Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Aksi jual IHSG berlebihan, respons Pemerintah tepat dan Indonesia terlindungi

    Aksi jual IHSG berlebihan, respons Pemerintah tepat dan Indonesia terlindungi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Aksi jual IHSG berlebihan, respons Pemerintah tepat dan Indonesia terlindungi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Aksi jual di pasar Indonesia yang tercermin dalam IHSG dinilai berlebihan saat ini dan respons pemerintah melalui Presiden RI Prabowo Subianto dan jajarannya soal tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sudah tepat. Selain itu, ekonomi RI juga terlidungi dari dampak kebijakan AS ini.

    Hal ini diungkapkan dalam laporan Verdhana Sekuritas, Selasa (8/4) usai acara Sarasehan yang dihadiri Prabowo yang dilakukan selama enam jam itu dengan para pemangku kepentingan utama di sektor bisnis, pasar, dan ketenagakerjaan.

    Acara itu turut dihadiri Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua DEN Luhut Panjaitan, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan lain-lain.

    Verdhana mencatat bahwa RI melihat tarif resiprokal AS sebagai peluang strategis dan Indonesia akan menggunakan pendekatan konsiliatif, yaitu mengalihkan impor ke produk-produk AS, seperti pertanian, energi, teknologi. Menurut Verdhana, pendekatan ini sangat dimungkinkan.

    Selain itu insentif fiskal juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan impor AS dan mempertahankan daya saing ekspor. Adapun kuota, lisensi, dan hambatan impor lainnya akan dihapuskan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis.

    “Ini adalah sebuah perkembangan besar yang disambut baik oleh komunitas bisnis. Persyaratan TKDN juga akan beralih dari mandat yang kaku ke kerangka kerja berbasis insentif untuk meningkatkan daya saing,” tulis Verdhana.

    Berdasarkan analisis Verdhana, untuk mengurangi surplus perdagangan dengan AS, Indonesia hanya perlu mengalihkan sejumlah kecil impor ke AS, yang berpotensi menurunkan tarif.

    “Sebaliknya, negara-negara seperti Vietnam perlu meningkatkan impor mereka ke AS sebanyak 11 kali (sekitar 30% dari PDB). Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia dengan tarif yang berpotensi lebih rendah ke pasar AS,” jelas Verdhana.

    Selain itu pemerintah juga akan memberikan perlindungan sektor padat karya dalam negeri, misalnya tekstil, garmen, dan alas kaki, baik terhadap tarif maupun impor ilegal. Akan ada pembentukan gugus tugas khusus untuk mengurangi risiko PHK.

    Kebutuhan untuk mengeksplorasi pasar baru, seperti Uni Eropa dan kawasan lain, juga merupakan bagian dari rencana pemerintah. Terakhir, reformasi bea cukai, administrasi pajak, dan penegakan hukum akan diprioritaskan untuk mengatasi impor ilegal dan praktik dumping.

    “Pertemuan hari ini semakin mendukung pandangan kami bahwa aksi jual di pasar terlalu berlebihan. Meskipun masih banyak yang harus diurai dari kebijakan tarif timbal balik Trump, kami percaya Indonesia — dengan salah satu tingkat paparan ekspor terendah ke AS dan perdagangan eksternal lebih terlindungi daripada kebanyakan negara,” jelas Verdhana.

    “Lebih jauh, tanggapan pemerintah, baik yang bernada mendamaikan maupun berfokus pada reformasi untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, tepat waktu,” lanjut laporan itu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Madagaskar Genting, Bisa PHK Besar-besaran di Sektor Tekstil Gara-gara Tarif Trump

    Madagaskar Genting, Bisa PHK Besar-besaran di Sektor Tekstil Gara-gara Tarif Trump

    JAKARTA – Madagaskar bisa kehilangan sekitar 60.000 pekerjaan di sektor tekstil karena tarif 47% yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump terhadap negara itu.

    Rumus yang digunakan untuk menghitung tarif AS terbaru berarti negara-negara berpendapatan rendah seperti Madagaskar yang mengimpor barang-barang AS dalam jumlah kecil menghadapi tarif pajak tertinggi.

