Xcloud.id

Kasus: PHK

  • PT Yihong Novatex Perusahaan Apa? PHK Ribuan Buruh usai Aksi Mogok Kerja

    PT Yihong Novatex Perusahaan Apa? PHK Ribuan Buruh usai Aksi Mogok Kerja

    PIKIRAN RAKYAT – PT Yihong Novatex, sebuah pabrik yang bergerak di bidang produksi alas kaki yang berlokasi di Cirebon, dilaporkan telah melakukan perumahan terhadap 1.126 karyawannya pada bulan Maret 2025 lalu.

    Langkah drastis ini diambil pihak perusahaan dengan alasan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh beberapa waktu sebelumnya.

    Informasi mengenai perumahan massal ini sontak menimbulkan keresahan di kalangan pekerja dan masyarakat Cirebon.

    Dampak dari kebijakan PHK ini tidak hanya dirasakan oleh ribuan buruh yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga merembet ke berbagai sektor terkait, termasuk jajaran Human Resources Department (HRD) perusahaan yang turut terdampak restrukturisasi.

    Menurut keterangan resmi dari pihak PT Yihong Novatex, keputusan untuk merumahkan lebih dari seribu karyawannya tersebut merupakan respons terhadap aksi mogok kerja yang berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 1 hingga 3 Maret 2025.

    Perusahaan berdalih bahwa aksi mogok tersebut mengganggu operasional produksi secara signifikan dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, sehingga langkah perumahan dianggap sebagai solusi untuk menstabilkan kembali kondisi perusahaan.

    “PT Yihong Novatex Indonesia hendak memberitahukan maksud pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 10 Maret 2025 dengan alasan karena pihak pemberi pekerjaan menarik dan menghentikan pesanan akibat keterlambatan pengiriman sebagai dampak dari mogok kerja tidak sah yang dilakukan pekerja,” tutur surat pemberitahuan resmi dari perusahaan.

    Bantah Mogok Kerja

    Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, alasan yang disampaikan oleh pihak perusahaan tersebut dibantah keras oleh perwakilan pekerja.

    Salah seorang buruh PT Yihong Novatex yang turut menjadi korban perumahan, mengungkapkan bahwa aksi yang mereka lakukan bukanlah mogok kerja sebagaimana yang dituduhkan oleh perusahaan.

    Menurutnya, tindakan yang mereka lakukan adalah bentuk protes dan tuntutan keadilan terhadap kebijakan PHK sepihak yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Para buruh yang dirumahkan tersebut menuntut transparansi dan kejelasan dari pihak perusahaan terkait alasan pasti di balik kebijakan PHK massal ini.

    Mereka juga mempertanyakan prosedur PHK yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk tidak adanya pemberitahuan yang memadai dan tidak adanya perundingan yang adil antara perusahaan dan perwakilan pekerja.

    Profil PT Yihong Novatex

    PT Yihong Novatex adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi alas kaki. Pabrik ini berlokasi di wilayah Cirebon, Jawa Barat.

    Umumnya perusahaan alas kaki memproduksi berbagai jenis sepatu, sandal, atau produk alas kaki lainnya untuk berbagai segmen pasar, baik domestik maupun internasional.

    Industri alas kaki sendiri merupakan sektor padat karya yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

    Gelombang PHK di Jawa Barat

    Kebijakan perumahan ribuan pekerja oleh PT Yihong Novatex ini menambah daftar panjang perusahaan alas kaki di Jawa Barat yang melakukan langkah serupa dalam beberapa waktu terakhir.

    Sebelumnya, dua nama besar di industri ini, yaitu PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia, juga telah melakukan perumahan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.

    PT Adis Dimension Footwear dilaporkan telah merumahkan sekitar 1.500 pekerjanya. Sementara itu, PT Victory Ching Luh Indonesia, yang juga dikenal sebagai salah satu produsen sepatu merek ternama Nike, bahkan melakukan PHK terhadap sekitar 2.000 karyawannya.

    Gelombang PHK yang melanda industri alas kaki ini tentu menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kondisi sektor ini dan dampaknya terhadap perekonomian serta kesejahteraan para pekerja.

    Faktor Penyebab PHK Massal

    Muncul berbagai spekulasi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi gelombang PHK massal di industri alas kaki Jawa Barat ini. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab meliputi:

    – Kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan perubahan tren konsumen dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk alas kaki, baik di pasar domestik maupun internasional.

    – Industri alas kaki merupakan sektor yang kompetitif, baik dari pemain lokal maupun internasional. Persaingan harga dan kualitas yang ketat dapat menekan margin keuntungan perusahaan.

    – Kenaikan harga bahan baku, biaya energi, dan upah tenaga kerja dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan, sehingga memaksa mereka untuk melakukan efisiensi, termasuk melalui pengurangan tenaga kerja.

    – Perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan upah minimum, peraturan ketenagakerjaan, atau kebijakan impor dan ekspor juga dapat mempengaruhi kondisi industri alas kaki.

    – Faktor internal perusahaan, seperti masalah keuangan, restrukturisasi organisasi, atau perubahan strategi bisnis, juga dapat menjadi pemicu kebijakan PHK.

