Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Soal PHK, Sri Mulyani sorot perbaikan kinerja industri manufaktur

    Soal PHK, Sri Mulyani sorot perbaikan kinerja industri manufaktur

    Ada terjadi PHK, tapi data kami menunjukkan untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki itu ekspor dan pertumbuhannya naik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut industri manufaktur Indonesia secara umum menunjukkan kinerja perbaikan di tengah banyaknya pemberitaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Ada terjadi PHK, tapi data kami menunjukkan untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki itu ekspor dan pertumbuhannya naik,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

    Dari segi ekspor, meski terjadi disrupsi global, sejumlah industri di Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekspor pada Januari 2025. Industri itu di antaranya elektronik (20,5 persen), olahan mikro (47,2 persen), tembaga (4,6 persen), alas kaki (17 persen) dan TPT (3,8 persen).

    “TPT memang rendah, tapi itu positif di 3 persen, bahkan mau mendekati 4 persen,” ujarnya.

    Sementara bila ditinjau dari segi pertumbuhan, beberapa industri mengalami peningkatan signifikan pada kinerja tahun 2024, seperti industri makanan dan minuman (5,9 persen), industri kimia (5,9 persen), elektronik (6,2 persen), logam dasar (13,3 persen), TPT (4,3 persen) dan alas kaki (6,8 persen).

    Untuk TPT dan alas kaki, kinerja pertumbuhan pada 2024 berbalik dibandingkan kinerja tahun 2023 yang tumbuh negatif.

    Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pun mencapai level yang tinggi pada Februari 2025, yakni 53,6. Posisi ini menempatkan Indonesia menjadi yang tertinggi setelah India.

    Bila dirinci, indeks komponen PMI manufaktur Indonesia sebagian besar berada pada zona ekspansi, mencakup hasil produksi 54,4; total permintaan 54,8; tenaga kerja 53; stok barang jadi 51,7; dan stok input produksi 54,1. Hanya komponen ekspor yang berada di zona kontraksi dengan level 49,4.

    Sri Mulyani meyakini keseluruhan kinerja tersebut menggambarkan produksi dan aktivitas manufaktur di Indonesia tetap mampu bertahan, bahkan cenderung menunjukkan penguatan.

    “Ini landasan optimisme kita yang harus terus kita jaga. Ini merupakan sesuatu yang positif, yang tentunya perlu untuk kita jaga bersama-sama. Dengan kinerja manufaktur yang bagus, ketahanan sektor eksternal kita juga cukup terjaga baik,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • KSPI sebut 60 ribu pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Februari 2025

    KSPI sebut 60 ribu pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Februari 2025

    Kami meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker, Yassierli) untuk turun tangan dengan membentuk Satgas PHK. Karena dalam catatan KSPI dan litbang Partai Buruh, PHK sudah menembus angka 60 ribu sepanjang dua bulan pertama 2025,

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, sudah terdapat setidaknya 60 ribu pekerja di Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang dua bulan pertama 2025.

    “Bisa dibilang ini adalah badai PHK pada sektor tekstil, garmen, sepatu, elektronik, dan sektor padat karya lainnya. Tercatat lebih dari 60 ribu orang ter-PHK, termasuk di dalamnya adalah PT Sritex, tapi tidak termasuk anak perusahaannya,” kata Said dalam jumpa pers secara daring di Jakarta, Kamis.

    Adapun 60 ribu korban PHK tersebut masuk ke dalam setidaknya 50 perusahaan. Sementara dari 50 perusahaan itu, Said mengatakan 15 perusahaan di antaranya dinyatakan pailit.

    Temuan KSPI dan Partai Buruh mencatat sejumlah perusahaan yang dinyatakan pailit dan memutus hubungan kerja terhadap ratusan hingga ribuan pekerjanya.

    Beberapa di antaranya adalah PT Aditec di Tangerang (lebih dari 500 orang), PT Sritex di Jawa Tengah (lebih dari 10 ribu), dan PT Danbi Garut (lebih dari 2.000 orang).

    Said menilai, fenomena ini merupakan hal yang harus ditangani dengan serius oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dengan pemerintah yang mau turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini, diharapkan badai PHK bisa dicegah dan diatasi pada sisa tahun 2025.

