Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Polemik Pelantikan CASN, Padat Karya Rontok, & Prabowo Kumpulkan Taipan di Istana

    Polemik Pelantikan CASN, Padat Karya Rontok, & Prabowo Kumpulkan Taipan di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Isu tentang pengunduran jadwal pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK dan calon aparatur sipil negara (CASN) jadi bahan perbincangan di berbagai tempat.

    Penundaan pelantikan itu telah berimbas kepada sekitar 1,25 juta CASN dan PPPK. Sementara itu, DPR dan pemerintah justru saling lempar tanggung jawab ihwal penundaan pelantikan tersebut.

    Padahal, penundaan itu telah memicu banyak persoalan. Ada istri yang kebingungan memikirkan hari-hari ke depan karena suaminya batal dilantik bulan ini. Ada suami yang menjadi outsouching demi menunggu pelantikan. Ada juga yang terlanjur resign, kemudian menganggur atau kalaupun bekerja, gaji yang diterima di bawah upah minimum dan tidak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR.

    Isu pembatalan pelantikan CASN dan PPPK begitu mendadak. Diumumkan bulan Maret 2025 di tengah sebagian masyarakat sedang menjalankan ibadah puasa dan mempersiapkan hari raya. Ada tradisi mudik. Pulang ke kampung dan berkunjung kepada orang tua. Tradisi itu membutuhkan biaya yang besar. 

    Yang jelas wacana pengunduran pelantikan itu memupus harapan sebagain CASN dan PPPK yang sudah memiliki banyak rencana jika dilantik Maret ini. Sayangnya, harapan itu dibiarkan menggantung oleh pemerintah. Ada lebih dari 1,25 juta PPPK dan CASN yang terdampak kebijakan mendadak pemerintah tersebut.

    Ilustrasi CASN./IstimewaPerbesar

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) berdalih bahwa pengunduran jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 dilakukan atas nama keseragaman para calon ASN. 

    Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, misalnya, bahkan mengklaim bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan pemerintah dengan Komisi II DPR. Dia juga mengatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk penataan-penataan bagi ASN. 

    Terkait kekhawatiran masyarakat soal ketidakpastian status kelulusan, Aba menegaskan bahwa peserta yang telah lulus seleksi tetap aman dan akan diangkat sesuai dengan mekanisme jadwal terbaru. “Jadi bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus SKB, SKD, SKB gitu ya, dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus, mereka tetap aman posisinya. Jadi tetap kepastian untuk diangkat itu, itu sudah pastilah,” paparnya. 

    Sementara itu, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menjelaskan bahwa selama ini terdapat perbedaan waktu pengangkatan antara instansi satu dengan lainnya. Menurutnya, dengan kebijakan baru ini, pengangkatan CPNS akan dilakukan serentak pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK pada 1 Maret 2026.

    Haryomo menambahkan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK memiliki Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang berbeda antar instansi. Hal ini menyebabkan sebagian sudah mulai bekerja karena usulan instansi yang lebih cepat, sementara lainnya belum, lantaran SK pengangkatan belum ditetapkan

    “Nah kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa, mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini, diangkatnya juga harusnya sama,” ujarnya. 

    Padat Karya Badai PHK

    Terlepas dari teknis pelantikan, pengunduran jadwal tersebut berbarengan dengan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta. Ada puluhan ribu orang yang telah kehilangan pekerjaan selama dua bulan terakhir. Paling fenomenal PHK massal Sritex. Lebih dari 10.000 pekerjanya yang terkena PHK. 

    Kasus Sritex bisa menjadi bencana bagi industri padat karya apabila tidak ditangani dengan baik. Apalagi kasus tersebut telah berimbas kepada lebih dari 10.000 pekerja. Di sisi lain, kejadian tersebut, juga menambah daftar perusahaan yang gulung tikar entah karena bisnis, relokasi industri atau sengketa perdata seperti Sritex.

    Sekadar informasi, selain Sritex, perusahaan-perusahaan lain seperti PT Yahama Indonesia, PT Sanken Indonesia, PT Hung-A, hingga PT Asia Pasific Fiber Tbk (POLY) juga menutup operasional pabriknya dengan alasan tersebut.

    Banyaknya perusahaan yang gulung tikar menjadi alarm dini bagi pemerintah untuk membenahi sektor manufaktur. Manufaktur adalah urat nadi ekonomi. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto alias PDB paling tinggi dibandingkan sektor perekonomian lainnya.

    Pekerja Sritex saat menerima kabar PHK./AntaraPerbesar

    Sayangnya, data Badan Pusat Statistik alias BPS justru menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur terus melemah dan selalu berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, misalnya, pertumbuhan sektor manufaktur masih di angka 4,89%. Namun setelah itu, pada tahun 2023 melambat ke angka 4,64% dan tahun 2024 jatuh ke angka 4,43%.

    Tahun 2022 sengaja dipakai titik poin alias turning point untuk menilai kinerja industri, karena pada waktu itu Indonesia sedang dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19. Persoalannya, kendati pada tahun 2022 mampu tumbuh hampir 4,9%, tahun-tahun setelah itu, pertumbuhannya justru melambat.

    Tidak hanya dari sisi pertumbuhan, share manufaktur ke PDB juga berangsur menyusut. Kalau tahun 2022 – 2024 kontribusi manufaktur ke PDB masih stagnan di angka 18%. Memang ada penguatan kinerja dalam kurun waktu tersebut. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, misalnya, kontribusi manufaktur ke PDB masih mencapai 19,24%. Tahun 2020, meski pada waktu itu dihantam pandemi, kontribusi manufaktur ke PDB masih bisa mencapai 19,87%.

    Kondisi yang terjadi di Indonesia seperti agak berbanding terbalik dengan Vietnam yang begitu ekspansif. Industri mereka berkontribusi di kisaran 23-24% (data World Bank). Negari Paman Ho itu sedang berada tahap industrialisasi. Aliran investasi ke Vietnam mengucur deras. Apple, misalnya, telah berinvestasi sebanyak Rp256 triliun ke Vietnam. Kontras dengan Indonesia yang hanya di angka Rp2,6 triliun. Itupun masih komitmen. 

