Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Lebaran 2025, Hari Raya yang Penuh dengan Kesedihan

    Lebaran 2025, Hari Raya yang Penuh dengan Kesedihan

    JAKARTA – Aktivitas mudik bagi sebagian umat Islam merupakan cermin dari kesadaran tentang pentingnya memelihara silaturahmi di antara keluarga besar. Mudik juga bagian dari refleksi kerinduan setiap insan akan kehangatan antar sesama kerabat dan persahabatan. Hal ini yang membuat sebagian orang rela melakukan apa saja untuk bisa mudik.

    Meski tidak persis sama dengan tiga tahun lalu akibat pandemi, perayaan Iedul Fitri 2025 seakan digelayuti awan hitam yang mmembawa kegelapan. Hari Raya Suci Iedul Fitri 2025 ini gelap!

    Lebaran merupakan perpaduan dari hari raya umat Islam dan tradisi budaya yang telah diwariskan leluhur secara turun temurun. Jutaan orang siap menempuh jarak yang jauh hanya demi bertemu dengan keluarganya di kampung halaman. Selain tradisi mudik, di dalamm merayakan hari raya suci ada satu ritual bagi sebagian masyarakat yakni mengenakan baju atau busana terbaiknya. Tradisi ini diperkenalkan di kesultanan Banten pada abad ke 16. Di mana pusat perbelanjaan menjadi tujuan utama jelang Lebaran, dengan berbagai potongan harganya. Tujuannya hanya satu memikat perhatian konsumen.

    Di balik pelaksanaan dan menjaga tradisi kemeriahan yang diturunkan, ada harga yang harus dibayar. Sayangnya, kenyataan ekonominya itu tidak sama dengan semangat merayakan hari kemenangan. Tren ramai- ramai berbelanja untuk kebutuhan ramadan dan hari raya tidak terlihat. Hingga pekan ketiga bulan ramadan, konsumsi rumah tangga masih lesu. Kelompok rumah tangga menengah ke bawah seakan mengerem belanja.Tidak bergairahnya kelompok masyarakat menjelang lebaran merupakan anomali yang menggambarkan ketidakberesan di ekonomi domestik Indonesia.

    Ilustrasi pedagang di pasar perahu

    Lembaga Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia di laman utamanya yang berjudul ‘Awas Anomali Konsuumsi Jelang Lebaran 2025’ mengungkapkan data-data konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 54-5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menjelang periode Ramadan dan IdulFitri 1446 Hijriyah. Dan BPS kembali mencatat deflasi pada Februari 2025, baik secara tahunan (-0,09%), bulanan (-0,48%) maupun year to date (-1,24%).

    Memang, secara agregat, inflasi inti masih cukup baik 0,25% (bulanan) dan 2,48% (tahunan). Faktor terbesar penyumbang deflasi juga berasal dari kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, yang dipicu oleh insentif diskon tarif listrik 50% yang diberikan pemerintah untuk rumah tangga kelas menengah sejak dari Januari hingga Februari 2025 lalu.

    Jdeflasi pada februari 2025 tidak hanya terjadi pada kelompok pengeluaran tersebut, melainkan juga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, dengan andil sebesar -0,12% secara bulanan. Padahal, menjelang bulan Ramadhan pada tahun-tahun sebelumnya, kelompok makanan,minuman dan tembakau selalu menyumbang inflasi,

    meskipun dorongan kenaikan harga biasanya tertahan oleh musim panen yang sudah dimulai pada bulan Februari di beberapa daerah di Indonesia.

    CORE juga mengungkapkan data dari Bank Indonesia yang mencatat Indeks penjualan riil (IPR) pada Februari 2025 diperkirakan merosot sebesar 0,5% (yoy), dipengaruhi jatuhnya penjualan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (-1,7%). IPR mencerminkan tingkat penjualan eceran di beberapa kota besar di Indonesia, salah satu indikator

    penting dari sisi produsen yang dapat menggambarkan pergerakan konsumsi rumah tangga. Dengan mengesampingkan kasus Covid-19 pada 2020-2021, pertumbuhan IPR sebetulnya telah melambat sejak 2017.

    “Sebelum 2017, pertumbuhan IPR selalu double digits, tetapi sejak 2017 pertumbuhan IPR stagnan di bawah 5%. Perlambatan pertumbuhan IPR sejak 2017 mencerminkan adanya tekanan yang semakin mengeras terhadap konsumsi rumah tangga. Puncaknya adalah anomali pada Ramadan dan lebaran 2025,” ungkapnya.

    perspektif produsen juga menunjukkan sinyal gawat. Sinyal gawat ini tampak dari setoran penerimaan pajak untuk lapangan usaha perdagangan dan industri manufaktur yang terjungkal cukup dalam. Pada Januari 2025, setoran pajak dari industri pengolahan hanya mencapai Rp 23,25 triliun, atau terkontraksi sebesar 39% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp 38,1 triliun.