    “Kami meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker, Yassierli) untuk turun tangan dengan membentuk Satgas PHK. Karena dalam catatan KSPI dan litbang Partai Buruh, PHK sudah menembus angka 60 ribu sepanjang dua bulan pertama 2025,” kata Said.

    Selain itu, dia juga mengingatkan kepada pemerintah terkait kepastian pemberian hak pesangon hingga tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja terdampak korban PHK, salah satunya adalah PT Sritex.

    “Kami juga meminta Menaker untuk mengeluarkan anjuran tertulis, bukan sekadar lisan, terhadap PHK buruh Sritex dan hak-hak mereka,” tegasnya.

    Menurut dia, Menaker harus keluarkan anjuran tertulis, bukan lisan saja terhadap PHK buruh Sritex dan hak-hak yang didapatkannya. Pemberian THR juga dilakukan H-7 sebelum Lebaran, bukan terutang atau setelah lebaran, dengan besarannya senilai satu bulan upah.

    “Selanjutnya, membentuk tim yang langsung turun ke lapangan terhadap pembayaran THR perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawan sebelum Lebaran,” ujar dia.

    Tuntutan dan aspirasi tersebut pun akan disampaikan KSPI dan Partai Buruh melalui aksi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI Jakarta dan Kantor Kurator Sritex di Jawa Tengah pada Kamis (20/3).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perusahaan Raksasa Swedia Bangkrut, Ribuan Karyawan PHK

    Perusahaan Raksasa Swedia Bangkrut, Ribuan Karyawan PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa baterai Eropa, Northvolt, telah mengajukan kebangkrutan di pengadilan Swedia, Rabu. Hal ini disampaikan langsung oleh perusahaan yang juga berasal dari Swedia itu dengan mengutip sejumlah tantangan usaha yang dihadapinya.

    Dalam pernyataannya, dikutip Kamis (13/3/2024), Northvolt mengatakan bahwa mereka telah melakukan upaya yang ‘melelahkan’ untuk mengamankan masa depan finansial dan operasional yang layak bagi perusahaan. Namun, mereka mengakui telah mengalami sejumlah ‘tantangan yang memberatkan’, mengutip kenaikan biaya modal, ketidakstabilan geopolitik, gangguan rantai pasokan, dan pergeseran permintaan pasar.

    “Selain latar belakang ini, perusahaan telah menghadapi tantangan internal yang signifikan dalam meningkatkan produksinya, baik dalam hal yang diharapkan dengan keterlibatan dalam industri yang sangat kompleks, dan hal lain yang tidak terduga,” kata Northvolt dalam sebuah pernyataan pers dikutip Euronews.

    Perusahaan baterai tersebut sebelumnya mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 di Amerika Serikat (AS) November. Pasalnya, perusahaan berada dalam posisi keuangan yang sulit.

    Langkah tersebut memberikan perusahaan peningkatan keuangan sementara, meskipun Northvolt tidak dapat membalikkan neracanya. Seorang wali amanat yang ditunjuk pengadilan kini akan menjual aset perusahaan di Swedia.

    Kehancuran Northvolt, yang didirikan pada tahun 2016, merupakan kemunduran bagi upaya Eropa untuk mengembangkan teknologinya sendiri untuk kendaraan listrik. Saat ini Eropa harus bersaing dengan pemimpin global di industri tersebut, China.

    Perusahaan tersebut pernah dipandang sebagai bagian integral dari transisi hijau Eropa. Northvolt, sempat berhasil mengamankan sekitar US$ 15 miliar (Rp 246 triliun) dari pemerintah dan investor.

    Permintaan yang lesu untuk kendaraan listrik, yang sebagian terkait dengan perubahan subsidi negara, mendorong beberapa investor untuk mengurangi pendanaan. Pemerintah Swedia juga menolak menawarkan subsidi besar kepada Northvolt tahun lalu.

    “Sejatinya, kapasitas produksi Northvolt diperkirakan akan meningkat sekitar empat kali lipat pada akhir dekade ini dari 192 GWh menjadi 1.142 GWh,” menurut Benchmark Minerals Intelligence.

    Sekarang, Eropa harus meningkatkan ketergantungannya pada produsen baterai asing di kawasan tersebut, hingga perusahaan lokal dapat membangun kapasitas. Termasuk perusahaan China dan Korea Selatan (Korsel).

