ketika ditanya tentang pengunduran diri Jones yang dilaporkan pada Selasa pagi, sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengisyaratkan ada perbedaan pemahaman di antara Jim Jones dan Trump maupun Kennedy.

    “Ada sejumlah birokrat yang menolak proses demokrasi dan mandat yang diberikan oleh rakyat Amerika,” sebut Leavitt terkait pengunduran diri Jones.

    “Presiden Trump hanya tertarik pada orang-orang terbaik dan paling berkualifikasi yang juga bersedia menerapkan agenda America First-nya atas nama rakyat Amerika. Itu tidak untuk semua orang, dan itu tidak apa-apa,” beber Leavitt.

    FDA tidak segera menanggapi permintaan komentar. Badan tersebut mengatur sekitar 77 persen pasokan makanan AS.

    Dalam sebuah pernyataan melalui email, Scott Faber, wakil presiden senior urusan pemerintahan di Environmental Working Group, sebuah kelompok advokasi, mengatakan kepergian Jones akan menghambat upaya untuk membuat makanan lebih aman.

    “Tidak ada seorang pun di bumi yang dapat menggantikan keahlian keselamatan kimia yang dibawa Jim ke pekerjaan ini,” kata Faber.

    (naf/kna)

  • 1.000 Karyawan PT Sanken Terancam PHK Imbas Pabrik Tutup, Serikat Pekerja: Jangan Modus Merugi – Halaman all

    1.000 Karyawan PT Sanken Terancam PHK Imbas Pabrik Tutup, Serikat Pekerja: Jangan Modus Merugi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) mengungkap bahwa PT Sanken di Kawasan MM2100 Cikarang Barat, Jawa Barat, yang akan menghentikan produksi mulai Juni 2025, memiliki karyawan kurang lebih 1.000 orang.

    Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan para karyawan Sanken mengenai penghentian ini, serta potensi dampak panjangnya, yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Kami mendapatkan informasi dari kawan-kawan yg ada di kawasan MM2100 Cikarang bahwa jumlah karyawan Sanken kurang lebih 1.000 orang,” kata Mirah kepada Tribunnews, Kamis (20/2/2025).

    “Karyawan Sanken saling berkomunikasi dengan kawan-kawan anggota ASPIRASI terkait penutupan perusahaan dan dampaknya ke arah PHK,” lanjutnya.

    Terkait dengan penutupan perusahaan, ia mengaku mendengar desas-desus penutupan perusahaan ini diduga karena banyaknya pungutan liar dari organisasi masyarakat (ormas) sekitar, sehingga perusahaan tidak nyaman.

    Apapun alasannya, Mirah meminta kepada perusahaan agar mencari strategi atau cara agar bisa menghindari PHK.

    “Jangan ini hanya dijadikan modus perusahaan dengan alasan merugikan, lalu tutup perusahaan, tapi kenyataannya perusahaan berdiri dengan nama yang baru dan karyawan baru yang diterapkan status karyawan menjadi harian atau outsourcing,” ujar Mirah.

    Mirah pun meminta pemerintah agar pro aktif dan inisiatif bergerak menangani potensi PHK massal. Mereka diminta tak hanya menunggu laporan masuk. 

    Ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) turun ke lapangan untuk menginvestigasi apa yang sesungguhnya terjadi.

    Di masa menjelang Ramadan 2025, jika terjadi PHK, Mirah menyebut akan berpengaruh terhadap ekonomi para pekerja.

    “Belum lagi menghadapi awal tahun ajaran baru dan pastinya rakyat sedang membutuhkan biaya masuk sekolah dan daftar ulang masuk sekolah,” ucap Mirah.

    “Jangan sampai dampak PHK massal memperberat situasi ekonomi secara Mikro dan ujungnya memperburuk situasi keamanan secara nasional,” pungkasnya.

