Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Elon Musk Terus Berpolitik, Tesla Babak Belur

    Elon Musk Terus Berpolitik, Tesla Babak Belur

    Jakarta –

    Saat ini, Elon Musk secara penuh terjun ke dalam politik sayap kanan dan membuat beberapa kontroversi. Menurut beberapa ahli, hal itu menjauhkan calon pelanggan perusahaannya, yang tidak sependapat dengannya.

    “Jangan libatkan diri Anda dalam politik. Orang-orang akan berhenti membeli produk Anda,” kata konsultan merek asal New York. Robert Passikoff.

    Penjualan Tesla anjlok 45% di Eropa bulan Januari, menurut firma riset Jato Dynamics, bahkan saat penjualan kendaraan listrik secara keseluruhan meningkat. Itu terjadi setelah laporan penurunan penjualan di California, pasar Amerika Serikat terbesarnya, dan penurunan tahunan pertama secara global tahun lalu.

    “Saya bahkan tidak ingin mengendarainya,” kata pemilik Model 3 John Parnell, seorang Demokrat dari Ross, California. Ia juga membatalkan pesanan Cybertruc dan merelakan uang jaminan USD 100. “Ia menghancurkan merek tersebut dengan politiknya,” tambahnya yang dikutip detikINET dari Associated Press.

    Analis industri mengatakan masih terlalu dini menilai seberapa besar kerusakan alibat politik Musk pada Tesla karena banyak faktor lainnya. Kendaraan terlarisnya, Model Y, akan keluar versi barunya tahun ini, yang mungkin saja menyebabkan calon konsumen menunda pembelian saat ini.

    Persaingan juga memanas dari produsen asal China yang menawarkan mobil dengan daya tahan baterai dan keandalan yang kompetitif. Namun mungkin saja kiprah Musk di bidang politik memperparah keadaan.

    “Musk merasa ia dapat mengatakan apa pun yang ia inginkan dan tidak berpikir Tesla akan menanggung konsekuensi apa pun,” kata analis Morningstar Seth Goldstein.

    Angka penjualan Tesla sangat buruk di Jerman dan Prancis bulan Januari, masing-masing turun sekitar 60%. Penjualan di Prancis turun 26% lagi di Februari. Penjualan Model 3 Tesla juga turun 33% di semua negara Eropa. “Sebagian dari populasi tidak senang dengan pandangannya, aktivisme politiknya,” kata analis senior Jato Felipe Munoz.

    Banyak pembeli Tesla dulunya adalah profesional yang kaya, sadar lingkungan, sering kali liberal, yang tertarik dengan pembicaraan Musk tentang bagaimana EV-nya dapat membantu menyelamatkan planet ini dari kehancuran bahan bakar fosil.

    “Saya dulu dipuja oleh kaum kiri. Tidak demikian saat ini,” kata Musk dalam wawancara dengan Tucker Carlson pada tanggal 18 Februari ketika sahamnya berada di tengah-tengah penurunan hampir 30%.

    Keputusannya menghabiskan USD 270 juta untuk kampanye presiden Donald Trump dan mendukungnya secara terbuka cukup berisiko bagi bisnisnya. Kemudian dia menjalankan strategi PHK massal sebagai kepala tim efisiensi pemerintahan Trump dan banyak mengomentari politik luar negeri.

    Dia mendukung partai sayap kanan, pro-Rusia, dan anti-Muslim di Jerman, menyebut Perdana Inggris sebagai tiran jahat yang menjalankan “negara polisi dan baru-baru ini menyatakan Kanada bukanlah negara yang sebenarnya.

    Dealer Tesla di AS dikepung pengunjuk rasa, kendaraannya dirusak dan stiker menempel di mobil Tesla dengan tulisan seperti, “Saya membelinya sebelum Elon gila.” Sebuah patung Musk digantung di Milan dan gambar dirinya memberi hormat dengan lengan lurus diproyeksikan di pabrik Tesla di Jerman. Seorang menteri pemerintah Polandia menyerukan boikot Tesla.

    “Saya takkan membeli Tesla lagi,” kata Jens Fischer, warga di Witten, Jerman, yang menganggap Musk mengganggu stabilitas demokrasi. Ia menempelkan stiker “Elon menjadi gila” di Model 3-nya. “Saya akan menjual jika mendapat tawaran yang bagus,” katanya.

    Investor Tesla Ross Gerber mengatakan Musk entah bagaimana mengawinkan produk terbaik dunia dengan pemasaran terburuk di dunia. “Orang ingin membeli barang yang membuat mereka senang, Anda tidak ingin politik terlibat,” kata Gerber.

