Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Usai Badai PHK, Tarif Impor Trump Ancam Kelanjutan Industri Tekstil – Page 3

    Usai Badai PHK, Tarif Impor Trump Ancam Kelanjutan Industri Tekstil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ujian terhadap sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) diramal bakal terus berlanjut, usai adanya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah pabrikan tekstil semisal PT Sri Isman Rejeki (sritex).

    Pasalnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif impor baru sebesar 32 persen kepada Indonesia. Lantaran defisit perdagangan AS kian memburuk, dan Indonesia dianggap tidak memberikan timbal balik sepadan terhadap Negeri Paman Sam.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho menilai, tarif impor Trump sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia jadi ancaman serius yang tidak boleh diabaikan.

    Sebab, itu langsung menghantam sektor eskpor utama Indonesia. Semisal tekstil dan alas kaki yang menyumbang 27,5 persen dari total ekspor Indonesia ke AS.

    Berkaca kepada angka perdagangan di 2024, ekspor produk tekstil dan alas kaki Indonesia ke Amerika Serikat mencapai sekitar USD 7 miliar, atau setara Rp 117,25 triliun (kurs Rp 17.750 per dolar AS). Dengan adanya tarif impor baru, tekstil dan produk turunannya berpotensi kehilangan pendapatan ekspor luar biasa besar.

    “Seberapa besar sih sebetulnya dampak dari tarif tambahan ini? bisa jadi menurut saya di fase awal itu penurunannya akan bisa lebih daripada 20 persen. Ini yang kita takutkan, karena skenarionya di penurunan 20 persenan dari value yang ada ini, tentunya akan memberikan ancaman bagi sektor TPT,” ujar Andry kepada Liputan6.com, Jumat (4/4/2025).

    Ketergantungan Pasar AS

    Andry mengatakan, kebergantungan sektor TPT terhadap pasar Amerika Serikat cukup besar. Sehingga, tarif Trump bakal sangat berpengaruh terhadap kelanjutan industri tekstil di Indonesia.

    “Dependensi terhadap pasar TPT dan alas kaki, kurang lebih 38,1 persen. Artinya, sebanyak 38,1 persen produk yang diekspor oleh Indonesia larinya ke US. Kalau kita diberikan tarif impor yang cukup besar itu, ya maka menurut saya ini pasti akan ada pengurangan yang cukup dalam,” urainya.

    “Jika penurunan tadi bisa menurun sampai 20 persen, maka 38,1 persen ekspor kita ke US pasti akan berkurang. Dari 38 persen itu bisa menjadi hanya 30 persen saja,” dia menekankan.

     

  • RT/RW berperan penting dalam pendataan pendatang ke Jakarta

    RT/RW berperan penting dalam pendataan pendatang ke Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan bahwa peran rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) penting dalam hal pendataan pendatang karena mereka ujung tombak pemerintah paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat.

    “Mereka bisa di tugaskan untuk melakukan pendataan bagi warganya jika memang membawa kerabat dari daerah ke Jakarta,” kata Kent sapaan akrabnya di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, biasanya para pendatang mengandalkan keluarga atau teman untuk mendapatkan tempat tinggal sementara sebelum mendapat pekerjaan dan menetap.

    Untuk itu, kata Kent RT maupun RW harus dilibatkan dalam pendataan. Bagaimanapun Jakarta kota terbuka, tapi tidak sembarangan juga bagi pendatang yang hanya dengan modal nekat.

    Kent juga mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tidak akan melakukan Operasi Yustisi untuk menindak para pendatang baru atau perantau di Jakarta.

    Pramono memahami membludaknya perantau pasca lebaran akan menjadi tantangan bagi Jakarta. Apalagi, banyak warga di daerah terkena Putus Hubungan Kerja (PHK).

    Dengan kebijakan itu, Kent mendukung langkah pemerintah asalkan dibarengi dengan berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatur arus kedatangan perantau serta memastikan bahwa pelayanan kota tetap dapat berfungsi dengan baik.

    “Saya mendukung langkah gubernur dalam menyikapi datangnya para perantau dari daerah ke Jakarta. Kita tidak melarang pendatang baru untuk mengadu nasib di Jakarta, tapi harus dipastikan para perantau memiliki identitas yang jelas, serta keterampilan,” ujarnya.

