Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Wamentan Sebut Efisiensi Anggaran Kementan buat Bangun Sekolah Pertanian

    Wamentan Sebut Efisiensi Anggaran Kementan buat Bangun Sekolah Pertanian

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan efisiensi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah dan peningkatan infrastruktur pertanian.

    Sudaryono menjelaskan anggaran efisiensi yang terkumpul, salah satunya dari perjalanan dinas, mencapai Rp 44 triliun per tahun. Anggaran itu dialokasikan untuk meningkatkan sektor pertanian.

    “Nah dengan kita kurangi setengahnya, atau 22 triliun kita bisa memperbaiki sekolah. Kenapa? Karena Presiden sudah mengidentifikasi dari semua mata anggaran ini ada anggaran yang diuntungkan di satu kementerian. Setelah dicek disitu banyak anggaran yang di tahan,” kata dia dalam keterangannya dikutip Jumat (21/2/2025).

    Selain itu upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, merupakan langkah strategis yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dan juga, saya bisa pastikan bahwa dari efisiensi ini tidak ada yang di PHK, tidak ada bantuan sosial yang dikurangi, tidak ada beasiswa yang dihilangkan. Semua program yang baik ini tidak ada yang dikurangi,” ujarnya

    Menurut Sudaryono banyak anggaran yang sebelumnya tidak efektif dan tidak tepat sasaran, seperti anggaran untuk pengentasan stunting yang justru tidak sampai pada tujuannya.

    “Judulnya pengentasan stunting, begitu dicek uangnya entah ke mana. Jadi banyak sekali anggaran ditahan Rp 1 miliar, Rp 2 miliar diumpeti di ATK, dan lain-lain, sehingga efisiensi ini bukan berarti masuk kantong presiden tapi dialihkan untuk kuota buku, tambah benih bibit dan pupuk,” tambah Sudaryono.

    Untuk diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemangkasan anggaran Rp 10,28 triliun. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, anggaran efektif Kementan tersisa Rp 19,09 triliun dari sebelumnya Rp 29,37 triliun.

    “Kementerian Pertanian dibebani efisiensi anggaran sebesar 10,28 triliun sehingga anggaran efektif yang bisa dimanfaatkan Kementerian Pertanian hanya sebesar 19,09 triliun,” kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kamis (13/2/2025) lalu.

    Menurut Amran, pemangkasan anggaran sebesar Rp 10,28 triliun akan mengganggu program swasembada pangan yang telah ia rancang. Misal, adanya penyesuaian volume kegiatan dan anggaran, sebagai contoh kegiatan oplah pertanian dari semula 500.000 menjadi 300.000, dan cetak sawah dari 225.000 menjadi 100.000

    “Hal ini tentu akan mengganggu upaya pencapaian swasembada pangan,” kata Amran.

    (ada/hns)

  • Nyalakan Lilin, Massa Aksi Indonesia Gelap Bacakan 28 Tuntutan kepada Pemerintah – Halaman all

    Nyalakan Lilin, Massa Aksi Indonesia Gelap Bacakan 28 Tuntutan kepada Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Massa demonstrasi Indonesia Gelap membacakan sejumlah tuntutan dalam aksi yang digelar di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Menjelang berakhirnya demonstrasi, massa menyalakan lilin dan lampu ponselnya. 

    Mereka juga membacakan 28 tuntutan kepada Pemerintah. Pembacaan tuntutan ini dilakukan oleh para orator secara bergantian. 

    Adapun tuntutan dari Koalisi Masyarakat Sipil adalah sebagai berikut: 

    1. Ciptakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis serta Batalkan Pemangkasan Anggaran Pendidikan.

    Pendidikan adalah hak setiap warga negara, namun pemangkasan anggaran pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih untuk mengorbankan masa depan bangsa demi kepentingan politik sesaat. Kami menuntut pendidikan yang lebih demokratis, bebas dari komersialisasi, dan dapat diakses oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. 

    2. Copot PSN Bermasalah: Wujudkan Reforma Agraria Sejati

    Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merugikan masyarakat harus dihentikan. Proyek yang hanya menguntungkan korporasi dan segelintir elit ini telah menyingkirkan hak-hak petani dan masyarakat adat. Reforma agraria sejati harus diwujudkan untuk memberi keadilan dan pemerataan tanah bagi rakyat. 

    3. Cabut Revisi UU Minerba.

    Revisi UU Minerba yang semakin membuka ruang bagi eksploitasi besar-besaran sumber daya alam hanya menguntungkan perusahaan besar dan merugikan lingkungan serta masyarakat lokal. Kami menuntut pencabutan revisi tersebut dan pengembalian pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. 

