Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Wamenaker Minta Pengusaha Antisipasi Munculnya PHK di Industri Tekstil – Page 3

    Wamenaker Minta Pengusaha Antisipasi Munculnya PHK di Industri Tekstil – Page 3

    Noel mengatakan, selain memastikan semua hak-hak dari para pekerja ter-PHK tetap terpenuhi, maka solusi jangka panjang untuk mengatasi PHK industri tekstil perlu segera dirumuskan bersama.

    “Seperti menyiapkan pekerjaan baru bagi karyawan yang kehilangan pekerjaan, menyiapkan keterampilan memadai bagi mereka yang mau berwirausaha, dan sebagainya,” katanya.

    Selaras dengan itu, Dirjen Binalavotas Kemnaker, Agung Nur Rohmad mengungkapkan, perlu strategi konkret untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja pasca PHK agar dapat kembali bersaing di dunia kerja atau beralih ke sektor lain yang lebih prospektif.

    “Melalui FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini, kami membahas langkah-langkah strategis dalam meningkatkan keterampilan dan peluang kerja bagi SDM yang terdampak PHK di industri tekstil,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Strategi Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pasca PHK di Bidang Industri Tekstil’ di Jakarta, Senin (17/3/2025).

     

    (*)

  • Investor Baru akan Serap 5.000 Eks Karyawan Sritex, Posisi Apa Saja yang Diisi? – Halaman all

    Investor Baru akan Serap 5.000 Eks Karyawan Sritex, Posisi Apa Saja yang Diisi? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, beberapa eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menandatangani kontrak kerja dengan investor baru.

    Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat mengunjungi PT Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Senin (17/3/2025).

    Para mantan karyawan tampak mengurus kelengkapan administrasi untuk pengurusan pemenuhan hak mereka.

    Yassierli menyampaikan, kedatangannya kali ini dalam rangka melihat langsung dan memastikan pemenuhan hak pekerja atas dampak pailitnya PT Sritex Group.

    Menurutnya, berbagai pihak sudah melakukan upaya strategis dan kolaboratif sejak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 26 Februari 2025 lalu.

    “Saya mengapresiasi semua pihak yang telah bergerak cepat membantu eks pekerja Sritex Group, terutama dalam proses klaim Jaminan Hari Tua, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan Jaminan Kesehatan yang hampir 100 persen,” ucap Yassierli, dikutip dari Tribun Jateng, Senin.

    Menurut Yassierli, penandatanganan kontrak baru oleh beberapa mantan karyawan tak terlepas dari adanya minat investor yang ingin melanjutkan bisnis PT Sritex.

    Hal itu juga tak bisa dipisahkan dari peran tim kurator yang sudah membuka kesempatan bagi investor yang berminat untuk mengaktifkan kembali operasional perusahaan. 

    Dengan begitu, sambung Yassierli, terbuka peluang kesempatan bekerja bagi bekas karyawan Sritex.

    5.000 Lowongan Kerja

    Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo, Sumarno mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, ada sebanyak 5.000 lowongan kerja dari investor untuk tahap pertama.

    Menurutnya Sumarno, nantinya akan dilakukan perekrutan selanjutnya.

    Adapun lowongan kerja itu sudah mencakup departemen yang ada mulai dari posisi spinning, garmen, weaving, dan finishing.

    “Kami hanya diberikan laporan, kaitannya dengan pelaksanaan urusan investor dan kurator.”

    “Kami hanya selaku pemangku wilayah, ada investor yang melakukan operasional tapi itu sekali lagi tergantung kurator dan investor,” terangnya.

    Saat ditanya mengenai pesangon bagi eks karyawan Sritex, Sumarno mengatakan, sudah ada kesepakatan antara serikat pekerja dan satgas bahwa hak karyawan akan diberikan setelah penyelesaian aset.

    “Saya kira sudah clear sejak awal, kami hanya menyaksikan. Semua tergantung kurator,” tutur Sumarno.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJateng.com/Agus Iswadi)

  • Pabrik Bulu Mata di Garut Pailit, KSPSI dan Bos BPJS Ketenagakerjaan Pastikan JHT Pekerja Cair – Halaman all

    Pabrik Bulu Mata di Garut Pailit, KSPSI dan Bos BPJS Ketenagakerjaan Pastikan JHT Pekerja Cair – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pabrik yang memproduksi bulu mata palsu, PT Danbi International, Garut, Jawa Barat, tutup operasional setelah resmi dinyatakan pailit pada 10 Februari 2025.

