Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Besok, Pekerja PNRI Geruduk Kementerian BUMN Imbas PHK Sepihak

    Besok, Pekerja PNRI Geruduk Kementerian BUMN Imbas PHK Sepihak

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia bersama dengan Serikat Karyawan Percetakan Negara Republik Indonesia (Sekar PNRI) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan Kementerian BUMN pada Kamis (27/2/2025).

    Presiden Aspek Indonesia Muhamad Rusdi menyampaikan, aksi tersebut dilatarbelakangi oleh keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang diambil oleh manajemen PNRI, tanpa melalui dialog.

    “Kami jelas menolak PHK, karena sesungguhnya ini masih bisa dihindari,” kata Rusdi dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/2/2025).

    Selain adanya PHK sepihak, sejak 2022 PNRI disebut melakukan praktik hubungan industrial yang buruk. Rusdi menyebut, karyawan PNRI menerima upah di bawah upah minimum.

    Menurutnya, hal ini merupakan kebijakan yang keliru dari direksi PNRI. Mengingat, membayar upah di bawah upah minimum merupakan tindak pidana ketenagakerjaan. 

    Rusdi menilai, perusahaan BUMN seharusnya menjadi contoh teladan bagi perusahaan swasta di Indonesia. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya.

    “Apa yang dilakukan oleh direksi PNRI justru mencoreng nama baik Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir, karena membayar upah pekerja di bawah upah minimum,” ujarnya.

    Sebagai bentuk perlawanan, Rusdi menyebut, Aspek Indonesia bersama dengan Sekar PNRI akan turun ke jalan untuk menuntut hak-hak para pekerja di PNRI yang telah di PHK agar dapat diterima kembali serta meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini.

    Selain itu, pihaknya juga mendesak pemerintah agar menindak tegas direksi PNRI yang telah melanggar aturan ketenagakerjaan, membatalkan PHK, dan memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. 

    Sementara itu, Bisnis sudah mencoba menghubungi pihak PNRI untuk meminta tanggapan mengenai hal ini. Kendati begitu hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons dari PNRI terkait hal tersebut. 

  • Luhut Turun Gunung Selamatkan Industri Tekstil-Alas Kaki RI

    Luhut Turun Gunung Selamatkan Industri Tekstil-Alas Kaki RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa industri tekstil, produk tekstil (TPT) dan alas kaki tetap menjadi sektor strategis bagi ketahanan ekonomi dan sosial Indonesia. Di tengah tantangan global dan kabar pemutusan hubungan kerja (PHK), sektor ini justru memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Banyak yang pesimis terhadap industri ini, menganggapnya sebagai industri sunset. Namun, kami di DEN melihatnya sebagai sektor strategis yang menyerap hampir 4 juta tenaga kerja, dengan pakaian jadi menyerap 2,9 juta di antaranya. Industri ini juga berperan penting dalam mendukung sektor usaha kecil dan mikro, terutama makanan dan minuman,” ujar Luhut dalam forum Retreat Kepala Daerah yang berlangsung di Magelang, Rabu (26/2/2025).

    Dalam satu tahun terakhir, ungkap Luhut, Indonesia telah menjadi target relokasi industri tekstil dan alas kaki, didorong oleh perubahan global seperti perang dagang antara AS dan Tiongkok serta kejenuhan industri di Vietnam.

    Hal ini tercermin dari meningkatnya Foreign Direct Investment (FDI) ke sektor TPT, yang pada 2024 mencapai US$ 903 juta-naik 107% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk sektor ini mencapai Rp 7 triliun.

    Investasi ini menunjukkan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hasil kajian DEN mengungkapkan bahwa investasi sebesar US$ 20-30 juta di pabrik pakaian jadi dapat menyerap hingga 9.000 tenaga kerja.

    Selain itu, dalam pertemuan DEN dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) dan perwakilan global apparel seperti Adidas dan Nike beberapa waktu Lalu, terungkap bahwa salah satu merek global akan meningkatkan ordernya di Indonesia hingga tiga kali lipat dalam tiga tahun ke depan, yang berpotensi menciptakan tambahan 100.000 lapangan kerja.

    Foto: Sejumlah pekerja menyelesaikan kaos pesanan di konveksi Sinergi Adv kawasan Serengseng Sawah, Jakarta, Kamis, (4/7/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Sejumlah pekerja menyelesaikan kaos pesanan di konveksi Sinergi Adv kawasan Serengseng Sawah, Jakarta, Kamis, (4/7/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Meski demikian, Luhut mengakui bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi investor di sektor ini, seperti masalah pembebasan lahan, perizinan amdal, dan kebijakan upah. Namun, ia optimistis bahwa dengan koordinasi yang baik, kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan. Di sisi lain, perlindungan pasar dalam negeri dari impor ilegal juga menjadi perhatian utama.

    “Kapasitas produksi berlebih di Tiongkok akibat tarif AS telah mendorong mereka mengalihkan ekspor ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini perlu diwaspadai. Namun, jangan sampai kemudian impor bahan baku atau material yang dipakai untuk produksi juga malah ikut terhambat,” tegas Luhut.

    Selain fokus pada industri tekstil dan alas kaki, DEN juga tengah menjajaki peluang Indonesia dalam rantai pasok global industri semikonduktor. Salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan adalah kerja sama dengan perusahaan semikonduktor asal Singapura, yang mencakup program pelatihan bagi 50-100 tenaga kerja Indonesia di bidang desain chip, perakitan, dan pengemasan semikonduktor.

    “Di tengah situasi global yang tidak menentu, kita tidak boleh pesimis. Indonesia memiliki peluang besar yang bisa dimanfaatkan, asalkan kita bersatu dan bekerja sama untuk mewujudkan potensi tersebut,” pungkas Luhut.