    4. Hapuskan Multifungsi ABRI

    Pemisahan TNI dan Polri dari dunia politik adalah hal yang mendesak. Kami menuntut penghapusan peran ganda ABRI yang memperburuk politisasi militer dan mendistorsi peran mereka dalam menjaga keamanan negara. 

    5. Sahkan RUU Masyarakat Adat

    Undang-undang yang mengakui hak-hak masyarakat adat sangat penting untuk mengamankan keberagaman dan kearifan lokal. Pemerintah harus segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak mereka. 

    6. Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran

    Instruksi Presiden ini malah memotong anggaran untuk sektor-sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan yang berpotensi membebani masyarakat, terutama yang paling rentan. Kebijakan efisiensi ini tidak adil dan harus dibatalkan. 

    7. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

    Program ini sering kali tidak mencakup mereka yang benar-benar membutuhkan. Kami meminta evaluasi menyeluruh dan memastikan distribusi yang tepat sasaran, agar rakyat miskin dapat merasakan manfaatnya. 

    8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen ASN

    Dosen sebagai garda terdepan pendidikan bangsa harus mendapatkan pengakuan yang layak. Pemerintah wajib merealisasikan anggaran tunjangan kinerja mereka demi memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. 

    9. Desak Prabowo Terbitkan Perppu Perampasan Aset

    Tindakan perampasan aset harus diatur dengan jelas untuk memastikan bahwa negara dapat menyelamatkan harta rakyat yang diambil secara tidak sah oleh pihak-pihak tertentu. 

    10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan

    Revisi yang dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan militer dan aparat penegak hukum tidak sesuai dengan semangat reformasi. Kami menolak revisi ini karena berpotensi merusak tatanan demokrasi yang sudah tercipta. 

    11. Efisiensikan dan Rombak Kabinet Merah Putih

    Kabinet yang tidak mampu memberikan solusi konkret terhadap masalah bangsa harus segera dievaluasi dan diganti dengan figur yang berkomitmen untuk kepentingan rakyat. 

    12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib

    Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi pengawasan publik terhadap kinerja DPR. Kami menuntut agar peraturan tersebut dibatalkan dan memastikan transparansi dalam setiap kebijakan yang dibuat. 

    13. Reformasi Polri

    Polri harus segera direformasi agar lebih mengedepankan kepentingan rakyat dan mengurangi tindakan represif yang merugikan masyarakat. 

    14. Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kampus & Tenaga Kependidikan serta Menindak kampus-kampus yang tidak menyejahterakan pekerja

    Pekerja kampus dan tenaga kependidikan adalah pilar penting dalam dunia pendidikan. Kesejahteraan mereka harus diperhatikan dengan serius, terutama di tengah biaya hidup yang terus meningkat. 

    15. Tolak Kekerasan pada Jurnalis, Tolak PHK Sepihak, dan Tolak RUU Penyiaran

    Kebebasan pers harus dijaga dan dilindungi. Kami menentang segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis, serta penindasan terhadap media dan kebebasan berekspresi. 

    16. Hentikan represifitas TNI-Polri di Papua, hentikan operasi militer, tarik militer dari Papua, dan berikan akses jurnalis untuk masuk ke Papua

    Kami menuntut agar Papua diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menghentikan segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat di sana. Akses jurnalis juga harus diberikan untuk memastikan transparansi. 

    17. Sahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

    Pekerja rumah tangga, terutama perempuan, sering kali terpinggirkan dalam pembahasan hak pekerja. Kami mendesak agar RUU ini segera disahkan untuk melindungi hak-hak mereka. 

    18. Tolak Pembungkaman Berekspresi

    Kebebasan berekspresi adalah hak dasar yang harus dilindungi. Pemerintah tidak boleh menghalangi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, baik itu melalui media sosial, aksi protes, atau bentuk lainnya. 

    19. Tegakkan K3 di lingkungan kerja di seluruh Indonesia

    Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) harus ditegakkan untuk melindungi pekerja di semua sektor, guna memastikan tempat kerja yang aman dan layak. 

    20. Sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai Putusan MK nomor 168 tahun 2024

    Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Ketenagakerjaan harus segera diwujudkan untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi dengan baik. 

    21. Hapuskan Threshold secara menyeluruh dalam Undang-Undang Politik

    Batas ambang batas atau threshold yang ada dalam undang-undang politik menghambat partisipasi politik rakyat. Kami menuntut penghapusan threshold agar demokrasi menjadi lebih inklusif. 

