Kasus: PHK

  • Isi Surat PHK, Karyawan PT Sritex Minta Hak dan Kewajiban Dipenuhi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        27 Februari 2025

    Isi Surat PHK, Karyawan PT Sritex Minta Hak dan Kewajiban Dipenuhi Regional 27 Februari 2025

    Isi Surat PHK, Karyawan PT Sritex Minta Hak dan Kewajiban Dipenuhi
    Tim Redaksi
    SUKOHARJO, KOMPAS.com
    – Karyawan PT Sritex di
    Sukoharjo
    , Jawa Tengah sebagian sudah mengisi surat pernyataan atau formulir Putusan Hubungan Kerja (PHK).
    Surat pernyataan itu berasal dari kurator yang dikirim ke manajemen dan diteruskan kepada para karyawan.
    Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sritex, Widada, mengatakan, pendataan telah dilakukan sejak sepekan yang lalu dan sudah ada sekitar 6.660 karyawan yang kemungkinan terkena dampak.
    “Sekarang aja transisinya sudah 6.660 karyawan yang kemungkinan kena PHK. Ini pendataan terus,” kata Widada dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Kamis (27/2/2025).
    Meskipun demikian, kata Widada, saat ini karyawan Sritex masih bekerja seperti biasa. Baik yang ada di bagian garmen,
    weaving
    , maupun
    finishing
    .
    Hanya bagian
    spinning
    yang sudah tidak beroperasi. Para karyawan ada yang keluar dan dirumahkan.
    “Kondisi Sritex saat ini karyawan masih masuk bekerja. Yang masuk jam 7 pulang jam 3,” kata dia.


    Mengingat kondisi Sritex saat ini, para karyawan sudah siap seandainya harus di-PHK. Karyawan ingin hak dan kewajibannya dipenuhi kurator.
    “Persoalan nanti Sritex mau tutup atau tidak, kita sudah bicarakan. Maunya kita sesuai aturan perundangan yang berlaku,” tambah dia.
    Begitu juga karyawan yang dirumahkan, ungkap Widada sudah dibicarakan dengan kurator. Mereka akan tetap mendapatkan hak dan kewajibannya.
    “(Karyawan) yang cuti-cuti masih ada harus dibayarkan. Kalau nanti tutup dianggap lunas
    nggak
    bisa dan kurator menyetujui dan dibayarkan,” kata Widada.
    Sebelumnya, Sekretaris SPSI PT Sritex, Andreas Sugiono berharap, pemerintah betul-betul memperhatikan keberadaan PT Sritex.
    Menurut Andreas, jumlah karyawan PT Sritex grup mencapai 30.000-40.000 orang.
    “Harapannya pemerintah betul-betul memperhatikan keberadaan Sritex ya. Karena karyawan Sritex grup hampir 30.000-40.000 orang. Untuk Sritex sendiri ini dengan pabrik-pabrik sekitarnya itu hampir 15.000-16.000 orang,” ungkap dia.
    Sebegaimana diketahui, MA menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pailit yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.
    Perkara nomor 1345K/PDT.SUS-PAILIT/2024 itu telah diputus pada 18 November dengan hakim yang terdiri dari Hamdi, Nani Indrawati, dan Lucas Prakoso.
    “Amar putusan: tolak,” demikian dikutip dari laman Kepaniteraan MA yang diakses Kompas.com pada Kamis (19/12/2024) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantah Industri Tekstil Masuk Usia Senja, Luhut Beberkan Buktinya!

    Bantah Industri Tekstil Masuk Usia Senja, Luhut Beberkan Buktinya!

    Jakarta

    Industri tekstil dan alas kaki di Indonesia terus menjadi sorotan belakang ini. Kabar penutupan pabrik hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) mewarnai perjalanan industri tekstil di Indonesia. Banyak pihak yang bilang industri ini sudah hampir berada di masa senjakala atau sunset industry.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah keras anggapan tersebut. Menurutnya, di tengah tantangan ekonomi global, industri tekstil tetap memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Banyak yang pesimis terhadap industri ini, menganggapnya sebagai industri sunset. Namun, kami di DEN melihatnya sebagai sektor strategis,” tutur Luhut dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

    Dia pun buka-bukaan buktinya. Sejauh ini sektor industri tekstil telah menyerap 4 juta tenaga kerja. Industri tekstil juga bisa menjadi pendukung sektor usaha kecil dan mikro.