    (wur/wur)

  • Diterpa PHK Jelang Ramadan, Ratusan Buruh PT Bapintri Berjuang Demi Hak Pesangon

    Diterpa PHK Jelang Ramadan, Ratusan Buruh PT Bapintri Berjuang Demi Hak Pesangon

    JABAR EKSPRES – Ramadan seharusnya menjadi bulan penuh berkah, tetapi bagi ratusan buruh PT Bapintri, kenyataan pahit justru menyambut mereka.

    Keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan membuat mereka kehilangan mata pencaharian, lebih menyakitkan lagi, hak pesangon yang mereka perjuangkan tak kunjung dipenuhi secara adil.

    Keputusan PHK yang tertuang dalam surat bernomor 01/SPb/BPT/1/2025 itu ditandatangani langsung oleh Direktur PT Bapintri, Tarsa Tarmansya.

    Dalam surat tersebut, perusahaan berdalih bahwa langkah ini diambil akibat kerugian yang terus-menerus mereka alami. Surat itu mulai berlaku sejak 31 Januari 2025 bagi pekerja operator, sementara staf terkena dampaknya per 1 Februari 2025.

    Bagi Yuningsih, Ketua KASBI PT Bapintri yang telah mengabdi selama 32 tahun, keputusan ini bagaikan petir di siang bolong. Ia dan ratusan buruh lainnya hanya mendapatkan pesangon sebesar 0,5 persen dari hak yang seharusnya mereka terima.

    “Saya sudah bekerja selama 32 tahun di PT Bapintri dan nominal pesangon yang diberikan perusahaan hanya 0,5 persen,” ungkap Yuningsih, Rabu (26/2/2025).

    Menurutnya, buruh sebenarnya sudah memberikan kelonggaran dengan menyetujui pembayaran pesangon dalam jangka waktu satu tahun. Namun, perusahaan justru bersikeras ingin mencicilnya selama dua tahun.

    BACA JUGA: DLH Cimahi Optimalkan TPST Santiong untuk Kurangi Ketergantungan pada TPA

    “Kok tidak ada kelenturan sama sekali? Ini yang di-PHK bukan karyawan kontrak, rata-rata sudah bekerja di atas 24 tahun,” tegasnya.

    Bahkan, lanjutnya, ada beberapa buruh yang telah mengabdi hingga 44 tahun. Mereka hanya berharap pembayaran pesangon tidak dilakukan secara mencicil dalam jangka waktu yang terlalu lama.

    “Dicicil selama dua tahun, per bulan menerima Rp58 juta, Rp56 juta, atau Rp40 juta. Itu sangat kurang,” ujarnya.

    Yuningsih menilai, perusahaan tidak hanya memberikan pesangon yang tidak sesuai aturan, tetapi juga seolah masih ingin mengeksploitasi para buruh dengan skema pembayaran yang merugikan.

    “Selain memberikan pesangon yang tidak sesuai aturan, pihak perusahaan juga masih ingin mengeksploitasi kami dengan membayar pesangon dalam waktu yang begitu lama,” tuturnya.

    Bahkan, ia menduga bahwa uang yang seharusnya menjadi hak buruh digunakan perusahaan untuk membangun badan usaha lain.

  • Beralih ke AI, Hong Kong Mau PHK 10.000 PNS – Page 3

    Beralih ke AI, Hong Kong Mau PHK 10.000 PNS – Page 3

    Washington, D.C, mengalami lonjakan jumlah pengangguran yang signifikan akibat kebijakan pemangkasan pegawai federal yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump. 

    Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengecilkan ukuran birokrasi, yang juga melibatkan peran Elon Musk melalui Dewan Efisiensi Pemerintah.

    Dilansir dari CNBC, Minggu (16/2/2025), sejak awal 2025, hampir 4.000 pekerja di Washington, D.C., telah mengajukan klaim asuransi pengangguran. Data dari Departemen Tenaga Kerja menunjukkan bahwa selama enam minggu pertama tahun ini, jumlah klaim mencapai hampir 7.000, meningkat sekitar 55% dibandingkan enam minggu sebelumnya.

    Kenaikan terbesar terjadi pada minggu yang berakhir pada 8 Februari, dengan total 1.780 klaim naik 36% dari pekan sebelumnya dan lebih dari empat kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Meskipun terjadi lonjakan pengangguran di D.C, tren ini tidak terlihat secara nasional. Rata-rata klaim pengangguran di seluruh Amerika Serikat tetap stabil di angka 216.000, bahkan mengalami sedikit penurunan dalam beberapa bulan terakhir.

     

  • Rohingya Protes Dana Bantuan Dipangkas: Kami Dibiarkan Mati Pelan-pelan

    Rohingya Protes Dana Bantuan Dipangkas: Kami Dibiarkan Mati Pelan-pelan

    Jakarta –

    Para pengungsi Rohingya kini menghadapi situasi kritis pascapemangkasan dana bantuan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) pada Januari lalu. Beberapa pengungsi bahkan mengatakan hidup mereka kian tidak pasti dan merasa seperti dibiarkan mati pelan-pelan di tengah ketidakpastian.

    Perwakilan IOM di Jakarta menjelaskan pemotongan dana bantuan untuk pengungsi ini dilatari oleh keputusan Presiden AS Donald Trump yang menghentikan sementara pendanaan bantuan luar negeri. Karenanya, IOM harus mematuhi kebijakan tersebut dan menerapkannya.

    Pengamat kebijakan hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dafri Agussalim, sangat menyayangkan keputusan Trump yang menghentikan pendanaan bantuan luar negerinya.

    Sebab negara-negara yang menampung para pengungsi harus “kena getahnya”. Di Indonesia, menurut Dafri, bisa saja terjadi kriminalitas jika para pengungsi terdesak oleh kebutuhan hidup mereka.

    Adakah yang bisa dilakukan pemerintah atas persoalan ini?