    22. Evaluasi UU Pekerja Migran Indonesia

    Pemerintah harus memastikan perlindungan bagi pekerja migran yang bekerja di luar negeri, baik dalam hal hak-hak mereka maupun pengaturan yang melindungi mereka dari eksploitasi. 

    23. Kaji Ulang RUU KUHAP dan Pangkas Wewenang Polisi

    RUU KUHAP yang baru harus lebih memperhatikan hak-hak asasi manusia, dan memberikan pembatasan yang jelas terhadap wewenang polisi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 

    24. Kaji Ulang UU Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 39 tentang Masa Jabatan Kepala Desa

    Masa jabatan yang terlalu lama dapat merugikan demokrasi lokal dan menghambat pembaruan di tingkat desa. Kami mendesak agar pasal ini dikaji ulang untuk memastikan pemerintahan yang lebih efektif dan demokratis. 

    25. Tolak Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

    Revisi ini berpotensi merugikan rakyat kecil, terutama petani dan masyarakat adat. Kami menuntut agar hak atas tanah dihormati dan dilindungi. 

    26. Akui Persamaan Hak terhadap ragam gender, seksualitas, dan kelompok marginal lainnya

    Kami mendesak pengakuan penuh terhadap hak-hak individu tanpa memandang gender, orientasi seksual, atau identitas lainnya, untuk mewujudkan keadilan sosial yang sesungguhnya. 

    27. Wujudkan akses inklusif dan ramah disabilitas

    Setiap individu, tanpa terkecuali, harus diberikan akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Kebijakan inklusif adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. 

    28. Prioritaskan Agenda Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

    Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM yang harus segera dihentikan. Kami menuntut kebijakan yang lebih serius dan tindakan nyata untuk memberantas kekerasan berbasis gender. 

  • Diwarnai Bakar Ban dan Penutupan Jalan, Mahasiswa di Kediri Gelar Demo Tolak Efisiensi Anggaran

    Diwarnai Bakar Ban dan Penutupan Jalan, Mahasiswa di Kediri Gelar Demo Tolak Efisiensi Anggaran

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori 

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Jumat (21/2/2025) sore.

    Aksi ini diwarnai dengan pembakaran ban dan penutupan jalan selama tiga jam di dua arah Jalan Soekarno-Hatta, Doko, Ngasem.  

    Sekitar 200 mahasiswa tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor.

    Sesampainya di depan gedung DPRD, mereka langsung membentangkan berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Beberapa di antaranya bertuliskan “Dulu Sok Cinta Rakyat, Kini Cinta Duit Rakyat” serta “Efisiensi Anggaran Ndasmu.”

    Bahkan, ada poster bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dengan mata tertutup bertuliskan “Efisienshit.”

    Mahasiswa menolak kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai membawa dampak buruk di berbagai sektor, terutama bagi masyarakat kecil.

    Dalam orasinya, salah satu mahasiswa, Syaiful Amin, menegaskan, kebijakan tersebut lebih merugikan rakyat kecil dibandingkan kelompok masyarakat atas. 

    “Saudara semua, aturan baru ini sangat merugikan kami, terutama rakyat kecil,” seru Syaiful dalam orasinya.

    Menurutnya, efisiensi anggaran berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan berkurangnya layanan publik.

    Sementara itu, kelompok masyarakat ekonomi atas tidak terlalu terdampak karena kebutuhan mereka tetap terpenuhi.  

    Aksi semakin memanas ketika seorang orator memanjat gerbang DPRD dan menyuarakan tuntutannya.

    Mahasiswa menuntut perwakilan dewan untuk menemui mereka dan menyampaikan aspirasi terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menjadi polemik.  

    Setelah beberapa saat, Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, bersama perwakilan sekretariat dewan akhirnya keluar menemui massa.

    Namun, mereka menjelaskan bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Kediri sedang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, sehingga tidak ada yang bisa menerima audiensi saat itu.  

    Kecewa dengan jawaban tersebut, mahasiswa berupaya masuk ke gedung DPRD, tetapi berhasil dihalau oleh aparat kepolisian dan satpol PP yang berjaga.  

    Koordinator aksi, Shelfin Bima Prakosa, menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran perlu dikaji ulang karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

    Ia menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan, yang menurutnya seharusnya lebih diutamakan dibandingkan program makan bergizi gratis.  

