Xcloud.id

Kasus: PHK

  • 6 Tahun Terabaikan, Ribuan Eks Karyawan PT Matahari Sentosa Jaya Desak Pembayaran Pesangon

    6 Tahun Terabaikan, Ribuan Eks Karyawan PT Matahari Sentosa Jaya Desak Pembayaran Pesangon

    JABAR EKSPRES– Ribuan mantan karyawan PT. Matahari Sentosa Jaya yang tergabung dalam PUK SPTSK SPSI terus memperjuangkan hak mereka yang belum dipenuhi sejak perusahaan tempat mereka bekerja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Sudah enam tahun berlalu, namun pesangon sebanyak 1.510 eks karyawan tak kunjung dibayarkan oleh pihak perusahaan.

    “Sudah hampir 6 tahun lamanya, pesangon ini belum dibayarkan. Beberapa dari karyawan ada yang sudah meninggal, bahkan ada juga yang hilang ingatan,” kata Agung, salah satu eks karyawan PT Matahari Sentosa Jaya, saat ditemui media pada Sabtu (12/4/2025).

    Agung juga mengungkap kondisi terkini para eks karyawan usai di-PHK, mayoritas dari mereka hidup dalam ketidakpastian ekonomi.

    “Ada yang tidak bekerja atau menganggur, ada juga yang beralih profesi jadi tukang ojek, dan ada yang memilih pulang kampung,” tuturnya.

    BACA JUGA:Pemkot Cimahi Berkomitmen Bangun Dapur Rekaman untuk Musisi Daerah

    Dirinya berharap pihak pengusaha segera membayarkan hak para mantan karyawan sesuai dengan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.

    “Harapan kami hanya satu, yakni pesangon 1.510 orang karyawan sebagai hak kami dibayar penuh, sesuai putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, Nomor 27/eks-PHI/2020/Put PN BDG Jo. Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2019/PN BDG,” tegas Agung.

    Senada dengan Agung, Yusral Supit, selaku kuasa hukum eks karyawan, menilai pihak pengusaha tidak menjalankan kewajibannya secara serius.

    “Pengusaha awalnya bilang akan membayar pesangon tersebut. Tapi kenyataannya, sudah 6 tahun berlalu dan tidak ada pembayaran sama sekali,” ujar Yusral.

    Bahkan, Yusral mengaku pihaknya mendapati sejumlah oknum yang kini berada di lokasi kediaman pemilik perusahaan, namun mereka tidak bisa membuktikan status hukum mereka secara sah.

    BACA JUGA: Ratusan Penerima Manfaat Padati Rumah Bhineka Adam-Adrian, Banyak dari Cimahi Merasa Terbantu

    “Kami mempertanyakan legal standing mereka, tapi sampai sekarang tidak bisa ditunjukkan secara sah,” imbuhnya.

    Meski sudah ada putusan pengadilan yang jelas, ribuan mantan karyawan PT Matahari Sentosa Jaya harus terus menanti kejelasan hak mereka.

    “Hingga kini, belum ada langkah konkret dari pengusaha untuk menyelesaikan kewajiban tersebut,” tandasnya. (Mong)

  • Video: Prabowo Hapus Kuota Impor, Industri Lokal Buntung Atau Untung?

    Video: Prabowo Hapus Kuota Impor, Industri Lokal Buntung Atau Untung?

    Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Prabowo Subianto berencana akan menghapuskan aturan pembatasan kuota impor untuk sejumlah komoditas yang menyangkut hidup orang banyak sebagai strategi untuk menghapus hambatan perdagangan.

    Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa menyebutkan rencana penghapusan kuota impor bertujuan untuk mencegah PHK dan menciptakan lapangan kerja demi mengejar target ekonomi 8%. Meski demikian, kebijakan ini diharapkan API tidak disalahartikan yang membuat pasar domestik terbuka lebar dan industri lokal justru kehilangan pasar.

    Senada dengan API, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Toto Dirgantoro juga mengungkapkan pentingnya mencermati maksud dan tujuan Presiden Prabowo membuka lebar keran impor agar tidak berdampak negatif ke industri lokal.