    ‘Hidup kami makin sulit’

    Sebuah rumah sederhana berukuran 6×12 meter persegi yang berada di dalam gang kecil di Kota Medan, dihuni satu keluarga dalam ketidakpastian.

    Bangunan bercat hijau dengan lantai polos tanpa keramik tersebut ditempati Hosen, istri, dan empat anaknya.

    Sekitar tiga pekan lalu, keluarga pengungsi Rohingya itu terpaksa harus angkat kaki dari tempat penampungan yang selama ini disediakan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Pada Kamis (13/02) lalu, BBC News Indonesia diperbolehkan bertamu ke rumah Hosen.

    Tak banyak barang-barang di dalamnya, tapi yang menarik perhatian sebuah foto keluarga Hosen yang dibingkai seadanya terpajang di dinding.

    Karena bangunan ini bentuknya memanjang, tiap ruangan yang disulap jadi kamar disekat dengan triplek dan ditutup dengan tirai.

    “Hidup kami semakin sulit karena pengurangan bantuan, sementara kami harus mencari dan membayar tempat tinggal sendiri,” tuturnya pasrah.

    “Kami mohon dikembalikan seperti dulu,” sambungnya.

    ANTARA FOTOPara imigran etnik Rohingya asal Myanmar berada dalam tenda pengungsian sementara di lapangan sepak bola Seunebok Rawang, Aceh Timur, Aceh, Minggu (02/02).

    Pengurangan dana bantuan dari IOM kepada pengungsi Rohingya, katanya, sudah berlangsung sejak Januari 2025.

    Organisasi yang mengurusi para imigran dan pencari suaka ini disebut tidak lagi membiayai penginapan sebagian besar pengungsi Rohingya di Medan.

    Akibatnya, selain Hosen ada puluhan orang bernasib sama.

    Kepada BBC News Indonesia, pria 38 tahun ini bercerita dulu hidupnya sangat damai bersama keluarga di Hasyurata, desa kecil di Kota Maungdaw, Rakhine, Myanmar. Ia bekerja sebagai nelayan.

    Namun ketenangannya sirna pada 2012, ketika puluhan ribu warga Rohingya diusir dari permukiman mereka.

    Berselang lima tahun kemudian, ungkapnya, militer yang didukung pemerintah Myanmar melancarkan operasi brutal yang disebutnya mengarah pada genosida.

    Orang-orang Rohingya mati dibunuh, ujar Hosen, termasuk saudara laki-laki dan ayah kandungnya. Warga lain tak luput disiksa secara sadis dan diperlakukan tak manusiawi.

    Ladang dan rumah mereka diberangus hingga akhirnya keberadaan mereka tak diakui sebagai warga negara.

    Situasi ini membuat ratusan ribu warga Rohingya kabur dari Rakhine demi menyelamatkan diri.

    Hosen sempat tinggal di kamp pengungsian Cox’s Bazar Bangladesh, sebelum terombang-ambing di lautan selama enam bulan bersama ratusan orang lainnya.

    Pada 7 September 2020 malam, kapal kayu yang ditumpanginya kandas di perairan Aceh. Mereka diboyong ke Kota Lhokseumawe.

    Tapi, tak semuanya berhasil menginjakkan kaki dengan selamat. Ia berkata, banyak pengungsi yang mati karena berdesak-desakan dan kelaparan.

    Dia, istri, dan tiga anaknya mampu bertahan hidup.

    Dalam hitungan bulan, Hosen sekeluarga dipindahkan ke Kota Medan. Mereka ditampung di suatu penginapan di Jalan Jamin Ginting. Di sini, anak bungsunya lahir.

    Selain tempat tinggal, mereka juga diberi uang bulanan.

    Untuk orang dewasa besarannya Rp1.250.000 per orang/bulan dan anak di bawah 18 tahun mendapatkan Rp500.000 per orang/bulan.

    ANTARA FOTOAnak-anak imigran etnik Rohingya asal Myanmar berada dalam tenda pengungsian sementara di lapangan sepak bola Seunebok Rawang, Aceh Timur, Aceh, Minggu (02/02).

    Para orang tua juga diberi tambahan Rp200.000 per bulan sebagai uang transportasi sekolah anak mereka. Ada juga asuransi kesehatan. Khusus bagi satu keluarga yang terdiri dari enam orang diberi bantuan dua unit kamar.

    Namun dana sokongan tersebut, belakangan dipangkas.

    “Kami dibawa ke tempat penampungan ini secara resmi, bukan keinginan sendiri. Tapi setelah empat tahun ditampung, kenapa tiba-tiba bantuan penginapan dihentikan? Bagaimana kami hidup?” tanyanya penuh cemas.

    Kabar buruk soal pemangkasan bantuan itu, terjadi di penghujung 2024.

    IOM, kata Hosen, menerapkan kebijakan baru: pengungsi yang tiba di Aceh dan Sumatra Utara sejak 2018 ke atastermasuk diatak akan memperoleh fasilitas tempat tinggal. Bantuan bulanan kena potong.

    Sebaliknya, klaim Hosen, pengungsi Rohingya yang tiba sejak 2018 ke bawah mendapatkan tambahan dana bantuan dari yang awalnya Rp1.250.000 menjadi Rp1.750.000. Sedangkan untuk anak-anak Rp800.000.

    Sejak itulah, sejumlah pengungsi hanya dapat bantuan uang tunai antara Rp700.000 – Rp1.050.000 per orang/bulan. Tak ada pula tambahan uang transportasi, tempat tinggal, maupun asuransi.

    Padahal, kata Hosen, kebutuhan hidup di Kota Medan cukup tinggi.

    “Jika ditotal sebulan kami sekeluarga dapat Rp4.300.000, uang itu dipakai untuk menyewa rumah Rp1.300.000… selebihnya makan, minum.”

    “Saya juga tidak bisa mencari tambahan, karena dilarang bekerja. Sekarang anak pertama dan kedua saya sudah putus sekolah.”