    Oleh karenanya kata dia, jangan sampai para pendatang hanya modal dengkul saja yang nantinya akan berujung ke perbuatan kriminal atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

    Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, banyak orang yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan setelah Lebaran, terutama bagi mereka yang berasal dari luar kota atau daerah.

    Selain itu, menurut Kent, peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bisa juga menjadi lini terdepan dalam upaya peningkatan deteksi dini keamanan lingkungan melalui komunikasi dan koordinasi cepat dengan beberapa stakeholder terkait dengan fenomena pendatang baru di Jakarta ini.

    “Pemerintah Jakarta harus melakukan pengawasan terhadap potensi munculnya permukiman-permukiman baru yang didirikan oleh pendatang, terutama di wilayah yang tidak memiliki izin,” katanya.

    Lebih lanjut, Kent meminta para pengurus RT/RW setempat untuk mengawasi dan mengendalikan para pendatang baru di wilayah mereka masing-masing. Adapun para pendatang baru harus melapor dalam 2×24 jam.

    “Karena memang sudah ada aturan yang baku, bahwa setiap pendatang baru dalam tempo paling lama 2×24 jam sudah harus lapor diri pada RT/RW setempat,” ujarnya.

    Jika memang pihak RT dan RW mendapati ada pendatang baru yang tidak mempunyai identitas serta tidak mempunyai keterampilan kata dia, harus segera berkoordinasi dengan kelurahan setempat untuk bisa di proses kembali ke kampung halamannya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Intel dan TSMC Sepakat Buat Perusahaan Patungan Pembuatan Chip

    Intel dan TSMC Sepakat Buat Perusahaan Patungan Pembuatan Chip

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa semikonduktor, Intel dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dalam pembuatan chip. 

    Melansir dari Techcrunch, Jumat (4/4/2025) dua perusahaan ini telah menyetujui rencana untuk membentuk usaha patungan (joint venture) yang akan mengoperasikan fasilitas pembuatan chip milik Intel.

    Dalam usaha patungan ini, TSMC akan memegang 20% saham. Namun, alih-alih mendanai sahamnya dengan modal uang, TSMC akan berkontribusi dengan berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam pembuatan chip 

    Praktik tersebut bakal dibagikan kepada karyawan Intel dan pihak TSMC bakal melatih mereka untuk meningkatkan kemampuan manufaktur chip Intel.

    Pemerintahan Trump dilaporkan memicu diskusi dalam upaya untuk meningkatkan upaya pemulihan Intel. Para eksekutif Intel khawatir tentang PHK massal.

    Perkembangan ini muncul kurang dari sebulan setelah Lip-Bu Tan, seorang investor dan pengusaha, diangkat sebagai CEO Intel. 

    Tan, yang baru memimpin perusahaan, dikatakan memiliki niat untuk melakukan perubahan besar dalam struktur dan operasional Intel.

    Hingga saat ini, TSMC menolak untuk memberikan komentar resmi terkait kolaborasi ini. Intel yang juga telah dihubungi untuk mendapatkan pernyataan lebih lanjut belum memberikan jawaban.

  • Dampak Besar Perang Dagang Trump ke Ekonomi RI, Prabowo Harus Turun Tangan!

    Dampak Besar Perang Dagang Trump ke Ekonomi RI, Prabowo Harus Turun Tangan!

    Jakarta –

    Indonesia masuk daftar mitra dagang Amerika Serikat (AS) yang dikenakan tarif balasan oleh Presiden AS Donald Trump. Berdasarkan data dari Gedung Putih, Indonesia terkena tarif sebesar 32%.

    Apa dampak yang akan dirasakan Indonesia dengan adanya kebijakan tersebut? Dampak langsung yang akan dirasakan Indonesia, pertama penurunan nilai ekspor dan produksi barang yang berbasis ekspor.

    “Misalnya kan produk sepatu (seperti sepatu olahraga), itu ekspornya banyak ke Amerika. Otomatis karena harga meningkat, itu pasti mengalami penurunan permintaan. Jadi produk pabrik-pabrik itu akan mencoba efisiensi,” Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad kepada detikcom, Kamis (3/4/2025).

