Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Starbucks Bakal PHK 1.100 Karyawan, Ini Gara-garanya – Page 3

    Starbucks Bakal PHK 1.100 Karyawan, Ini Gara-garanya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Franchise kopi ternama asal Amerika Serikat, Starbucks mengungkapkan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap 1.100 posisi korporatnya. 

    Mengutip Channel News Asia, Selasa (25/2/2025) PHK massal terjadi di Starbucks saat CEO Brian Niccol terus mengupayakan pemulihannya di jaringan kopi tersebut, yang telah berjuang dengan penurunan penjualan.

    “Kami menyederhanakan struktur kami, menghilangkan lapisan dan duplikasi, serta menciptakan tim yang lebih kecil dan lebih gesit,” ungkap Niccol dalam sebuah surat kepada karyawan.

    “Tujuan kami adalah untuk beroperasi lebih efisien, meningkatkan akuntabilitas, mengurangi kompleksitas, dan mendorong integrasi yang lebih baik,” katanya.

    Niccol diangkat menjadi CEO Starbucks pada 2024 lalu pada saat saham perusahaan telah kehilangan 40 persen nilainya dari nilai tertinggi tahun 2021, didorong oleh melemahnya permintaan di AS dan China.

    Sempat dipuji karena memperbaiki bisnis jaringan burrito Chipotle Mexican Grill, Niccol menerapkan rencana “Kembali ke Starbucks” yang berfokus pada perampingan bisnis melalui pemutusan hubungan kerja, serta dengan meningkatkan pengalaman pelanggan di toko-tokonya di AS.

    Sejak Niccol mengambil alih kepemimpinan Starbucks 6 bulan lalu, saham perusahaan telah pulih lebih dari 22 persen. Saham tersebut naik hampir 2 persen dalam perdagangan Senin (24/2) sore.

    “Kami akan terus merekrut untuk posisi prioritas yang sesuai dengan struktur dukungan baru kami dan menambah kapabilitas dan kapasitas yang kami butuhkan,” terang Niccol.

    Dia juga memastikan, bahwa PHK tersebut tidak akan memengaruhi tim di dalam toko atau investasi yang dilakukan Starbucks untuk jam operasional.

     

  • Mulai Pakai Kecerdasan Buatan, DBS Bakal PHK 4.000 Karyawan – Page 3

    Mulai Pakai Kecerdasan Buatan, DBS Bakal PHK 4.000 Karyawan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perbankan asal Singapura, DBS Group berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 4.000 karyawan dalam tiga tahun ke depan. Kabar PHK itu diungkapkan oleh Chief Executive Officer DBS, Piyush Gupta.

    Dia menyebut, PHK terjadi karena penggunaan sumber daya yang semakin beralih ke teknologi kecerdasan buatan (AI).

    “Proyeksi saya saat ini dalam tiga tahun ke depan, kami akan mengurangi tenaga kerja kami sekitar 4.000 atau 10 persen,” kata Gupta pada sebuah konferensi industri di Mumbai, India, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (25/2/2025).

    Namun, CEO DBS Group itu juga mengatakan 1.000 posisi baru akan ditambahkan di AI.

    Diketahui, Gupta menjadi salah satu kepala perbankan besar pertama yang memaparkan rincian kemungkinan hilangnya pekerjaan karena AI.

    “Dalam 15 tahun saya menjadi CEO, untuk pertama kalinya, saya berjuang untuk menciptakan lapangan kerja. Sejauh ini, saya selalu memiliki pandangan tentang pekerjaan apa yang dapat saya ciptakan. Kali ini saya berjuang untuk mengatakan bagaimana saya akan menggunakan kembali orang-orang untuk menciptakan lapangan kerja,” ujar Gupta.

    Pengurangan tenaga kerja akan terjadi karena pengurangan alamiah seiring dengan berkurangnya peran sementara dan kontrak selama beberapa tahun ke depan, kata juru bicara DBS dalam tanggapan melalui pesan email.

    Sebelumnya dilaporkan, CEO DBS Piyush Gupta akan digantikan oleh Tan Su Shan pada 28 Maret mendatang untuk memimpin bank terbesar di Asia Tenggara tersebut.