    “Mimpi saya anak-anak punya ilmu yang tinggi untuk mengubah masa depan keluarga.”

    ‘Untuk beli susu anak saja tidak bisa’

    Apa yang dialami Hosen sekeluarga, juga dirasakan 88 orang pengungsi Rohingya lainnya di Kota Medan. Dua di antaranya Salam (30 tahun) dan Yaser (27 tahun). Keduanya tiba di Indonesia pada 2012 dan 2022.

    Salam termasuk beruntung karena tak kena pengurangan bantuan, tapi tidak dengan istrinya yang sampai di sini pada 2020.

    Agar tetap bisa tinggal sekamar di tempat penampungan, Salam harus membayar uang sewa penginapan sekitar Rp1.000.000 per bulan.

    Sisa uangnya Rp2.800.000 inilah yang dipakai menghidupi istri beserta dua anaknya. Dia bilang, jumlah uang tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi istrinya sedang hamil tujuh bulan.

    “Terkadang pedih hati saya. Untuk beli susu anak-anak saja tidak bisa,” tutur Salam.

    Nanda Fahriza BatubaraSeorang pengungsi Rohingya memperlihatkan isi kamar kos di sekitar Jl. Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (16/02).

    Yaser juga sama merananya.

    Sekarang istrinya hamil muda. Mereka menikah di tempat penampungan pada 2022. Ia tiba lebih dulu di Kota Lhokseumawe pada 2020, adapun sang istri dua tahun kemudian.

    Gara-gara kebijakan baru IOM, Yaser dan istri harus angkat kaki dari penampungan dan menyewa kontrakan seharga Rp800.000 per bulan.

    Dengan total bantuan Rp1.050.000 per bulan, maka uang yang tersisa cuma Rp200.000 saja yang pasti mustahil mencukup kebutuhan hidup. Ujung-ujungnya dia berutang dan kini totalnya sudah Rp6.000.000.

    “Istri saya delapan bulan di sini tidak dapat bantuan medis dan makanan, mohon bantu istri saya apalagi dia sedang hamil. Kami perlu bantuan karena tak bisa bekerja,” ucapnya penuh harap.

    Kesengsaraan juga dialami Umar, pria yang sudah tiba di Indonesia 13 tahun silam.

    Sore itu lelaki berbadan tegap ini sedang duduk-duduk di halaman tempat penginapan kelas melati di Jalan Jamin Ginting.

    Umar mengatakan, “kadang merasa seperti dibiarkan mati pelan-pelan di tengah ketidakpastian ini”.

    Pria yang menikah pada 2019 ini dikaruniai empat anak. Seperti halnya Salam, dia mengaku tidak mengalami pemangkasan dana bantuan. Namun, tidak bagi istrinya yang tiba pada 2018.

    Dia bilang setiap bulan harus membayar uang sewa Rp1.000.000 untuk bisa tetap tinggal di kamar penginapan yang sama.

    “Mungkin kami ini ingin dibunuh diam-diam, sekarang saja tempat tinggal sudah tidak ada, bantuan juga dikurangi,” ungkapnya.

    Nanda Fahriza BatubaraSeorang pengungsi Rohingya menyewa kos tersebut lantaran tidak lagi memeroleh bantuan kamar di tempat penampungan sebelumnya.

    Melihat beberapa keluarga temannya sengsara, sejumlah pria muda Rohingya memilih tak menikah lantaran merasa tak punya masa depan yang jelas.

    Amran, salah satunya.

    Pria 28 tahun ini sampai di Kota Lhokseumawe pada 2020 sendirian, tanpa keluarga. Orang tuanya, masih berada di kamp pengungsian di Bangladesh. Komunikasi dengan keluarga tersambung lewat telepon.

    “Saya tidak mau orang tua saya menyusul ke sini dan juga tidak berencana menikah di sini, karena tidak bisa cari makan untuk keluarga. Saya sedih dengan masa depan saya,” akunya.

    Sementara pemuda lain, Sukur (24 tahun) berkata masa depannya terasa gelap. Akibat keputusan baru IOM, dia hanya mendapat Rp1.050.000 per bulan.

    Uang itu akan dipotong untuk sewa kamar kos Rp600.000, sehingga tersisa Rp450.000 untuk kebutuhan sehari-hari.

    “Uangnya tidak cukup, jadi sehari-hari saya hanya makan sekali. Saya juga tidak tahu apa saya masih punya harapan masa depan atau tidak.”

    Apa alasan IOM memangkas dana bantuan untuk pengungsi?

    Perwakilan IOM di Jakarta menjelaskan pemotongan dana bantuan untuk pengungsi ini dilatari oleh keputusan Presiden AS Donald Trump yang menghentikan sementara pendanaan bantuan luar negeri.

    Karenanya, IOM mengaku harus mematuhi kebijakan tersebut dan menerapkannya.

    “Keputusan ini sedianya juga berdampak pada staf, kegiatan, dan orang-orang yang kami layani.”

    “Tapi IOM tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan dan terus terlibat secara konstruktif dengan donor dan mitratermasuk Amerika Serikatuntuk mempertahankan layanan penting.”

    Data terbaru UNHCR menyebutkan ada sekitar 2.800 pengungsi Rohingya di Indonesia. Pada 2025, tercatat ada 400 lebih pengungsi tiba.

    UNHCR bersama IOM mengeklaim telah memberikan bantuan kepada para pengungsi yang mencakup tempat tinggal, sanitasi, layanan kesehatan, makanan, dan barang-barang non-makanan.

    Pengungsi Rohingya menghadapi situasi kritis

    Pengamat kebijakan hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dafri Agussalim, sangat menyayangkan keputusan Presiden AS Donald Trump yang menghentikan pendanaan bantuan luar negerinya.

    Sebab banyak lembaga internasional yang perhatian pada persoalan kemanusiaan, pengungsi, hak asasi manusia, dan demokrasi, bergantung pada dana tersebut.

