Kasus: PHK

Prabowo Minta Cabut Permendag Nomor 8, Mendag Mau Jelaskan Dulu

Jakarta –

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bakal meminta waktu bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk menjelaskan isi dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Hal ini menindaklanjuti arahan Prabowo untuk mencabut Permendag tersebut jika tidak menguntungkan Indonesia.

“Tadi kan presiden menyampaikan supaya saya lapor dulu. Jadi saya lapor dulu, saya jelaskan Permendag 8,” kata Memdag saat ditemui usai Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Mendag mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan jumlah kuota impor yang bakal dibuka seluas-luasnya bakal berdampak seperti apa bagi produk dalam negeri.

Setelah menjelaskan isi Permendag tersebut, kemudian ia bakal meminta arahan kepada Presiden terkait jumlah yang bakal diperbolehkan untuk impor.

“Makanya nanti kita minta arahan lebih lanjut, saya mau minta arahan lebih lanjut,” kata Budi.

Sebagai informasi, dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri tersebut Prabowo meminta Permendag nomor 8 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dicabut, jika memang tidak menguntungkan Indonesia.

Pernyataan ini merespons pertanyaan Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang mengatakan Permendag 8 menjadi biang kerok banyak PHK di Indonesia.

“Pak Iqbal, saya kira saran anda itu sangat baik. Sekarang saya minta ya, Permendag nomor 8 masalahnya apa. Segera lapor ke saya. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut aja deh,” katanya.

Prabowo pun meminta kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk segera mempercepat proses dicabutnya Permendag tersebut. Bahkan jika perlu sudah ada tindaklanjutnya setelah ia pulang dalam perjalanan dinas luar negeri nantinya.

“Mensekneg coba segera ya. Kalau perlu besok sudah saya taruh tangan. Tapi enggak, enggak. Saya berangkat keluar negeri. Nanti begitu saya kembali ya,” katanya.

Sebagai informasi, Pemerintah tengah melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan aturan utama yang direvisi terkait dengan sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Budi mengatakan revisi aturan tersebut masih dalam pembahasan dengan antar Kementerian/Lembaga. Karena revisi aturan tersebut perlu persetujuan dari semua K/L terkait.

“Jadi Permendag 8, sedang kita bahas terus, memang sudah mudah-mudahan cepat selesai ya (revisinya). Jadi kita evaluasi, kemudian prosesnya sebenarnya masih proses ini aja, ada beberapa yang antar KL yang harus ada kesepakatan,” kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Kamis (27/2/2025).

Budi juga menyebut dalam revisi diutamakan terkait aturan impor pakaian jadi. Nantinya, juga akan bertahap sektor mana saja yang akan juga diperketat impornya.

“Ya jadi bertahap dulu ya. Kita selesaikan dulu kan yang TPT bagian tadi kan belum. Sebenarnya ini yang terkait dengan pakaian jadi, khususnya pakaian jadi ya,” terangnya.

(hns/hns)

08/04/2025 21:30
Ancaman PHK Mengintai Imbas Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Prabowo Instruksikan Pembentukan Satgas PHK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan pekerja masih menghantui para karyawan akhir-akhir ini. Terlebih setelah adanya kebijakan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump soal tarif resiprokal.

Mengantisipasi hal itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya membentuk satuan tugas khusus yang mengurusi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Prabowo melakukan itu sebagai antisipasi terjadinya ancaman PHK terhadap buruh akibat dampak tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat.

“Saya kira bentuk Satgas PHK, segera libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS (Ketenagakerjaan), dan sebagainya. Satu Satgas, kita antisipasi,” kata Prabowo dalam tanya jawab Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia itu.

Pembentukan Satgas PHK ini merupakan usul dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam acara sarasehan ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan” di Jakarta, Selasa (8/4).

Prabowo mengatakan usulan Saiq Iqbal soal pembentukan Satgas PHK memang diperlukan. Kepala Negara meminta jajaran pemerintah mencari kantor yang dapat dijadikan posko Satgas PHK. Menurut Prabowo, Satgas PHK ini akan menghubungkan peluang lapangan kerja yang ada dengan buruh yang menjadi korban PHK.