    “Di wilayah Kediri bagian barat, terutama di Kecamatan Semen, masih banyak infrastruktur yang kurang layak, kesejahteraan guru juga belum stabil. Seharusnya hal ini lebih diperhatikan dari pada memangkas anggaran,” ujarnya.  

    Sementara itu, Yuli Marwantoko menyampaikan, setelah berkomunikasi melalui video call dengan Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, dipastikan akan ada pertemuan lanjutan pada Senin (24/2/2025) untuk membahas tuntutan mahasiswa.  

    “Tadi disampaikan kalau akan ada pertemuan lanjutan hari Senin pagi,” kata Yuli.  

    Meski belum mendapatkan jawaban langsung dari anggota DPRD, mahasiswa berjanji akan terus mengawal kebijakan ini dan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak diakomodasi.

    Massa aksi kemudian membubarkan diri dengan menyanyikan lagu “Indonesia Pusaka” di sela hujan yang mulai turun sekitar pukul 18.00 WIB. 

  • Komdigi Ungkap Tak Ada PHK Pegawai Dampak Merger XL-Smartfren

    Komdigi Ungkap Tak Ada PHK Pegawai Dampak Merger XL-Smartfren

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan informasi terkait nasib pegawai XL Axiata dan Smartfren. Kedua operator seluler itu sebelumnya menyatakan untuk bergabung yang nanti entitasnya menjadi XLSmart.

    Pada umumnya, penggabungan kedua perusahaan acapkali melahirkan fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu yang menjadi kekhawatiran pegawai yang perusahannya sepakat untuk merger guna melakukan efisensi.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan XL Axiata dan Smartfren telah mengungkapkan nasib pegawai mereka kepada pemerintah.

    “Kabarnya sih menurut teman-teman itu XL dan Smartfren tidak ada rencana untuk PHK dan sebagainya. Dan, itu mereka sudah menyampaikan di internalnya,” ungkap Wayan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Ia berharap merger XL Axiata dan Smartfren ini tidak berdampak pada pegawai mereka yang diberhentikan.

    “Ya, karena itu kan ya nanti biar mereka saja yang itu urusan mereka. Tapi, kami akan memberikan catata kalau bisa yang tidak ada tenaga kerja yang PHK,” ungkap Wayan.

    Saat ini, Komdigi tengah meninjau proses merger XL Axiata dan Smartfren yang rencananya persetujuan prinsip dari pemerintah akan diterbitkan pada Maret 2025.

    Diberitakan sebelumnya, pada Desember 2024, XL Axiata, Smartfren, dan Smart Telecom mengumumkan kesepakatan definitif untuk melakukan merger yang nantinya menjadi XLSmart.

    Kesepakatan tersebut terjadi usai menandatangani perjanjian definitif untuk usulan penggabungan dengan nilai perusahaan pra-sinergi gabungan sebesar Rp 104 triliun atau USD 6,5 miliar.

    Disebutkan bahwa XL Axiata akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan Smartfren dan SmartTel akan menggabungkan diri menjadi bagian dari XLSmart. Axiata Group Berhad dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama, masing-masing memiliki 34,8% saham di XLSmart, dengan pengaruh yang sama terhadap arah dan keputusan strategisnya.

    Terbaru, Axiata Group Berhad dan Sinar Mas mengumumkan penandatanganan dua Nota Kesepahaman untuk kolaborasi dan penuntasan merger. Acara dilakukan di depan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (28/1/2025).

    Nota kesepahaman pertama untuk kolaborasi terkait sinergi potensial di Malaysia, Indonesia, dan kawasan Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan ekosistem telekomunikasi masing-masing pihak, Axiata dan Sinar Mas menjajaki penyediaan solusi 5G mutakhir, layanan untuk bisnis, infrastruktur digital, hingga inovasi fintech yang bermuara pada dukungan inisiatif transformasi digital di kawasan.

    (agt/fay)

  • Ada Efisiensi Anggaran, Wamentan Pastikan Tak Ada PHK-Bansos Tetap Jalan

    Ada Efisiensi Anggaran, Wamentan Pastikan Tak Ada PHK-Bansos Tetap Jalan

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pengurangan pegawai. Selain itu, dia juga memastikan efisiensi tak akan mengurangi porsi dari bantuan sosial.

    Sudaryono mengungkapkan, hasil dari efisiensi anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah, peningkatan infrastruktur pertanian, serta meningkatkan investasi melalui lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Saya bisa pastikan bahwa dari efisiensi ini tidak ada yang di-PHK, tidak ada bantuan sosial yang dikurangi, tidak ada beasiswa yang dihilangkan. Semua program yang baik ini tidak ada yang dikurangi,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, dikutio Jumat (21/2/2025).