    Dalam kasus PT Yihong Novatex, meskipun pihak perusahaan mengaitkan PHK dengan aksi mogok kerja, tidak menutup kemungkinan bahwa faktor-faktor lain yang disebutkan di atas juga turut berperan dalam pengambilan keputusan tersebut. Perlu adanya investigasi lebih lanjut untuk mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya.

    Secara ekonomi, PHK massal dapat meningkatkan angka pengangguran di daerah terdampak, menurunkan daya beli masyarakat, dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hilangnya tenaga kerja terampil juga dapat mempengaruhi produktivitas dan daya saing industri secara keseluruhan.

    Perlindungan dan Hak Pekerja

    Dalam situasi PHK, penting bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak-hak pekerja.

    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur secara jelas mengenai prosedur PHK, hak-hak pekerja yang terkena PHK (seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak), serta kewajiban perusahaan untuk melakukan perundingan dengan serikat pekerja atau perwakilan buruh sebelum mengambil keputusan PHK.

    Pemerintah daerah dan instansi terkait juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada para pekerja yang terkena PHK.

    Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan keterampilan, bantuan mencari pekerjaan baru, atau pemberian bantuan sosial bagi mereka yang membutuhkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siapa Pemilik PT Yihong Novatex? Ini Profil Perusahaan Asal China yang Tutup di Cirebon Usai PHK Massal

    Siapa Pemilik PT Yihong Novatex? Ini Profil Perusahaan Asal China yang Tutup di Cirebon Usai PHK Massal

    PIKIRAN RAKYAT – PT Yihong Novatex Indonesia mendadak jadi sorotan publik setelah menyatakan secara resmi penutupan operasionalnya usai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap ribuan karyawan. Perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor produksi alas kaki ini diketahui berlokasi di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

    Berdiri belum genap dua tahun, PT Yihong Novatex merupakan anak usaha dari perusahaan asal Tiongkok. Namun hingga kini, identitas pemilik utama perusahaan tersebut belum sepenuhnya terungkap ke publik secara resmi. Meski begitu, perusahaan ini diketahui memiliki koneksi erat dengan investor dan pengusaha dari Tiongkok yang menanamkan modal di sektor industri manufaktur Indonesia, khususnya produk ekspor alas kaki.

    PHK Massal dan Penutupan Operasional

    Kabar penutupan PT Yihong Novatex mencuat setelah pihak manajemen mengumumkan PHK terhadap seluruh karyawan yang berjumlah 1.126 orang. Keputusan ini diambil menyusul kerugian besar yang diklaim perusahaan akibat mogok kerja yang terjadi pada awal Maret 2025.

    Kisruh bermula saat tiga karyawan terkena PHK mendadak. Merasa tidak diperlakukan adil, ratusan rekan kerja mereka melakukan aksi solidaritas dengan mogok kerja selama empat hari. Akibatnya, operasional pabrik terhenti total dan pesanan dari buyer batal karena keterlambatan pengiriman.

    “PT Yihong Novatex Indonesia hendak memberitahukan maksud pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 10 Maret 2025 dengan alasan karena pihak pemberi pekerjaan menarik dan menghentikan pesanan akibat keterlambatan pengiriman sebagai dampak dari mogok kerja tidak sah yang dilakukan pekerja,” demikian kutipan surat resmi dari perusahaan.

    Tawaran Pesangon dan Persoalan Hukum

    Dalam surat tersebut, perusahaan menjanjikan pembayaran kompensasi berupa pesangon, upah, dan Tunjangan Hari Raya (THR) pada 17 Maret 2025 bagi pekerja yang menerima PHK. Namun bagi mereka yang menolak, perusahaan menyerahkan keputusan akhir kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

    Keputusan ini memicu gelombang protes. Para pekerja menilai PHK dilakukan secara sepihak dan menyebut perusahaan menghindari tanggung jawab hukum. Mereka menuntut agar bisa kembali bekerja dan mendesak pemerintah daerah turun tangan.

    Aksi Demonstrasi dan Tuntutan Pekerja

    Pada 11 Maret 2025, ratusan pekerja PT Yihong Novatex Indonesia dan PT Long Rich Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon. Mereka mengenakan pakaian serba merah sambil membawa spanduk bertuliskan tuntutan pengembalian hak dan pembatalan PHK.

    Salah satu perwakilan pekerja, Suryana, menyoroti keputusan aneh dari manajemen yang turut memecat divisi Human Resource Development (HRD). “Kalau HRD-nya saja di-PHK, siapa yang akan menghitung gaji kami yang seharusnya dibayarkan tanggal 14?” ujarnya.

    Suryana juga menuding perusahaan berdalih pailit tanpa bukti nyata. Ia menyebut ada 617 pekerja yang seharusnya sudah diangkat menjadi karyawan tetap, namun tidak kunjung direalisasikan.

    Dengan polemik yang terus berlanjut, publik kini mempertanyakan siapa sosok di balik kepemilikan PT Yihong Novatex. Di tengah ketidakpastian nasib para pekerja, desakan terhadap transparansi manajemen dan perlindungan hukum terhadap buruh pun semakin menguat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ancam Ekonomi Jabar, Tarif Ekspor Amerika Bisa Picu PHK Besar-Besaran

    Ancam Ekonomi Jabar, Tarif Ekspor Amerika Bisa Picu PHK Besar-Besaran

    PIKIRAN RAKYAT – Serikat pekerja di Jawa Barat resah atas kebijakan tarif timbal balik (resiprokal) sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk Indonesia.

