Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Biang Kerok Pabrik Sepatu Nike cs Cabut dari Tangerang: Cari Upah Murah

    Biang Kerok Pabrik Sepatu Nike cs Cabut dari Tangerang: Cari Upah Murah

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjelaskan alasan sejumlah pabrik sepatu di Tangerang hengkang dari kawasan tersebut. Pabrik sepatu yang relokasi merupakan produsen merek global seperti Nike dan Adidas.

    Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki (Kemenperin) Rizky Aditya Wijaya menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan asosiasi terkait. Keputusan memindahkan pabrik disebut karena pertimbangan biaya tenaga kerja yang lebih rendah di wilayah tengah Pulau Jawa.

    “Dan terjadinya PHK di fasilitas produksi, khususnya di wilayah barat Jawa, ini kan alas kaki itu padat karya, komponen terbesar itu tenaga kerja. Jadi bukan berarti mereka PHK terus mereka setop produksi, nggak. Mereka pindah ke daerah tengah yang upahnya lebih murah, jauh lebih murah,” sebut Rizky di Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025).

    Pabrik tersebut kemungkinan pindah ke wilayah Cirebon atau provinsi di Jawa Tengah. Rizky mengaku belum ada informasi resmi dari perusahaan, namun sudah berkomunikasi dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo).

    “Nah untuk yang konteks yang di Tangerang kemarin itu infonya mereka pindah ke Cirebon. (Komunikasi) baru dari asosiasi, dari perusahaannya belum. Nanti coba kita kawal lah,” tuturnya.

    Meski begitu, secara umum kinerja industri alas kaki nasional sebenarnya berada di jalur positif. Tahun ini industri tersebut berhasil mengalami pertumbuhan sebesar 8%.

    Pabrik Pindah

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan sejumlah perusahaan pembuat sepatu untuk merek-merek ternama internasional di Tangerang memilih memindahkan lokasi pabriknya ke wilayah dengan upah minimum rendah.

    Sebagai contoh, Said mengatakan ada PT Tah Sung Hung selaku produsen sepatu merek internasional Adidas yang sudah memindahkan lini produksinya ke Cirebon. Kemudian ada juga PT Long Rich yang juga memilih membuka pabrik di kawasan Cirebon.

    “Tergantung nanti si partnernya-nya itu. Kalau Tah Sung, Long Rich itu mainnya Cirebon-Brebes. Victory Chingluh itu pindahnya ke Pekalongan kalau nggak salah atau Batang,” kata Said Iqbal saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut Said menjelaskan labor cost atau biaya operasional karyawan di pabrik atau perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, garmen, dan sepatu bisa mencapai 30% dari total pengeluaran perusahaan secara keseluruhan. Karena hal inilah, saat upah minimum suatu wilayah sudah terlalu tinggi, tak sedikit perusahaan memilih untuk pindah lokasi.

    Lihat juga Video: Pendapatan Nike Merosot Tajam, Terburuk Sejak Pandemi

  • Platform AI Grammarly Ganti Nama Jadi Superhuman, Apa Saja Fitur Barunya?

    Platform AI Grammarly Ganti Nama Jadi Superhuman, Apa Saja Fitur Barunya?

    Di sisi lain, Amazon melakukan pemutuhan hubungan kerja (PHK) terhadap 14 ribu karyawan korporatnya. Informasi ini diumumkan pada Selasa (28/10/2025) waktu Amerika Serikat (AS) melalui laman resmi perusahaan.

    Eksekutif Senior Amazon, Beth Galetti, menyampaikan pengurangan ini dilakukan karena keberlanjutan. Keputusan ini sebagai langkah strategis untuk mengurangi birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan mengalihkan sumber daya untuk investasi.

    Dilansir The Verge, Kamis (30/10/2025), Galleti tidak mengungkapkan peran apa saja yang akan dipangkas atau di mana posisi mereka. Sebagian besar karyawan memiliki waktu 90 hari untuk mencari pekerjaan baru secara internal.

    Galetti merujuk pada pesan dari CEO Andy Jassy pada Juni 2025 yang dikirimkan kepada karyawan, mempromosikan AI generatif sebagai sumber peningkatan efisiensi yang diinginkan Amazon, serta arah strategisnya untuk produk dan layanan.