    “Tiga tahun setelah US IRA, Eropa masih belum memiliki kebijakan komprehensif untuk melokalisasi produksi baterai,” kata Julia Poliscanova, Direktur Senior Kendaraan & mobilitas di T&E, kepada Euronews.

    “Tarif baterai yang tidak signifikan dan tidak adanya bantuan produksi serta persyaratan konten berarti impor dapat dilakukan dengan mudah. Rencana Otomatis memiliki beberapa bahasa yang tidak jelas tentang semua ini, tetapi yang kita butuhkan adalah tindakan segera sekarang,” tambahnya

    Sebelumnya, Northvolt mengatakan telah memangkas 1.600 pekerjaan atau sekitar seperempat dari stafnya. Eropa hanya menyumbang 3% dari produksi sel baterai global tetapi telah menargetkan 25% pasar pada akhir dekade ini.

    (sef/sef)

  • Didera Gejolak PHK dan Unjuk Rasa, YMMA Menyatakan Komitmen Terus Beroperasi – Halaman all

    Didera Gejolak PHK dan Unjuk Rasa, YMMA Menyatakan Komitmen Terus Beroperasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aksi demonstrasi menolak keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mewarnai pemberitaan belakangan ini.

    Seperti yang juga terjadi di depan gerbang PT Yamaha Music Manufacturing Asia (PT YMMA), Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Senin, 10 Maret 2025. 

    Kuasa Hukum PT Yamaha Music Manufacturing Asia (YMMA) La Ode Haris, memberikan klarifikasi mengenai aksi unjuk rasa atau demonstrasi. 

    Perusahaan yang memproduksi alat musik elektronik dan pro audio itu menegaskan komitmennya untuk tetap beroperasi secara profesional dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

    “Perlu saya jelaskan di sini, secara keseluruhan ada tujuh perusahaan dan satu yayasan yang beroperasi di bawah naungan Yamaha Corporation Japan di Indonesia. Dua unit karena berbagai alasan terpaksa berhenti operasional, tetapi yang lainnya akan tetap eksis beroperasi di Indonesia,” kata La Ode Haris dalam keterangannya, Rabu (11/3/2025).

    Pihaknya tetap terbuka untuk dialog melalui perundingan bipartit maupun tripartit untuk mencari penyelesaian yang adil.

    Haris menuturkan bahwa seluruh karyawan diimbau untuk tetap bekerja dalam suasana yang kondusif dan tidak terlibat dalam aksi demonstrasi.

    “Perusahaan tetap membuka pintu perundingan baik secara bipartit maupun tripartit untuk menyelesaikan permasalahan secara adil,” jelasnya.

    Menurut Haris, demonstrasi tersebut terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) dan Sekretaris PUK.

    “PHK ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan sebagai bentuk kategori tindakan union busting,” jelas Haris.

    Ia menilai demonstrasi di kawasan industri yang merupakan objek vital nasional adalah menyalahi aturan sebagaimana diatur UU Nomor 9 Tahun 1998. 

    Demonstrasi tersebut termasuk penutupan pintu gerbang pabrik, mengganggu ketertiban umum dan telah menyebabkan kerugian signifikan bagi perusahaan.

    Haris menjelaskan bahwa perusahaan telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dan menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) pada 11 Februari 2025. 

    Ia menegaskan bahwa PHK terhadap Ketua PUK dan Sekretaris PUK sah menurut Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan, yang memperbolehkan PHK jika ada tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan.

    Di sisi lain, Haris mengingatkan bahwa segala bentuk premanisme dalam aksi demonstrasi tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak ketertiban dan menciptakan ketidakstabilan. 

    Tuntutan Pendemo

    Koordinator Aliansi Buruh Bekasi Melawan Sarino memastikan ratusan buruh akan terus menggelar aksi demonstrasi hingga tuntutan pembatalan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap dua rekannya, Slamet Bambang Waluyo dan Wiwin Zain Miftach, terpenuhi.

    “Tuntutan kami cabut keputusan PHK, aksi akan terus digelar sampai PHK dicabut,” kata Sarino mengenai aksi demontrasi buruh mengutip TribunBekasi.

    Adapun Slamet dan Wiwin merupakan ketua dan sekretaris Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SPEE) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di PT Yamaha Music Manufacturing Asia. 