    Dibenarkan Kemenperin

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membenarkan PT Sanken yang berada di Kawasan MM2100 Cikarang Barat, Jawa Barat, akan menghentikan produksinya mulai Juni 2025.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan, PT Sanken ini sejatinya sudah mengajukan pelaporan untuk menutup produksi berdasarkan data Online Single Submission (OSS).

    “Di OSS itu Juni 2025. Estimasi ya, saya tidak tahu persisnya. Tapi mereka sudah melaporkan rencana hendak menutup line produksi,” kata Setia Diarta kepada wartawan di Kantornya, Rabu (19/2/2025).

    Setia Diarta menyebut, penutupan produksi ini didasari oleh permintaan mother company atau induk usaha yang berasal dari Jepang untuk memindahkan produksinya, sehingga menjadi semikonduktor di Jepang.

    Seperti diketahui, PT Sanken MM2100 ini merupakan murni Penanaman Modal Asing (PMA).

    “Iya. Mother company yang di Jepang yang mau memutuskan,” jelasnya.

    Adapun terkait nasib pegawai PT Sanken, Setia Diarta enggan berkomentar lebih jauh. Namun dia memastikan bahwa PT Sanken akan menutup produksinya pada Juni 2025.

    “Bukan PHK. Mungkin ya kami belum tahu apa treatment nya. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut,” ucap Setia.

    “Tapi saya tidak ngomongin masalah PHK ya. Saya ngomongin ada penurunan produksi di Sunken dan mereka berkinginan untuk menutup line produksi,” imbuhnya menegaskan.

    Beredar Video Sanken Tutup Operasional

    Sebelumnya beredar video menarasikan PT Sanken di kawasan MM2100 Cikarang Barat akan menutup operasionalnya. Video tersebut diunggah dalam akun media sosial Instagram @publikcikarang.

    “Agak kaget denger kabar PT Sanken mau tutup,” tulis akun @publikcikarang, Rabu (19/2/2025).

    Akun tersebut juga menarasikan bahwa bagaimana nasib karyawan yang masih ingin bekerja di perusahaan PT Sanken. Terlebih sebagai ladang mencari nafkah.

    “Langsung terpikir bagaimana nasib dan perasaan para karyawannya yang tentu saja sesungguhnya masih menginginkan perusahaannya, sebagai tewing nyari nafkah akan bisa terus eksis. Tapi apa mau dikata jika harus demikian yang terjadi,” tulisnya.

    Berdasarkan rekaman video, terjadi permasalahan yang belum selesai antara perusahaan dan karyawan PT Sanken. Karyawan menuntut kompensasi pesangon diselesaikan dengan jelas.

    “Hari ini ada permasalah yang belum clear di perusahaan Di belakang ini. Ya kita doakan kita berharap mudah-mudahan terjadi titik temu ya, antara harapan dari karyawan sesuai dengan manajemen,” kutip keterangan dalam video.

    “Karena biar bagaimana selama ini karyawan sudah membangun perusahaan ini dengan baik ya, jadi harapannya tuntutan dari penyelesaian permasalahan ya ini adanya kompensasi pesangon, karena informasinya perusahaan ini mau tutup sehingga semuanya bisa mendapat titik temu.” 

  • Kontroversi Danantara, Warganet: Bayangin Duit Anda Tetiba Hilang, Banknya Gak Mau Tangung Jawab

    Kontroversi Danantara, Warganet: Bayangin Duit Anda Tetiba Hilang, Banknya Gak Mau Tangung Jawab

    “Bayangin duit anda tetiba hilang, banknya gak mau tangung jawab,” timpalnya.

    Ia semakin terheran-heran karena mantan Presiden ke-7, Jokowi, disebut-sebut bakal menjadi pengawas Danantara. Meskipun, ia diketahui bagian dari lima besar pejabat terkorup di dunia.

