Dua Pabrik Sepatu di Tangerang PHK Ribuan Karyawan, Ini Langkah Gubernur Banten
Tim Redaksi
SERANG, KOMPAS.com
–
Gubernur Banten
Andra Soni mengungkapkan keprihatinannya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di dua
pabrik sepatu
di Kabupaten Tangerang.
Sebagai langkah responsif, Andra berencana memberikan bantuan insentif kepada karyawan yang terdampak.
“Kami turut prihatin dan kami berupaya mendata dan kemudian memberikan insentif-insentif kepada kawan-kawan kita yang sedang mengalami masalah PHK,” ungkap Andra kepada wartawan di Puskesmas Curug, Jumat (7/3/2025).
Andra menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja kabupaten/kota serta kementerian terkait untuk meringankan beban para karyawan yang terkena PHK.
Selain insentif, Pemprov Banten juga telah mempersiapkan program bantuan pendidikan berupa sekolah gratis untuk anak-anak para korban PHK.
“Pertama pasti bantuan sosialnya, dan kemudian khusus pendidikan, bulan Juni ini program sekolah gratis pemerintah provinsi Banten akan segera dilaksanakan, mudah-mudahan bisa (meringankan),” tambahnya.
Lebih lanjut, Andra menjelaskan bahwa Pemprov Banten tengah berupaya menarik investor untuk membangun industri padat karya guna mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut.
“Kemudian kami sedang mendorong komitmen-komitmen investasi di provinsi Banten bisa terealisasi, agar bisa menyerap tenaga kerja,” ujarnya.
Menurut Andra, pemutusan hubungan kerja di dua pabrik tersebut disebabkan oleh dampak kondisi ekonomi global.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk lebih kreatif dalam menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Kita bersama Kota Serang juga punya komitmen investasi dari beberapa calon investor dan semoga bisa menyerap tenaga kerja,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi mengungkapkan bahwa dua perusahaan sepatu olahraga di Kabupaten Tangerang telah melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya.
PT Adis Dimension Footwear telah memutuskan hubungan kerja dengan 1.500 karyawan, sedangkan PT Victory Ching Luh sedang dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kasus: PHK
-
/data/photo/2025/03/08/67cbc7da98f5b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "8
Dua Pabrik Sepatu di Tangerang PHK Ribuan Karyawan, Ini Langkah Gubernur Banten
Regional")
8 Dua Pabrik Sepatu di Tangerang PHK Ribuan Karyawan, Ini Langkah Gubernur Banten Regional
-
Menteri PANRB: Transformasi rekrutmen jadi agenda transformasi ASN
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan transformasi rekrutmen dan jabatan ASN merupakan bagian dari tujuh agenda transformasi manajemen ASN, termasuk penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024.
Agenda tersebut adalah inti sari dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. “Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Dalam UU ASN tersebut, memuat tujuh agenda transformasi, yakni: 1) Transformasi Rekrutmen dan Jabatan; 2) Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional; 3) Percepatan Pengembangan Kompetensi; 4) Penataan Pegawai Non-ASN; 5) Reformasi Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan ASN; 6) Digitalisasi Manajemen ASN, 7) Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi.
UU ini memberikan ruang rekrutmen ASN lebih kolaboratif dan fleksibel. Sebelumnya, setiap instansi memiliki penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) masing-masing.
Dengan adanya penataan ini, pemerintah melalui Kementerian PANRB dan BKN ingin menyamakan TMT. Hal ini bertujuan agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas yang dilakukan.
“Transformasi rekrutmen ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel guna mendapatkan ASN yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.
Sedangkan terkait dengan transformasi penataan pegawai non-ASN diharapkan dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam proses penataan pegawai non-ASN yang telah terjadi sejak tahun 2005.
Ada empat prinsip penataan pegawai non-ASN yakni menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan non-ASN saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta menjamin penataan sesuai regulasi yang berlaku. Sebagaimana kesepakatan bersama pemerintah dengan DPR RI bahwa penataan dilakukan terhadap pegawai non-ASN yang tercatat dalam data base BKN.