    Sarino menyatakan, demonstrasi ini adalah aksi kesembilan sebagai bentuk perlawanan para buruh terhadap pemecatan tersebut. 

    “Ini aksi hari kesembilan bahwa PT Yamaha Music Manufacturing Asia telah sewenang-wenang melakukan PHK terhadap ketua dan sekretaris,” kata Sarino.

    Sarino menjelaskan, pemecatan keduanya berawal dari diskusi yang menimbulkan kerumunan massa di seberang pintu gerbang PT YMMA pada 4 Oktober 2025.

    Slamet dan Wiwin yang merupakan petinggi serikat pekerja terlibat dalam kerumunan tersebut.

    Alasannya, aktivitas mereka diduga merupakan “kesalahan berat” berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT UMMA.

    Sarino mempertanyakan alasan perusahaan yang memberhentikan keduanya berdasarkan pelaporan tersebut.

    Dia menegaskan, argumentasi mengenai “kesalahan berat” yang tertuang dalam PKB telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

  • Sony Uji Coba AI Untuk Karakter PlayStation

    Sony Uji Coba AI Untuk Karakter PlayStation

    Jakarta –

    Sony sedang menguji teknologi AI untuk membuat karakter di PlayStation. Hal ini diketahui setelah adanya video muncul di YouTube yang mendemonstrasikan versi AI dari Aloy dari Horizon Forbidden West.

    Namun, video tersebut ditarik dari YouTube karena adanya klaim hak cipta dari Muso, sebuah perusahaan penegak hak cipta yang mengiklankan Sony Interactive Entertainment alias PlayStation sebagai klien sebagaimana dilansir detiKINET dari The Verge, Rabu (12/3/2025).

    Video tersebut dinarasikan oleh Sharwin Raghoebardajal, Director of Software Engineering Sony Interactive Entertainment, yang bekerja di bidang teknologi video game, kecerdasan buatan (AI), visi komputer, dan teknologi wajah untuk PlayStation Studios Advanced Technology Group.

    Tim The Verge telah melihat bagaimana Raghoebardajal mendemonstrasikan versi Aloy bertenaga AI yang dapat melakukan percakapan dengan pemain melalui perintah suara selama bermain game.

    Aloy dapat terlihat merespons pertanyaan dengan suara dan gerakan wajah yang disintesis oleh AI, baik dalam suasana demo maupun di dalam game Horizon Forbidden West.

    Raghoebardajal menjelaskan bahwa ini hanyalah sebuah prototipe yang dikembangkan bersama Guerrilla Games untuk mendemonstrasikan teknologi ini secara internal di Sony.

    Demo teknologi ini menggunakan bisikan OpenAI untuk speech-to-text, dan GPT-4 serta Llama 3 untuk percakapan dan pengambilan keputusan.

    Menurut Raghoebardajal, Sony memiliki sistem Emotional Voice Synthesis (EVS) internal yang digunakan untuk menghasilkan suara, dan animasi audio to face didukung oleh teknologi Mockingbird milik Sony sendiri.

    Meskipun demo ini terlihat berjalan di PC, Raghoebardajal mengungkapkan Sony juga telah bereksperimen dengan menjalankan bagian-bagian dari teknologi ini secara langsung di konsol PS5 dengan sedikit overhead.

    Sony pertama kali mendemonstrasikan hal ini secara internal setahun yang lalu, sebelum menunjukkan versi yang lebih canggih di balik pintu tertutup di Sony Technology Exchange Fair (STEF) di Tokyo pada bulan November.

    “Ini hanyalah sekilas dari apa yang mungkin terjadi,” kata Raghoebardajal.

    Demo teknologi ini tidak menjawab pertanyaan yang lebih jelas tentang apakah masuk akal untuk berbicara dengan Aloy ketika gamer seharusnya bermain sebagai dia di Horizon Forbidden West, atau dampak dari teknologi semacam itu terhadap pengisi suara dan pengembang game.

    Di sisi lain, Nvidia telah mengerjakan teknologi serupa untuk NPC bertenaga AI dalam game, di mana gamer dapat berbicara secara bebas dengan karakter video game.