    Dalam mengawal hak pekerja PT Danbi Internasional, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea bersama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo melakukan kunjungan kerja ke Aula Pengawas Ketenagakerjaan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (17/3/2025).  

    Kunjungan keduanya untuk memastikan kelancaran proses klaim Jaminan Hari Tua (JHT) maupun Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para ribuan pekerja PT Danbi Internasional yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Andi Gani mengatakan, nasib pencairan JHT yang awalnya tidak menentu menjadi jelas saat ia menghubungi langsung Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. 

    “Pencairan JHT buat buruh yang di PHK PT Danbi International sangat penting menghadapi Hari Raya Idul Fitri,” kata Andi Gani dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

    “Kebijakan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan ini sangat menolong ribuan buruh anggota KSPSI yang sedang kesulitan,” sambungnya. 

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri ini mengakui, proses pencairan JHT sangat cepat. Bahkan, hanya dalam 2 hari JHT buruh ter-PHK PT Danbi International dikirimkan langsung ke rekening bank masing-masing. 

    Adapun, total BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan JHT sebesar Rp 45 miliar untuk 2.069 pekerja PT Danbi Internasional yang terdampak PHK akibat pailit. 

    Anggoro Eko menuturkan, pembayaran klaim JHT dan JKP buruh PT Danbi Internasional itu merupakan wujud kehadiran Pemerintah dalam membantu mereka yang di-PHK.

    “Jadi kalau hari ini kita baru 2 hari, baru kurang lebih sekitar Rp 8-10 miliar yang sudah disalurkan. Total ada Rp 45 miliar,” ungkapnya. 

    Anggoro meminta, seluruh pekerja yang di-PHK itu tidak perlu khawatir. Karena, semua akan mendapatkan haknya dari layanan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu menunjang kebutuhan hidup setelah tidak bekerja.

    Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan membuka layanan khusus di Aula Pengawas Ketenagakerjaan karena ada ribuan pekerja yang mencairkan JHT. Targetnya bisa selesai dalam 5 hari.

    “Ini dicairkannya mudah, jangan ada stigma mendaftarnya mudah mencairkannya susah. Mencairkannya sangat mudah, dan kita ingin memastikan itu,” tegasnya. 

    Ia berharap, uang JHT yang diberikan kepada mantan pekerja industri di Garut itu bisa memberikan manfaat di tengah kondisi yang dialaminya tidak bekerja dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

    “Ini bisa membantu mereka, bisa melewati masa-masa yang tidak mudah, mereka bisa hidup layak, dan bisa berlebaran,” katanya.

    Untuk diketahui, pabrik yang memproduksi bulu mata palsu ini mendadak harus menghentikan produksinya dan tutup operasi. Lebih dari 2 ribu orang pekerja alami PHK.
     
     

  • Menaker Ungkap Eks Buruh Sritex Teken Kontrak Kerja dengan Investor Baru

    Menaker Ungkap Eks Buruh Sritex Teken Kontrak Kerja dengan Investor Baru

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, melakukan kunjungan langsung ke PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kunjungan itu guna memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pailitnya Sritex Group.

    Yassierli memastikan seluruh proses berjalan dengan baik dan kondusif berkat kerja sama berbagai pihak, termasuk Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (SP/SB).

    “Saya mengapresiasi peran aktif serikat pekerja dan seluruh pihak terkait dalam menangani dampak PHK massal ini. Berkat kerja sama strategis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BPJS, Tim Kurator, serta serikat pekerja, proses pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta pelindungan Jaminan Kesehatan pasca PHK bagi eks pekerja Sritex Group kini hampir 100 persen terselesaikan,” ujar Yassierli dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

    Sejak pengumuman PHK oleh Tim Kurator pada 26 Februari 2025, pemerintah terus berupaya memberikan solusi bagi pekerja yang terdampak. Kabar baik datang hari ini dengan adanya penandatanganan kontrak kerja baru bagi eks pekerja Sritex Group dengan investor baru yang berminat melanjutkan bisnis perusahaan.