    Namun ada juga yang tidak terpengaruh. Warga London Harry Chathli mengatakan idak berniat menyingkirkan Tesla S miliknya. Ia memuji Musk sebagai visioner karena mengubah cara kita berpikir tentang transportasi dan masa depan Bumi.

    (fyk/afr)

  • Mengapa Masyarakat Harus Jeli terhadap Ajakan Boikot? Berikut Penjelasan Akademisi – Halaman all

    Mengapa Masyarakat Harus Jeli terhadap Ajakan Boikot? Berikut Penjelasan Akademisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA —  Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau, Dr. Mahyarni, SE, M.M mengatakan, dalam jangka pendek mungkin gerakan boikot terhadap produk-produk yang diduga terafiliasi Israel itu tidak bermasalah.

    Namun, jika isu boikot itu mengarah ke jangka panjang bisa menimbulkan masalah di masyarakat maupun pemerintah.

    “Apalagi ajakan boikot itu sudah ditunggangi pihak-pihak tertentu yang bersembunyi di balik isu kemanusian, tapi tujuan sebenarnya hanya untuk persaingan bisnis semata dengan berupaya melakukan framing baru di masyarakat,” ujarnya ditulis di Jakarta, Selasa(4/2/2025).

    Masyarakat harus jeli dan tidak begitu saja mengikuti ajakan boikot. Baiknya lebih selektif dalam menerima informasi yang beredar.

    “Masyarakat harus selektif dan berhati-hati menyikapi apakah ajakan boikot itu memang benar-benar murni untuk gerakan kemanusiaan atau hanya bersembunyi di balik isu kemanusiaan untuk menjatuhkan produk-produk pesaingnya,” ungkapnya.

    Jika salah dalam mengikuti ajakan boikot, maka masyarakat sendiri yang akan turut terdampak.

    Seperti banyak masyarakat yang terkena PHK karena perusahaan yang diboikot itu dalam jangka panjang bisa saja tutup karena sepinya penjualan mereka.  

    Jika perusahaan banyak yang tutup, itu kan akan berdampak pada perekonomian negara.

    Begitu juga jika banyak yang terkena PHK, pengangguran di Indonesia kan semakin banyak.

    Mahasiswa harus mengutamakan literasi dalam menyikapi sebuah isu boikot ini.

    Hal ini bertujuan agar para mahasiswa bisa menyaring informasi yang muncul di media-media sosial atau media apapun yang mengarah ke upaya untuk mendiskreditkan jenis atau kelompok tertentu.  

    “Informasi yang sampai ke masyarakat selama ini kan terlalu lebar, dalam arti kata bebas begitu, masyarakat nggak bisa menentukan. Peran dari Menkominfo barangkali penting untuk memberikan informasi yang benar terkait isu boikot ini,” ucapnya.

    Demikian juga sebaiknya di komunitas muslim atau lembaga-lembaga muslim Indonesia, sebaiknya juga memberikan informasi yang jelas dan berimbang.

    Hal senada juga disampaikan Dr. Ade Ria Nirmala, S.E, M.M, Dosen Program Studi Manajemen dari Universitas yang sama.

    Terkait dengan ajakan boikot terhadap produk-produk yang diduga terafiliasi Israel, masyarakat harus mencari informasi yang benar terlebih dahulu mana yang benar-benar harus diboikot. “Jangan ikut-ikutan. Jadi, jangan FOMO, kalau orang-orang ngelakuin kita pengen ngelakuin juga. Tapi kita enggak tahu sebenarnya seperti apa,” ungkap Ade..

    Menurutnya, jika produk itu mayoritas dikelola di dalam negeri, dan para pekerjanya juga mayoritas masyarakat Indonesia dan karyawannya ada yang muslim, kemudian juga memberikan sumbangan kepada Palestina, sebaiknya produknya jangan diboikot.

    “Jangan diboikotlah. Itu kan sama saja akan mematikan usaha saudara kita sendiri di sini,” katanya.

    Dia meminta pemerintah agar tidak membiarkan isu-isu hoaks terkait ajakan boikot itu terus terjadi.

    Dia juga meminta lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar ikut memberikan klarifikasi mengenai isu hoaks produk-produk terafiliasi Israel yang tersebar di masyarakat.