    Tak heran, dengan kinerja sektor industri dan manufaktur yang cukup atraktif, pertumbuhan ekonomi Vietnam pada tahun 2024 lebih dari 7% year on year. Sesuatu yang masih di dalam angan dan belum pernah dicapai oleh Indonesia sejak era reformasi. 

    Sekadar catatan, kalau mengacu kepada data Bank Dunia, Indonesia memang pernah mencapai pertumbuhan di atas 7%, tetapi itu terjadi pada era Orde Baru. Pada tahun 1968, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mencapai 10,9%. Tahun 1996 atau setahun tahun sebelum krisis ekonomi dan 2 tahun sebelum reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di angka 7,8%. 

    Sementara itu, sejak reformasi bergulir, Indonesia belum pernah mencapai pertumbuhan di level 7%. Paling banter hanya di angka 6,3% pada tahun 2007. Itupun salah satunya karena booming komoditas. Namun setelah itu, ekonomi Indonesia berangsur menyusut, hingga sekarang stagnan di kisaran 5%.

    Cenderung ke Padat Modal

    Adapun pemerintah selama beberapa tahun terakhir cenderung mengarahkan kebijakannya untuk mengakomodasi industri padat modal seperti logam dasar, teknologi, hingga pertambangan. Hal ini terbukti dari data realisasi investasi tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kedua sektor itu cukup dominan.

    Industri logam dasar dan barang logam misalnya, realisasi investasinya sebanyak Rp238,4 triliun. Sektor ini menempati peringkat pertama. Sementara itu, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi berada di peringkat kedua dengan total realisasi investasi sebanyak 189,8 triliun. 

    Kedua sektor ini padat modal. Namun tidak cukup signifikan untuk menyerap tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbarui pada tanggal 5 Februari 2025, mencatat bahwa, proporsi tenaga kerja manufaktur terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlahnya hanya di angka 13,83% atau stagnan dibandingkan dengan tahun 2023. Padahal pada tahun 2022 lalu, proporsinya mencapai 14,17%.

    Ilustrasi fasilitas peleburan nikel./BisnisPerbesar

    Proporsi pekerja di sektor industri logam dasar hanya 0,16% dari total proporsi pekerja manufaktur yang sebanyak 13,83%. Jika jumlah penduduk yang berkerja sebanyak 144,64 juta, maka orang yang bekerja di sektor manufaktur sekitar 20 juta. Artinya jika proporsi industri logam dasar hanya menyumbang 0,16%, serapan pekerjanya hanya sebanyak 32.000.

    Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan industri makanan minuman alias mamin yang tahun 2024 lalu realisasi investasinya sebanyak Rp117,87 triliun, tetapi memiliki kontribusi ke proporsi pekerjaan hingga 4% atau kalau 800.000 orang. 

    Dengan kondisi tersebut, pemerintah mulai membenahi sektor industri padat karya yang mulai kembang kempis. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi cukup ambisius di angka 8%. Di sisi lain, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. 

    Pada tahun 2023, total populasi penduduk Indonesia sebanyak 281,3 juta. Jumlah penduduk yang bekerja hanya di angka 144,64 juta. Pada tahun 2030 nanti, populasi penduduk akan mencapai 297 juta dengan 64% di usia produktif.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan khusus terkait isu ini agar dapat disoroti dan dicarikan solusinya dengan segera.

    Meski begitu, saat ditanya mengenai kondisi industri padat karya yang melemah, Yassierli menjelaskan bahwa tidak semua sektor terdampak secara merata. “Ya, tidak semua. Industri tekstil memang agak turun. Tapi kalau industri pakaian jadi malah tumbuh. Ini memang dinamika industri,” ujarnya belum lama ini. 

  • Ini Hak-hak yang Didapat Karyawan yang Kena PHK

    Ini Hak-hak yang Didapat Karyawan yang Kena PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Belakangan marak kasus PHK massal yang dilakukan oleh perusahaan yang gulung tikar atau rugi.

    PHK adalah pengakhiran hubungan kerja. Biasanya atas keputusan perusahaan atau tempat karyawan bekerja karena suatu hal.

    Dilansir dari laman BPJS ketenagakerjaan, meskipun keputusan awal ada pada pemberi kerja, tetapi sebenarnya perusahaan juga tidak bisa tiba-tiba memutus hubungan kerja tanpa sebab maupun karena alasan pribadi.

    Namun, seseorang yang mengundurkan diri atau dengan sengaja tidak memperpanjang kontrak kerjanya dengan suatu perusahaan, meskipun mendapat tawaran perpanjang bisa juga dikategorikan PHK.

    Berdasarkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan bulan Maret tahun 2023 lalu, ada 15 alasan yang membuat perusahaan bisa mengambil keputusan PHK pada karyawannya, antara lain:

    Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perusahaan dan pekerja tidak mau melanjutkan bekerja atau perusahaan tidak bisa mempekerjakan karyawan tertentu
    Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian
    Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun berturut-turut
    Perusahaan tutup karena kondisi yang memaksa
    Perusahaan sedang menunda kewajiban membayar utang
    Perusahaan pailit
    Perusahaan mengajukan untuk diputus hubungan kerjanya karena berbagai hal. Seperti adanya kekerasan, telat membayar upah, memaksa pekerja melakukan hal di luar tanggung jawabnya, dan berbagai penyebab lain.
    Adanya putusan dari Perselisihan Hubungan Internasional (PHI) yang menyatakan pengajuan pekerja untuk PHK tidak benar (perusahaan tidak melakukan yang dituduhkan) dan perusahaan memutuskan PHK bagi karyawan tersebut
    Pekerja mengajukan pengunduran diri atas kemauan sendiri
    Pekerja mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan dan telah dipanggil perusahaan 2 kali secara tertulis
    Pekerja melakukan pelanggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama
    Pekerja tidak bisa bekerja selama 6 bulan berturut-turut akibat melakukan tindak pidana
    Pekerja mengalami cacat atau menderita sakit yang membuatnya tidak bisa bekerja selama 12 bulan
    Pekerja memasuki usia pensiun
    Pekerja meninggal dunia

    Apa Saja Hak Karyawan yang Di-PHK Oleh Perusahaan?