    Ace, demikian Nvidia menyebutnya, telah didemonstrasikan beberapa kali sepanjang tahun 2024, dan pembuat GPU ini bahkan telah bekerja sama dengan Inworld AI untuk membuat Covert Protocol, sebuah demo teknologi yang dapat dimainkan dari teknologi game AI Nvidia.

    Microsoft juga telah bermitra erat dengan Inworld AI untuk menghadirkan karakter AI ke Xbox, yang memungkinkan pengembang game untuk menggunakan karakter AI generatif, alur cerita, dan banyak lagi.

    Microsoft juga telah menciptakan model Muse AI-nya sendiri yang menghasilkan gameplay, yang awalnya dirancang untuk para pengembang game agar dapat menciptakan lingkungan game untuk membuat prototipe dan ide.

    Sudah ada banyak ketakutan di kalangan pengembang game dan studio tentang bagaimana AI dapat memengaruhi proses kreatif pembuatan video game, terutama ketika begitu banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak pada industri game.

    Hampir sekitar 49% dari 3.000 responden dalam survei Game Developers Conference (GDC) 2024 mengatakan bahwa alat AI generatif saat ini sedang digunakan di tempat kerja mereka, dengan 31 persen mengatakan bahwa mereka secara pribadi menggunakannya.

    Eksperimen Sony dengan karakter PlayStation yang didukung oleh AI pasti akan menghasilkan lebih banyak pembicaraan seputar peran AI dalam pembuatan video game, tepat sebelum GDC minggu depan di San Francisco.

    The Verge telah menghubungi Sony beberapa kali untuk meminta tanggapan terkait bocoran video internal ini, namun sayangnya Sony tidak merespons.

    (jsn/rns)

  • Blokir Anggaran PU Dibuka, Gaji Petugas OP yang Nunggak Segera Dibayar

    Blokir Anggaran PU Dibuka, Gaji Petugas OP yang Nunggak Segera Dibayar

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembayaran gaji petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA). Hal ini menyusul kabar penunggakan gaji di sejumlah wilayah.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya memohon maaf atas kejadian tersebut. Seiring dengan pembukaan blokir anggaran Kementerian PU oleh Kementerian Keuangan, pembayaran gaji bisa segera dilakukan.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Saat ini kami baru saja selesai pembukaan blokir anggaran dan sedang dalam proses pengajuan pembayar gaji ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat,” kata Diana, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Diana mengatakan, pembayaran gaji petugas OP ini ditargetkan dapat diselesaikan pada pekan ini. Harapannya, persoalan ini paling lambat bisa selesai pada tanggal 26 Maret, sebelum libur Lebaran.

    “Mudah-mudahan minggu ini kita bisa Paling lambat tanggal 26 (Maret) sebelum libur,” ujarnya.

    Lebih lanjut Diana menjelaskan, pembukaan blokir anggaran Kementerian Pu telah dilakukan tidak lama setelah pihaknya menggelar rapat bersama DPR RI. Pihaknya kemudian segera bersurat ke Kementerian Keuangan.

    Tidak lama setelahnya, Kementerian Keuangan melakukan penelaahan terhadap penggunaan anggaran PU. Berdasarkan Surat Penetapan Revisi Anggaran (SPRA), lanjut Diana, anggaran sudah mulai cair di akhir Februari lalu.

    “Tapi ini artinya sudah berproses ya, sudah berproses mencair. Ini mudah-mudahan nanti akan ada cair lagi ya.Tapi kita masih berupaya nih, masih berkoordinasi lagi dengan teman-teman Kementerian Keuangan,” kata dia.

    Sebagai informasi, sebelumnya geger adanya langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 18.000 petugas operasi dan pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air di Kementerian PU. Menteri PU Dody Hanggodo telah menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.

    “Bukan dirumahkan, memang kontrak kerjanya habis. Jadi teman-teman OP ini kita kontrak tahunan, per tahun kita update. Ini agak sedikit terlambat. Semua kontrak selesai di bulan November-Desember,” kata Dody dikutip dari Instagram resmi @kementerianpu, Kamis (13/2/2025).

    Berakhir kontrak OP itu karena belum finalnya alokasi anggaran Kementerian PU setelah ada rencana efisiensi. Makanya, Kementerian PU belum melanjutkan kontrak para pegawai OP.