“Negara kita harus dikelola sebagai suatu keluarga. Jadi, kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus dengan sebaik mungkin. Kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match dan pemerintahan bantu,” ungkap Prabowo.

08/04/2025 21:26
Prabowo Setujui Satgas PHK, Presiden KSPSI: Dapat Meminimalisir Dampak Kebijakan Trump – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang juga Penasihat Kapolri Andi Gani Nena Wea mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Andi Gani menegaskan, Satgas PHK nantinya akan melibatkan Pemerintah, buruh, dan pengusaha.

“Satgas PHK yang bertugas nantinya meminimalisir dampak PHK dan memastikan hak-hak buruh dipenuhi. Selain itu, Satgas ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan serta solusi kepada Pemerintah,” kata Andi Gani usai mengikuti Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

Andi Gani menilai, Satgas PHK dibentuk tujuannya untuk mengantisipasi kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32 persen pada produk Indonesia. Karena, akan sangat berdampak pada sektor industri sepatu maupun tekstil di Indonesia.

“Dampaknya akan sangat besar dan ancaman PHK di depan mata. Dengan bea masuk begitu besar sangat menyulitkan pasar dalam negeri, ekspor kita juga sangat signifikan ke AS,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andi Gani menegaskan, Sarasehan Ekonomi yang digagas Presiden Prabowo Subianto membangkitkan optimisme gerakan buruh untuk dapat menghadapi masalah perang tarif dagang yang dapat mengakibatkan potensi PHK besar besaran.

“Sarasehan Ekonomi yang melibatkan Pemerintah, buruh, dan pengusaha merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

Sementara, Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan buruh terkait dengan pembentukan Satgas PHK. Menurutnya, pembentukan satgas penting untuk mengantisipasi PHK.

Prabowo mengatakan, Satgas PHK itu nantinya akan berisi para pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah dan serikat buruh.

“Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan Pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademik, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya,” kata Prabowo.

Eks Menteri Pertahanan itu menekankan bahwa hak buruh harus dibela. Prabowo juga meminta agar Satgas dapat memetakan potensi PHK dan peluang lapangan kerja di setiap daerah.

“Di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa link and match dan Pemerintah akan bantu,” ujarnya.

Prabowo mengingatkan jika ada PHK di Jawa, buruh harus siap jika mendapat peluang di wilayah lain. Hal ini dilakukan agar ada pemerataan.

“Kalau umpamanya, ada perusahan yang PHK di Jawa, kita tawarkan yang PHK, saya bisa salurkan Anda bekerja tapi mungkin di Kalimantan, atau Halmahera, atau Waingapu, atau di Merauke,” jelasnya.

08/04/2025 20:15
Prabowo Sebut Sebentar Lagi Banyak Lapangan Kerja, Ini Bocorannya

Jakarta –

Lapangan pekerjaan di Indonesia tengah menjadi sorotan belakangan ini. Apalagi, kabar mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin sering terdengar.

Bicara soal lapangan kerja, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan permasalahan tersebut memang menjadi persoalan berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia. Namun, ia yakin lapangan kerja akan semakin banyak tak lama lagi.

“Lapangan kerja ini masalah bagi seluruh dunia. Masalah ini lapangan kerja saya yakin sebentar lagi cukup banyak,” kata Prabowo dalam wawancara bersama 7 jurnalis senior, dikutip dari Youtube detikcom, Selasa (8/4/2025).

Prabowo percaya dengan berbagai program hilirisasi, bakal dapat menciptakan lapangan kerja. Misalnya, hilirisasi pada sektor perkebunan, kelautan, perikanan dan sebagainya bakal mendatangkan sekitar 8 juta lapangan kerja. Kemudian sektor koperasi desa 1,6 juta pekerja.