    Selain itu, pasar ekspor Indonesia juga akan berkurang ke China. Hal ini disebabkan China juga terkena tarif cukup besar oleh Trump. Jika ekspor dan ekonomi China saja menurun, otomatis, pasar Indonesia juga akan berkurang di China.

    “Karena ekonomi China turun, karena barang mereka katakan tidak bisa masuk (ke AS), otomatis ekonomi China turun, pasar kita ke China juga turun,” terangnya.

    Ancaman lainnya, kondisi perekonomian Indonesia diperkirakan akan menurun. Dampaknya diprediksi akan langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025.

    “Kalau ekonomi dunia turun, ini ke kita dampaknya besar. Jadi potensi dari sektor eksternal kita, walaupun tidak sebesar domestik, itu pengaruh menjadi ancaman kita, ekonomi kita bisa di bawah 5%,” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memandang kebijakan Trump bisa memicu resesi ekonomi bagi Indonesia karena permintaan ekspor yang menurun. Bhima menyebut terutama pada sektor dengan ekspor cukup tinggi yakni produk otomotif.

    “Total ekspor produk otomotif Indonesia tahun 2023 ke AS US$ 280,4 juta setara Rp4,64 triliun (kurs Rp 16.600). Rata-rata 2019-2023 pertumbuhan ekspor produk otomotif ke AS 11%,” jelasnya.

    Jika ekspor otomotif turun, maka dampaknya akan meluas, pertama pada permintaan yang lesu. Imbasnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif di dalam negeri.

    Bhima juga menyebut sektor padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan makin terpuruk. Ia mengatakan sebagian besar merek internasional yang ada di Indonesia, punya pasar besar di AS.

    “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order/ pemesanan ke pabrik Indonesia. Sementara didalam negeri, kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif,” terangnya.

    Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan mengenakan tarif impor sebesar 10% untuk semua barang yang masuk ke AS, dengan tarif yang lebih tinggi bagi beberapa negara, termasuk mitra dagang terbesar AS, kebijakan ini berlaku mulai 5 April 2025.

    Dikutip dari The New York Times, Kamis (3/4/2025), setidaknya ada 100 mitra dagang yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Mengacu pada data Gedung Putih yang dikutip oleh The New York Times, Indonesia juga termasuk negara yang terkena dampak dari perang dagang Trump. Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32%.

    (ada/hns)

  • Tarif Trump Ganas, Efek ke Sektor Ini Bikin Ngeri

    Tarif Trump Ganas, Efek ke Sektor Ini Bikin Ngeri

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang lebih besar ke banyak negara. Hal ini diperkirakan berdampak besar terhadap industri minuman beralkohol di Amerika Serikat.

    Melansir Reuters, para peminum di AS akan membayar lebih mahal untuk koktail, sampanye, bir asing. Selain itu diperkirakan merek-merek minuman beralkohol luar negeri akan menghilang dari banyak bar, yang juga berdampak pada lapangan pekerjaan yang berkurang.

    Analis mengatakan kebijakan Trump terbaru ini juga akan berdampak pada komposisi minuman populer seperti negroni, yang menggunakan Campari merek minuman dari Italia, hingga bir hitam seperti Guinness yang diproduksi Diageo.

    Trump juga memberlakukan pungutan sebesar 25% pada semua impor bir dan bir kalengan, seperti Corona buatan Meksiko, Heineken dari Belanda.

    Analis di Jefferies, Edward Mundy, mencatat ancaman terburuk dari tarif sebesar 200% pada alkohol dari Eropa. Sedangkan tarif 25% pada tequila dari Meksiko dan wiski dari Kanada belum terwujud untuk saat ini.

    Saham perusahaan minuman keras pada Kamis (3/4/2025) ini diperdagangkan mayoritas bergerak datar, sementara Diageo dan Campari terlihat naik karena tarif tequila yang masih bisa dihindari.

    Tapi menurut dari badan Industri, pungutan yang ditetapkan ini sudah cukup tinggi untuk merugikan sektor yang sangat bergantung pada peminum minuman beralkohol di Amerika Serikat untuk penjualannya.