Selanjutnya terkait agenda transformasi kemudahan mobilitas talenta nasional. Penyesuaian jadwal ini juga tak lepas dari redistribusi ASN untuk daerah atau sektor yang membutuhkan kompetensi tertentu. Hal ini juga selaras dengan penyesuaian penataan ASN untuk mendukung program prioritas nasional saat ini.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025 -
BP Taskin Sebut Kemiskinan Dapat Picu Ketidakamanan Nasional
loading…
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko saat memberikan kuliah singkat pada peserta Sespim Polri di Kantor BP Taskin, Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025). FOTO/IST
JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menilai kemiskinan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga berpotensi mengancam keamanan nasional. Sebab, meningkatnya angka kemiskinan dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik.
Hal itu disampaikan Budiman Sudjatmiko dalam kuliah singkat di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim Polri). Kuliah digelar di Kantor BP Taskin, Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).
Dalam menghadapi kemiskinan, kata Budiman, ada faktor penting yang tidak boleh diabaikan, yakni potensi gangguan terhadap stabilitas nasional. Menurutnya, golongan rentan miskin yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kelas menengah. Kelas ini sangat mudah jatuh ke dalam kemiskinan karena berbagai faktor seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau hilangnya akses ekonomi lainnya. Meskipun secara ekonomi kelas menengah lebih mapan, mereka sering kali merasa kecewa terhadap sistem politik yang ada, dan kecerdasan mereka bisa dimanfaatkan untuk menggalang massa atau melakukan perubahan radikal.
“Orang pintar yang tidak diberi kesempatan akan melihat masa depan suram, dan orang miskin yang ekstrem malah cenderung melihat masa depan cerah,” kata Budiman.
Frustrasi dan rasa putus asa yang muncul di kalangan kelas menengah dapat memicu ketidakstabilan, terutama jika mereka tidak diawasi dengan baik oleh aparat.
Dalam diskusi tersebut, peserta kuliah juga memberikan masukan mengenai kategori kemiskinan. Budi Asrul, salah seorang peserta, mengungkapkan fenomena menarik di Jakarta, di mana ada orang miskin yang mapan. Ia mencontohkan Pak Ogah, yang sehari-hari bisa menghasilkan uang hingga jutaan rupiah dari aktivitas di sekitar Senayan. Meski pendapatan mereka tinggi, namun cara hidup tersebut tidak mendukung ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
“Di beberapa daerah, polisi bisa menghilangkan orang miskin yang hidup dengan cara seperti ini dengan menindaknya,” kata Budi.
Fenomena ini menjadi salah satu indikasi bahwa kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga berkaitan dengan perilaku ekonomi yang tidak sehat. Budiman menilai bahwa penyebab fenomena ini adalah sistem ekonomi yang belum sehat. Banyak orang kaya yang tidak mendapatkan penghasilan dari produksi yang sah, dan ekonomi seringkali hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ini terjadi karena pemanfaatan alam yang tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
“Permasalahan ekonomi di Indonesia adalah ekonomi yang bukan berdasarkan entrepreneurship. Politik kita tidak didanai oleh perusahaan yang menambah nilai, tetapi didanai oleh perusahaan perkebunan, pertambangan, dan pembabatan hutan,” ungkap Budiman.
-
Transformasi Rekrutmen ASN Menjawab Kebutuhan Organisasi Kolaboratif
Jakarta, Beritasatu.com – Penyesuaian jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 merupakan pendukung dari tujuh agenda transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN). Poin pertama dari agenda itu adalah transformasi rekrutmen dan jabatan. Agenda itu adalah inti sari dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Jumat (7/3/2025).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tersebut memuat tujuh agenda transformasi, yakni pertama transformasi rekrutmen dan jabatan, kedua kemudahan mobilitas talenta nasional, ketiga percepatan pengembangan kompetensi, dan keempat penataan pegawai non-ASN.
Kelima, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, keenam digitalisasi manajemen ASN, dan ketujuh penguatan budaya kerja dan citra institusi.
UU tersebut memberikan ruang rekrutmen ASN lebih kolaboratif dan fleksibel. Sebelumnya, setiap instansi memiliki penetapan terhitung mulai tanggal (TMT) masing-masing.