    Saat perusahaan mengambil keputusan PHK terhadap seorang karyawan, maka perusahaan juga harus bisa memenuhi kewajibannya atas hak yang harus diterima karyawan tersebut.

    Menurut UU Cipta Kerja, beberapa hak wajib yang harus diterima karyawan saat di-PHK adalah:

    1. Uang Pesangon

    Uang pesangon adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pada karyawan yang terkena PHK. Nominal uang pesangon ini diatur dalam UU Cipta Kerja berdasarkan pada lama waktu bekerja. Misalnya:�

    Karyawan yang bekerja kurang dari 1 tahun berhak atas 1 bulan upah
    Karyawan yang sudah bekerja selama 1 tahun dan kurang dari 2 tahun, berhak atas 2 bulan upah
    Karyawan yang sudah bekerja 2 tahun tetapi kurang dari 3 tahun berhak atas 3 bulan upah
    Perhitungan ini berlaku secara kelipatan hingga masa kerja 8 tahun atau lebih, dengan maksimal uang pesangon yang diterima adalah 9 kali upah per bulan.

    2. Uang Penghargaan Masa Kerja

    Uang penghargaan masa kerja adalah uang yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk terima kasih atas kinerjanya selama bekerja di perusahaan. Sama halnya dengan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan ini juga berdasarkan pada lama masa kerja karyawan. Berikut perhitungannya:

    Masa kerja 3-6 tahun = 2 bulan upah
    Masa kerja 6-9 tahun = 3 bulan upah
    Masa kerja 9-12 tahun = 4 bulan upah
    Masa kerja 12-15 tahun = 5 bulan upah
    Masa kerja 15 – 18 tahun = 6 bulan upah
    Masa kerja 18 – 21 tahun = 7 bulan upah
    Masa kerja 21 – 24 tahun = 8 bulan upah
    Masa kerja 24 atau lebih = 10 bulan upah

    3. Uang Penggantian Hak Kerja

    Uang penggantian hak kerja adalah konversi ke dalam bentuk uang dari berbagai hak karyawan yang belum diambil selama bekerja di perusahaan. Beberapa di antaranya yaitu:

    4. Cuti karyawan yang belum diambil maupun belum gugur.

    Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/ buruh diterima bekerja.
    Hal lain yang tercantum dalam surat perjanjian kerja bersama yang telah disepakati oleh perusahaan dan karyawan.
    Jika dilihat secara nominal, hak yang diterima oleh karyawan memang cukup banyak dan besar. Terutama jika karyawan sudah bekerja cukup lama, misalnya lebih dari 5 tahun. Itulah mengapa, sangat penting bagi Anda mengetahui semua hak yang bisa Anda terima, sehingga Anda bisa menuntut hak Anda jika perusahaan tempat Anda bekerja mangkir dari kewajibannya.

    Selain itu, perusahaan juga disarankan untuk mendaftarkan karyawannya dalam perlindungan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan. JKP akan memberikan tambahan dana yang dapat dicairkan oleh karyawan saat terkena PHK, sehingga bisa lebih memudahkannya memenuhi kebutuhan hidup.

  • Terungkap Alasan 2 Pabrik Sepatu di Tangerang Banten PHK Ribuan Pekerja, Bisa Meluas ke Pabrik Lain – Halaman all

    Terungkap Alasan 2 Pabrik Sepatu di Tangerang Banten PHK Ribuan Pekerja, Bisa Meluas ke Pabrik Lain – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua pabrik sepatu atau alas kaki di Kabupaten Tangerang, Banten, memutuskan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.

    Kedua pabrik tersebut yaitu PT Adis Dimension Footwear yang produksi sepatu merek Nike dan PT Victory Ching Luh Indonesia memasok merek Reebok serta Adidas.

    PT Adis Dimension Footwear dikabarkan PHK terhadap sekitar 1.500 pekerjanya dan PT Victory Ching Luh Indonesia mengurangi sekitar 2.000 karyawannya.

    Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menyampaikan, terdapat dua penyebab PHK karyawan yang menimpa para pekerja di kedua perusahaan tersebut. 

    Pertama, order atau pemesanan sepatu mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, sehingga pihak pabrikan kesulitan menanggung beban operasional yang besar.

    Kedua, baik PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia melakukan relokasi ke wilayah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih rendah dibandingkan lokasi lamanya. 

    Dalam hal ini, PT Adis Dimension Footwear pindah ke Majalengka, sedangkan PT Victory Ching Luh Indonesia pindah ke Losari, Cirebon.

    “Kedua perusahaan ini sudah merelokasi pabriknya ke tempat baru, sehingga pabrik lama mereka dikurangi operasionalnya termasuk jumlah karyawannya,” tutur Eddy dikutip dari Kontan, Senin (10/3/2025).

    Secara umum, Aprisindo menilai tren permintaan alas kaki di Indonesia memang cenderung melemah akhir-akhir ini. 

    Momentum Ramadan 2025 belum memberi banyak keuntungan bagi para produsen alas kaki nasional. Hal ini akibat daya beli masyarakat belum stabil, sehingga mereka lebih memprioritaskan kebutuhan lain di luar alas kaki.

    Potensi kenaikan penjualan alas kaki dalam menyambut momen Lebaran Idul Fitri pun tampak belum terlihat. 

    Ada kemungkinan peningkatan permintaan produk-produk alas kaki baru terjadi sekitar satu pekan sebelum Lebaran.

    “Tapi kemungkinan besar realisasi penjualan alas kaki di Ramadan dan Lebaran tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Eddy.

    Dia menambahkan, para produsen alas kaki juga belum bisa memaksimalkan penjualan ke pasar ekspor. Pasalnya, pasar internasional juga diliputi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. 

    Kebijakan Presiden AS Donald Trump pun berpotensi memberi pengaruh signifikan terhadap dinamika kegiatan ekspor para produsen alas kaki Indonesia.

    “Untuk ekspor kami juga masih wait and see terhadap perkembangan arah geopolitik global,” imbuh Eddy.

    Lantas, produsen-produsen alas kaki dalam negeri kini berupaya bertahan sebisa mungkin dengan melakukan efisiensi di segala lini. 

    Produsen juga berusaha mengurangi porsi bahan baku alas kaki yang diimpor di tengah volatilitas kurs rupiah.