    Kinerja sektor perdagangan juga jatuh lebih dalam mencapai -89% pada periode yang sama. Pada Januari 2025, realisasi penerimaan pajak sektor perdagangan hanya Rp 4,23 triliun, jauh di bawah Januari 2024, Rp 38,8 triliun. Data-data di atas menguatkan hipotesis adanya kejanggalan perilaku konsumsi rumah tangga menjelang lebaran 2025. Tentu, ini adalah cerminan situasi genting dalam rumah tangga masyarakat Indonesia. 

    Gambar tabel data pertuumbuhan tahunan upah riil BPS

    Menurunnya tingkat Pemudik dan Keyakinan Konsumen

    Pemerintah memprediksi pemudik hanya 146,48 juta orang, turun tajam dari tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang. Penurunan 24 persen ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cermin dari ekonomi yang terluka. Jadi tidak salah jika lebaran 2025 merupakan hari raya suci yang gelap bagi sebagian masyarakat. Pasalnya, sebagian kawan buruh di berbagai daerah meratapi nasib lebaran tanpa THR.

    Pemudik Bermotor Ngeluh akan Jalan Rusak (IST)

    Alih-alih menyiapkan bekal untuk mudik ke kampung yang didambakan, untuk kebutuhan sehari-hari pun rakyat dalam kondisi serba susah dan mencekik. Daya beli kurang, sedangkan harga barang kebutuhan dasar, termasuk transportasi aman dan nyaman kian hari kian mahal. Klaim Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), hingga Maret 2025, sudah ada 40 ribu karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Pada Januari 2025, terjadi penurunan indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga 0,4 persen (month-to-month) dibandingkan IKK Desember 2024. Jika kita mengacu pada periode 2022 hingga 2024, pasti terjadi kenaikan IKK di bulan Januari karena ada optimisme konsumen di awal tahun.

    Pengamat Ekonomi Nailul Huda menyebutkan, kondisi keyakinan konsumen melemah juga terjadi di bulan Februari 2025. Cerminan buruknya kondisi ekonomi di awal tahun juga tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang menurun tajam dari Desember 2024 ke Januari 2025.

    “Kondisi tersebut menyiratkan bahwa pasar Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dampaknya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang semakin merosot,”tandasnya.

    Kebangetan! Ternyata Masih Ada 40 Perusahaan yang Belum Bayar THR

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan sekitar 40 perusahaan diduga menunggak pembayaran tunjangan hari raya (THR).

    “Tadi pagi saya dengar sekitar 40-an kalau saya dengar tadi, tapi kita belum lihat detail kasusnya apa dan ini seperti apa,” kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Yassierli mengatakan bahwa pihaknya terus membuka pelaporan terkait tunggakan THR. Setiap laporan yang masuk akan melalui proses verifikasi oleh pengawas ketenagakerjaan. Jika laporan dinilai valid, pengawas akan melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan nota pemeriksaan pertama. Perusahaan diharapkan merespons dalam waktu tujuh hari.

    Jika tidak ada tanggapan, akan dikeluarkan nota pemeriksaan kedua dengan tenggat tiga hari. Apabila masih tidak ada respons, Kementerian akan memberikan rekomendasi tindakan. Dia mengatakan sanksi bagi perusahaan yang menunggak THR bervariasi, tergantung rekomendasi hasil pemeriksaan. Sanksi dapat berupa denda administratif akibat keterlambatan hingga rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait kelangsungan usaha perusahaan.

    “Jadi bukan kami yang berikan sanksi, kita berikan rekomendasi,” ucapnya.

  • Trump ‘Bom’ Otomotif Dunia, Perusahaan Mobil Kacau-Tsunami PHK

    Trump ‘Bom’ Otomotif Dunia, Perusahaan Mobil Kacau-Tsunami PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan penggenaan tarif 25% untuk impor mobil Kamis. ‘Bom’ baru Trump ini menggemparkan dunia, dengan para produsen global memperingatkan adanya kenaikan harga langsung dan para pemilik dealer meneriakkan kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) di negara-negara pengekspor mobil besar dunia.

    Tarif 25% ini merupakan putaran awal dari tarif lain yang lebih luas, yang akan dikenakan AS pekan depan. Namun, kebijakan itu saja bisa menambah ribuan dolar biaya rata-rata kendaraan di AS dan melemahkan permintaan di sektor yang tengah berjuang mengelola transisi ke mobil listrik.

    “Seluruh industri otomotif, rantai pasokan global dan perusahaan serta pelanggan harus menanggung konsekuensi negatifnya,” kata Volkswagen Jerman dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters, Jumat (28/3/205).

    “Tidak ada ‘pemenang’ secara absolut, hanya pemenang relatif, dengan sejumlah besar biaya yang ditetapkan untuk diperkenalkan ke industri,” kata analis Barclays dalam sebuah catatan.

    “Tarif Trump hasil yang lebih kejam daripada yang diantisipasi kebanyakan orang,” tambahnya.