    Seperti apa tanggapan pelaku usaha terhadap rencana pembukaan keran impor yang lebih luas? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa dan Sekjen Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Toto Dirgantoro dalam Profit,CNBCIndonesia (Jum’at, 11/04/2025)

  • Perang Dagang AS-China Memanas, Investor Bisa Kabur – Page 3

    Perang Dagang AS-China Memanas, Investor Bisa Kabur – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perang tarif antara Amerika Serikat dan China memanaskan persaingan dagang antara kedua negara. Investor di berbagai negara lain, termasuk Indonesia dikhawatirkan hengkang.

    Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menyampaikan kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump akan turut berpengaruh ke Indonesia. Belum lagi ada serangan balasan dengan tarif tinggi oleh China bagi produk asal AS.

    “Jadi pengaruh langsungnya itu kalau ke Indonesia bahwa proses premature deindustrialization (deindustrialisasi dini) ini akan berlanjut dan akan sulit untuk diantisipasi kalau ini dibiarkan,” kata Ronny saat dihubungi Liputan6.com, dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Kebijakan Donald Trump diprediksi akan berpengaruh pada penguatan nilai mata uang dolar AS. Ketika ekonomi global dilanda ketidakpastian, investor bakal mencari instrumen yang lebih aman, salah satunya adalah aset berbasis dolar.

    “Biasanya memang dolar akan menguat dalam kondisi seperti ini karena dolar dianggap sebagai salah satu safe haven dan hard currency. Di mana ketika ketidakpastian ekonomi semakin bertambah maka para investor dan pemegang aset itu akan berpindah kepada dolar berpindah kepada aset berdenominasi dolar,” katanya.

    “Sehingga membuat permintaan terhadap dolar meningkat nilai dolar semakin bertambah dan nilai rupiah semakin melemah karena banyak yang melepas rupiah,” imbuh Ronny.

    Biaya Produksi Naik

    Dampak turunannya, biaya impor bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Indonesia akan bertambah. Mengingat lagi, banyak industri di Tanah Air yang membutuhkan bahan baku dari luar negeri.

    “Nah kalau biaya impornya bertambah maka biaya produksi dalam negeri akan bertambah dan akan membuat harga-harga produk manufaktur dalam negeri menjadi bertambah dan naik,” terangnya.

    Daya Beli Melemah hingga Ancaman PHK

    Berikutnya, daya beli masyarakat turut akan terdampak negatif imbas dari kenaikan harga di sektor hilir. Lebih jauh, ancaman tersebut menimbulkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena industri manufaktur yang melemah.

    “Ini akan menciptakan inflasi juga, akan menekan daya beli dan akan membuat biaya produksi di sektor industri kita bertambah yang membuat sementara pasarnya berkurang, akan membuat permintaannya berkurang lalu membuka peluang untuk terjadinya PHK lebih lanjut di sektor industri manufaktur,” jelas Ronny.

  • Prabowo Mau Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia, ‘Lebih Baik Urus Ribuan Rakyat yang Kena PHK!’

    Prabowo Mau Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia, ‘Lebih Baik Urus Ribuan Rakyat yang Kena PHK!’

    PIKIRAN RAKYAT – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia menuai reaksi keras dari publik. Di tengah kondisi ekonomi yang memburuk dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), banyak pihak menilai langkah ini tidak tepat dan justru bertentangan dengan sikap Indonesia selama ini yang menolak relokasi warga Palestina dari tanahnya sendiri.

    Rencana Evakuasi dan Latar Belakangnya

    Isu relokasi warga Gaza ke negara ketiga pertama kali mencuat pada Januari 2024, ketika Israel penjajah dan Hamas mulai memasuki tahap awal proses perdamaian. Amerika Serikat, sebagai mediator utama, mendorong solusi jangka panjang dengan membangun kembali Gaza dan, sementara itu, merelokasi warganya demi alasan keamanan.

    “Jika kita tidak menolong warga Gaza, jika kita tidak membuat hidup mereka lebih baik, jika kita tidak memberikan harapan, akan tetap ada pemberontakan,” ucap seorang pejabat AS kepada NBC.

    Sejak saat itu, Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu tujuan relokasi. Namun, banyak pihak curiga bahwa relokasi ini hanyalah kedok Israel penjajah untuk mengusir permanen warga Palestina. Pemerintah Indonesia saat itu membantah keras terlibat dalam wacana tersebut.

    “Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” ujar Kementerian Luar Negeri.