    Aturan ini, yang mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025), dinilai akan berdampak serius pada industri padat karya di Jabar, terutama sektor alas kaki dan tekstil yang sangat bergantung pada ekspor ke AS.

    Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat penurunan produksi. Bahkan, beberapa perusahaan dikhawatirkan akan gulung tikar karena beban biaya ekspor yang meningkat.

    “Industri seperti alas kaki dan garmen di Jabar sangat bergantung pada pasar AS. Dengan kenaikan tarif ini, perusahaan terpaksa mengurangi biaya produksi, termasuk dengan memangkas tenaga kerja,” ujar Roy pada Sabtu (5/4/2025).

    Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis, termasuk memperluas pasar ekspor ke negara lain dan melakukan negosiasi dengan pemerintah AS guna mengurangi dampak negatifnya.

    Strategi

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, Nining Yuliastiani, mengakui bahwa kebijakan Trump akan sangat memengaruhi industri manufaktur di Jabar. Namun, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meminimalisir dampaknya.

    Di antaranya diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan.

    Meningkatkan daya saing produk melalui inovasi, efisiensi produksi, dan peningkatan kualitas. Memperkuat kerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi jangka panjang.

    “Kami akan mendorong pelaku industri untuk tidak hanya bergantung pada AS, tetapi juga mencari peluang di pasar baru,” ujar Nining.

    Ancaman PHK massal

    Sementara itu, menyikapi ancaman PHK massal, Pemprov Jabar berencana menguatkan ekonomi pedesaan berbasis pertanian sebagai jaring pengaman sosial. Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa langkah ini terinspirasi dari ketahanan sektor pertanian saat krisis 1998.

    “Jika terjadi PHK, kami ingin memastikan bahwa lapangan kerja alternatif tersedia di sektor pertanian dan UMKM berbasis kearifan lokal,” ujar Herman.

    Ia menambahkan bahwa kenaikan tarif ekspor ke AS dari 12% menjadi 44% akan membuat produk Jabar sulit bersaing, sehingga penurunan permintaan berpotensi memicu penurunan produksi dan PHK.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Asmindo: Kenaikan Tarif Impor Trump Turunkan Utilitas Industri Mebel, BIsa Picu PHK – Halaman all

    Asmindo: Kenaikan Tarif Impor Trump Turunkan Utilitas Industri Mebel, BIsa Picu PHK – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor produk Indonesia ke AS akan berdampak pada penurunan utilitas industri mebel di Indonesia. 

    Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), Dedy Rochimat mengatakan, penurunan utilitas pada ujungnya akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

    Kata Dedy saat ini pasar Amerika Serikat adalah tujuan ekspor utama Indoneia.

    Dari total value ekspor mebel Indonesia sebesar 2,2 Miliar dolar AS, porsi ekspor ke AS mencapai 60 persen. 

    “Apabila nantinya dampak kebijakan Trump diterapkan akan terjadi penurunan pada pasar ekspor ke AS dapat dipastikan akan berdampak cukup besar bagi kelangsungan industri mebel Indonesia,” kata Dedy dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

    Dikatakannya, terlepas pada dampaknya bagi Indonesia, perlu memahami langkah yang ditempuh oleh Presiden Trump dalam menetapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri dalam negerinya.

    “Untuk itu kita tetap harus bersikap bijak dan tenang dalam menyikapinya,” ujar Dedy Rochimat.

    Walaupun tenang tapi pasti bagi pemangku kepentingan tetap harus meningkatkan kewaspadaan terhdap dampak kebijakan AS di mana para pemangku kepentingan juga perlu segera menyusun sejumlah langkah antisipasi.

    Dedy menyatakan bahwa untuk merespon kebijakan tarif AS, pemerintah Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap sejumlah tarif bagi impor produk dari AS.

    “Namun dengan tetap mempertimbangkan bahwa dampak yang ditimbulkan harus seminimal mungkin, supaya tidak menggangu hubungan bilateral dengan AS,” katanya.

    Untuk mengantisipasi penurunan ekspor di Pasar AS. Pemerintah bisa mengoptimalkan pembukaan akses pada pasar non tradisional yang sudah diinisiasi oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini meskipun sebenarnya pasar tradisional seperti AS dan EU masih bisa menjadi tumpuan tujuan ekspor mebel Indonesia.

    “Sehingga pemerintah juga perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk menurunkan sejumlah hambatan-hambatan perdagangan untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan ekspor Indonesia,” katanya.

    Selain antisipasi melalui perluasan pasar ekspor, industri Indonesia juga harus dapat mengoptimalkan serapan pasar dalam negeri.

    Peningkatan belanja pemerintah terhadap produk buatan dalam negeri akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi.

    Untuk itu realokasi anggaran dengan meningkatkan belanja pemerintah perlu didorong untuk menggerakkan industri dalam negeri.

    Meningkatkan serapan pasar dalam negeri dan melindungi industri dalam negeri dengan penggunaan komponen lokal telah dilakukan melalui implementasi TKDN secara konsisten.

    Serta melakukan tatakelola yang efektif untuk mengurangi produk impor murah dan ilegal yang menggangu industri nasional Indonesia.