    “Industri ini menyerap hampir 4 juta tenaga kerja, dengan pakaian jadi menyerap 2,9 juta di antaranya. Industri ini juga berperan penting dalam mendukung sektor usaha kecil dan mikro, terutama makanan dan minuman,” papar Luhut.

    Dalam satu tahun terakhir, ungkap Luhut, Indonesia juga telah menjadi target relokasi industri tekstil dan alas kaki, didorong oleh perubahan global seperti perang dagang antara AS dan Tiongkok serta kejenuhan industri di Vietnam.

    Hal ini tercermin dari meningkatnya Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asal luar negeri ke sektor TPT, yang pada 2024 mencapai US$ 903 juta. Angka itu naik hingga 107% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk sektor ini mencapai Rp 7 triliun.

    “Investasi ini menunjukkan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hasil kajian DEN mengungkapkan bahwa investasi sebesar US$ 20-30 juta di pabrik pakaian jadi dapat menyerap hingga 9.000 tenaga kerja,” sebut Luhut.

    Potensi Tambahan Pesanan

    Luhut juga buka-bukaan dalam pertemuan DEN dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) dan perwakilan global apparel seperti Adidas dan Nike beberapa waktu lalu, terungkap salah satu merek global akan meningkatkan pesanannya di Indonesia hingga tiga kali lipat dalam tiga tahun ke depan. Hal ini berpotensi menciptakan tambahan 100 ribu lapangan kerja.

    Meski demikian, Luhut mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi investor di sektor ini, seperti masalah pembebasan lahan, perizinan AMDAL, dan kebijakan upah. Namun, Luhut optimistis bahwa dengan koordinasi yang baik, kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan.

    Selain fokus pada industri tekstil dan alas kaki, DEN juga tengah menjajaki peluang Indonesia dalam rantai pasok global industri semikonduktor.

    Salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan adalah kerja sama dengan perusahaan semikonduktor asal Singapura, yang mencakup program pelatihan bagi 50-100 tenaga kerja Indonesia di bidang desain chip, perakitan, dan pengemasan semikonduktor.

    “Di tengah situasi global yang tidak menentu, kita tidak boleh pesimis. Indonesia memiliki peluang besar yang bisa dimanfaatkan, asalkan kita bersatu dan bekerja sama untuk mewujudkan potensi tersebut,” pungkas Luhut.

    (kil/kil)

  • Sikapi Penutupan Pabrik PT Sanken, DPR Dukung Pemerintah Evaluasi Komprehensif Kondisi Iklim Usaha – Halaman all

    Sikapi Penutupan Pabrik PT Sanken, DPR Dukung Pemerintah Evaluasi Komprehensif Kondisi Iklim Usaha – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menyikapi rencana penutupan pabrik oleh PT Sanken Indonesia, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi untuk melakukan evaluasi atas kejadian tersebut.

    ” Kementerian Industri dan Investasi harus meninjau dan mengevaluasi cepat, kenapa mereka melakukan penutupan pabrik? Apakah memang ada penurunan produksi akibat menurunnya daya beli di Masyarakat? Ataukah kesulitan akibat tingginya biaya produksi? Misalnya karena tingginya harga energi baik listrik maupun gas, sulitnya perizinan atau ekonomi biaya tinggi lainnya atau terkait sumber daya manusia yang mahal atau kurang produktif,” kata Bambang Haryo di Jakarta, Senin (24/2/2025). 
     
    Ia menekankan jika merujuk pada alasan PT Sanken Indonesia yang ingin mengubah jenis usahanya menjadi industri semikonduktor, pemerintah perlu mengevaluasi kenapa proyeksi baru dari PT Sanken ini tidak bisa diakomodir di Indonesia.

    “Apakah perizinannya yang sulit untuk mengubah jenis usaha satu ke yang lainnya. Ataukah dianggap SDM kita tidak memadai untuk memenuhi spesifikasi jenis usaha Sanken yang baru. Ataukah, beban biaya operasional di Indonesia seperti perpajakan, perizinan, dan biaya energi, terlalu memberatkan mereka sehingga Sanken memilih untuk keluar dari Indonesia,” ujarnya. 

    Ia pun mendorong pelaku usaha untuk lebih terbuka kepada pemerintah terkait hal-hal yang mempengaruhi kinerja usahanya.

    Sehingga pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga kemampuan setiap usaha yang ada Indonesia untuk tetap bisa bertahan dan menjadi bagian dalam perputaran perekonomian Indonesia.