    Namun, pada 9 April 2025, Prabowo Subianto justru mengumumkan bahwa Indonesia siap menerima 1.000 warga Gaza “pada gelombang pertama”.

    “Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu… kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka,” katanya.

    Prabowo Subianto menyebut bahwa evakuasi hanya bersifat sementara, dengan catatan bahwa warga tersebut akan kembali ke Gaza setelah situasi membaik.

    “Mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali… dan pada saat mereka pulih, mereka harus kembali ke daerah asal,” tuturnya.

    Prabowo Subianto juga melakukan lawatan diplomatik ke UEA, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania untuk membicarakan rencana tersebut.

    Kritik Pedas dari MUI dan Pengamat

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) langsung mempertanyakan tujuan Indonesia ikut dalam skema yang dinilai mendukung strategi Israel penjajah dan AS.

    “Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut?” ujar Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas.

    Pengamat Timur Tengah, Smith Alhadar, menyebut bahwa Prabowo Subianto memanfaatkan situasi ketika AS dan Israel penjajah “putus asa” mencari negara tujuan bagi pengungsi Gaza, dan memakainya sebagai alat negosiasi dengan Presiden AS Donald Trump.

    “Prabowo melihat ini kesempatan bagaimana bernegosiasi dengan Trump… yaitu dia mau menerima pengungsi Palestina,” katanya.

    Smith Alhadar menilai, seharusnya Indonesia tidak perlu “menyerahkan masa depan Palestina” hanya demi tawar-menawar diplomatik.

    “Kenapa harus tunduk pada Trump? Kenapa mempertaruhkan Palestina?” ucapnya.

    Kontradiksi dengan Kepentingan Dalam Negeri

    Langkah ini dinilai tidak peka terhadap situasi dalam negeri, di mana rakyat sedang menghadapi gelombang PHK, harga kebutuhan pokok naik, dan ekonomi yang melemah.

    “Lebih baik pemerintah mengurus ribuan orang yang kena PHK itu bagaimana?” kata Tia Mariatul Kibtiah, pengamat Timur Tengah dari Universitas Bina Nusantara.

    Menurut data UNHCR, saat ini masih ada lebih dari 12.000 pengungsi yang terkatung-katung di Indonesia tanpa kepastian. Selain itu, muncul pula gelombang penolakan terhadap pengungsi Rohingya karena alasan Indonesia tidak meratifikasi konvensi pengungsi PBB.

    Smith Alhadar menilai rencana menerima pengungsi Gaza justru akan memunculkan pertanyaan besar.

    “Kalau Indonesia menerima pengungsi Palestina, kenapa menolak Rohingya? Apa bedanya?” ujarnya.

    Potensi Pelanggaran Konstitusi

    Smith Alhadar menegaskan bahwa relokasi ini berpotensi melanggar konstitusi Indonesia, yang secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan.

    “Kita itu punya konstitusi yang secara jelas mengamanatkan bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Sekarang, mana konstitusi yang kita pegang dari dulu?” tuturnya.

    Kekhawatiran terbesar adalah jika warga Gaza tidak pernah bisa kembali karena Israel tidak memberikan jaminan tersebut. Ini akan menjadi preseden yang membahayakan perjuangan kemerdekaan Palestina.

    “Sejak Israel berdiri tahun 1948, jutaan orang Palestina terusir. Tidak satu pun yang bisa kembali. Kenapa sekarang kita percaya mereka akan dikembalikan?” kata Smith Alhadar.

    Solusi yang Lebih Masuk Akal

    Tia menyarankan agar Indonesia lebih bijak dalam menunjukkan dukungan terhadap Palestina, seperti dengan mengirimkan tenaga medis dan bantuan kemanusiaan ke negara-negara penampung di sekitar Gaza, seperti Mesir dan Yordania.

    “Tidak logis. Jarak Indonesia dan Gaza jauh. Untuk apa dirawat di sini?” ucapnya.

    “Kalau memang mendukung kemerdekaan Palestina, bukan begini caranya. Negara-negara pendukung Palestina seharusnya bersatu, mendesak two-state solution,” tuturnya menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.

    ‘Bukan untuk Relokasi, Kita hanya Membantu’

    Di tengah kecaman terkait rencananya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa rencana evakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza yang terluka akibat serangan militer Israel penjajah bukan bertujuan untuk merelokasi mereka dari rumahnya.