    “Sebagai sebuah lembaga memang harus melakukan sebuah klarifikasi, dan memberikan penjelasan ke masyarakat  apakah berita-berita itu ditunggangi atau ini gerakan murni. Jangan sampai ada pihak yang membawa-bawa nama mereka, tapi sebenarnya mereka nggak ngelakuin itu,” ucapnya. (Tribun/Rina Ayu)

  • Pengamat Meyakini Pemegang Saham akan Dukung Penyelesaian Pesangon Karyawan Sritex yang Kena PHK – Halaman all

    Pengamat Meyakini Pemegang Saham akan Dukung Penyelesaian Pesangon Karyawan Sritex yang Kena PHK – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Ketua Umum Asosiasi Rekanan Dagang Indonesia (Ardin) yang juga pelaku bisnis, Dr John N Palinggi SE MM MBA memberikan solusi strategis terukur, membawa manfaat serta harga diri pengusaha, terkait nasib 10 ribu buruh – karyawan PT Sritex yang terkena PHK massal karena perusahaan pailit.

    Ketua Asosiasi Mediator Indonesia yang diakreditasi Mahkamah Agung dan Mediator – Profesional Non Hakim yang diangkat oleh 12 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta dan Non Jakarta ini yakin, pengusaha dan pemegang saham Sritex akan tampil mendukung penyelesaian atas pesangon dan penghargaan kepada karyawan yang di PHK.

    Menurut pria yang juga konsultan investasi tersebut, dalam kasus Sritex ini, kurator harus mengerti celah, lika-liku bisnis PT Sritex. 

    Di situ, kata dia, ada pemegang saham, Komisaris serta Direksi perusahaan, dimana pemegang saham mempercayakan kepada Direksi dan Komisaris untuk menyelenggarakan perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) serta tata kelola perusahaan yang baik dan sehat. 

    “Kalau sekarang ada permasalahan, maka sesuai UU Perseroan Terbatas, maka penanggung jawab ke dalam dan keluar termasuk ke pengadilan adalah Direktur Utama. maka kurator harus menghubungi Direksi dan komisaris untuk membahas hak-hak karyawan soal pasangan dan penghargaan.

    Kalau tidak ketemu jalan keluar maka kurator mengundang pemegang para saham, untuk membantu menyelesaikan masalah ini, meskipun pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap tindakan pidana perusahaan yang tidak dia lakukan,” kata John Palinggi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Pemegang saham, imbuhnya, hanya menanggung risiko terhadap saham yang ditempatkan di perusahaan tersebut serta diminta membantu masukan penyelesaian terkait pesangon dan penghargaan untuk karyawan yang diberhentikan.

    “Kurator juga harus tahu, berapa jaminan di bank dan jaminannya itu berupa apa, umumnya tanah dan peralatan serta bangunan pabrik, juga harus dilihat perjanjian akta kreditnya. Kalau itu jaminannya, saya pastikan karyawan tidak akan dapat pesangon karena bank mempunyai hak untuk mengambil,” papar John.

    PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) resmi menutup seluruh produksinya pada 1 Maret 2025, seiring menumpuknya utang yang dimiliki perseroan dan tak mampu membayarnya.

    Diketahui, Sritex yang merupakan perusahaan tekstil berpusat di Sukoharjo, Jawa Tengah, didirikan pada 1966 oleh HM Lukminto dengan nama awal UD Sri Redjeki.

    Era tersebut, pemerintahan Indonesia masih dipimpin Presiden Soekarno.

     Perusahaan ini berawal dari usaha perdagangan kain di Pasar Klewer, Solo.

    Pada tahun 1978, Sritex resmi berbentuk perseroan terbatas (PT) dan mulai berkembang pesat di industri tekstil Indonesia.

    Pada tahun 1992, PT Sritex mengintegrasikan empat lini produksinya, pemintalan, penenunan, sentuhan akhir, dan garmen ke dalam satu lokasi pabrik yang diresmikan oleh Presiden Soeharto.

    Keberhasilan perusahaan semakin terlihat pada tahun 1994 ketika PT Sritex mendapat kepercayaan dari NATO dan Angkatan Bersenjata Jerman untuk memproduksi seragam militer.

    Selain itu, perusahaan ini juga melayani pesanan dari berbagai negara seperti Inggris, Papua Nugini, serta merek-merek fashion terkenal seperti Guess dan H&M.

     

     

  • JHT Pekerja Sritex Segera Cair, BPJS Ketenagakerjaan Janji Selesaikan dalam Waktu 8 Hari – Halaman all

    JHT Pekerja Sritex Segera Cair, BPJS Ketenagakerjaan Janji Selesaikan dalam Waktu 8 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BPJS Ketenagakerjaan telah berkomitmen untuk menyelesaikan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi ribuan pekerja PT Sritex dalam waktu 8 hari ke depan. 

    Pencairan JHT akan dimulai pada Rabu, 5 Maret 2025, dengan target pembayaran sebanyak 1000 pekerja Sritex per hari.

    Komitmen ini disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR F-NasDem Irma Suryani Chaniago, setelah melakukan pembicaraan dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo. 