    Mengutip data riset GlobalData, Amerika merupakan importir terbesar dunia. Sebagian besar diimpor dari Jepang, Korea Selatan (Korsel), Jerman, lalu Kanada dan Meksiko.

    Meski begitu, kelompok pendukung Trump di antaranya Serikat Pekerja Otomotif AS, mengatakan negeri itu kini harus fokus pada peningkatan produksi dalam negeri. Meski proses pemindahan fasilitas kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun, di mana biaya akan meningkat dan produksi dapat turun.

    “Produsen Mobil AS berkomitmen pada visi Presiden Trump untuk meningkatkan produksi otomotif dan lapangan kerja di AS dan akan terus bekerja sama dengan Pemerintah untuk membuat kebijakan yang berkelanjutan yang membantu warga Amerika,” klaim American Automotive Policy Council (AAPC) meski mengingatkan “sangat penting agar tarif diterapkan dengan cara yang menghindari kenaikan harga bagi konsumen”.

    Perusahaan Mobil Kacau

    Kebijakan Trump berdampak pada kekacauan bagi perusahaan mobil global. Kebijakan baru ini telah membuat saham sejumlah perusahaan otomotif besar turun drastis Kamis sore waktu AS.

    General Motors kehilangan 7% di bursa AS sementara Ford Motor dan Stellantis 3%, dalam perdagangan Kamis sore. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, dan Continental juga kehilangan 5,5 miliar euro (Rp 98 triliun) dalam nilai pasar gabungan kemarin.

    Produsen kini harus memutuskan apakah akan melokalisasi lebih banyak produksi di AS atau menanggung biaya tarif dan meneruskannya ke konsumen. Beberapa perusahaan, termasuk Volvo Cars, Audi milik Volkswagen, Mercedes-Benz, dan Hyundai, telah mengatakan akan memindahkan sebagian produksi sementara Ferrari, akan menaikkan harga 10% untuk sejumlah model, diikuti pemasok suku cadang mobil Valeo asal Prancis.

    Industri otomotif Eropa misalnya menyerukan kesepakatan translantik untuk menghindari tarif. Namun belum diketahui bagaimana poin keputusan itu.

    “Tarif akan berdampak pada produksi hampir seketika,” kata Cox Automotive, perusahaan layanan otomotif dan penyedia teknologi di Amerika Utara.

    Perusahaan itu memperkirakan gangguan pada hampir semua produksi kendaraan Amerika Utara pada pertengahan April. Di mana produksi sekitar 20.000 mobil per hari akan hilang, atau sekitar 30%.

    “Kita tahu bahwa presiden menganggap indeks Dow Jones sebagai barometer utama keberhasilannya,” kata analis di Bernstein Research.

    “Sulit untuk menilai durasi kebijakan yang seperti gergaji mesin tersebut jika kebijakan tersebut menyebabkan kemerosotan pasar yang tampaknya tidak bersifat sementara,” tambahnya.

    Tsunami PHK

    Sementara itu, firma konsultan Anderson Economics Group (AEG) mengatakan tarif Trump untuk otomotif ini bisa membuat tsunami PHK. Bakal ada pengurangan karyawan besar-besaran signifikan di seluruh dunia.

    Ini setidaknya terjadi di Amerika Utara, seperti Kanada dan Meksiko, mitra utama AS. Asosiasi Manufaktur Suku Cadang Otomotif, merujuk bnnbloomberg, mengatakan fakta itu tak terelakkan.

    “Jika (Trump) bersikeras mengenakan tarif pada Kanada dan Meksiko, imbalannya akan mempertaruhkan pekerjaan satu juta pekerja otomotif Amerika. Ia tidak mengerti betapa saling terkaitnya kita atau tidak peduli,” katanya.

    Hal sama juga dikatakan kepala pabrik Unifor 88, yang mewakili pekerja di CAMI Automotive di Ingersoll, Kanada, dikutip CTV. PHK, tegasnya, hampir pasti.

    “Saya kira hampir pasti. Saya kira seluruh industri Kanada berpotensi tutup dalam beberapa minggu tergantung pada bagaimana semua ini berjalan,” kata Mike Van Boekel.

    “Saat ini ada banyak kecemasan. Orang-orang jelas khawatir. Kita hanya butuh waktu sekarang untuk mencari tahu dengan tepat apa yang akan terjadi dengan tarif dan bagaimana hasilnya,” katanya lagi.

    (sef/sef)

  • Daya Beli Turun Imbas PHK, Pedagang Daging: Awalnya Beli 3 Kg Sekarang 1 Kg

    Daya Beli Turun Imbas PHK, Pedagang Daging: Awalnya Beli 3 Kg Sekarang 1 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha daging melaporkan penurunan daya beli masyarakat untuk daging sapi hingga 35% menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025. Penurunan ini dipicu oleh maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sepanjang awal tahun ini.