Dengan adanya penataan ini, pemerintah melalui Kementerian PANRB dan BKN ingin menyamakan TMT.
Tujuan dari TMT tersebut adalah agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas yang dilakukan.
“Transformasi rekrutmen ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel guna mendapatkan ASN yang profesional dan berintegritas,” jelas Rini.
Terkait dengan transformasi penataan pegawai non-ASN diharapkan dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam proses penataan pegawai non-ASN yang telah terjadi sejak 2005.
Ada empat prinsip penataan pegawai non-ASN yakni menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan non-ASN saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, dan menjamin penataan sesuai regulasi yang berlaku.
Sebagaimana kesepakatan bersama pemerintah dengan DPR bahwa penataan dilakukan terhadap pegawai non-ASN yang tercatat dalam data base BKN.
Selanjutnya, terkait agenda transformasi kemudahan mobilitas talenta nasional. Penyesuaian jadwal ini juga tak lepas dari redistribusi ASN untuk daerah atau sektor yang membutuhkan kompetensi tertentu.
Hal itu juga selaras dengan penyesuaian penataan ASN untuk mendukung program prioritas nasional saat ini.
-
/data/photo/2025/03/07/67cafa4409cd1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Saat Pengumuman Menaker Timbulkan Kegaduhan di Eks Karyawan Sritex…
Regional
7 Maret 2025")
Saat Pengumuman Menaker Timbulkan Kegaduhan di Eks Karyawan Sritex… Regional 7 Maret 2025
Saat Pengumuman Menaker Timbulkan Kegaduhan di Eks Karyawan Sritex…
Tim Redaksi
SUKOHARJO, KOMPAS.com
– Pengumuman Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada Senin (3/3/2025) mengenai kembalinya operasional PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) di
Sukoharjo
memicu kegaduhan di kalangan eks karyawan perusahaan tersebut.
Para eks karyawan bahkan secara mandiri melakukan pendataan untuk mengetahui siapa saja yang siap kembali bekerja di Sritex.
Dalam pengumumannya, Yassierli menyatakan bahwa para karyawan Sritex yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan segera dipekerjakan kembali dalam waktu dua minggu ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Menaker setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Presetyo Hadim, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Istana Merdeka.
Karwi Mardiyanto (45), seorang eks karyawan dari Departemen Weaving, meragukan realisasi pengumuman tersebut.
“Saya pikir tidak mungkin dua minggu langsung bisa jalan,” ujarnya saat dihubungi
Kompas.com
, Jumat (7/3/2025).
ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha Buruh dan karyawan mendengarkan pidato dari direksi perusahaan di Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah mencatat 10.965 buruh dan karyawan di empat perusahaan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT. Sritex Tbk setelah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga.
Karwi menjelaskan bahwa pada Senin lalu, Kurator telah menyampaikan bahwa dalam dua minggu ke depan akan ada investor yang menyewa aset Sritex.
Namun, pemerintah langsung mengumumkan bahwa Sritex akan kembali beroperasi dan karyawan yang terkena PHK dapat kembali bekerja.
“Itu yang saya tangkap dengan teman-teman. Saya
nangkepnya gitu
.
Cuma
kalau dua minggu langsung saya pikir ya tidak mungkin,” tambahnya.
Karwi menekankan bahwa akan ada proses negosiasi dan persiapan yang harus dilakukan sebelum operasional dimulai.
Karwi juga sepakat dengan pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Edy Wuryanto, yang menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam mendorong pemenuhan hak-hak karyawan, seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Janganlah langsung mengumbar dua minggu lagi langsung bekerja. Mending selesaikan dulu semua, otomatis kan karyawan sudah merasa tenang,” ujarnya.
Meskipun demikian, pengumuman Menaker dianggap sebagai kabar gembira oleh Karwi dan sejumlah eks karyawan Sritex.
Beberapa dari mereka telah melakukan pendataan mandiri untuk mengetahui siapa yang siap bergabung kembali.