    Untuk mendorong industri dalam negeri juga diperlukan kebijakan Insentif dan Fasilitasi industri padat karya baik untuk industri dengan orientasi pasar dalam negeri maupun ekspor.

    Termasuk juga pentingnya tatakelola perizinan investasi yang ramah bagi investor sehingga akan dapat mendorong pertumbuhan investasi pada industri yang mampu menghasilkan produk berdaya saing melalui pengusaan teknologi.

    “Peningkatan daya saing industri juga dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas produk, desain, teknologi, fasilitas produksi, dan bahan baku yang kompetitif. Untuk dapat menghasilkan produk berdaya saing diperlukan sinergi dalam satu payung kebijakan yang komprehensif,” katanya.

     

    Pada akhirnya pada aspek produksi harus ada dorongan terhadap implementasi pendidikan vokasi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap pakai dengan kapasitas serta kemampuan yang tinggi terhadap penggunaan teknologi.

    Sejumlah dukungan kebijakan pada proses produksi idealnya dilakukan dengan sinergi dalam satu payung kebijakan yang komprehensif. Sehingga menghasilkan ekosistem yang kuat dan kondusif bagi IKM dalam menghasil produk nasional yang berkualitas.

    Selain itu faktor penegakan hukum juga menjadi catatan terkait dengan peningkatan kapasitas produksi yang menghasilkan produk yang berkualitas. 

    Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat kapasitas dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu dan tanpa melanggar hukum itu sendiri.

    Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi dunia usaha Indonesia.

    Dedy menyatakan bahwa DPP Asmindo siap untuk duduk bersama dengan semua asosiasi industri terkait dan juga dengan pemerintah, untuk bersama-sama merumuskan kebijakan nyata dalam rangka membangun ekosistem yang kuat di industri mebel dan kerajinan Indonesia.

     

     

  • Gawat, 18.610 Pekerja Terkena PHK per Februari 2025

    Gawat, 18.610 Pekerja Terkena PHK per Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kemenaker mencatat 18.610 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam kurun Januari—Februari 2025.

    Lebih rinci, jumlah PHK pada Januari 2025 mencapai 3.325 orang. Kemudian, jumlah karyawan yang terkena PHK itu melonjak pada Februari, yakni menjadi 18.610 orang.

    Dengan kata lain, terdapat tambahan PHK sekitar 15.285 orang dari Januari ke Februari. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga mencatat jumlah PHK pada Februari 2025 paling banyak berada di Provinsi Jawa Tengah.

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu sekitar 57,37% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemenaker dalam dalam ikhtisar data di situs Satu Data, dikutip pada Minggu (6/4/2025).

    Berdasarkan data Kemenaker, Jumlah PHK di Jawa Tengah mencapai 10.677 orang pada Februari 2025. Ini cukup pesat mengingat pada Januari tidak ada PHK di provinsi tersebut.

    Selanjutnya, jumlah PHK terbanyak pada Februari diikuti oleh Provinsi Riau, yakni 3.530 orang. Jumlah PHK di Riau ini meningkat dibanding Januari yang mencapai 323 orang saja.

    Kemudian, jumlah PHK DKI Jakarta mencapai 2.650 orang pada Februari 2025. Jumlah ini sama dengan PHK pada Januari 2025 di provinsi tersebut.

    Lalu, jumlah PHK di Jawa Timur mencapai 978 orang pada Februari 2025. Angka ini melonjak mengingat tidak ada jumlah PHK di Jawa Timur pada Januari 2025.

    Selanjutnya, jumlah PHK di Provinsi Banten mencapai 411 orang pada Februari 2025. Angka ini juga melonjak dari jumlah PHK pada Januari yang mencapai 149 orang.

    Berikut daftar pekerja terkena PHK berdasarkan data Kemenaker per Februari 2025:

    Jawa Tengah: 10.677 orang
    Riau: 3.530 orang
    Jakarta: 2.650 orang
    Jawa Timur: 978 orang
    Banten: 411 orang
    Bali: 87 orang
    Sulawesi Selatan: 77 orang
    Kalimantan Tengah: 72 orang
    Kepulauan Riau: 67 orang
    Sumatera Selatan: 25 orang
    Jawa Barat: 23 orang
    Sulawesi Tenggara: 6 orang
    Bangka Belitung: 3 orang
    Sumatera Utara: 2 orang
    Sumatera Barat: 2 orang

  • Buruh Menjerit THR Tak Dibayarkan, Ribuan Perusahaan Terancam Sanksi Berlapis

    Buruh Menjerit THR Tak Dibayarkan, Ribuan Perusahaan Terancam Sanksi Berlapis

    PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 1.536 perusahaan diadukan ke Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) karena telat hingga tidak membayar THR kepada karyawannya. Perusahaan yang tidak membayarkan THR pada H-6, akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan.

    “Namun denda tersebut tidak menggugurkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR karyawannya,” ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga dalam keterangan di Jakarta, Minggu (6/4/2025).

    Berdasarkan data Kemnaker 12 Maret sampai 4 April 2025, jenis aduan mencakup THR terlambat dibayar sebanyak 452 laporan, THR tidak sesuai ketentuan 485 laporan, dan THR tidak dibayarkan sebanyak 1.446.

    Laporan menyangkut THR berjumlah 1.629, sementara BHR sebanyak 69. Dari keseluruhan laporan yang berjumlah 1.698, 9% di antaranya sudah diselesaikan Kemnaker sementara 91% masih dalam proses.

