Xcloud.id

Kasus: PHK

  • 1.126 Korban PHK PT Yihong Bakal Dipekerjakan Lagi

    1.126 Korban PHK PT Yihong Bakal Dipekerjakan Lagi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan sebanyak 1.126 karyawan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Yihong Novatex Indonesia berpotensi untuk dipekerjakan kembali karena perusahaan sudah beroperasi lagi.

    “Sekarang yang bekerja lagi baru 200-an (pekerja), tetapi nanti akan ditambah lagi dari 1.126 (korban terdampak PHK). Harapannya, insyaallah semuanya (kembali dipekerjakan),” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri dikutip dari Antara, Jumat (11/4/2025).

    Menurutnya, PT Yihong Novatex Indonesia sudah memenuhi hak-hak sebanyak 1.126 karyawan yang kena PHK sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, mulai dari THR hingga pesangon.

    “Lalu 200 orang lebih sudah dipekerjakan kembali, nanti secara bertahap (sisanya) akan dipekerjakan lagi,” ujar dia.

    Indah mengatakan PT Yihong Novatex Indonesia sudah kembali berproduksi di sektor alas kaki, salah satunya adalah produksi sol sepatu.

    Kemenaker terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten  Cirebon serta PT Yihong Novatex Indonesia untuk dapat mempekerjakan kembali eks buruh yang telah di-PHK.

    Sebelumnya, PT Yihong Novatex diberitakan telah memberhentikan sebanyak 1.126 pekerja secara tiba-tiba. PHK tersebut diklaim sebagai dampak dari aksi mogok kerja buruh yang dilaporkan beberapa waktu lalu.

  • Ekonom Celios sebut tiga alasan emas batangan banyak dibeli masyarakat

    Ekonom Celios sebut tiga alasan emas batangan banyak dibeli masyarakat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom Celios sebut tiga alasan emas batangan banyak dibeli masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 April 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan ada tiga faktor yang membuat belakangan ini emas batangan banyak dibeli masyarakat, yakni tekanan ekonomi global, imbal investasi besar dan dana darurat.

    Dihubungi di Jakarta, Kamis, Ia menjelaskan faktor pertama yakni saat ini masyarakat dan investor melihat adanya tekanan ekonomi global, sehingga kebanyakan memilih untuk menggeser portofolio aset menjadi emas batangan.

    “Mereka mencoba untuk menggeser portofolio investasinya menjadi emas batangan, sehingga ada demand yang meningkat di tengah situasi ekonomi yang cukup memburuk,” ujarnya.

    Ia menyampaikan faktor kedua yakni sebagian masyarakat menggunakan emas batangan untuk meningkatkan imbal hasil dari investasi.

    Hal ini karena nilai tambah dari emas batangan dinilai lebih tingi dibanding bunga bank konvensional.

    “Jadi begitu ada uang lebih misalnya sisa THR, daripada dimasukkan ke simpanan perbankan bunganya tidak seberapa, mereka belikan emas batangan,” ujarnya pula.

    Sementara untuk faktor ketiga, dijelaskan Bhima yakni karena masyarakat membutuhkan emas batangan sebagai dana darurat, mengingat likuiditas logam mulia dinilai lebih cepat.

    “Karena emas itu likuiditasnya cepat. Ketika kena PHK atau untuk memenuhi kebutuhan darurat, emas ini dapat cepat dicairkan,” kata Bhima.

    Melihat situasi ekonomi dunia yang saat ini sedang tertekan, dan harga emas terus mengalami lonjakan, Bhima meminta Pemerintah memastikan bahwa pasokan emas dalam negeri bisa memenuhi permintaan pasar, serta mengendalikan nilai tukar rupiah dan membuat kebijakan untuk memitigasi dampak resiprokal Amerika Serikat agar harga emas batangan lebih stabil.

    Diberitakan sebelumnya, banyak masyarakat yang membeli emas batangan setelah Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah, seperti di Padang, Jakarta dan Jawa Barat.

    Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat mengungkapkan pembelian emas oleh masyarakat untuk investasi, meningkat selepas libur Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Dari data Pegadaian, tercatat transaksi emas sampai tanggal 8 April 2025 di wilayah Kanwil Jawa Barat sebanyak 85.685 gram. 