    Menurut Sudaryono, efisiensi ini bertujuan untuk kemajuan bangsa. Anggaran yang selama ini terkumpul dari perjalanan dinas misalnya mencapai Rp 44 triliun per tahun, bisa dialihkan untuk pembangunan sekolah dan sektor pertanian.

    “Nah dengan kita kurangi setengahnya, atau Rp 22 triliun kita bisa memperbaiki sekolah. Kenapa? Karena Presiden sudah mengidentifikasi dari semua mata anggaran ini ada anggaran yang diuntungkan di satu kementerian. Setelah dicek di situ banyak anggaran yang di tahan,” katanya.

    Sudaryono menjelaskan, banyak anggaran yang sebelumnya tidak efektif dan tidak tepat sasaran, seperti anggaran untuk pengentasan stunting yang justru tidak sampai pada tujuannya. Anggaran tersebut, menurutnya, sering kali tersalurkan ke pos lain yang tidak relevan, sehingga dibutuhkan langkah efisiensi untuk menahan pengeluaran yang tidak produktif.

    Dengan kebijakan efisiensi anggaran tersebut, Sudaryono berharap Indonesia dapat lebih fokus pada pengalokasian dana untuk pembangunan sektor-sektor yang benar-benar bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

    “Judulnya pengentasan stunting, begitu dicek uangnya entah kemana. Jadi banyak sekali anggaran ditahan 1 miliar 2 miliar diumpeti di ATK dll sehingga efisiensi ini bukan berarti masuk kantong presiden tapi dialihkan untuk kuota buku, tambah benih bibit dan pupuk,” pungkas Sudaryono.

    (ada/hns)

  • Prudential Syariah Luncurkan Asuransi PRUCritical Amanah yang berikan Perlindungan dari Awal

    Prudential Syariah Luncurkan Asuransi PRUCritical Amanah yang berikan Perlindungan dari Awal

    JABAR ESKPRES – PT Prudential Sharia Life Assurance atau Prudential Syariah memperkenalkan produk asuransi terbaru dengan nama PRUCritical Amanah.

    Produk asuransi jiwa tradisional syariah ini, memberikan perlindungan komprehensif terhadap risiko penyakit kritis.

    Chief Distribution Officer Prudential Syariah Herwin Bustaman mengatakan, PRUCritical Amanahmemberikan perlindungan mulai dari tahap awal hingga tahap akhir dan memberikan dukungan finansial kepada penerima manfaat jika terjadi risiko meninggal dunia.

    BACA JUGA: Terungkap Suplai Minyakita Cukup, Tapi di Lapangan Mahal, Ada Mafia?

    Menurutnya, peluncuran PRUCritical Amanah diharapkan dapat mengurangi dampak ekonomi bagi masyarakat, yakni dengan proteksi yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap risiko penyakit kritis.

    ‘’Ini juga menerikan perlindungan termasuk kardiovaskular dan penyakit kritis lainnya,’’ ujar Herwin dalam keterangannya.

    PRUCritical Amanah memberikan jaminan peningkatkan kualitas hidup, deteksi sekaligus proteksi dini yang komprehensif terhadap risiko penyakit kritis juga dapat bantu mengurangi beban finansial terkait pengobatan di tengah inflasi medis yang cenderung naik setiap tahunnya.

    BACA JUGA: Miris! Anggota DPRD Kabupaten Bandung Lakukan Perjalanan Dinas ke Labuan Bajo dan Batam dengan Dalih Kunker

    Dengan begitu, memungkinkan nasabah lebih tenang dalam menghadapi risiko penyakit kritis. Mereka pun dapat fokus pada proses penyembuhan tanpa terbebani oleh biaya yang berat dan lebih siap secara finansial.

    Head of Product Management Prudential Syariah Ika Meynita mengatakan, ada tiga manfaat utama yang diberikan oleh PRUCritical Amanah.

    Pertama, memberikan perlindungan komprehensif untuk penyakit kritis sejak tahap awal, kedua, bebas pembayaran kontribusi sejak terdiagnosis tahap awal dan manfaat akhir kepesertaan sebesar hingga 100 persen santunan asuransi.

    BACA JUGA: Terungkap Ada 17 Paket PJU-PJL Disbhub Kota Bandung Diatur Dewan!

    Manfaat perlindungan penyakit kritis tahap awal memberikan Santunan Asuransi sebesar 25 persen atau maksimum Rp1 Miliar dan peserta juga dibebaskan dari pembayaran sisa kontribusi setelah pengajuan.