“Beberapa hari kemarin, teman-teman melakukan pendataan siapa-siapa saja yang siap bergabung lagi jika Sritex mulai beroperasi lagi,” kata Karwi.
Ia juga mencatat bahwa banyak dari anak buahnya yang siap kembali bekerja, meskipun beberapa sudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain.
“Kalau yang masih muda sih sudah langsung kerja karena ada banyak yang buka lowongan. Masalahnya yang berusia 40 tahun ke atas atau yang sudah berusia 50 tahun otomatis menggantungkan ke Sritex lagi,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) eks Sritex Andreas Sugiono, mengungkapkan bahwa banyak eks karyawan yang menanyakan kebenaran informasi tersebut.
Namun, pihak SPSI telah meminta para eks karyawan untuk bersabar.
“Sritex itu kan ada masing-masing departemen operasional nanti akan kami hubungi. Mereka itu sudah komunikasi dengan kami dan kami jelaskan kondisinya,” jelas Andreas.
“Dari kurator sendiri juga bilang kalau nanti ada penyewa, karyawan Sritex akan diutamakan,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Manuver Donald Trump Datangkan Bencana, PHK Melonjak 245 Persen di Awal Tahun – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai di Amerika Serikat (AS) melonjak ke level yang tertinggi selama awal 2025 karena dipicu kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump.
Perusahaan penempatan kerja global Challenger, Gray & Christmas mencatat PHK di AS melonjak 245 persen menjadi 172.017 pada bulan lalu. Angka itu merupakan level tertinggi sejak Juli 2020 ketika ekonomi dilanda pandemi COVID-19.
Kebijakan Presiden Donald Trump disinyalir menjadi penyebab utama PHK yang melonjak di AS, Trump berdalih kebijakan efisiensi tenaga kerja yang diusungnya bertujuan untuk membuat sektor bisnis lebih menguntungkan, meningkatkan daya saing global, serta mengurangi beban anggaran pemerintah,
Dalam menjalankan pemangkasan ini, Trump tidak sendiri pihaknya dibantu Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk.
Dengan adanya pemangkasan pegawai, AS diproyeksikan akan menghemat biaya departemen hingga lebih dari 98 juta dolar AS atau sekitar Rp1,5 triliun per tahun.
Namun hal ini nyatanya semakin memicu gejolak baru, membuat angka pengangguran kian melonjak di tengah ketidakpastian ekonomi.
Dampak hilir DOGE juga membuat hilangnya dana untuk lembaga nirlaba swasta, pemangkasan anggaran belanja publik, pembekuan dana, pemotongan belanja besar-besaran.
“Ketika PHK massal terjadi, staf yang tersisa sering kali merasa tidak nyaman dan tidak pasti,” kata Wakil Presiden Senior di Challenger, Gray & Christmas, Andrew Challenger.
“Kemungkinan lebih banyak pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela sangat tinggi,” sambungnya.
Apabila angka pengangguran melonjak akibat PHK massal, tentunya akan mempengaruhi banyak sektor ekonomi, termasuk menyebabkan kesulitan ekonomi bagi banyak keluarga, menurunkan daya beli mereka, dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi.
Tingginya angka pengangguran juga bisa berujung pada penurunan konsumsi barang dan jasa, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Kondisi itu juga dapat memicu penurunan konsumsi rumah tangga. Jika konsumsi turun signifikan, ini dapat mengarah pada resesi atau memperburuk resesi yang sedang berlangsung.
PHK massal yang terjadi di AS juga bisa mempercepat pergeseran dalam struktur tenaga kerja AS. Pekerjaan dengan keterampilan rendah atau pekerjaan yang rentan terhadap otomatisasi bisa menjadi sasaran utama PHK.
Hal ini bisa memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, karena pekerja dengan keterampilan rendah akan kesulitan menemukan pekerjaan baru.
Sebaliknya, pekerja dengan keterampilan tinggi atau di sektor teknologi mungkin lebih sedikit terdampak.
Laporan Reporter: Namira Yunia
-
Tomy Winata Bicara Lapangan Kerja Usai Bertemu Prabowo: Kita Mau PHK Selesai
Jakarta –
Pemilik Grup Artha Graha Tomy Winata bicara soal pembukaan lapangan kerja baru usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Tomy sempat menghadiri diskusi antara pengusaha dengan pemerintah dan juga investor kawakan Amerika Serikat (AS) Ray Dalio.