    Ditambah Pemerintah harus memberikan transportasi logistik yang berkualitas dan terintegrasi serta berbiaya murah

    Bambang Haryo mengingatkan sinyal penurunan kinerja industri ini sudah dimulai sejak pemerintahan Joko Widodo dan diperparah dengan kejadian COVID 19.

    Oleh karena itu, pemerintahan saat ini harus secepatnya melakukan evaluasi pada iklim industri untuk memastikan industri lainnya bisa tetap memiliki kemampuan untuk melakukan usahanya.

    Ia menegaskan kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja, ESDM hingga Kementerian Keuangan harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan saling berkoordinasi terkait iklim usaha industri di Indonesia.

    “Karena industri manufaktur ini merupakan bagian penting dari perekonomian kita. Selain itu, industri ini merupakan padat karya, padat modal, dan mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Sudah seharusnya pemerintah bisa menjaga iklim usaha yang ada, sehingga usaha industri yang ada bisa bertahan, dan malah industri baru berdatangan dari berbagai negara di dunia,” kata Bambang Haryo lebih lanjut.

    Karena posisi Indonesia sangat strategis di tengah tengah antara Asia Timur dan Australia serta Eropa, dan bahkan menjadi jalur lewatnya sebagian besar transportasi laut di dunia.

    Maka sangat bisa diminati oleh usaha industri dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Karena logistik hasil industri bisa dikirimkan dengan mudah dan murah dengan transportasi laut karena jaraknya sangat dekat dengan areal pemasaran. 

    Ini adalah peluang Indonesia untuk membuka selebar lebarnya usaha usaha industri di dunia untuk berinvestasi di negara kita. Apalagi Indonesia adalah juga merupakan tempat pemasaran yang besar karena penduduknya sangat banyak.

    “Kita tidak bisa hanya bilang jangan ada PHK, jangan ada PHK. Tetapi kita harus pikirkan iklim usaha industri dan kemampuan daya beli masyarakat untuk menyerap hasil industrinya,” imbuhnya.

    Kemampuan daya beli masyarakat sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dengan ongkos ongkos biaya hidup yang lebih murah, misalnya pangan, papan, kesehatan, pendidikan yang bila perlu gratis, serta harga energi yang saat ini sangat membebani masyarakat. 

    Harus dievaluasi secara total agar masyarakat mempunyai daya beli untuk menjangkau kebutuhan sekunder yang dihasilkan oleh industri manufaktur. 

    “Terkait konflik PT Sanken Indonesia dengan karyawan yang akan di PHK sebanyak 400 pekerja, karena akan menghentikan operasi dan menutup usahanya di Indonesia pada bulan Juni 2025, itikad baik PT Sanken dengan menginformasikan kepada pekerja satu tahun sebelumnya dan menjanjikan pesangon sebesar 2.6 X gaji, yang disesuaikan dengan program pensiun dini,” katanya.

    “Dan bahkan PT Sanken juga memberikan pelatihan untuk Wiraswasta baru bagi karyawannya, itikad ini cukup baik,” katanya.

    Walaupun Bambang Haryo mengatakan keinginan dari serikat pekerja untuk dinaikkan 10 kali lipat gaji.

    “Konflik tersebut seharusnya Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian segera memediasi agar terjadi win win solution yang bisa dirasakan oleh pekerja dan pengusaha,” kata dia.

    Karena bila tidak, Bambang Haryo mengatakan dimediasi dengan campur tangan Pemerintah akan menjadi citra buruk bagi iklim usaha industri di Indonesia di mata Internasional. 

    “Dan bahkan pengusaha pengusaha industri yang mempunyai itikad baik akan berlaku curang dengan memilih jalur seakan akan mempailitkan usahanya. Sehingga pengusaha industri tersebut tidak perlu memberikan pesangon. Dan ini harus dihindari agar pekerja bisa terlindungi dari hal hal yang merugikan para pekerja industri di Indonesia,” ujarnya.

  • Apa Benar Industri TPT dan Alas Kaki Sunset? Luhut Bongkar Faktanya

    Apa Benar Industri TPT dan Alas Kaki Sunset? Luhut Bongkar Faktanya

    Jakarta, Beritasatu.com – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki tetap menjadi sektor strategis bagi ketahanan ekonomi dan sosial Indonesia. Di tengah tantangan global serta isu pemutusan hubungan kerja (PHK), sektor ini justru memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, meskipun banyak pihak pesimis dan menganggap industri TPT sebagai industri sunset atau tenggelam, kenyataannya sektor ini masih menyerap hampir 4 juta tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, industri pakaian jadi menyerap sekitar 2,9 juta pekerja.