    Meskipun Amazon berada dalam posisi yang kuat, keputusan PHK ini secara langsung dikaitkan dengan upaya perusahaan untuk bertransformasi ke era AI (mengganti sumber daya manusia/SDM ke AI).

    Andy sebelumnya mengisyaratkan bahwa investasi besar pada alat AI akan memungkinkan perusahaan mencapai peningkatan efisiensi, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah tenaga kerja di beberapa posisi.

    Juru bicara Amazon, Kelly Nantel, mengatakan “AI bukanlah alasan di balik sebagian besar pengurangan.”

    Memo Galetti mengatakan bahwa Amazon berharap akan terus melakukan perekrutan tenaga kerja di bagian-bagian utama pada 2026.

    Namun demikian, perusahaan juga menargetkan peningkatan efisiensi yang menunjukkan bahwa kemungkinan akan ada  lebih banyak PHK di masa mendatang.

    Putaran PHK besar terakhir Amazon terjadi pada 2022 hingga awal 2023. Saat itu, 27 ribu pekerja diberhentikan. Dalam pernyataannya, perusahaan memutuskan untuk memanfaatkan otomatisasi, robotika, dan AI–sekaligus memangkas biaya tenaga kerja.

  • Pabrik Michelin PHK Massal, Asosiasi Ungkap Tantangan Industri Ban

    Pabrik Michelin PHK Massal, Asosiasi Ungkap Tantangan Industri Ban

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) mengungkapkan kondisi terkini yang tengah dihadapi oleh industri ban nasional, di tengah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di pabrik ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA).

    Ketua Umum APBI Aziz Pane menilai, langkah PHK massal yang dilakukan Michelin Indonesia diduga berkaitan dengan tingginya beban gaji karyawan, sehingga langkah efisiensi menjadi pilihan yang sulit dihindari.

    Kendati demikian, asosiasi mendorong perusahaan ban lainnya untuk tetap membuka ruang dialog dan negosiasi dengan para pekerja guna menghindari terjadinya PHK.

    “Mungkin karena beban gaji karyawan terlalu tinggi. Tetapi kami imbau perusahaan anggota kami agar menegosiasikan kepada karyawannya untuk mencari opsi terbaik. Misalnya, dirumahkan sementara, lalu dipekerjakan lagi dengan gaji yang negotiable,” ujar Aziz kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Dia pun mengakui bahwa industri ban sedang mengalami tekanan akibat melambatnya sektor manufaktur serta daya beli masyarakat yang mengalami penurunan.

    Adapun, Indeks produktivitas manufaktur nasional mengalami perlambatan. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur di level 50,4 pada September 2025 atau turun dari bulan sebelumnya 51,5.

    Namun, menurut Aziz, industri ban relatif lebih resilien di tengah pelemahan pasar. Sebab, komponen ban selalu dibutuhkan oleh setiap pemilik kendaraan, serta memerlukan penggantian secara berkala.

    “Semua manufaktur sedang turun, karena daya beli yang rendah ditambah ketidakpastian geopolitik global. Tetapi industri ban tidak terlalu parah, karena ban itu sudah seperti kebutuhan bagi yang punya kendaraan,” jelasnya.

    Di lain sisi, industri ban juga menghadapi tantangan kelebihan pasokan (oversupply). Pada pertengahan 2025 lalu, APBI sempat menolak investasi baru pabrik ban dari China yang semula direncanakan mencapai US$2 miliar tahun ini. Musababnya, penambahan investasi ban khusus pertambangan dan truk itu dinilai akan memicu oversupply.

    Sebagai gambaran, saat ini Indonesia telah dipenuhi oleh pabrik ban multinasional dari seluruh dunia termasuk tiga pabrik ban baru dari China yang akan memproduksi ban pertambangan dan ban truk atau bus.

    Dalam catatan APBI, pada 2024 industri ban roda 4 atau lebih kapasitas terpasang sebesar 97,6 juta unit, sedangkan yang diproduksi hanya sebesar 68,1 juta unit. Estimasi tahun ini kapasitas meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, dengan produksi masih meningkat dibandingkan 2024.

    Sementara itu, kapasitas terpasang ban vulkanisir ban 23 juta unit, dengan produksi 14,7 juta unit. Dia memprediksi pada 2025 kapasitas dan produksinya lebih besar dari tahun 2024.

