Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Komisi III DPR Soroti Dugaan Manipulasi Dokumen Impor Tekstil

    Komisi III DPR Soroti Dugaan Manipulasi Dokumen Impor Tekstil

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika, Dede Indra Permana Soediro menyoroti kasus manipulasi dokumen impor atau data HS yang kali ini diduga terjadi di gudang berikat daerah Batujajar Kabupaten Bandung. 

    Dalam kasus ini, izin impor yang seharusnya digunakan untuk plastik justru disalahgunakan untuk memasukkan tekstil.

    Dede mengaku sangat prihatin atas temuan ini. Menurutnya, penyelundupan impor tekstil memberikan dampak yang sangat luas dan merusak industri tekstil dalam negeri. 

    Dia menyoroti bahwa akibat dari praktik ilegal ini, banyak pabrik tekstil dalam negeri mengalami kebangkrutan, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi ratusan ribu hingga jutaan pekerja di sektor tekstil. 

    Beberapa perusahaan besar seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) serta Duniatex Group dan PT Primissima telah terdampak parah akibat membanjirnya tekstil impor ilegal di pasar domestik.

    “Ini bukan hanya sekadar pelanggaran administratif, tetapi sebuah kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan rakyat. Dampaknya bukan hanya pada industri tekstil, tetapi juga pada kesejahteraan jutaan tenaga kerja Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini,” ujar Dede, dikutip Rabu (12/3/2025).

    Lebih lanjut, Dede mengungkapkan bahwa dirinya menerima informasi terkait dugaan keterlibatan tiga nama besar yang disebut sebagai mafia tekstil dalam kasus ini. 

    Dia bahkan mendapat laporan bahwa aliran dana dari jaringan tersebut diduga mengalir ke salah satu klub hiburan malam di Jakarta.

    Dede menyebut bahwa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri telah turun tangan dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa gudang yang diduga terlibat dalam penyelundupan tekstil impor ilegal.

    Oleh karena itu, Dede mendesak kepolisian serta seluruh aparat penegak hukum untuk serius dalam menangani kasus ini. 

    Dia menegaskan bahwa tindakan tegas harus segera diambil guna melindungi industri dalam negeri dan memastikan keadilan bagi para pekerja di sektor tekstil.

    “Kita tidak bisa membiarkan praktik-praktik ilegal ini terus berlangsung. Ini bukan hanya tentang persaingan usaha yang tidak sehat, tetapi juga menyangkut masa depan industri nasional dan nasib jutaan tenaga kerja Indonesia,” tegasnya.

    Dengan semakin intensifnya pengawasan dan penegakan hukum, diharapkan kasus penyelundupan tekstil ini dapat segera diusut tuntas, sehingga industri tekstil dalam negeri dapat kembali bangkit dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

  • BPJS Kesehatan Pastikan Status Kepesertaan Pekerja Sritex yang Kena PHK Tetap Aktif

    BPJS Kesehatan Pastikan Status Kepesertaan Pekerja Sritex yang Kena PHK Tetap Aktif

    JAKARTA- Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) para pekerja PT Sritex masih aktif meski terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    “Dan tentu keluarganya juga masih mendapatkan jaminan,” ujar Ali Ghufron dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret. 

    Ali mengatakan, eks pekerja Sritex tidak perlu membayar iuran selama enam bulan dan dapat menggunakan layanan kesehatan yang diperlukan. 

    “Sehingga kami simpulkan bahwa sejumlah 10.355 eks pekerja PT Sritex dan 11.006 anggota keluarganya berstatus PHP dengan hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan tanpa membayar iuran dan saat ini berstatus aktif dengan manfaat jaminan PHK serta dapat mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan,” kata Ali. 

    Ali menambahkan, manfaat jaminan kesehatan paling lama enam bulan berlaku sejak terjadinya PHK terhitung periode Maret-Agustus 2025. 

    “BPJS Kesehatan terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas sosial kabupaten Sukoharjo sebagai upaya keberlanjutan kepesertaan JKN eks pekerja yang terdampak PHK dari PT Sritex,” pungkasnya. 