    Diketahui ekspor minuman beralkohol Eropa ke AS mencapai EUR 2,9 Miliar atau setara US$ 3,18 miliar pada tahun 2024. Menurut Badan Perdagangan spiritsEurope juga mengatakan banyak pekerjaan yang bergantung pada perdagangan ini.

    Kelompok dan pejabat Prancis memperingatkan tentang penurunan penjualan sebesar 20% dan PHK massal di wilayah-wilayah seperti Cognac, tempat brendi Prancis diproduksi untuk ekspor, sebagian besar ke AS dan Tiongkok. Asosiasi Anggur Spanyol memperingatkan tidak ada pasar yang dapat mengimbangi penjualan yang hilang di Amerika Serikat.

    “Banyak merek yang tidak dapat digantikan oleh produksi lokal, akan hilang dari meja konsumen di AS, sementara krisis produksi dan ketenagakerjaan yang serius sedang terjadi di Italia dan Eropa,” kata Presiden Asosiasi Perdagangan Italia Federvini Micaela Pallini, dalam sebuah pernyataan.

    Pembuat minuman Jepang Suntory mengatakan akan fokus pada penjualan minuman beralkohol di negara-negara tempat minuman beralkohol tersebut dibuat sebagai akibat dari tarif.

    Produsen minuman keras dan bir besar lainnya menolak berkomentar atau tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Harga Miras Di AS Bakal Naik

    Analis di UBS memperkirakan bahwa produsen minuman keras besar yang terdaftar harus menaikkan harga antara 2% dan 5% untuk menutupi tarif, atau menanggung sendiri biayanya dan menanggung dampak yang sama terhadap laba operasi.

    Di Spanyol dan Prancis, produsen anggur mengatakan kepada Reuters bahwa mereka akan bekerja sama dengan importir AS untuk mencoba dan membatasi kenaikan harga. Namun konsumen minuman anggur AS pada akhirnya akan membayar sebagian dari biayanya.

    Aliansi Perdagangan Anggur AS menambahkan bahwa tarif impor anggur akan lebih merugikan bisnis A.S. daripada bisnis asing.

    Lebih lanjut, menurut ketua Bordeaux Wine Lobby CIVB, Allan Sichel strategi pengiriman anggur dalam jumlah besar tidak akan mengatasi pungutan ini.

    Analis di Bernstein, Trevor Stirling mengatakan produsen alkohol lain seperti Heineken atau Campari dapat mengalihkan produksi atau pembotolan beberapa merek ke AS untuk mengurangi dampaknya.

    (mkh/mkh)

  • Tarif Impor Trump Alarm Serius, Pemerintah Harus Segera Turun Tangan

    Tarif Impor Trump Alarm Serius, Pemerintah Harus Segera Turun Tangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor 32% terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional. Menurut Hanif, pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, terarah dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tetapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus segera turun tangan penuh,” ujar Hanif kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/4/2025).

    Hanif menilai kebijakan tarif impor Trump ini menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp 500 triliun, tertinggi kedua setelah China.

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” tandas dia

    Nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp 16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari US$ 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar. Karena itu, kata Hanif, meskipun strategi moneter penting, namun tidak cukup kuat menopang ekonomi Indonesia.

    “Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tandas wakil ketua umum DPP PKB itu.

    Hanif mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” tandas dia.

    Lebih lanjut, Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD$ 14 miliar. Menurut dia, pekerja migran merupakan kekuatan Indonesia dan jika dikelola dengan baik bisa menjadi pilar ekonomi nasional.

    “Mereka bukan beban, tetapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” tutur dia.

    Hanif menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional. “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” pungkas dia.

    Sebelumnya Donald Trump mengumumkan akan memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor ke negara AS. Bahkan, tarif yang lebih tinggi untuk sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Adapun kebijakan tarif impor balasan ini diberlakukan  sebesar 34% untuk China dan 20% untuk Uni Eropa, sebagai respons terhadap bea masuk yang diberlakukan pada produk-produk AS. Sedangkan untuk Indonesia sebesar 32% dan tarif impor tertinggi terlihat akan diberlakukan kepada Vietnam sebanyak 46%.

