Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Menaker Sebut 10 Ribu Lowongan Kerja di Solo, Umar: Coba Sebutkan Perusahaannya

    Menaker Sebut 10 Ribu Lowongan Kerja di Solo, Umar: Coba Sebutkan Perusahaannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan, menanggapi pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang menyebutkan bahwa terdapat banyak lowongan kerja di Solo untuk menampung eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    Umar mempertanyakan realisasi dari pernyataan tersebut dan meminta Menaker untuk menyebutkan nama-nama perusahaan yang mampu menampung 10 ribu eks karyawan Sritex.

    “Puasa Ramadan, Pak Menteri jangan bikin janji palsu. Perusahaan apa yang ada di Solo yang bisa menampung 10 ribu eks karyawan Sritex? Coba sebutkan nama perusahaannya, Pak,” ujar Umar.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno, mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 10 ribu lowongan pekerjaan bagi karyawan PT Sritex yang terdampak PHK massal. 

    Perusahaan-perusahaan tersebut berada di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya, meliputi sektor tekstil, plastik, dan rokok. 

    Menanggapi hal ini, Umar Hasibuan meminta transparansi dan kejelasan mengenai perusahaan-perusahaan yang dimaksud agar eks karyawan Sritex dapat segera memperoleh pekerjaan baru. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengumumkan ketersediaan 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo Raya. Pengumuman ini disampaikan sebagai respons terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh 10.965 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) sejak perusahaan tersebut dinyatakan pailit pada Oktober 2024. 

  • Gelombang PHK Amerika Berlanjut, Petugas Pajak Jadi Korban

    Gelombang PHK Amerika Berlanjut, Petugas Pajak Jadi Korban

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump resmi membubarkan tim pegawai negeri sipil yang berperan dalam pengembangan sistem layanan pajak Internal Revenue Service (IRS) serta perbaikan berbagai situs web pemerintah. Juru bicara General Service Administration (GSA) mengonfirmasi pembubaran tim tersebut pada Sabtu (2/3/2025).

    Melansir Reuters, Direktur Teknologi Transformasi GSA Thomas Shedd memberi tahu anggota tim digital 18F bahwa pekerjaan mereka dihentikan karena dianggap “tidak kritis.” Sekitar 90 pegawai tim tersebut langsung kehilangan akses ke perangkat kerja mereka setelah keputusan itu diumumkan.

    GSA menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari implementasi sejumlah perintah eksekutif. Salah satunya adalah “Inisiatif Optimalisasi Tenaga Kerja Departemen Efisiensi Pemerintahan Presiden,” yang ditandatangani pada 11 Februari.

    Miliarder Elon Musk, yang memimpin tim Efisiensi Pemerintahan di bawah administrasi Trump, sebelumnya menanggapi sebuah unggahan di platform X yang menyebut 18F sebagai “kantor komputer yang jauh milik pemerintah.” Musk membalas unggahan tersebut dengan mengatakan bahwa kelompok itu telah “dihapus.”

    Tim 18F pertama kali dibentuk pada 2014 di bawah pemerintahan Barack Obama dan beroperasi di bawah naungan GSA. Tim ini bertugas meningkatkan aksesibilitas situs web pemerintah, memodernisasi teknologi, serta memperbaiki layanan bagi masyarakat.

    Selain itu, 18F juga membantu meningkatkan akses data dan mendukung inisiatif transparansi informasi publik. Hingga saat ini, layanan pengisian pajak daring IRS yang dikembangkan oleh tim tersebut masih dapat diakses.

    Sementara itu, The Washington Post melaporkan bahwa tim di bawah kepemimpinan Musk tertarik menggunakan data pajak pribadi untuk meninjau potensi penipuan dalam pembayaran tunjangan federal. Di sisi lain, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dilaporkan meminta IRS mengungkapkan alamat rumah sekitar 700.000 imigran tanpa dokumen yang sedang dalam proses deportasi.

    Menurut laporan The New York Times dan The Washington Post pada Jumat (1/3/2025), IRS sejauh ini menolak permintaan DHS terkait akses data tersebut. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih mengenai langkah lanjutan terkait keputusan tersebut.

    (hsy/hsy)

  • Shri Garden: Makam HM Lukminto Pendiri PT Sritex, Sosok Inspiratif di Dunia Tekstil – Halaman all

    Shri Garden: Makam HM Lukminto Pendiri PT Sritex, Sosok Inspiratif di Dunia Tekstil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – HM Lukminto, pendiri PT Sritex, dimakamkan di Shri Garden, sebuah area pemakaman keluarga yang terletak di Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah.