    Apa sanksinya?

    Sunardi menegaskan, perusahaan juga akan mendapatkan sanksi administratif secara bertahap berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pembekuan kegiatan usaha.

    Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam mengatakan bahwa pada dasarnya pengusaha ingin memenuhi kewajiban membayar THR kepada pekerja. Namun, kondisi keuangan setiap perusahaan berbeda-beda, sehingga perlu ada ruang dialog antara pengusaha dan pekerja.

    “Pengusaha juga ingin bayar THR, karena itu sudah menjadi kultur di Indonesia, bukan hanya untuk pekerja formal, tapi juga pekerja informal, seperti asisten rumah tangga dan lainnya. Semua ingin berbagi THR,” ujarnya.

    Bob menekankan, tidak semua perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik. Ada yang mengalami gangguan cash flow, terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang mengalami kesulitan.

    “Bagi perusahaan yang cash flow-nya terganggu, kami imbau agar dibicarakan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai gara-gara THR, perusahaan justru terpaksa menutup usahanya. Itu namanya tiji tibeh, mati siji mati kabeh (mati satu, mati semua),” katanya.

    Ketika ditanya berapa banyak anggota Apindo yang mampu membayar THR penuh, Bob mengatakan bahwa mayoritas pengusaha berupaya memenuhi kewajiban tersebut namun tergantung kondisi keuangan masing-masing perusahaan.

    “Banyak perusahaan yang berusaha untuk bayar 100 persen, tapi butuh cash flow besar. Misalnya di sektor perkebunan sawit, ada yang bilang bahwa tiga bulan terakhir ini tidak ada panen, sehingga sangat mengganggu cash flow mereka,” katanya.

    Menurut Bob, dalam kasus seperti itu, keputusan terbaik harus diambil melalui dialog bipartit di dalam perusahaan. “Kita yang di luar tidak bisa menghakimi. Yang paling tahu kondisi keuangan perusahaan adalah pengusaha dan pekerjanya sendiri,” ujarnya.

    “Serahkan saja ke bipartit. Pemerintah cukup memfasilitasi dan memediasi. Di masing-masing daerah kan ada mediator, bisa digunakan,” ujarnya.

    Gelombang PHK

    Menanggapi isu beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk menghindari pembayaran THR, Bob Azam membantah.

    “PHK itu tidak gampang, karena butuh cash flow juga. Kalau PHK dilakukan setelah cash flow habis, malah pekerja bisa tidak mendapatkan pesangon. Jadi banyak pengusaha yang, kalau memang harus PHK, mereka lakukan saat masih punya cash flow,” ujarnya.

    Dia berharap perusahaan dan pekerja dapat mencapai kesepakatan bersama untuk mengatasi situasi sulit, misalnya dengan opsi pembayaran bertahap atau pengurangan sementara gaji. “Kalau dibicarakan baik-baik, mungkin ada jalan tengah, misalnya gaji sementara tidak 100%, tapi nanti kalau ekonomi membaik akan dikembalikan. Yang penting ada komunikasi,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun, Masyarakat ‘Ngirit’ atau Ekonomi Lagi Sulit?

    Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun, Masyarakat ‘Ngirit’ atau Ekonomi Lagi Sulit?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan masyakarat pada mudik Lebaran 2025 turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan utamanya terjadi pada pengguna transportasi umum, sehingga turut berdampak pada perputaran ekonomi yang biasanya selalu mendapatkan momentum saat libur Lebaran.

    Adapun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat arus mudik Lebaran 2025 dimulai pada 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025. Puncak arus mudik pun terjadi pada 28 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada esok hari atau 6 April 2025.

    Pada puncak arus mudik atau H-3 Idulfitri, pergerakan masyarakat harian di sejumlah moda transportasi sempat mencapai level tertingginya selama masa angkutan Lebaran 2025. Pergerakan tertinggi berada di moda angkutan udara atau pesawat yang mencapai 303.468 penumpang.

    Kemudian, penumpang angkutan penyeberangan tercatat menyentuh level 297.342 penumpang dan kereta api sebanyak 247.611 penumpang. Adapun angkutan laut sekitar 115.993 penumpang.

    Perbedaan hanya ada pada angkutan bus di mana pergerakan tertinggi jatuh pada H-4 Idulfitri atau 27 Maret 2025 sebesar 300.793 orang.

    Adapun sampai dengan H+1 Idulfitri atau 1 April 2025, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi tercatat turun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi sejak 21 Maret-1 April 2025 baik kereta api, udara, laut, penyeberangan dan bus sebesar 12,1 juta penumpang.

    Jumlah itu turun dari akumulasi 2024 yakni 12,5 juta penumpang atau terjadi penurunan sebesar 3,57%. Penurunan utamanya terjadi pada moda angkutan laut, penyeberangan dan bus. Moda kereta api dan udara tercatat masih naik dari periode 2024.

    Berbeda dengan moda angkutan umum, jumlah pemudik dengan moda angkutan pribadi pada 2025 masih tercatat naik dari 2024. Berdasarkan data yang dihimpun posko Angkutan Lebaran Kemenhub, jumlah penumpang angkutan pribadi dari 21 Maret hingga 1 April 2025 tercatat sebanyak 47,1 juta orang atau naik dari tahun sebelumnya 44,1 juta. Kenaikan itu sebesar 6,85%.