    “Dan hebatnya, finalis terkorup OCCRP diminta menjadi Pengawas Danantara. Makin gelap!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

    Kata Dandhy, cara ini mirip dengan strategi yang digunakan oleh Jokowi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    Isu pengangguran dijadikan alasan untuk meloloskan kebijakan yang justru memperkuat oligarki dan konglomerasi.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi Cipta Kerja,” lanjut Dandhy.

    Alih-alih menciptakan lapangan kerja, Dandhy justru melihat bahwa pasca-implementasi UU tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin sering terjadi.

    “Setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” cetusnya.

    Tak hanya itu, Dandhy juga menyoroti sejumlah kasus keuangan negara seperti Jamsostek, Asabri, Tapera, hingga rencana pemerintah yang sempat mengincar dana haji dan wakaf.

  • Arahan Prabowo soal efisiensi sudah jelas, jangan ada yang salah tafsir lagi

    Arahan Prabowo soal efisiensi sudah jelas, jangan ada yang salah tafsir lagi

    Sumber foto: https:/linkcuts.org/9bgtzc0o/elshinta.com.

    Pakar: Arahan Prabowo soal efisiensi sudah jelas, jangan ada yang salah tafsir lagi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 20:44 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Politik Agung Baskoro mengatakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto sudah jelas soal kebijakan efisiensi atau penghematan anggaran sehingga seharusnya tidak ada lagi salah tafsir di tataran birokrat maupun masyarakat luas.

    Menurut Agung sudah sangat jelas instruksi Presiden bahwa efisiensi tersebut sama sekali tidak berdampak ke sektor pendidikan dan PHK.

    “Arahan efisiensi dari Presiden Prabowo ini jelas dan tegas sebagaimana INPRES. Bila ada pihak-pihak yang coba membelokkan arahan tersebut, sehingga memotong anggaran-anggaran pokok yang berdampak langsung ke operasional kementrian, pelayanan publik-pegawai, gaji pegawai, dan sejenisnya maka para pihak terkait ini mesti siap diganti,” kata Agung dalam keterangannya, Rabu (19/2).

    Agung juga mengatakan apabila terjadi perlawanan ataupun pembangkangan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait patut ditindak lebih lanjut. 

    “Karena melawan INPRES sama saja pembangkangan terhadap presiden yang ujungnya harus ditindak,” lanjutnya.

    Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan bahwa efisiensi yang dicanangkan pemertintah tak berdampak pada sektor pendidikan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta pada Jumat (14/2).

    “Terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,” ujar Menkeu. 

    Mensesneg Prasetyo Hadi juga menegaskan pada Selasa bahwa efisiensi pemerintah tidak berpengaruh pada ketiadaan KIP dan beasiswa pendidikan LPDP. Adapun, yang dimaksud efisiensi pemerintah kepada hal-hal yang bersifal seremonial seperti contohnya perjalanan dinas, seminar dan FGD (Focus Group Discussion).

    “Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya, di sini (DPR) disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir. Kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir,” ujar Prasetyo.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga, tapi Pajaknya Naik

    Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga, tapi Pajaknya Naik

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bakal mengizinkan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengekspor kembali konsentrat tembaga secara bertahap. Relaksasi izin ekspor bagi Freeport sebelumnya telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Sebagai informasi, smelter Freeport di Gresik mengalami kebakaran pada Oktober 2024. Kondisi itu membuat perusahaan tak bisa mengolah hasil tambangnya dan menyebabkan adanya penumpukan tembaga di gudang Freeport.

    Meski begitu Bahlil menyebut Freeport akan terkena sanksi kendati mendapat restu ekspor. Sanksi yang dimaksud adalah biaya ekspor yang lebih besar dari sebelumnya.

    “Sanksinya kita memberikan, sanksinya adalah pajak ekspornya kita naikkan. Jadi dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” tegas Bahlil di Shangri-La, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Bahlil menambahkan, pemerintah sudah melakukan rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas nasib Freeport, khususnya menyangkut insiden kebakaran. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta persoalan tersebut segera diatasi.