    “Saya menyambut baik langkah Tim Kurator yang membuka peluang bagi investor untuk menghidupkan kembali operasional perusahaan. Ini tidak hanya berdampak positif bagi keberlanjutan bisnis, tetapi juga membuka kesempatan kerja kembali bagi eks pekerja Sritex Group,” ungkap Yassierli.

    Yassierli menegaskan pemerintah akan terus mengawal proses ini agar seluruh hak pekerja Sritex terpenuhi dan mereka dapat kembali bekerja dalam kondisi yang lebih baik.

    (ily/fdl)

  • Penerimaan Pajak Februari Turun, APPBI: Penurunan di Ritel Terasa

    Penerimaan Pajak Februari Turun, APPBI: Penurunan di Ritel Terasa

    Jakarta, Beritasatu.com – Penerimaan negara melalui pajak tercatat menurun hingga 30% pada Februari 2025. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD Jakarta Mualim Wijoyo menilai, kontraksi ini bukan hanya disebabkan oleh kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi juga mencerminkan pelemahan ekonomi Indonesia. Ia pun merasakan dampaknya secara langsung, terutama di sektor ritel.

    “Di sektor ritel, penurunan ini terasa sekali. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan beberapa perusahaan. Ini menjadi cerminan bahwa perekonomian kita memang sedang tidak baik-baik saja,” ujar Mualim Wijoyo dalam Investor Market Today, Senin (17/3/2025).

    Mualim menjelaskan bahwa daya beli masyarakat mulai melemah sejak semester kedua 2024. Saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 serta perayaan Imlek, tingkat konsumsi jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Ia juga menyoroti kondisi pusat perbelanjaan yang biasanya ramai di minggu kedua Ramadan, khususnya di sektor food and beverage (F&B) untuk agenda buka bersama.

    “Namun, kali ini beberapa tempat tidak seramai dulu. Dampaknya terasa sekali bagi pusat perbelanjaan tahun ini. Mungkin juga karena Tunjangan Hari Raya (THR) belum cair,” tambahnya menegaskan pelemahan ekonomi Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga Februari 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Defisit ini menjadi yang pertama sejak pandemi, setelah APBN selalu mencatat surplus pada awal tahun selama periode 2022-2024.

    Penurunan penerimaan negara menjadi faktor utama defisit ini. Hingga akhir Februari 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 316,9 triliun, dengan realisasi pajak Rp 187,8 triliun.

    Saat pajak turun jadi cerminan ekonomi Indonesia melemah, pendapatan negara secara keseluruhan juga mengalami kontraksi 21,48%, jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya 4,52%. Kontraksi terbesar terjadi pada penerimaan pajak, yang anjlok hingga 30%, jauh lebih dalam dibandingkan kontraksi 3,93% pada tahun sebelumnya.

  • Trump Mulai PHK Massal Staf Voice of America

    Trump Mulai PHK Massal Staf Voice of America

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai pemecatan massal di Voice of America (VOA) dan media-media lain yang didanai AS. Keputusan Trump ini memperjelas niatnya untuk melucuti media yang telah lama dianggap penting bagi pengaruh AS.

    Hanya sehari setelah semua karyawan diliburkan, para staf yang bekerja berdasarkan kontrak, menerima email yang memberi tahu mereka bahwa mereka diberhentikan pada akhir Maret mendatang.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (17/3/2025), email tersebut, yang dikonfirmasi kepada AFP oleh beberapa karyawan, memberi tahu karyawan kontrak bahwa “Anda harus segera menghentikan semua pekerjaan dan tidak diizinkan untuk mengakses gedung atau sistem agensi mana pun.”

    Para pekerja kontrak merupakan sebagian besar tenaga kerja VOA dan mendominasi staf dalam layanan bahasa non-Inggris, meskipun angka terbaru belum tersedia.

    Banyak dari pekerja kontrak tersebut bukan warga negara AS.

    Adapun para staf penuh waktu (full-time) di VOA, yang memiliki lebih banyak perlindungan hukum, tidak segera diberhentikan, tetapi tetap menjalani cuti administratif dan telah diberitahu untuk tidak bekerja.