    PHK Massal Pabrik Ban Michelin

    Produsen ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) mengakui telah melakukan efisiensi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap karyawannya. Dikabarkan, jumlah karyawan yang terdampak sekitar 280 orang.

    Corporate Communication Manager Michelin Indonesia, Monika Rensina mengatakan, perseroan mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan, serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang.

    “Kami memahami bahwa situasi ini tidak mudah, namun keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang. Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi,” ujar Monika kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut, perseroan menegaskan komitmennya untuk memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan empati sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi selama proses berlangsung. Michelin Indonesia pun memastikan kompensasi yang layak bagi karyawan terdampak.

    “Kami juga berupaya mendukung rekan-rekan yang terdampak melalui pemberian paket kompensasi yang kompetitif, pendampingan karier, serta akses terhadap berbagai sumber daya untuk membantu mereka dalam menjalani langkah berikutnya,” tuturnya.

  • Pabrik Sepatu Ramai-ramai Hengkang dari Tangerang, Buruh: Cari Upah Murah

    Pabrik Sepatu Ramai-ramai Hengkang dari Tangerang, Buruh: Cari Upah Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan sejumlah pabrik sepatu jenama internasional meninggalkan kawasan Tangerang, Banten untuk berpindah ke wilayah dengan upah pekerja yang lebih rendah.

    Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk menyesuaikan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja. Selain itu, hal ini berkenaan dengan pengembangan kawasan industri di berbagai daerah.

    Dia lantas mencontohkan sejumlah pabrik seperti PT Tah Sung Hung yang memproduksi sepatu jenama Adidas berpindah ke Cirebon, serta PT Long Rich yang hengkang ke kawasan yang sama.

    “Jadi mulai dari Cirebon, Brebes, Batang, Pekalongan, nah itu mainnya di situ. Karena kan ini daerah-daerah yang pemerintah daerahnya sudah membuat kawasan industri,” kata Said saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2025).

    Dia lantas menanggapi kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di produsen sepatu jenama Nike, yakni PT Victory Chingluh yang juga berlokasi di Tangerang.

    Menurutnya, Victory Chingluh juga akan melakukan strategi yang sama sehingga berdampak terdapat pengurangan karyawannya.

    Kendati demikian, Said memandang bahwa tak semua pabrik alas kaki di Tangerang akan bedol desa, mengingat kebutuhan yang masih tinggi dari sisi penjagaan kualitas produk.

    “Kebanyakan mereka ada pekerjaan-pekerjaan tangan seperti menjahit akhir, finishing sehingga di Tangerang itu tetap dipertahankan. Andai terjadi kerusakan yang tidak sesuai dengan standar, produsen di Tangerang ini yang tetap melakukan ekspor,” paparnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menjelaskan bahwa badai PHK yang menerjang industri alas kaki pada awal tahun ini salah satunya terkait kesulitan perusahaan memenuhi biaya upah.

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda menjelaskan bahwa pengusaha memiliki keluhan terkait regulasi upah yang berubah-ubah dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sehingga perusahaan tidak mampu membayar. 

    “Kami dari asosiasi prihatin atas keadaan ini. Teman-teman anggota berusaha stabil agar tidak terjadi PHK dalam kondisi ekonomi awal tahun seperti ini,” kata Billie kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025) lalu. 

  • Raksasa Otomotif Pening Gegara EV, Akhirnya PHK Ribuan Karyawan

    Raksasa Otomotif Pening Gegara EV, Akhirnya PHK Ribuan Karyawan

    Jakarta, CNBC Indonesia – General Motors (GM) mengumumkan akan memangkas produksi kendaraan listrik (EV) dan baterai di Amerika Serikat (AS), seiring lambatnya permintaan pasar. Produsen otomotif Detroit ini akan memberhentikan sementara sekitar 1.750 pekerja pabrik, termasuk pemutusan 1.200 pekerjaan di pabrik EV-nya di Detroit dan 550 pekerjaan di pabrik baterai di Ohio.

    Mengutip Reuters, Kamis (30/10/2025) GM beralasan, pemotongan ini dilakukan sebagai respons terhadap adopsi EV jangka pendek yang lebih lambat dan lingkungan regulasi yang terus berkembang. Diketahui, GM menderita kerugian sebesar US$1,6 miliar (Rp26,4 triliun) bulan ini terkait perubahan strategi EV-nya.