    Pendanaan ini pun, kata dia, sebetulnya menjadi upaya diplomasi AS untuk menunjukkan dirinya sebagai “role model” bagi negara-negara lain.

    “Tapi dengan penghentian pendanaan ini menunjukkan soft power Amerika Serikat mulai mundur. AS tidak bisa lagi bicara soal hak asasi manusia dan seterusnya, atau mengajari negara-negara lain kalau dia sendiri tidak peduli dengan masalah-masalah tersebut,” jelas Dafri Agussalim kepada BBC News Indonesia, Senin (25/02).

    Getty ImagesAnak-anak dan relawan berpose dengan spanduk Hari Migran Internasional di kamp pengungsi Rohingya di Padang Tiji, provinsi Aceh, Indonesia pada 18 Desember 2024.

    “Dan dicabutnya bantuan untuk WHO dan IOM misalnya, itu contoh bahwa AS sudah mengalami degradasi dari sisi moral publik internasional.”

    Direktur Eksekutif ASEAN Studies Center UGM ini juga menilai dengan kondisi begini para pengungsi Rohingya kini menghadapi situasi kritis. Mereka dan negara-negara yang menampung para pengungsi harus “kena getahnya”.

    Di Indonesia, menurut Dafri, bisa saja terjadi kriminalitas jika para pengungsi terdesak oleh kebutuhan hidup mereka.

    Pasalnya saat ini saja di beberapa wilayah seperti Aceh, masyarakat setempat sudah mulai resah lantaran ada dugaan kasus pelecehan di antara sesama pengungsi.

    Selain itu, beberapa pengungsi ketahuan melarikan diri ke Malaysia menggunakan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    “Jika Indonesia tidak bisa menangani pengungsi itu dengan baik, maka dampaknya terhadap Indonesia. Di mata internasional, Indonesia dianggap gagal atau lalai dalam mengurus masalah kemanusiaan ini.”

    “Dan itu tidak baik, tentunya.”

    Dafri Agussalim berkata sebetulnya ada jalan keluar yang bisa ditempuh pemerintah Indonesia untuk membantu para pengungsi ini, yakni mengupayakan diplomasi dengan negara-negara ASEAN agar mendapatkan dukungan berupa dana bantuan.

    Cara lain, mempekerjakan para pengungsi di sektor-sektor informal seperti yang dilakukan Malaysia.

    Meskipun, diakuinya, langkah itu bakal ditentang oleh masyarakat di tengah kondisi banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Selain itu secara hukum pun, katanya, Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sehingga tak ada kewajiban mengurus pengungsitermasuk memberikan pekerjaan.

    “Kendati dari sisi idealisme, enggak ada masalah. Itu bisa memberi ruang kepada pengungsi untuk dapat hidup. Tapi dari sisi praktiknya, pasti akan ada penolakan dari masyarakat lokal.”

    Solusi terakhir, menurutnya, dalam keadaan darurat sekarang ini IOM bisa meminta tambahan dana ke negara-negara pendonor selain AS.

    Lihat juga Video: Imigrasi Aceh Usul Pulau Khusus untuk Menampung Pengungsi Rohingya

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bawa FMCG Berkembang, E-commerce Jadi Channel Pilihan Konsumen

    Bawa FMCG Berkembang, E-commerce Jadi Channel Pilihan Konsumen

    Jakarta, CNBC Indonesia – Platform e-commerce menjadi pilar utama dalam pertumbuhan industri brand Fast-Moving Consumer Goods di era digital yang semakin maju. Lewat platform ini, masyarakat mulai mengenai berbagai brand FMCG di Indonesia sehingga e-commerce mengiringi pertumbuhan kinerja perusahaan-perusahaan FMCG tersebut.

    Di tengah transformasi digital yang semakin pesat, e-commerce bukan lagi sekadar opsi, melainkan keharusan bagi brand FMCG yang ingin tetap relevan, kompetitif, dan terus bertumbuh di pasar yang dinamis ini.

    Compas.co.id melaporkan pertumbuhan nilai penjualan FMCG di e-commerce secara konsisten terjadi sejak 2022 – 2024. Di mana pada 2022 nilai penjualan berada di angka Rp51 triliun, sementara di tahun 2023 naik 11% ke angka Rp56,3 triliun.

    Tren positif pun lantas berlanjut pada tahun 2024, di mana total nilai penjualan sektor FMCG di e-commerce pada tahun 2024 kembali naik 32% ke angka Rp 74,8 triliun. Melihat tren positif ini, melalui metode regresi linear Compas.co.id memprediksi di tahun 2025 nilai penjualan FMCG akan kembali meningkat sejumlah 19% ke angka Rp 88,9 triliun.

    Angka ini merupakan capaian positif bagi para brand-brand FMCG, terutama setelah menghadapi beberapa tantangan di tahun 2024, seperti meningkatnya persaingan penjualan online karena banjirnya produk Tiongkok, kampanye All Eyes on Rafah yang berujung pada boikot produk terafiliasi Israel, deflasi, hingga tingginya korban PHK.

    Menghadapi tantangan ini tentunya tidak mudah, namun berkat kejelian brand dan strategi digital yang efektif, mampu jadi penopang brand untuk dapat bertumbuh, sekalipun berada di dalam tekanan ekonomi.

    Untuk itu dalam mengapresiasi peran e-commerce sebagai faktor utama dalam kesuksesan bisnis dan transformasi industri, CNBC Indonesia menggelar The Compas.co.id x CNBC Indonesia Exceptional Performance in e-Commerce (EPIC) Awards. EPIC Awards akan digelar pada Kamis, 27 Februari 2025, pukul 15.00 WIB-17.00 WIB.

    Mengusung tema “Embracing FMCG Growth in The E-commerce Era”, EPIC Awards 2025 menegaskan satu pesan bahwa Brand FMCG yang Tidak Memaksimalkan Penjualannya di E-commerce Akan Kelewatan Peluang Emas Untuk Meningkatkan Revenue.”