    “Namun ketika smelter mereka sudah jadi semua, dan kemudian terjadi kebakaran di smelternya, khususnya di bagian pabrik asam sulfatnya, Menko perekonomian Pak Airlangga pernah memimpin rapat langsung untuk rapat berkoordinasi dengan menteri-menteri teknis untuk menyelesaikan masalah ini,” tutur Bahlil.

    Isu ini juga sudah dirapatkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut solusi yang diutamakan adalah memastikan produksi Freeport tetap berjalan demi mencegah PHK, serta menekan potensi kerugian bagi pemerintah. Apalagi 51% saham Freeport dikuasai pemerintah Indonesia.

    “Kemarin kita sudah lakukan ratas dipimpin oleh Bapak Presiden Dan kemudian kita mencari alternatif win-win. Win-win-nya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport tetap berjalan. Karena kalau enggak nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan. Dan yang kedua adalah potensi untuk kemudian pendapatan Freeport dan negara juga akan menjadi loss,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Tagar Indonesia Gelap Viral di Media Sosial, Luhut Binsar Pandjaitan: yang Gelap Kau Bukan Indonesia

    Tagar Indonesia Gelap Viral di Media Sosial, Luhut Binsar Pandjaitan: yang Gelap Kau Bukan Indonesia

    TRIBUNJATIM.COM – Tagar Indonesia Gelap ramai digunakan di media sosial.

    Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara.

    Ia menepis anggapan masyarakat yang beredar di media sosial melalui tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap).

    “Kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengeklaim sana-sini,” ujarnya dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025), dikutip dari Tribun Bogor.

    Menurut dia, kondisi Indonesia masih cukup baik meskipun dia mengakui sedang terjadi berbagai permasalahan.

    Namun, permasalahan ini banyak dialami oleh negara lain selain Indonesia.

    Salah satunya terkait isu kurangnya lapangan kerja.

    Luhut bilang, masalah tersebut juga dialami negara lain seperti Amerika Serikat (AS).

    “Ada orang bilang wah di sini lapangan kerja kurang, di mana yang lapangan kerja enggak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana saja bermasalah,” ucapnya.

    Dia pun membeberkan pemerintah tidak tinggal diam ketika terjadi masalah kekurangan lapangan kerja.

    Pemerintah telah memberdayakan 300 orang generasi muda yang bekerja di Perum Peruri untuk mengelola GovTech.

    Selain itu, sebut Luhut, Indonesia justru beruntung karena memiliki pasar yang besar dengan jumlah penduduk yang mencapai 282 juta jiwa per Semester I 2024.

    INDONESIA GELAP – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menepis anggapan masyarakat yang beredar di media sosial melalui tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap). (Kompas.com)

    Diprediksi pada 2030 jumlah ini akan bertambah menjadi 300 juta jiwa.

    “Jadi kita harus lihat ini. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa we are doing right gitu, we are doing so good so far,” tuturnya.

    Sebagai informasi, #IndonesiaGelap terus menggema di media sosial X sejak awal Februari kemarin dan menjadi sorotan utama warganet.

    Tagar ini mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah.

    Kemunculan #IndonesiaGelap bermula dari kritik warganet terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

    Beberapa di antaranya adalah aturan baru terkait penjualan elpiji 3 kg yang menyebabkan kelangkaan gas, efisiensi anggaran yang berdampak pada gelombang PHK, hingga pemangkasan tunjangan bagi dosen dan tenaga pendidik.

    Situasi ini memicu gelombang protes, yang berpuncak pada aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa di berbagai daerah pada Senin, 17 Februari 2025.

    Sebelumnya, media sosial juga diramaikan dengan tagar Kabur Aja Dulu.

    Adapun tagar Kabur Aja Dulu ini dianggap sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di dalam negeri.

    Kondisi tersebut diduga karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.

    Tren tagar Kabur Aja Dulu sendiri dianggap sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.