    Presiden menjelaskan rencana evakuasi itu hanya bersifat sementara. Jika situasi di Gaza kembali stabil, para penyintas perang yang dievakuasi itu nantinya akan dipulangkan kembali ke sana.

    “Tidak, tidak, tidak. Kita ini untuk membantu,” kata Prabowo Subianto saat ditemui selepas menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Kota Antalya, Turki, Jumat 11 April 2025 sore waktu setempat.

    Dia mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan wartawan apakah rencana evakuasi warga Palestina itu sebagai upaya merelokasi mereka ke luar Gaza. Presiden menekankan bahwa saat ini, rencana itu masih dikonsultasikan ke para pemimpin Palestina dan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

    “Ya, itu tawaran kami untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” ucap Prabowo Subianto.

    Akan tetapi, dia tidak menjelaskan siapa pemimpin Palestina yang akan ditemui, serta tempat dan waktunya. Dia juga belum membagikan hasil konsultasinya dengan Presiden Uni Emirat Arab (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) Al Nahyan saat keduanya bertemu di Abu Dhabi, dan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat bertemu di Ankara dan Antalya.

    Presiden melawat ke lima negara Timur Tengah sejak Rabu 9 April 2025, di antaranya untuk berdiskusi mengenai krisis kemanusiaan di Gaza dan berkonsultasi mengenai rencana Indonesia mengevakuasi rakyat Palestina yang saat ini menjadi penyintas genosida Israel penjajah. Kelima negara itu adalah UAE, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jumlah Pendatang Baru Meningkat Dibandingkan Tahun Lalu, Pramono: Efek Gelombang PHK di Daerah

    Jumlah Pendatang Baru Meningkat Dibandingkan Tahun Lalu, Pramono: Efek Gelombang PHK di Daerah

    Laporan Wartawan TribubJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut terjadi peningkatan jumlah pendatang usai Lebaran 2025 dibandingkan tahun lalu.

    Pramono menduga, peningkatan ini kait eratan dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

    Seperti yang terjadi di PT Sritex hingga PT Yihong, Cirebon dimana ada ribuan pekerja yang diberhentikan.

    Sehingga para pekerja yang terkena PHK memutuskan merantau ke Jakarta untuk mencari kerja.

    “Karena di daerah-daerah sekarang ini banyak orang yang mencari pekerjaan, karena misalnya persoalan Sritex, kemudian perusahaan di selanjang Cirebon, Jawa Barat dan sebagainya, sehingga memang ada peningkatan (pendatang),” ucapnya di Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

    Untuk mengantisipasi lonjakan pendatang ini, Pramono mengaku sudah memberikan arahan kepada jajaran.

    Rapat terbatas pun sudah dilaksanakan pada Kamis (10/4/2025) kemarin.

    “Dan kami akan melakukan pelatihan kepada mereka dan juga melakukan pencatatan administrasi kependudukan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Pramono juga menjanjikan bakal membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi para pendatang dan warga Jakarta yang masih menganggur.

    “Saya sudah meminta kepada para wali kota, camat, lurah untuk mengadakan job fair dan juga pelatihan itu untuk mulai diadakan. Sebab apapun itu, mereka adalah bagian dari kita semua,” tuturnya.

    Politikus senior PDIP INI pun kembali menegaskan bahwa Jakarta terbuka untuk siapapun, termasuk para pendatang baru.

    “Sehingga dengan demikian sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Jakarta tetap ramah kepada pendatang siapapun itu. Maka keterampilannya kita siapkan,” kata dia.

    Sebagai informasi tambahan, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tercatat sebanyak 1.084 pendatang baru masuk Jakarta selama periode 8 April hingga 11 April 2025.

    Daei jumlah tersebut, sebanyak 572 merupakan perempuan dan 512 sisanya laki-laki.

    Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah pendatang baru terbanyak, disusul Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusatc dan Kepulauan Seribu.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Wacana Pelonggaran TKDN Diyakini Dapat Timbulkan Ancaman PHK, Kemnaker Bilang Begini

    Wacana Pelonggaran TKDN Diyakini Dapat Timbulkan Ancaman PHK, Kemnaker Bilang Begini

    JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait rencana RI melakukan relaksasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Relaksasi kebijakan ini pun diyakini dapat menimbulkan ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) ke depannya lantaran minimnya produksi.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya masih mengkaji seberapa besar dampak dari pelonggaran kebijakan TKDN tersebut.