    Data dari Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dikutip pada Kamis (27/3/2025) menunjukkan adanya 18.610 tenaga kerja yang dilaporkan terkena PHK pada periode Januari—Februari 2025. Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi, mencapai 10.677 orang atau sekitar 57,37% dari total nasional.

    Ketua Jaringan Pemotong dan Pengusaha Daging Indonesia (JAPPDI) Asnawi mengungkapkan bahwa meskipun volume permintaan daging tetap tinggi, nilai dan volume pembelian secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan Lebaran tahun sebelumnya.

    Dia menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang belum pulih, diperparah dengan gelombang PHK yang melemahkan daya beli masyarakat.

    “Sekitar 35–37% mengalami penurunan dari angka pembelian [daging sapi]. Ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang lemah dan adanya penurunan dalam pembiayaan kebutuhan hidup,” kata Asnawi saat dihubungi Bisnis pada Kamis (27/3/2025).

    Akibatnya, lanjut Asnawi, masyarakat terpaksa mengurangi pembelian daging sapi untuk mengalokasikan anggaran ke kebutuhan lain.

    “Kalau saya melihat daya beli masyarakat itu animonya tinggi [membeli daging sapi]. Cuma volumenya yang tadinya dia beli 2–3 kilogram [daging sapi], [sekarang] beli 1 kilogram atau 2 kilogram, jadi menurun,” ujarnya.

    Asnawi juga mencatat bahwa penjualan daging, baik di pasar tradisional maupun daring, tetap lesu menjelang Ramadan 2025, berbeda dengan kondisi tahun lalu. Dia memperkirakan penjualan daging sapi akan semakin melandai setelah Lebaran.

    Meskipun daya beli rendah, Asnawi memastikan ketersediaan daging sapi tetap aman. Dia juga menyebutkan upaya pemerintah dalam menggelar operasi pasar murah selama Ramadan untuk membantu masyarakat tetap dapat membeli protein hewani, termasuk daging sapi.

    Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Kamis (27/3/2025) pukul 17.45 WIB, harga rata-rata daging sapi murni di tingkat konsumen adalah Rp139.351 per kilogram, sedikit di bawah harga acuan penjualan (HAP) sebesar Rp140.000 per kilogram. Harga daging sapi murni tertinggi tercatat di Kalimantan Utara sebesar Rp168.000 per kilogram, sedangkan harga terendah berada di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp113.482 per kilogram.

    Sementara itu, harga rata-rata daging kerbau segar lokal mencapai Rp145.238 per kilogram, dan harga rata-rata daging impor kerbau beku adalah Rp109.250 per kilogram.

  • Ekonom: Waspadai Penurunan Daya Beli, Ekonomi Bisa Amblas

    Ekonom: Waspadai Penurunan Daya Beli, Ekonomi Bisa Amblas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu mewaspadai penurunan kinerja konsumsi rumah tangga dalam situasi Idulfitri/Lebaran tahun ini yang akan mempengaruhi kinerja ekonomi secara umum. 

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa Ramadan maupun Lebaran merupakan momentum kenaikan konsumsi rumah tangga tertinggi dibandingkan bulan-bulan biasa. 

    “Ini situasi yang bikin kami khawatir, apabila dalam momen tersebut saja ekonomi lesu, efeknya akan berpengaruh terhadap total pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025). 

    Di tengah situasi saat ini dengan adanya tren penurunan pendapatan, terutama pada pedagang informal seperti UMKM dan kaki lima yang berdampak pada penurunan prediksi jumlah pemudik, ekonomi ditaksir berada pada level 4,95%—5,03% pada kuartal I/2025. 

    Ramalan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang lebih rendah dari kuartal I/2024 yang sebesar 5,11% year on year (YoY) tersebut turut diakibatkan oleh sikap pekerja formal yang lebih memilih menabung penghasilan dari Tunjangan Hari Raya (THR) ketimbang berbelanja. 

    Bhima melihat adanya kekhawatiran dari para pekerja formal akan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga bersiap dengan menunda mudik hingga menyediakan dana darurat dari THR. 

    Padahal dalam kegiatan tahunan mudik Lebaran turut menjadi pendorong ekonomi daerah, mulai dari transportasi, makan dan minum, suvenir, serta akomodasi berupa hotel. 

    Bhima bahkan menyebutkan tidak sedikit pengusaha di daerah yang memperoleh omzet jumbo selama musim lebaran, yang bahkan mampu menutup operasional sepanjang tahun. 

    Lantas, apa yang pemerintah harus lakukan untuk memaksimalkan konsumsi rumah tangga di tengah sentiment daya beli lesu?

    Bhima menuturkan hal yang paling utama, yakni pemerintah tak perlu membuat kebijakan aneh yang mendistorsi daya beli. 

    “Termasuk efisiensi belanja pemerintah itu jangan brutal kaya begini, semua akhirnya kena, banyak sektor di daerah basis pariwiasta terdampak,” tuturnya. 