    Irma mengatakan bahwa hasil percakapan tersebut mengonfirmasi bahwa pencairan JHT akan dimulai besok, dengan langkah bertahap hingga seluruhnya selesai dalam waktu yang telah ditetapkan.

    “Saya barusan telepon Direktur BPJS, saya minta semua kewajiban JHT untuk dibayarkan segera. Tadi beliau menyampaikan bahwa mulai besok, mereka akan membayarkan JHT untuk 1000 orang per hari,” kata Irma setelah menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IX DPR dengan Serikat Pekerja Sritex di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Irma menjelaskan bahwa jumlah dana yang harus dicairkan cukup besar, sehingga proses pencairan tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu hari. 

    Namun, pihak BPJS Ketenagakerjaan telah memastikan bahwa dalam waktu 8 hari ke depan, seluruh JHT pekerja Sritex akan cair. 

    “Karena dana yang harus dicairkan banyak, tidak bisa langsung banyak. Tapi selama 8 hari, semuanya akan diselesaikan secara komprehensif,” ujarnya. 

    Dia juga menegaskan bahwa jika dalam 8 hari tidak selesai, pihaknya akan terus mendorong agar pencairan tersebut segera tuntas.

    Irma memahami kebutuhan mendesak para pekerja Sritex, yang baru saja terkena PHK massal. 

    Dengan menjelangnya bulan Ramadan dan Lebaran, Irma menekankan bahwa para pekerja membutuhkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

    “Kita tahu bahwa kebutuhan anggaran di rumah tangga selama puasa dan Lebaran itu bisa dua kali lipat, jadi ini harus segera selesai,” tandasnya.

    Sebelumnya, Koordinator Serikat Pekerja Sritex, Slamet Kaswanto, meminta agar pencairan JHT dilakukan lebih cepat mengingat banyak pekerja yang baru saja terkena PHK massal. 

    Slamet berharap pencairan JHT dapat segera dilakukan sebelum Lebaran agar buruh yang terdampak PHK bisa memenuhi kebutuhan mereka.
     

  • Menperin: Manufaktur Tumbuh dan Menyerap Tenaga Kerja Baru Lebih Banyak dari PHK – Halaman all

    Menperin: Manufaktur Tumbuh dan Menyerap Tenaga Kerja Baru Lebih Banyak dari PHK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian fokus terus memantau kinerja sektor industri di dalam negeri di tengah dinamika kondisi perekonomian global.

    Hal tersebut berpengaruh pada perekonomian nasional, serta sektor industri manufaktur sebagai salah satu kontributor utamanya.

    “Bahwa memang benar ada penutupan beberapa pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK), kami menyampaikan empati kepada perusahaan industri dan pekerja yang mengalami hal tersebut. Kemenperin terus berupaya meningkatkan investasi baru di sektor manufaktur, mendorong munculnya industri baru untuk mulai berproduksi sehingga menyerap tenaga kerja baru lebih banyak dan menjadi alternatif lapangan kerja bagi pekerja yang terdampak PHK,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Meski demikian, Menperin menyampaikan bahwa sektor manufaktur menyerap tenaga kerja baru lebih banyak, dibanding jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Hal ini diketahui dari pelaku industri yang melaporkan mulai melakukan produksi pada Kemenperin. 

    Berdasarkan data dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja baru yang diserap industri manufaktur yang mulai berproduksi tahun 2024 mencapai 1.082.998 tenaga kerja baru. Angka ini lebih besar dari jumlah PHK yang dilaporkan Kemenaker pada tahun 2024 sebesar 48.345 orang (sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan). Sebagai catatan, jumlah pekerja yang ter-PHK pada periode tersebut bukan hanya merupakan pekerja di sektor manufaktur, tetapi angka total untuk semua sektor ekonomi. 

    Hal ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan industri manufaktur bermunculan dan mulai berproduksi dengan menyerap tenaga kerja baru yang lebih banyak pula, bahkan lebih banyak dari jumlah tenaga kerja yang kena PHK di berbagai sektor ekonomi. 

    Pertumbuhan sektor industri manufaktur juga membuka lapangan kerja yang semakin luas. Jumlah tenaga kerja pada industri pengolahan nonmigas terus meningkat, dari 17,43 juta di tahun 2020 menjadi 19,96 juta di tahun 2024. 

    Data dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) tersebut menunjukkan, pada tahun 2024 rasio penambahan tenaga kerja baru di sektor manufaktur terhadap jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mencapai 1 banding 20. Artinya, ketika 1 tenaga kerja kena PHK sektor manufaktur mampu  menciptakan dan menyerap 20 tenaga kerja baru. Rasio ini terus naik sejak tahun 2022 sebesar 1:5, menjadi 1:7 pada, dan 1:20 di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan kinerja serapan tenaga kerja manufaktur Indonesia semakin baik.