    Voice of America, yang dibentuk selama Perang Dunia II, disiarkan ke seluruh dunia dalam 49 bahasa dengan misi menjangkau negara-negara tanpa kebebasan media.

    Sebelumnya, Trump menandatangani perintah eksekutif pada hari Jumat lalu, yang menargetkan US Agency for Global Media atau Badan Media Global AS, selaku induk VOA, dalam pemangkasan anggaran besar-besaran terbaru dalam lingkungan pemerintah federal.

    Badan tersebut memiliki 3.384 karyawan pada tahun fiskal 2023. Badan tersebut telah meminta US$950 juta untuk tahun fiskal saat ini.

    Pemotongan anggaran besar-besaran tersebut juga membekukan Radio Free Europe/Radio Liberty, yang dibentuk dalam Perang Dingin untuk menjangkau bekas blok Uni Soviet, dan Radio Free Asia, yang didirikan untuk menyediakan laporan ke China, Korea Utara, dan negara-negara Asia lainnya dengan media yang sangat dibatasi.

    “Saya sangat sedih karena untuk pertama kalinya dalam 83 tahun, Voice of America yang tersohor itu dibungkam,” kata Direktur VOA, Michael Abramowitz, dalam pernyataan yang diposting di akun Facebook pribadinya, dikutip oleh NPR, Minggu (16/3).

    Abramowitz, yang termasuk dalam 1.300 korban pemutusan hubungan kerja (PHK), mengakui bahwa VOA memang membutuhkan reformasi agar lebih baik. Namun, ujarnya, keputusan ini justru menghambat misi VOA dalam menyampaikan berita dan program budaya kepada dunia.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Aptrindo Minta Revisi, Ekonomi Terancam Lumpuh

    Aptrindo Minta Revisi, Ekonomi Terancam Lumpuh

    PIKIRAN RAKYAT – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengancam akan mogok operasi jika kebijakan pelarangan truk selama 16 hari tidak direvisi. Larangan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga terkait pengaturan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    SKB tersebut diterbitkan pada 6 Maret 2025 oleh Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Kakorlantas Polri, dan Dirjen Bina Marga. Kebijakan ini berlaku mulai 24 Maret 2025 pukul 00.00 hingga 8 April 2025 pukul 24.00 di jalan tol dan non-tol.

    Truk over dimension over load (ODOL) melintas di Jalan tol Padaleunyi, Kabupaten Bandung, Minggu (2/3/2025). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berencana menertibkan truk ODOL untuk mengantisipasi resiko kecelakaan menjelang hari raya Idulfitri 1446 Hijriyah.*

    “Keputusan ini jelas tidak mempertimbangkan masukan dari kami pelaku usaha angkutan barang. Dampaknya tidak hanya bagi pemilik kendaraan, tetapi juga sektor usaha terkait,” ujar Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan.

    Ia menambahkan, larangan ini akan berdampak pada pengemudi, buruh bongkar muat, pabrik, pergudangan, perkapalan, serta sektor logistik lainnya. Dampak luasnya bisa menghambat distribusi bahan baku industri, mengganggu ekspor-impor, dan bahkan berisiko membatalkan kontrak dagang dengan mitra luar negeri.

    Penumpukan barang di pelabuhan

    Menurut Gemilang, larangan ini akan menyebabkan penumpukan barang di pelabuhan karena kapal asing terus berdatangan membawa muatan. Kondisi ini akan membebani importir dengan biaya tambahan, termasuk denda demurrage container dari pelayaran asing.

    Selain itu, eksportir juga akan kesulitan mengirim barang sehingga berpotensi gagal memenuhi kontrak dagang. Sementara itu, para pengemudi kehilangan penghasilan, dan kapal-kapal asing yang datang terpaksa kembali dalam keadaan kosong.

    “Larangan ini bisa memperburuk citra Indonesia dalam perdagangan internasional. Investor bisa beralih ke negara lain dengan proses ekspor-impor yang lebih mudah,” katanya.