  • Prabowo Pastikan THR Ojol 2025 Cair Sebelum Lebaran: DPR Dukung, Buruh Minta Jangan Molor – Halaman all

    Prabowo Pastikan THR Ojol 2025 Cair Sebelum Lebaran: DPR Dukung, Buruh Minta Jangan Molor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menjamin Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pengemudi dan kurir online (Ojol) akan cair pada tahun 2025, sebelum Lebaran.

    Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari DPR, sementara buruh mengingatkan agar THR tersebut benar-benar dibayarkan tepat waktu atau jangan molor sebelum Hari Raya.

    Wakil Ketua DPR Apresiasi Kebijakan THR Ojol 2025

    Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyambut positif langkah Presiden Prabowo yang meminta perusahaan penyedia aplikasi layanan ojek online untuk memberikan bonus Hari Raya kepada para pengemudi.

    “Langkah ini layak diapresiasi karena menunjukkan keberpihakan dan kepedulian Presiden terhadap rakyatnya,” ujar Adies di kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa (11/03/2025).

    Menurut Adies, pemberian THR kepada pengemudi Ojol dapat berdampak positif pada perputaran ekonomi.

    “Bonus yang diterima para pengemudi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” tambahnya.

    Adies juga berharap agar perusahaan penyedia layanan angkutan berbasis aplikasi, seperti Gojek dan Grab, dapat meniru langkah serupa dalam memberikan perhatian kepada mitra mereka.

    Buruh Desak Pembayaran THR Ojol Sebelum Lebaran

    Sementara itu, elemen buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa (11/03/2025).

    Dalam aksi tersebut, mereka menuntut agar pemerintah memenuhi janji Presiden Prabowo untuk membayarkan THR Ojol sebelum Lebaran 2025 atau jangan sampai molor

    “Bayarkan THR Ojol sebelum Lebaran,” tegas Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

    Tuntutan ini menjadi salah satu dari delapan poin yang disampaikan buruh dalam aksi tersebut.

    Tuntutan Buruh Lainnya:

    PHK Buruh Sritex Tidak Sah dan Ilegal

    Menaker Harus Membuat Perjanjian Tertulis untuk Buruh Sritex

    Cabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024

    Stop Badai PHK – Selamatkan Industri Indonesia

    Bayarkan THR Ojol

    Bayarkan Pesangon dan Hak-Hak Lainnya Pekerja PT. Dupantex dan PT. Panamtex

    Stop Kriminalisasi Ketua dan Sekretaris PUK SPEE FSPMI PT Yamaha Music Manufacturing Asia

    Hentikan Diskriminasi Terhadap Pengurus dan Anggota PSP SPN PT.Sumber Masanda Jaya Brebes

    Presiden Prabowo: THR Ojol 2025 untuk Kurir dan Pengemudi Online

    Pada Senin (10/03/2025), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pengemudi dan kurir online yang telah berperan besar dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia.

    Prabowo juga berharap kebijakan ini dapat membuat para pengemudi online merayakan Idul Fitri dengan lebih baik.

    “Dengan kebijakan ini, semoga pengemudi online bisa merayakan libur, mudik, dan Idul Fitri dalam keadaan yang baik,” ujar Prabowo.

    Harapan untuk Ibadah Ramadhan dan Lebaran 2025 yang berkah

    Adies Kadir berharap agar para pengemudi Ojol bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan menyambut hari raya dengan penuh sukacita.

    “Semoga di bulan Ramadhan ini, para pengemudi Ojol bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusuk dan merayakan Idul Fitri nanti dengan penuh kegembiraan,” tutupnya.

  • Pengamat Ungkap Dampak Negatif Penundaan Pengangkatan CPNS

    Pengamat Ungkap Dampak Negatif Penundaan Pengangkatan CPNS

    Jakarta: Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah angkat bicara soal penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

    Menurutnya, penundaan ataupun pengunduran pengangkatan tersebut tidak perlu terjadi mengingat penerimaan CASN sudah melalui proses perencanaan matang.