  • Membingkai (Informasi) Efisiensi Anggaran

    Membingkai (Informasi) Efisiensi Anggaran

    loading…

    Gigih Anggana Yuda – Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Penguatan Karakter, Kemendikdasmen

    Gigih Anggana Yuda
    Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Penguatan Karakter, Kemendikdasmen

    Efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian serius masyarakat. Perhatian ini terekspresikan dalam berbagai bentuk termasuk demonstrasi, tagar-tagar dan konten-konten media sosial.

    Sayangnya, ekspresi-ekspresi tersebut cenderung mengungkapkan kekhawatiran akan dampak negatif efisiensi anggaran Dampak tersebut berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), turunnya kualitas pelayanan publik, terganggunya pemeliharaan infrastruktur, kenaikan biaya pendidikan, tidak terbayarnya bantuan sosial dan tunjangan-tunjangan termasuk beasiswa, transparansi penggunaan anggaran hasil efisiensi, dan sebagainya.

    Kebutuhan Informasi (Yang Komprehensif)
    Sesungguhnya, Pemerintah telah berupaya menjawab seluruh kekhawatiran itu melalui penjelasan Presiden dan instansi terkait pada berbagai forum dan kanal pemberitaan. Sebagai contoh, Presiden Prabowo dalam acara World Governments Summit 2025 yang dilakukan melalui konferensi video, pada Kamis, 13 Februari 2025 menyampaikan bahwa pemerintah telah berhasil menghemat lebih dari USD20 miliar atau sekitar 10 persen dari anggaran tahunan untuk membiayai 20 proyek strategis nasional.

    Selain itu, pada acara HUT ke-17 Partai Gerindra ke-17 tanggal 15 Februari 2025 di Sentul City International Convention Center, Presiden juga menyampaikan bahwa efisiensi anggaran akan mencapai nilai Rp. 750 T yang akan digunakan untuk membiayai program MBG, menurunkan biaya haji, serta investasi Danantara. Selain Presiden, Menteri Keuangan juga menyampakan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu laju perekonomian Indonesia karena APBN 2025 tetap berjumlah Rp. 3.621,3 T. Efisiensi yang dimaksud adalah refocusing, bukan pengurangan APBN.

    Respon-respon pihak Pemerintah sepertinya belum mampu meredam kegelisahan masyarakat. Gelombang demonstrasi, tagar-tagar, dan konten-konten medsos berisi kegelisahan rakyat masih terus terjadi. Hal ini menandakan bahwa ada kebutuhan rakyat yang belum terpenuhi, yaitu informasi komprehensif mengenai kebijakan pemerintah. Terlebih lagi, Pemerintahan saat ini masih baru sehingga rakyat juga masih beradaptasi dengan kejutan-kejutan yang disajikan Pemerintah di segala bidang.

    Komunikasi Kebijakan (Secara Utuh)
    Keberanian dan ketegasan Pemerintah tentunya harus dibarengi dengan penyampaian seluruh kebijakan strategis secara komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini agar tidak menimbulkan salah tafsir. Ditengarai bahwa rakyat juga akan menyambut baik kebijakan efisiensi anggaran jika disampaikan secara utuh.

    Jon Giles (2019) menyatakan bahwa salah satu ciri kebijakan publik yang baik adalah mudah dibaca dan mudah dimengerti. Bagi kalangan terdidik dan terpelajar, membaca dan memahami kebijakan tentunya akan sangat mudah jika terdapat informasi yang utuh dari hulu hingga hilir. Atau dengan kata lain, efisiensi misalnya bisa dijelaskan mulai dari latar belakang, sumber efisiensi, dan penggunaan anggaran efisiensi Ini akan membantu rakyat memperoleh gambaran utuh tentang apa dampak positif dan konkrit bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana dengan kalangan tidak terdidik dan terpelajar? Mereka tentunya akan memperoleh pemahaman tentang efisiensi anggaran dari sumber-sumber terdekat, misalnya aparat pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan sebagainya.

    Gerry Rice, Olga Stankova (2019) menyatakan bahwa “communications can play a central role in restoring and maintaining trust” (komunikasi bisa memainkan peran penting untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan). Dengan penyampaian komunikasi kebijakan yang utuh tentunya akan memudahkan Pemerintah mengimplementasikan program-program prioritas dengan efektif karena tidak ada resistensi dari masyarakat. Resistensi yang terjadi saat ini mungkin disebabkan oleh tidak tersedianya informasi yang memadai dan terstruktur tentang pelaksanaan efisiensi anggaran.