    “Industri ini juga mendukung sektor usaha kecil dan mikro, terutama di bidang makanan dan minuman,” ujar Luhut, Rabu (26/2/2025).

    Luhut mengungkapkan, dalam satu tahun terakhir, Indonesia menjadi target relokasi industri tekstil dan alas kaki, didorong oleh dinamika global seperti perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok serta kejenuhan industri di Vietnam. Hal ini tercermin dari meningkatnya foreign direct investment (FDI) ke sektor TPT yang mencapai US$ 903 juta pada 2024, atau naik 107% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk sektor ini mencapai Rp 7 triliun. Investasi ini berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan kajian DEN, investasi sebesar US$ 20-30 juta di pabrik pakaian jadi dapat menyerap hingga 9.000 tenaga kerja.

    Dalam pertemuan DEN dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) dan perwakilan global apparel seperti Adidas dan Nike, terungkap bahwa salah satu merek global berencana meningkatkan pesanan dari Indonesia hingga tiga kali lipat dalam tiga tahun ke depan. Langkah ini berpotensi menciptakan tambahan 100.000 lapangan kerja.

    Meski demikian, Luhut mengakui sektor ini masih menghadapi tantangan, seperti pembebasan lahan, perizinan Amdal, dan kebijakan upah. Namun, ia optimistis kendala tersebut dapat diatasi dengan koordinasi yang baik. Selain itu, perlindungan pasar dalam negeri dari impor ilegal juga menjadi perhatian utama.

    “Kapasitas produksi berlebih di Tiongkok akibat tarif Amerika Serikat telah mendorong mereka mengalihkan ekspor ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini perlu diwaspadai. Namun, impor bahan baku untuk produksi juga tidak boleh terhambat,” tegas Luhut.

    Selain industri TPT dan alas kaki, Luhut mengungkapkan DEN juga menjajaki peluang Indonesia dalam rantai pasok global industri semikonduktor.

  • Tak Terdampak AI, Backstagers Bawa Industri Event Tetap Tumbuh

    Tak Terdampak AI, Backstagers Bawa Industri Event Tetap Tumbuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Bidang Penyelenggara Acara Kadin Indonesia, Ria Yusnita mengapresiasi komunitas event terbesar di Indonesia, Backstagers Indonesia, yang tetap kreatif di tengah tantangan besar adanya efisiensi anggaran dan juga pemanfaatan artificial intelligence (AI).

    Pada saat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menghantam banyak industri lain, industri event tetap bertahan dan menjadi penyelamat ekonomi.

    “Kita mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Backstagers Indonesia yang tetap semangat dan tidak kehilangan kreativitas, terutama di era efisiensi dan banyaknya pemotongan anggaran,” ujar Ria seusai menghadiri acara Backstagers “The New Era” di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Ria juga menyoroti pentingnya manifesto dan peta jalan industri event Indonesia yang diluncurkan Backstagers. Menurutnya, dokumen tersebut bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih mendukung sektor event dan kreatif.

    “Industri event tidak bisa dipandang sebelah mata. Saat ini, sektor ini menjadi engine of growth bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

    Untuk memperkuat industri ini, Kadin Indonesia telah membentuk bagian khusus yang fokus pada pengembangan event dan industri kreatif. Langkah ini bertujuan untuk memberikan perhatian serta bantuan yang lebih terarah bagi pelaku usaha di sektor ini.

    “Saat industri lain, terutama manufaktur, mengalami PHK besar-besaran, justru industri event adalah sektor yang belum bisa tergantikan oleh AI dan memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Pada 2018 saja, industri ini menyerap hingga 217.000 tenaga kerja,” ungkapnya.

    Ke depan, Kadin Indonesia akan berkolaborasi dengan Backstagers Indonesia untuk memperbanyak riset mengenai kontribusi industri event terhadap perekonomian nasional.

    Selain itu, Ria juga mendukung langkah Backstagers Indonesia dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor event. Menurutnya, pelatihan dan sertifikasi profesional sangat penting untuk meningkatkan daya saing pekerja industri event, baik di tingkat nasional maupun internasional.