    “Yang jelas harus dikaji dulu dan sebenarnya, kan, roda ekonomi nggak cuman industri-industri besar yang tergantung atau tidak sama TKDN,” ujar Indah saat ditemui VOI di kantor Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis, 10 April.

    Indah menyebut, RI memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bisa menjadi alternatif penyerapan tenaga kerja yang tidak semuanya tergantung pada kebijakan TKDN.

    “Kami ingat juga ada UMKM, UMKM juga menyerap tenaga kerja banyak. Tidak semua industri itu tergantung atau tidak tergantung pada TKDN, masih banyak yang lain,” katanya.

    Saat ditanyai lebih lanjut, kapan kajian yang akan dilakukan pihaknya rampung, Indah belum bisa memberikan jawaban pasti. “Ya nanti kan baru dua hari lalu (wacana pelonggaran kebijakan TKDN),” ujar dia.

    Menurut Indah, hingga saat ini belum ada asosiasi-asosiasi usaha yang mengeluhkan wacana pelonggaran kebijakan tersebut. Akan tetapi, kata dia, pihaknya tidak akan tinggal diam dan segera melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait lainnya.

    “Arahan presiden, kan, kami cermati ya. Kami tindaklanjuti dalam bentuk kajian atau koordinasi dengan stakeholders,” ucap Indah.

    Rencananya, Kemnaker akan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholders terkait pekan depan. Adapun yang nantinya dibahas adalah langkah-langkah menyikapi dinamika ekonomi global, utamanya akibat kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Nggak spesifik soal TKDN. Pokoknya kami bahas insyaallah secara komprehensif segala isu ekonomi global dan pengaruhnya ke dunia bisnis dan ketenegakerjaan di Indonesia,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, instruksi Presiden Prabowo Subianto mengubah aturan TKDN untuk industri akan menimbulkan risiko terjadinya deindustrialisasi prematur.

    Pasalnya, Nur Hidayat menilai, kebijakan TKDN bukanlah sekadar angka persentase dalam dokumen, melainkan sebagai instrumen vital untuk melindungi pasar domestik hingga memberdayakan pelaku usaha lokal.

    “Wacana untuk melonggarkan TKDN ini bisa menjadi awal dari risiko terjadinya deindustrialisasi prematur atau pelemahan signifikan pada sektor-sektor strategis,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 9 April.

    Nur Hidayat bilang, industri manufaktur, elektronik, otomotif, tekstil, hingga sektor agroindustri yang selama ini berusaha tumbuh di bawah payung proteksi TKDN, akan menghadapi persaingan tidak seimbang dengan produk impor yang seringkali unggul dalam skala produksi dan efisiensi harga. Sebab, subsidi atau praktik ekonomi negara asalnya.

    “Bagi pelaku bisnis lokal, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, dampak ini akan jauh lebih destruktif,” katanya.

  • Google PHK Gede-gedean Lagi, Tiga Divisi Jadi Korban

    Google PHK Gede-gedean Lagi, Tiga Divisi Jadi Korban

    Jakarta, CNBC Indonesia – Alphabet, induk usaha Google, melakukan PHK atas ratusan pegawai di divisi bisnis Android, Pixel, dan Chrome.

    Reuters melaporkan bahwa PHK besar-besaran di induk Google dikabarkan oleh The Information, mengutip narasumber yang mengetahui langsung situasi tersebut. 

    Langkah pemangkasan pegawai diambil setelah perusahaan menawarkan “uang pisah” kepada seluruh pegawai di unit bisnis tersebut.

    “Sejak menggabungkan tim Platform dan Perangkat tahun lalu, kami fokus untuk menjadi lebih gesit dan beroperasi lebih efektif. Ini termasuk mengurangi beberapa bidang pekerjaan terkait program hengkang sukarela yang kami tawarkan pada Januari,” kata juru bicara Google.