    Penurunan jumlah pemudik sebelumnya telah terlihat dari survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub bersama dengan Badan Litbang Kompas. Pada Idulfitri 2025, potensi pergerakan diprediksi sebanyak 146,48 juta jiwa.

    Angka prediksi itu turun dari angka prediksi Lebaran 2024 yang mencapai 193 juta pemudik. Bahkan, angka realisasinya jauh lebih tinggi yakni mencapai sekitar 242 juta orang.

    Adapun Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengamini penurunan jumlah pemudik tahun ini. Dia menilai penurunan utamanya terjadi pada angkutan bus, sebagaimana terlihat di empat terminal seperti Pulo Gebang, Tanjung Priok, Kalideres dan Poris.

    Menurut Djoko, pemudik banyak yang masih memilih moda sepeda motor. Dia juga melihat tren yang berbeda tahun ini, di mana masyarakat mudik tanpa dibarengi dengan belanja.

    “Bisa juga orang mudik yang penting kumpul tetapi tidak belanja. Buktinya di daerah juga kuliner-kuliner tidak seramai dulu, hotel-hotel juga enggak marak,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).

    Djoko memandang penurunan jumlah pemudik turut disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, kalangan aparatur sipil negara (ASN) menahan belanjanya saat mudik Lebaran karena penghasilannya yang tidak setinggi dulu lagi.

    Hal itu diketahui lantaran efisiensi anggaran pemerintahan yang diberlakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian.

    Konsekuensinya, kata Djoko, ASN yang biasanya mendapatkan tambahan penghasilan dari seminar, diskusi maupun dinas ke luar kota kini harus menahan belanja saat momen Lebaran.

    “Hanya dapat gaji saja. Ya terus mau apa? Berat mereka itu. Kalau pejabatnya eselon 2 dan 3 dapat tunjangan. Apalagi eselon 1. Coba yang staf-stafnya, belum lagi [swasta, red] yang kena PHK atau yang honorer-honorer itu. Terasa mereka,” terang akademisi Universitas Unika Soegijapranata itu.

    Pengusaha Buka Suara

    Kalangan pengusaha pun turut melihat adanya penurunan jumlah pemudik dan potensi penurunan perputaran uang saat Lebaran 2025, apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengakui bahwa perekonomian masyarakat saat momentum Idulfitri 2025 tidak sebesar saat Idulfitri tahun-tahun sebelumnya. Hal itu kendari momentum pergerakan ekonomi Lebaran tetap terjadi utamanya di sektor-sektor seperti transportasi, makanan dan minuman serta restoran.

    “Jadi dengan sendirinya ada penurunan dari momentum Lebaran yang biasanya selalu ada peningkatan. Mungkin lebaran tahun ini tetap ada peningkatan, tetapi tidak sebesar seperti biasanya,” ujarnya kepada wartawan pada sela-sela acara gelar griya Idulfitri 2025 di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Shinta juga memandang bahwa perekonomian domestik saat Idulfitri tahun ini juga tidak sebesar biasanya karena adanya faktor global.

    CEO Sintesa Group itu juga menggarisbawahi upaya pemerintah dalam memberikan insentif berupa diskon untuk tiket pesawat maupun retail.

    “Itu terus digenjot, jadi walaupun mungkin tidak sekuat seperti biasa itu tetap dilakukan untuk meningkatkan lebih banyak lagi peningkatan dari pada promosi,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyebut perputaran uang selama libur Idulfitri 1446 Hijriah diprediksi menurun seiring dengan jumlah pemudik yang turun.

    Prediksi itu didasarkannya pada survei potensi pemudik pada Idulfitri 2025 dan 2024.

    Sarman mencatat, apabila tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idulfitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun, maka asumsi perputaran uang libur Idulfitri tahun ini diprediksi mencapai Rp137,9 triliun.

    Sarman menjelaskan, prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta orang atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Apabila rata-rata keluarga membawa uang sebesar Rp3,75 juta, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp137,9 triliun.

    “Jumlah ini masih berpotensi naik, angka rata-rata per keluarga diambil angka yang minimal dan moderat. Jika per keluarga membawa rata-rata Rp4 juta maka potensi perputaran bisa mencapai Rp145 triliun,sehingga potensi perputaran di kisaran Rp137 triliun-Rp145 triliun,” terangnya dalam keterangan tertulis.

    Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah prediksi adanya penurunan geliat ekonomi pada Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, menurutnya pemerintah telah menggelontorkan berbagai program maupun bansos untuk menggerakkan ekonomi dan daya beli masyarakat.

    Airlangga menilai geliat ekonomi pada Lebaran tahun sebelumnya turut didongkrak oleh Pilpres dan Pileg. Untuk itu, dia memprediksi pergerakan ekonomi Lebaran tahun ini cenderung moderat, bukan turun.

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi beda. Moderat,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Sementara itu, pemerintah menyatakan bakal memastikan kelancaran dan keselamatan arus balik Lebaran 2025. Persiapan sudah dilakukan termasuk menyediakan opsi Work From Anywhere (WFA) untuk ASN agar bisa mengurai kepadatan arus balik yang diprediksi memuncak esok hari, Minggu (6/4/2025).