Usai pertemuan itu, Tomy bilang penciptaan lapangan kerja menjadi atensi utama yang diungkapkan olehnya. Menurutnya lapangan kerja dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan pendapatan.
“Semua untuk membangun, menciptakan lapangan pekerjaan. Pokoknya penciptaan lapangan pekerjaan supaya masyarakat bisa lebih baik hidupnya, lebih makmur,” beber Tommy Winata di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/3/2025).
Tomy menyatakan penciptaan lapangan kerja harus dilakukan di segala macam bidang. Dia juga menyinggung soal masalah badai PHK yang terjadi, menurutnya masalah PHK massal harus cepat selesai.
“Ya itu semua memang termasuk. Kita mau supaya PHK selesai,” tutur Tomy.
(hal/hns)
-
/data/photo/2025/03/07/67cad5552107d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Tomy Winata Bicara Penciptaan Lapangan Kerja Usai Bertemu Prabowo: PHK Selesai")
Tomy Winata Bicara Penciptaan Lapangan Kerja Usai Bertemu Prabowo: PHK Selesai
Tomy Winata Bicara Penciptaan Lapangan Kerja Usai Bertemu Prabowo: PHK Selesai
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemilik Grup Artha Graha
Tomy Winata
mengatakan, para pengusaha berbicara mengenai penciptaan lapangan kerja saat bertemu dengan Presiden
Prabowo
Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Bahkan, Tomy Winata berkali-kali mengatakan bahwa penciptaan lapangan kerja adalah hal dibicarakan saat ditanya perihal pertemuan konglomerat dengan Prabowo.
“Menciptakan lapangan pekerjaan ya. Penciptaan lapangan pekerjaan. Iya penciptaan lapangan pekerjaan,” ujar Tomy Winata.
“Pokoknya penciptaan lapangan pekerjaan,” katanya lagi.
Menurut Tomy, lapangan kerja memang diperlukan demi kehidupan masyarakat yang lebih makmur.
Dia lantas menekankan bahwa masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) ke depannya akan selesai dengan penciptaan lapangan kerja.
“Ya kan supaya masyarakat lebih baik hidupnya lebih makmur,” ujar Tomy Winata.
“Ya, itu termasuk supaya ke depan (masalah) PHK selesai,” katanya lagi.
Diketahui, Indonesia sedang dilanda gelombang PHK jelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Sebut saja, PT Sritex yang melakukan PHK terhadap lebih dari 10 ribu orang.
Kemudian, ada juga pabrik sepatu di Tangerang yang mem-PHK sekitar 3.000 karyawannya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Dipanggil ke Istana, Tomy Winata Sebut Prabowo Minta Pengusaha Buka Lapangan Pekerjaan
Bisnis.com, JAKARTA – Konglomerat pemilik grup Artha Graha, Tomy Winata memenuhi undangan pertemuan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto selama dua hari berturut-turut, Kamis (6/3/2025) dan Jumat (7/3/2025).
Usai menghadiri pertemuan sore ini, Tomy menyebut Prabowo berpesan kepada pengusaha untuk membantu soal penciptaan lapangan pekerjaan.
“Semua untuk membangun, menciptakan lapangan pekerjaan. Pokoknya penciptaan lapangan pekerjaan supaya masyarakat bisa lebih baik hidupnya, lebih makmur,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Pria yang akrab disapa TW itu enggan memerinci lebih lanjut soal pesan Kepala Negara yang dimaksud olehnya. Namun, dia menyebut penciptaan lapangan pekerjaan yang diamanatkan Prabowo itu menyasar ke segala bidang.
Tomy mengaku bahwa pesan Prabowo soal penciptaan lapangan kerja itu menyusul sejumlah fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai tempat.
“Iya itu termasuk supaya PHK selesai,” ungkapnya.
Di sisi lain, Tomy turut menyatakan optimismenya terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu diketahui menjadi topik pembicaraan pada dua pertemuan yang dihadiri olehnya di Istana Kepresidenan.