    “Enggak ada urgensinya menurut saya. Karena kan penerimaan CASN itu kan sudah melalui perencanaan yang matang kan, yang sebelumnya sudah direncanakan,” ungkap Trubus dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 11 Maret 2025.
     
    CPNS jadi menganggur selama penundaan

    Adanya penundaan pelantikan juga menyebabkan CASN dan CPNS yang terlanjur sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya, terpaksa harus menganggur selama penundaan.

    “Jadi kalau kemudian ditunda, ya terus dampaknya yang jadi masalah kan. Karena kan di antara CASN ini sendiri kan ada yang dulu sudah bekerja, terpaksa mengundurkan diri karena sudah diterima,” ungkapnya. 
     

    Daya beli semakin anjlok

    Lebih lanjut, kebijakan menunda pelantikan CASN juga berbarengan di tengah badai PHK. Sehingga, dengan diundurnya pengangkatan CASN ini bisa memperburuk daya beli masyarakat yang semakin anjlok.

    “Kemudian juga ini kan jadi di tengah pengangguran yang banyak PHK-PHK, itu kan juga menyebabkan dampaknya daya eli masyarakat jadi turun. Jadi itu masalahnya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini merespons singkat ihwal keputusannya yang menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2024. 

    Hal tersebut telah ia laporkan ke Presiden Prabowo. “Sudah dilaporkan ke Presiden (Prabowo),” ujar Rini usai menghadiri rapat terbatas (ratas) program sekolah rakyat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025.

    Jakarta: Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah angkat bicara soal penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.
     
    Menurutnya, penundaan ataupun pengunduran pengangkatan tersebut tidak perlu terjadi mengingat penerimaan CASN sudah melalui proses perencanaan matang.
     
    “Enggak ada urgensinya menurut saya. Karena kan penerimaan CASN itu kan sudah melalui perencanaan yang matang kan, yang sebelumnya sudah direncanakan,” ungkap Trubus dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 11 Maret 2025.
     

    CPNS jadi menganggur selama penundaan

    Adanya penundaan pelantikan juga menyebabkan CASN dan CPNS yang terlanjur sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya, terpaksa harus menganggur selama penundaan.

    “Jadi kalau kemudian ditunda, ya terus dampaknya yang jadi masalah kan. Karena kan di antara CASN ini sendiri kan ada yang dulu sudah bekerja, terpaksa mengundurkan diri karena sudah diterima,” ungkapnya. 
     

    Daya beli semakin anjlok

    Lebih lanjut, kebijakan menunda pelantikan CASN juga berbarengan di tengah badai PHK. Sehingga, dengan diundurnya pengangkatan CASN ini bisa memperburuk daya beli masyarakat yang semakin anjlok.
     
    “Kemudian juga ini kan jadi di tengah pengangguran yang banyak PHK-PHK, itu kan juga menyebabkan dampaknya daya eli masyarakat jadi turun. Jadi itu masalahnya,” tuturnya.
     
    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini merespons singkat ihwal keputusannya yang menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2024. 
     
    Hal tersebut telah ia laporkan ke Presiden Prabowo. “Sudah dilaporkan ke Presiden (Prabowo),” ujar Rini usai menghadiri rapat terbatas (ratas) program sekolah rakyat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Penundaan Pengangkatan CPNS, Pendapatan ASN Berpotensi Hilang Capai Rp6,7 Triliun

    Penundaan Pengangkatan CPNS, Pendapatan ASN Berpotensi Hilang Capai Rp6,7 Triliun

    JAKARTA – Penundaan pengangkatan CPNS yang sedianya dilakukan Maret 2025 menjadi Oktober 2025 atau Maret 2026 menjadi kabar buruk bagi para calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menjadi pukulan bagi perekonomian lantaran akan menimbulkan kerugian.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan bahwa dengan adanya penundaan pengangkatan CPNS total pendapatan ASN yang berpotensi hilang sebesar Rp6,76 triliun.