    Menurutnya, kebijakan seperti diskon tarif listrik perlu digelontorkan lebih lanjut bahkan sepanjang tahun ini, karena ampuh untuk melindungi daya beli.

    Sementara perlindungan sosial tetap perlu disalurkan baik tunai maupun pangan, dengan catatan tepat sasaran, untuk melindungi masyarakat. 

    Dampak Mudik Minim 

    Sebelumnya, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan turunnya jumlah pemudik akan semakin berdampak terhadap koreksi ekonomi kuartal I/2025.  

    Riefky melihat pelemahan efek Ramadan maupun Idulfitri/Lebaran kemungkinan besar sudah muncul sejak periode yang sama tahun lalu, tetapi pada 2024 terdapat buffer berupa kegiatan Pemilu sehingga ekonomi mampu tumbuh 5,11%. 

    Membandingkan dengan kuartal I/2024 pun, kala itu awal Ramadan jatuh pada 11 Maret 2024. Sementara Lebaran masuk pada April atau sudah memasuki kuartal II/2024. 

    Di mana pertumbuhan ekonomi kuartal II/2024 sebesar 5,05% YoY atau lebih rendah dari kuartal I/2024. 

    “Dampaknya terhadap perekonomian kuartal I/2025 masih mungkin 5%, tetapi sangat tipis, mungkin 5,0% sekian,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (25/3/2025). 

  • PHRI Wanti-Wanti Hotel Bertumbangan & PHK Massal, Ini Biang Keroknya!

    PHRI Wanti-Wanti Hotel Bertumbangan & PHK Massal, Ini Biang Keroknya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Dampak kebijakan penghematan anggaran pemerintah mulai terasa di industri perhotelan. Terbaru, dua hotel milik Sahira Hotels Group di Bogor, Jawa Barat mengumumkan berhenti beroperasi pada 29 Maret 2024.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengaku khawatir kondisi ini terus berlanjut jika pemerintah tidak segera merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    “Pemotongan anggaran sudah mulai memakan korban. Kami khawatir bila terus-terusan seperti ini akan lebih banyak korban hotel tutup operasi,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

    Kondisi pariwisata dan perekonomian Indonesia yang tidak menentu serta dihentikannya segmen pasar Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah membuat Sahira Hotels Group terpaksa menutup Hotel Sahira Butik Paledang dan Hotel Sahira Butik Pakuan di Bogor, Jawa Barat.

    Kedua hotel akan berhenti beroperasi pada 29 Maret 2025. Imbas penutupan tersebut, setidaknya 130 pekerja hotel terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Secara terperinci, 87 pekerja dari Hotel Sahira Butik Paledang dan 43 pekerja dari Hotel Sahira Butik Pakuan. Jumlah tersebut belum termasuk daily worker atau pekerja harian.

    Hariyadi mengatakan, PHRI sudah melaporkan kondisi ini kepada Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana. Dia mengharapkan, laporan ini dapat diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto agar sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas bisa segera direalisasikan. 

    Penutupan hotel lantaran defisit operasional menjadi salah satu opsi dalam survei yang dilakukan PHRI dan Horwath HTL mengenai dampak kebijakan penghematan anggaran terhadap industri perhotelan.

    Melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi, 88% responden memperkirakan akan membuat keputusan sulit dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK para pekerja demi mengurangi biaya pengupahan. Lalu, 58% mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman kepada bank dan 48% memproyeksikan adanya penutupan hotel karena defisit operasional.

    Sebagaimana diketahui, Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.

    Secara spesifik, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga menghemat belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.  

    Sementara kepada kepala daerah, Prabowo meminta untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan meminta perjalanan dinas dipotong hingga 50%.  

    Sayangnya, Hariyadi menyebut pemerintah hingga saat ini, tidak merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    Alih-alih menggunakan 50% sisa anggaran perjalanan dinas, pemerintah justru menahan belanja perjalanan dinas dengan tidak menggelar kegiatan di hotel-hotel. 

    Jika kondisi ini terus berlanjut, Hariyadi memperkirakan tidak hanya daily worker yang terdampak tetapi juga pekerja kontrak seperti di bagian food & beverage (F&B) dan resepsionis.

    “Pokoknya kalau ini enggak jalan ya udah otomatis mereka menempuh 88%, kan mereka menjawab pasti mereka akan melakukan pengurangan yang lebih signifikan lagi,” tutur Hariyadi dalam konferensi pers, Minggu (23/3/2025).

  • Dua Hotel di Bogor Tutup & PHK Massal, Kemnaker Bilang Begini

    Dua Hotel di Bogor Tutup & PHK Massal, Kemnaker Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi kabar tutupnya dua hotel di Bogor, Jawa Barat yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan pekerja. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah disebut-sebut menjadi salah satu alasan manajemen menghentikan operasional kedua hotel tersebut.

    Menanggapi informasi tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut bahwa penyebab tutupnya kedua hotel, yang disebut-sebut sebagai akibat dari efisiensi anggaran, perlu dikaji. Pasalnya, pada awal tahun, pemerintah memang belum melakukan belanja.