    Untuk diketahui penyakit kritis semakin sering menyerang kelompok usia produktif dan menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia.

    BACA JUGA: 26 Mantri Bank BRI Tuntut Keadilan kena PHK, Begini Respon Manajemen! 

  • Fans K-Pop NCTzen Sediakan Ambulans dan Makanan di Demo ‘Indonesia Gelap’

    Fans K-Pop NCTzen Sediakan Ambulans dan Makanan di Demo ‘Indonesia Gelap’

    Jakarta –

    Kelompok penggemar boyband K-Pop NCT, menyebut diri sebagai NCTzen, nampak di demonstrasi ‘Indonesia Gelap’. Mereka menyediakan ambulans dan makanan di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka memasang tulisan di spanduknya, “NCTzen Humanity”.

    Koordinator NCTzen Humanity, Himawan, menuturkan mereka melakukan urun dana (crowdfunding) untuk menyediakan ambulans dan makanan itu. Tentunya, kebanyakan yang menyumbang adalah penggemar grup vokal-tari NCT di Indonesia.

    “Hari ini kita hadir lagi karena kita merasa harus sama-sama meluapkan keresahan kita yang ada, mau gimana pun kebijakan-kebijakan yang ada akan berdampak pada kita baik sebagai warga maupun K-Popers,” kata Himawan saat berbincang di sekitar lokasi demonstrasi, tak jauh dari Patung Kuda Arjuna Wijaya seberang Monas, Jumat (21/2/2025).

    Dia menjelaskan, ada kebijakan yang dinilainya merugikan bagi mereka. Sehingga, dia mengambil sikap mendukung aksi ‘Indonesia Gelap’ wajib hukumnya bagi mereka.

    “Banyak dari NCTzen yang curhat kena PHK pemecatan karema terdampak di kementerian atau lembaga pemerintah. Jadi banyak teman-teman kita yang kehilangan kerjaannya karena kebijakan itu,” jelasnya.

    Ambulans medis yang disediakan NCTzen di demo Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, 21 Februari 2025. (Taufiq Syarifudin/detkcom)

    Untuk itu, NCTzen bergerak melalu caranya dengan menyediakan ambulans hingga makanan gratis. Terlebih bagi mereka yang belum bisa turun langsung, NCTzen Humanity mengakomodasinya dalam bentuk bantuan bagi massa aksi.

    Pada aksi kali ini, mereka menyiagakan tiga unit ambulans, ribuan porsi makanan berat, dan makanan ringan. Mereka juga menyediakan minuman bagi demonstran.

    Aksi yang dilakukan NCTzen Humanity ini bukan kali pertama. Mereka pernah turun saat demo menolak PPN 12 persen.

    “Ini adalah kali ke dua, pertama waktu aksi tolak PPN 12 persen. Di sana kita punya keresahan yang sama dengan kenaikan PPN, sebab itu bisa menaikkan harga lightstick atau merchndise lain yang datang dari Korea ke Indonesia,” jelasnya.

    (dnu/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pasangan Wali Kota Banjar Siap Realisasikan Janji 100 Hari Kerja

    Pasangan Wali Kota Banjar Siap Realisasikan Janji 100 Hari Kerja

    JABAR EKSPRES – Setelah resmi dilantik di Istana Kepresidenan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar periode 2025-2030, Sudarsono dan Supriana bersiap mewujudkan janji kampanye mereka.

    Masyarakat pun menantikan realisasi sejumlah program prioritas yang diusung pasangan ini, terutama agenda 100 hari pertama kerja.

    Dalam upaya memenuhi target tersebut, Sudarsono menyatakan akan segera menjalankan berbagai inisiatif, mulai dari peluncuran kartu berdaya hingga distribusi bantuan bibit pertanian. Di sela kesibukannya di Magelang, ia menegaskan kesiapan untuk langsung bergerak cepat setelah pelantikan.

    BACA JUGA: Program 3 Juta Rumah, Banjar Usulkan Bantuan untuk 7.500 KK

    “Begitu masa serah terima jabatan selesai pada 3 Maret, kami tak akan menunda waktu,” ujarnya, Jumat 21 Februari 2025.

    Salah satu fokus utama dalam 100 hari kerja adalah program bantuan sosial yang akan diselaraskan dengan kartu berdaya.

    Menurut Sudarsono, langkah ini bertujuan memperkuat sistem perlindungan sosial bagi warga.

    Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan mendistribusikan bibit unggul kepada petani, sementara pelaku UMKM akan menerima bantuan modal untuk pengembangan usaha.