    Di samping itu, risiko PHK pekerja di industri alas kaki masih bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan, tergantung kondisi pasar. 

    Walau begitu, Aprisindo menyebut, para produsen alas kaki tetap berupaya mempekerjakan kembali para karyawan yang sempat terkena PHK jika kondisi pasar mulai membaik.

    Kalah Bersaing

    Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda mengatakan, pendorong perusahaan melakukan PHK massal adalah menurunnya permintaan secara global. 

    Dari sisi permintaan di Amerika dan China mengalami kontraksi yang cukup signifikan.

    Di pasar domestik bahkan industri lokal tidak berkembang lantaran adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memudahkan impor masuk ke dalam negeri.

    “Ini yang dinilai bahwa ya produksi kita kalah bersaing dengan barang-barang dari China, dengan harga yang jauh lebih murah. Belum lagi masalah untuk trifhting,” kata Nailul dalam keterangannya di media sosial YouTube Narasi, Minggu (9/3/2025).

    Nailul mengatakan bahwa daya beli masyarakat yang terkontraksi ini bermula pada periode Mei hingga September 2024, yang mengalami deflasi berturut-turut secara bulanan.

    Dia bilang, kedua alasan itulah yang menjadi penyebab perusahaan gulung tikar bahkan menimbulkan PHK massal.

    “Nah ini artinya emang dari sisi permintaan ada gangguan di situ yang pada akhirnya menganggu juga dari sisi produksinya,” ucap dia.

    “Makanya di tahun 2024 itu banyak produsen-produsen tekstil yang dia gulung tikar karena dua hal tersebut ada dari sisi kebijakan permendag nomor 8 di tahun 2024 dan juga ada di sisi daya beli masyarakat yang memang belum pulih sepenuhnya,” sambungnya.

    Pemerintah Diminta Bentuk Satgas

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta Pemerintah untuk bergerak cepat menangani masalah PHK yang kondisinya semakin mengkhawatirkan.

    Terlebih saat ini, sejumlah anggota KSPSI telah  di PHK di dua pabrik sepatu di Tangerang.

    Ia menyenbut, pemerintah harus cepat membentuk Satuan Tugas khusus masalah PHK yang terdiri dari lintas kementerian karena masalah PHK bukan hanya domain Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

    Adapun, langkah KSPSI saat ini berupaya terus melakukan komunikasi dengan seluruh pimpinan KSPSI tingkat perusahaan yang bergerak di industri sepatu tersebut. 

    Misalnya, terkait hak-hak buruh yang di PHK tersebut terpenuhi. Apalagi, jika dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan untuk anggota KSPSI yang terkena PHK. 

    “Sudah ada beberapa perusahaan industri sepatu bersedia menerima anggota KSPSI yang terkena PHK karena mereka dikenal sudah berpengalaman dan punya produktivitas tinggi,” ujarnya. 

    Penasihat Kapolri ini juga mengingatkan kepada para Pengusaha untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait prosedur PHK. Terutama mengenai kewajiban untuk melakukan perundingan bipartit dan dilakukan secara musyawarah 

    “Jika tidak ada kesepakatan bisa dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial yang harus berkekuatan hukum tetap,” ucapnya. 

     

    (Tribunnews.com/Kontan)

  • Sikapi Efisiensi Anggaran Pemerintah, LDII Ajak Masyarakat Jalankan Pola Hidup Hemat – Halaman all

    Sikapi Efisiensi Anggaran Pemerintah, LDII Ajak Masyarakat Jalankan Pola Hidup Hemat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperketat penggunaan anggaran belanja negara dalam APBN 2025 melalui efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga.

    Anggaran sejumlah kementerian dan lembaga pun dipangkas meskipun efisiensi tersebut diupayakan tidak mengganggu layanan publik. Pada saat bersamaan, kondisi ekonomi dunia juga dalam kondisi tidak menentu.

    “Kita melihat (pengetatan anggaran) ini sebagai upaya pemerintah untuk men-setting ulang atas kondisi sekarang dengan kondisi keuangan negara yang sedang serba terbatas,” ujar Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia(LDII), KH Chriswanto Santoso di acara Media Gathering dan Buka Puasa bersama Media di kantor DPP LDII, Simprug, Jakarta Selatan, Minggu(9/3/2025).

    Dia menambahkan, puasa Ramadan merupakan momen muhasabah untuk menghitung diri sendiri.

    “Pak Prabowo pernah menyampaikan accumulative advantage, berupaya melihat sisi positif dari para pemimpin Indonesia terdahulu. Maka itu strategi efisiensi ini merupakan upaya Pemerintah melakukan muhasabah diri, menjadikan Indonesia semakin baik, bukan Indonesia gelap,” imbuhnya.

    Sementara itu Sekretaris Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya menambahkan, dari pendekatan agama, strategi efisiensi anggaran adalah memaksimalkan sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan manfaat untuk umat.

    “Para pemimpin perlu menyadari mereka dipilih untuk mengayomi masyarakat. LDII melihat upaya efisiensi ini hal yang positif tapi memicu dampak-dampak lain di masyarakat yang oleh Pemerintah perlu dikendalikan,” kata Dody.

    “Setiap kebijakan yang diluncurkan Pemerintah akan selalu memicu dampak sosialnya. Karena itu pemerintah selalu menyiapkan skema penanganan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan,” tambahnya.

    Karena itu lanjut Dody, pemerintah harus sungguh-sungguh menjalankan kepemimpinannya untuk kebaikan dan mendorong kesejahteraan masyarakat agar tidak memicu terjadinya distrust (ketidakpercayaan) di masyarakat.

    “Pemimpin jangan mengkhianati rakyatnya,” tegasnya.

    Menyikapi efisiensi anggaran yang dijalankan Pemerintah, Chriswanto mengajak masyarakat Indonesia mengimbanginya dengan menerapkan pola hidup yang hemat efisien.

    “Salah satu indikasi ketidakpastian ekonomi dunia adalah terjadi PHK besar-besaran di sejumlah pabrik yang berorientasi ekspor. Sejak akhir 2024 dan kuartal pertama 2025 telah puluhan ribu PHK karyawan terjadi di Pulau Jawa,” kata KH Chriswanto.