    “Di awal-awal tahun ini kan biasanya pemerintah juga belum spending. Jadi menurut saya, itu harus dilihat apakah benar itu penyebabnya atau tidak,” kata Yassierli kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Kamis (27/3/2025).

    Ditemui terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan bahwa kebijakan penghematan anggaran pemerintah memang berdampak terhadap okupansi hotel di Indonesia. Untuk itu, Apindo saat ini terus memonitor bisnis perhotelan di Tanah Air.

    Sejauh ini, Apindo telah berdiskusi dengan pemerintah untuk bersama-sama mencari solusi dari masalah tersebut. 

    “Jadi efisiensi ini berdampak seperti apa? Apa yang dibutuhkan? Kita percuma kalau bilang efisiensi memang kena, tapi apa solusinya untuk bisa membantu para pelaku yang terdampak,” tuturnya.

    Kondisi pariwisata dan perekonomian Indonesia yang tidak menentu serta dihentikannya segmen pasar Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah membuat Sahira Hotels Group terpaksa menutup Hotel Sahira Butik Paledang dan Hotel Sahira Butik Pakuan di Bogor, Jawa Barat.

    Kedua hotel akan berhenti beroperasi pada 29 Maret 2025. Imbas penutupan tersebut, setidaknya 130 pekerja hotel terdampak. Secara terperinci, 87 pekerja dari Hotel Sahira Butik Paledang dan 43 pekerja dari Hotel Sahira Butik Pakuan. Ini belum termasuk daily worker atau pekerja harian.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani khawatir, kondisi ini terus berlanjut jika pemerintah tidak segera merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    “Pemotongan anggaran sudah mulai memakan korban. Kami khawatir bila terus-terusan seperti ini akan lebih banyak korban hotel tutup operasi,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

  • Tips Mempertahankan Finansial untuk 5 Tahun Ke Depan

    Tips Mempertahankan Finansial untuk 5 Tahun Ke Depan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Melemahnya sektor ekonomi, dan peningkatan kasus PHK membuat banyak orang beramai-ramai mengantisipasi rancangan finansial lebih baik untuk 5 tahun ke depan.

    Dilansir dari X milik @AdeptusAstartia, ia membagikan tips agar bisa mempertahankan finansial yang seimbang dalam kurung waktu 5 tahun kedepan.

    Tunda jajan dan belanja, utamakan pegang cash.

    Nabung USD, pegang IDR untuk sehari-hari saja.

    Investasi di ETF asing, refrain from investing in produk investasi dalam negeri

    Pastika. nasa berlaku paspor masih panjang.

    Dalam situasi yang sulit, sukar tidak suka memang juta harus berhemat. Keluar yang untuk yang perlu-perlu dan wajib saja.

    Memenuhi kesenangan, harus tunda. Namun, bukan berarti tidak mau belanja, tetapi lebih manfaatnya.

    Untuk lebih jelasnya, @AdeptusAstartia juga menjabarkan maksud dari poin 1 yang disebutkan.

    Konteks cash di poin 1 adalah duit yang liquid, bukan dalam bentuk barang jajanan atau belanja, bukan juga cash dalam artian yang tunai fisik yang diambil dari dalam ATM.

    Ia juga memberikan saran bahwa, kalau ada 10 kiat, kita hanya bisa 2, jalankan 2 itu saja, daripada tidak sama sekali.

    Kalau memungkinkan untuk menabung, silahkan. Jika untuk Investasi silahkan investasi, pilihan lain berhemat dengan pertimbangan yang lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan.

    Di situasi yang kurang baik, kalau harus memindahkan aset, pindahkan dari tempat berisiko tunggu ke yang tempat lain beresiko lebih rendah.

    Karena jika dipindahkan ke Kripto, itu merupakan sesuatu yang pindah dari satu resiko tinggi ke resiko tinggi lainnya, maka benar-benar semua butuh pertimbangan dengan bijak.

    (Besse Arma/Fajar)

  • Mantan buruh PT Sritex dijanjikan kembali bekerja setelah Idil Fitri

    Mantan buruh PT Sritex dijanjikan kembali bekerja setelah Idil Fitri

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Mantan buruh PT Sritex dijanjikan kembali bekerja setelah Idil Fitri
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 17:05 WIB

    Elshinta.com – Mantan buruh eks PT Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dijanjikan kembali bekerja setelah Idul Fitri mendatang. Para buruh sebagian besar sudah menandatangani kontrak kerja dengan pemilik perusahaan baru. Bahkan, sebangian dari divisi garmen sudah dipekerjakan kembali tetapi disalurkan ke pabrik di luar kabupaten.

    Salah satu eks buruh, Nanik mengatakan, mantan buruh yang diminta tanda tangan kontrak dan dijanjikan bekerja kembali ada disejumlah divisi yaitu spinning, weaving dan finishing. Sementara bagian garmen sudah tandatangan kontrak dan bekerja lebih dahulu di pabrik luar daerah.