    Sektor tekstil dan pakaian jadi Madagaskar mempekerjakan sekitar 180.000 orang dan menyumbang sekitar seperlima dari produk domestik bruto negara itu, menurut laporan tahun 2023 yang dirilis Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

    Negara berpenduduk 31 juta orang itu mengekspor barang senilai $733 juta ke AS pada tahun 2024, sebagian besar di antaranya berdasarkan Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika (AGOA), yang memberikan akses bebas bea ke pasar AS untuk banyak barang yang diproduksi di Afrika.

    “Kami memperkirakan sekitar 60.000 pekerjaan akan terpengaruh oleh keputusan untuk menaikkan tarif menjadi 47%,” kata Rindra Andriamahefa, direktur eksekutif kelompok lobi industri, dalam pernyataan pada Selasa malam, merujuk pada hilangnya pekerjaan permanen dan sementara.

    Dilansir Reuters, Rabu, 9 April, Beatrice Chan Ching Yiu, presiden kelompok lobi, Groupement des Entreprises Franches et Partenaires (GEFP), mengatakan investor akan beralih ke negara-negara pengekspor yang hanya menghadapi tarif minimum 10% yang dikenakan oleh pemerintahan Trump.

    “Pandemi adalah satu hal. Apa yang kita hadapi sekarang adalah hal yang lain,” kata Ching Yiu.

    “Sayangnya, tindakan seperti PHK sementara atau pemecatan mungkin tidak dapat dihindari,” sambungnya.

    Pemerintah Madagaskar mulai berkonsultasi dengan negara-negara Afrika lainnya yang terkena dampak buruk tarif untuk mengoordinasikan posisi bersama.

    “Dialog bilateral yang konstruktif dengan otoritas AS sedang berlangsung, termasuk diskusi teknis yang bertujuan untuk memahami alasan di balik keputusan tersebut,” kata kementerian luar negeri Madagaskar.

  • PHK Massal Jadi Ancaman Buntut Kenaikan Tarif Impor AS, Satgas Khusus Segera Dibentuk

    PHK Massal Jadi Ancaman Buntut Kenaikan Tarif Impor AS, Satgas Khusus Segera Dibentuk

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo Subianto. Satgas PHK yang nantinya akan melibatkan pemerintah, buruh, dan pengusaha dibentuk untuk mengantisipasi kebijakan tarif impor AS dimana Indonesia dikenakan 32 persen sehingga akan sangat berdampak.

    “Dampaknya akan sangat besar dan ancaman PHK di depan mata. Dengan bea masuk begitu besar sangat menyulitkan pasar dalam negeri, ekspor kita juga sangat signifikan ke AS,” jelasnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan pembentukan Satgas PHK sebagai respons terhadap ancaman efek domino kebijakan tarif baru yang ditetapkan Donald Trump.

    Said Iqbal menjelaskan, kebijakan Trump yang mengenakan tarif resiprokal 32 persen pada produk ekspor Indonesia, diprediksi berdampak pada gelombang PHK dalam waktu dekat. Ia bahkan menyebut sekitar 50 ribu buruh terancam kehilangan pekerjaan dalam tiga bulan ke depan.

    “Kami sudah mengirim surat kepada American Federation of Labour (AFL) dan Congress of Industrial Organizations (CIO) agar membantu bahwa ada ancaman PHK di Indonesia bilamana Trump memaksakan kehendaknya mengenakan tarif,” kata Said Iqbal.

    Dia pun menekankan pentingnya Satgas PHK untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja secara terstruktur. “Di dalamnya ada Apindo Kadin, Kemnaker, Kemenko Perekonomiam, dan serikat buruh. Jadi kalau ada PHK kami sudah siap,” sambungnya.

    Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan buruh dengan pembentukan Satgas PHK. Dia menilai Satgas PHK penting untuk mengantisipasi PHK. “Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademik, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya,” katanya.