    Secara rinci Area Bandung I sebanyak 25.761 gram, Area Cirebon sebanyak 21.712 gram, Area Tasikmalaya 19.851 gram, dan Area Bandung 2 sebanyak 18.362 gram.

    Adapun pada Kamis (10/4) harga emas batangan buatan Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian, kompak meroket hingga Rp60.000 dari hari sebelumnya.

    Emas Antam meroket Rp60.000 dari semula Rp1.798.000 menjadi Rp1.858.000 per gram, emas buatan Galeri24 turut melonjak Rp57.000 ke angka Rp1.816.000 dari semula Rp1.759.000 per gram.

    Sementara emas buatan UBS melesat naik Rp57.000 dari semula Rp1.754.000 menjadi Rp1.811.000 per gram.

    Sumber : Antara

  • Tarif Impor AS Naik, Eksportir Sulsel Khawatirkan Gelombang PHK

    Tarif Impor AS Naik, Eksportir Sulsel Khawatirkan Gelombang PHK

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Penerapan tarif impor 32 persen Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia dikhawatirkan. Bisa berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Arief R Pabettingi menilai kebijakan itu berdampak pada volume ekspor ke AS.

    “Karena dengan adanya 32 resensi, pasti akan mengurangi komoditi yang diekspor,” kata Arief kepada fajar.co.id, Jumat (11/4/2025).

    Sementara itu,  Indonesia diketahui memang mengekspor sejumlah komoditi ke AS sejak dulu. Terutama tekstil.

    Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, total ekspor Indonesia ke AS pada Januari-Februari 2025 tercatat US$ 4,677 miliar. Lebih tinggi dibanding Januari-Februari 2024 sebesar US$ 4,091 miliar.

    “Ada banyak kondisi barang yang sudah puluhan tahun diekspor ke Amerika. Misalnya tekstil, sektor perikanan. Tapi dari total itu, sektor tekstil, terus kaos. Kan AS daerah dingin. Kaos kaki, produk elektronik, perikanan, dan kopi,” jelas Arief.

    Khusus di Sulsel sendiri, Arief mengatakan memang ekspor ke AS tidak besar. Dibanding negara lain seperti China.

    “Sulsel ke Amerika itu sangat kecil. Karena hanya potensi di sektor perikanan. Paling ikan tuna, udang, dan ikan filet. Angkanya saya tidak terlalu tahu. Tapi nilainya kecil,” ujarnya.

    Namun ia tak membeberkan nilai ekspornya. Tapi jika melihat total volume kontainer saja. Ekspor dari Sulsel ke Amerika, paling banyak bisa 10 kontainer per bulan. 

    “Kalau negara lain, kan China terbesar. Terus ke Jepang, Malaysia, Vietnam, sama negara Eropa.  Kalau ke China lebih banyak nikel dan rumput laut,” imbuhnya.

  • Indonesia Bisa Manfaatkan Peluang Tarif Resiprokal AS Lewat Pengalihan Impor – Halaman all

    Indonesia Bisa Manfaatkan Peluang Tarif Resiprokal AS Lewat Pengalihan Impor – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pasar saham Indonesia memiliki ketahanan yang relatif lebih baik dibanding banyak negara lain, terutama di tengah tekanan pasar global akibat tarif balasan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok,

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, IHSG sempat turun hingga 9 persen di sesi pembukaan dan ditutup melemah 7,9 persen ke level 5.996,14. Namun, posisi Indonesia tetap lebih baik dibandingkan banyak negara lain.

    “Kalau kita lihat banyak negara yang indeks harga sahamnya pada tanggal 8 April dibanding 2 April banyak yang koreksinya sangat dalam hingga 14 persen,” ujar Sri Mulyani Indrawati dikutip, Kamis (10/4/2025).

    Verdhana Sekuritas dalam analisisnya menyatakan, Indonesia bisa memanfaatkan tarif resiprokal yang diberlakukan Pemerintah Amerika Serikat sebagai peluang strategis dengan mengalihkan impor ke produk-produk dari AS seperti produk pertanian, energi, teknologi.