    Banyaknya kasus PHK menjelang Ramadan dan Idul Fitri, KH Chriswanto mengingatkan agar masyarakat menerima cobaan tersebut dengan tawakal.

    Dia mengajak masyarakat menyikapinya dengan terus mencari alternatif pekerjaan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga, tanpa menyikapinya secara emosional karena justru akan memicu krisis sosial.

    Dia mengajak umat Islam untuk meningkatkan kepedulian sosial. Masyarakat yang ekonominya mampu bisa membantu keluarga yang ekonominya sedang jatuh karena menjadi korban PHK atau usaha yang digelutinya sedang jatuh.

    “Dengan demikian, persoalan ekonomi bisa tertangani dalam jangka pendek,” ujar KH Chriswanto.

    Kh Chriswanto juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski program ini diharapkan bisa mendatangkan 15 juta lapangan kerja baru, dalam pelaksanaannya di lapangan program tersebut belum berjalan maksimal karena kendala anggaran dan operasional.

    “Dengan kondisi seperti ini, masyarakat harus mampu hidup sederhana. Efisien namun terus bekerja keras, ini adalah konsep muzhid-mujhid dalam Islam. Yakni, kita tidak berlebihan atau prihatin, namun tetap bekerja keras,” tuturnya.

    Optimalkan PAD

    Kepada para kepala daerah yang baru saja memenangi Pilkada Serentak, Chriswanto mengimbau agar mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus demi mengimbangi tren turunnya belanja kementerian.

    “PAD bisa menjadi penyelamat. Potensi pajak dan retribusi daerah harus lebih dioptimalkan, tanpa membebani masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal,” paparnya.

    “Pengeluaran daerah harus difokuskan pada program yang benar-benar mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat,” ungkap KH Chriswanto.

    Sementara itu, program-program pembangunan daerah, menurut KH Chriswanto bisa diupayakan menjajaki kerjasama dengan sektor swasta melalui skema investasi atau kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership).

    Menurutnya, yang paling penting dilakukan dalam kondisi krisis seperti sekarang, pemerintah harus menjaga komunikasi dengan masyarakat, agar masyarakat bisa mengakses informasi sekaligus bisa memahami kondisi keuangan negara agar tidak memicu distrust (sikap tidak percaya) di masyarakat.

    “Kepala daerah yang baru memang dihadapkan pada kesulitan keuangan negara dan kebijakan tunda bayar bisa berakibat sangat kompleks. Tapi dengan strategi yang tepat seperti optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, dan komunikasi publik yang baik memungkinkan kepala daerah dapat tetap menjalankan roda pemerintahan dengan efektif,” ungkap KH Chriswanto.

    Pemerintah juga diingatkan agar lebih lebih berhati-hati dalam merancang program dan menetapkan anggaran di masa depan dan menghindari pemborosan anggaran.

    Kontribusi LDII

    KH Chriswanto menambahkan, menyikapi kondisi yang terjadi saat ini LDII berupaya berkontribusi kepada bangsa dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif disertai dengan sikap tetap optimistis memandang masa depan.

    “Optimisme ini harus kita bangun dengan menyiapkan SDM unggul dan momen Ramadhan ini jadi kesempatan kita untuk mendorong Indonesia menjadi lebih baik,” kata Chriswanto.

    “Kita baru saja resmikan smart farming di Jombang untuk tanaman melon dengan teknologi IoT bekerja sama dengan sebuah politeknik di Surabaya dan akan kita kembangkan di Kediri. Smart farming juga sudah kita kembangkan di Garut,” tambahnya.

    Di sektor pendidikan, harus dikembangkan strategi dual track, melalui pembekalan siswa dengan berbagai keterampilan seperti fashion, printing, keterampilan mekanik dan sebagainya.

    “Selain menguasai skill tertentu, mereka juga ahli dalam ilmu agama. Kita berpartner dengan sektor industri untuk membekali mereka keterampilan. Kita didik anak-anak dengan keterampilan yang didukung kreativitas. Kita juga dorong pengusaha-pengusaha kita untuk buka lapangan kerja baru,” ungkap Chriswanto.

  • SBY Yakin Prabowo Mampu Dorong Ekonomi Indonesia

    SBY Yakin Prabowo Mampu Dorong Ekonomi Indonesia

    SBY Yakin Prabowo Mampu Dorong Ekonomi Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-6 RI
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (SBY) optimistis pemerintahan Presiden
    Prabowo Subianto
    mampu mengatasi tantangan dan mendorong
    pertumbuhan ekonomi
    Indonesia.
    “Saya yakin pemerintah ini bisa, Presiden Prabowo bisa. Masih ada sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya politik maupun ekonomi, untuk mengatasi situasi dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi kita,” ujar SBY dalam acara bedah buku “Standing Firm for Indonesia’s Democracy” di KBRI Tokyo, Jepang, dikutip dari siaran pers, Minggu (9/3/2024).
    Menurut SBY, pada awal masa pemerintahannya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Salah satu yang jelas terlihat adalah rendahnya investasi.
    Sebab, situasi saat itu tidak mendukung pertumbuhan ekonomi karena kurangnya stabilitas sosial, buruknya iklim investasi, serta tidak adanya kepastian hukum dan infrastruktur yang memadai.
    “Mengapa investasi rendah? Karena situasi kita waktu itu tidak ada keamanan, tidak ada stabilitas sosial, iklim investasi buruk, tidak ada kepastian hukum, kurangnya infrastruktur,” kata SBY di hadapan mahasiswa Indonesia dan akademisi Jepang.
    SBY bahkan mengingat betapa sulitnya menarik investor di tengah kondisi yang tidak kondusif.
    ”
    Investment climate was so poor.
    Siapa mau investasi di Indonesia? Yang ada
    capital outflow
    , rupiah terguncang,” ucap SBY.
    Namun, berbekal strategi yang tepat, Indonesia mampu keluar dari keterpurukan ekonomi.
    SBY pun menyoroti empat faktor utama yang menurutnya penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
    Pertama adalah peningkatan konsumsi rumah tangga.
    Pasalnya, kata SBY, pertumbuhan ekonomi sulit terjadi jika angka pengangguran tinggi dan daya beli masyarakat rendah.
    “Kalau pengangguran banyak, PHK terjadi, daya beli rendah, tidak akan ada pertumbuhan,” ucap SBY.
    Kedua adalah mengefektifkan belanja pemerintah.
    Menurut SBY, belanja negara harus dikelola dengan baik agar berdampak langsung pada perekonomian.
    “Jaga government spending yang efektif,” jelas SBY.
    Selain itu, SBY menekankan pentingnya memastikan ekspor terus mengalir agar tak lebih rendah dari impor.
    Presiden ke-6 RI itu juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi untuk mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi.
    “Ekspor harus mengalir, jangan lebih tinggi impornya dibanding ekspornya. Investasi, termasuk hilirisasi dan industrialisasi yang harus berhasil,” kata SBY.
    SBY pun menilai pemerintahan Prabowo juga memiliki potensi untuk menerapkan strategi yang tepat dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
    Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk tetap optimis terhadap masa depan Indonesia.
    “Tetaplah optimis memandang Indonesia. Masa depan bisa saja ada masa-masa mendung, tapi Indonesia adalah negara yang hebat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Impor Bikin Industri Kecil dan Menengah Diterpa Badai PHK