    BACA JUGA: BRI Banjar Tegaskan PHK sebagai Langkah Terakhir

    “Tujuannya agar bisnis mereka bisa semakin maju,” tambahnya.

    Di sisi lain, persoalan kelangkaan pupuk subsidi yang sempat menjadi sorotan selama kampanye disebut telah teratasi berkat kebijakan stabilisasi harga.

    “Kini harga pupuk bersubsidi sudah lebih terjangkau,” jelas Sudarsono.

    Tak hanya itu, revitalisasi sejumlah infrastruktur publik seperti Masjid Agung, Alun-alun Banjar, dan Rest Area juga masuk dalam agenda jangka menengah.

    Namun, proyek tersebut akan dilakukan bertahap karena memerlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait.

    BACA JUGA: Gebyar Kreativitas Anak Paud, Pj Wali Kota Banjar Sebut Ini Bentuk Investasi

    “Kami harus memastikan perencanaan dan regulasinya matang,” pungkas Sudarsono, yang saat ini masih menjalani masa persiapan sebelum resmi memimpin. (CEP)

  • Daftar Pabrik Pailit hingga Tutup, Terbaru Ada Sanken

    Daftar Pabrik Pailit hingga Tutup, Terbaru Ada Sanken

    Bisnis.com, JAKARTA — Penutupan pabrik di beberapa subsektor industri kerap terjadi, terbaruk pabrikan peralatan listrik PT Sanken Indonesia yang merupakan produsen asal Jepang memutuskan untuk hengkang. 

    Adapun, penutupan pabrik Sanken Indonesia yang berlokasi di Cikarang itu dilakukan lantaran terjadi peralihan bisnis yang dilakukan perusahaan pusatnya di Jepang dari produsen alat listrik ke semikonduktor. 

    Perlu digarisbawahi bahwasannya pabrik Sanken Indonesia yang ditutup berbeda dengan pabrik elektronik dan alat rumah tangga yang diproduksi oleh PT Sanken Argawidja. Lokasi pabrik elektronik tersebut berada di Tangerang dan masih beroperasi saat ini. 

    Di sisi lain, penutupan pabrik juga terjadi di sektor lainnya yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yaitu PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) di Karawang yang menghentikan operasional pabrik kimia dan seratnya pada November lalu. 

    Lebih lanjut, pabrik tekstil lainnya yang dimiliki PT Sri Rejeki Isman (Tbk) atau SRIL saat ini juga tengah menghadapi kondisi pailit, kendati produksi disebut masih berjalan atas amanah dari pemerintah. 

    Berikut daftar pabrik tutup sejak 2024:

    1.Pabrik ban PT Hung-A di Cikarang  

    Kabar penghentian operasi pabrik ban milik PT Hung-A Indonesia per Februari 2024 mencuat pada awal tahun ini. Penutupan pabrik ban ini pun menyebabkan 1.500 karyawan terimbas PHK.   

    Ketua Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi Sarino mengatakan, serikat pekerja dan perusahaan masih dalam tahap pengajuan perundingan untuk hak-hak karyawan yang terdampak.  

    “Betul, PT Hung A akan ditutup pada 1 Februari 2024 dan untuk seluruh karyawan dirumahkan sejak 16 Januari 2024. Setidaknya ada 1.500-an pekerja terdampak,” kata Ketua Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi Sarino saat dihubungi, Rabu (17/1/2024). 

    Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane menduga tutupnya pabrik ban milik PT Hung-A Indonesia di Cikarang, Jawa Barat disebabkan oleh persoalan importasi yang sulit hingga menipisnya bahan baku.   

    Untuk itu, importasi ban perlu dipermudah untuk memenuhi kebutuhan segmen produk yang belum diproduksi lokal. Menurutnya, regulator lamban dalam merilis persetujuan impor (PI) sehingga pemenuhan permintaan pasar tersendat.   

    “Tidak hanya Hung-A yang kesulitan, banyak pabrik ban lainnya yang sama kondisinya. Ini karena lemahnya respons pemerintah, kami selalu minta kasihlah impor, kita kan ada ban yang belum bisa diproduksi di sini,” kata Aziz kepada Bisnis.

    2. Pabrik garmen PT Cahaya Timur Garmindo  

    Pabrik tekstil PT Cahaya Timur Garmindo (CTG)  resmi diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang.  

    Perusahaan yang pabriknya berlokasi di Jawa Tengah itu diketahui terlilit utang sebesar Rp233 juta sehingga digugat oleh PT Dunia Transportasi Logistik selaku jasa pengurusan transportasi (freight forwarding). 