“Sebagai contoh nanti yang kita mau bikin hilirisasi itu di bidang perkebunan, kelautan, perikanan dan sebagainya itu kurang lebih kita bisa ciptakan 8 juta lapangan kerja, koperasi desa 1,6 juta,” kata dia.

Prabowo mengakui untuk lapangan pekerjaan di kota-kota besar dan berada di dalam ruangan memang terbatas. Oleh karena itu, Ia mengatakan pekerja di Indonesia untuk tidak hanya fokus mencari kerja di kota-kota besar.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya akan terjadi di kota-kota besar saja. Melainkan juga bakal terjadi pertumbuhan ekonomi dari desa.

“Masalahnya, kalau mau kerja di kota besar, ruang AC mungkin (terbatas). Sedangkan yang sarjana saja yang terpintar saya mau kirim ke desa ko. You jadi manajer makan bergizi, manajer koperasi, tapi lebih dari itu, anda penggerak, anda guru, anda motivator, pembina koperasi. Ini yang saya harapkan ada pertumbuhan ekonomi dari bawah. Sehingga tadinya golongan ini rendah penghasilan. Dia penghasilan naik, daya beli naik, pasar kita kuat, industri kita kuat,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo juga menyinggung terkait cepatnya perkembangan teknologi, khususnya robotik dan kecerdasan buatan (AI) yang mulai menggantikan peran manusia dalam dunia kerja. Prabowo meminta pentingnya adaptasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di tengah perubahan zaman.

“Contoh ya. Ini terjadi sekarang. Kita harus siap mental, mangkanya iptek harus kita kuasi. Makanya sekarang terjadi robotik, AI robotik. Pabrik yang tadinya 5.000 orang dijalankan 15 orang. Mercedes-Benz itu dia bisa jalankan pabrik mobil dengan 20 orang dari yang tadinya 3.000 orang,” katanya.

(acd/acd)

08/04/2025 19:43
Menaker Buka Suara soal Kabar 1.126 Karyawan PT Yihong Kena PHK

Jakarta –

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara terkait kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 1.126 karyawan yang dilakukan PT Yihong Novatex.

Yassierli mengatakan saat ini dirinya belum bisa berkomentar lebih jauh terkait kabar PHK PT Yihong Novatex, baik dari sisi jumlah karyawan yang di-PHK maupun kelanjutannya. Hal ini lantaran dirinya menerima dua laporan yang perlu diklarifikasi lebih jauh.

“Sudah dapat laporan tapi ada 2 versi makanya harus diklarifikasi. Tunggu aja hasilnya,” katanya saat ditemui di acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Yassierli mengatakan, pihaknya kini masih menunggu hasil laporan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon. Ia mengatakan, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon berencana memanggil manajemen perusahaan untuk penjelasan terkait PHK tersebut. Pemanggilan tersebut bakal dilakukan minggu ini.

“Lagi di panggil oleh Dinas Ketenagakerjaan Cirebon. Saya menunggu laporan dari Dinas Ketenagakerjaan Cirebon,” katanya.

Sebagai informasi, PT Yihong Novatex dikabarkan memberhentikan 1.126 pekerja termasuk jajaran HRD secara tiba-tiba. PHK tersebut diklaim sebagai dampak dari aksi mogok kerja buruh.

Hal ini diungkapkan oleh salah seorang buruh yang ikut aksi, Suryana. Meski demikian, ia menegaskan, tidak ada mogok kerja melainkan bentuk aksi protes terhadap perusahaan secara spontanitas.

“Tidak ada mogok kerja. Kami hanya melakukan aksi spontanitas pada 1-3 Maret sebagai bentuk protes terhadap pemberhentian tiga rekan kami secara sepihak. Bahkan, saat itu tidak ada bahan produksi, dan kami tetap melakukan absensi,” jelas Suryana, saat unjuk rasa di depan kantor Bupati CIrebon, Selasa (11/3/2025) dikutip dari detikJabar.