    “Kami akan mengelola arus balik semaksimal mungkin, seperti halnya arus mudik kemarin. Pelaksanaan arus mudik menjadi catatan dan pembelajaran dalam menyiapkan arus balik. Persiapan sarana dan prasarana tidak ada yang berubah. Kami juga tetap bersiap mengantisipasi penumpukan kendaraan pada waktu-waktu tertentu,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy di Jakarta, Jumat (4/4/2025), dikutip dari siaran pers.

  • Wisata di Banjar Minim Promosi, Fasilitas Jadi Penyebab Utama Lesunya Kunjungan Wisatawan

    Wisata di Banjar Minim Promosi, Fasilitas Jadi Penyebab Utama Lesunya Kunjungan Wisatawan

    JABAR EKSPRES – Liburan Lebaran tahun ini tidak membawa dampak signifikan bagi sektor pariwisata di Kota Banjar. Berbeda dengan destinasi wisata lain yang ramai dikunjungi, objek wisata di kota perbatasan Jabar-Jateng ini justru terlihat sepi pengunjung.

    Aktivis GMNI Kota Banjar Irwan Herwanto menyayangkan kondisi ini. “Ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola potensi wisata. Objek wisata kurang tertata, fasilitas minim, dan promosi tidak maksimal,” ujarnya Minggu (6/4/2025).

    Padahal, menurut Irwan, Kota Banjar seharusnya bisa menjadi destinasi liburan alternatif yang nyaman dan terjangkau. Namun kenyataannya, banyak lokasi wisata yang tidak terurus dan kurang menarik bagi pengunjung.

    Selain itu, Irwan juga menilai lesunya kunjungan wisata juga dipengaruhi faktor ekonomi. “Keterbatasan finansial masyarakat menengah ke bawah membuat wisata bukan prioritas saat Lebaran,” jelas Irwan.

    BACA JUGA:Libur Lebaran 2025, Wisatawan Takjub dengan Sungai Palayangan Pangalengan

    Ia menambahkan, situasi ekonomi yang belum stabil ditambah gelombang PHK dan kenaikan harga kebutuhan pokok semakin mengurangi daya beli masyarakat untuk berwisata.

    Senada, Ketua PMII Kota Banjar, Muhamad Abdul Wahid, menuntut pemerintah segera mengambil langkah konkret.

    “Perlu perbaikan fasilitas, pengembangan destinasi, dan promosi yang lebih gencar. Jangan sampai Kota Banjar hanya jadi kota transit tanpa daya tarik wisata,” tegas Wahid.

    Para pemangku kepentingan diharapkan berharap lebih serius membenahi sektor pariwisata. Mulai dari penataan objek wisata, penyediaan fasilitas memadai, hingga strategi promosi yang efektif.

    BACA JUGA:Pemkot Bandung Kecolongan, Pungli di Bonbin Masih Terjadi!

    “Kota Banjar punya potensi besar. Tinggal bagaimana pemerintah dan stakeholder lain bisa bekerja sama mengembangkannya,” ujarnya.

    Data Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjar menunjukkan, jumlah pengunjung objek wisata selama libur Lebaran hanya mencapai puluhan orang per hari.

    “Jumlahnya tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebanyakan pengunjung hanya datang untuk makan sambil menikmati suasana,” ungkap Kadispora Kota Banjar Dedi Suardi. (CEP)

  • Hanif Dhakiri Bicara Dampak Negatif Kenaikan Tarif Impor AS, Desak Pemerintah RI Ambil Aksi Berani – Halaman all

    Hanif Dhakiri Bicara Dampak Negatif Kenaikan Tarif Impor AS, Desak Pemerintah RI Ambil Aksi Berani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PKB M. Hanif Dhakiri, menyebut kebijakan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional. 

    Menurutnya kebijakan baru itu bisa berdampak negatif bagi perekonomian nasional.

    Di antaranya bisa berdampak pada menurunnya nilai ekspor Indonesia, dan meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujar Hanif Dhakiri dalam keterangannya Minggu (6/4/2025).

    Per 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk seluruh negara, dan tarif tambahan bervariasi berdasarkan penilaian atas praktik perdagangan negara mitra. 

    Indonesia dikenakan tarif tambahan 32 persen atas sejumlah produk, sedangkan negara lain dikenai tarif berbeda, misalnya Vietnam 46 persen dan China 34 persen.

    Penetapan ini mengacu pada kalkulasi hambatan perdagangan, manipulasi mata uang, dan akses pasar.

    Hanif menyebut kebijakan ini menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. 

    Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp500 triliun, tertinggi kedua setelah China.

    Nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.

    “Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tegas Hanif, yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB.

    Ia mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.

    Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar.

    “Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” ucap mantan Menteri Ketenagakerjaan RI ini.

    Hanif menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional.

    “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” tandasnya.

  • Anggota DPR Bilang Mudik 2025 Paling Lancar, Ya Orang Jumlah Pemudiknya Turun Hampir 50 Juta Orang

    Anggota DPR Bilang Mudik 2025 Paling Lancar, Ya Orang Jumlah Pemudiknya Turun Hampir 50 Juta Orang

    PIKIRAN RAKYAT – Mudik Lebaran 2025 dinilai sebagai salah satu yang paling lancar dalam dua dekade terakhir oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Namun, di balik pujian terhadap kelancaran arus mudik ini, tersimpan fakta mencemaskan: jumlah pemudik anjlok hingga hampir 50 juta orang dari tahun sebelumnya.