    Dody menjelaskan saat ini proses efisiensi anggaran masih berlangsung. Pihaknya mengatakan jika alokasi telah selesai, maka baru bisa dibayarkan kontrak para pegawai OP.

    “Sampai detik ini kan belum selesai pengadaan, di beberapa belum mulai. Ini anggaran sendiri masih proses politik anggaran. Politik anggaran selalu dari Kementerian Keuangan dan Presiden. Kami kemudian minta persetujuan DPR dan kembali ke Menteri Keuangan, baru kemudian bisa efektif,” terang dia.

    “Pada saat efektif itulah kemudian para balai ini baru mulai berkontrak dengan OP itu,” tambahnya.

    (shc/rrd)

  • Video: Menaker Jamin JHT & JKP Pegawai Sritex Yang Kena PHK Bakal Cair

    Video: Menaker Jamin JHT & JKP Pegawai Sritex Yang Kena PHK Bakal Cair

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memastikan kalau pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi mantan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja akan dicairkan oleh BPJS Ketenegakerjaan atau BPJamsostek.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit di CNBC Indonesia (Rabu, 12/03/2025) berikut ini.

  • Anggota DPR minta pemerintah tegas ke Sritex imbas THR terhutang

    Anggota DPR minta pemerintah tegas ke Sritex imbas THR terhutang

    Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan lain-lain itu akan terhutang dan akan dibayar dari hasil penjualan aset. Itu lagu lama memang seharusnya begitu, tapi kurator memang seperti itu kelakuannya, perusahaan juga seperti itu kelakuannya

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani meminta pemerintah untuk tegas kepada PT Sritex agar melakukan tanggung jawabnya, imbas dari kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan kepada mantan pekerja PT Sritex akan masih terhutang dan dibayarkan dari hasil penjualan aset perusahaan.

    “Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan lain-lain itu akan terhutang dan akan dibayar dari hasil penjualan aset. Itu lagu lama memang seharusnya begitu, tapi kurator memang seperti itu kelakuannya, perusahaan juga seperti itu kelakuannya,” kata Irma dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Ia juga menyoroti praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sering terjadi menjelang Hari Raya, terutama tanpa adanya kepastian pembayaran hak-hak pekerja. Dia menilai klausul dalam undang-undang ketenagakerjaan yang memberikan sanksi tegas diperlukan terhadap perusahaan yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab seperti ini.

    “Ini mau hari raya, sama sekali tidak menghormati orang yang sedang berpuasa, yang juga akan hari raya. Tiba-tiba PHK ini kelakuan ini udah bertahun-tahun terjadi begini dan terjadi pembiaran ini,” katanya.

    Ia mengungkapkan bahwa perusahaan tekstil besar tersebut memiliki 11 anak perusahaan, namun tetap menyerahkan tanggung jawab pembayaran THR kepada pemerintah. Selain itu, dia pun mendengar dari kurator bahkan ada anak perusahaan Sritex yang juga menagih hutangnya kepada Sritex yang pailit ini.

    Menurut dia, perusahaan seharusnya dapat mengalokasikan anggaran dari anak perusahaannya untuk membayar THR karyawan yang terkena PHK. Ia menilai tidak adil jika seluruh tanggung jawab tersebut diserahkan kepada pemerintah.

    “Jangan mentang-mentang pemerintah men-supporting sedemikian besar karena Sritex ini punya pekerja yang besar dan dianggap menjadi aset nasional, terus semuanya diserahkan kepada pemerintah. Ngemplang pajak, pinjam uang segitu besar, perusahaannya juga banyak, tapi nggak mau bayar uang THR,” kata dia.

    Untuk itu, dia meminta perusahaan agar tidak membebankan kerugian mereka kepada pemerintah. Menurut dia, para pemilik perusahaan seharusnya memiliki empati terhadap nasib pekerja, terutama menjelang Hari Raya.

    Selain itu, dia juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menangani kasus Sritex, agar tidak menjadi preseden bagi perusahaan lain yang mengalami pailit untuk meminta perlakuan yang sama.

    “Karena apa, nanti perusahaan-perusahaan lain yang pailit juga akan minta diperlakukan sama. Hati-hati, jangan terjadi ada pembedaan nanti,” katanya.