Buruh mencurigai bahwa PHK ini hanyalah alasan perusahaan untuk menghindari pengangkatan karyawan tetap sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka juga menuding perusahaan menggunakan dalih kehilangan pesanan dari salah satu perusahaan akibat aksi buruh sebagai alasan untuk merumahkan ribuan pekerja.

“Padahal, tidak ada pesanan yang benar-benar dibatalkan. Kami curiga ini hanya akal-akalan perusahaan,” tambahnya.

Selain itu, para buruh juga menyoroti keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai operator produksi yang dinilai melanggar regulasi ketenagakerjaan. “TKA seharusnya bekerja sebagai tenaga ahli, bukan operator produksi. Ini sudah menyalahi aturan,” tegasnya.

(acd/acd)

08/04/2025 19:36
3.100 Karyawan PT Pulau Sumbu di PHK Massal, Gubernur Riau Angkat Suara

FAJAR.CO.ID, RIAU — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dialami karyawan PT Pulau Sumbu, yang berada di Provinsi Riau. Kondisi itu mengingatkan kembali beberapa perusahaan di Indonesia yang juga melakukan PHK massal.

Merespons hal itu, Gubernur Riau, Abdul Wahid menanggapi kabar PHK ribuan pekerja di PT Pulau Sambu. Dia menegaskan bahwa permasalahan tersebut bukan hanya disebabkan oleh penurunan ekspor, melainkan karena berkurangnya ketersediaan bahan baku kelapa.

“Setelah saya cek ke lapangan, bukan semata-mata karena pengaruh ekspor, tapi produksi buah kelapa itu yang menurun,” kata Wahid Selasa (8/4).

Wahid menjelaskan jika biasanya perusahaan tersebut dalam 1 hektare bisa menghasilkan sekitar 10 ribu butir kelapa per panen, sekarang tinggal 4-5 ribu saja. “Artinya ada penurunan hampir 50 persen,” ujar Wahid.

Menurutnya, penurunan produksi ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya usia pohon kelapa rakyat yang sudah tua. Banyak kebun kelapa belum diremajakan meski pohonnya sudah berusia 30 hingga 40 tahun.

Selain itu, tata kelola kebun yang masih tradisional serta perubahan kondisi alam juga turut memengaruhi produktivitas. “Paling penting adalah mengajak tetap jual kelapa dalam negeri agar tak terjadi PHK besar-besaran,” ujarnya.

Diketahui, PT Pulau Sambu melakukan PHK terhadap hampir 3.100 pekerja, tetapi sekitar 700 di antaranya telah kembali dipekerjakan.

Abdul Wahid juga menegaskan bahwa skala besar PHK hanya terjadi di PT Pulau Sambu, sedangkan perusahaan lain hanya mengalami pengurangan pegawai dalam skala kecil atau ritel biasa. (fajar)

08/04/2025 19:34
Kabulkan Usulan Buruh, Prabowo Mau Bikin Satgas Urus PHK!

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan saran dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus mengurus pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, ide Said Iqbal perlu untuk direalisasikan.

Prabowo meminta para menterinya untuk menindaklanjuti usulan ini dengan melibatkan serikat buruh, akademisi dan pihak-pihak terkait.

“Idenya Pak Said Iqbal aku akui ini sangat penting. Saya kira, bentuk Satgas PHK, segera! Libatkan pemerintah, serikat buruh, akademisi, libatkan BPJS dan sebagainya,” sebut Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (18/4/2025).

Dia meminta Satgas PHK nantinya akan memetakan semua peluang lapangan kerja yang ada. Para korban PHK di tanah air akan mendapatkan bantuan agar bisa bekerja dan mengembangkan diri lewat Satgas PHK.

“Dipetakan semua peluang lapangan kerja oleh Satgas PHK. Kita akan link and match dan pemerintah akan bantu. Misalnya, Mentan juga akan rencanakan kita akan lakukan investasi besar di sektor pertanian yang serap 8 juta pekerja,” beber Prabowo.