  • Pascamudik Lebaran, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pendatang Baru Harus Punya Keterampilan

    Pascamudik Lebaran, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pendatang Baru Harus Punya Keterampilan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung menyatakan, tidak akan melakukan Operasi Yustisi untuk menindak para pendatang baru atau perantau di Jakarta. Ia pun mempersilakan para perantau tersebut mencari kerja di Jakarta. 

    Pramono memahami membludaknya perantau pasca lebaran akan menjadi tantangan bagi Jakarta. Apalagi, banyak warga di daerah terkena Putus Hubungan Kerja (PHK).

    Namun, Pramono menegaskan, bagi pendatang baru yang ingin tinggal di Jakarta harus memiliki identitas. Nantinya Dinas Dukcapil akan memeriksa administrasi para perantau tersebut. Pemda Jakarta akan lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menyikapi para perantau.

    Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, Jakarta sering kali menjadi tujuan utama bagi perantau. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah harus menyikapi fenomena ini dengan berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatur arus kedatangan perantau serta memastikan bahwa pelayanan kota tetap dapat berfungsi dengan baik. 

    “Saya mendukung langkah yang akan dilakukan Gubernur Jakarta Mas Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Bang Rano Karno, dalam menyikapi datangnya para perantau dari daerah ke Jakarta. Kita tidak melarang pendatang baru untuk mengadu nasib di Jakarta, tapi harus dipastikan para perantau memiliki identitas yang jelas, serta keterampilan atau skill yang cukup, jangan hanya modal dengkul saja yang nantinya akan berujung ke perbuatan kriminal atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),” tegas Kenneth dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, banyak orang yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan setelah Lebaran, terutama bagi mereka yang berasal dari luar kota atau daerah. Dan beberapa di antaranya mungkin belum memiliki tempat tinggal tetap atau pekerjaan yang jelas di Jakarta.

    “Mereka yang datang ke Jakarta tujuan utamanya mencari peluang pekerjaan di sektor formal maupun informal. Mereka yang baru pertama kali datang, biasanya akan mengandalkan keluarga atau teman untuk mendapatkan tempat tinggal sementara sebelum mendapatkan pekerjaan dan menetap. Oleh karena itu, peran RT dan RW sangat penting dalam hal ini, mereka bisa di tugaskan untuk melakukan pendataan bagi warganya jika memang membawa kerabat dari daerah ke Jakarta. Bagaimanapun Jakarta kota terbuka, tapi tidak sembarangan juga bagi pendatang yang hanya dengan modal nekat, nanti malah akan jadi pengangguran dan beban pemerintah ke depannya,” bebernya.

    Selain itu, menurut Kent, peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bisa juga menjadi lini terdepan dalam upaya peningkatan deteksi dini keamanan lingkungan melalui komunikasi dan koordinasi cepat dengan beberapa stakeholder terkait dengan fenomena pendatang baru di Jakarta ini.

    “Pemerintah Jakarta harus melakukan pengawasan terhadap potensi munculnya permukiman-permukiman baru yang didirikan oleh pendatang, terutama di wilayah yang tidak memiliki izin. Berdasarkan data bahwa beberapa wilayah di Jakarta masih memiliki kawasan kumuh, atau padat penduduk yang tidak terkontrol. Mengingat Jakarta adalah kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, pasca Lebaran pasti akan terjadi lonjakan jumlah penduduk,” tutur Ketua IKAL PPRA Lemhannas RI Angkatan LXII itu.

    Lebih lanjut, Kent meminta para pengurus RT/RW setempat untuk mengawasi dan mengendalikan para pendatang baru di wilayah mereka masing-masing. Adapun para pendatang baru harus melapor dalam 2×24 jam.