    Terkait penutupan perusahaan industri yang disertai dengan PHK yang banyak mewarnai pemberitaan akhir-akhir ini, Menperin menjelaskan bahwa penutupan tersebut disebabkan oleh berbagai alasan, di antaranya penurunan demand pasar ekspor, karena mismanagement pabrik, perubahan strategi bisnis principal yang ingin mendekatkan basis produksi dengan pasar di luar negeri, pelaku industri terlambat mengantisipasi perkembangan teknologi sehingga produknya kalah bersaing, dan alasan lainnya.

    Dari berbagai alasan tersebut, sebagian besar penutupan pabrik disebabkan turunnya permintaan domestik karena pasar dalam negeri dibanjiri produk impor. Selain itu, faktor penyebab PHK juga didorong oleh pelemahan belanja dalam negeri, dan kelangkaan bahan baku. 

    “Dari beberapa alasan tersebut, kita tidak bisa kendalikan, terutama alasan terkait lemahnya permintaan pasar ekspor. Sedangkan yang terjadi di lapangan, penutupan industri/pabrik lebih banyak terjadi karena strategi bisnis. Namun demikian, Kemenperin fokus memonitor penutupan industri yang terutama disebabkan karena kelangkaan dan hambatan bahan baku produksi serta upgrade teknologi produksi, untuk bisa mencari penyelesaiannya,” jelas Menperin.

    Agus kembali menegaskan, perlu melihat dari berbagai faktor untuk memahami penyebab terjadinya PHK dan mencari solusinya, serta sinergi antara pemangku kebijakan terkait yang memiliki kewenangan untuk membahas solusi bersama, di antaranya instansi yang bisa mengeluarkan kebijakan terkait safeguard, lartas, non-tariff barrier (NTB).

  • Pekerja Sritex Minta Dukungan Komisi IX agar Pesangon dan THR Dipenuhi

    Pekerja Sritex Minta Dukungan Komisi IX agar Pesangon dan THR Dipenuhi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ribuan pekerja  Sritex meminta dukungan Komisi IX DPR agar pesangon, tunjangan hari raya (THR), dan hak-hak lainnya dari buruh segera dipenuhi oleh pihak perusahaan. Permintaan dukungan ini dilakukan seusai PT Sritex melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10.000 lebih pekerja.

    “Ya, jadi kami dari perwakilan buruh Sritex ingin menyampaikan ke Komisi IX terkait putusan PHK yang sudah dilayangkan oleh tim kurator kepada seluruh pekerja Sritex Group. Nah, kami memastikan ingin di-backup soal hak-hak kami yang belum terbayarkan sampai dengan hari ini yaitu terkait dengan pesangon, tunjangan hari raya dan beberapa hak-hak yang lain yang belum diberikan pasca diputuskannya PHK oleh kurator,” ujar koordinator pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Slamet mengatakan pihaknya menyesalkan informasi yang mendadak dari tim kurator PT Sritex soal PHK massal. Dia mengakui bahwa PT Sritex sebenarnya sudah pailit, tetapi pemerintah minta tidak ada PHK dan PT Sritex tetap beroperasi seperti biasa.

    “Sebetulnya kami masih beroperasi sejak diputus pailit itu, tetapi tiba-tiba pada 26 Februari 2025 kami mendapatkan informasi dari kurator, kurator mengambil kewenangannya untuk melakukan PHK kepada kami,” tandas dia.

    “Ini tentu sangat menyesakkan kami dan kami menghormati kalau itu keputusan hukum. Namun, hak-hak kami harus segera diberikan. Itu yang kami tuntut dan ini yang kami sampaikan ke Komisi IX DPR,” kata Slamet menambahkan terkait hak-hak pekerja Sritex Group.

    Karena keputusan PHK mendadak, kata Slamet, pihaknya belum menghitung secara keseluruhan jumlah hak, termasuk pesangon dari 10.000 lebih pekerja Sritex yang terkena PHK. 

    Saat ini, kata dia, hak-hak tersebut sedang dihitung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dia memprediksikan jumlah bisa mencapai puluhan miliar.

    “Jadi kami akan tagihkan pesangon itu sesuai dengan perhitungan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan jadi dihitung sesuai dengan masa kerja, tentunya masing-masing buruh itu akan berbeda penghitungannya dan kita nanti mintanya adalah dibayarkan secara keseluruhan bukan personal. Nanti kita minta tagihkan untuk dibayarkan secara keseluruhan,” jelas dia.