    Komisi IX DPR RI dengan lingkup tugas membidangi kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menaker Yassierli Janji Perjuangkan THR Karyawan Sritex yang Kena PHK, Dorong THR Segera Dibayarkan – Halaman all

    Menaker Yassierli Janji Perjuangkan THR Karyawan Sritex yang Kena PHK, Dorong THR Segera Dibayarkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli buka suara terkait tindak lanjut pembayaran THR kepada karyawan PT Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Yassierli mengungkap, terkait pembayaran THR ini pihaknya akan bertemu dengan pihak kurator dan manajemen.

    Nantinya Yassierli akan meminta kurator untuk memaparkan terkait teknis pembayaran THR ke karyawan Sritex ini.

    Selain itu Yassierli juga berjanji untuk mendorong pihak kurator dan manajemen untuk bisa segera membayar THR karyawan Sritex. 

    Kita akan bertemu dengan kurator, dengan pihak manajemen. Kita akan bertemu, kita akan minta mereka nanti akan memaparkan.”

    “Tetapi tetap sebenarnya ini adalah domain dari kurator. Jadi kita memperjuangkannya dengan kita mendorong mereka nanti,” kata Yassierli dilansir Kompas TV, Rabu (12/3/2025) 
    .
    Lebih lanjut Yassierli menegaskan sebelumnya pihak kurator telah berjanji untuk membayarkan THR para karyawan Sritex yang terkena PHK.

    Untuk itu tugas Kemenaker kini adalah mendorong agar THR ini bisa dibayarkan sesegera mungkin.

    “Secara lisan kurator sudah berjanji, yang akan kita dorong adalah sesegera mungkin ini dibayarkan.”

    “Nanti kita akan berbicara bahwa ini adalah regulasi, berarti mekanisme hukum yang akan bicara,” jelas Yassierli.

    Anggota DPR Marah Dengar Pesangon hingga THR Eks Pekerja Sritex Dibayar Setelah Penjualan Aset

    Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago, marah saat mendengar pesangon hingga THR eks pekerja Sritex Grup, dibayarkan setelah penjualan aset perusahaan yang telah dinyatakan pailit.

    Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menaker Yassierli pada Selasa (11/3/2025).

    Awalnya, Menaker Yassierli menjelaskan bahwa upah pekerja telah dibayar oleh kurator hingga Februari 2025.

    Namun, ada beberapa hak yang belum dibayarkan, seperti pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

    “Kurator sudah membayar upah sampai Februari 2025, ini penting kita garis bawahi. Yang belum dibayarkan memang adalah terkait pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang akan dibayar dari hasil penjualan aset boedel,” kata Yassierli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

    Terkait dengan THR, Menteri Yassierli menambahkan bahwa pembayaran THR juga akan dilakukan dari hasil penjualan aset boedel perusahaan.

    “THR juga sama, akan dibayar dari hasil penjualan aset boedel,” ucapnya.

    Merespons pernyataan Menaker itu, Irma Suryani Chaniago mengkritik keras manajemen Sritex terkait dengan pembayaran THR 2025 yang masih terutang.

    Menurutnya, pembayaran THR pekerja yang terdampak PHK seharusnya bisa dipenuhi dari hasil penjualan aset Sritex dan tidak seharusnya dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

    “THR 2025 terutang, akan dibayarkan dari hasil penjualan aset. Pak Menteri tahu enggak, sebenarnya Sritex punya anak perusahaan 11,” kata Irma Suryani.

    Ia menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari kurator, beberapa anak perusahaan Sritex juga menagih utang kepada induk perusahaan yang kini dalam status pailit.

    “Dari 11 perusahaan itu seharusnya mereka bisa memberikan THR kepada pekerja yang ter-PHK. Realokasikan anggarannya, jangan semuanya dilimpahkan ke pemerintah,” ucap Irma dengan tegas.

    Irma merasa marah dan menilai, bahwa Sritex tidak bertanggung jawab terhadap pekerjanya, mengingat perusahaan tersebut memiliki sejumlah anak perusahaan yang bisa berkontribusi dalam pembayaran THR.

    “Jangan mentang-mentang pemerintah mendukung dengan besar karena Sritex ini punya pekerja yang banyak dan dianggap sebagai aset nasional, terus semuanya diserahkan ke pemerintah. Ngemplang pajak, pinjam uang segitu besar, perusahaannya juga banyak, tapi nggak mau bayar THR.”