  • Video: Indonesia Punya Bank Emas Hingga DBS PHK 4.000 Karyawan

    Video: Indonesia Punya Bank Emas Hingga DBS PHK 4.000 Karyawan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan bank emas atau bullion bank Rabu 26 Februari 2025. Prabowo mengatakan bahwa bank emas telah disiapkan selama empat tahun terakhir. Sementara itu, DBS Group mengumumkan rencana PHK terhadap 4.000 karyawan dalam tiga tahun ke depan akibat meningkatnya peran kecerdasan buatan dalam menggantikan pekerjaan manusia.

    Selengkapnya dalam Property Point, CNBC Indonesia (Rabu, 26/02/2025)

  • Sri Mulyani: efisiensi anggaran yang diterapkan tidak ada PHK tenaga kerja honorer

    Sri Mulyani: efisiensi anggaran yang diterapkan tidak ada PHK tenaga kerja honorer

    Jumat, 14 Februari 2025 13:50 WIB

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers terkait efisiensi anggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Menurut Sri Mulyani efisiensi anggaran yang diterapkan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja honorer di lingkungan Kementerian dan Lembaga. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/Spt.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan) bersalaman dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri) disaksikan Mensesneg Prasetyo Hadi (kanan) dan Wakil Ketua DPR Adies Kadir (kiri) usai memberikan keterangan pers terkait efisiensi anggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Menurut Sri Mulyani efisiensi anggaran yang diterapkan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja honorer di lingkungan Kementerian dan Lembaga. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/Spt.

  • Modus Terbaru Perusahaan PHK Massal Tanpa Pesangon

    Modus Terbaru Perusahaan PHK Massal Tanpa Pesangon

    Jakarta, CNBC Indonesia – PHK massal masih banyak terjadi di perusahaan teknologi. Alasan umumnya karena ada “efisiensi” dan “restrukturisasi” perusahaan.

    Namun PHK yang dilakukan 2025 mulai menggunakan alasan lain. Pada awal tahun ini, Microsoft melakukan PHK untuk karyawan yang dinilai “berkinerja buruk.”

    Laporan Insider menyebut beberapa karyawan yang kena PHK diberhentikan secara langsung dan tanpa pesangon. Dalam surat PHK Microsoft yang dilaporkan Business Insider, dinyatakan bahwa karyawan diberhentikan karena gagal memenuhi standar kinerja perusahaan.

    “Alasan pemutusan hubungan kerja Anda adalah karena performa kerja Anda tidak memenuhi standar dan ekspektasi minimum untuk posisi Anda. Efektif segera, Anda dibebastugaskan dari semua tugas pekerjaan, dan akses Anda ke sistem, akun, dan gedung Microsoft akan dicabut hari ini. Anda tidak lagi berwenang untuk melakukan pekerjaan apa pun atas nama Microsoft,” tertera dalam surat PHK tersebut.

    Juru bicara Microsoft mengatakan kepada Business Insider bahwa perusahaan memprioritastakan talenta dengan kinerja tinggi.

    “Ketika karyawan tidak memenuhi ekspektasi kinerja, kami mengambil tindakan yang diperlukan,” ujar juru bicara itu.

    Tak selang berapa lama, Meta Platforms juga mengumumkan PHK yang berdampak pada ribuan karyawan pada awal pekan ini. Sama seperti Microsoft, Meta juga menggunakan alasan kinerja buruk untuk memberhentikan karyawan.

    Laporan Bloomberg yang dikutip dari MSN menyebut pekerja Meta yang kena PHK diberitahu lewat email. Kendati demikian, karyawan yang terdampak dipastikan mendapat hak pesangon.

    Dalam paket pesangon, karyawan diberikan gaji selama 16 pekan, serta tambahan gaji 2 pekan untuk masa kerja setiap tahunnya, menurut sumber dalam.

    Pekerja yang berdasarkan hasil review berhak mendapat bonus, akan tetap menerima paket bonus. Selain itu, karyawan juga tetap mendapat penghargaan saham sesuai ketentuan.

    CEO Meta Zuckerberg mengatakan kepada karyawan bahwa akan ada pemangkasan 5% dari total pekerja atau setara 3.600 orang. Adapun PHK difokuskan untuk karyawan yang “tidak memenuhi ekspektasi.”

    Karyawan terdampak PHK sudah diberitahu sejak 10 Februari 2025. Adapun untuk karyawan internasional akan diberitahukan pada akhir bulan ini.