    “Dengan kerangka regulasi yang berkembang dan berakhirnya insentif konsumen federal, jelas bahwa adopsi EV jangka pendek akan jauh lebih rendah dari yang direncanakan,” kata CEO GM Mary Barra.

    Keputusan GM menuai kecaman dari serikat pekerja. Presiden United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, mengecam GM atas pemotongan pekerjaan ini, mengingat perusahaan itu baru saja mencatat kenaikan laba tahunan yang diharapkan menjadi US$13 miliar (Rp214,5 triliun) bulan ini.

    “UAW akan terus berjuang untuk investasi yang lebih besar baik dalam produksi (mesin pembakaran internal) dan produksi EV di GM dan di luarnya,” tutur Fain

    Langkah drastis ini merupakan respons GM terhadap perlambatan signifikan dalam permintaan mobil baterai mereka. Pemangkasan ini juga mencakup penghentian produksi sel baterai secara total di dua pabrik patungan GM-LG Energy Solution di Tennessee dan Ohio selama sekitar 6 bulan, mulai Januari tahun depan.

    Di pabrik EV Detroit, GM akan memangkas produksi hingga hanya satu shift kerja mulai Januari, mengurangi output sekitar 50%. Pabrik ini memproduksi tiga truk pickup listrik besar, termasuk Chevrolet Silverado dan GMC Sierra, serta SUV EV Escalade IQ dan Hummer.

    Sementara itu, produsen mobil di AS lainnya, termasuk Nissan dan pembuat Jeep Stellantis, juga sedang memundurkan rencana model listrik masa depan mereka.

    Sam Fiorani, wakil presiden di AutoForecast Solutions, memprediksi akan ada lebih banyak pemangkasan pekerjaan EV di industri otomotif AS.

    “Produksi EV yang lebih rendah dari yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir dengan harga yang lebih tinggi,” tuturnya.

    Kekhawatiran utama adalah antisipasi penurunan tajam permintaan konsumen setelah berakhirnya insentif pajak federal sebesar US$7.500 (Rp123,75 juta) bagi pembeli EV. Beberapa eksekutif dan analis memprediksi penjualan EV dapat anjlok hingga separuhnya dalam beberapa bulan mendatang.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Impor Baju Bekas Masih Marak di Tahun Pertama Prabowo, Industri Tekstil Tertekan

    Impor Baju Bekas Masih Marak di Tahun Pertama Prabowo, Industri Tekstil Tertekan

    Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya impor baju bekas masih menjadi persoalan bagi industri tekstil dalam negeri dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta menilai penindakan terhadap barang impor ilegal, termasuk baju bekas, belum efektif.

    “Tingkat keberhasilannya tinggal dilihat saja di lapangan, apakah barang ilegal termasuk barang bekas ini masih banyak, berkurang atau tambah banyak?” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Redma menilai banyaknya pabrik yang gulung tikar dan meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa terlepas dari maraknya impor ilegal, termasuk praktik dumping yang membuat harga produk dalam negeri tidak kompetitif.

    “Banyaknya pabrik yang tutup dan PHK salah satu penyebabnya adalah importasi ilegal selain importasi dumping,” ujarnya.

    Selain itu, dia menuturkan, situasi di lapangan menunjukkan bahwa baju bekas impor masih mudah ditemukan di pasaran, yakni muncul tren baru berupa baju baru impor ilegal yang dikemas dalam bentuk balpres.

    “Masih sangat banyak [banjir impor baju bekas], bahkan baju baru yang impor ilegal pakai balpres juga makin marak,” ungkapnya.

    Menurutnya, penegakan hukum menjadi kunci utama pemberantasan impor ilegal, termasuk peran Bea Cukai sangat krusial dalam menjaga pintu masuk barang impor. Namun, langkah perbaikan tidak akan berjalan efektif selama masih ada oknum di dalam lembaga tersebut yang terlibat dalam praktik curang.

    Redma juga menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem kepabeanan agar lebih ketat dan transparan.

    “Semua kontainer harus masuk AI scanner untuk mencocokkan dengan dokumennya, hal ini akan meniadakan jalur merah-jalur hijau yang selama ini jadi permainan oknum Bea Cukai,” imbuhnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyebut, perbedaan data antara ekspor negara asal dan impor Indonesia menjadi indikasi kuat adanya praktik ilegal di rantai perdagangan.