    “Karena memang sudah ada aturan yang baku, bahwa setiap pendatang baru dalam tempo paling lama 2×24 jam sudah harus lapor diri pada RT/RW setempat. Jika memang pihak RT dan RW mendapati ada pendatang baru yang tidak mempunyai identitas serta tidak mempunyai keterampilan ya harus segera berkoordinasi dengan kelurahan setempat untuk bisa di proses kembali ke kampung halamannya, tetapi saya minta harus lebih manusiawi dalam penindakannya dan saya berharap para pendatang baru di Jakarta ini dapat memaklumi dan memahami hal tersebut serta bisa membekali diri dengan modal keahlian yang cukup untuk mengadu nasib di Kota Jakarta,” tutupnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DPR Desak Pemerintah Berani Lawan Kebijakan Tarif Trump

    DPR Desak Pemerintah Berani Lawan Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR mendesak pemerintah berani melawan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif sebesar 32% terhadap produk Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menyebut kebijakan tarif baru AS tersebut merupakan alarm serius bagi ekonomi nasional. Dia pun mendorong pemerintah segera merespons dengan langkah berani, nyata, terarah, dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan, harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu meyakini tarif baru Trump itu akan menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia yang selama ini laris di pasar AS seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik.

    Oleh sebab itu, sambungnya, jika tidak diantisipasi maka ditakutkan dampaknya bisa meluas seperti turunnya nilai ekspor, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan.

    Apalagi, Hanif mengingatkan nilai tukar rupiah saat ini sempat menyentuh Rp16.675 per dolar AS meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari US$4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.

    Dia pun berpendapat, strategi moneter saja tidak cukup. Menurutnya, pemerintah harus melakukan penguatan sektor riil dan fiskal.

    Hanif mendorong pemerintah melalui diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika. Selain itu, penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas sekaligus bisa menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa AS merupakan mitra dagang penting untuk Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus merespons secara diplomatis tarif baru dari AS.

    Kendati demikian, Dasco juga menekankan pentingnya pemerintah menjaga agar Indonesia tidak menjadi “tempat pembuangan” barang-barang produk negara lain yang tidak bisa masuk ke pasar AS akibat kenaikan tarif.

    “Ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa menggagalkan proses hilirisasi kita. Kita musti jaga bersama kepentingan nasional,” ujar Dasco kepada awak media, Kamis (3/4/2025).

    Kebijakan Trump 

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

  • Kenapa Indonesia Kena Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump, Investasi China Jadi ‘Biang Kerok’?

    Kenapa Indonesia Kena Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump, Investasi China Jadi ‘Biang Kerok’?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan kebijakan baru terkait tarif impor yang memengaruhi puluhan negara di dunia, termasuk Indonesia, pada Rabu 2 April 2025. Dalam kebijakan ini, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen, menjadikannya salah satu negara dengan beban tarif tertinggi dari kebijakan perdagangan terbaru AS.

    Menurut Gedung Putih, kebijakan tarif ini merupakan bagian dari strategi “Make America Wealthy Again” yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi domestik AS dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi pekerja Amerika.

    “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan. Tarif ini akan membuat Amerika kaya kembali,” ucap Donald Trump dalam pidatonya di Rose Garden Gedung Putih.

    Mengapa Indonesia Kena Tarif 32 Persen?

    Beberapa faktor utama yang menyebabkan Indonesia masuk dalam daftar negara dengan tarif tinggi antara lain:

    Investasi China di Indonesia

    Menurut Donald Trump, Indonesia telah menerima investasi besar dari China, yang dianggap semakin mengintegrasikan Indonesia ke dalam rantai pasokan China. Ini membuat Indonesia dianggap sebagai bagian dari “ekspansi ekonomi China” yang oleh Trump dipandang merugikan AS.

    Defisit Perdagangan AS-Indonesia

    AS mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia, yang berarti AS mengimpor lebih banyak dari Indonesia dibandingkan yang diekspornya ke negara tersebut. Trump menggunakan data ini sebagai dasar untuk menerapkan tarif timbal balik.

    Kebijakan Proteksionisme Trump

    Sejak kembali ke Gedung Putih, Trump telah menerapkan berbagai kebijakan proteksionisme, termasuk tarif impor pada berbagai sektor, seperti otomotif, baja, dan aluminium. Indonesia terkena dampaknya karena menjadi salah satu pemasok utama bahan-bahan tersebut ke AS.