    Hak buruh harus dibela

    Prabowo menekankan bahwa hak buruh harus dibela. Prabowo juga meminta agar Satgas dapat memetakan potensi PHK dan peluang lapangan kerja di setiap daerah. “Di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa link and match dan pemerintah akan bantu,” ujarnya.

    Prabowo mengingatkan jika ada PHK di Jawa, buruh harus siap jika mendapat peluang di wilayah lain. Hal ini dilakukan agar ada pemerataan. “Kalau ada perusahan yang PHK di Jawa, kita tawarkan yang PHK, saya bisa salurkan Anda bekerja tapi mungkin di Kalimantan, atau Halmahera, atau Waingapu, atau di Merauke,” jelasnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut usulan itu sejatinya bukan hal baru. “Realistis, itu sudah kita usulkan lama sebenarnya. Sudah jadi wacana lama, tapi baru dalam diskusi internal kita di kementerian ekonomi,” katanya.

    Dia menegaskan, jika Presiden telah memberi lampu hijau, maka pihaknya siap menindaklanjuti. “Tapi kalau Pak Presiden yang minta, ya artinya harus kita eksekusi,” ujar Yassierli yang juga mengungkapkan, kementeriannya sebenarnya telah menyiapkan fondasi pembentukan Satgas PHK sejak lama, terutama dalam hal pemetaan sektor dan kebutuhan tenaga kerja.

    “Secara tidak langsung kita sudah siapkan komponennya. Contoh, apa yang kami lakukan selama ini memetakan terkait pertumbuhan job creation sejauh mana di industri-industri,” ucapnya.

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apa yang Dimaksud dengan Perusahaan PMA seperti PT Yihong Novatex?

    Apa yang Dimaksud dengan Perusahaan PMA seperti PT Yihong Novatex?

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Yihong Novatex Indonesia belakangan ini menjadi sorotan atas isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan terhadap pegawainya secara sepihak. PT Yihong Novatex ternyata merupakan salah satu perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang berdiri di Indonesia.

    PT Yihong Novatex yang mendirikan sebuah pabrik alas kaki berlokasi di Cirebon, Jawa Barat, telah melakukan PHK terhadap 1.126 pegawai secara sepihak. Pihak manajemen perusahaan menjelaskan pemecatan ini dilakukan akibat terhentinya kegiatan operasional sejak para pegawai melakukan aksi mogok kerja.

    Sebelumnya, PT Yihong Novatex telah merumahkan tiga orang pegawai sebab masa kontrak yang telah habis. Namun, hal ini sontak memicu pegawai lainnya untuk melakukan aksi solidaritas berupa mogok kerja demi menuntut keadilan. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian finansial, sehingga terpaksa melakukan PHK terhadap pegawainya dengan membayarkan sejumlah pesangon.

    PT Yihong Novatex merupakan salah satu perusahaan asing yang juga dikenal dengan istilah perusahaan PMA. Lalu, apa yang dimaksud perusahaan PMA? Simak penjelasannya sebagai berikut yang dikutip dari berbagai sumber.

    Apa Itu Perusahaan PMA?

    Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (RI).

    Modal asing merupakan modal yang dimiliki oleh negara asing, baik berupa perseorangan warga negara asing, badan usaha dan badan hukum asing, atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

    Syarat Pendirian Perusahaan PMA di Indonesia

    Sebelum berinvestasi di Indonesia, investor asing perlu memahami beberapa ketentuan penting, antara lain:

    1. PMA harus berbentuk PT

    Penanaman modal asing wajib berbentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, kecuali diatur lain oleh undang-undang. PMA dapat dilakukan melalui penyertaan saham saat pendirian PT, pembelian saham, atau dengan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    2. Hanya dapat beroperasi pada usaha besar

    Investor asing hanya diperbolehkan beroperasi di sektor usaha besar. Mereka tidak dapat berinvestasi di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, sebelum memilih bidang usaha, investor harus memastikan apakah bidang tersebut terbuka sepenuhnya, terbuka dengan syarat tertentu, atau tertutup untuk investasi asing.