    Gemilang menilai penerapan SKB ini terlalu mendadak, sehingga banyak pihak tidak siap dan mengalami kepanikan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi ekonomi nasional, mengingat banyak perusahaan tutup dan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Menurutnya, persoalan ini bukan hanya akibat persaingan global, tetapi juga karena regulasi yang tidak mendukung dunia usaha. “Pembatasan operasional angkutan barang demi kelancaran arus mudik justru mengorbankan hak hidup pelaku usaha dan pekerja di sektor logistik,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa kebijakan pembatasan angkutan barang dalam lima tahun terakhir seolah menjadi kebiasaan regulator tanpa mempertimbangkan kerugian pengusaha, pengemudi, dan buruh bongkar muat yang menggantungkan hidup dari sektor ini.

    Aptrindo pun meminta Presiden RI untuk segera mengoreksi kebijakan tersebut. Mereka mengusulkan agar durasi pelarangan diubah menjadi 27 Maret hingga 3 April 2025.

    “Jika usulan ini tidak ditanggapi, maka seluruh pengusaha angkutan barang, khususnya yang melayani pelabuhan di Indonesia, akan melakukan aksi mogok mulai 20 Maret 2025,” tegas Gemilang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Daftar 40 Perusahaan Lakukan PHK Massal, 49.843 Pekerja jadi Korban – Page 3

    Daftar 40 Perusahaan Lakukan PHK Massal, 49.843 Pekerja jadi Korban – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan 60 ribu buruh dari 50 perusahaan telah mengalami PHK dalam dua bulan pertama 2025, dengan 90% di antaranya tidak mendapatkan pesangon maupun Tunjangan Hari Raya (THR).

    Presiden KSPI Said Iqbal, menegaskan bahwa pemerintah gagal melindungi hak buruh, terutama bagi buruh PT Sritex di Sukoharjo yang dipastikan tidak akan menerima THR hingga H-7 Lebaran.

    “Janji Menaker bahwa buruh Sritex akan mendapat THR sebelum H-7 patut diduga sebagai kebohongan publik. Laporan dari buruh di lapangan justru menunjukkan sebaliknya,” kata Said Iqbal.

    PHK Massal di Berbagai Sektor

    Gelombang PHK ini terjadi di berbagai sektor industri, termasuk tekstil, garmen, dan sepatu seperti yang dialami buruh PT Sritex. Selain itu, industri elektronik juga terdampak, dengan sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja akibat tekanan ekonomi dan perubahan kebijakan produksi. 

    Sektor jasa dan perdagangan, termasuk ritel seperti KFC serta beberapa perusahaan startup, juga mengalami PHK besar-besaran akibat efisiensi dan perubahan model bisnis. Industri kelapa sawit serta otomotif juga tidak luput dari krisis ini, di mana sejumlah pabrik mengalami kesulitan operasional hingga akhirnya merelokasi produksi ke luar negeri.

    Dari total 60 ribu buruh yang terkena PHK, 37 perusahaan dengan 44.069 buruh telah terverifikasi, sementara 13 perusahaan lainnya dengan 16 ribu buruh masih dalam proses verifikasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara.

     

  • 38 Pabrik Tutup dan PHK Massal dalam 3 Bulan Pertama 2025

    38 Pabrik Tutup dan PHK Massal dalam 3 Bulan Pertama 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik makin marak terjadi periode awal tahun ini. Tak hanya raksasa tekstil, Sritex Group yang berada di pusaran kebangkrutan, puluhan pabrik lain menutup operasional dan mengorbankan puluhan ribu buruh. 

    Merujuk data terbaru yang terverifikasi dari situs resmi Satu Data Kemnaker, sebanyak 3.325 pekerja menjadi korban PHK pada Januari 2025. Namun, belum ada laporan data terbaru Februari-Maret 2025. 

    Sementara itu, pada periode Januari-Maret 2024 lalu jumah tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.395 pekerja. Kondisi ini paling banyak terjadi di DKI Jakarta, kala itu, sebanyak 5.225 orang kehilangan pekerjaan pada periode tersebut. 

    Kendati demikian, laporan dari berbagai serikat buruh menyebut setidaknya puluhan ribu buruh terimbas PHK massal akibat penutupan pabrik, efisiensi karyawan, hingga relokasi pabrik ke wilayah atau negara lain. 

    Data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebanyak 44.069 buruh yang ter-PHK pada Januari-Februari 2025 dari 37 perusahaan. Adapun, 37 perusahaan tersebut ada yang menutup pabriknya, pailit, dalam PKPU, efisiensi, dan relokasi. 