    Di berbagai media bisa dicermati banyaknya praktik baik penghematan anggaran yang dilakukan oleh berbagai instansi pusat dan daerah, mulai dari penghematan listrik dan air, pengurangan perjalanan dinas, pengurangan penggunaan alat tulis kantor, penghematan penggunaan BBM bagi pejabat, dan sebagainya. Praktik-praktik baik tersebut tentunya dilakukan karena birokrat Indonesia patuh terhadap keputusan Presiden. Akan lebih baik lagi jika praktik-praktik baik pelayanan publik yang efektif dan efisien di tengah penghematan anggaran juga disampaikan secara luas agar publik percaya bahwa kebutuhan mereka tetap akan terlayani dengan baik.

    Kabinet Merah Putih yang kini memasuki periode kerja bulan ke empat tentunya perlu mengomunikasikan secara komprehensif mengenai kebijakan-kebijakan di setiap Kementerian/Lembaga melalu berbagai kanal pemberitaan atau konferensi pers resmi secara berkala. Sebagai contoh, kementerian yang membidangi Pembangunan sumber daya manusia bisa menyampaikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi program beasiswa, besaran KIP/PIP, tunjangan dosen, tunjangan guru, renovasi sekolah, keberlangsungan pembelajaran, sebagainya.

    Kementerian/Lembaga di bidang ekonomi bisa juga menjelaskan secara utuh tentang hasil efisiensi anggaran yang akan dikelola Danantara. Atau, kementerian/lembaga yang berurusan dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bisa menyampaikan bahwa mudik lebaran akan lancar karena jalan dan jembatan tetap terjaga dengan baik.

    Selain itu bisa juga disampaikan bahwa efisiensi bukan untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) karena sudah memperoleh pembiayaan dari kerja sama, misalnya dengan Turkiye yang presidennya berkomitmen membantu pembangunan IKN. Informasi-informasi tersebut hendaknya disampaiakan secara terstruktur, resmi, dan berkala sesuai momentum yang tepat agar masyarakat semakin percaya bahwa semua kebijakan yang pemerintah ambil telah plausible (masuk akal), affordable (terjangkau oleh biaya dan sumber daya), actionable (bisa dilaksanakan), dan understandable (bisa dimengerti) oleh rakyat.

    (wur)

  • Serikat Buruh Respons Negatif Danantara: Sungguh miris, Tak Memberikan Harapan Bagi Kaum Buruh – Halaman all

    Serikat Buruh Respons Negatif Danantara: Sungguh miris, Tak Memberikan Harapan Bagi Kaum Buruh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merespons negatif soal komposisi kepemimpinan badan pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Presiden KSPI Said Iqbal mengaku miris melihat komposisi di mana Presiden Prabowo Subianto menunjuk Rosan Roeslani sebagai CEO Rosan merupakan Menteri Investasi dan Kepala BKPM.

    Kemudian, Dony Oskaria yang merupakan Wakil Menteri BUMN ditunjuk sebagai COO, serta Pandu Patria Sjahrir sebagai CIO Danantara.

    “Sungguh miris, jauh panggang dari api, dan tidak memberikan harapan apa pun bagi kaum buruh,” ujar Said Iqbal di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Kemirisan kelompok buruh, kata Said, disebabkan Rosan disebut sebagai penggagas sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law Undang Undang (UU) Cipta Kerja.

    “Menteri Investasi, yang juga CEO Danantara, adalah salah satu penggagas utama sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law UU Cipta Kerja, kebijakan yang sangat ditentang oleh kaum buruh karena merusak masa depan mereka,” ujar Said.

    Said menyoroti di mana BPIP Danantara akan mengelola aset hampir Rp15.000 triliun. Menurut Said, terdapat dana milik puluhan juta buruh yang disimpan di Bank Mandiri, BRI, dan BNI, yang kini dikelola oleh Danantara.

    “Namun, dana ini berada di tangan para pemimpin yang sebelumnya justru mengancam masa depan buruh dengan kebijakan Omnibus Law,” kata Said.

    “Begitu pula dengan kedua pejabat yang menjabat sebagai COO dan CIO Danantara—rekam jejak mereka tidak menunjukkan keterlibatan dalam kesejahteraan rakyat,” terang Said.

    Di sisi lain, ucap Said, terdapat ribuan buruh di sektor industri elektronik telah terkena PHK di awal tahun 2025. 

    Di sisi lain, pabrikan otomotif yang memproduksi truk dan dump truck, yang memiliki pabrik serta karyawan dalam jumlah besar di Indonesia terancam melakukan PHK ribuan karyawannya pada tahun 2025.