    “Perbedaannya terlalu jauh, bisa sampai 5 kali lipat lebih besar pencatatan ekspor China ke Indonesia dibandingkan impor yang dicatat di Indonesia. Artinya potensi ilegalitasnya cukup besar,” kata Faisal kepada Bisnis.

    Faisal menilai pelaksanaan di lapangan lemah akibat minimnya sanksi juga membuat pelaku tidak jera, meski sudah ada regulasi yang mengikat.

    Di samping itu, dia menambahkan, kuatnya jaringan pelaku impor ilegal membuat pengawasan sulit ditembus. Untuk itu, Faisal mendorong agar Presiden Prabowo turun langsung menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.

    “Masalah ini sudah berlarut-larut dan banyak industri dalam negeri yang injury, terutama tekstil yang terpaksa PHK karena bersaing dengan barang impor bekas,” tandasnya.

  • Begini Nasib 280 Pekerja Korban PHK Massal Pabrik Ban Michelin

    Begini Nasib 280 Pekerja Korban PHK Massal Pabrik Ban Michelin

    Bisnis.com, JAKARTA – Produsen ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) mengakui telah melakukan efisiensi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap karyawannya.

    Corporate Communication Manager Michelin Indonesia, Monika Rensina mengatakan, perseroan mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan, serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang. 

    “Kami memahami bahwa situasi ini tidak mudah, namun keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang. Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi,” ujar Monika kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut, perseroan menegaskan komitmennya untuk memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan empati sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi selama proses berlangsung. Michelin Indonesia pun memastikan kompensasi yang layak bagi karyawan terdampak.

    “Kami juga berupaya mendukung rekan-rekan yang terdampak melalui pemberian paket kompensasi yang kompetitif, pendampingan karier, serta akses terhadap berbagai sumber daya untuk membantu mereka dalam menjalani langkah berikutnya,” jelasnya.

    Pihak Michelin Indonesia pun menyatakan akan tetap berpegang pada prinsip keterbukaan dan terus memberikan pembaruan terkait rencana serta perkembangan yang terjadi sepanjang proses tersebut.

    Sebelumnya, isu PHK massal Michelin Indonesia diungkapkan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi, yang menyebut bahwa perusahaan secara mendadak mengumumkan PHK terhadap sekitar 280 pekerja yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat.

    Ketua PUK SP KEP SPSI PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Guntoro mengatakan bahwa Michelin, melalui PT Multistrada Arah Sarana Tbk, harus patuh terhadap perjanjian kerja bersama (PKB) dan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. 

    “PHK harus berdasarkan kesepakatan, bukan dilakukan secara sepihak. Tidak bisa hari ini dipanggil, lalu hari ini juga diberikan surat PHK,” ujar Guntoro mengutip laman resmi SPSI Bekasi.

    Guntoro menjelaskan, seluruh ketentuan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) telah diatur secara rinci dalam perjanjian kerja bersama (PKB) yang masih berlaku di perusahaan. 

    Menurutnya, perusahaan wajib melakukan perundingan terlebih dahulu sebelum melaksanakan PHK. Ketentuan ini tercantum jelas dalam PKB dan menjadi dasar perlindungan bagi pekerja.

    Delisting Saham di BEI

    Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) juga mengambil langkah strategis dengan menarik sahamnya dari Bursa Efek Indonesia (BEI) alias delisting.

    Bursa Efek Indonesia resmi menghapus pencatatan saham MASA dari papan Pengembangan, efektif per Kamis (30/10/2025), setelah seluruh persyaratan dan prosedur sesuai Peraturan Pencatatan No. I-N tentang Delisting dan Relisting dipenuhi.

    Langkah tersebut dilakukan usai BEI menerima surat permohonan delisting dan suspensi efek dari perusahaan pada 25 Juli 2024. Sebelumnya, perdagangan saham MASA telah dihentikan sementara sejak 26 Juli 2024.

    “Dengan penghapusan pencatatan ini, status perseroan sebagai emiten di BEI resmi dicabut, dan perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat,” tulis manajemen BEI dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (30/10).