    Slamet mengatakan, pekerja Sritex yang terdampak PHK mendesak agar hak-haknya segera cair, terutama menjelang Idulfitri 2025. Termasuk, kata dia, tunjungan dan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan.

    “Terkait dengan tunjangan kehilangan pekerjaan, JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dan JHT (Jaminan Hari Tua), yang dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang sampai hari ini kami masih akses untuk mendapatkannya,” tutur Slamet.

    Slamet berharap agar DPR Komisi IX DPR dapat membantu agar BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan yang maksimal. Terutama, kata dia, skema pencairan tunjangan yang mudah dan tidak semata-mata melalui mekanisme online.

    “Kami minta untuk di-backup juga oleh DPR Komisi IX ini agar di BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan yang maksimal. Artinya itu bisa segera mungkin dicairkan, karena itu kan adalah uang buruh itu sendiri,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Slamet mengungkapkan, pencairan tunjangan tersebut sangat mendesak, terutama mengingat kebutuhan buruh dalam menghadapi masa sulit menjelang Idulfitri. Menurut dia, meskipun pesangon mungkin membutuhkan waktu lebih lama karena harus menunggu proses penyelesaian aset perusahaan, tunjangan hari raya (THR) adalah hal yang wajib dan harus segera dibayarkan. 

    “THR itu kan mutlak untuk kami,  Kami menuntut itu segera dicairkan,” pungkas dia mewakili pekerja Sritex.

  • Said Iqbal: PHK Puluhan Ribu Pekerja Sritex Adalah Ilegal – Halaman all

    Said Iqbal: PHK Puluhan Ribu Pekerja Sritex Adalah Ilegal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap puluhan ribu buruh PT Sritex tidak sah dan ilegal.

    Said Iqbal menegaskan bahwa penanganan PHK akibat pailitnya perusahaan tidak boleh dilakukan sembarangan.

    Dalam kasus Sritex, yang terjadi saat ini adalah perselisihan PHK.

    Sedangkan, jenis PHK pun beragam, misalnya PHK akibat perusahaan tutup, PHK karena efisiensi, PHK atas kemauan sendiri, PHK karena alasan disharmonis, serta PHK akibat pailit.

    “Jika PHK tidak memenuhi mekanisme dan prosedur yang sesuai aturan, maka menurut putusan Mahkamah Konstitusi, PHK tersebut batal demi hukum,” ujar Said Iqbal di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Mekanisme penyelesaian perselisihan PHK dimulai melalui perundingan bipartit yang dibuktikan dengan risalah perundingan. Jika tidak ada kesepakatan, dilanjutkan dengan proses tripartit melalui mediasi Dinas Tenaga Kerja.

    Apabila masih belum ada penyelesaian, maka proses dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

    Mekanisme inilah yang menurut Said Iqbal belum ditempuh dalam penyelesaian Sritex. Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya ingin terlibat dalam dialog untuk memastikan mekanisme penyelesaian dijalankan dengan benar dan hak-hak buruh tetap terpenuhi.

    Penyelesaiannya harus sesuai aturan hukum, yakni UU No. 13/2003, UU Cipta Kerja (yang sebagian masih berlaku), serta Putusan MK No. 168/2024 yang tengah digugat oleh Partai Buruh.

    Selain itu, juga harus mematuhi standar internasional, khususnya Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi No. 98 tentang Hak Berunding.  

    “Dua ketentuan ini wajib menjadi acuan dalam penanganan kasus Sritex. Presiden sudah menunjukkan empati dan simpati. Ini penting, karena yang terdampak bukan hanya buruh Sritex, tetapi juga pekerja di anak perusahaan dan para pemasok yang selama ini bergantung pada Sritex,” kata Said Iqbal.

    Said Iqbal menyoroti aspek hukum dengan merujuk pada Konvensi ILO dan hukum nasional. Partai Buruh dan KSPI tetap berpendapat bahwa PHK buruh Sritex ilegal atau tidak sah, baik menurut hukum nasional maupun internasional.

    Menurut Said Iqbal, penyelesaian kasus ini seharusnya mengikuti mekanisme hukum terkait PHK akibat pailit. Namun yang terjadi justru lebih menyerupai drama.

    “PHK juga tidak bisa dilakukan hanya dengan meminta buruh mendaftarkan diri. PHK harus melalui keputusan perusahaan yang disertai penerbitan paklaring,” katanya.

    Paklaring inilah yang nantinya digunakan pekerja untuk mencairkan JHT di BPJS Ketenagakerjaan. Tanpa paklaring, sampai kapan pun JHT tidak dapat dicairkan.