    Selain itu insentif fiskal juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan impor AS dan mempertahankan daya saing ekspor. Adapun kuota, lisensi, dan hambatan impor lainnya akan dihapuskan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis.

    “Ini adalah sebuah perkembangan besar yang disambut baik oleh komunitas bisnis. Persyaratan TKDN juga akan beralih dari mandat yang kaku ke kerangka kerja berbasis insentif untuk meningkatkan daya saing,” tulis Verdhana dalam laporan terbarunya, Kamis (10/4/2025).

    Berdasarkan analisis Verdhana, untuk mengurangi surplus perdagangan dengan AS, Indonesia hanya perlu mengalihkan sejumlah kecil impor ke AS, yang berpotensi menurunkan tarif.

    “Sebaliknya, negara-negara seperti Vietnam perlu meningkatkan impor mereka ke AS sebanyak 11 kali (sekitar 30 persen dari PDB).

    Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia dengan tarif yang berpotensi lebih rendah ke pasar AS,: jelas Verdhana.

    Selain itu pemerintah juga akan memberikan perlindungan sektor padat karya dalam negeri, misalnya tekstil, garmen, dan alas kaki, baik terhadap tarif maupun impor ilegal. Akan ada pembentukan gugus tugas khusus untuk mengurangi risiko PHK.

    Kebutuhan untuk mengeksplorasi pasar baru, seperti Uni Eropa dan kawasan lain, juga merupakan bagian dari rencana pemerintah. Terakhir, reformasi bea cukai, administrasi pajak, dan penegakan hukum akan diprioritaskan untuk mengatasi impor ilegal dan praktik dumping.

    “Pertemuan hari ini semakin mendukung pandangan kami bahwa aksi jual di pasar terlalu berlebihan,” sambungnya.

  • Anggota DPR: Pemerintah perlu lindungi UMKM saat hapus kuota impor

    Anggota DPR: Pemerintah perlu lindungi UMKM saat hapus kuota impor

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan bahwa pemerintah harus melindungi dan mendukung secara nyata bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat menjalankan kebijakan penghapusan kuota impor.

    “Negara wajib hadir melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan keberlangsungan ekonomi yang adil dan berdaulat. Dibutuhkan pengawasan ketat dan keberpihakan nyata agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional,” kata Novita di Jakarta, Jumat.

    Pasalnya, dia menilai bahwa kebijakan penghapusan kuota impor akan berdampak negatif dan melemahkan UMKM jika diterapkan tanpa pengawasan.

    Menurut dia, “tsunami” produk impor berisiko memicu persaingan tidak sehat, mematikan industri lokal, dan menciptakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih masif.

    Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu menetapkan langkah-langkah tegas untuk melindungi para pelaku UMKM, misalnya dengan memberikan subsidi dan insentif kepada UMKM agar tetap kompetitif, mendorong kampanye nasional untuk mempromosikan produk lokal.

    Kemudian, pemerintah juga bisa menyediakan pelatihan digital dan pemasaran sebagai program advokasi UMKM, menetapkan standar mutu impor untuk menyaring barang berkualitas rendah, hingga menyusun regulasi jelas atas jenis produk yang boleh diimpor, khususnya bahan pokok atau baku yang belum diproduksi dalam negeri.

    Dia mengungkapkan saat ini Industri dalam negeri, terutama yang masih dalam tahap awal akan kesulitan bertahan dan gagal tumbuh akibat tekanan pasar. Jika UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional menghadapi risiko terbesar, menurut dia, mereka bisa kehilangan pangsa pasar apabila tidak didukung oleh pemerintah.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

    “Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (8/4).

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Direstui Presiden, Menaker: Satgas PHK Siap dibentuk – Page 3

    Direstui Presiden, Menaker: Satgas PHK Siap dibentuk – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendengarkan pembentukan Satgas PHK yang disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta. Dia pun mengakui usulan tersebut bermanfaat untuk rakyat.

    “Idenya Pak Said Iqbal aku akui ini sangat penting. Saya kira, bentuk Satgas PHK, segera. Libatkan pemerintah, serikat buruh, akademisi, libatkan BPJS dan sebagainya,” tutur Prabowo dalam momen diskusi di acara tersebut, Selasa (18/4/2025).