    Dia menambahkan, hal ini terjadi akibat membanjirnya impor mobil truk dan dump truck dari China, yang masuk langsung tanpa adanya pabrik dan tenaga kerja di dalam negeri.

    “Bagaimana mungkin Danantara akan berjalan sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto, yang ingin menyejahterakan rakyat Indonesia, jika dikelola oleh pemimpin yang gagal menyelamatkan sektor riil?,” sambungnya.

  • Pernyataan USAID Terkait PHK 1.600 Staf dan Cuti Administratif

    Pernyataan USAID Terkait PHK 1.600 Staf dan Cuti Administratif

    Seluruh staf Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) akan dicutikan administratif secara global. USAID juga mulai melakukan Pengurangan Tenaga Kerja terhadap 1.600 staf yang bertugas di Amerika. Keputusan ini dampak dari kebijakan pemecatan staf USAID oleh pemerintahan Donald Trump.

  • Cari Kerja Makin Susah, Ramai-ramai Ganti Profesi Ini

    Cari Kerja Makin Susah, Ramai-ramai Ganti Profesi Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang lulusan sekolah jurnalis di Amerika Serikat (AS), ditawari pekerjaan sebagai pelatih model AI oleh perusahaan data pelatihan AI, Outlier.

    Orang tersebut adalah Carla McCanna, lulusan baru dari Medill School of Journalism Northwestern University. Saat itu ia belum pernah mendengar tentang perusahaan ini, tapi tawaran pekerjaan itu datang melalui Handshake, portal perekrutan milik universitas tersebut.

    “Perekrut mengatakan bahwa keahlian saya sesuai dengan peran sebagai ahli penulisan dan bahwa saya akan melatih model AI untuk mengoptimalkan akurasi dan efisiensi,” ujar McCanna.

    Saat itu, McCanna tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan yang berhubungan dengan data, pembelajaran mesin, atau industri teknologi.

    Keahlian yang disebut oleh perekrut adalah pengalaman jurnalistiknya, kemampuan menulis profesional, penelitian, dan pengecekan fakta.

    Sebelumnya, McCanna pernah magang di The Dallas Morning News dan majalah bulanan D Magazine, dan Agustus lalu, ia meraih gelar masternya di bidang jurnalisme.

    Namun, pekerjaan sebagai jurnalis cukup sulit saat ini dan persaingan untuk mendapatkannya sangat ketat.

    Pada 2024, industri media di AS sedang terpuruk, bahkan ada 5.000 jurnalis yang di PHK, naik 59% dari tahun sebelumnya, menurut laporan tahunan dari Challenger, Gray & Christmas).

    “Saya paling tertarik dengan majalah, penulisan feature, atau penulisan budaya dan musik, pekerjaan-pekerjaan tersebut di LinkedIn mendapatkan ribuan pelamar,” ujar McCanna, dikutip dari Niemanlab, Senin (24/2/2025).

    “Sementara saya mencari posisi jurnalis saat itu, [pekerjaan Outlier] ini sepertinya bagus, karena ini benar-benar jarak jauh dan gajinya bagus jika konsisten,” imbuhnya.

    Selama beberapa bulan terakhir, McCanna telah bekerja penuh waktu untuk Outlier, mengambil proyek-proyek di platform dengan bayaran sekitar US$35 (Rp 569.000) per jam.

    Pekerjaan data dengan cepat menjadi sumber pendapatan utamanya dan merupakan pekerjaan yang dia rekomendasikan kepada teman-teman sekelasnya di Medill.

    “Banyak dari kami yang masih mencari pekerjaan. Tiga kali saya memberi tahu seseorang tentang pekerjaan saya, dan mereka berkata, tolong kirimkan ke saya,” katanya. “Saat ini sangat sulit, dan banyak rekan-rekan saya yang mengatakan hal yang sama.”

    Jurnalis Ramai-ramai Ganti Profesi

    McCanna hanyalah salah satu dari sekian banyak jurnalis yang didekati oleh Outlier untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan data AI selama setahun terakhir.

    Menurut laporan Niemanlab yang berbiara dengan penulis berita lokal, jurnalis foto, dan reporter radio di seluruh AS, banyak dari mereka yang menerima pesan perekrutan serupa dari perusahaan atau mendengar tentang platform ini dari mulut ke mulut.