“Tolong Menko dan Menteri Ketenagakerjaan tolong ya,” kata Prabowo menginstruksikan menterinya yang juga hadir di tempat yang sama.

Sebelumnya, KSPI memprediksi badai PHK akan terjadi di Indonesia dengan kemungkinan 50 ribu pekerja jadi korban imbas kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat. Kalangan buruh mengusulkan ke pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas Khusus PHK, yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, kalangan buruh, dan DPR.

Satgas PHK diharapkan dapat mengantisipasi situasi industri agar tidak melakukan PHK. Bila sialnya PHK tetap terjadi, setidaknya Satgas bisa meminimalisir gejolak yang terjadi. Misalnya saja kepastian hak-hak buruh yang terkena PHK bisa dijamin.

“Apa yang disarankan oleh Litbang KSPI dan Partai Buruh ke pemerintah? Satu, pembentukan Satgas PHK, jadi satgas ini antisipasi agar bisa nggak, jangan sampai terjadi PHK. Kalau buruh kena PHK pun, Satgas bisa jamin apakah hak-hak buruh dibayar,” papar Said Iqbal dalam konerensi pers, dikutip Minggu (6/4/2025) yang lalu.

“Satgas PHK ini harus bisa menahan gejolak apabila ada badai PHK, satgas harus antisipasi itu, mudah-mudahan ini bisa direalisir,” bebernya lagi.

Hari ini, Said Iqbal mengusulkan langsung opsi pembentukan Satgas PHK persis seperti yang dia katakan sebelumnya secara langsung ke Prabowo. Gayung bersambut, Prabowo akan merealisasikan usulan tersebut.

(acd/acd)

08/04/2025 19:30
Fakta-fakta Terbaru Kasus PT Yihong Novatex yang PHK 1.126 Karyawan

Jakarta, Beritasatu.com – Penutupan pabrik PT Yihong Novatex Indonesia di Cirebon, Jawa Barat, terus menjadi sorotan publik setelah perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.126 karyawannya pada Maret 2025. Kini, muncul kabar PT Yihong berencana membuka kembali pabriknya dan melakukan rekrutmen tenaga kerja baru.

Latar Belakang Penutupan Pabrik dan PHK Massal

Penutupan pabrik PT Yihong Novatex terjadi setelah aksi mogok kerja yang disebut pihak perusahaan menyebabkan kerugian besar. Manajemen mengeklaim mogok kerja tersebut mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang dan pembatalan pesanan oleh klien, sehingga operasional pabrik tidak lagi dapat dilanjutkan.

Dalam surat resmi yang beredar, perusahaan menyatakan PHK dilakukan atas dasar mogok kerja tidak sah dan menawarkan kompensasi berupa pesangon, upah, serta tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja yang menerima keputusan tersebut tanpa keberatan.

Namun, para pekerja menolak alasan yang diberikan perusahaan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Cirebon pada 11 Maret 2025. Mereka menuntut keadilan atas PHK yang dianggap sepihak serta meminta pemerintah daerah untuk turun tangan menyelesaikan konflik ini.

Hingga kini, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.

Rencana Pembukaan Rekrutmen Baru

PT Yihong Novatex dikabarkan akan kembali melanjutkan operasional pabriknya di Kabupaten Cirebon setelah sebelumnya menutup pabrik dan melakukan PHK terhadap 1.126 karyawan.

Ketua DPD Apindo Kabupaten Cirebon Asep Sholeh Fakhrul Insan, mengonfirmasi perusahaan telah menyampaikan niatnya untuk membuka proses rekrutmen tenaga kerja baru.

Menurut Asep, rencana ini sudah dibahas dengan bupati Cirebon, dan proses rekrutmen akan diawasi langsung oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon untuk memastikan transparansi dan kondusivitas pelaksanaannya.

Asep juga mengimbau para pekerja agar tidak terpancing emosi atau terprovokasi oleh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi konflik terkait PT Yihong Novatex. Ia menegaskan pentingnya menyelesaikan masalah ketenagakerjaan melalui dialog terbuka antara pengusaha dan pekerja.