    Kendati demikian, BEI menegaskan bahwa apabila PT Multistrada Arah Sarana Tbk. bermaksud untuk kembali mencatatkan sahamnya di kemudian hari, proses pencatatan ulang (relisting) dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sebagai informasi, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. merupakan produsen ban yang berdiri pada 20 Juni 1998 dengan nama awal PT Oroban Perkasa. Perusahaan ini melantai di bursa pada 22 Desember 2004 dengan kode saham MASA.

    Dalam perjalanan bisnisnya, MASA aktif memperluas jaringan pemasaran dan menghadirkan beragam varian produk baru untuk menjaga kinerja di tengah ketatnya persaingan industri ban.

    Sejak diakuisisi oleh Compagnie Générale des Etablissements Michelin (Michelin) pada 2020, MASA mulai memproduksi ban dengan merek Uniroyal dan BFGoodrich. Kedua merek tersebut mulai dipasarkan pada tahun yang sama.

  • Amazon, Meta, hingga Microsoft Terpukul

    Amazon, Meta, hingga Microsoft Terpukul

    Bisnis.com, JAKARTA— Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali melanda industri teknologi global. Raksasa e-commerce Amazon hingga perusahaan Meta melakukan perampingan besar-besaran tahun ini. 

    Sejumlah raksasa teknologi seperti Amazon, Microsoft, Intel, hingga Meta melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap puluhan ribu karyawan di seluruh dunia. 

    Langkah ini menjadi bagian dari upaya efisiensi dan restrukturisasi perusahaan di tengah meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). 

    Amazon menjadi salah satu perusahaan yang paling banyak melakukan pemangkasan tenaga kerja. Raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu berencana memangkas sekitar 14.000 karyawan korporat di seluruh dunia. 

    Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran seiring meningkatnya adopsi teknologi AI di berbagai lini bisnis perusahaan. 

    Mengutip laporan Reuters, Rabu (29/10/2024), jumlah karyawan yang terdampak berpotensi meningkat hingga 30.000 orang. 

    Meski belum dikonfirmasi secara resmi, Amazon dalam surat elektronik kepada seluruh karyawan menyebutkan bahwa pemangkasan lanjutan akan dilakukan dalam waktu dekat. Keputusan ini diambil untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja setelah terjadi kelebihan rekrutmen selama masa pandemi, sekaligus menekan biaya operasional menjelang musim belanja akhir tahun.

    Langkah serupa juga dilakukan Microsoft Corp., yang kembali mengumumkan PHK terhadap sekitar 9.000 karyawan dalam gelombang kedua pada tahun ini. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya perusahaan menekan biaya di tengah peningkatan investasi di sektor AI.

    Seorang juru bicara Microsoft menyatakan langkah ini akan berdampak pada kurang dari 4% total tenaga kerja global perusahaan. PHK akan dilakukan lintas tim, wilayah, serta tingkat jabatan sebagai bagian dari upaya merampingkan proses dan memangkas lapisan manajemen.

    “Kami terus melakukan penyesuaian organisasi yang diperlukan agar perusahaan dan tim kami berada dalam posisi terbaik untuk sukses di pasar yang dinamis,” ujar juru bicara tersebut dikutip dari Bloomberg, Kamis (3/7/2025).

    Sebelumnya, Microsoft telah melakukan PHK massal pada Mei lalu yang berdampak pada 6.000 karyawan, terutama di posisi produk dan rekayasa teknis. 

    Di sisi lain, Intel Corp. juga mengonfirmasi akan melakukan PHK massal terhadap 15% tenaga kerja globalnya pada kuartal terakhir tahun ini. 

    Berdasarkan laporan pendapatan terbaru, sebagian besar pemangkasan tersebut telah dimulai, terutama di unit Folsom dan Santa Clara di California, serta di fasilitas Oregon, Arizona, Texas, dan Israel.

    Intel berharap hanya memiliki 75.000 karyawan inti pada akhir tahun ini, turun signifikan dari 99.500 karyawan pada akhir 2024. Dengan demikian, perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya hingga 24.500 orang.

    Selama beberapa tahun terakhir, Intel kehilangan pangsa pasar akibat meningkatnya dominasi pesaing seperti TSMC dan kesulitan memenuhi tuntutan industri AI. Tahun lalu, Intel juga telah memangkas sekitar 15.000 karyawan.