    Penghargaan ini diberikan kepada brand yang berhasil mendorong pertumbuhan penjualan yang signifikan serta mengeksekusi strategi digital yang matang dan terukur di tengah persaingan ketat dalam ekosistem e-commerce Indonesia. Penghargaan ini juga bertujuan untuk mendorong brand FMCG semakin memaksimalkan potensi penjualannya di e-commerce, mengingat tren pertumbuhan industri ini yang tetap kuat sejak 2022 hingga 2024, bahkan di tengah tantangan deflasi tahun lalu.

    Sebelum penghargaan diberikan, EPIC Awards menghadirkan diskusi dengan para pelaku di sektor FMCG. Mereka akan membahas seputar tantangan serta keberhasilannya dalam memanfaatkan platform e-commerce demi mencapai pertumbuhan kinerja.

    The Compas.co.id x CNBC Indonesia Exceptional Performance in e-Commerce (EPIC) Awards dapat disimak secara eksklusif dan live di CNBC Indonesia TV dan streaming di CNBC Indonesia. Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis

     

     

    (rah/rah)

  • Starbucks Pecat 1.100 Pekerja demi Restrukturisasi Perusahaan – Halaman all

    Starbucks Pecat 1.100 Pekerja demi Restrukturisasi Perusahaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Starbucks akan memecat 1.100 karyawan dalam rencana restrukturisasi perusahaan dan menjadi PHK yang terbesar dalam sejarah perusahaan.

    Meski begitu, keputusan PHK ini tidak mencakup karyawan gudang, pemanggangan, dan toko.

    Dalam keputusan PHK ini Starbucks akan menutup beberapa ratus posisi pekerjaan yang terbuka atau kosong, perusahaan mengumumkan pada hari Senin, 24 Februari 2025.

    “Tujuan kami adalah untuk beroperasi lebih efisien, meningkatkan akuntabilitas, mengurangi kompleksitas dan mendorong integrasi yang lebih baik,” tulis CEO Brian Niccol dalam suratnya kepada staf perusahaan dikutip The Guardian.

    Starbucks saat ini memiliki sekitar 16.000 karyawan korporat di seluruh dunia, termasuk 10.000 di AS. Karyawan gudang, pemanggangan, dan toko tidak termasuk dalam pemotongan.

    Niccol pertama kali menyinggung PHK pada Januari 2025 sebagai bagian dari rencana restrukturisasi perusahaan CEO.

    “Ukuran dan struktur kami dapat memperlambat kami, dengan terlalu banyak lapisan, manajer tim kecil dan peran yang berfokus terutama pada koordinasi pekerjaan,” tulis Niccol dalam suratnya kepada karyawan pada bulan Januari, menyatakan bahwa PHK akan diumumkan pada pertengahan Maret.

    Dia juga mengatakan bahwa dia mendorong perubahan untuk meningkatkan waktu layanan toko, menghilangkan item dari menu Starbucks dan bereksperimen dengan algoritma pemesanan baru.

    Niccol juga mengawasi perubahan dalam pendekatan perusahaan terhadap serikat pekerja di toko-tokonya, setelah para pekerja yang diwakili oleh Starbucks Workers United berhasil membentuk serikat pekerja di lebih dari 500 toko di seluruh AS, dengan lebih dari 10.500 pekerja.

    Serikat pekerja telah memperjuangkan kontrak serikat pekerja pertama di perusahaan tersebut sejak toko pertama memenangkan pemilihan serikat pekerja pada akhir tahun 2021.

    Pada akhir tahun 2024, negosiasi kontrak gagal dan para pekerja melakukan mogok kerja selama musim liburan di bulan Desember untuk menuntut perbaikan ekonomi bagi para pekerja di meja perundingan.

    Serikat pekerja mengkritik paket kompensasi Niccol, yang menerima kompensasi sekitar $96 juta dalam empat bulan pertama pekerjaannya.

     

  • Pengangguran Bertambah Imbas PHK PT Bapintri, Adithia Yudhistira Fokus Tangani Pekerja Asal Cimahi

    Pengangguran Bertambah Imbas PHK PT Bapintri, Adithia Yudhistira Fokus Tangani Pekerja Asal Cimahi

    JABAR EKSPRES – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di PT Bapintri dikhawatirkan akan meningkatkan angka pengangguran di Kota Cimahi.

    Menyikapi hal ini, Wakil Wali Kota Cimahi, Adithia Yudhistira, menegaskan akan memprioritaskan pekerja yang berasal dari Cimahi untuk mendapatkan solusi pasca-PHK.

    Adithia menyatakan, pihaknya tengah berupaya mencari cara agar para pekerja terdampak tetap memiliki sumber penghasilan.

    BACA JUGA: Jelang Ramadan, Dishub Cimahi Gencarkan Razia Parkir Liar di Jalan Rawan Macet

    Salah satu langkah yang direncanakan adalah memanfaatkan gedung-gedung terbengkalai di sekitar PT Bapintri untuk kegiatan produktif.

    “Kami akan mendata pabrik-pabrik eks-tekstil di Cimahi yang sudah tidak aktif lagi. Nantinya, gedung-gedung tersebut bisa dimanfaatkan menjadi pasar kuliner, rumah studio animasi, rumah inkubasi UMKM, dan lain sebagainya,” ujar Adithia saat ditemui di Cimahi, Selasa (25/2/2025).

    Ia juga mengungkapkan, PT Bapintri berencana mengalihkan bisnisnya dengan menyewakan aset-aset yang tidak lagi digunakan untuk dijadikan bisnis pergudangan.

    “Harapannya, hasil sewa gudang ini bisa digunakan untuk menyelesaikan hak-hak teman-teman yang terkena PHK,” jelasnya.