    Dalam pesan terpisah ke manajer, disebutkan bahwa Meta ke depannya akan merekrut talenta terkuat untuk membantu perusahaan menghadapi persaingan yang kian ketat, utamanya di sektor kecerdasan buatan (AI).

    (dem/dem)

  • Pekerja KFC Demo di Kemenaker: Tolak PHK & Tuntut Pembayaran Upah

    Pekerja KFC Demo di Kemenaker: Tolak PHK & Tuntut Pembayaran Upah

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja PT Fastfood Indonesia Tbk. (KFC) bersama dengan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) menolak PHK sepihak yang dilakukan oleh manajemen.

    Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh serikat pekerja KFC dan Kasbi dalam aksi unjuk di kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    serikat pekerja meminta agar 11 pekerja KFC Basuki Rahmat Surabaya yang terkena PHK sepihak untuk mendapatkan upah yang belum dibayar selama enam bulan.

    Koordinator lapangan aksi SP-KFC Anthony Matondang mengatakan bahwa 11 pekerja KFC Basuki Rahmat Surabaya masih memiliki hubungan kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

    Menurutnya, PHK sepihak dilakukan dengan arogansi, tanpa komunikasi dengan pihak pengurus serikat pekerja, dan tanpa musyawarah sesuai Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023.

    “Seharusnya KFC memberikan upah pekerja, selain BPJS-nya masih aktif. BPJS-nya masih diaktifkan oleh KFC sampai sekarang, tapi upahnya tidak dibayarkan. Nah ini adalah kontradiksi. Harusnya kedua-duanya diberikan sesuai dengan amanat undang-undang,” kata Anthony saat ditemui Bisnis di Kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Dia menuturkan bahwa semestinya KFC tidak mengabaikan hak pekerja menerima pembayaran upah sesuai keputusan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

    Di sisi lain, serikat pekerja juga menolak PHK sepihak yang dilakukan KFC pada Agustus 2024 silam. Anthony menyampaikan bahwa alasan PHK sepihak yang dilakukan KFC lantaran perusahaan telah merugi dan pekerja diberikan 0,5 kali pesangon. Namun, dia menyebut masih banyak gerai KFC yang beroperasi di Tanah Air.

    “[Alasan PHK sepihak] awalnya tutup store ini adalah alasannya karena tidak ada perpanjangan kontrak sewa, bukan karena efisiensi,” ujarnya.

    Menurutnya, PHK sepihak seharusnya dilakukan upaya dirumahkan sebelumnya, hal ini sesuai dengan PKB KFC Pasal 29 ayat 1. Di mana, substansinya pekerja yang tutup store dirumahkan selama tiga bulan dengan hak upah penuh 100%.

    Untuk itu, serikat pekerja mendesak agar pihak KFC segera mempekerjakan kembali 11 karyawan KFC Basuki Rahmat Surabaya yang kena PHK dengan cara mutasi, seperti halnya serikat pekerja lainnya. Serta, memberikan hak upah pekerja selama proses perselisihan.

    Dihubungi terpisah, Ketua Umum Kasbi, Sunarno mengatakan bahwa buruh yang terkena PHK sepihak dari KFC Basuki Rahmat Surabaya menuntut untuk dipekerjakan kembali.

    Sunarno juga menilai alasan efisiensi karena rugi tidak bisa diberlakukan sepihak. Apalagi, lanjut dia, kompensasi pesangon yang diberikan hanya 0,5 kali dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK).

    “Nyatanya, KFC Indonesia ada sekitar 700 store di berbagai kota, dengan jumlah pekerja sekitar 14.000 orang. Dugaan kami, para pekerja KFC ini di-PHK sepihak karena ada unsur union busting karena mendirikan Serikat SP KFC berafiliasi dengan Kasbi,” kata Sunarno kepada Bisnis.

    Menurutnya, jika perusahaan rugi maka harus menyertakan bukti laporan keuangan. “Dan jika ada efisiensi seharusnya ada penawaran terlebih dahulu kepada pekerja, bukan langsung PHK sepihak, bahkan hak pesangonnya sebesar dua kali PMTK,” ujarnya.

    Untuk itu, Kasbi meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk lebih ketat dan maksimal dalam melakukan pengawasan dan pencegahan PHK buruh.

    Sementara itu, Bisnis telah mencoba menghubungi manajemen KFC untuk meminta tanggapan mengenai hal ini. Kendati begitu hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons dari KFC terkait dengan hal tersebut. 

  • OPINI: Pelabuhan Peti Kemas Hong Kong: Dari Berkompetisi ke Berbagi

    OPINI: Pelabuhan Peti Kemas Hong Kong: Dari Berkompetisi ke Berbagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Tepat pukul 12.00 siang waktu Makau, sopir kendaraan sewaan membawa kami perlahan meninggalkan hotel di pusat kota. Siang itu, kami kembali ke Hong Kong setelah beberapa hari mengunjungi destinasi wisata di wilayah administrasi khusus China yang tersohor dengan kasinonya itu. 

    Selain dengan kendaraan pribadi, banyak cara menuju ke Hong Kong dari China Daratan dan Makau, atau sebaliknya. Pelancong dapat menggunakan bus penumpang wisata lintas perbatasan. Tersedia layanan darat lintas perbatasan melalui enam penyeberangan yang melewati jalan utama di Hong Kong. Selain itu, pengunjung dapat pula menggunakan kapal feri dan kereta cepat. 

    Kali ini, kami putuskan menggunakan minibus menuju Hong Kong. Alasannya sederhana saja, agar badan bisa terasa nyaman. Sebagai wisatawan, mengusir kelelahan adalah prioritas.

    Badan yang penat akibat terkurasnya tenaga karena menyambangi berbagai objek wisata sejarah dan budaya yang unik di Makau dapat kembali bugar. Alasan lain, kami ingin melihat panorama bahari, aktivitas maritim, dan pelabuhan dari kejauhan di kedua wilayah.

    Perjalanan menuju Hong Kong melewati jembatan penyeberangan laut terpanjang di dunia, yang menghubungkan Kota Makau, Hong Kong, dan Zhuhai. Bentangan jarak sepanjang 55 km ini terdiri sekitar 23 km bagian jembatan; 6,7 km terowongan bawah laut; dan dua pulau buatan.

    Secara geografis, jarak Makau ke Hong Kong sekitar 1 jam, di luar waktu melewati pos pemeriksaan imigrasi dan bea cukai di perbatasan setiap kota. 

    Sekitar 5 km dari ujung jembatan, pelabuhan Hong Kong tampak di depan mata. Makin mendekat area pelabuhan, di sebelah kiri kami menjulang deretan crane raksasa berwarna merah yang dipasang permanen di tepi dermaga.

    Bongkar muat peti kemas tetap ada, tetapi menurut sopir kami, tidak terlalu sibuk dibandingkan dengan biasanya. Boleh jadi karena menjelang perayaan tahun baru Imlek.

    Hong Kong beruntung memiliki pelabuhan alami yang terlindung, yang menyediakan akses yang baik dan tempat berlindung yang aman bagi kapal besar berlabuh dari seluruh dunia. Pelabuhan selalu menjadi faktor kunci dalam pembangunan dan kemakmuran Hong Kong, yaitu berlokasi stratejik di jalur perdagangan Timur Jauh dan berada di pusat cekungan geografis Asia-Pasifik yang kini semakin berkembang pesat.

    Dalam hal tonase pelayaran yang menggunakan fasilitasnya, kargo yang ditangani dan jumlah penumpang yang diangkut, Hong Kong adalah salah satu pelabuhan utama dunia.

    Fakta ini sesuai dengan visi Pelabuhan Hong Kong 2030 yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), yaitu menjadi pusat distribusi transhipment dan inbound pilihan di wilayah China Selatan, memanfaatkan jejaring jalur air Pearl River Delta (PRD) untuk meminimalkan dampak lingkungan transportasi kargo di China Selatan.

    Otoritas Pengelola Pelabuhan

    Dewan Maritim dan Pelabuhan Hong Kong didirikan pada 1 April 2016. Diketuai oleh Sekretaris Transportasi dan Logistik.

    Dewan ini menyediakan platform digital tingkat tinggi untuk kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan terkait dalam menentukan arah pengembangan jangka panjang pelabuhan Hong Kong.

    Hong Kong terus berkembang sebagai pelabuhan penghubung melayani kawasan Asia Pasifik Selatan, merupakan pintu gerbang penting bagi China Daratan dan bertindak sebagai pelabuhan transhipment di wilayah tersebut.

    Saat ini, kargo transhipment menyumbang sekitar 60% dari total peti kemas yang ditangani. Selama 2023, sekitar 92.200 kapal laut dan kapal dagang sungai merapat di Hong Kong. 