    “Perubahan ini dirancang untuk menciptakan organisasi yang bergerak lebih cepat, lebih datar, dan lebih gesit,” kata Intel.

    Tak ketinggalan, Meta Platforms Inc. turut melakukan pemangkasan tenaga kerja. Perusahaan induk Facebook itu berencana memangkas sekitar 600 karyawan di divisi AI Superintelligence Labs pada bulan depan. PHK ini melibatkan tim Fundamental Artificial Intelligence Research (FAIR), divisi produk AI, dan infrastruktur AI.

    Menurut data dari akun analis pasar The Kobeissi Letter di X, dalam beberapa bulan terakhir sejumlah perusahaan besar juga mengumumkan rencana PHK besar-besaran. 

    Berikut daftanya: 

    -UPS sebanyak 48.000 karyawan, 

    -Nestle 16.000 karyawan, 

    -Accenture 11.000 karyawan, 

    -Ford 11.000 karyawan, 

    -Novo Nordisk 9.000 karyawan, 

    -PwC 5.600 karyawan, 

    -Salesforce 4.000 karyawan, 

    -Paramount 2.000 karyawan, 

    -Kroger 1.000 karyawan, 

    -dan Applied Materials 1.444 karyawan.

    “Pasar tenaga kerja jelas melemah,” tulis The Kobeissi Letter dalam unggahan di X.

  • Amazon PHK 14 Ribu Karyawan, Ingin Ganti SDM dengan AI?

    Amazon PHK 14 Ribu Karyawan, Ingin Ganti SDM dengan AI?

    Liputan6.com, Jakarta – Amazon berencana melakukan pemutuhan hubungan kerja (PHK) terhadap 14 ribu karyawan korporatnya. Informasi ini diumumkan pada Selasa (28/10/2025) waktu Amerika Serikat (AS) melalui laman resmi perusahaan.

    Eksekutif Senior Amazon, Beth Galetti, menyampaikan pengurangan ini dilakukan karena keberlanjutan. Keputusan ini sebagai langkah strategis untuk mengurangi birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan mengalihkan sumber daya untuk investasi.

    Dilansir The Verge, Kamis (30/10/2025), Galleti tidak mengungkapkan peran apa saja yang akan dipangkas atau di mana posisi mereka. Sebagian besar karyawan memiliki waktu 90 hari untuk mencari pekerjaan baru secara internal.

    Galetti merujuk pada pesan dari CEO Andy Jassy pada Juni 2025 yang dikirimkan kepada karyawan, mempromosikan AI generatif sebagai sumber peningkatan efisiensi yang diinginkan Amazon, serta arah strategisnya untuk produk dan layanan.

    Meskipun Amazon berada dalam posisi yang kuat, keputusan PHK ini secara langsung dikaitkan dengan upaya perusahaan untuk bertransformasi ke era AI (mengganti sumber daya manusia/SDM ke AI).

    Andy sebelumnya mengisyaratkan bahwa investasi besar pada alat AI akan memungkinkan perusahaan mencapai peningkatan efisiensi, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah tenaga kerja di beberapa posisi.

    Juru bicara Amazon, Kelly Nantel, mengatakan “AI bukanlah alasan di balik sebagian besar pengurangan.”

    Memo Galetti mengatakan bahwa Amazon berharap akan terus melakukan perekrutan tenaga kerja di bagian-bagian utama pada 2026.

    Namun demikian, perusahaan juga menargetkan peningkatan efisiensi yang menunjukkan bahwa kemungkinan akan ada  lebih banyak PHK di masa mendatang.

    Putaran PHK besar terakhir Amazon terjadi pada 2022 hingga awal 2023. Saat itu, 27 ribu pekerja diberhentikan. Dalam pernyataannya, perusahaan memutuskan untuk memanfaatkan otomatisasi, robotika, dan AI–sekaligus memangkas biaya tenaga kerja.  

  • Nyaris 60% Pekerja RI Kerja di Sektor Informal, Pemerintah Bisa Apa?

    Nyaris 60% Pekerja RI Kerja di Sektor Informal, Pemerintah Bisa Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sekitar 60% pekerja di Tanah Air bekerja di sektor informal pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa jumlah tersebut diperoleh dari total 146 juta pekerja yang tercatat saat ini. Sementara itu, sekitar 40% sisanya bekerja di sektor formal.