    Banjir Impor Bikin Industri Kecil dan Menengah Diterpa Badai PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) turut melanda industri kecil menengah (IKM). Banjirnya produk impor ilegal disebut-sebut jadi pemicu maraknya PHK di Tanah Air.

    Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, setidaknya sekitar 1.000 unit IKM terpaksa menutup operasionalnya dengan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan mencapai ratusan ribu orang.

    “IKM yang tutup saja jumlahnya hampir mencapai 1.000 unit dengan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan mencapai ratusan ribu orang,” ungkap Nandi dalam keterangannya, Minggu (9/3/2025).

    Menurutnya, maraknya PHK di Tanah Air terjadi lantaran pemerintah tidak cukup mampu untuk membendung masuknya barang impor ilegal ke Indonesia.

    IPKB mengaku sangat kecewa dengan kinerja pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang membiarkan kinerja buruk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus berlanjut.

    “Ibu Menteri membiarkan jajarannya menjalankan praktik impor borongan, padahal negara sedang membutuhkan pendapatan untuk menjalankan program-programnya, tapi barang impor dibiarkan masuk tanpa membayar bea masuk dan pajak,” tuturnya. 

    Alih-alih menarik pajak dari barang impor, pemerintah, kata dia, justru mengerek pajak dalam negeri sehingga sangat membebani para pengusaha IKM.

    “Pajak kami dinaikkan, kami dipaksa untuk bersaing dengan barang impor yang tidak bayar pajak,” ujarnya. 

    Dia menilai, pemerintah sengaja membiarkan permasalahan banjir impor berlarut-larut. Pasalnya, kata dia, banyak oknum birokrasi di pemerintahan yang meraup untuk dari praktik ilegal ini.

    Dia mengharapkan, Presiden Prabowo Subianto bisa segera turun tangan untuk menumpas oknum-oknum tersebut

    “Kami harap Presiden Prabowo segera membersihkannya,” pungkasnya.

  • Asparnas minta pemerintah beri solusi terhadap industri perhotelan

    Asparnas minta pemerintah beri solusi terhadap industri perhotelan

    Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) Ngadiman Sudiaman (Antara/HO/Asparnas)

    Asparnas minta pemerintah beri solusi terhadap industri perhotelan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 09 Maret 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) meminta pemerintah memberikan solusi terhadap industri perhotelan yang mulai terdampak efisiensi anggaran yang diberlakukan. Ketua Umum Asparnas Ngadiman Sudiaman mengatakan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden berdampak pada operasional hotel dan menimbulkan potensi kerugian yang tidak sedikit.

    “Dari Januari dan Februari ini, penurunan omzet mencapai rata-rata 30 persen dibandingkan tahun lalu. Bulan Maret, saat masuk bulan puasa, biasanya lebih sepi lagi,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Pihaknya belum menghitung pasti berapa besar potensi kehilangan pendapatan secara keseluruhan, namun beberapa hotel dan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata mulai melakukan efisiensi dengan pengurangan karyawan secara bertahap. Ngadiman menambahkan, pada 2024 rata-rata okupansi turun hampir mencapai 20 persen dibandingkan 2023 sehingga dirasakan memukul pengusaha hotel, hiburan, serta restoran. Bahkan di beberapa daerah banyak usaha sudah tutup.

    Dia mencontohkan pada Desember 2024 di Bali yang biasanya ramai pengunjung banyak hunian turun sampai 30 persen bahkan hingga 50 persen.

    “Ini menandakan daya beli rendah dari masyarakat dan turis global yang juga menurun datang ke Indonesia,” katanya.

    Diakuinya, pemotongan anggaran pemerintah berdampak jangka panjang dan luas bukan hanya di sektor restoran maupun perhotelan. Ngadiman menyatakan pihaknya menyayangkan pemerintah mengeluarkan aturan itu tanpa melihat dampaknya di sejumlah sektor, bukan hanya perhotelan.

    Selain okupansi hunian hotel, lanjutnya efisiensi anggaran juga berdampak terhadap setoran pajak hotel kepada pemerintah dan perusahaan.

    “Karena pengurangan anggaran untuk meeting dan perjalanan dinas tentu akan mengurangi omzet dari pengusaha hotel, airlines, restoran dan UMKM lainnya,” tambahnya.

    Meskipun demikian Ketua Asparnas mendukung jika kebijakan efisiensi anggaran pemerintah soal pembatasan larangan perjalanan dinas ditujukan untuk ke luar negeri.

    “Tapi, untuk dalam negeri jangan karena uangnya, kan berputar di Indonesia dan menggerakkan perekonomian nasional,” ujarnya.

    Jika pemerintah tidak spending dan swasta juga lesu, lanjutnya, dikuatirkan industri perhotelan akan mati sehingga terpaksa melakukan efisiensi dan PHK karena tidak ada strategi lain.

    “Kami minta, pemerintah beri kita solusi agar kami semua bisa bertahan,” katanya.