    Apakah kelancaran ini semata hasil rekayasa lalu lintas yang brilian, atau pertanda perlambatan ekonomi yang makin dalam?

    Klaim “Terlancar Sejak Tahun 2000”

    Dalam sebuah keterangan tertulis, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi sinergi antara berbagai instansi pemerintah yang membuat arus mudik tahun ini berjalan tanpa hambatan besar.

    “Kita menjadi saksi bahwa ini salah satu pengaturan mudik terlancar sejak tahun 2000. Bukan hanya di Merak, tapi di Banten, bahkan seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar,” ungkapnya pada Selasa 1 April 2025 di Jakarta.

    Dia menyebut kelancaran ini tak lepas dari kerja keras Korlantas Polri, jajaran kepolisian daerah, Kementerian Perhubungan, PT ASDP, serta dukungan lembaga-lembaga terkait. Habiburokhman menambahkan bahwa rekayasa lalu lintas dan pemantauan kendaraan secara real-time berhasil mencegah kepadatan seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Namun, klaim ini langsung mengundang perhatian setelah fakta lain mencuat: total pemudik Lebaran 2025 turun drastis dibandingkan tahun lalu.

    Anjlok 50 Juta Pemudik: Apa Penyebabnya?

    Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mencatat bahwa jumlah pemudik tahun ini hanya sekitar 146,48 juta orang, turun 24,34% dari 193,6 juta orang pada Lebaran 2024. Ini berarti hampir 50 juta orang batal mudik tahun ini.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, membenarkan penurunan ini. Namun, ia menyebut bahwa studi yang dilakukan tidak berfokus pada penyebabnya.

    Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa penurunan ini bukan tanpa alasan. Ia mengidentifikasi beberapa faktor utama:

    1. Daya Beli yang Merosot

    Harga kebutuhan pokok yang terus naik, dari tiket transportasi hingga bahan pangan, memukul daya beli masyarakat. Banyak warga memilih bertahan di kota karena tidak mampu menanggung biaya mudik dan balik.

    2. Gelombang PHK

    Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) turut berkontribusi besar. Sepanjang 2024, sekitar 80.000 pekerja kehilangan pekerjaan, terutama di sektor manufaktur.

    3. Stagnasi Upah dan Ketidakpastian Usaha

    Upah yang tak kunjung naik membuat masyarakat makin selektif dalam pengeluaran. Sementara, pelaku usaha kecil dan informal memilih menahan diri dari mudik agar modal tidak habis.

    4. Pemangkasan Bantuan Sosial

    Bantuan sosial turun dari Rp168 triliun menjadi Rp140 triliun. Padahal, menurut Askar, bansos sering menjadi “napas terakhir” masyarakat untuk bisa mudik.

    “Dalam situasi sekarang, uang dari bantuan sosial bisa dipakai untuk mudik. Kalau bansos turun, mereka makin sulit,” ucap Askar.

    Wajah Nyata di Balik Angka

    Penurunan jumlah pemudik bukan hanya soal statistik, tetapi kisah nyata ribuan orang yang tak lagi mampu pulang kampung. Seperti Supriyono, buruh pabrik yang terkena PHK setelah perusahaannya dinyatakan pailit. Gajinya belum dibayar selama 10 bulan, dan pesangon sebesar Rp100 juta belum juga diterima.

    “Tahun ini betul-betul masa paling sulit buat saya sekeluarga. Biasanya selalu pulang kampung ke Kebumen, tapi sekarang benar-benar enggak bisa,” ujar Supriyono.

    Kisah lain datang dari Hamidah, perantau dari Lampung yang kehilangan pekerjaan di sektor konveksi.

    “Enggak mungkin pulang enggak bawa apa-apa. Malu. Lagipula saya enggak mau merepotkan orang kampung,” katanya.

    Keduanya bukan sekadar statistik. Mereka adalah cerminan wajah rakyat yang kian terpinggirkan oleh tekanan ekonomi.

    Implikasi Ekonomi: Ketimpangan dan Penurunan Konsumsi

    Menurut Askar, penurunan jumlah pemudik adalah indikator bahaya bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Penurunan pemudik itu berdampak pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Uang dari kota ke desa jadi berkurang. Banyak daerah yang tergantung pada momen ini untuk menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.

    Tidak hanya itu, kegiatan amal dan infak masjid di kampung juga berkurang drastis. Begitu juga pekerjaan musiman yang biasa muncul saat Lebaran, dari pedagang makanan hingga jasa transportasi lokal.

    “Kalau perantau enggak pulang ya pendapatan mereka kecil. Padahal ini salah satu momen yang bisa mengurangi kemiskinan,” ujar Askar.

    Pemerintah: “Perputaran Uang Masih Moderat”

    Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa perputaran uang saat Lebaran 2025 tetap dalam tingkat moderat, meski turun dari tahun lalu.

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi berbeda. Sekarang tetap moderat karena bansos juga sudah jalan,” ujar Airlangga, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.

    Namun, data dari Kadin Indonesia menunjukkan sebaliknya. Perputaran uang diperkirakan hanya Rp137,97 triliun, turun 12,3% dari tahun lalu yang mencapai Rp157,3 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News