    Daftar Negara yang Terkena Tarif AS

    Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami kenaikan tarif. Berikut adalah beberapa negara lain yang juga terdampak:

    Kamboja: 49% Vietnam: 46% Sri Lanka: 44% Bangladesh: 37% Thailand: 36% Tiongkok: 34% (ditambah 20% tarif sebelumnya, total 54%) Taiwan: 32% Indonesia: 32% Swiss: 31% Afrika Selatan: 30% Pakistan: 29% India: 26% Korea Selatan: 25% Jepang: 24% Malaysia: 24% UE: 20% Filipina: 17% Singapura: 10% Turki: 10% Brasil: 10% Australia: 10% Dampak Tarif bagi Indonesia

    Penerapan tarif sebesar 32 persen oleh AS akan memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia, terutama dalam sektor-sektor berikut:

    Industri Manufaktur dan Ekspor

    Kenaikan tarif membuat produk Indonesia lebih mahal di pasar AS, yang dapat mengurangi daya saingnya. Sektor manufaktur yang bergantung pada ekspor ke AS, seperti tekstil, elektronik, dan otomotif, akan terdampak langsung.

    Potensi PHK dan Penurunan Investasi

    Dengan menurunnya permintaan dari AS, banyak perusahaan bisa mengurangi produksi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di beberapa industri.

    Gangguan Rantai Pasok Global

    Indonesia yang semakin terintegrasi dalam rantai pasokan China dapat menghadapi tekanan lebih besar karena AS juga menargetkan China dengan tarif 34 persen. Hal ini bisa memengaruhi aliran bahan baku dan produk setengah jadi ke Indonesia.

    Kenaikan tarif impor AS terhadap Indonesia hingga 32 persen adalah bagian dari kebijakan proteksionisme Donald Trump untuk memperkuat ekonomi domestik AS. Faktor utama yang menyebabkan Indonesia terkena tarif ini adalah investasi China di Indonesia serta defisit perdagangan AS dengan Indonesia.

    Dampak dari kebijakan ini bisa sangat signifikan bagi industri manufaktur, tenaga kerja, dan rantai pasokan global Indonesia. Oleh karena itu, strategi diversifikasi pasar, negosiasi perdagangan, dan peningkatan industri dalam negeri menjadi langkah penting yang harus segera diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif AS ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja? Deflasi 2025, PHK Melonjak, Daya Beli Ambruk, Mudik Sepi, Uang Tak Berputar!

    Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja? Deflasi 2025, PHK Melonjak, Daya Beli Ambruk, Mudik Sepi, Uang Tak Berputar!

    PIKIRAN RAKYAT – Awal tahun 2025 diwarnai dengan deflasi yang mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat. Perputaran uang musiman di momen Ramadhan dan Idul Fitri 2025 disebut belum mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

    Meskipun pemerintah menganggap deflasi sebagai tanda keberhasilan dalam pengendalian harga, sejumlah ekonom justru menilai kondisi ini sebagai indikasi lemahnya konsumsi domestik yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi.

    Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Anton Agus Setyawan, menyoroti dampak deflasi terhadap sektor manufaktur. Menurutnya, melemahnya daya beli berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran.

    “Pada awal 2025, hampir 14.000 pekerja formal kehilangan pekerjaan akibat penurunan kinerja di sektor manufaktur. Hal ini berimbas pada pendapatan rumah tangga, yang pada akhirnya semakin melemahkan daya beli masyarakat,” ujar Anton.

    Tak hanya sektor manufaktur, sektor perdagangan dan jasa juga mengalami dampak serupa. Situasi ini diperburuk oleh ketidakpastian ekonomi global pascapandemi COVID-19 yang masih memicu krisis energi dan ketegangan geopolitik.

    Anton menilai bahwa upaya pemerintah, seperti potongan tarif listrik dan rencana subsidi jalan tol selama libur Lebaran, belum cukup untuk mengatasi permasalahan struktural dalam perekonomian. Ia menyarankan agar pemerintah memperluas program bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat.

    Industri Perhotelan Terpuruk, Dua Hotel di Bogor Tutup

    Ilustrasi Hotel Filadelfia Malang.

    Dampak pelemahan daya beli juga terasa di industri perhotelan. Dua hotel di Bogor, Jawa Barat, terpaksa tutup akibat minimnya tingkat okupansi, menyebabkan 150 karyawan kehilangan pekerjaan.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, mengungkapkan bahwa jika daya beli masyarakat tidak segera membaik, PHK di industri perhotelan berpotensi terus meningkat.