    Beberapa informasi perusahaan besar yang tutup misalnya, Sritex Group dengan total karyawan ter-PHK sebanyak 11.025 buruh, PT Yamaha Music Piano 1.110 buruh PHK, PT Sanken Indonesia 900 butuh PHK, hingga PT Victory Ching Luh 2.000 PHK. 

    Kabar terbaru datang dari pabrik pengolahan kelapa menjadi krim santan dan kelapa parut kering, PT Pulau Sambu atau Sambu Group yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang disebut melakukan PHK 1.800 pekerja. 

    Wakil Menteri Ketenagakejaan Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi terkait PHK di perusahaan pengolahan kelapa terbesar di Riau itu. Kendati demikian, dia tak memungkiri 

    “Saya baru dengar informasi itu, nanti kita cek. Kalau krisis bahan baku, memang itu sering terjadi, dari impor nya susah Bea Cukai juga kan kadang-kadang main disana,”ujar pria yang akrab disapa Noel kepada Bisnis, Minggu (16/3/2025). 

    Bisnis juga mencoba untuk konfirmasi ke sejumlah serikat buruh seperti Presiden KSPI Said Iqbal dan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi. Keduanya mengaku sudah mendengar, namun masih memperdalam kebenaran atas kabar tersebut. 

    Daftar 38 Pabrik yang melakukan PHK pada 3 bulan pertama 2025 ….

  • 2 Perusahaan Pengolahan Kelapa di Riau PHK Massal, 3.500 Pekerja Terdampak

    2 Perusahaan Pengolahan Kelapa di Riau PHK Massal, 3.500 Pekerja Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membenarkan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh dua perusahaan pengolahan kelapa di Riau. Kondisi ini berdampak pada 3.500 pekerja yang ter-PHK. 

    Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan kedua perusahaan tersebut sulit untuk mempertahankan produksi di pabrik lantaran terjadi kekurangan bahan baku kelapa. Alhasil, sejak awal 2025 perusahaan melakukan pengurangan karyawan. 

    “Iya benar, sudah di cek dikarenakan kekurangan bahan baku. Sudah saya cek ke KSPI Riau,” kata Said kepada Bisnis, Minggu (16/3/2025). 

    Kabar PHK massal di kedua perusahaan tersebut semula datang dari informasi akun Instagram @amulet_unisi yang menyebutkan PT Pulau Sambu atau Sambu Group melakukan PHK terhadap 1.700 pekerja dan PT Riau Sakit United Plantations (RSUP) memangkas 1.800 pekerja dengan masa kerja dibawah 5 tahun.

    Sejumlah unit produksi Sambu Group di Kecamatan Pulau Burung dan Kateman pun makin minim lantaran krisis bahan baku. Tak hanya karyawan pabrik, masyarakat setempat yang bergantung pada industri kelapa juga terancam kehilangan mata pencaharian. 

    Adapun, krisis bahan baku disebabkan perubahan cuaca ekstrem, serangan hama, hingga kebijakan ekspor kelapa bulat atau tanpa diolah yang disebut mempengaruhi pasokan dalam negeri. 

    Kendati demikian, informasi yang diterima buruh, perusahaan telah menyanggupi untuk membayar hak-hak pekerja terdampak sesuai aturan pesangon. Manajemen perusahaan juga akan mempertimbangkan rekrutmen baru apabila pasokan bahan baku telah stabil. 

    Saat dikonfirmasi ulang ke Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi terkait PHK di perusahaan pengolahan kelapa terbesar di Riau itu. Kendati demikian, dia tak memungkiri 

    “Saya baru dengar informasi itu, nanti kita cek. Kalau krisis bahan baku, memang itu sering terjadi, dari impor nya susah Bea Cukai juga kan kadang-kadang main disana,”ujar pria yang akrab disapa Noel kepada Bisnis, dihubungi terpisah. 

    Namun, Noel memastikan pihaknya akan melakukan verifikasi lebih lanjut atas informasi tersebut. Apalagi, pabrik tersebut banyak menyerap tenaga kerja dan ribuan orang bergantung pada pekerjaan tersebut.