    3. Nilai investasi minimum Rp 10 miliar

    Investor asing harus memenuhi nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar per bidang usaha KBLI 5 digit per lokasi proyek yang tidak termasuk nilai tanah dan bangunan.

    Pengecualian berlaku untuk PMA di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada bidang usaha berbasis teknologi rintisan, yang dapat berinvestasi dengan nilai kurang dari Rp 10 miliar. Selain nilai investasi minimum, PMA harus memiliki modal disetor minimal Rp 10 miliar, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

    4. Direksi wajib dipertimbangkan

    Meskipun UU Perseroan Terbatas tidak mewajibkan direksi PT PMA berkewarganegaraan Indonesia, dalam praktiknya petugas pajak sering menyarankan agar direktur utama adalah WNI.

    Hal ini untuk mempermudah pengawasan pajak karena pernah terjadi kasus pelanggaran pajak oleh PT PMA yang seluruh direksinya adalah warga negara asing (WNA) dan sulit dilacak setelah kembali ke negara asalnya. Jika direksi adalah WNA, disarankan agar ia memiliki kartu izin tinggal tetap (KITAP) sebagai bukti domisili tetap di Indonesia.

    Prosedur Pendirian Perusahaan PMA

    Pengajuan pendirian PT PMA dapat dilakukan secara daring melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Spipise), yang dikenal sebagai sistem online single submission (OSS). Aturan terkait OSS diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

    Lebih dalam, berikut ini adalah prosedur pengajuan pendirian PT PMA:

    Pemohon harus memiliki dokumen pendirian PT, meliputi akta pendirian PT, surat keputusan menteri hukum dan HAM tentang pengesahan PT, serta NPWP perusahaan.

    Memenuhi ketentuan modal atau investasi

    PT PMA yang akan didirikan harus memenuhi persyaratan modal atau investasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

    Nomor induk berusaha (NIB) dan perizinan berusaha

    Perusahaan wajib memiliki NIB dan perizinan berusaha yang diajukan melalui OSS atau BKPM sesuai dengan sektor bisnis yang dijalankan.

    Lokasi kegiatan usaha harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat.

    Perusahaan wajib melengkapi perizinan lain yang relevan dengan sektor bisnisnya melalui kementerian atau instansi terkait.

    Kasus PT Yihong Novatex mencerminkan pentingnya pengawasan terhadap perusahaan PMA di Indonesia. Meski investasi asing berperan dalam pertumbuhan ekonomi, perusahaan tetap wajib mematuhi aturan ketenagakerjaan.

  • Harga Saham IHSG Hari Ini 9 April 2025 Diproyeksi Bakal Terus Melemah

    Harga Saham IHSG Hari Ini 9 April 2025 Diproyeksi Bakal Terus Melemah

    PIKIRAN RAKYAT – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mencatat pelemahan signifikan, menandai periode tekanan berat di pasar modal Indonesia. Pada perdagangan Selasa 8 April 2025, IHSG ditutup melemah tajam sebesar 514,48 poin atau 7,90 persen, ke posisi 5.996,14.

    Level ini menempatkan IHSG dalam wilayah krusial dan menimbulkan kekhawatiran akan pelemahan lanjutan.

    Pelemahan IHSG Didorong Sentimen Eksternal

    Pengamat pasar modal sekaligus Founder Stocknow.id, Hendra Wardana, memproyeksikan bahwa IHSG masih berpotensi melemah dalam jangka pendek akibat tekanan eksternal, terutama kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Dari sisi teknikal, IHSG kini berada di area support 5.945 sampai 6.045, dengan level krusial selanjutnya di 5.500 sampai 5.636. Artinya, secara jangka pendek, masih ada risiko pelemahan lanjutan,” ujar Hendra kepada Antara di Jakarta, Rabu 9 April 2025.

    Meski demikian, Hendra menyebut masih ada peluang technical rebound apabila pemerintah Indonesia memberikan sinyal positif terkait negosiasi dagang dengan AS.

    “Namun, kemungkinan technical rebound tetap terbuka, terutama jika ada sinyal diplomasi tegas dari Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi kebijakan tarif Trump,” ucap Hendra.