    Menurutnya calon pegawai abdi negara yang sudah berharap pengangkatan CPNS pada Maret 2025, terlanjur resign lebih dulu dari pekerjaan sebelumnya, namun dikecewakan karena jadi pengangguran semu selama 9 bulan, dan pemerintah tidak mampu menjadi shock absorber disaat sektor swasta dilanda PHK massal.

    Bhima menjelaskan total angka tersebut muncul jika asumsinya rata-rata gaji pokok ASN sebesar Rp3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun serta kemudian diambil 80 persen gaji pokok, dikurangi pajak dan ditambah berbagai tunjangan sehingga didapatkan sekitar Rp3 juta per bulan.

    “Kalau ada 9 bulan penundaan pengangkatan CPNS artinya ada potensi pendapatan per orang ASN yang hilang sebesar Rp27 juta. Sementara ada 250.407 formasi yang dibutuhkan baik di pusat dan daerah,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Selasa, 11 Maret.

    Bhima menyampaikan bahwa hal itu baru kerugian yang dialami para calon ASN karena tidak menerima pendapatan. Namun, penundaan pengangkatan CPNS juga berdampak bagi ekonomi.

    “Sementara dampak berganda yang hilang karena penundaan pengangkatan CPNS bisa lebih besar lagi ke total ekonomi,” jelasnya.

    Bhima menyampaikan Pemerintah sedang mengalami dua masalah akut yaitu pertama, pembukaan formasi CPNS sebanyak 250.407 posisi dilakukan sebelum masa pemerintahan baru Prabowo.

    “Artinya, perubahan prioritas program, dan perombakan alokasi belanja pemerintah era Prabowo berdampak signifikan terhadap formasi kebutuhan ASN,” jelasnya.

    Berikutnya masalah kedua yaitu, efisiensi belanja pemerintah (austerity measures) jadi alasan utama pemerintah menunda pengangkatan CPNS dengan target efisiensi belanja APBN sebesar Rp306 triliun dimana belum termasuk modal Danantara, sehingga belanja pegawai menjadi salah satu sasaran penghematan ekstrem.

    Bhima menyampaikan efisiensi anggaran yang berdampak pada penundaan pengangkatan CPNS tidak terlepas dari tiga faktor utama yaitu kegagalan penerimaan negara terutama paska Coretax bermasalah dan jatuhnya harga komoditas.

    Selanjutnya, pemborosan pembangunan infrastruktur era Jokowi berdampak pada pelebaran defisit APBN dan beban utang yang menembus Rp1.350 triliun termasuk utang jatuh tempo dan bunga utang harus dicari dari penghematan (meski tak cukup).

  • Ramai PHK, Keyakinan Masyarakat akan Lapangan Kerja Menurun

    Ramai PHK, Keyakinan Masyarakat akan Lapangan Kerja Menurun

    Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ramainya isu Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK, survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa optimisme konsumen turun, utamanya akibat Indeks Ketersediaan maupun Ekspektasi Lapangan Kerja menurun pada Februari 2025. 

    Indeks Ketersediaan Lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu, turun 1,5 poin menjadi sebesar 106,2 pada Februari. Sementara Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja untuk enam bulan yang akan datang tercatat mengalami penurunan paling dalam sebesar 2,8 poin menjadi 134,2. 

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai seharusnya menjelang waktu Ramadan, konsumen melakukan belanja lebih banyak. 

    “Tapi sekarang ini kecenderungannya kalau ada penurunan keyakinan konsumen, berarti harus dilakukan mitigasi karena adanya tekanan dari sisi PHK yang berlanjut,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/3/2025). 

    Bhima melihat penurunkan optimisme akan ketersediaan lapangan kerja karena PHK merupakan imbas dari efisiensi belanja pemerintah yang terdampak juga banyak, termasuk nasib CPNS yang diundur pengangkatannya. 

    Di sisi lain, masih tingginya suku bunga perbankan meski suku bunga acuan atau BI Rate sudah turun, menahan konsumsi masyarakat. 