    Beberapa dari mereka mengatakan telah mengambil pekerjaan paruh waktu di Outlier untuk menambah penghasilan atau menggantikan pekerjaan mereka di bidang jurnalisme sepenuhnya, karena berkurangnya pekerjaan staf atau tugas-tugas lepas para jurnalis.

    Diluncurkan pada tahun 2023, Outlier adalah sebuah platform yang dimiliki dan dikelola oleh Scale AI, sebuah perusahaan anotasi data yang berbasis di San Francisco yang bernilai US$13,8 miliar. Di antara para pelanggannya terdapat perusahaan-perusahaan AI terbesar di dunia, termasuk OpenAI dan Meta.

    (fab/fab)

  • Video Trump Pecat Jenderal AS dan Rombak Jajaran Perwira Tinggi Militer di Tengah Badai PHK – Halaman all

    Video Trump Pecat Jenderal AS dan Rombak Jajaran Perwira Tinggi Militer di Tengah Badai PHK – Halaman all

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memecat Kepala Staf Gabungan Jenderal Angkatan Udara Charles “CQ” Brown.

    Tayang: Senin, 24 Februari 2025 14:33 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memecat Kepala Staf Gabungan Jenderal Angkatan Udara Charles “CQ” Brown.

    Selain itu, Trump juga mengeluarkan lima laksamana dan jenderal lainnya dari jajaran perwira tinggi militer AS.

    Lewat unggahan di Truth Social pada Jumat (21/2/2025), Trump menyampaikan terima kasih kepada Brown atas pengabdian selama lebih dari 40 tahun di militer.

    Namun, Brown menjabat sebagai Kepala Staf Gabungan baru dijalani kurang dari dua tahun.

     

    (*)
    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Presiden AS Donald Trump PHK Massal 2.000 Karyawan USAID

    Presiden AS Donald Trump PHK Massal 2.000 Karyawan USAID

    Jakarta –

    Pejabat yang ditunjuk pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bertanggung jawab atas U.S. Agency for International Development (USAID) mengirimkan milis kepada para karyawan pada Minggu sore yang mengatakan bahwa mereka memecat 2.000 pekerja dan menempatkan ribuan petugas layanan luar negeri dan karyawan lain yang direkrut langsung di seluruh dunia pada cuti berbayar mulai malam itu.

    Pesan tersebut mengatakan bahwa pejabat yang ditunjuk yang menjalankan USAID memecat 2.000 karyawan yang berkantor di Amerika Serikat menggunakan mekanisme yang disebut “pengurangan tenaga kerja.”

    Pemecatan massal tersebut merupakan bagian dari serangkaian PHK karyawan lembaga oleh pemerintahan Trump selama upaya besar untuk menghentikan hampir semua bantuan luar negeri AS.

    “Dengan sangat menyesal saya sampaikan bahwa Anda terkena dampak tindakan Pengurangan Tenaga Kerja,” kata email yang dikirim ke salah satu pekerja yang dipecat yang ditinjau oleh Reuters. Mereka yang menerima catatan tersebut akan diberhentikan dari layanan federal efektif 24 April, kata email tersebut.

    Langkah tersebut diambil setelah seorang hakim memutuskan pada hari Jumat bahwa pemerintahan Trump dapat melanjutkan rencana untuk memberhentikan atau memberikan cuti berbayar kepada banyak karyawan lembaga tersebut dan menutup operasi di luar negeri, yang berarti memaksa karyawan yang bekerja di luar negeri untuk kembali ke Amerika Serikat.

    Terkait penutupan USAID, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sempat menyebut akan banyak negara yang terdampak akibat kebijakan tersebut. Program penanggulangan HIV, polio, mpox dan flu burung akan terdampak oleh pembekuan bantuan luar negeri senilai puluhan miliar dolar dari AS.

    “Ada tindakan yang diambil pemerintah AS… yang kami khawatirkan akan berdampak serius pada kesehatan global” kata Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

    (kna/kna)

  • Mau Cairkan BPJS Ketenagakerjaan? Ini Proses dan Lama Pencairannya!

    Mau Cairkan BPJS Ketenagakerjaan? Ini Proses dan Lama Pencairannya!

    Jakarta: Punya saldo di BPJS Ketenagakerjaan dan mau mencairkannya? Tapi masih bingung berapa lama prosesnya? Tenang, di sini kita akan bahas cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan dengan cepat dan mudah!