    Menurutnya, reaksi pasar yang berlebihan terhadap tarif AS mencerminkan kekhawatiran lebih luas terhadap ketegangan dagang global dan potensi perlambatan ekonomi dunia.

    “Meskipun ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 9,9 persen dari total ekspor nasional, reaksi pasar yang berlebihan mengindikasikan adanya kekhawatiran lebih dalam terhadap ketegangan dagang global, potensi perlambatan ekonomi dunia, serta belum adanya respons cepat dari pemerintah RI sebelum pasar dibuka,” tuturnya.

    Trading Halt Diberlakukan, IHSG Anjlok Tajam

    Pada Selasa pagi, IHSG sempat mengalami penurunan lebih dari 9 persen dan dibuka melemah 596,33 poin ke posisi 5.914,28, memicu trading halt selama 30 menit. Hal ini dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bentuk perlindungan dari volatilitas ekstrem.

    “IHSG terkena trading halt. Pasar dikejutkan kebijakan pemerintah AS yang mengumumkan kebijakan tarif impor baru pada Rabu (2 April 2025), dimana Indonesia terkena tarif sebesar 32 persen,” kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus.

    Maximilianus menyebut kekhawatiran investor dipicu oleh potensi perlambatan ekonomi global dan kemungkinan dampaknya terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri.

    “Tarif ini membuat pelaku pasar khawatir akan terjadi perlambatan ekonomi global dan berimbas ke ekonomi dalam negeri,” tuturnya.

    Pendekatan Diplomatis Jadi Kunci Stabilisasi Pasar

    Pengamat dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menilai bahwa langkah diplomatis yang cepat dan tepat dari pemerintah Indonesia menjadi sangat penting untuk mengatasi gejolak pasar saat ini.

    “Pemerintah harus menunjukkan langkah-langkah strategis yang terukur untuk melakukan pendekatan diplomatis ke Amerika maupun rencana kebijakan yang terukur. Itu yang dibutuhkan,” ujar Ronny.

    Ronny menekankan bahwa kebijakan tarif Trump sangat memukul sektor ekspor Indonesia, khususnya perusahaan yang mengandalkan pasar AS.

    “Selain itu juga pengaruhnya terhadap prospek ekonomi Indonesia kan cukup besar sehingga membuat prospek investasi dan rate of return dari investasi juga akan memburuk,” tuturnya.

    Ronny P. Sasmita juga menyebut bahwa tekanan ini adalah kulminasi dari sentimen negatif sebelumnya, baik dari faktor domestik maupun global. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembalikan optimisme pasar dan memperbaiki citra ekonomi Indonesia di mata investor.

    “Yang dibutuhkan adalah bagaimana pemerintah mengeluarkan sikap dan kebijakan yang bisa mengembalikan optimisme para investor ini di pasar Indonesia,” ucapnya.

    IHSG Terseret Semua Sektor

    Berdasarkan data Indeks Sektoral IDX-IC, semua sektor mengalami penurunan, dengan penurunan terdalam terjadi pada:

    Sektor barang baku: -11,12% Sektor teknologi: -10,18% Sektor barang konsumen non-primer: -8,80%

    Hanya 33 saham yang tercatat naik, sementara 710 saham melemah dan 215 saham stagnan, dari total 22,33 miliar lembar saham yang diperdagangkan dengan nilai Rp20,97 triliun dalam 1,42 juta transaksi.

    Saham-saham top gainer: SOSS, CTBN, NETV, IPAC, LINKJ Saham-saham top loser: MTFN, PANI, INCO, AREA, RAJA Pasar Asia Bergerak Positif, Tapi IHSG Masih Tertekan

    Berbeda dengan IHSG, bursa saham regional Asia justru bergerak menguat:

    Nikkei Jepang: +0,60% ke 37.799,97 Shanghai: +1,58% ke 3.145,55 Kuala Lumpur: +0,02% ke 1.443,73 Straits Times: +2,01% ke 3.469,57

    Sentimen positif di kawasan didorong oleh isyarat dari Trump yang membuka kemungkinan negosiasi dagang dengan mitra utama, termasuk China. Namun, ketegangan tetap tinggi setelah Trump mengancam tarif tambahan 50% terhadap impor China dan China merespons dengan tarif balasan 34% atas produk AS mulai Kamis ini.