    Makam Lukminto dan istrinya, Susyana, terletak di kompleks pemakaman yang sejuk dan dikelilingi oleh pepohonan hijau, menciptakan suasana tenang.

    Lukminto meninggal dunia pada 5 Februari 2014 dan dimakamkan pada 16 Februari 2014.

    Sementara itu, istri beliau, Susyana, meninggal dunia pada 20 Agustus 2022 dan dimakamkan pada 27 Agustus 2022.

    Sumber Tribunnews mengungkapkan Shri Garden sendiri mulai dibangun pada 2008 oleh keluarga Lukminto dan memiliki luas sekitar 8 hektar.

    Lokasi pemakaman ini berdekatan dengan Taman Memorial Delingan.

    Untuk mencapai Shri Garden, diperlukan waktu perjalanan sekitar 20 menit dari pusat Kabupaten Karanganyar atau sekitar satu jam dari Kota Solo.

    MAKAM KELUARGA LUKMINTO – Lokasi makam pendiri PT Sritex, H.M. Lukminto di Shri Garden, Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (2/3/2025). Area seluas 8 hektare itu diperuntukkan sebagai makam keluarga Lukminto. (Tribunnews.com/Wahyu Gilang Putranto)

    Apa yang Ada di Shri Garden?

    Sebelum memasuki Shri Garden, terdapat sebuah batu besar yang bertuliskan “SHRI GARDEN”.

    Pintu masuknya berupa pagar besar berwarna silver yang dilengkapi dengan pos keamanan di sebelah kanan.

    Area ini hanya diperuntukkan bagi keluarga, sehingga akses masuk bagi orang lain tanpa izin pihak keluarga dilarang.

    Dari luar pagar, terlihat kolam dan bangunan beratap hijau dengan struktur arsitektur bergaya Tionghoa.

    HM Lukminto dan Perjalanan Bisnisnya

    HM Lukminto adalah sosok yang sangat dikenal dalam industri tekstil di Indonesia.

    PT Sritex yang ia dirikan di Sukoharjo, Jawa Tengah, kini menjadi perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, dikenal luas sebagai pemasok seragam militer untuk 35 negara di berbagai belahan dunia.

    Sritex lahir dari kerja keras Lukminto yang dimulai pada tahun 1966.

    Awalnya, ia mengoperasikan sebuah usaha perdagangan tradisional yang bernama UD Sri Redjeki di Pasar Klewer, Solo.

    Pada tahun 1968, ia membuka pabrik cetak pertamanya yang memproduksi kain berwarna dan putih di Solo.

    Bersama istrinya, Susyana, yang dinikahi pada 26 Oktober 1969, mereka membangun usaha ini bersama dan memperluasnya hingga mencapai kesuksesan.

    HM Lukminto dan Susyana dikaruniai lima anak:

    Vonny Imelda, Iwan Setiawan, Lenny Imelda, Iwan Kurniawan, dan Margaret Imelda.

    Menurut data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), kelima anaknya memiliki saham di PT Sritex.

    Apa yang Terjadi Setelah Kepergian HM Lukminto?

    Setelah kepergian HM Lukminto pada 5 Februari 2014, kepemimpinan perusahaan beralih kepada Iwan Setiawan Lukminto, anak pertama dari pasangan tersebut.

    Di bawah kepemimpinannya, Sritex meraih berbagai penghargaan, termasuk Businessman of the Year dari Forbes Indonesia dan Entrepreneur of the Year dari Ernst & Young.

    Namun, sayangnya, pada 13 Februari 2025, PT Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang, yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi lebih dari 10 ribu karyawan.

    Iwan Kurniawan Lukminto, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama, menyatakan kesedihan mendalam atas penutupan permanen perusahaan yang telah beroperasi selama 58 tahun.

    Mengapa Sritex Dinilai Pailit?

    Putusan pailit tersebut disebabkan oleh tuntutan dari salah satu vendor, PT Indo Bharat Rayon, terkait utang yang belum terbayarkan.

    Sebelum penutupan, Sritex dan beberapa afiliasinya dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran terhadap vendor tersebut.

    PT Sritex telah gulung tikar per Sabtu (1/3/2025).