    “Mantan karyawan garmen sudah kerja lagi, malah lebih dulu. Divisi lain nunggu habis Idul Fitri nanti,” kata dia seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Rabu (24/3).

    Menurutnya, tiga bagian yang menandatangani kontrak berikutnya akan tetap menempati pabrik yang sama yakni di Sritex Sukoharjo. Hanya saja, pihaknya tidak mengetahui menejemen yang bakal menjadi bos baru nanti. Mantan pekerja hanya diminta tanda tangan kontrak kerja saat mengurus PHK lalu,

    Nanik menambahkan, proses pemutusan hubungan kerja (PHK) Sritex sudah hampir tuntas, terkait pembayaran hak buruh. Seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan gaji terakhir. Tinggal pesangon dan tunjangan hari raya (THR) yang akan diberikan pada karyawan apabila aset pabrik terjual.

    “Mudah-mudahan bisa kembali bekerja di pabrik yang sama setelah seluruh proses di perusahaan lama selesai,” harapnya.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno mengaku sudah ada beberapa perusahaan yang mendekat dan tertarik masuk sebagai investor. Tetapi secara resmi, semua prosedur terkait aset pailit Sritex saat ini berada ditangan Kurator.

    “Sekali lagi urusan aset dan pengelolaan pabrik adalah kewenangan Kurator,” tegasnya.

    Keputusan dan adanya investor bari ke Sritex haru melalui koordinasi dari kurator. Dinas hanya memberikan pendampingan pada buruh, memastikan hak mereka terpenuhi.  Serta memfasilitasi keputusan buruh tetap menunggu dipekerjakan lagi di pabrik yang sama, atau mengambil tawaran lowongan pekerjaan yang dibuka melalui dinas.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Trump Melunak, Suntik Bantuan Rp123 Miliar untuk Selamatkan Radio Free Europe yang Dilanda Krisis – Halaman all

    Trump Melunak, Suntik Bantuan Rp123 Miliar untuk Selamatkan Radio Free Europe yang Dilanda Krisis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump sepakat menyuntikkan dana darurat kepada media penyiaran internasional, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

    Mengutip laporan CNN International, suntikan dana yang digelontorkan Trump ke RFE yakni mencapai 7,46 juta dolar atau setara Rp123 miliar.

    Bantuan tersebut rencananya akan dicairkan oleh Badan Media Global AS (USAGM), guna menutupi operasional periode antara 1 dan 14 Maret, sehari sebelum Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang secara efektif membubarkan operasi USAGM.

    Trump sendiri diketahui telah memiliki niat untuk mengecilkan USAGM dan juga lembaga di bawahnya seperti RFE/RL.

    Penasehat Khusus Trump menilai pemangkasan anggaran dilakukan karena lembaga-lembaga pemerintah, termasuk Badan Media Global AS dianggap sebagai pemborosan anggaran negara.

    Dengan melakukan pemotongan dana, bertujuan untuk memastikan pajak rakyat tidak lagi digunakan untuk propaganda radikal.

    Namun imbas pemangkasan dana Donald Trump, media kondang AS RFA ikut terdampak, bahkan akibat pemangkasan anggaran yang dilakukan Trump, portal berita menyiarkan berita ini terancam  ditutup.

    Seorang pengacara Departemen Kehakiman AS yang mewakili USAGM, Abigail Stout, berpendapat bahwa lembaga tersebut berhak untuk menghentikan hibah tersebut jika RFE/RL melanggar ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Penyiaran Internasional.

    Namun sejumlah pekerja menganggap upaya efisiensi Trump mengancam sejumlah besar posisi karyawan di media itu, khawatir ancaman ini memicu gelombang PHK Hakim Distrik AS Royce C. Lamberth lantas mendesak Trump untuk menyuntikan bantuan seperti permintaan Radio Free Europe.

    Hal ini dilakukan untuk membantu penyiar tersebut tetap mengudara dan online untuk sementara waktu, setelah sebelumnya media ini terancam tutup akibat dilanda krisis keuangan,

    “Kami berharap pencairan dana dua minggu yang segera diberikan Kongres kepada RFE/RL akan membuat kami tetap bertahan sampai pengadilan memutuskan kasus yang lebih luas,” kata Presiden dan CEO RFE/RL Stephen Capus dalam sebuah pernyataan.

    Efisiensi Ala Trump Picu PHK Massal di Media VOA

    Sebelumnya Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump sempat merilis kebijakan pemangkasan pendanaan untuk US Agency for Global Media, yang menaungi Voice of America (VOA).

    Kari Lake, penasihat senior yang ditunjuk Trump, menjelaskan bahwa pemerintah Trump saat ini tengah menggelar  pemangkasan dana, menargetkan program pro demokrasi lainnya yang didanai pemerintah.