“Danantara harus hebat. Maju,” ucapnya singkat.
Adapun Tomy menjadi satu dari delapan taipan yang diundang Prabowo ke Istana, Kamis (6/3/2025). Pertemuan itu lalu dilanjutkan dengan pertemun bersama dengan investor asal AS, Ray Dalio siang ini, Jumat (7/3/2025).
Beberapa konglomerat RI yang hadir pada pertemuan tersebut di Istana selain Tomy yakni Anthony Salim (Salim Group), Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group), Prajogo Pangestu (PT Barito Pacific Tbk.) dan Garibaldi Thohir atau Boy Thohir (Adaro).
Kemudian, Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Dato Sri Tahir (Mayapada Group), James Riady (Lippo Group) serta Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam (Jhonlin Group), Chairul Tanjung (Trans Corp), Dato Sri Tahir (Mayapada) serta Hilmi Panigoro (Medco).
Di sisi lain, beberapa menteri yang turut hadir di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri Investasi dan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.
Pada sambutannya sore ini, Prabowo memperkenalkan Ray Dalio yang turut hadir di pertemuan tersebut sebagai investor yang terkenal di kawasan Asia hingga Timur Tengah. Dia menyebut banyak berdiskusi dengan Chief Investment Officer dari lembaga dana lindung nilai (hedge fund) terbesar dunia, Bridgewater Associates itu.
Kepala Negara lalu memperkenalkan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia kepada Ray, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.
“Danantara Indoensia ini merupakan konsolidasi kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah indonesia. Yaitu BUMN, perusahaan-perusahaan negara,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jumat (7/3/2025).
-
Ternyata Ini Alasan 2 Pabrik Sepatu Nike di Tangerang PHK Massal
Tangerang, Beritasatu.com – Dua pabrik sepatu merek Nike di Kabupaten Tangerang, Banten, yakni PT Victory Chingluh dan PT Adis Dimension Footwear, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan akibat penurunan permintaan pasar.
Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Jumat (7/3/2025), aktivitas di PT Victory Chingluh yang berlokasi di Kecamatan Pasar Kemis masih berjalan seperti biasa, meskipun perusahaan tengah menghadapi gelombang PHK.
Salah satu karyawan pabrik sepatu PT Victory Chingluh, Zahroh mengungkapkan, PHK mulai dilakukan sejak pekan ini dengan sekitar 200 karyawan di bagian assembling yang terkena dampak.
“Pengurangan kurang lebih 200 karyawan, yang terkena PHK itu di bagian line off saja. Kalau bagian quality control belum ada pengurangan, hanya di bagian produksi,” kata Zahroh.
Meski demikian, Zahroh belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah akan ada PHK lanjutan.
“Terkait informasi pengurangan karyawan ke depannya, saya kurang tahu. Mudah-mudahan saja tidak ada lagi PHK,” harapnya.
Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Kerja Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Tangerang Desyanti menjelaskan, PHK di PT Victory Chingluh terjadi karena kelebihan tenaga kerja dan menurunnya permintaan pasar.
“PHK di PT Victory Chingluh terjadi sejak Januari 2025. Sebanyak 2.000 karyawan yang terkena dampak PHK. Alasannya kelebihan tenaga kerja dan juga permintaan yang menurun,” jelasnya.
Desyanti menambahkan, PT Victory Chingluh sebenarnya telah berusaha bertahan sejak 2020 meskipun permintaan mulai menurun. Namun, hingga Januari 2025, perusahaan tidak lagi mampu menunda efisiensi melalui PHK.
Selain PT Victory Chingluh, PT Adis Dimension Footwear juga sempat melakukan PHK besar-besaran pada 2024. Sebanyak 1.500 karyawan terkena dampak akibat efisiensi operasional.
“PHK di pabrik sepatu PT Adis Dimension Footwear terjadi tahun lalu karena beban operasional yang tinggi dan permintaan pasar yang menurun. Namun, untuk tahun ini belum ada PHK karena perusahaan masih berusaha bertahan,” terang Desyanti.