    BACA JUGA: Wakil Wali Kota Cimahi Luncurkan Program “Clipper” untuk Pemberdayaan Karang Taruna di Media Sosial

    Bahkan, Adithia menegaskan jika gudang tersebut memang akan disewakan, pihaknya siap mengambil langkah konkret.

    “Kalau memang gudangnya disewakan, lebih baik saya saja yang sewa. Daripada terbengkalai atau malah jadi tempat mistis,” tegasnya.

    Adithia menegaskan sebagai pemerintah daerah, pihaknya berkewajiban melindungi masyarakat Cimahi yang terdampak PHK. Dari total 280 pekerja yang terkena PHK, sebanyak 158 orang merupakan warga Cimahi.

    BACA JUGA: Armada Damkar Cimahi Memprihatinkan, Wakil Wali Kota Siap Perbaiki dengan Dana Pribadi

    “Kami akan fokus pada 158 pekerja ini, setelah proses PHK di Bapintri selesai, kami akan memberikan treatment yang sesuai,” katanya.

    Untuk itu, pihaknya telah meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk mendata dan mengelompokkan pekerja yang masih masuk dalam kategori angkatan kerja.

    “Artinya, mereka masih produktif dan bisa diarahkan ke lapangan kerja baru, kalau yang sudah tidak produktif, tentu pendekatan dan programnya akan berbeda,” jelas Adithia.

  • Mediasi Buntu, Buruh PT Bapintri Tetap Tuntut Pesangon Penuh!

    Mediasi Buntu, Buruh PT Bapintri Tetap Tuntut Pesangon Penuh!

    JABAR EKSPRES – Upaya mediasi antara buruh PT Bapintri dan pihak perusahaan yang difasilitasi Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, berakhir buntu. Perusahaan bersikukuh membayar pesangon secara dicicil selama dua tahun, sementara buruh menginginkan pembayaran lebih cepat.

    Koordinator PC FPPB/KASBI Kota Cimahi, Siti Eni, mengungkapkan kekecewaannya atas kebuntuan mediasi tersebut. “Pertemuan kemarin sebenarnya diinisiasi Bapak Wakil Wali Kota yang Jumat lalu hadir mengunjungi rekan-rekan buruh yang sedang melakukan aksi,” ujarnya, Selasa (25/2/2025).

    Selain itu, Siti Eni mengungkapkan adanya ancaman terhadap beberapa buruh dari nomor misterius. “Ada kawan-kawan kami yang diancam bahwa mereka akan dicari. Tapi kita akan pantau terus secara organisasi dan berkoordinasi dengan tim keamanan atau Polres Cimahi,” tegasnya.

    Sebelumnya, perwakilan buruh juga telah membawa permasalahan ini ke Komisi IV DPRD Kota Cimahi. Namun, Eni mengatakan bahwa pihak perusahaan tetap bersikukuh lantaran sudah menyerahkan persoalan ini kepada tim kuasa hukumnya.

    Pihak buruh sebenarnya telah memberikan kelonggaran dengan mengusulkan pembayaran pesangon dalam waktu satu tahun, serta meminta uang muka untuk kebutuhan menjelang bulan puasa dan Lebaran.

    BACA JUGA:Kena PHK Usai 9 Tahun Kerja, Mantan Karyawan Perusahaan di Kabupaten Bogor Tuntut Hak Pesangon

    Namun, tim hukum PT Bapintri tetap menolak dan menyatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang terpuruk. “Mereka beralasan perusahaan tidak memiliki uang dan sepi pesanan. Hari ini perusahaan hanya bergantung pada perusahaan ekspedisi yang menyewa gedung PT Bapintri,” ungkapnya.

    “PC FPPB KASBI Kota Cimahi dan FPPB KASBI Bandung Raya akan terus berjuang. Ini adalah harga diri buruh yang telah mengabdi bertahun-tahun, dan mereka adalah korban dari kebijakan perusahaan,” pungkas Siti Eni.

    Sama halnya dengan Ketua FPB KASBI Kota Cimahi, Yuningsih, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan PT Bapintri yang tetap bersikeras mencicil pesangon buruh selama dua tahun. Menurutnya, keputusan tersebut sangat merugikan pekerja yang telah mengabdi puluhan tahun.

    “Saya sudah bekerja selama 32 tahun di PT Bapintri. Perusahaan hanya memberikan 0,5 persen untuk pesangon. Kami sudah melunak dengan menerima skema pembayaran dalam satu tahun, tapi perusahaan tetap keukeuh ingin mencicil dalam dua tahun,” ujarnya.

  • Menilik upaya penataan pegawai non-ASN

    Menilik upaya penataan pegawai non-ASN

    Menteri PANRB Rini Widyantini. (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

    Menilik upaya penataan pegawai non-ASN
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 15:15 WIB

    Elshinta.com – Ada sebanyak 1,7 juta pegawai non-ASN yang menjadi target untuk seoptimal mungkin dapat diselesaikan penataannya sebagaimana amanat UU ASN terbaru, yakni UU Nomor 20 Tahun 2023.

    “Jadi seluruh instansi pemerintah wajib punya pemahaman yang sama terkait ini,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

    Penataan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) telah dimulai sejak tahun 2005. Pemerintah secara periodik mendata tenaga non-ASN dan mengangkat mereka. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa pegawai ASN hanya terdiri atas  Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Untuk memulai proses penataan sesuai UU tersebut, Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali melakukan pendataan Non-ASN pada 2022. Hasilnya, total tenaga non-ASN ada sebanyak 2.355.092. Dari 2,3 juta non-ASN yang terdata itu, jumlahnya terus berkurang karena beberapa dari mereka diterima menjadi ASN pada pengadaan ASN selama  2021-2023. Hingga pada akhir 2024 tersisa 1,7 juta non-ASN yang terdata dalam Database BKN yang harus ditata. 