    Jika tidak melakukan PHK, tambahnya, hal yang bisa dilakukan yakni mengurangi jam kerja karyawan atau hari kerja agar gaji disesuaikan. Presiden Prabowo Subianto melalaui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah (Pemda) sebanyak 50 persen.

    Dalam Inpres itu, dijelaskan jumlah efisiensi Rp306,6 triliun anggaran belanja negara, terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga tahun 2025 sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,5 triliun.

    Sumber : Antara

  • Badai PHK Massal Makin Ganas, Sebulan 15.000 Orang Jadi Pengangguran

    Badai PHK Massal Makin Ganas, Sebulan 15.000 Orang Jadi Pengangguran

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badai PHK di sektor teknologi makin ganas di bulan Februari. Bahkan menjadi yang terburuk dalam enam bulan terakhir. Jika ditotal, ada sekitar 15 ribu orang yang jadi pengangguran.

    Meta, HP, dan Workday adalah beberapa nama besar yang memangkas sebagian besar tenaga kerjanya.

    Menurut situs pelacak PHK Layoffs.fyi, sepanjang bulan Februari, total 46 perusahaan memberhentikan 15.994 karyawan. Jika dibandingkan dengan bulan Januari, PHK melonjak sekitar 184 persen di Februari. Bulan Januari tercatat hanya 25 perusahaan yang dilaporkan melakukan PHK dengan total 5.641 karyawan terdampak.

    Pada awal bulan, dilaporkan bahwa Meta melakukan PHK yang dapat berdampak pada sekitar 5 persen dari tenaga kerjanya, yaitu sekitar 3.600 karyawan.

    PHK ini digambarkan sebagai ‘pemangkasan berdasarkan kinerja,’ dan dimulai pada 10 Februari dengan pemberitahuan yang akan disampaikan sepanjang minggu berikutnya.

    Sebelumnya di bulan Januari, CEO Meta, Mark Zuckerberg, telah menginformasikan kepada para stafnya bahwa ia berencana untuk meningkatkan standar manajemen kinerja dan mengeluarkan karyawan yang berkinerja buruk.

    “Kami biasanya mengeluarkan orang-orang yang tidak memenuhi ekspektasi selama satu tahun,” katanya dalam sebuah memo internal. Ia menambahkan, “Sekarang kami akan melakukan pemangkasan berbasis kinerja yang lebih ekstensif selama siklus ini.”

    Namun, setelah pengumuman tersebut, dilaporkan bahwa beberapa karyawan dengan tinjauan kinerja yang baik juga terkena dampaknya.

    HP memangkas lebih dari 2.000 pekerjaan

    Pada 27 Februari, perusahaan teknologi raksasa HP mengumumkan bahwa mereka akan memangkas hingga 2.000 pekerjaan sebagai bagian dari rencana restrukturisasi yang sedang berlangsung.

    Saat ini HP tercatat memiliki sekitar 58.000 pekerja di 59 negara. Perusahaan berharap dapat menghemat sekitar US$300 juta pada akhir Oktober 2025 dengan pemangkasan tersebut.

    Namun, perusahaan PC ini dilaporkan juga akan mengeluarkan biaya restrukturisasi sekitar US$150 juta. HP telah memperkenalkan rencana restrukturisasi yang dinamai ‘Future Now’ pada November 2022 dengan target pemangkasan 7.000 pekerjaan.

    Dengan adanya PHK terbaru ini, jumlah total di bawah rencana tersebut akan mencapai 9.000 orang.

    Dengan pemutusan hubungan kerja terbaru, raksasa teknologi ini berharap dapat menghemat US$1,9 miliar melalui rencana tersebut, dengan total biaya restrukturisasi sekitar $1,2 miliar.

    Mengapa banyak raksasa teknologi yang melakukan PHK ?

    Ada banyak faktor yang mendorong terjadinya PHK massal pada Februari 2025. Ketidakpastian tentang masa depan ekonomi telah menjadi kekhawatiran yang terus berlanjut, ditambah dengan kenaikan suku bunga dan tekanan inflasi.

    Aspek-aspek ini telah mendorong bisnis untuk menilai kembali strategi keuangan mereka. Sebagian besar perusahaan telah mengutip volatilitas ekonomi sebagai pendorong utama untuk inisiatif pemangkasan biaya mereka. Selain itu, perekrutan yang berlebihan selama pandemi menyebabkan banyak organisasi kelebihan staf, mendorong mereka untuk mengurangi peran yang tidak perlu di tengah penurunan pendapatan.

    Faktor utama lainnya adalah meningkatnya adopsi solusi AI yang membuat banyak pekerjaan menjadi tak terpakai, terutama pekerjaan-pekerjaan seperti layanan pelanggan, SDM, pemasaran, dan lain-lain.

    Dalam beberapa kasus, merger dan akuisisi juga telah memaksa perusahaan untuk merestrukturisasi, yang mengakibatkan tumpang tindihnya peran dan pemutusan hubungan kerja.

    Melemahnya kepercayaan investor juga menjadi alasan, karena banyak perusahaan menghadapi penurunan harga saham karena proyek pendapatan yang lebih rendah dari perkiraan. Hal ini mendorong banyak perusahaan untuk memangkas biaya demi mempertahankan profitabilitas mereka.

    (fab/fab)

  • 6 Tuntutan Aksi Buruh di Pabrik Sritex Mulai 10 Maret: PHK Ilegal hingga Masalah Hak – Halaman all

    6 Tuntutan Aksi Buruh di Pabrik Sritex Mulai 10 Maret: PHK Ilegal hingga Masalah Hak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak enam tuntutan akan disampaikan buruh pada saat melakukan aksi unjuk rasa di depan pabrik Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Senin (10/3/2025) hingga Sabtu (15/3/2025).

    Di antara tuntutan tersebut, yaitu terkait PHK Ilegal dan hak buruh.

    Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan aksi unjuk rasa itu dilakukan menuntut kejelasan nilai pesangon dan THR serta dipekerjakannya kembali buruh PT Sritex.

    “Partai Buruh dan KSPI Jawa Tengah akan melakukan aksi unjuk rasa solidaritas selama 5 (lima) hari di depan pabrik Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, pada Minggu (9/3/2025).