    Peluang di Tengah Kepanikan

    Meski pasar sedang diliputi kepanikan, Hendra Wardana justru melihat ini sebagai peluang bagi investor jangka panjang.

    “Justru saat investor panik, ini bisa menjadi peluang strategis untuk mulai mengoleksi saham-saham unggulan yang harganya terkoreksi dalam,” ujarnya.

    Dia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan pertumbuhan PDB di kisaran 5 persen, neraca perdagangan surplus, dan kinerja emiten besar yang masih solid.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perang Dagang China-AS Kian Panas, Begini Dampaknya ke Dunia

    Perang Dagang China-AS Kian Panas, Begini Dampaknya ke Dunia

    Jakarta –

    Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China kian memanas setelah Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor 104% ke China.

    Melansir dari BBC News, Rabu (9/4/2025), International Monetary Fund (IMF) mencatat AS dan China sama-sama berkontribusi besar dalam ekonomi global, sekitar 43% pada tahun ini.

    Kondisi ketegangan ini disebut bisa memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi masing-masing. Bahkan paling buruk bisa membuat perekonomian ke jurang resesi.

    Hal ini akan merugikan ekonomi negara lain sehingga pertumbuhan ekonomi global jadi melambat.

    Di sisi lain, investasi global kemungkinan besar juga akan mengalami tekanan. Selain itu, ada dampak potensial lainnya, yakni peralihan perdagangan atau trade diversion.

    China merupakan negara manufaktur terbesar di dunia dan memproduksi jauh lebih banyak daripada penggunaan dalam negeri. Negeri Tirai Bambu tersebut sudah mengalami surplus perdagangan hampir US$ 1 triliun. Hal ini berarti negara ini mengekspor lebih banyak daripada mengimpor

    Adapun risikonya apabila barang-barang tidak dapat masuk ke AS, perusahaan-perusahaan China dapat mengalihkan pasarnya ke negara lain. Hal ini dapat merugikan produsen di negara-negara yang menjadi sasarannya bahkan dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Dampak limpahan perang dagang habis-habisan antara China dan AS akan terasa secara global. Sebagian besar ekonom menilai bahwa dampaknya akan sangat negatif. Asosiasi Pengusaha Baja asal Inggris, UK Steel telah memperingatkan bahaya kelebihan baja yang berpotensi dialihkan ke pasar Inggris.


    Lihat juga Video: China Sebut Tak Akan Ada Pemenang di Perang Tarif Trump

    (rea/kil)

  • Cegah Pengusaha PHK Pekerja, Menko Airlangga: Gaji Karyawan Rp10 Juta Pajaknya Ditanggung Pemerintah – Halaman all

    Cegah Pengusaha PHK Pekerja, Menko Airlangga: Gaji Karyawan Rp10 Juta Pajaknya Ditanggung Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah menyiapkan stimulus untuk perekonomian dalam negeri.

    Yang menjadi sorotan, stimulus khusus untuk industri padat karya, dimana pajak penghasilan (PPh) pekerja ditanggung pemerintah.

    Hal ini menjadi dasar kuat agar para pengusaha untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), di tengah situasi ekonomi global tidak stabil.

    “Stimulus ekonomi terutama di sektor padat karya, gaji yang sampai Rp 10 juta PPh-nya ditanggung pemerintah, sehingga tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk melakukan pengurangan tenaga kerja,” tutur Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan” diselenggarakan di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dengan pajak pekerja ditanggung pemerintah, ia mengajak para pengusaha untuk bersama-sama mencari peluang dan pasar baru untuk berkembang.

    “Karena ini pajaknya disubsidi oleh pemerintah, sehingga kita bersama-sama dengan pengusaha untuk kita bertahan sambil mencari market baru di dalam situasi yang tidak pasti tersebut,” imbuhnya.