08/04/2025 19:03
Prabowo soal Permendag 8/2024: Kalau Tak Menguntungkan, Cabut!

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera melaporkan persoalan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Kepala Negara juga meminta regulasi itu dicabut jika Permendag No.8/2024 dinilai tidak menguntungkan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo untuk merespons pernyataan Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang menyebut Permendag 8/2024 menjadi biang kerok terjadinya PHK massal.

“Sekarang saya minta Permendag No.8 masalahnya apa, [Mendag] segera lapor ke saya habis ini. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut aja deh,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Dia meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mempercepat proses tersebut. Bahkan bila perlu, dokumen tersebut sudah dapat ditandatangani usai Prabowo kembali dari perjalanan dinas luar negeri.

“Di sini ada Mensesneg, coba segera ya, kalau perlu besok sudah saya tanda tangan, tapi engga, besok saya ke luar negeri, nanti begitu saya kembali,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa pihaknya tengah membahas terkait dengan revisi Permendag 8/2024.

Mendag menyampaikan, pihaknya saat ini mengubah mekanisme penyusunan aturan, agar regulasi yang diterbitkan nantinya dapat mengakomodir masukan baik dari sisi hulu hingga hilir.

“Sekarang kami ubah mekanismenya,” kata Budi dalam kunjungannya di Kantor Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Budi menuturkan, perubahan Permendag No.8/2024 dilakukan tidak hanya sebatas dari usulan kementerian/lembaga teknis.

Dia mengatakan, setelah Kemendag mendapat usulan dari kementerian/lembaga teknis, pihaknya akan mengundang pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama membahas mengenai kebijakan dan pengaturan impor. Misalnya mengenai produk impor pakaian jadi, Kemendag akan memanggil asosiasi pertekstilan hingga asosiasi importir pakaian jadi untuk secara bersama-sama membahas mengenai pengaturan impor pakaian jadi.

Dia menyebut, mekanisme tersebut sengaja dilakukan agar diskusi dapat berjalan selama proses penyusunan revisi Permendag No.8/2024 sehingga poin-poin yang disepakati nantinya dapat dituang dalam regulasi baru.

Budi tidak ingin, peraturan yang sudah terbit nantinya kembali diperdebatkan oleh pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, Kemendag tidak ingin buru-buru dalam menerbitkan aturan baru.

“Itu kenapa kemudian Permendag perubahan ini menjadi [sedikit lama],” ujarnya.

Untuk diketahui, Kemendag menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang berlaku sejak 17 Mei 2024.

Terdapat 7 poin penting yang tertuang dalam regulasi tersebut. Pertama, terkait dengan relaksasi persyaratan permohonan persetujuan impor (PI) oleh importir pemilik Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) untuk barang komplementer, tes pasar, dan purnajual untuk 18 komoditas yang dibatasi impornya menjadi tanpa memerlukan pertimbangan teknis.

Kedua, terkait relaksasi aturan impor untuk 11 kelompok komoditas yaitu elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, katup, bahan baku pelumas, bahan kimia tertentu (1HS), tekstil dan produk tekstil (2 HS), dan barang tekstil sudah jadi lainnya (1 HS).

Ketiga, mengenai relaksasi pengaturan pengeluaran barang impor khusus untuk komoditas yang tiba di pelabuhan tujuan mulai 10 Maret 2024 sampai 17 Mei 2024 dan tertahan di pelabuhan tujuan. Setidaknya, terdapat 26.000 kontainer yang tertahan di pelabuhan.

Substansi keempat yakni terkait pengecualian larangan dan pembatasan (lartas) impor barang kiriman komoditas besi, baja, dan produk turunan untuk kegiatan usaha maksimal US$1.500 per pengiriman yang diimpor oleh importir pemilik API-P tanpa batasan frekuensi pengiriman.

Substansi kelima terkait dengan simplifikasi persyaratan pengajuan surat keterangan untuk pengecualian lartas impor barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, serta barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk oleh importir pemilik API-P.