    Sementara pemerintah pun telah menyetop stimulus berupa diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan di bawah 2.200 volt ampere yang berakhir pada Februari 2025. 

    “Itu yang keliatan dari penurunan IKK ini. Bahwa masyarakat mengalami kekhawatiran dan tekanan daya beli. Ini harus segara direspons dengan menambah stimulus pemerintah lagi dan harus lebih hati-hati melakukan efisiensi belanja, agar tidak terimbas daya beli masyarakat secara umum,” jelas Bhima. 

    Lain kesempatan, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang melihat untuk meningkatkan kembali optimisme konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah. 

    Pertama, meningkatkan investasi dan ekspansi usaha. Dorongan terhadap investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja. Kebijakan yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha juga akan membantu.

    Kedua, mendorong sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi. Sektor-sektor seperti manufaktur, digital economy, dan industri kreatif memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. 

    “Dukungan regulasi dan insentif di sektor ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen,” ujarnya. 

    Ketiga, meningkatkan program upskilling dan reskilling. Hosianna memandang dengan dinamika pasar kerja yang terus berubah, program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sangat penting. 

    Harapannya, hal ini akan memberi sinyal positif bahwa ada kesiapan tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja baru.

    Keempat, dampak positif program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi, khususnya di sektor pangan dan UMKM. 

    Dengan meningkatnya permintaan bahan pangan lokal dan industri makanan, program ini dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan optimisme konsumen terhadap prospek ketenagakerjaan.

    Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan indeks tersebut tetap berada pada level optimistis. Indeks di atas 100 berarti optimistis dan di bawah 100 berarti pesimis. 

    “Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (11/3/2025). 

    Untuk diketahui, IKK menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. 

    IKK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga.

  • Bukan PHK, Ini Strategi BNI Tingkatkan Kemampuan Karyawan di Era Digital dan AI

    Bukan PHK, Ini Strategi BNI Tingkatkan Kemampuan Karyawan di Era Digital dan AI

    PIKIRAN RAKYAT – Tren digital dan kecerdasan buatan (AI) memberikan dampak terhadap dunia perbankan. Berbagai layanan kini bisa dilakukan melalui layanan digital sehingga nasabah tidak perlu lagi datang ke cabang untuk melakukan berbagai transaksi.

    Hal ini berimbas pada transaksi yang terjadi di bank. Diungkapkan Direktur Human Capital and Compliance BNI, Mucharom, saat ini transaksi yang dilakukan secara langsung di cabang BNI tidak sampai 1 persen. Apalagi pasca pandemi Covid-19, disebutkan nasabah BNI banyak melakukan transaksi kini secara digital.

    “Kalau kita melihat setelah pandemi memang tidak bisa dihindari kalua adanya peningkatkan transaksi secara digitalisasi. Mungkin bisa kita sampaikan, transaksi yang hari ini lewat outlet itu dari keseluruhan transaksi kita itu tinggal 0,19%,” ungkap Mucharom saat buka puasa Bersama media di Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

    Menurutnya berbagai kemudahan yang dihadirkan BNI makin memudahkan nasabah. Seperti mesin ATM yang kini bisa melakukan berbagai transaksi tidak hanya menarik uang namun juga menabung dan melakukan pergantian ATM.

    “Kalau dulu mungkin di cabang wilayah utama kami teller bisa capai 10 orang, kalau sekarang paling satu atau dua. Jumlah transaksi juga per hari dulu bisa 200 transkasi setiap orang, nah kalau sekarang paling banyak mungkin 60-an, jadi sekarang paling frontliner melayani yang sifatnya membutuhkan secara langsung saja,” paparnya.

    Tingkatkan Kemampuan Karyawan

    Melihat tren tersebut, lantas apa yang dilakukan BNI, apakah ada pengurangan jumlah pekerja? Mucharom menyampaikan pihaknya berusaha untuk tidak melakukan pengurangan pekerja, namun justru meningkatkan kemampuan karyawan.