    “Kemarin ada dua hotel di Bogor yang tutup, berdampak pada 150 pekerja yang kehilangan pekerjaan. Jika kondisi ini terus berlanjut, bisa saja semakin banyak hotel yang gulung tikar,” ujar Hariyadi.

    Hariyadi juga mencatat bahwa tingkat okupansi hotel selama Lebaran 2025 mengalami penurunan sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemesanan kamar hotel cenderung lebih lambat dan tidak berlangsung hingga akhir masa liburan seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Ia berharap pemerintah segera merealisasikan kebijakan belanja yang dapat mendorong okupansi hotel. Pasalnya, segmen pemerintah selama ini menyumbang hingga 40 persen dari total pemesanan kamar hotel.

    Calon penumpang menunggu keberangkatan di Terminal Cicaheum, Bandung, Minggu (23/3/2025). Terminal Cicaheum menyediakan  sebanyak 165 armada bus yang terdiri dari 106 unit bus AKAP serta serta 59 bus AKDP pada arus mudik lebaran 2025.

    Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat bahwa jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta orang, turun 24,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 193,6 juta orang.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, membenarkan bahwa terjadi penurunan pergerakan masyarakat selama mudik tahun ini. Namun, pihaknya tidak mengungkapkan penyebab utama penurunan tersebut.

    “Benar, besaran potensi pergerakan masyarakat saat mudik lebaran tahun ini (2025) mengalami penurunan dibanding tahun lalu,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, Sabtu 22 Maret 2025.

    Sementara itu, data dari Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (Siasati) menunjukkan bahwa hingga H-3 Lebaran, jumlah penumpang dari lima moda transportasi umum mencapai 6,75 juta orang, turun 4,8 persen dari tahun sebelumnya. Moda transportasi yang mengalami penurunan paling tajam adalah bus antarkota antarprovinsi (AKAP) sebesar 10,2 persen, diikuti pesawat (6,8 persen), dan kapal laut (4,8 persen).

    Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai bahwa daya beli masyarakat yang lesu menjadi faktor utama turunnya jumlah pemudik. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan layanan transportasi turut membebani keputusan masyarakat untuk mudik.

    “Aspek lainnya adalah ketidakpastian usaha dan stagnasi upah. Banyak masyarakat memilih menahan pengeluaran, termasuk untuk mudik, guna menjaga stabilitas keuangan mereka,” ujar Askar.

    Selain faktor ekonomi, berkurangnya bantuan sosial juga turut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mudik. Pada 2025, anggaran bantuan sosial turun sekitar 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp168 triliun menjadi Rp140 triliun. Bantuan ini sebelumnya banyak digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan modal usaha di kampung halaman.

    Warga membeli bahan pangan pada gelaran Pasar Tani di Bale Asri Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (18/3/2025). Dalam gelar produk Pasar Tani ini turut menghadirkan aneka produk pertanian unggulan dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan harga bersaing dibawah pasar.*

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, memperkirakan total perputaran uang selama Idul Fitri 1446 H hanya mencapai Rp137,9 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp157,3 triliun pada 2024.

    “Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya jumlah pemudik,” kata Sarman dalam keterangannya, Selasa 1 April 2025.

    Sementara itu, Ekonom Indef, Eko Listiyanto, menilai bahwa kondisi ekonomi yang kurang stabil berdampak pada daya beli masyarakat. Ia mencatat meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur turut memengaruhi keputusan masyarakat dalam berbelanja dan melakukan perjalanan mudik.

    “Penurunan daya beli masyarakat berimbas langsung pada kebiasaan belanja dan mudik. Banyak yang memilih tetap di kota tempat tinggal mereka karena keterbatasan finansial,” papar Eko Listiyanto.

    Selain itu, belanja kebutuhan pokok dan fesyen selama Ramadan juga mengalami stagnasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat kini lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan mereka,” pungkasnya.

    Dengan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya daya beli, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk mendorong konsumsi masyarakat dan menghindari dampak berkepanjangan pada perekonomian nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News