Keenam, terkait dengan penambahan ketentuan pengecualian lartas tidak untuk kegiatan usaha berupa barang kiriman pribadi, dapat diimpor dalam keadaan baru maupun tidak baru, tanpa batasan jenis dan jumlah barang. Kecuali untuk barang dilarang impor, barang berbahaya, dan kendaraan bermotor tidak diberikan pengecualian lartas impor.

Lalu, untuk barang kiriman pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), paling banyak dua unit per pengiriman.

Ketujuh, terkait penambahan ketentuan impor barang bawaan pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) dari luar daerah pabean ke dalam KPBPB paling banyak dua unit untuk satu kali kedatangan dalam satu tahun.

08/04/2025 18:55
8 Rekomendasi Rachmat Gobel Hadapi Tarif Impor Trump

Jakarta: Kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat kembali bikin deg-degan! Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menetapkan tarif impor hingga 32 persen untuk produk-produk dari negara mitra dagang yakni Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Rachmat Gobel, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menjadi ancaman serius bagi ekonomi nasional jika tidak ditangani secara tepat.

“Hanya ada satu kalimat: mari kita jaga dan kita selamatkan Indonesia dari bahaya di depan mata kita,” tegas Gobel dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa, 8 Maret 2025.

Deindustrialisasi hingga PHK Massal
Menurut mantan Menteri Perdagangan 2014–2015 itu, kondisi ekonomi Indonesia sudah menunjukkan gejala deindustrialisasi, bahkan sebelum kebijakan tarif Trump diberlakukan. Banyak pabrik tutup, dan angka PHK meningkat.

“Dengan demikian, pengangguran bisa semakin meningkat. Pada sisi lain juga ada kecenderungan nilai rupiah terus melemah terhadap sejumlah mata uang asing,” kata Gobel.

Ini 8 jurus hadapi serbuan impor dan tarif Trump
Gobel tak hanya memberi peringatan, ia juga mengusulkan delapan langkah strategis agar Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan global. Ini dia jurus-jurusnya:

Berikan kemudahan dan deregulasi perizinan bagi yang akan berinvestasi di Indonesia.
Berikan insentif pajak dan tarif bagi dunia usaha.
Jaga pintu-pintu masuk Indonesia dari barang selundupan.
Melarang secara permanen impor tekstil dan produk tekstil bermotif kain tradisional Indonesia seperti batik, tenun, maupun sulam.
Melarang secara permanen impor pakaian bekas.
Pemerintah membantu mencarikan pasar ekspor baru bagi industri Indonesia.
Pemerintah harus melakukan perundingan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menurunkan tarif.
Lindungi dan jaga pasar dalam negeri dari serbuan produk impor.

Pada sisi lain, tambah Gobel, kebijakan Trump tersebut akan membuat semua negara berlomba-lomba memberikan insentif bagi eksportir untuk mencari pasar baru, salah satunya Indonesia. Gobel menegaskan hal itu harus dicegah.

Waspadai serbuan produk asing
Gobel juga mengingatkan bahwa efek dari kebijakan Trump bisa memicu perang dagang global, dan Indonesia bisa jadi sasaran limpahan produk dari negara seperti Tiongkok dan Vietnam yang kehilangan pasar di AS.

“Barang-barang dari Tiongkok dan Vietnam bisa banjir ke Indonesia. Ini yang harus dicegah. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dari serbuan impor, salah satunya melalui penegakan aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri),” jelas dia.

Gobel juga mengingatkan pemerintah tentang pentingnya menjaga kondisi sosial dengan membangun solidaritas dan kepedulian sosial.

“Mari kita sama-sama menjaga Indonesia. Jadikan momen ini sebagai kebangkitan. Tantangan dan ancaman kita ubah menjadi peluang untuk membangun spirit kebersamaan, cinta Tanah Air, dan perilaku bersih dari korupsi dan nepotisme,” pungkas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

08/04/2025 17:49