    “Jadi kini lakukan upskilling, apa yang kita lakukan pada karyawan dengan lakukan Upskilling? Seperti sekarang ada yang menjadi sales, atau digital assistant. Jadi kita sediakan mesin-mesin yang bisa membantu berbagai kebutuhan nasabah, dan disana akan ada CS (costumer servis) yang akan membantu, seperti ganti kartu, atau yang membutuhkan layanan tersendiri,” paparnya.

    Ia juga memaparkan saat ini jumlah karyawan BNI mencapai 27.000 orang. Jumlah ini tidak berkurang jauh meski BNI melakukan peningkatan teknologi untuk layanan perbakan.

    “Saat ini karyawan kami yang full employment (karyawan tetap) jumlahnya masih sama sekitar 27.000, dan ada juga tenaga kontrak sekitar 15.000, jadi total ada 42.000 orang yang bekerja di BNI. Setiap tahunnya mungkin ada pengurangan karyawan 900-1.000 orang, itu karena pensiun, mengundurkan diri atau alasan lain, dan kami juga lakukan perekrutan dengan jumlah yang sama,” jelasnya.

    Ia juga menjelaskan di tahun ini BNI merekrut 600 calon karyawan melalui program officer development program (ODP). Jumlah tersebut jadi bagian penambahan karyawan yang akan ditempatkan di kantor-kantor BNI.

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jaga Kontribusi Ekonomi dan Serapan Tenaga Kerja, IHT Butuh Perlindungan dan Keberpihakan Regulasi – Halaman all

    Jaga Kontribusi Ekonomi dan Serapan Tenaga Kerja, IHT Butuh Perlindungan dan Keberpihakan Regulasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri hasil tembakau (IHT) saat ini tengah mengalami berbagai tekanan terutama dari sisi regulasi. 

    Di antaranya polemik implementasi Pengamanan Produk Tembakau  dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, dan implementasi Peraturan Daerah untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini tidak terlepas karena pasal-pasal pengaturan di dalam regulasi tersebut yang eksesif dan mengancam keberlangsungan IHT. 

    Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) I Ketut Budhyman Mudhara berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan, mendorong daya saing pertumbuhan dan perlindungan IHT yang menjadi tumpuan 6 juta tenaga kerja. 

    Ketut mengatakan, sebagai bagian dari ekosistem pertembakauan, AMTI optimistis dan mendukung capaian program Asta Cita pemerintahan demi mendorong peningkatan ekonomi sebesar 8 persen guna mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun, sampai saat ini, berbagai regulasi yang mengelilingi ekosistem pertembakauan, tekanannya sangat bertubi-tubi.

    “Ini bisa berdampak pada serapan pekerja dan menurunnya produktivtias petani yang menggantungkan kehidupannya pada IHT yang meliputi petani tembakau, petani cengkeh, pekerja  manufaktur, pedagang asongan, pedagang pasar, hingga pekerja kreatif,” tegas Budhyman, Selasa (12/3/2025).  

    Budhyman menyayangkan bahwa peraturan yang sedang digodok Kementerian Kesehatan atau R-Permenkes terhadap produk tembakau, justru abai terhadap kontribusi ekosistem pertembakauan. Peraturan tersebut dirancang minim keterlibatan dan tidak mengakomodir masukan dari elemen hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan. 

    “Sebagai inisiator regulasi tersebut, kami sangat menyayangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang tidak memikirkan dan mengkaji dampak panjang dari rancangan aturan tersebut. Apalagi kondisi ekonomi sedang sulit seperti saat ini, PHK marak, pabrikan tutup, dan daya beli masyarakat turun. Apapun peraturan atau kebijakannya, wajib dan tetap mengedepankan prinsip keadilan, transparansi serta melibatkan seluruh pihak terkait,” lanjutnya.

    Budhyman juga menyoroti dorongan kewajiban penyeragaman kemasan rokok polos dalam R-Permenkes yang sedang disusun saat ini. Ia menyebutkan bahwa pasal penyeragaman kemasan rokok  polos ini sarat dengan pengaruh oleh Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau. 