    Siapa saja yang bisa mencairkan BPJS Ketenagakerjaan?
    Merangkum, Ruang Menyala, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan berbagai program, salah satunya Jaminan Hari Tua (JHT) yang bisa dicairkan oleh:
     
    – Pekerja yang sudah resign.
    – Pekerja yang terkena PHK.
    – Pekerja yang masih aktif bekerja (dengan syarat tertentu).
     
    Bagi yang masih bekerja pun bisa mencairkan sebagian saldo JHT yakni 10 persen untuk persiapan pensiun atau 30 persen untuk kepemilikan rumah, asalkan sudah terdaftar minimal 10 tahun.
     

    Syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan
    Sebelum mencairkan saldo, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen berikut:

    Kartu Kepesertaan JAMSOSTEK
    KTP dan Kartu keluarga
    Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja
    Buku Tabungan
    NPWP (untuk klaim manfaat JHT dengan akumulasi saldo di atas Rp 50 Juta)

    Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan
    Ada tiga cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan: online lewat JMO, Lapak Asik, atau langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

    Melalui Lapak Asik

    Kunjungi situs lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
    Isi data awal, yaitu NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
    Sistem akan melakukan verifikasi data otomatis terkait kelayakan klaim
    Setelah verifikasi, peserta akan diarahkan untuk melengkapi data sesuai instruksi yang ada
    Unggah dokumen persyaratan
    Setelah menyelesaikan proses, peserta akan menerima notifikasi terkait jadwal & kantor cabang
    Peserta akan dihubungi melalui video call untuk proses wawancara sesuai jadwal pada notifikasi (siapkan berkas asli)
    Setelah seluruh proses selesai, dana akan dicairkan melalui rekening yang dilampirkan

    Melalui Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)

    Unduh aplikasi JMO, login;
    Klik menu “Jaminan Hari Tua”;
    Selanjutnya klik menu “Klaim JHT”, lalu klik “Selanjutnya”;
    Pilih satu alasan pengajuan klaim pada menu “Sebab Klaim”, lalu klik “Selanjutnya”;
    Periksa kembali data diri peserta. Lalu, klik tombol “Sudah”;
    Klik tombol “Ambil Foto” untuk lakukan swafoto sesuai ketentuan pada laman “Verifikasi Biometrik Peserta”;
    Isilah NPWP serta nama bank dan nomor rekening peserta yang aktif. Kemudian, klik “Selanjutnya”;
    Akan muncul jumlah saldo JHT yang dibayarkan;
    Periksa kembali data pribadi serta jumlah saldo JHT. Jika sudah benar, klik tombol “Konfirmasi”;
    Pengajuan klaim saldo sudah diproses. Kamu bisa memantau proses klaim dengan membuka menu “Tracking Klaim”.

    Mencairkan Offline di Kantor BPJS Ketenagakerjaan

    Scan kode QR yang terdapat di kantor cabang
    Isi data awal, yaitu NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
    Sistem akan melakukan verifikasi data otomatis terkait kelayakan klaim
    Setelah verifikasi, peserta akan diarahkan untuk melengkapi data sesuai instruksi yang ada
    Unggah dokumen persyaratan
    Tunjukkan notifikasi kepada petugas kantor cabang untuk mendapat nomor antrian
    Proses lanjutan akan dilakukan di kantor cabang hingga proses wawancara selesai
    Dana akan dicairkan melalui rekening yang dilampirkan

    Berapa Lama Proses Pencairan BPJS Ketenagakerjaan?
    Saldo di bawah Rp 10 juta: Cair dalam 1 hari kerja setelah berkas lengkap.
    Saldo di atas Rp 10 juta: Butuh waktu maksimal 5 hari kerja.

    Semoga informasi ini membantu, ya! Kalau masih ada pertanyaan, cek langsung di website resmi BPJS Ketenagakerjaan. Selamat mencairkan dana! 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • PDIP Minta Pemprov DKI Hati-hati Tagih Tunggakan Penghuni Rusunawa

    PDIP Minta Pemprov DKI Hati-hati Tagih Tunggakan Penghuni Rusunawa

    Jakarta –

    Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) berhati-hati saat menagih tunggakan penghuni Rusunawa yang nilainya mencapai Rp 95,5 miliar. Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Rio Sambodo menilai jangan sampai pemprov mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat ekonomi bawah.

    “(Harus hati-hati) Apalagi menyangkut warga yang kondisinya secara sosial ekonomi di bawah rata-rata,” kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Rio Sambodo, Minggu (23/2/2025).