  • Siapa Pendiri Raksasa Tekstil Sritex? Ini Sosoknya

    Siapa Pendiri Raksasa Tekstil Sritex? Ini Sosoknya

    Jakarta, Beritasatu.com – Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk, adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini sebelumnya mengalami pailit dan kemudian memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Namun, siapa sebenarnya sosok pendiri Sritex?

    Dikenal dengan produk berkualitas tinggi, Sritex dipercaya sebagai pemasok seragam militer untuk North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan Jerman.

    Sritex berawal dari sebuah usaha dagang tekstil kecil bernama UD Sri Redjeki di Pasar Klewer, Solo. Haji Muhammad Lukminto mendirikan usaha ini pada 1966. Ia memulai kariernya di bidang tekstil dengan berdagang kain di pasar tersebut.

    Lukminto lahir dengan nama Ie Djie Shien pada 1 Juni 1946 di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga Tionghoa dan sempat putus sekolah akibat kebijakan pemerintah pasca insiden G-30-S/PKI yang melarang etnis Tionghoa untuk bersekolah. Setelah putus sekolah, Lukminto mengikuti jejak kakaknya, Ie Ay Djing atau Emilia untuk berdagang kain di Pasar Klewer, Solo.

    Dengan modal awal Rp 100.000 dari orang tuanya, dia membeli kain belaco dari Semarang dan Bandung. Ia kemudian menjualnya dengan berkeliling di Pasar Klewer, Pasar Kliwon, hingga ke pabrik-pabrik batik rumahan. Pada 1967, berkat kegigihannya, dia berhasil membeli dua kios di Pasar Klewer dan terus memperbesar usaha tekstilnya.

    Pada 1968, Lukminto membuka pabrik cetak pertamanya di Solo. Kemudian, pada 1972, dia mengambil langkah besar dengan mendirikan pabrik pertamanya di Semanggi, Solo.

    Pada 10 tahun kemudian, dia mendirikan pabrik tenun pertamanya dengan nama PT Sri Rejeki Isman atau PT Sritex di Desa Jetis, Sukoharjo. Pabrik ini terus berkembang hingga memiliki empat lini produksi, yaitu pemintalan, penenunan, penyelesaian, dan garmen.

    Pada 1994, Sritex mulai mengerjakan seragam pesanan pasukan negara-negara di bawah NATO. Sritex berhasil mengantongi sertifikat dari organisasi pakta pertahanan Atlantik Utara. Hingga kini, Sritex telah membuat seragam militer untuk lebih dari 33 negara.

    Lukminto mendapatkan penghargaan dari Presiden Soeharto pada 3 Maret 1992, yang meresmikan pabriknya bersama dengan pabrik lainnya di Surakarta. Ia juga menerima penghargaan MURI pada 2007.

    Namun, Lukminto meninggal dunia pada 5 Februari 2014 di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, akibat sakit yang dideritanya. Lukminto menikah dengan Susyana, dan dikaruniai lima orang anak, yaitu Vonny Imelda, Iwan Setiawan Lukminto, Lenny Imelda, Iwan Kurniawan Lukminto, dan Margaret Imelda.

    Setelah Lukminto wafat pada 5 Februari 2014, kepemimpinan Sritex diteruskan oleh anak-anaknya. Iwan Setiawan Lukminto sempat menjabat sebagai direktur utama hingga 2021, sebelum digantikan oleh adiknya, Iwan Kurniawan Lukminto, yang kini memimpin perusahaan. Peran keluarga Lukminto dalam mengelola Sritex tetap berlanjut, dengan istri Iwan Kurniawan Lukminto, Mira Christina Setiady, turut terlibat sebagai direktur operasional.

  • Perusahaan Garmen di Jateng Jemput Bola Rekrut Eks Karyawan Sritex Regional 4 Maret 2025

    Perusahaan Garmen di Jateng Jemput Bola Rekrut Eks Karyawan Sritex Regional 4 Maret 2025