    Imbas kebijakan ini media kondang AS Voice of America (VOA) ikut terdampak, bahkan akibat pemangkasan anggaran yang dilakukan Trump, portal berita menyiarkan berita berbahasa Spanyol ke Kuba melalui TV dan Radio Marti ini harus memberhentikan 1.3000 karyawan.

    Tak sampai disitu, para karyawan juga dilarang menggunakan fasilitas Agency for Global Media serta diminta mengembalikan perangkat kerja seperti ponsel dan laptop.

    Hal tersebut juga dibenarkan Direktur VOA Michael Abramowitz, ia mengungkap bahwa seluruh karyawan VOA, termasuk dirinya telah dirumahkan sementara akibat keputusan Trump.

    “Saya sangat sedih karena untuk pertama kalinya dalam 83 tahun, Voice of America yang tersohor itu dibungkam,” kata Direktur VOA, Michael Abramowitz, dalam pernyataan yang diunggah di akun Facebook pribadinya, dikutip dari Reuters.

    Ia mengakui bahwa VOA memang membutuhkan reformasi agar lebih baik. Namun, menurutnya, keputusan Trump memangkas anggaran justru menghambat misi VOA dalam menyampaikan berita dan program budaya kepada dunia.

  • China Gerilya Rekrut PNS Korban PHK Trump, Gedung Putih Buka Suara

    China Gerilya Rekrut PNS Korban PHK Trump, Gedung Putih Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa perusahaan yang dioperasikan secara diam-diam oleh firma teknologi China berupaya merekrut para pegawai pemerintah AS yang terkena PHK. Modus ini diidentifikasi oleh iklan perekrutan kerja dan peneliti.

    Max Lesser, seorang analis senior di lembaga think tank Foundation for Defense Democracies, mengatakan beberapa perusahaan China memasang iklan perekrutan yang spesifik menyasar para pegawai pemerintah AS korban PHK.

    “Ini adalah bagian yang lebih luas dari firma perekrutan dan konsultan palsu yang menargetkan mantan pegawai pemerintah AS dan para peneliti AI,” kata dia, dikutip dari Reuters, Rabu (26/3/2025).

    Hanya sedikit informasi yang tersedia untuk publik mengenai 4 perusahaan konsultan dan perekrutan yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Dalam beberapa kasus, 4 firma berbagi situs web yang tumpang tindih, di-hosting di server yang sama, atau memiliki tautan digital lainnya, menurut laporan Reuters dan penelitian Lesser.

    Situs web 4 perusahaan tersebut di-hosting di alamat IP yang sama dengan Smiao Intelligence, sebuah perusahaan layanan internet yang situs webnya tidak tersedia selama pelaporan Reuters. Reuters tidak dapat memastikan keterkaitan antara Smiao Intelligence dan 4 perusahaan tersebut.

    Upaya Reuters untuk melacak 4 perusahaan dan Smiao Intelligence menemui banyak jalan buntu. Antara lain panggilan telepon yang tidak terjawab, nomor telepon yang tidak lagi berfungsi, alamat palsu, alamat yang mengarah ke kolom kosong, email yang tidak terjawab, dan daftar pekerjaan yang terhapus dari LinkedIn.

    Lesser yang mengungkap jaringan tersebut dan membagikan penelitiannya dengan Reuters sebelum dipublikasikan, mengatakan kampanye tersebut mengikuti teknik canggih yang digunakan oleh operasi intelijen China sebelumnya.

    “Yang menjadikan kegiatan ini penting adalah upaya jaringan tersebut mengeksploitasi kerentanan finansial mantan pegawai federal yang terkena dampak PHK massal baru-baru ini,” ia menuturkan.

    Reuters tak bisa mengklarifikasi apakah perusahaan-perusahaan palsu asal China ini terkait dengan pemerintah China. Tak diketahui pula apakah ada mantan PNS korban PHK Trump yang akhirnya benar-benar direkrut.

    Tiga analis intelijen mengatakan kepada Reuters bahwa taktik entitas China ini merupakan modus klasik untuk mengumpulkan informasi intelijen dari mantan pegawai pemerintah yang dipecat oleh Trump dan Elon Musk melalui Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Setelah mantan PNS direkrut, mereka akan ditanya-tanya terkait informasi sensitif terkait operasi pemerintah AS, menurut analis. Mereka juga akan dimintai nama-nama orang yang penting untuk direkrut dalam mengumpulkan informasi lebih dalam.

    Juru bicara Kedutaan China di Washington mengatakan kepada Reuters melalui email bahwa pemerintah China tidak mengetahui terkait entitas-entitas yang dicurigai terlibat dalam kampanye perekrutan tersebut.

    Juru bicara Gedung Putih mengatakan China secara terus-terusan mengeksploitasi AS melalui upaya mata-mata.

    “Pegawai pemerintah yang aktif atau sudah tidak bertugas harus mengetahui dampak bahaya dari upaya [China] ini dan tetap menjaga rapat-rapat informasi pemerintah AS,” kata dia.

    (fab/fab)