    Menurut Prabowo, Satgas PHK nantinya dapat memetakan berbagai peluang kerja, khususnya bagi pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dia pun memerintahkan kementerian terkait untuk merealisasikan satuan tugas tersebut.

    “Kita akan link and match dan pemerintah akan bantu. Misalnya, Mentan juga akan rencanakan kita akan lakukan investasi besar di sektor pertanian yang serap 8 juta pekerja,” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pengusaha di sektor padat karya tidak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), meski menghadapi tekanan akibat kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat.

    Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi karyawan dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. Insentif ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong keberlangsungan usaha padat karya.

    “Stimulus ekonomi diberikan, khususnya untuk sektor padat karya. Gaji buruh hingga Rp10 juta, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, tidak ada alasan untuk melakukan PHK,” ujar Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Ia juga mendorong pelaku industri padat karya agar lebih proaktif mencari pasar ekspor baru, ketimbang mengambil langkah efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja.

  • Imbas Kebijakan Tarif Impor AS, Industri Padat Karya di Sukabumi ‘Dihantui’ PHK Massal

    Imbas Kebijakan Tarif Impor AS, Industri Padat Karya di Sukabumi ‘Dihantui’ PHK Massal

    Selain itu, SP TSK SPSI juga meminta pemerintah untuk segera menghapus hambatan investasi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi serta merumuskan rencana darurat perlindungan sosial bagi buruh sektor padat karya. “Dengan nilai tukar rupiah yang kian melemah hingga menyentuh angka Rp17.000 per dolar AS, harga kebutuhan pokok dipastikan meningkat, yang pada akhirnya menurunkan daya beli buruh. Pemerintah harus siap menghadapi dampak sosial dan ekonomi ini,” jelasnya.

    Terkait hubungan industrial di tingkat perusahaan, pihaknya juga mengimbau kepada para pengusaha, khususnya di sektor padat karya di Kabupaten Sukabumi untuk menghindari PHK dan lebih mengedepankan dialog sosial. “Kami meminta agar pengusaha mengoptimalkan komunikasi dengan serikat pekerja di tiap perusahaan untuk menyusun langkah-langkah strategis bersama. SP TSK SPSI siap menjadi mitra dan membuka ruang dialog demi mencari solusi terbaik,” jelasnya.

    Ia berharap, dengan membangun dialog sosial yang kuat bersama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, dampak kebijakan tarif Trump ini dapat dikurangi. “Kami berharap dengan membangun sosial dialog yang efektif, kebijakan tarif Trump sebesar 32 persen, khususnya untuk sektor padat karya terutama garmen dan alas kaki yang ada anggota SP TSK SPSI-nya di Kabupaten Sukabumi, bisa diminimalisir resikonya sekecil mungkin,” ungkapnya.

  • Tepat, Indonesia pilih jalur konsultatif hadapi tarif AS

    Tepat, Indonesia pilih jalur konsultatif hadapi tarif AS

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

    John Palinggi: Tepat, Indonesia pilih jalur konsultatif hadapi tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 April 2025 – 13:43 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Indonesia menempuh pendekatan konsultatif dalam menghadapi kebijakan proteksionis Amerika Serikat yang menaikkan tarif masuk barang impor, termasuk dari Indonesia, hingga 32 persen.

    Ketua Asosiasi Mediator Indonesia, John Palinggi, menyatakan langkah ini sebagai strategi tepat dan mengedepankan kepentingan nasional.

    Ia menilai langkah cerdas dari  Presiden Prabowo yang tidak mengambil sikap konfrontatif tapi justru melakukan pendekatan konsultatif kepada pemerintas AS atas kebijakan tarif Resiprokalnya.

    Menurutnya kenaikan tarif ini merupakan bagian dari kebijakan ekonomi Presiden Donald Trump yang berupaya menyeimbangkan neraca dagang negaranya. Tak hanya Indonesia, puluhan negara lain juga terdampak.

    “Pemerintah tidak mengambil sikap konfrontatif. Justru pendekatan konsultatif yang ditempuh Presiden Prabowo merupakan langkah cerdas, karena memungkinkan ruang dialog yang saling menghormati dan saling menguntungkan,” ujarnya.