    Selain itu, untuk membantu para pengusaha, pemerintah juga telah menyiapkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai Rp 300 triliun, utamanya untuk sektor padat karya.

    “KUR juga kita siapkan Rp 300 triliun termasuk untuk sektor padat karya. Sektor-sektor yang didukung oleh pemerintah, yaitu makanan dan minuman, produk tekstil, kulit dan furniture,” jelasnya.

     

  • Terima Usulan KSPI, Prabowo Bakal Bentuk Satgas Khusus Tangani PHK – Page 3

    Terima Usulan KSPI, Prabowo Bakal Bentuk Satgas Khusus Tangani PHK – Page 3

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan bahwa ancaman PHK masih membayangi puluhan ribu buruh di sektor-sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan komponen otomotif.

    “Ancaman PHK ini kami kalkulasi, sekali lagi ini baru kalkulasi, Pak Presiden, bisa jadi salah. Dalam tiga bulan ke depan, di industri-industri yang menjadi anggota serikat buruh itu, 50.000 lebih buruh terancam PHK,” ujar Said.

    Untuk itu, Said mengusulkan pembentukan Satgas Khusus PHK guna memastikan pemerintah memiliki kesiapan jika krisis ketenagakerjaan semakin memburuk.

    “Izinkan, kami ada usulan dan saran di forum ini, yaitu segera dibentuk Satgas PHK. Jadi, nggak grabak-grubuk kalau nanti terjadi PHK, kita sudah siap, ada unsur APINDO, KADIN, serikat buruh, Kemnaker, Kementerian Perekonomian dan DPR,” tegas Said.

    Said juga menambahkan bahwa Satgas tersebut nantinya akan turut berperan dalam menjaga stabilitas hubungan industrial, termasuk mencegah potensi pemogokan akibat hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh perusahaan.

    “Satgas ini juga akan mengeliminir mendeklinasi potensi pemogokan bilamana terjadi PHK, yang mengakibatkan hak-hak buruh tidak dibayar sesuai perundang-undangan,” jelas Said.

     

     

  • Tarif Impor 32 Persen AS Berlaku, Dampak Ekonomi Indonesia Terancam – Halaman all

    Tarif Impor 32 Persen AS Berlaku, Dampak Ekonomi Indonesia Terancam – Halaman all

    Tarif impor 32 persen AS mulai berlaku, ancam ekonomi Indonesia dan tantang respons pemerintah.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tarif impor 32% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mulai berlaku pada 9 April 2025, memicu kekhawatiran besar di kalangan pelaku ekonomi Indonesia.

    Kebijakan ini diprediksi akan berdampak negatif pada sektor ekspor Indonesia, mengancam peningkatan harga barang, penurunan daya beli masyarakat, serta potensi PHK massal, sementara pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk merespons dengan langkah-langkah konkret yang cepat dan efektif.

    Dampak Tarif Impor 32% terhadap Ekonomi Indonesia

    Kebijakan tarif impor ini berpotensi menyebabkan beberapa dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia.

    Salah satunya adalah kenaikan harga barang yang akan memengaruhi biaya barang konsumsi dan bahan baku untuk industri.

    Hal ini tentu akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah.

    Sektor-sektor yang bergantung pada ekspor ke AS, seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik, juga diprediksi akan mengalami tekanan berat, dengan kemungkinan PHK besar-besaran.

    Prof. Henry Indraguna: Respon Pemerintah Harus Cepat

    Prof. Henry Indraguna, politisi Partai Golkar, mengingatkan bahwa respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif ini harus cepat dan tepat.

    “Dampak paling nyata adalah harga barang naik, daya beli rakyat tertekan. Sektor yang bergantung pada ekspor ke AS seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik akan terkena dampak yang sangat berat,” ujarnya.

    Menurutnya, tanpa tindakan cepat, rakyat akan menjadi korban utama.

    Tantangan dan Peluang: Apa yang Harus Dilakukan Indonesia?

    Meski kebijakan tarif ini membawa tantangan besar, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia.

    Salah satunya adalah diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara selain AS, seperti China, India, dan negara-negara ASEAN.