    Adapun enam tuntutan tersebut, yaitu:

    Tidak ada kejelasan nilai pesangon dan THR yang dibayarkan untuk buruh serta waktu pembayarannya yang gelap.

    PHK buruh Sritex tidak sah atau ilegal karena tidak ada kesepakatan tertulis bipartit dan tidak ada anjuran tertulis dari pemerintah (Menaker) mengenai hak-hak yang didapat oleh buruh yang ter-PHK.

    Menuntut kejelasan upah dan status hubungan kerja buruh Sritex yang akan dipekerjakan kembali oleh investor baru.

    Ada dugaan milyaran rupiah uang koperasi milik karyawan Sritex dipinjam oleh oknum pimpinan perusahaan untuk kepentingan yang tidak jelas dan informasinya sampai saat ini belum dikembalikan.

    Ada temuan dari KSPI Jawa Tengah dari hasil komunikasi dengan Kepala Deputi BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah bahwa lebih dari 1.200-an buruh Sritex berpotensi tidak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dengan alasan sudah mengundurkan diri, padahal JKP adalah hak buruh yang ter-PHK dengan alasan apa pun.

    Patut diduga dari temuan Posko Orange Partai Buruh dan KSPI Jawa Tengah bahwa pembayaran iuran JHT tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Sementara itu, Ketua KSPI Jawa Tengah Aulia Hakim, mengatakan bentuk aksi tersebut meliputi orasi di depan pabrik oleh gabungan buruh Jawa Tengah, mendirikan tenda posko pengaduan.

    “Dan advokasi PHK buruh Sritex (lokasi di depan pabrik PT Sritex), pembagian takjil, pembagian selebaran tentang PHK buruh Sritex yang tidak sah atau ilegal karena tidak ada anjuran tertulis yang dibuat oleh pemerintah (Menaker), dan bentuk aksi lainnya,” ujarnya.

    Buruh Dirikan Posko

    Dia menjelaskan posko pengaduan atau advokasi ini dinamakan Posko Orange, yang juga menampung pengaduan buruh dari perusahaan lainnya yang tidak dibayar THR oleh perusahaannya.

    Posko Orange ini didirikan di depan Pabrik Sritex Sukoharjo dan juga di Semarang, selain itu posko pengaduan ini juga didirikan di Jakarta, tepatnya di Kantor Pusat KSPI. Adapun aksi di Sukoharjo, Jawa Tengah dipimpin oleh Koordinator Aksi, Makbullah Fauzi yang biasa disapa si Buya.

    Selain aksi di Sukoharjo, Partai Buruh dan KSPI Provinsi DKI Jakarta juga melakukan aksi di Kantor Kemnaker pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025. Tuntutan yang disuarakan dalam aksi buruh di Kemenaker adalah:

    PHK Buruh Sritex Tidak Sah Dan Ilegal

    Menaker Harus Membuat Perjanjian Tertulis Untuk Buruh Sritex

    Cabut Permendag Nomor 8 Tahun 2023

    Stop Badai PHK – Selamatkan Industri Indonesia

    Bayarkan THR Ojol

    “Kami mengundang seluruh rekan-rekan media untuk meliput kedua aksi tersebut di dua lokasi yang berbeda, yaitu aksi tanggal 10 s.d 15 Maret 2025 di depan Pabrik Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah mulai jam 08.00 s.d 17.00 dan aksi tanggal 11 Maret 2025 di Kantor Kemnaker RI Jakarta mulai jam 10.00 WIB,” tambahnya.

  • Elon Musk Makin Tak Terkendali, Donald Trump Bertindak

    Elon Musk Makin Tak Terkendali, Donald Trump Bertindak

    Jakarta –

    Kekuasaan Elon Musk sepertinya mulai dibatasi, terutama soal pemangkasan para PNS. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi tahu para Menteri kabinetnya bahwa keputusan kepegawaian akan diserahkan pada mereka, bukan Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah yang ia pimpin.

    Trump menginstruksikan anggota Kabinet bekerja sama dengan DOGE dalam pengeluaran dan pengurangan tenaga kerja, tapi PHK akan menjadi wewenang para pemimpin departemen.

    “Kami baru saja mengadakan rapat dengan sebagian besar menteri, Elon, dan yang lain dan itu sangat positif. Sangat penting bagi kami memangkas ke level yang seharusnya, tapi penting juga mempertahankan orang terbaik dan paling produktif,” kata Trump di Truth Social.

    “Saat menteri mempelajari dan memahami, orang-orang yang bekerja untuk berbagai Departemen, mereka dapat sangat tepat menentukan siapa tetap tinggal dan siapa akan pergi. Kami menyebutnya pisau bedah daripada kapak,” tambah Trump yang dikutip detikINET dari NBC.

    Pemangkasan besar-besaran yang dilakukan DOGE telah menyebabkan tuntutan hukum dan meningkatnya kekhawatiran dari anggota Kongres Partai Republik. Pesan Trump itu merupakan pembatasan yang jarang terjadi terhadap wewenang Musk.

    Beberapa anggota Kabinet Trump kesal ketika Musk baru-baru ini memerintahkan pegawai federal menguraikan pekerjaan mereka atau menghadapi PHK, dengan beberapa lembaga dan departemen awalnya menolak upaya tersebut.

    Di sisi lain, Trump juga memuji Musk dan DOGE setelah pertemuan dengan para menteri. “Saya pikir mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa,” katanya kepada wartawan. Musk menyebut pertemuan itu sangat produktif dalam postingan di X.

    Trump menyebut arahannya ke anggota Kabinet adalah mempertahankan orang yang diinginkan dan dibutuhkan. Namun, ia juga mengindikasikan Musk akan turun tangan jika tidak dilakukan pemotongan yang cukup. “Jika mereka bisa memangkas, itu lebih baik. Jika mereka tidak memangkas, Elon akan memangkasnya,” kata Trump.

    Trump dan Musk berupaya memangkas drastis jumlah tenaga kerja federal, memecat ribuan karyawan dan menutup beberapa lembaga. Kecepatan dan intensitas pemangkasan mengguncang beberapa anggota Kongres dari Partai Republik dan memicu seruan untuk transparansi yang lebih besar.

    (fyk/agt)