    Jumlah total karyawan dan pekerja Sritex Group yang terkena PHK akibat putusan pailit mencapai 10.665 orang.

    Gelombang PHK itu terhitung sejak Januari hingga akhir Februari 2025.

    Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRITEX), Iwan Kurniawan Lukminto (Wawan), mengungkapkan kesedihan mendalam setelah penutupan permanen Sritex tersebut. 

    Apalagi dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawannya. 

    “Kondisi terkini sekarang menjadi hari terakhir kita berada di sini (Sritex). Kami sangat berduka sekali karena ini adalah momentum yang historical.”

    “Di mana 58 tahun kita bisa berkarya dan sangat sedih sekali berpisah semuanya,” terang Wawan, Jumat (28/2/2025).

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Perpisahan Haru Karyawan Sritex di Tengah PHK Massal, Corat-coret Seragam hingga Teriakkan ‘Lulus’ – Halaman all

    Perpisahan Haru Karyawan Sritex di Tengah PHK Massal, Corat-coret Seragam hingga Teriakkan ‘Lulus’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Momen perpisahan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo berlangsung emosional pada Jumat, 28 Februari 2025.

    Sekitar 8.000 karyawan berkumpul di divisi masing-masing untuk berpamitan, menyusul penutupan operasional pabrik yang resmi berlaku pada Sabtu, 1 Maret 2025.

    Karyawan pabrik tekstil terbesar di Indonesia ini mencoba mengubah suasana perpisahan menjadi perayaan kelulusan.

    Mereka meneriakkan kata “lulus” sambil menyebutkan lamanya mereka bekerja di Sritex.

    Beberapa di antaranya mencorat-coret seragam kerja dengan tanda tangan kolega sebagai kenang-kenangan.

    Meskipun merasa sedih, Karwi berusaha menerima kenyataan.

    “Sedih pasti, tetapi tetap harus kami terima,” ujarnya.

    Ia juga mengungkapkan kekecewaannya, mengingat istrinya yang juga terdampak PHK setelah bekerja selama 10 tahun di Sritex.

    Perpisahan tidak hanya dirasakan oleh karyawan, tetapi juga oleh para pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan dari keberadaan buruh Sritex.

    Suparmi, pemilik warung makan di depan pabrik, mengungkapkan kesedihannya.

    “Setiap hari mereka beli di warung saya. Sekarang mereka harus pergi, saya sedih sekali,” katanya.

    Karyawan terlihat berpelukan dengan pedagang langganan mereka, menandakan hubungan yang lebih dari sekadar pelanggan dan penjual.

    “Kami bukan sekadar pelanggan dan pedagang, tetapi sudah seperti keluarga,” ungkap Karwi.

    Terkait pesangon, Karwi menyebutkan bahwa pembayaran baru bisa dilakukan setelah aset perusahaan terjual. 

    Wagiyem, seorang operator di Sritex Weaving IV, menambahkan bahwa pihak Sritex telah berjanji untuk memenuhi hak karyawan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) yang dijadwalkan cair pada Maret 2025.

    “Alhamdulillah, hak-hak dikasihkan tetapi masih menunggu. Diusahakan JHT cair bulan Maret 2025 ini,” tuturnya.

    Sejak kabar pailit Sritex pada 21 Oktober 2024, baik karyawan maupun pedagang sudah merasakan kekhawatiran akan masa depan mereka.

    Kini, dengan ribuan buruh kehilangan pekerjaan, para pedagang juga terdampak karena kehilangan pelanggan utama mereka.

    Hingga saat ini, manajemen PT Sritex belum memberikan pernyataan resmi terkait pemutusan hubungan kerja massal ini.

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Sedasawarsa Rencana Induk Industri: Tak Berdaya di Tengah Badai PHK

    Sedasawarsa Rencana Induk Industri: Tak Berdaya di Tengah Badai PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah merancang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang menjadi kiblat bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mengembangkan dan membangun industri nasional. 

    Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), RIPIN 2015-2035 diundangkan dan ditandatangani pada 6 Maret 2015 lewat Peraturan Pemerintah No 14.2015 tentang RIPIN 2015-2035. 

    Sedawarsa berlalu, jika dilihat dari sasaran indikator pembangunan industri pada tahun ini, nyaris sebagian besar gagal terwujud sesuai target. Indikator pembangunan industri lainnya seperti pertumbuhan sektor industri nonmigas jauh di bawah target RIPIN 2015. 