    John menilai, tidak bijak jika Indonesia ikut dalam dinamika balas-membalas antara Amerika dan negara lain seperti Cina.

    “Tidak usah campuri urusan rumah tangga dagang negara lain. Yang penting kita pikirkan kepentingan nasional,” tegasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Kamis (10/4). 

    Ia menambahkan, perang dagang yang terjadi saat ini bukanlah satu-satunya bentuk tekanan global. 

    John juga menyatakan bahwa para pengusaha harus diberi ruang untuk mengelola bisnisnya secara independen. Pemerintah, menurutnya, cukup menjadi fasilitator, bukan intervensi.

    “Kalau pemerintah ikut campur terlalu dalam, bisa jadi kerugian internal perusahaan malah ditanggung negara,” kata dia.

    Terkait kekhawatiran akan dampak pada sektor usaha dan kemungkinan gelombang PHK, John menyebut hal itu sebagai risiko normal dalam dinamika ekonomi global. Ia justru menyoroti pentingnya membenahi masalah struktural dalam negeri seperti korupsi yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Diketahui Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS. 

    Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk menghadapi tarif resiprokal AS.

    Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Penghapusan Kuota Impor Berpotensi Picu PHK Massal

    Penghapusan Kuota Impor Berpotensi Picu PHK Massal

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jikaiPresiden Prabowo Subianto merealisasikan penghapusan kuota impor komoditas, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengkhawatirkan penghapusan kuota impor yang diperintahkan Presiden Prabowo justru akan menghancurkan industri dalam negeri.

    “Kalau kemudian malah dikurangi kontrol impornya dengan menghapus kuota impor, bisa jadi semakin besar permasalahan yang dihadapi oleh industri-industri, terutama yang rentan yang selama ini sudah banyak PHK,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Jika menengok Satu Data Ketenagakerjaan, dikutip pada Rabu (9/4/2025), terdapat 18.610 orang tenaga kerja ter-PHK sepanjang Januari—Februari 2025. Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sekitar 57,37% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

    Faisal menyebut salah satu badai PHK yang melanda industri disebabkan karena tidak adanya sinkronisasi kebijakan perdagangan yang menyelamatkan market share dalam negeri.

    Dia mengatakan, alternatif menekan defisit neraca perdagangan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia dengan menghapus kuota impor justru lebih berpotensi mengancam domestik.

    “Karena kalau kita melihat justru kita selama ini banyak masalahnya justru adalah di bagaimana mengatur pasar domestik dan persaingan dengan produk impor,” ujarnya.

    Menurutnya, alangkah lebih bijak jika pemerintah mengganti alternatif lain alih-alih menghapus kuota impor seperti yang diperintahkan Kepala Negara RI.

    “Semestinya bukan sekadar semata-mata menghapus kuota impor, tetapi memilih alternatif impor kontrol yang lebih efektif dan yang lebih sedikit dampak buruknya atau efek samping,” ungkapnya.

    Untuk itu, Faisal menyarankan agar pemerintah mengganti dengan alternatif kuota yang lebih baik, yakni dengan instrumen non tarif lainnya yang lebih efektif dan lebih sedikit efek sampingnya.

    Misalnya saja, sambung dia, dengan mengambil tindakan safeguard (pengamanan perdagangan) hingga pengenaan standar halal maupun keamanan. Dia menyebut penetapan standar ini umumnya dilakukan negara maju untuk menjaga keamanan konsumen atau dampak terhadap lingkungan.

    “Karena kuota impor itu memang rawan terhadap penyalahgunaan atau preferensi pemberian kuota pada kelompok-kelompok importir tertentu, misalkan yang punya lobi kuat, kedekatan lebih erat dengan pengambil keputusan atau kebijakan,” pungkasnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Perintah Kepala negara itu disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” tandasnya.

  • Video: Pembentukan Satgas PHK Menanti Inpres Prabowo

    Video: Pembentukan Satgas PHK Menanti Inpres Prabowo

    Video: Pembentukan Satgas PHK Menanti Inpres Prabowo

    News

    5 jam yang lalu