    “Mengapa kita, sebagai negara yang berdaulat, harus berkiblat pada FCTC, yang notabene Indonesia sendiri tidak ikut meratifikasinya. FCTC juga  bukan landasan hukum kita. Sehingga mengapa dalam menentukan arah kebijakan pertembakauan yang potensi dan kontribusinya begitu besar, harus berkiblat pada asing?” ujar Budhyman. Ia menilai ada intervensi kepentingan asing dalam kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia. 

    “Pemerintah telah dengan bijak tidak meratifikasi FCTC dengan mempertimbangkan rantai ekosistem pertembakauan di Indonesia sangat kompleks, saling terkait mulai dari hulu hingga hilir, dan sangat berbeda dengan negara-negara yang menjadia acuan FCTC. Jangan lah sampai terkait kesejahteraan masyarakatnya sendiri, sampai kita harus diintervensi asing,” Budhyman menekankan.  

    Sepanjang tahun 2024, IHT telah menyumbang Rp216,9 triliun terhadap penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau (CHT). Sumbangsih ini mencerminkan porsi lebih dari 10 persen dari total penerimaan pajak nasional, yang menjadikan IHT sebagai salah satu kontributor utama bagi kas negara. 

    Namun, dengan besarnya kontribusi IHT terhadap pemasukan negara, penyerapan tenaga kerja, hingga efek domino di tingkat daerah, Budhyman menekankan pentingnya dukungan pemerintah melalui peraturan yang adil, berimbang, dan mendorong ekosistem pertembakauan untuk tetap tumbuh dan berkembang. Keterlibatan para pemangku kepentingan di IHT merupakan keniscayaan untuk mencapai tujuan tersebut. 

    Ketut menjelaskan, target yang menjadi acuan utama dalam kebijakan ekonomi nasional tentu akan sulit terwujud jika salah satunya tidak ada perlindungan dan keberpihakan terhadap IHT. Tembakau bukan sekadar komoditas andalan petani di musim kemarau, melainkan telah menjadi warisan, dan budaya yang melekat dalam masyarakat kita. Sudah seharusnya IHT dilindungi, diberi kesempatan untuk bertumbuh, mandiri dan berdaya saing.

    “IHT perlu didukung pemerintah melalui peraturan yang mendorong keberlanjutan IHT, bukan mematikannya. Seluruh pemangku kepentingan di ekosistem ini siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dan terlibat aktif berdiskusi dan memberikan masukan dalam penyusunan berbagai peraturan baik di level pusat maupun daerah,” tutup Budhyman.

     

  • Saham Tesla Babak Belur, Elon Musk Curhat

    Saham Tesla Babak Belur, Elon Musk Curhat

    Jakarta –

    Keterlibatan mendalam Elon Musk di pemerintahan Donald Trump, dukungannya pada partai sayap kanan Eropa dan kontroversi lainnya, tampaknya amat berdampak pada salah satu perusahaan andalannya yaitu Tesla, di samping meningkatnya kompetisi.

    Seperti dikutip detikINET dari CNBC, Selasa (11/3/2025) perusahaan kendaraan listrik itu telah kehilangan lebih dari 50% kapitalisasi pasarnya atau setara dengan USD 800 miliar, karena harga saham yang terus merosot.

    Dalam wawancara terbaru dengan Fox News, manusia terkaya dunia itu mengakui bahwa saat ini dia menjalankan bisnisnya dengan kesulitan besar. “Bagaimana Anda menjalankan bisnis Anda yang lain?” tanya presenter Larry Kudlow.

    “Dengan kesulitan yang besar. Yah, begitulah,” jawab Musk. Sebelumnya di X, dia juga menanggapi anjloknya saham Tesla. “Itu (harga saham) akan baik-baik saja dalam jangka panjang,” demikian tulisnya dengan nada optimisme.

    Pada awalnya, keterlibatan Musk di pemerintahan Trump dipandang positif oleh investor. Namun demikian, tindakannya yang dratis termasuk PHK banyak pegawai pemerintah tampaknya menimbulkan ketidaksenangan.