    “Mereka ini tersebar di berbagai sektor industri, dengan kondisi tempat kerja yang beragam dan tingkat kesejahteraan yang beragam,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencoba mencari solusi terbaik agar tingkat kesejahteraan para pekerja dapat meningkat.

    Upaya utama yang disampaikan Yassierli adalah kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang pada tahun ini ditetapkan satu angka, yakni 6,5% secara nasional.

    Terkait kenaikan UMP 2026, Yassierli belum bersedia membocorkan formula perhitungan yang digunakan, tetapi menyampaikan komitmen untuk mengikis disparitas upah antardaerah.

    Upaya lainnya adalah pemberian bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online, pemberian diskon 50% jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM), hingga bantuan subsidi upah (BSU).

    Mengenai serapan tenaga kerja, dia menyampaikan bahwa 2 juta pekerja formal terserap dari kenaikan investasi sebesar 14% secara tahunan (year-on-year) hingga September 2025, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Yassierli melanjutkan, jumlah itu belum memperhitungkan serapan kerja dari berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP).

    Jumlah pekerja informal diperkirakan mencapai 2,5 juta orang pada setahun terakhir, misalnya dari program MBG dengan adanya dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) hingga ekosistem pendukung seperti pemasok bahan makanan.

    “Kalau hitungan teori, ada 30.000 SPPG beroperasi, sementara 1 SPPG ada 50 orang. Berarti [serapan tenaga kerja] 1,5 juta orang. Ditambah ekosistemnya sekitar 2,5 juta,” tuturnya.

    Kendati demikian, Yassierli menuturkan bahwa data tersebut akan divalidasi secara terperinci melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil sigi hingga periode Agustus 2025 akan dirilis pada November mendatang.

    PHK dan Serapan Tenaga Kerja

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti lonjakan pekerja di sektor informal turut dipengaruhi tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

    Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan bahwa di tengah gejolak perekonomian saat ini, sejumlah sektor usaha mengalami tekanan kinerja, khususnya industri padat karya. Hal ini berbarengan dengan kurangnya penciptaan lapangan kerja pada sektor tersebut.

    “Jadi tentunya memengaruhi lapangan pekerjaan. Kita juga lihat sekarang, kalau dilihat secara menyeluruh, [tenaga kerja] ini banyak beralih ke sektor informal,” ujar Shinta kepada Bisnis, dikutip Senin (13/10/2025).

    Menurutnya, tren PHK dan pergeseran tenaga kerja ke sektor informal merupakan pertanda tekanan struktural perekonomian nasional, yang patut menjadi perhatian bersama. Tak hanya dari sisi perusahaan, Shinta menilai pemerintah dapat berperan dengan menggulirkan berbagai insentif ketenagakerjaan.

    Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut, program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih hanya menyerap tenaga kerja informal.

    Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal memaparkan visi pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi perlu diimbangi dengan kebijakan pro-buruh, salah satunya dengan memberikan kepastian status kerja.

    Dia tak menampik bahwa berbagai program prioritas pemerintah tersebut melibatkan banyak pekerja, tetapi menilai bahwa pemerintah seharusnya tak menghitung pekerja serabutan sebagai indikator capaian.

    “Penyerapan tenaga kerja yang sekarang terjadi kan di sektor informal. Misalnya MBG, betul MBG menyerap tenaga kerja, tetapi informal. Gajinya di bawah upah minimum, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan pensiun,” kata Said saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).

    Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi pekerja informal di Indonesia menjadi sekitar 86,58 juta orang atau 59,4% dari total penduduk bekerja per Februari 2025.

    BPS mengategorikan kegiatan informal mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

    Berdasarkan hasil survei Satuan Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, terdapat tiga provinsi dengan persentase tertinggi pekerja informal, yakni Papua Pegunungan sebesar 94,71%, Papua Tengah sebanyak 88,51%, serta Nusa Tenggara Timur sebanyak 74,42%.

    Sementara itu, Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Banten menjadi tiga provinsi teratas dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja formal, masing-masing sebesar 67,54% serta 62,05% dan 53,37%.

    “Mayoritas penduduk di Indonesia bekerja di kegiatan informal. Pekerja informal lebih banyak pada laki-laki, sementara di perdesaan dan perkotaan berimbang banyaknya,” demikian catatan BPS dalam booklet Sakernas Februari 2025.