    “Kan banyak perusahaan lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban untuk bagi-bagi THR. Kenapa semuanya harus diserahkan kepada pemerintah? Ini enggak benar,” kata Irma dengan nada tinggi.

    Ia menegaskan bahwa Sritex, sebagai perusahaan besar dengan 11 anak perusahaan, seharusnya bisa bertanggung jawab dengan mengalokasikan dana dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk membayar THR.

    “Mereka punya dana, mau berapapun rupiah yang mereka sanggup dari realokasi anggaran anak-anak perusahaannya, bagi saya nggak masalah, tapi ada dong empati dan tanggung jawab mereka,” ucapnya.

    Irma juga khawatir jika menunggu proses yang melibatkan kurator, pembayaran THR kepada pekerja akan terlambat hingga setelah Lebaran.

    “Nunggu kurator, kalau nunggu kurator saya yakin pasti Lebaran lewat. Secepat-cepatnya kurator saya, mantan ketua serikat pekerja, tahu betul bagaimana kelakuan kurator, jadi nggak bisa juga mengandalkan kurator,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Chaerul Umam)

    Baca berita lainnya terkait Sritex Pailit.

  • Ekonom nilai imbauan BHR untuk ojol inovasi kebijakan yang tepat

    Ekonom nilai imbauan BHR untuk ojol inovasi kebijakan yang tepat

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai imbauan pemberian bonus hari raya (BHR) secara tunai untuk mitra pengemudi ojek daring (ojol) dan kurir adalah inovasi kebijakan yang tepat.

    Menurut Wijayanto, imbauan yang tertuang pada Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi ini memberikan panduan untuk perusahaan atau aplikator, tapi tetap memberikan ruang untuk mencari solusi terbaik.

    “Saat ini sektor ojek online, taksi online dan kurir online masih terus bertumbuh dan mencari bentuk, ini saat yang tepat untuk melakukan inovasi kebijakan. Yang disampaikan Presiden adalah jalan tengah yang fair untuk berbagai kepentingan yang sedang berseberangan,” kata Wijayanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, ia mengatakan pemberian BHR yang saat ini masih bersifat imbauan sudah tepat bagi industri ojek online dan kurir online yang dinamis dan masih terus bertumbuh.

    Wijayanto menuturkan jika pemberian BHR tersebut bersifat kewajiban yang dipaksakan untuk perusahaan atau aplikator, maka hal ini akan menjadi preseden buruk bagi industri yang telah menciptakan lapangan kerja yang masif.

    “Jika dipaksa layaknya perusahaan konvensional, maka fleksibilitas yang merupakan nilai lebih dari industri ini justru akan hilang. Peran industri ini sebagai pencipta lapangan kerja dan konektor berbagai bisnis lain akan terkendala, apalagi di saat ancaman tsunami PHK, penurunan daya beli dan perlambatan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

    Ke depannya, Wijayanto meminta pemerintah dan industri untuk terus berkomunikasi agar tercipta berbagai inovasi kebijakan yang sesuai dengan bisnis model industri.

    Ia mengatakan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama, agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjawab peluang serta tantangan yang dihadapi masing-masing pihak.

    “Saya yakin aplikator mempunyai niat baik untuk mengeluarkan kebijakan yang adil terkait BHR ini. Yang paling penting adalah, para pihak harus terus berkomunikasi, untuk menemukan format bisnis model industri yang terbaik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden mengumumkan imbauan THR untuk mitra pengemudi dan kurir online setelah menggelar rapat bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, CEO Gojek Tokopedia (GoTo) Patrick Walujo, CEO Grab Anthony Tan, dan perwakilan mitra pengemudi online.

    Presiden menyebut dalam rapat bersama pimpinan perusahaan angkutan berbasis aplikasi, pemerintah telah mendapatkan komitmen dari mereka untuk memberikan THR kepada mitra pengemudi dan kurir.

    “Kami dapat komitmen pimpinan perusahaan ojek online, yaitu Saudara Patrick Walujo selaku CEO GoTo dan CEO Grab Anthony Tan, dan juga hadir bersama kita siang hari ini perwakilan pengemudi ojek online dari Gojek dan Grab,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025