    Awalnya, tagar ini beredar masif di media sosial X dan banyak warganet menggunakan “#KaburAjaDulu” dalam cuitannya.

    Tagar tersebut disertai dengan ajakan untuk para anak muda untuk mengambil pendidikan, bekerja, hingga sekadar tinggal di luar negeri.

    Tren Kabur Aja Dulu kemudian dikaitkan dengan sistem pendidikan di Tanah Air yang memiliki biaya mahal, rendahnya ketersediaan lapangan kerja, dan upah per bulan yang rendah.

    Bahkan, menggunakan tagar tersebut warganet juga mengunggah informasi terkait kesempatan studi atau bekerja di luar negeri untuk “kabur” dari Indonesia.

    Banyak warganet berbagi informasi seputar lowongan kerja, beasiswa, les bahasa, serta pengalaman berkarier dan kisah hidup di luar negeri dengan menggunakan tagar Kabur Aja Dulu.

    Sejumlah ahli juga memberikan komentar terkait tren #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial belakangan ini.

    Salah satunya dari Sosiolog UIN Walisongo Semarang, Nur Hasyim menyebut, tren Kabur Aja Dulu merupakan ekspresi kemarahan, keputusasaan, dan protes yang disampaikan publik melalui media sosial kepada pemerintah.

    Hasyim menilai, kebijakan yang diambil pemerintah belakangan tidak berpihak pada masyarakat.

    Termasuk kebijakan yang menginstruksikan efisiensi anggaran yang berdampak pada sejumlah sektor penting, seperti pendidikan, energi, hingga penanganan bencana dan krisis iklim.

    Hal ini kemudian membuat generasi muda kehilangan harapan untuk mencari penghidupan di Tanah Air, Indonesia.

    Sejalan dengan itu, Sosiolog di Universitas Gadjah Mada (UGM) Oki Rahadianto Sutopo mengatakan, kemunculan tagar KaburAjaDulu adalah bentuk refleksivitas atas kesenjangan global yang terjadi dewasa ini.

    Menurutnya, anak muda mulai sadar mengenai kesenjangan global, terutama terkait kualitas hidup di berbagai negara yang bisa diketahui berkat kemajuan teknologi.

    Kesenjangan global tersebut termasuk perbedaan jaminan kesehatan, kualitas pendidikan, kesempatan lapangan kerja, hingga kebebasan anak muda untuk berekspresi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • GIBAS Siap Jaga Kondusifitas Jelang Pelantikan Gubernur Jabar

    GIBAS Siap Jaga Kondusifitas Jelang Pelantikan Gubernur Jabar

    JABAR EKSPRES – Organisasi Masyarakat (Ormas) GIBAS siap mendukung kondusifitas wilayah Jawa Barat untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

    Ketua Ormas GIBAS Iwan Irawan Prayoga mengatakan, wilayah Jawa Barat harus selalu di jaga kondusifitasnya. Hal ini harus dilakukan agar pembangunan yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar.

    BACA JUGA: Miris! Anggota DPRD Kabupaten Bandung Lakukan Perjalanan Dinas ke Labuan Bajo dan Batam dengan Dalih Kunker

    ‘’Kami menunggu waktu yang dinanti-nanti, yaitu Pelantikan kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode 2025-2030,’’ ujar Iwan dalam keterangannya, dikutip Rabu, (19/02/2025).

    Dia mengatakan, sejauh ini keberadaan oramas akan selalu mengambil peran dan turut membantu dalam kelancaran pembangunan, khgususnya di tingkat daerah.

    BACA JUGA: Terungkap Ada 17 Paket PJU-PJL Disbhub Kota Bandung Diatur Dewan!

    Sebagai pimpinan Ormas, keberadaan GIBAS akan selalu ada di tengah masyarakat dan akan selalu menjaga untuk kepentingan bersama dengan mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

    ‘’ Kami akan selalu taat pada hukum dari Negara Republik Indonesia, dan mendukung penuh pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur tepilih,’’ ujarnya.