    “Menyatakan Termohon PT Cahaya Timur Garmindo, berkedudukan di Jawa Tengah, beralamat di Jl. Lingkar Utara RT/RW 001/003 Kel. Beji. Kec. Taman Kab. Pemalang, Jawa Tengah pailit dengan segala akibat hukumnya,” tulis putusan PN Niaga Semarang.  

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, kebijakan lartas impor border sedikit banyak mendorong industri hilir untuk kembali bergerak pada Maret. 

    3. Pabrik sepatu Bata di Purwakarta

    PT Sepatu Bata Tbk (BATA) resmi menutup operasional pabrik sepatunya yang berlokasi di Purwakarta per 30 April 2024. Tutupnya pabrik sepatu BATA dikarenakan kerugian yang dialami selama 4 tahun terakhir.  

    Corporate Secretary BATA Hatta Tutuko mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, tetapi kerugian dan tantangan industri akibat pandemi hingga perubahan perilaku konsumen terlampau cepat tak mampu dibendung.  

    “Perseroan sudah tidak dapat melanjutkan produksi di pabrik Purwakarta karena permintaan pelanggan terhadap jenis produk yang dibuat di pabrik Purwakarta terus menurun,” kata Hatta, dikutip dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (4/5/2024).  

    Bahkan, Hatta menerangkan bahwa kapasitas produksi di pabrik tersebut jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan secara berkelanjutan dari pemasok lokal di Tanah Air.

  • Pabrik Sanken Tutup, Kemenperin Beberkan Nasib 457 Karyawan

    Pabrik Sanken Tutup, Kemenperin Beberkan Nasib 457 Karyawan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap nasib karyawan PT Sanken Indonesia menyusul penutupan pabrik tersebut pada Juni 2025. Adapun, terdapat 3 langkah yang dilakukan perusahaan peralatan listrik asal Jepang itu untuk ratusan karyawannya.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Setia Diarta mengatakan manajemen PT Sanken Indonesia memiliki Standard Operating Procedure (SOP) dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan karyawannya.

    “Bagaimana transisi dengan masalah kepegawaian? Seperti kami sampaikan tempo hari, mereka sepertinya smooth dan sesuai SOP, di mana kalau kita lihat mereka sudah membekali karyawan-karyawan mereka,” kata pria yang akrab disapa Tata itu di Kantor Kemenperin, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Kendati demikian, manajemen Sanken Indonesia disebut tidak melakukan PHK, melainkan memberikan opsi golden shake hand atau penawaran pensiun dini kepada sekitar 457 pekerja yang tersisa saat ini. 

    Sanken Indonesia juga disebut memberikan pembekalan kepada pekerja yang terdampak untuk mengembangkan wirausaha lewat pembekalan skill tertentu. Upaya ketiga yaitu dengan menawarkan tenaga kerjanya kepada pabrikan Jepang lain yang ada disekitarnya. 

    “Yang jelas ini bukan PHK, itu yang perlu digarisbawahi, karena kan memang perusahaan akan tutup dan mereka sudah juga diberikan hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya. 

    Lebih lanjut, Tata juga menerangkan bahwa Sanken Indonesia saat ini memproduksi power supply transformator yang biasanya digunakan untuk adapter laptop hingga otomotif. Namun, lini bisnis dari induk usahanya telah diputus untuk beralih ke semikonduktor. 

    “Untuk proses produksi power supply dan adapter tadi itu sudah diputus. Jadi hanya yang di Indonesia lah yang produksi power supply dan adapter. Yang di Jepang sudah tidak ada, karena mereka konsen untuk ke semikonduktor,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, sejak diputuskan untuk berhenti produksi adaptor pada 2017, Sanken Indonesia terus mengalami penurunan permintaan hingga akhirnya manajemen memutuskan untuk menutup pabriknya di Indonesia. 

    Semula, manajemen Sanken disebut akan memberhentikan produksinya pada Februari 2024. Namun, dengan berbagai pertimbangan maka penutupan pabrik dilakukan pada Juni tahun ini. 

    “Jadi sebenarnya yang perlu kami tekankan, penghentian lini produksi Sanken Indonesia ini bukan karena iklim usaha di Indonesia, tapi lebih pada kebijakan manajemen yang ada di Jepang untuk memberhentikan, karena perusahaan ini sebenarnya sudah, kalau boleh dibilang merugi, ya merugi dari 2019 itu,” ujarnya.