    Perusahaan Garmen di Jateng Jemput Bola Rekrut Eks Karyawan Sritex
    Tim Redaksi
    SUKOHARJO, KOMPAS.com
    – Sejumlah perusahaan garmen di Jawa Tengah (Jateng) mulai merekrut eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (
    Sritex
    ) pasca PHK besar-besaran.
    Bahkan, beberapa perusahaan menginstruksikan staf HRD untuk jemput bola, langsung mencari tenaga kerja di sekitar kawasan pabrik Sritex.
    Salah satu staf HRD perusahaan garmen di Jateng, Dwi, mengungkapkan bahwa perusahaannya telah turun langsung sejak dua hari terakhir untuk mencari eks karyawan Sritex yang ingin bergabung.
    “Perusahaan kami bergerak di garmen dan setelah mendengar dari
    PT Sritex
    ada PHK besar, kami berinisiatif membantu yang kehilangan pekerjaan untuk bergabung di PT kami,” ujarnya, Selasa (4/3/2025).
    Butuh 500 Karyawan
    Perusahaan tempat Dwi bekerja saat ini membuka 500 lowongan untuk operator sewing, dengan benefit:
    Namun, meskipun menawarkan benefit yang cukup menarik, sejauh ini baru 5 orang eks karyawan Sritex yang tertarik dan telah didata untuk mengikuti tes seleksi serta penempatan kerja.
    “Nanti kami lakukan tes seperti biasa kemudian sesuai penempatannya dia sebelumnya apa,” jelas Dwi.
    Ia juga menambahkan bahwa Selasa (4/3/2025) menjadi hari terakhir untuk proses jemput bola perekrutan di kawasan pabrik Sritex, Sukoharjo.
    Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno, mengatakan bahwa jumlah lowongan pekerjaan yang masuk terus bertambah, terutama dari perusahaan-perusahaan di daerah Lamongan dan Semarang.
    “Lowongan terus bertambah, karena dari Lamongan, Semarang mengirimkan, ini sudah ada 12 ribu lebih. Setelah tahu Sritex PHK, hampir semua perusahaan mengirimkan permohonan lowongan kerja,” kata Sumarno.
    Menurutnya, banyak perusahaan yang tertarik merekrut eks karyawan Sritex karena mereka sudah memiliki keahlian dan pengalaman di bidang garmen.
    “Kebanyakan berasal dari garmen dan sebagainya yang berkaitan dengan jahit,” tutupnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Tips Jitu Atur Keuangan Biar Tetap Aman saat Tekena PHK!

    Ini Tips Jitu Atur Keuangan Biar Tetap Aman saat Tekena PHK!

    Jakarta: Kabar kurang sedap datang dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjelang Ramadan. Perusahaan tekstil ternama ini resmi tutup pada 1 Maret 2025.
     
    Setidaknya ada 10 ribu karyawan Sritex terkena PHK imbas penutupan perusahaan itu. Situasi seperti ini bisa bikin siapa saja panik. Tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau penghasilan tentu mempengaruhi kondisi keuangan. 
     
    Tapi jangan khawatir, merangkum berbagai sumber, berikut beberapa tips mengatur keuangan setelah terkena PHK:
    1. Evaluasi kondisi keuangan saat ini
    Langkah pertama, cek semua aset, utang, dan pengeluaran bulanan. Catat sumber pendapatan lain, seperti tabungan atau investasi, untuk mengetahui seberapa lama dana tersebut bisa menopang kebutuhan hidup. 

    2. Buat anggaran baru
    Setelah tahu kondisi keuangan, buat anggaran baru yang menyesuaikan dengan pendapatan saat ini. Prioritaskan kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Tunda dulu pengeluaran yang sifatnya hiburan atau belanja barang mewah.
     

    3. Manfaatkan dana pesangon dengan bijak
    Jika menerima pesangon, gunakan dengan bijak. Jangan langsung habiskan untuk hal-hal yang tidak perlu. Alokasikan untuk kebutuhan hidup beberapa bulan ke depan sambil mencari pekerjaan baru. 

    4. Cari sumber penghasilan sementara
    Sambil menunggu pekerjaan baru, cari penghasilan tambahan. Bisa dengan freelance, jualan online, atau pekerjaan paruh waktu lainnya. Selain menambah pemasukan, aktivitas ini juga bisa menjaga produktivitas.

    5. Kurangi pengeluaran tidak penting
    Tinjau kembali pengeluaran bulanan dan kurangi yang tidak penting. Misalnya, langganan streaming yang jarang ditonton atau makan di luar. Fokus pada kebutuhan utama agar keuangan tetap stabil.

    6. Manfaatkan bantuan pemerintah atau pelatihan ulang
    Beberapa perusahaan atau pemerintah menyediakan pelatihan ulang bagi karyawan yang terkena PHK. Misalnya, eks karyawan Sritex disiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan mereka. 

    Manfaatkan kesempatan ini untuk menambah skill dan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan baru.

    7. Jaga kesehatan mental
    Terkena PHK bisa mempengaruhi kesehatan mental. Jaga pikiran tetap positif, berbicara dengan keluarga atau teman dekat, dan tetap aktif dengan kegiatan yang disukai. Kesehatan mental yang baik akan membantu dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat.
     
    Menghadapi PHK memang tidak mudah, tapi dengan perencanaan keuangan yang baik dan sikap proaktif, kamu bisa melewati masa sulit ini. Tetap semangat dan terus berusaha!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)