    Menurut Rio, pembangunan Rusunawa merupakan penanganan masalah permukiman. Dia mengatakan tujuan dari Rusunawa yakni memberikan hunian yang layak sekaligus mengurangi kekumuhan.

    “Rusunawa diperuntukkan bagi warga kelas menengah ke bawah, alias warga berpenghasilan rendah,” katanya.

    Rio menyebut baik DPRD maupun Pemprov tak boleh menutup mata soal besarnya tunggakan Rusun tersebut. Namun, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman harus mencari akar masalah tunggakan tersebut.

    “Apakah warga secara sengaja mengabaikan, atau memang kondisi ekonomi mereka yang sedang tidak baik. Terkena PHK atau alasan ekonomi lainnya, artinya negara melalui Pemda DKI Jakarta ikut serta hadir dalam penanganan persoalan sosial ekonomi warga,” katanya.

    Hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Perumahan, menurut Rio, yakni mendata penghuni rusun menunggak. Sehingga, diketahui mana yang layak maupun tidak menghuni rusun.

    “Dinas Perumahan perlu melakukan penyisiran ulang terhadap penghuni. Agar bisa terverifikasi kembali warga yang layak mendapatkan hunian di rusunawa,” ujarnya.

    Selain itu, Rio pun menyinggung soal bunga 2% bagi penunggak Rusunawa. Dia meminta agar Pemprov mempertimbangkan untuk menghapus bunga tersebut.

    “Tinjau kembali bunga 2% bagi tunggakan rusunawa ini, kita harus kembali pada niat pembangunan Rusunawa jadi rasanya tidak elok kalau warga berpenghasilan rendah ini dikenakan denda,” katanya.

    Sementara itu, jika ternyata penunggak memiliki masalah ekonomi, bahkan korban terdampak penggusuran, maka Pemprov DKI harus lebih manusiawi. Bahkan, Pemprov harus memberikan pekerjaan kepada mereka.

    “Khusus warga terdampak saya mengusulkan agar pihak pemprov Jakarta memberikan pelatihan-pelatihan agar bisa berdagang misalnya, atau khusus kepala rumah tangga yang menganggur diberikan pekerjaan seperti PJLP misalnya. Sehingga mereka punya penghasilan untuk membayar sewa rusun,” katanya.

    Sebelumnya, DPRKP DKI mencatat jumlah tunggakan pembayaran rusunawa mencapai Rp 95,5 miliar. Penghitungan tunggakan itu terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.

    “Tunggakan mencapai Rp 95,5 sekian miliar. Angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp 54,9 miliar dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp 40,5 miliar,” kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, saat dikonfirmasi, Kamis (6/2).

    Dia mengatakan ada penghuni yang menunggak hingga 58 bulan atau lebih. Data tunggakan ini terus terlaporkan meski sanksi administrasi telah diterapkan. Dia mengatakan sanksi itu berupa teguran, penyegelan, dan pemberitahuan pengosongan secara paksa.

    Keinginan Rano

    Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno bicara terkait wacana kebijakan pembatasan masa tinggal Rusunawa di Jakarta. Rano Karno mengatakan kebijakan itu masih dikaji.

    “Itu masih dikaji, artinya kan begini, kalau memang dia bisa selamanya bagus. Tapi kan artinya rusun itu kepentingannya, maaf agak kelas ya, ada masyarakat berpenghasilan rendah, itu kelas-kelas yang mungkin yang tidak terlalu mahal,” kata Rano Karno di Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025).

    Dia mengatakan jika penghuni Rusunawa memiliki tingkat perekonomian yang lebih baik seharusnya meninggalkan Rusunawa. Dia memastikan kebijakan pembatasan masa hunian masih terus dikaji.

    “Nah artinya, kalau dia rezekinya insyaallah berkembang, naik, pasti dia akan pindah ke tempat lain, tapi itu (pembatasan masa hunian) kita sedang kaji,” katanya.

    Rano juga mengatakan tunggakan sewa penghuni harus diselesaikan. Dia menyebut tunggakan sewa harus dikejar.

    “Ya itu harus kita kejar, harus, harus kita selesaikan itu,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Rano mengaku belum bisa memastikan apakah tunggakan penghuni itu bisa diputihkan. Dia mengatakan masih menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

    “Nanti kita tunggu Pak Gub,” katanya.

    (aik/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu