Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Gubernur Jateng upayakan 2.000 eks buruh Sritex ditampung di pabrik rokok

    Gubernur Jateng upayakan 2.000 eks buruh Sritex ditampung di pabrik rokok

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Gubernur Jateng upayakan 2.000 eks buruh Sritex ditampung di pabrik rokok
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 17:32 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menjalin komunikasi dengan lintas sektor untuk mengurangi dampak sosial dari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 ribuan buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Kabupaten Sukoharjo.

    Gubernur Ahmad Luthfi saat kunjungan kerja di PT Djarum Oasis Kudus mengatakan, komunikasi dilakukan dengan pemerintah pusat, daerah, hingga sektor dunia usaha. Khusus dari dunia usaha, ada satu perusahaan industri tembakau di Kudus, Jawa Tengah yang siap menampung setidaknya 2.000 pekerja.

    “Tadi sudah ada yang bisikin saya, siap menyerap 2.000-an pekerja” katanya, Rabu (5/3).

    Orang nomer satu di Jateng ini menyebut, berdasarkan data terbaru terdapat hampir 22 perusahaan yang siap menampung eks pekerja Sritex, manakala tidak tertampung di dunia kerja lain. Mengenai kapan hal itu akan direalisasikan, Pemprov Jateng sifatnya mengupayakan dan tidak menjanjikan sepenuhnya.

    “10 ribuan orang itu tidak gampang. Kita pilih, pilah, dan analisa. Kita akan tanya satu-satu, apalagi tidak semua eks. karyawan Sritex berdomisili di sana. Ada juga yang dari luar Sukoharjo,” jelasnya.

    Ditambahkan, Pemprov Jateng menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) bila ada karyawan yang ingin bekerja mandiri. 

    Selanjutnya, juga akan mengupayakan hak-hak pekerja agar tersampaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah.

    “Terkait tunjangan jaminan hari tua (JHT), dan tunjangan pemutusan hubungan kerja,  kami upayakan maksimal terbayar sebelum hari raya,” kata Luthfi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Kamis (6/3). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • PHK Hantam 3 Ribu Pekerja di Tangerang, UMR Naik Bikin Pabrik Sepatu Nike Pindah ke Cirebon Jabar – Halaman all

    PHK Hantam 3 Ribu Pekerja di Tangerang, UMR Naik Bikin Pabrik Sepatu Nike Pindah ke Cirebon Jabar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih melanda sejumlah pabrik di berbagai daerah, satu di antaranya Kabupaten Tangerang, Banten.

    Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang mencatat, sejak awal tahun 2025 sudah ada 3 ribu pekerja terkena PHK.

    Kadisnaker Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono menyebut PHK massal itu diduga terjadi karena dampak pelemahan ekonomi global terhadap sejumlah Industri di Kabupaten Tangerang.

    “Tahun 2025 ada kurang lebih 3.000-an, paling banyak dari PT Victory Cingluh Indonesia,” ucap Rudi, dikutip dari Tribuntangerang.com, Jumat (7/3/2025). 

    Ia menyebut, PHK besar-besaran masih terus menghantam Industri padat karya di Kabupaten Tangerang. Terlebih, industri yang umumnya berorientasi terhadap eskpor. 

    “Itu memang dampak secara global, memang tidak seimbang antara produksi dan permintaan. Kalau tidak seimbang mau engga mau perusahaan akan melakukan efisiensi. Itu yang dilakukan pasti akan terjadi,” ungkapnya. 

    Lebih lanjut, Rudi mengatakan dari hampir 4 juta penduduk Kabupaten Tangerang, saat ini terdapat 2,5 juta angkatan kerja dengan jumlah pengangguran 0,06 persen. 

    “Pemda menyiapkan pelatihan-pelatihan kerja dan pemenuhan hak-hak pekerja apakah itu pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua itu kita usahakan supaya terpenuhi,” pungkasnya.

    Pindah ke Cirebon

    PT Victory Chingluh Indonesia yang merupakan produsen brand sepatu Nike melakukan PHK terhadap 2.393 karyawan.

    Gelombang PHK ini menjadi kesekian kalinya usai sebelumnya perusahaan juga melakukan pemecatan terhadap 5.000 karyawan pada Mei 2020.

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif, menyampaikan PHK tersebut terjadi sejak Desember 2024 dan penyebab utamanya karena relokasi pabrik milik perusahaan.

    “Victory Chingluh Indonesia yang memproduksi sepatu olahraga merek Nike relokasi ke pabrik baru di Cirebon Jabar, karena UMR naik di atas 6 persen. Pegawainya ditawari PHK sukarela sebanyak 2.393 orang atau bekerja di pabrik relokasi,” kata Febri.

    Febri memastikan fasilitas produksi Victory Chingluh Indonesia di Tangerang masih tetap beroperasi, dengan jumlah karyawan 900 orang.

    Sedangkan untuk jumlah keseluruhan karyawan perusahaan saat ini masih lebih dari 15.000 orang di Indonesia.

    “Per 3 Maret 2025 karyawan Chingluh Indonesia yang bekerja 15.840 orang,” imbuh Febri. 

    Bentuk Satgas Khusus

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut, selain Victory Ching Luh, PT Adis Dimension Footwear juga melakukan PHK.

    “Saya sudah mendapatkan laporan dari pimpinan SPSI tingkat perusahaan dan terus melaporkan perkembangan perundingan antara serikat pekerja dan perusahaan,” kata Andi Gani.

    Andi Gani yang juga Presiden Konfederasi Buruh ASEAN ini meminta Pemerintah untuk bergerak cepat menangani masalah PHK yang kondisinya semakin mengkhawatirkan. 

    Dirinya meminta Pemerintah secepatnya membentuk Satuan Tugas khusus masalah PHK yang terdiri dari lintas kementerian karena masalah PHK bukan hanya domain Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

    Adapun, langkah KSPSI saat ini berupaya terus melakukan komunikasi dengan seluruh pimpinan KSPSI tingkat perusahaan yang bergerak di industri sepatu tersebut. 

    Misalnya, terkait hak-hak buruh yang di PHK tersebut terpenuhi. Apalagi, jika dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan untuk anggota KSPSI yang terkena PHK. 

    “Sudah ada beberapa perusahaan industri sepatu bersedia menerima anggota KSPSI yang terkena PHK karena mereka dikenal sudah berpengalaman dan punya produktivitas tinggi,” ujarnya. 

    Penasihat Kapolri ini juga mengingatkan kepada para Pengusaha untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait prosedur PHK. Terutama mengenai kewajiban untuk melakukan perundingan bipartit dan dilakukan secara musyawarah 

    “Jika tidak ada kesepakatan bisa dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial yang harus berkekuatan hukum tetap,” ucapnya. 

  • Anggota DPR F-PDIP minta kurator Sritex selesaikan hak karyawan korban PHK

    Anggota DPR F-PDIP minta kurator Sritex selesaikan hak karyawan korban PHK

    Pemerintah tak memberikan janji-janji manis kepada eks buruh Sritex yang menjadi korban PHK.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Edy Wuryanto meminta pihak kurator memprioritaskan penyelesaian pemberian hak-hak karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Kalau sudah pailit kayak gini, nomor satu yang diselesaikan adalah hak-hak pekerja. Uang kompensasi PHK, THR (tunjangan hari raya) yang urgen. JKP (jaminan kehilangan pekerjaan), JHT (jaminan hari tua), dan BPJS Kesehatan. Itu yang harus dikawal oleh komisi kurator,” kata Edy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal serupa juga sempat disampaikan Edy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR dengan perwakilan serikat pekerja PT Sritex di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/3).

    Sejumlah eks buruh Sritex menuntut hak-hak mereka berupa pesangon hingga THR untuk segera dibayarkan usai terkena PHK massal imbas kepailitan raksasa tekstil tersebut.

    Edy juga mengingatkan agar pihak kurator yang bertanggung jawab memastikan proses kepailitan secara adil dan efisien itu melindungi hak-hak karyawan Sritex yang terkena PHK.

    “Ini diselesaikan terlebih dahulu. Secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya,” ucapnya.

    Dikatakan pula bahwa penyelesaian hak-hak karyawan yang terkena PHK diatur dalam berbagai aturan, mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hingga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

    “Baru nanti yang kedua itu dihitung utangnya berapa, pajaknya berapa, dan ketiga baru dijual kepada siapa, jadi investor baru itu urusan nanti,” ujarnya.

    Anggota komisi yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan kesehatan itu memastikan DPR akan terus mengawal persoalan Sritex tersebut.

    Wakil rakyat ini meminta Pemerintah tak memberikan janji-janji manis kepada eks buruh Sritex yang menjadi korban PHK.

    Hal itu, kata dia, sebagaimana yang disampaikan saat awal kasus kepailitan Sritex mencuat. Namun, pada akhirnya sekitar 10.000 buruh terkena PHK usai Sritex berhenti operasi per 1 Maret 2025 karena divonis pailit setelah kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

    “Terakhir ini janji manis juga nih, akan ada investor baru. Kita tidak mau para buruh memperoleh kemanisan yang akhirnya berujung pahit. Ini yang harus kita kawal bersama-sama,” tutur legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III itu.

    Sebelumnya, Senin (3/3), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi tim kurator dari PT Sritex yang membuka opsi penyewaan aset perusahaan sehingga membuka peluang mantan karyawan dipekerjakan kembali tentu akan memberi ketenangan.

    Dalam keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, bersama para menteri Kabinet Merah Putih, tim kurator PT Sritex Group mengatakan bahwa mantan pegawai dapat mulai bekerja pada dua pekan ke depan setelah pemenang lelang aset Sritex diputuskan.

    “Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK,” kata Yassierli saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 61 Pabrik Tekstil Tutup dalam 2 Tahun, PHK Massal Tak Terhindar

    61 Pabrik Tekstil Tutup dalam 2 Tahun, PHK Massal Tak Terhindar

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi) mengungkapkan, informasi terbaru mengenai banyaknya pabrik tekstil tutup yang terdampak oleh impor ilegal sehingga mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Ketua Umum Apsyfi, Redma Gita Wirawasta, dalam konfirmasinya di Jakarta pada Jumat (7/3/2025) menyampaikan, penutupan pabrik dan PHK tersebut terjadi pada Januari 2023 hingga Desember 2024, dan pabrik-pabrik tersebut berada di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

    Dilansir dari Antara, Jumat (7/3/2025), berikut daftar lengkapnya penutupan pabrik tekstil domestik yang mengakibatkan PHK besar-besaran:

    1. PT Adetex (500 tenaga kerja dirumahkan)

    2. Agungtex Group (2.000 tenaga kerja dirumahkan)

    3. PT Alenatex (tutup-PHK 700 tenaga kerja)

    4. PT Apac Inti Corpora (pengurangan tenaga kerja)

    5. PT Argo Pantes Bekasi (tutup-berhenti produksi)

    6. PT Asia Citra Pratama (tutup-berhenti produksi)

    7. PT Asia Pacific Fiber Kaliwungu (pengurangan tenaga kerja)

    8. PT Asia Pacific Fiber Karawang (PHK 2.500 tenaga kerja)

    9. PT Bitratex (pengurangan tenaga kerja)

    10. PT Centex – Spinning Mills (tutup-berhenti produksi)

    11. PT Chingluh (PHK 2.000 tenaga kerja)

    12. PT Damatex ( tutup-berhenti produksi)

    13. PT Delta Merlin Tekstil I-Duniatex Group (PHK 660 tenaga kerja)

    14. PT Delta Merlin Tekstil II-Duniatex Group (PHK 924 tenaga kerja)

    15. PT Djoni Texindo (tutup – berhenti produksi)

    16. PT Dupantex (tutup-berhenti produksi)

    17. PT Efendi Textindo (tutup-berhenti produksi)

    18. PT Fotexco Busana Internasional (tutup-berhenti produksi)

    19. PT Grand Best (PHK 300 tenaga kerja)

    20. PT Grand Pintalan (tutup-berhenti produksi)

    21. PT Grandtex (tutup-berhenti produksi)

    22. PT Gunatex (tutup-berhenti produksi)

    23. PT HS Aparel (tutup)

    24. PT Indachi Prima (pengurangan tenaga kerja)

    25. PT Jelita (tutup-berhenti produksi)

    26. PT Kabana (PHK 1.200 tenaga kerja)

    27. PT Kaha Apollo Utama (tutup-berhenti produksi)

    28. PT Kahatex (pengurangan tenaga kerja)

    29. PT Kintong (tutup-berhenti produksi)

    30. Kusuma Group (PT Pamor, PT Kusuma Putra, PT Kusuma Hadi) (tutup-PHK 1.500 tenaga kerja)

    31. PT Lawe Adyaprima Spinning Mills (tutup-berhenti produksi)

    32. PT Lojitex (tutup-berhenti produksi)

    33. PT Lucky Tekstil (PHK 100 tenaga kerja)

    34. PT Mafahtex Tirto (tutup-berhenti produksi)

    35. PT Miki Moto (tutup – berhenti produksi)

    36. PT Mulia Cemerlang Abadi (tutup-berhenti produksi)

    37. PT Mulia Spindo Mills (tutup-berhenti produksi)

    38. PT Nikomas (bertahap ribuan pekerja)

    39. PT Ocean Asia Industry (tutup-PHK 314 tenaga kerja)

    40. PT Panca Sindo (tutup-berhenti produksi)

    41. PT Pismatex (pailit -PHK 1.700 tenaga kerja)

    42. PT Polyfin Canggih (pengurangan tenaga kerja)

    43. PT Pulaumas Tekstil (PHK 460 tenaga kerja)

    44. PT Rayon Utama Makmur (tutup)

    45. PT Ricky Putra Globalindo, Tbk. (tutup-berhenti produksi)

    46. PT Sai Aparel (relokasi sebagian)

    47. PT Saritex (tutup-berhenti produksi)

    48. PT Sembung Tex (tutup-berhenti produksi)

    49. PT Sinar Pan

    50. PT South Pacific Viscose (pengurangan tenaga kerja)

    51. Sritex Group (2.500 tenaga kerja dirumahkan)

    52. PT Starpia (tutup)

    53. PT Sulindafin (tutup-berhenti produksi)

    54. PT Sulindamills (tutup-berhenti produksi)

    55. PT Tifico Fiber Industries (pengurangan tenaga kerja)

    56. PT Tuntex (tutup – PHK 1.163 tenaga kerja)

    57. PT Wiska Sumedang (tutup – PHK 700 tenaga kerja)

    58. PT Primissima (tutup – berhenti produksi)

    59. PT Sritex (pailit-pengawasan kurator)

    60. PT Asia Pacific Fibers Karawang (berhenti beroperasi)

    61. PT Lucky Print (berhenti beroperasi)

    Redma mengungkapkan, selain dalam periode dua tahun terakhir, pihaknya juga menerima laporan terkini mengenai sejumlah pabrik tekstil tutup pada Januari 2025, yaitu PT Mbangun Praja Industri.

    “Pada Januari 2025, PT Mbangun Praja Industri juga terpaksa tutup,” ujarnya.

    Ia juga menyatakan harapannya agar pemerintah segera mengambil langkah untuk mengendalikan impor, serta memberantas praktik impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri.

    “Pengendalian impor serta pemberantasan praktik impor ilegal sangat diperlukan,” pungkasnya menjelaskan laporan mengenai banyaknya pabrik tekstil tutup.

  • Industri Tekstil Indonesia Sekarat, Vietnam Malah Melesat

    Industri Tekstil Indonesia Sekarat, Vietnam Malah Melesat

    Bisnis.com, JAKARTA- Industri tekstil Indonesia pernah berjaya, mulai dari kehadiran raksasa Sritex di Solo hingga sentra garmen di Majalaya, Jawa Barat. Namun kini, kondisi itu berbalik, sewaktu industri padat karya dalam negeri ini rontok, justru industri tekstil Vietnam tengah berjaya.

    Penutupan operasional Sritex yang disusul Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK ribuan buruh, selayaknya jadi momen pembenahan industri tekstil. Industri padat karya yang jadi salah satu prioritas pengembangan industri, telah lama didera banyak persoalan.

    Salah satu isu yang muncul remuknya industri tekstil adalah banjir impor. Persoalannya, arus deras banjir tersebut tidak lain membuktikan kecenderungan industri tekstil kalah saing, terutama dari produk asal China.

    Di lain sisi, kala industri tekstil Indonesia jumpalitan dihantam impor China, kinerja industri Vietnam malah menunjukkan fakta sebaliknya. Industri tekstil Vietnam justru hidup oleh pasar besar seperti China.

    Dalam laporan Mirae Asset Vietnam, China masih menjadi pasar terbesar untuk serat Vietnam, yang menyumbang 48,2% dari total ekspor. Bahkan, kebangkitan industri tekstil Tiongkok, malah membawa berkah kepada ‘Negeri Paman Ho’.

    Laporan tersebut juga mengungkap, Vietnam berhasil mempertahankan kinerja industri tekstil beberapa periode belakangan. Nilai ekspor serat maupun pakaian produk tekstil, telah mempertahankan pertumbuhan yang tinggi.

    Tidak hanya itu, industri tekstil Vietnam pun melakukan banyak ekspansi pasar ekspor. “Pangsa pasar garmen menunjukkan perkembangan yang beragam di pasar-pasar utama, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan,” tulis Mirae.

    Pangsa pasar Vietnam di AS dan Jepang tetap tinggi, sementara pangsa pasarnya di Korea sedikit menurun. Pada saat yang sama, pangsa pasar garmen China di pasar-pasar ini terus mengalami tren penurunan, meskipun tetap mempertahankan posisi teratas.

    Secara keseluruhan, hingga Oktober tahun lalu, produk tekstil Vietnam mengalami pertumbuhan. Untuk segmen tenun dan pakaian jadi meningkat masing-masing sebesar 12,1% YoY dan 10,3% YoY. Selain itu, indeks ketenagakerjaan tenun dan pakaian jadi keduanya mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan.

    Vietnam telah jadi rumah produksi tekstil merek ternama seperti Nike, Inditex, GAP, H&M, dan Puma.

    KEBIJAKAN INDUSTRI TEKSTIL

    Mengutpi wtin.com, dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam telah berubah dengan cepat menjadi salah satu produsen tekstil utama dunia, memperkuat posisinya sebagai eksportir peringkat ketiga di dunia setelah China dan Bangladesh.

    Dengan sejarah yang berakar pada kerajinan tekstil sutra dan saat ini merangkul produksi tekstil modern yang luas, sektor yang berkembang pesat di negara ini menawarkan prospek pertumbuhan yang luar biasa bagi bisnis domestik dan internasional.

    Sektor tekstil dan pakaian jadi Vietnam terdiri dari sekitar 7.000 perusahaan dan mempekerjakan lebih dari tiga juta pekerja, dengan 80% kapasitas produksi digunakan untuk ekspor dan 20% untuk konsumsi dalam negeri.

    Kemajuan dibantu oleh jaringan logistik yang berkembang dengan baik, tenaga kerja terampil, dan lingkungan politik yang stabil. Seiring berkembangnya industri tekstilnya, beberapa tren utama memengaruhi arah masa depannya, yang mencerminkan penekanan yang semakin besar pada keberlanjutan dan kemajuan teknologi, dan mengarah pada peluang baru bagi para peserta pameran dan pembeli di seluruh rantai nilai di pameran tekstil komprehensif Vietnam.

    Semakin banyak perusahaan Vietnam yang mengadopsi bahan ramah lingkungan, termasuk katun organik, poliester daur ulang, dan Tencel, sementara banyak merek global yang memproduksi di Vietnam, dan telah berkomitmen pada “Piagam Industri Mode tentang Aksi Iklim”, yang bertujuan untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2050.

    Catatan gemilang industri tekstil Vietnam seakan ratapan bagi industri yang sama di Indonesia. Tidak hanya dilanda badai PHK, kinerja ekspor Vietnam yang kini menembus US$37,6 miliar, sulit dikerjar Indonesia yang hanya menghasilkan ekspor benang pintal dan pakaian produk tekstil senilai US$8,0 miliar pada tahun lalu.

  • 3.325 Pekerja Jadi Korban PHK, Paling Banyak di Jakarta

    3.325 Pekerja Jadi Korban PHK, Paling Banyak di Jakarta

    Jakarta –

    Jumlah buruh yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada awal 2025 sebanyak 3.325 orang. Angka itu merupakan data yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk bulan Januari 2025.

    Provinsi DKI Jakarta menduduki posisi pertama sebagai provinsi dengan jumlah PHK terbanyak dengan jumlah 2.650 orang. Angka itu setara 79,70 persen dari total PHK bulan Januari.

    “Pada Januari 2025 terdapat 3.325 orang tenaga kerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilaporkan. Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 79,70% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” seperti dikutip dari Satudata Kemnaker, Kamis (6/3/2025),

    Daftar Provinsi dengan Jumlah PHK Terbanyak di Januari:

    1. Provinsi DKI Jakarta 2.650 orang
    2. Provinsi Riau 323 orang
    3. Provinsi Banten 149 orang
    4. Provinsi Bali 84 orang
    5. Provinsi Sulawesi Selatan 72 orang

    Jumlah PHK pada Januari 2025 tidak jauh berbeda dengan jumlah PHK di Januari 2024. Tahun lalu angka PHK di bulan tersebut adalah sebanyak 3.332 orang.

    “Pada Januari 2024 terdapat 3.332 orang tenaga kerja yang ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu sekitar 84,24 persen (2.807) dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis laporan Kemnaker lainnya.

    Laporan Kemnaker pada Januari 2025 tidak mencantumkan data PHK yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Group. Berdasarkan informasi Satudata Kemnaker, jumlah PHK di Januari 2025 untuk provinsi Jawa Tengah tercatat masih kosong.

    Padahal menurut data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Disnakertrans Jateng) berdasarkan informasi dari kurator, sebanyak 1.065 buruh PT Bitratex Semarang terkena PHK pada Januari 2025.

    Lihat juga Video: Industri Hotel Terancam Lakukan PHK Imbas Efisiensi Anggaran Pemerintah

    (ily/kil)

  • Dua Pabrik Sepatu di Tangerang Tutup, 3.500 Pekerja Jadi Korban PHK

    Dua Pabrik Sepatu di Tangerang Tutup, 3.500 Pekerja Jadi Korban PHK

    Jakarta –

    Industri alas kaki dihantam badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebanyak dua pabrik sepatu olahraga di Kabupaten Tangerang dikabarkan melakukan PHK terhadap ribuan pekerjanya.

    Kedua pabrik tersebut adalah PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, PHK terhadap ribuan karyawan di dua pabrik sepatu itu mayoritas dilakukan kepada anggota KSPSI.

    “Saya sudah mendapatkan laporan dari pimpinan SPSI tingkat perusahaan dan terus melaporkan perkembangan perundingan antara serikat pekerja dan perusahaan,” kata Andi Gani dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025).

    Dia meminta agar pemerintah untuk bergerak cepat menangani masalah badai PHK yang kondisinya semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Dia menyarankan agar pemerintah membentuk Satuan Tugas Khusus masalah PHK yang terdiri dari lintas kementerian.

    Andi Gani bilang masalah PHK bukan hanya domain Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan harus diselesaikan secara menyeluruh.

    KSPSI, kata Andi Gani, saat ini tengah berupaya melakukan komunikasi dengan seluruh pimpinan serikat pekerja di tingkat perusahaan yang bergerak di dua pabrik itu untuk memastikan hak-hak buruh yang terkena PHK dapat terpenuhi. Di sisi lain, pihaknya juga akan menyebarkan informasi soal potensi kerja baru di tempat lain.

    Biang Kerok PHK Pabrik Sepatu

    Dalam keterangan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi mengungkapkan PT Adis Dimension Footwear telah melakukan PHK terhadap 1.500 karyawannya. Sementara, PT Victory Ching Luh sedang dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawan.

    Menurut penjelasan yang disampaikan, kata Septo, penurunan pesanan dari pemegang merek menjadi faktor utama yang memaksa kedua perusahaan tersebut mengurangi volume produksi. Hal ini diperkuat dengan keterangan bahwa salah satu perusahaan selama ini memasok beberapa seri sepatu untuk merek ternama seperti Nike.

    “Order dari pemegang merek yang kurang sehingga mereka tidak mendapatkan order. Tidak mendapatkan order sehingga kan dari order itu mereka akan melakukan PHK,” ungkap Septo.

    Perlu diketahui, kedua pabrik sepatu tersebut merupakan salah satu eksportir beragam jenis sepatu ternama di dunia, mulai dari Nike hingga Adidas. Dikutip dari laman resminya, PT Adis Dimension Footwear adalah pabrik alas kaki premium dengan pengalaman total lebih dari 35 tahun keahlian teknis untuk menghasilkan produk-produk unggulan bermerek di dunia.

    Pabriknya berlokasi di lahan seluas 23 hektare (ha) di Balaraja, Tangerang, Indonesia. Adis Dimension berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang bereputasi baik dan berkelanjutan dengan berinvestasi pada sumber daya manusia dan teknologi canggih.

    Dalam catatan pemberitaan detikcom, pabrik yang satu ini menjadi salah satu basis produksi sepatu Nike di dunia. Adis Dimension Footwear pada medio 2015 lalu mampu produksi sepatu Nike sebanyak 12 juta pasang per tahun. PT ADF sudah berdiri sejak 1989 mendapatkan lisensi oleh buyer atau pemegang merek Nike untuk memproduksi sepatu berbagai tipe dan varian.

    Pabrik yang kedua melakukan PHK massal adalah PT Victory Ching Luh. Dikutip dari laman resminya, Ching Luh adalah Merupakan perusahaan PMA Taiwan yang bergerak dibidang pembuatan sepatu dengan brand terkenal dan berlokasi di Pasar Kemis Tangerang.

    Grup Ching Luh didirikan pada 1969 oleh Su Ching Luh. Sejak didirikan hampir 50 tahun yang lalu, Ching Luh menjadi salah satu produsen alas kaki olahraga terkemuka di dunia dengan lokasi manufaktur di China, Vietnam, dan Indonesia.

    Hari ini, Ching Luh bekerja dengan beberapa merek besar di dunia. Mulai dari Adidas, FootJoy, Mizuno, Nike, dan Reebok.

    Perusahaan punya dua pabrik di Indonesia, yaitu di bawah PT. Victory Chingluh Indonesia (JV) di Suka Asih dan PT. Victory Chingluh Indonesia (JVBTL) di Sindang Sari. Ching Luh membangun fasilitas produksi pertamanya di Indonesia pada 2007 dan memulai produksi sepatu untuk Adidas dan Reebok.

    (hal/rrd)

  • PHK Hantam 3 Ribu Pekerja di Tangerang, UMR Naik Bikin Pabrik Sepatu Nike Pindah ke Cirebon Jabar – Halaman all

    Produsen Sepatu Nike PT Victory Cingluh Kembali PHK 2.300 Buruh, Kemenperin: Relokasi ke Cirebon – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badai PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap buruh di industri manufaktur kembali terjadi. Perusahaan produsen sepatu Nike PT Victory Chingluh Indonesia kembali mem-PHK 2.393 buruhnya.

    Sebelumnya perusahaan telah melakukan pemecatan terhadap 5.000 buruh di Mei 2020.

    Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif, menyampaikan PHK tersebut terjadi sejak Desember 2024 dan penyebab utamanya karena relokasi pabrik.

    “Victory Chingluh Indonesia yang memproduksi sepatu olahraga merek Nike relokasi ke pabrik baru di Cirebon, karena UMR naik di atas 6 persen,” ujarnya.

    Pegawainya ditawari PHK sukarela sebanyak 2.393 orang atau bekerja di pabrik relokasi,” kata Febri kepada Wartawan di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Febri memastikan fasilitas produksi PT Victory Chingluh Indonesia di Tangerang masih tetap beroperasi, dengan jumlah karyawan 900 orang.

    Selain PT Victory Chingluh Indonesia, PHK juga dilakukan pabrik sepatu PT Adis Dimension Footwear.

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten, Septo Kalnadi bilang, PT Adis Dimension Footwear melakukan PHK atas 1.500 buruh.

     “Ada dua perusahaan di Kabupaten Tangerang yang tutup dan melakukan PHK,” kata Septo di KP3B, Kota Serang, Rabu (5/3/2025).

    Dia menjelaskan proses PHK telah dilakukan kedua perusahaan itu sejak bulan November hingga Januari 2025. 

    Saat ini, perusahaan sedang memproses hak-hak karyawannya yang di PHK. “Sekarang sedang proses pembayaran hak-hak karyawannya. Masih prosesnya,” ucapnya.

    Menurut Septo, penyebab kedua perusahaan tersebut melakukan PHK pada ribuan karyawan bukan karena kenaikan upah minimum kabupaten (UMK).

    Permintaan pesanan produk kedua perusahaan tersebut menurun. Sehingga, perusahaan menurunkan volume produksi yang berdampak pada pengurangan karyawan.

    “Bukan karena UMK, tapi karena order dari pemegang merek berkurang. Sehingga dari berkurang order itu mereka mem- PHK,” katanya.

    Septo menyebut, selama tahun 2024 sebanyak 12.000 orang karyawan di Provinsi Banten di-PHK, hanya beberapa saja yang haknya tidak dibayarkan oleh perusahaan.

    “Setiap hari ada saja perusahaan yang minta izin untuk PHK. Izinnya ada di kabupaten/kota  dan itu sekitar 12.000 karyawan selama 2024,” pungkasnya.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea melaporkan kedua perusahaan sepatu di Tangerang yang telah melakukan PHK terhadap ribuan karyawan itu adalah PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh.

    “Saya sudah mendapatkan laporan dari pimpinan SPSI tingkat perusahaan dan terus melaporkan perkembangan perundingan antara serikat pekerja dan perusahaan,” kata Andi Gani kepada media di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

  • Komnas HAM Terima Aduan Tenaga Pendamping Desa soal Dugaan PHK Sepihak – Page 3

    Komnas HAM Terima Aduan Tenaga Pendamping Desa soal Dugaan PHK Sepihak – Page 3

    Hendriyatna meyakini, situasi keputusan sepihak merupakan suatu pelanggaran HAM. Karenanya dia mengadukan masalah dialami 1.040 tenaga pendamping profesional (TPP) desa kepada Komnas HAM.

    “Kami ini manusia, bukan barang. Tapi tiba-tiba kami ini dianggap seolah-olah kami itu bukan manusia. Itu adalah hak asasi kami untuk bekerja. Hak asasi kami untuk mendapatkan penghasilan yang layak,” dia menandasi.

    Adapun selanjutnya, pihak perwakilan TPP desa yang terkena PHK berencana beraudiensi dengan Kantor Staf Kepresidenan agar masalah tersebut dapat menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, perwakilan 1.040 TPP desa telah beraudiensi dengan Komisi V dan Komisi IX DPR RI, serta melapor dugaan malaadministrasi ke Ombudsman RI.

  • Transformasi Digital UMKM Kota Solo, QRIS Bikin Meringis Bos Nasi Liwet Mbak Laksmi – Halaman all

    Transformasi Digital UMKM Kota Solo, QRIS Bikin Meringis Bos Nasi Liwet Mbak Laksmi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Di tengah perkembangan era digital saat ini, banyak pelaku usaha yang beradaptasi untuk tetap bertahan dan berkembang.

    Salah satu kisah inspiratif datang dari Nasi Liwet Mbak Laksmi, yang berlokasi di selter kuliner barat Stadion Manahan Solo.

    Pemiliknya, Laksmini, yang akrab disapa Laksmi, adalah wanita berusia 50 tahun yang awalnya bekerja sebagai karyawan di pabrik garmen.

    Namun, nasib tak berpihak kepadanya, dan pada tahun 1997 ia menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ketika pabriknya tutup.

    Kehilangan pekerjaan tersebut memaksa Laksmi untuk memutar otak demi mencari penghasilan.

    “Saat itu, saya teringat hobi memasak yang saya miliki,” ungkapnya ditemui pada Minggu (2/3/2025).

    Berawal dari pemikiran tersebut, Laksmi memutuskan untuk membuka lapak kaki lima yang menjual dua menu, yaitu nasi liwet dan nasi gudeg.

    Lokasi pertama ia pilih adalah kawasan selatan Stadion Manahan, dengan berbekal meja dan tenda sederhana yang ia pasang menempel di pagar stadion yang dibangun pada era Presiden Soeharto.

    Meskipun awalnya hanya berjualan di kaki lima, kegigihan dan keuletannya membawa perubahan besar.

    “Dulu saya hanya jual di depan area stadion, sekarang sudah jauh berkembang,” ucap Laksmi.

    Laksmi kini tak lagi terjebak dalam bisnis kecil, melainkan telah memiliki tempat usaha resmi dengan izin dari dinas terkait.

    Termasuk tiga warung yang tersebar di beberapa lokasi strategis di Solo, yakni di Manahan, Mangkubumen dan Gonilan.

    Tantangan Covid-19

    Di masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020, Laksmi seperti banyak pedagang lainnya mengalami tantangan besar.

    Pembatasan aktivitas masyarakat menjadi kendala tersendiri.

    Namun, dengan cepat ia beradaptasi.

    Dunia digital yang semakin berkembang memberikan kesempatan baru, salah satunya melalui aplikasi pemesanan makanan online.

    “Saya tidak mau kudet alias kurang update. Jadi saya belajar dan menyesuaikan diri ikuti perkembangan teknologi,” katanya.

    Laksmi mempelajari cara mengunduh dan mengoperasikan aplikasi tersebut, sebab banyak pedagang lain yang telah lebih dulu menggunakan platform digital untuk berjualan.

    Wanita berzodiak Leo ini mengakui bahwa awalnya ia merasa asing dengan aplikasi-aplikasi tersebut.

    Namun, beruntung sang anak menjadi guru pribadi untuknya.

    Ia diajari cara menerima pesanan hingga menyajikannya untuk pengemudi online.

    Laksmi memberikan pesanan kepada pembeli di warung Nasi Liwet Mbak Laksmi, Selter Barat Stadion Manahan, Solo (TribunSolo.com/Chrysnha)

    “Karena memiliki tiga warung, saya juga mengajarkan semua pegawai saya tentang aplikasi ini,” jelasnya.

    Meskipun tidak mudah, perlahan para pegawai dapat memahami pelayanan dan pembayaran secara digital, dan saat ini semua transaksi berlangsung secara online.

    Menu utama dari warung Nasi Liwet Mbak Laksmi adalah nasi liwet dan gudeg ceker khas Solo.

    Selain itu, ia juga menawarkan pilihan menu lain seperti ayam geprek, ayam kremes, ayam bakar, lele kakap, dan bubur ayam.

    “Saya mencoba menyesuaikan menu dengan kantong anak muda,” ujarnya.

    Harga menu di warungnya cukup terjangkau, mulai dari Rp 10.000.

    Demi memudahkan proses pemesanan dan pengelolaan keuangan, Laksmi memiliki dua akun di aplikasi pemesanan makanan.

    Satu akun untuk Nasi Liwet dan Gudeg Ceker, sementara akun lainnya untuk Ayam Geprek.

    Ia juga menggunakan rekening BRI untuk mengumpulkan pendapatan dari ketiga warungnya.

    “BRImo sangat membantu saya dalam mengelola keuangan. Semua pendapatan masuk ke BRImo, dan saya juga menggunakannya untuk top up saldo aplikasi makanan,” tambah Laksmi.

    Digitalisasi sangat berperan penting dalam memudahkan transaksi pembayaran.

    Laksmi menjelaskan bahwa kini banyak pelanggan yang memilih membayar dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) karena praktis.

    “Dengan QRIS, saya jadi tidak repot memberikan uang kembalian, jadi hemat receh-receh,” katanya.

    Setelah hampir 28 tahun berjuang sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Laksmi tak henti-hentinya mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada BRI yang telah menjadi mitra setia dalam perjalanannya.

    BRI tidak hanya membantunya beradaptasi dengan teknologi digital, tetapi juga memberikan bantuan permodalan ketika ia memulai usaha.

    Ia berharap kerjasama ini akan terus berlanjut demi pengembangan usahanya dan juga bagi pelaku UMKM lainnya di Indonesia.

    Dalam era yang semakin terdigitalisasi, kisah Laksmi menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang terpaksa beradaptasi dengan kondisi yang berubah.

    Laksmi menunjukkan bahwa ketekunan dan kemauan untuk belajar dapat membawa keberhasilan, bahkan dari awal yang sangat sederhana.

    Digitalisasi UMKM

    Kisah Laksmi dengan Nasi Liwet Mbak Laksmi juga dirasakan oleh pedagang lain bernama Koko Kuncoro.

    Pedagang soto ayam ini terbantu dengan adanya transaksi pembayaran QRIS.

    Tak hanya anak muda, pelanggannya yang merupakan orang tua pun ikut menggunakan QRIS untuk membayar.

    “Dan 120 pedagang di shelter Manahan ini mayoritas sudah pakai QRIS,” papar Koko yang merupakan Ketua Paguyuban Pedagang Shelter Manahan ditemui Selasa (4/3/2025) sore.

    Ia menilai, pedagang sudah beradaptasi dengan digitalisasi, termasuk berlakunya QRIS untuk memudahkan pembeli juga pedagang.

    Selain membuat praktis, QRIS juga dirasa lebih efisien sebagai transaksi pembayaran untuk mengurangi pembayaran tunai.

    “Baik pembeli dan pedagang kan inginnya mudah, cepat dan aman. Ya pakai QRIS,” tegasnya.

    Lapak-lapak Shelter Manahan di kawasan barat kompleks Stadion Manahan Solo (TribunSolo.com/Chrysnha)

    Sementara itu Founder Creative Space Solo, Joko Purwono menyoroti perkembangan digital di bidang UMKM kota Solo.

    Menurutnya, kesadaran para pedagang juga pelaku UMKM semakin hari semakin meningkat.

    Namun, ia menggaris bawahi tindak lanjut perbankan dan dinas terkait agar melakukan pendampingan kepada pedagang terkait pemberlakuan transaksi digital.

    “Di shelter, di pasar-pasar memang sudah banyak pakai QRIS, tapi masih ditemukan yang belum bahkan enggan pakai QRIS. Kan ada juga (pedagang) yang sepuh lalu sudah lanjut usia tak tahu caranya, jadi kita harap ada pendampingan lanjut,” pesannya diwawancarai pada Selasa (4/3/2025).

    Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo, Agus Santoso dihubungi terpisah mengaku telah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan digitalisasi UMKM dan pedagang.

    Begitu juga bekerja sama dengan pengelola pasar dan perbankan.

    Dirinya mengakui, pendampingan terhadap pedagang untuk mengantisipasi halangan digitalisasi sangat penting dilakukan.

    Hal ini untuk menyelaraskan slogan Go Digital di bidang perdagangan dan usaha di Solo.

    “Saya tentu sudah menjalin komunikasi juga dengan pengelola masing-masing pasar untuk mengawasi dan mendampingi pedagang yang mungkin kesulitan untuk menerapkan digitalisasi seperti soal transaksi QRIS hingga e-Retribusi,” terangnya.

    ” Jadi bersama juga dengan perbankan tak hanya sosialisasi dan pendaftaran, pendampingan juga perlu karena banyak yang pedagang sepuh,” imbuh Agus.

    Terkait dengan digitalisasi, Dinas Perdagangan Kota Solo juga sudah menerapkan penarikan pajak dengan e-Retribusi.

    Tak hanya dengan satu bank pelat merah, e-Retribusi diterapkan juga dengan kolaborasi beberapa bank BUMN di pasar-pasar di Kota Bengawan.

    “Ini berkat kolaborasi dan sinergi Pemkot Surakarta, perbankan dan masyarakat. Sudah melek digital dan mau untuk maju mengikuti perkembangan teknologi,” urai dia.

    Sebagai upaya pengembangan ekonomi berbasis digital, perbankan kini mendorong penggunaan transaksi QRIS.

    Transaksi ini mengalami pertumbuhan pesat, yaitu mencapai 209,61 persen (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta.

    Penerapan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% untuk transaksi sampai dengan Rp500.000 pada merchant Usaha Mikro (UMI), yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2024 guna menopang daya beli masyarakat kelas menengah bawah.

    BRI pun berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis digital, khususnya bagi para pelaku usaha mikro.

    Dengan memberikan MDR 0% atau bebas biaya MDR, BRI tidak hanya meringankan beban operasional merchant, tetapi juga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

    Program ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro di era digital, sekaligus memperluas adopsi QRIS sebagai solusi pembayaran nontunai yang efisien.

    (*)