    Adapun, kala itu pemerintah membidik kinerja industri tumbuh 9,1% pada 2025. Sementara itu, pada tahun lalu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri hanya tumbuh di angka 4,75% [year-on-year]. 

    Di sisi lain, kontribusi industri nonmigas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga ditargetkan tumbuh ke angka 27,4% yoy. Namun, faktanya hingga saat ini baru mencapai 18,98% yoy. Capaian tersebut bahkan jauh lebih rendah dari dua dasawarsa lampau di level 28%. 

    Lebih lanjut, jumlah tenaga kerja di sektor industri dalam RIPIN 2015 dicanangkan dapat mencapai 21,7 juta pada tahun ini. Namun, rata-rata kontribusi jumlah tenaga kerja manufaktur masih dikisaran 20 juta – 21 juta orang dalam 5 tahun terakhir. 

    Bahkan, pertumbuhan proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur stagnan cenderung susut. Pada 2019, industri pengolahan nonmigas menyumbang 14,91% terhadap total angkatan kerja di Indonesia yaitu mencapai 136 juta orang (Februari 2019).  

    Sementara, kontribusinya mengalami penurunan hingga ke titik stagnan dalam dua tahun terakhir 2023-2024 di angka 13,83% dari total angkatan kerja di kisaran 147 juta – 152 juta orang.

    Badai PHK

    Penurunan kinerja industri makin tak terelakkan dengan berbagai kabar penutupan pabrik yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor industri, mulai tekstil, alas kaki, hingga peralatan listrik. 

    Melihat kondisi tersebut, Dosen Universitas Paramadina Muhammad Ikhsan mengatakan terdapat sinyal deindustrialisasi dini yang tampak dari sejumlah variabel industri tersebut. 

    “Kontribusi [industri] terhadap PDB kita pernah sampai 32% paling tinggi setelah krisis tahun 2000-an, tapi sekarang angkanya di 18% jadi cenderung turun kalau kita bandingkan dengan negara yang lain seperti China, Thailand atau lainnya. Kita mungkin sedikit lebih baik dari Filipina,” jelasnya beberapa waktu lalu. 

    Kendati demikian, jika melihat dari segi kinerja investasi dan ekspor industri pengolahan nonmigas, kondisinya relatif menggembirakan. Sepanjang 2024, ekspor manufaktur naik 5,33% dengan total nilai US$196,54 miliar dibandingkan tahun lalu. 

    Capaian ekspor tahun lalu itu berkontribusi 74,25% dari total nilai ekspor nasional yang mencapai US$264,70 miliar. Industri manufaktur juga memberikan andil terhadap capaian surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$31,04 miliar pada 2024. 

    Bahkan dari sisi realisasi investasi sepanjang tahun lalu tercatat mencapai Rp721,3 triliun atau berkontribusi 42,1% terhadap total realisasi investasi nasional sebesar Rp1.714,2 triliun. 

  • Industri Tekstil RI Terpuruk, Pakar Desak Kebijakan Impor Diperketat

    Industri Tekstil RI Terpuruk, Pakar Desak Kebijakan Impor Diperketat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar ketenagakerjaan mendesak pemerintah membatasi impor produk tekstil seiring dengan banyaknya pabrik tekstil yang tumbang di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini.

    Terbaru, perusahaan tekstil raksasa PT Sri Rejeki Isman (SRIL) alias Sritex melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan karyawannya usai diputus pailit.

    Untuk diketahui, Sritex dan tiga anak usahanya resmi tutup atau berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025. Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, Jumat (28/2/2025), total sebanyak 9.604 pekerja Sritex terdampak PHK pada 26 Februari 2025.

    Secara terperinci, PT Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang, PT Primayuda Boyolali 956 orang, PT Sinar Panja Jaya Semarang 40 orang, dan PT Bitratex Semarang 104 orang.

    Menanggapi PHK massal yang terjadi di Sritex, Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti Aloysius Uwiyono menilai pemerintah harus membatasi kebijakan impor sehingga industri tekstil nasional tidak berakhir bangkrut.

    “Kebijakan impor tekstil harus dibatasi sedemikian rupa, sehingga tidak mengakibatkan industri tekstil menjadi pada gulung tikar,” kata Aloysius kepada Bisnis, Minggu (2/3/2025).

    Namun jika hendak mencegah terjadinya PHK pada Industri Tekstil, dia menilai pemerintah harus mengupayakan agar industri tekstil jangan sampai tersungkur alias pailit.

    Apalagi, Aloysius menyebut kejadian PHK massal di industri tekstil akan kembali terulang seperti Sritex jika pemerintah tidak menangani keran impor tekstil.

    “Kejadian di perusahaan Sritex akan terulang kembali jika pintu impor tekstil tidak ditangani secara serius,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, tim kurator mengumumkan bahwa telah terjadi PHK sejak 26 Februari 2025 lantaran perusahaan dalam keadaan pailit. Hal itu disampaikan melalui surat Nomor.299/PAILIT-SSBP/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025.

    “…dengan ini memberitahukan kepada nama-nama karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Daftar Terlampir) sejak tanggal 26 Februari 2025 telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan perusahaan dalam keadaan pailit,” tulis kurator dalam surat yang diterima Bisnis, dikutip Jumat (28/2/2025).

    Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo Sumarno mengatakan bahwa karyawan Sritex dikenakan PHK per tanggal 26 Februari 2025, terakhir bekerja pada hari Jumat 28 Februari 2025. Adapun, Sritex berhenti beroperasi pada1 Maret 2025.

    Sumarno menyampaikan, terkait pesangon akan menjadi tanggung jawab kurator, sedangkan jaminan hari tua menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan.

    “Jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK sebanyak 8.400 orang. Urusan pesangon menjadi tanggung jawab Kurator, sedangkan jaminan hari tua, menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

    Revisi Permendag 8/2024

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) akan direvisi dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

    Adapun, revisi Permendag ini ditargetkan akan meluncur pada Februari 2025. Namun, hingga awal Maret, revisi terkait Permendag 8/2024 tak kunjung meluncur.

    Perlu diketahui, Permendag 8/2024 mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa meluncurnya revisi Permendag 8/2024 akan sangat tergantung dari harmonisasi kementerian/lembaga terkait.

    Mendag Budi menuturkan bahwa hingga saat ini Permendag 8/2024 masih dalam proses. Namun, pakaian jadi menjadi salah satu komoditas yang sedang dalam pembahasan dan sudah dilakukan focus group discussion (FGD).

    Setelah pakaian jadi, Budi menyampaikan bahwa poin yang akan direvisi adalah kelompok komoditas singkong. Nantinya, singkong akan masuk ke dalam Permendag yang mengatur tentang kebijakan dan pengaturan impor.

    “Iya-iya, [Permendag 8/2024] direvisi, karena termasuk yang singkong itu. Cuman maksudnya gini, ini kan kita lagi ngomongin bagaimana pengaturan yang pas, tetap direvisi, tapi pasnya seperti apa,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, Budi juga menekankan sejatinya dirinya sering mengungkap bahwa Permendag 8/2024 yang mengatur mengenai impor bisa dievaluasi setiap saat.

    “Namun cara mengevaluasinya itu kita mengundang perwakilan dari industri hulu, hilir konsumen melakukan FGD,” imbuhnya.

    Untuk itu, lanjut dia, masih belum dapat dipastikan akan seprti apa hasil dari revisi Permendag 8/2024. “Ini masih pembahasan, terutama untuk pakaian jadi, pakaian jadi masih dibahas,” sambungnya.

    Dengan adanya revisi Permendag 8/2024, Budi memastikan aturan anyar ini tidak akan melonggarkan pintu masuk produk impor ilegal ke Indonesia.

    “Jadi aturan semua harus benar, kalau ilegal itu jangan kita kalah ilegal. Aturan harus benar, ya ikut yang benar,” tandasnya.

  • Tren PHK Melonjak! Upaya Pemberdayaan Perempuan Harus Ditingkatkan

    Tren PHK Melonjak! Upaya Pemberdayaan Perempuan Harus Ditingkatkan

    Jakarta: Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menghantui dunia usaha. 
     
    Catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan bahwa sebanyak 80.000 pekerja telah kehilangan pekerjaan pada 2024, dan angka ini diprediksi bisa melonjak hingga 280.000 orang dalam waktu dekat. 
     
    Sektor industri tekstil menjadi salah satu perhatian utamalantaran mayoritas pekerjanya adalah perempuan.

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, berbagai upaya pemberdayaan perempuan harus dilakukan di tengah terjadinya PHK tersebut demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 
     
    “Sejumlah langkah antisipasi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan, harus segera dilakukan menyusul terjadinya PHK di beberapa sektor usaha di Tanah Air,” kata Rerie sapaannya dalam keterangan tertulis, Minggu, 2 Maret 2025.
     

    Menurutnya, PHK yang terus meningkat berpotensi menambah beban perempuan, baik sebagai tulang punggung keluarga maupun sebagai individu yang kehilangan sumber pendapatan.
     
    “Perempuan yang kehilangan pekerjaan juga harus mendapat perhatian agar mampu memiliki keterampilan sehingga tetap bisa produktif menopang perekonomian keluarga,” tutur dia.
     
    Tanpa langkah konkret, lonjakan PHK ini juga bisa memicu berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak langsung pada perempuan dan anak. 
     
    Oleh karena itu, peningkatan keterampilan bagi perempuan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
     

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga menambahkan, langkah pemberdayaan perempuan bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang bagi ekonomi Indonesia. 
     
    Jika lebih banyak perempuan memiliki skill yang relevan dengan kebutuhan industri, mereka tidak hanya bisa bertahan di tengah krisis tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Berdasarkan kondisi tersebut, Rerie pun mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah antisipasi melalui berbagai upaya pemberdayaan perempuan, agar dampak PHK di sejumlah sektor tidak semakin parah. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • KSPI dan Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran Rabu 5 Maret 2025, Protes PHK Massal Sritex hingga THR

    KSPI dan Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran Rabu 5 Maret 2025, Protes PHK Massal Sritex hingga THR

    PIKIRAN RAKYAT – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi di depan Istana Negara dan Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Maret 2025. Aksi tersebut merespons Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan PT Sritex.

    “(KSPI dan Partai Buruh) melakukan aksi besar-besaran untuk aksi pertama akan dilakukan pada hari Rabu, 5 Maret 2025 di Istana Negara dan Kemenaker,” ucap Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers, Minggu, 2 Maret 2025.

    Selain menggeruduk Istana Negara dan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, KSPI dan Partai Buruh juga akan melakukan aksi di Semarang, Jawa Tengah.

    “Ya walaupun bulan puasa kami biasa melakukan aksi, biasa KSPI dan Partai Buruh itu biasa demi perjuangan rakyat,” ujarnya.

    Enam Tuntutan

    Berikut tuntutan aksi unjuk rasa ribuan buruh di Istana Negara, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Semarang pekan depan:

    Bongkar total penyebab PT Sritex tutup dan mem-PHK puluhan ribu pekerja serta hampir ratusan ribu buruh ter-PHK di anak perusahaan Sritex dan supplier Sritex. Selamatkan industri nasional dan sektor riil di tengah ancaman badai PHK ratusan ribu buruh di tahun 2025. Hapus sistem outsourcing yang semakin masif. Bayar THR buruh tahun 2025. Jangan ada pemutusan kontrak dan PHK buruh sebagai cara menghindari pembayaran THR. Stop korupsi. Korupsi makin merajalela—buruh makin sengsara. Cabut Permendag Nomor 8 Tahun 2023 yang membuka pintu impor secara ugal-ugalan dan menjadi penyebab PHK besar-besaran di sektor tekstil serta impor truk.

    Diketahui, PT Sritex dinyatakan pailit oleh pengadilan dan resmi berhenti beroperasi mulai Sabtu, 1 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KSPI soal PHK Massal Ribuan Buruh Sritex: Itu Tindakan Ilegal!

    KSPI soal PHK Massal Ribuan Buruh Sritex: Itu Tindakan Ilegal!

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex akibat proses pailit merupakan tindakan ilegal dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

    Presiden KSPI Said Iqbal menyebut ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi PHK massal yang dilakukan Sritex terhadap buruhnya merupakan tindakan ilegal.

    Said melihat PHK terhadap ribuan buruh Sritex tidak melalui mekanisme bipartit antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan, serta dilanjutkan ke tahap tripartit bersama mediator dari dinas tenaga kerja.

    “Justru yang terlihat, buruh diminta secara individual untuk mendaftarkan PHK. Kalau benar itu terjadi, patut diduga disertai intimidasi,” kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Minggu (2/3/2025).

    Dia juga mempertanyakan siapa pihak yang akan menjamin pembayaran pesangon pekerja Sritex. Selain itu, Said menyebut buruh tidak diberi kesempatan menolak PHK melalui proses di hadapan pegawai mediator bila tidak setuju dengan hak-haknya yang akan didapat.

    “Seharusnya buruh mendapat ruang untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap PHK maupun besaran hak yang diterima. Namun kenyataannya, yang terjadi justru buruh diajak menyanyi-nyanyi sambil menangis,” katanya.

    Dia juga menyoroti jumlah buruh yang terdampak PHK tidak hanya pekerja Sritex, melainkan pekerja di anak perusahaan serta rantai pasoknya yang melibatkan penyedia bahan baku, makanan, angkutan, hingga pemasok lainnya.

    “Jika dihitung, pekerja terdampak bisa mencapai ratusan ribu orang,” ujarnya.

    Di samping itu, Said juga menyayangkan langkah PHK massal yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Menurutnya, momen ini dimanfaatkan untuk melemahkan posisi buruh yang sedang terdesak secara ekonomi.

    Said juga menyoroti buruh yang diminta mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai pengganti hak-haknya.

    “Padahal untuk mencairkan hak tersebut, diperlukan surat keterangan masa kerja dan paklaring, yang justru berpotensi memaksa buruh menerima PHK tanpa perlawanan,” pungkasnya.

  • Berbuat Salah Tiba-tiba Mau Terlihat Baik

    Berbuat Salah Tiba-tiba Mau Terlihat Baik

    PIKIRAN RAKYAT – Band Punk Sukatani yang belakangan mencuri perhatian menolak dijadikan Duta Kepolisian oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dengan tegas, Sukatani mengaku tak ingin berurusan dengan pihak yang sudah banyak merugikan mereka.

    Melalui unggahan di Instagram, pada Sabtu, 1 Maret 2025, Sukatani yang terdiri atas sepasang suami istri itu, mengungkapkan kabar mereka usai diintimidasi polisi sejak Juli 2024.

    “Kawan-kawan, Mau mengabarkan bahwa kami dalam keadaan baik, namun masih dalam proses recovery pasca kejadian bertubi yang selama ini kami hadapi sejak Juli 2024 lalu. Tekanan dan intimidasi dari Kepolisian terus kami dapatkan,” ujar mereka, dikutip Minggu, 2 Maret 2025.

    Mereka terang-terangan mengaku bahwa video klarifikasi dan permintaan maaf atas lagu yang berjudul “Bayar Bayar Bayar” adalah hasil intimidasi yang panjang.

    “Kejadian tersebut membuat kami mengalami berbagai kerugian, baik secara materiil maupun nonmaterial,” ucapnya menambahkan.

    Sukatani juga menjelaskan meluruskan narasi-narasi terkait dengan pemecatan sepihak yang dilakukan oleh pihak Yayasan kepada vokalis Sukatani, Twister Angel alias Novi Citra Indriyati.

    Dijelaskan bahwa Twister Angel benar-benar diberhentikan atau kena PHK sepihak oleh Yayasan tempatnya mengajar dengan alasan yang bersangkutan termasuk salah satu personel Sukatani Band Punk.

    “Namun, pemecatan tersebut dilakukan tanpa memberikan ruang dan kesempatan bagi Twister Angel untuk dimintai keterangan. Bahkan, dalam surat pemecatan yang diterima, sama sekali tidak dijelaskan apakah keikutsertaan Twister Angel sebagai personel Sukatani dianggap sebagai pelanggaran berat,” kata unggahan itu.

    Sukatani menegaskan, pengawalan khusus dari pihak kepolisian di sejumlah acara mereka itu di luar kuasa mereka, sebab tak pernah ada permintaan penjagaan sama sekali.

    Dua personel band tersebut juga menekankan bahwa mereka lebih memilih menggandeng pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat, dibandingkan Polri. Mereka tak ingin kejadian ini dimanfaatkan oleh polisi untuk mengais simpati publik setelah apa yang mereka alami.

    “Terima kasih untuk dukungan kawan-kawan dimanapun kalian berada, sehingga membuat kami yakin kami tidak sendirian. Kami mengabarkan bahwa saat ini kami menambah satu kekuatan baru dan kami akan berjalan bersama dengan LBH Semarang-YLBHI. Sampai jumpa di pentas-pentas berikutnya,” ujarnya.

    “Kami paham bahwa apa yang baru saja kami alami dan dukungan luas dari kawan-kawan semua membuat semua pihak yang berbuat salah pada kami tiba-tiba mau terlihat baik,” tutur mereka. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News