    Terminal Peti Kemas Kwai Tsing, terletak di bagian barat laut Pelabuhan Victoria, memiliki sembilan terminal dengan 24 dermaga sepanjang 7.794 m disertai perairan dalam. Ini mencakup total area terminal seluas kurang lebih 279 ha yang meliputi lapangan penumpukan peti kemas dan sekaligus pusat pengangkutannya.

    Terminal peti kemas ini dibiayai, dimiliki, dan dioperasikan sektor swasta, memberikan layanan nonstop 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

    Kesembilan terminal peti kemas ini memiliki kapasitas total penanganan lebih dari 20 juta TEU setahun. Kedalaman pelabuhan Kwai Tsing dan jalur terdekat dikeruk hingga 17 meter agar kapal kontainer ultra besar dapat berlabuh. Hal ini merupakan kelebihan Hong Kong sebagai salah satu pelabuhan utama di China Selatan. 

    Pada 2023, Hong Kong menangani 14,4 juta TEU, menjadikannya salah satu pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia. Dari total luaran peti kemas, sekitar 11 juta TEU ditangani di Terminal Peti Kemas Kwai Tsing, sementara sekitar 3,4 juta TEU ditangani di dermaga tengah dan dermaga lainnya.

    Namun saat ini, Pelabuhan Hong Kong (PHK) yang melayani bongkar muat hampir 2.400 kapal peti kemas dengan tonase kotor sekitar 127 juta, menghadapi tantangan kinerja kepelabuhanan.

    Laporan Alphaliner baru-baru ini menyebutkan bahwa PHK terlempar dari 10 besar pelabuhan terbesar di dunia.

    Pelabuhan Dubai menyalib PHK menjadi yang terbesar ke-10 dunia. Shanghai tetap berada di puncak, diikuti oleh Singapura, Ningbo-Zhoushan, dan Qingdao.  Shenzhen, yang berjarak sekitar 30 mil dari Hong Kong, berada di peringkat ke-5. Selain itu, bertengger Guangzhou, Busan, Tianjin, dan Los Angeles/Long Beach.

    Industri maritim Hong Kong menghadapi persaingan ketat dari pelabuhan-pelabuhan di ranah PRD dan seluruh Asia.

    Dalam beberapa tahun terakhir, luarannya terus menurun. Industri maritim, yang merupakan kontributor penting bagi perekonomian Hong Kong, harus memutar otak menemukan cara agar tetap tumbuh berkelanjutan dalam lingkungan yang terus berubah. 

    Industri ini telah berkembang dengan kapal-kapal besar, lebih banyak aliansi kargo, dan lonjakan peti kemas transhipment. Semua ini menghasilkan lingkungan operasional yang makin kompleks bagi PHK, yang terdiri dari lima operator terminal yang berbeda. 

    Lingkungan bisnis yang terus bergejolak, telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah Transfer Antar Terminal (ITT), yaitu pergerakan peti kemas antara dua terminal independen. Lebih banyak ITT berarti memerlukan ekstra waktu penanganan, peningkatan beban pada jalur dan sumber daya, serta tambahan biaya yang signifikan, yang pada akhirnya dapat menggerus daya saingnya.

    Seperti penerapan di industri lain, konsep ekonomi berbagi (sharing economy) di industri maritim boleh jadi menjadi pendekatan yang berharga. Daripada para operator berkompetisi satu sama lain, lebih baik berkolaborasi.

    Operator terminal dapat memperoleh keuntungan satu sama lain, jika fasilitas dapat digunakan bersama. Sebagai contoh, PHK dapat menugaskan kapal ke tempat berlabuh terdekat yang dimiliki operator terminal lain.

    Begitu pula pemanfaatan bersama sumber daya pendukung layanan bongkar muat lainnya. Diyakini bahwa pendekatan ini akan menurunkan biaya operasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan tanpa mengorbankan manfaat masing-masing operator.

    Hanya saja bagi PHK, tidak semua operator terminal mau berbagi fasilitas, karena ada kekhawatiran kehilangan sebagian pendapatan. Oleh karena itu, perlu ada tata kelola dan mekanisme yang wajar seperti sistem sewa yang adil dalam penggunaan failitas operator lain. Selain itu, regulasi dan kontrak bisnis antar operator harus jelas dan transparan agar facility sharing dapat berjalan efektif.

    Apakah pelabuhan peti kemas di Indonesia perlu pula menerapkan facility sharing?