    Pengadaan seleksi CASN

    Rini Widyantini mengatakan, pemerintah bersama DPR berkomitmen dan telah melakukan langkah optimal dalam menyelesaikan penataan pegawai non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Pengadaan CASN Tahun 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan penataan itu.

    Dalam percepatan penataan pegawai non-ASN, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain Keputusan Menteri PANRB Nomor 634 Tahun 2024,  Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024, hingga Surat Menteri Dalam Negeri No. 900.1.1/227/SJ. 

    Pemerintah pun telah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Penyesuaian tersebut terkait pelamaran 1 kali dalam 1 tahun pengadaan.

    Penyesuaian yang dilakukan adalah non-ASN yang terdaftar dalam database BKN diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu apabila telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahap I atau tahap II namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan/formasi.

    Sebelumnya non-ASN hanya dapat melamar pada formasi karena terbatasnya jabatan yang diusulkan oleh instansi Pemerintah. Karena itu pemerintah melakukan penyesuaian data pelamar dalam database BKN sehingga pelamar tinggal memasukan lamaran dengan formasi tampungan sementara yang menyesuaikan dengan kualifikasi dan unit kerja pelamar.

    Untuk sementara pelamar akan diseleksi menggunakan jabatan Pengelola Umum Operasional untuk kualifikasi SD/SLTP, Operator Layanan Operasional untuk kualifikasi SLTA, Pengelola Layanan Operasional untuk kualifikasi D-3, dan Penata Layanan Operasional untuk kualifikasi minimal S-1/D-IV.

    Pemerintah pun telah mempersiapkan formasi Guru dan Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis, Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional untuk PPPK Paruh Waktu.

    Penyesuaian yang tidak kalah penting adalah instansi pemerintah dapat mengusulkan penyesuaian penetapan kebutuhan jabatan pada saat pengusulan Nomor induk PPPK Paruh Waktu, sepanjang sesuai persyaratan jabatan.

    Ihwal tersebut merupakan satu dari sekian banyak penyesuaian yang sudah kita lakukan untuk mengakomodasi pegawai non-ASN yang terdata dalam database BKN agar dapat ditata dan berkesempatan untuk menjadi ASN. Ini juga adalah upaya terakhir yg dilakukan setelah pendaftaran berakhir pada 20 Januari 2024, karena kesempatan telah dibuka seluas-luasnya.

    Tak ada pengangkatan

    Rini menuturkan penataan pegawai non-ASN tidak akan bisa terselesaikan jika tidak ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Sejak UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN.

    Oleh karena itu, instansi pemerintah diharapkan konsisten melaksanakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 termasuk kepala daerah yang telah dilantik agar berkomitmen untuk tidak lagi mengangkat pegawai non-ASN. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Felia Primaresti menilai pemerintah harus memperhatikan keberlanjutan skema pengangkatan.

    Seleksi PPPK perlu dilakukan secara lebih sistematis dan tidak hanya bersandar pada ketersediaan anggaran tahunan, tetapi juga pada perencanaan kebutuhan SDM jangka panjang dan sektor prioritas yang membutuhkannya di sektor publik.

    Selain itu, yang juga perlu diperhatikan adalah kejelasan mekanisme transisi bagi pegawai non-ASN yang belum bisa diangkat menjadi ASN. Semua juga harus sesuai UU Ketenagakerjaan. Saat ini, fokus kebijakan lebih banyak pada seleksi PPPK, tetapi ada kelompok pegawai non-ASN yang mungkin tidak memenuhi syarat atau kalah bersaing dalam seleksi.

    Lantas, apa solusi untuk mereka? Apakah ada mekanisme peningkatan kapasitas untuk pegawai non-ASN agar berdaya saing dalam kompetisi terbuka dan adil, serta berdasarkan sistem merit yang diterapkan selama ini?

    Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada PHK massal tanpa solusi alternatif yang dapat memitigasi risiko pun jika hal ini terjadi. Misalnya, apakah ada skema pelatihan atau alih profesi bagi pegawai non-ASN yang tidak bisa diangkat? Atau, apakah ada kebijakan afirmatif bagi mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi terkendala usia atau kualifikasi pendidikan?

    Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam pendataan juga harus terus diperkuat. Ditambah, penilaian berdasarkan kinerja juga harus jadi rujukan sebagai landasan prinsip profesional dan akuntabilitas ASN juga.

    Selama ini, ada keluhan dari daerah tentang data pegawai non-ASN yang tidak selalu akurat, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam seleksi PPPK. Jika data pegawai non-ASN tidak diverifikasi dengan baik, ada risiko ketidakadilan dan polemik dalam proses seleksi, yang malah menjadi bumerang dalam kebijakan publik.

    Optimisme 

    Terkait optimisme di era pemerintahan Prabowo-Gibran, Felia menilai sangat bergantung pada komitmen politik dan keberanian melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan tidak didikte kepentingan politik dan elite. Dengan adanya efisiensi anggaran, kata dia, ada risiko bahwa penyelesaian pegawai non-ASN ini malah berjalan lebih lambat.

    Menurut dia, yang harus dihindari justru adalah menciptakan tenaga kerja kontrak baru yang nantinya menghadapi ketidakpastian yang sama seperti pegawai non-ASN saat ini. Maka, jika hanya fokus pada efisiensi anggaran tanpa strategi yang komprehensif,  persoalan pegawai non-ASN bisa tetap berlarut-larut atau bahkan muncul dalam bentuk baru.

    Penting untuk memastikan pula agar urusan pegawai non-ASN didudukkan dalam konteks profesionalisme dan integritas ASN sebagai pelayan publik, yang wajib akuntabel dan transparan kepada publik karena menggunakan dana publik. Jangan lagi, pegawai non-ASN dikorbankan untuk memenuhi komoditas dan kepentingan politik, serta dikorbankan karena permasalahan manajemen sumber daya dan kebijakan publik.

    Sumber : Antara