    BACA JUGA: 26 Mantri Bank BRI Tuntut Keadilan kena PHK, Begini Respon Manajemen! 

    GIBAS akan senantiasa mengambil peran untuk memberikan dukungan terhadap kemajuan pembangunan di Jawa Barat dan akan selalu siap menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban.

    Kang Iwan—sa[aan akrabnya berharap di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai Gubenur Jawa Barat, kemajuan pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    GIBAS menginginkan wilayah Jawa Barat menjadi provinsi termaju dan Istimewa sesuai dengan tagline yang diberikan oleh Dedi Mulyadi.

    BACA JUGA: Harga Minyakita di Atas HET, Rakyat Kecil Makin Susah!

    GIBAS akan selalu menjujung tinggi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dalam menjaga ketertiban dan keamanan khususnya di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

    Untuk itu, dalam pelantikan nanti, GIBAS akan berkomitmen untuk memberikan dukungannya kepada Dedi Mulyadi sebagai Gubenur Jawa Barat dan siap berkolaborasi untuk membangun Jawa Barat Istimewa.

  • Komisi VII dalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI-RRI-ANTARA

    Komisi VII dalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI-RRI-ANTARA

    hasil keterangan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari tiga lembaga tersebut menjalankan hasil rapat dengar pendapat di Jakarta karena tidak ada yang di-PHK maupun dirumahkan

    Medan (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mendalami hasil kunjungan kerja spesifik yang melakukan peninjauan ke Lembaga Penyiaran TVRI, RRI dan Perum LKBN ANTARA.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay mengatakan bahwa hasil rapat kerja spesifik tersebut terlebih dahulu akan dikonsolidasikan, mengingat kunjungan kerja dilakukan di tiga provinsi.

    “Tentu nanti pada saat kita rapat ini akan dikonsolidasikan. Ini-kan ada tiga provinsi yang dikunjungi, nanti ketiga provinsi ini akan ditanya satu-satu bagaimana hasilnya,” ujar Saleh Daulay pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Sumut, di Medan, Rabu.

    Dari hasil konsolidasi tersebut, dia mengatakan jika masih menemukan keluhan dari kebijakan efisiensi anggaran, maka tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga tersebut.

    Namun, kata dia, jika tidak menemukan keluhan, maka kebijakan efisiensi anggaran di tiga lembaga tersebut dapat berjalan lancar sehingga persoalan itu dianggap selesai.

    “Sehingga kesimpulan rapat yang sudah pernah diambil DPR itu bisa dijalankan dengan baik. Tidak ada kendala apapun,” kata dia.

    Kendati demikian, Ketua Tim kunjungan kerja spesifik di Sumut itu menegaskan akan meningkatkan pengawasan serta melakukan berbagai upaya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari kebijakan pemerintah pusat tersebut.

    “Efisiensi tetap berjalan dalam konteks menyukseskan program pemerintah, tetapi sampai mengorbankan karyawan,” katanya.

    Dalam kunjungan di Sumut, Daulay yang didampingi sejumlah Anggota Komisi VII lainnya berkesempatan untuk berdialog langsung dengan pegawai dari tiga lembaga tersebut.

    Dia menyebut bahwa hasil keterangan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari tiga lembaga tersebut menjalankan hasil rapat dengar pendapat di Jakarta karena tidak ada yang di-PHK maupun dirumahkan.

    “Harapan kami ini terjadi di seluruh Indonesia.Jadi kalau terjadi di seluruh Indonesia, persoalan efisiensi dengan merumahkan karyawan tidak ada,” ujarnya.

    Dalam kunjungan tersebut juga Saleh Daulay didampingi sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI lainnya seperti Bane Raja Manalu, Eric Hermawan Rycko Menoza (anggota) dan Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Achmad Daeng Sere, Kaisar Au Hanifah, dan Dina Lorenza Audria.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025