    Dalam wawancara dengan Fox itu, Musk sepertinya tidak begitu peduli dengan fenomena itu. Ia mengatakan saat ini ada sekitar 100 pegawai DOGE (Department of Government Eficiency) yang dipimpinnya dan menurutnya mungkin akan bertambah sampai 200 orang.

    Sejak DOGE mulai bekerja, lapangan kerja pemerintah federal turun sebanyak 10.000 pekerjaan pada bulan Februari. Musk menegaskan apa yang dilakukannya adalah penting untuk penghematan dan efisiensi di pemerintahan Amerika Serikat.

    “Saya di sini hanya mencoba membuat pemerintah lebih efisien, menghilangkan pemborosan dan penipuan, dan sejauh ini kami benar-benar membuat kemajuan yang baik. Penghematan kami saat ini melebihi USD 4 miliar per hari. Jadi ini sangat signifikan,” klaimnya.

    (fyk/fay)

  • Menaker Janji Dorong Pencairan THR Eks Karyawan Sritex Sebelum Lebaran

    Menaker Janji Dorong Pencairan THR Eks Karyawan Sritex Sebelum Lebaran

    Menaker Janji Dorong Pencairan THR Eks Karyawan Sritex Sebelum Lebaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara mengenai kemungkinan Tunjangan Hari Raya (THR) eks karyawan PT Sritex bisa cair sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
    Yassierli mengaku, pihaknya akan memperjuangkan hal tersebut.
    Namun, ia tidak bisa memastikan waktu pencairannya, mengingat hal itu sepenuhnya merupakan wewenang kurator.
    Diketahui berdasarkan keterangan kurator, pesangon hingga THR eks karyawan baru bisa dibayarkan setelah aset raksasa tekstil itu laku terjual.
     
    “Tadi dari Komisi IX (DPR RI) kita diminta untuk memperjuangkan itu. Tapi tetap ini sebenarnya domain dari kurator, ya, jadi kita memperjuangkan itu dengan kita mendorong mereka,” kata Yassierli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).
    Yassierli menyebut, pihaknya bakal bertemu dengan kurator dan manajemen untuk meminta pemaparan terkait sejumlah langkah, termasuk pembayaran THR.
    Yang jelas, kata Yassierli, sejauh ini pihak kurator sudah berjanji akan membayar pesangon dan THR sesegera mungkin.
    “Secara lisan kurator sudah berjanji, yang kita akan dorong itu sesegera mungkin dibayarkan. Nanti kita akan berbicara bahwa ini regulasi, berarti mekanisme hukum nanti yang akan bicara. Tidak spesifik, ya (waktu pembayarannya),” jelas Yassierli.
    Lebih lanjut ia memaparkan, secara total ada sekitar 11.025
    karyawan Sritex
    Group yang terkena PHK per bulan Februari 2025, dari pailitnya empat perusahaan Sritex Group.
    Secara perinci, pemangkasan karyawan berawal pada Agustus 2024 dengan jumlah 340 orang dari PT Sinar Panca Jaya.
    Kemudian, pada Januari 2025, pemangkasan kembali berlanjut dengan jumlah 1.081 pekerja PT Bitratex Industries Semarang oleh kurator.
    Terakhir, pada 26 Februari 2025, dengan total 9.604 pekerja.
    Jumlah ini terdiri dari 8.504 karyawan PT Sritex Sukoharjo Jawa Tengah, 956 karyawan PT Primayuda Boyolali, 40 karyawan PT Panca Jaya Semarang, dan 104 karyawan dari PT Bitratex Industries Semarang.
    “Yang terakhir ini tanggal 26 Februari 2025 ada dari PT Sritex Sukoharjo dan ada beberapa perusahaan yang lain dengan total 9.000 sekian. Sehingga ini adalah data yang kami terima terkait total yang di PHK sejak Agustus 2024 dalam konteksnya Sritex Group,” tandas Yassierli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.