    Strategi hilirisasi industri dan stabilisasi nilai tukar rupiah juga menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan AS ini.

    Reza Priyambada: Tetap Rasional di Tengah Ketegangan Pasar

    Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, mengimbau para pelaku pasar untuk tetap tenang dan tidak terjebak dalam kepanikan.

    Menurutnya, naik turunnya pasar saham disebabkan oleh persepsi para pelaku pasar, bukan hanya sentimen yang ada.

    “Jangan over panic dengan kondisi ini. Optimisme dan rasionalitas penting dalam menghadapi volatilitas pasar,” jelasnya.

    Andry Asmoro: Indonesia Punya Penyangga Ekonomi yang Kuat

    Andry Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri, mengatakan bahwa meskipun tensi global meningkat, pasar domestik Indonesia memiliki penyangga yang kuat.

    Dengan intervensi Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan permintaan domestik yang stabil selama Ramadan, Indonesia diyakini dapat mengatasi tantangan eksternal ini.

    Satria Sambijantoro: Indonesia Tidak Terlalu Rentan

    Satria Sambijantoro, Head of Research Bahana Sekuritas, menilai bahwa Indonesia tidak akan terlalu terpengaruh oleh kebijakan tarif impor AS ini.

    “Ekspor Indonesia ke AS hanya mencakup 2?ri PDB kita, paparan makro terkecil di Asia Tenggara,” ujarnya. Menurutnya, depresiasi rupiah justru bisa meningkatkan daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Kebijakan tarif impor 32% yang diberlakukan oleh AS berpotensi memberikan dampak negatif bagi Indonesia, namun dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat menghadapi tantangan ini.

    Respons cepat, diversifikasi pasar ekspor, dan stabilisasi ekonomi domestik menjadi kunci untuk mengurangi dampak kebijakan proteksionisme ini.

  • Terima Usulan Buruh, Prabowo Akan Bentuk Satgas PHK – Page 3

    Terima Usulan Buruh, Prabowo Akan Bentuk Satgas PHK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mendengarkan pembentukan Satgas PHK yang disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta. Dia pun mengakui usulan tersebut bermanfaat untuk rakyat.

    “Idenya Pak Said Iqbal aku akui ini sangat penting. Saya kira, bentuk Satgas PHK, segera. Libatkan pemerintah, serikat buruh, akademisi, libatkan BPJS dan sebagainya,” tutur Prabowo dalam momen diskusi di acara tersebut, Selasa (18/4/2025).

    Menurut Prabowo, Satgas PHK nantinya dapat memetakan berbagai peluang kerja, khususnya bagi pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dia pun memerintahkan kementerian terkait untuk merealisasikan satuan tugas tersebut.

    “Kita akan link and match dan pemerintah akan bantu. Misalnya, Mentan juga akan rencanakan kita akan lakukan investasi besar di sektor pertanian yang serap 8 juta pekerja,” jelas dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pengusaha di sektor padat karya tidak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), meski menghadapi tekanan akibat kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat.

    Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi karyawan dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. Insentif ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong keberlangsungan usaha padat karya.

    “Stimulus ekonomi diberikan, khususnya untuk sektor padat karya. Gaji buruh hingga Rp10 juta, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, tidak ada alasan untuk melakukan PHK,” ujar Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Ia juga mendorong pelaku industri padat karya agar lebih proaktif mencari pasar ekspor baru, ketimbang mengambil langkah efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja.

    “Karena pajaknya sudah disubsidi, mari bertahan bersama pemerintah dan cari pasar baru di tengah ketidakpastian global,” kata Airlangga Hartarto.

    Selain insentif pajak, pemerintah juga menyediakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp300 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri makanan, minuman, tekstil, kulit, dan furnitur.

    Regulasi terkait insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 yang berlaku sejak 4 Februari 2025.

    PMK ini merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai Januari 2025, serta strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    Mulai dari dolar AS dekati Rp17.000 hingga kabar pertemuan Megawati Prabowo di News Flash Liputan6.com.