    Bloomberg pada Februari melaporkan bahwa Google melakukan pemangkasan tenaga kerja di divisi cloud mereka. Adapun, PHK terbesar Google diumumkan pada Januari 2023 yang berdampak kepada 12.000 orang atau sekitar 6 persen dari total seluruh tenaga kerja Google di seluruh dunia.

    Tren PHK global

    Raksasa teknologi masih kencang melakukan PHK di 2025. Pendekatannya pun kini agak berbeda dibandingkan tahun lalu. Sebelumnya, alasan pemangkasan karyawan umumnya disebut untuk ‘efisiensi’ dan ‘restrukturisasi’ perusahaan.

    Pada awal tahun ini, Microsoft melakukan PHK untuk karyawan yang dinilai ‘berkinerja buruk’. Laporan Insider menyebut beberapa karyawan yang kena PHK diberhentikan secara langsung dan tanpa pesangon. Dalam surat PHK Microsoft yang dilaporkan Business Insider, dinyatakan bahwa karyawan diberhentikan karena gagal memenuhi standar kinerja perusahaan.

    “Alasan pemutusan hubungan kerja Anda adalah karena performa kerja Anda tidak memenuhi standar dan ekspektasi minimum untuk posisi Anda. Efektif segera, Anda dibebastugaskan dari semua tugas pekerjaan, dan akses Anda ke sistem, akun, dan gedung Microsoft akan dicabut hari ini. Anda tidak lagi berwenang untuk melakukan pekerjaan apa pun atas nama Microsoft,” tertera dalam surat PHK tersebut.

    Juru bicara Microsoft mengatakan kepada Business Insider bahwa perusahaan memprioritaskan talenta dengan kinerja tinggi.

    “Ketika karyawan tidak memenuhi ekspektasi kinerja, kami mengambil tindakan yang diperlukan,” ujar juru bicara itu.

    Tak selang berapa lama, Meta Platforms juga mengumumkan PHK yang berdampak pada ribuan karyawan pada awal pekan ini. Sama seperti Microsoft, Meta juga menggunakan alasan ‘kinerja buruk’ untuk memberhentikan karyawan.

    Laporan Bloomberg yang dikutip dari MSN, menyebut pekerja Meta yang kena PHK diberitahu lewat email. Kendati demikian, karyawan yang terdampak dipastikan mendapat hak pesangon.

    Dalam paket pesangon, karyawan diberikan gaji selama 16 pekan, serta tambahan gaji 2 pekan untuk masa kerja setiap tahunnya, menurut sumber dalam.

    Pekerja yang berdasarkan hasil review berhak mendapat bonus, akan tetap menerima paket bonus. Selain itu, karyawan juga tetap mendapat penghargaan saham sesuai ketentuan.

    CEO Meta Zuckerberg mengatakan kepada karyawan bahwa akan ada pemangkasan 5% dari total pekerja atau setara 3.600 orang. Adapun PHK difokuskan untuk karyawan yang ‘tidak memenuhi ekspektasi’.

    Karyawan terdampak PHK sudah diberitahu sejak 10 Februari 2025. Adapun untuk karyawan internasional akan diberitahukan pada akhir bulan ini.

    Dalam pesan terpisah ke manajer, disebutkan bahwa Meta ke depannya akan merekrut talenta terkuat untuk membantu perusahaan menghadapi persaingan yang kian ketat, utamanya di sektor kecerdasan buatan (AI).

    (dem/dem)

  • Okupansi Hotel Februari 2025 Turun, Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo?

    Okupansi Hotel Februari 2025 Turun, Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel pada Februari 2025 mengalami penurunan, baik klasifikasi bintang maupun nonbintang.

    BPS dalam laporannya mencatat, tingkat penghunian atau okupansi hotel di Indonesia mencapai 37,16% pada Februari 2025 atau turun 1,16% poin dibandingkan Januari 2025 sebanyak 38,32%. Khusus untuk hotel bintang, TPK mencapai 47,21% pada Februari 2025. 

    Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah menyampaikan, TPK hotel klasifikasi bintang pada Februari 2025 mengalami penurunan, baik secara bulanan maupun tahunan.

    “TPK Februari 2025 mencapai 47,21% atau turun baik bulanan maupun tahunan sebesar 1,17% MtM dan 2,24% YoY,” kata Habibullah dalam konferensi pers, dikutip Jumat (11/4/2025).

    Secara spasial, TPK hotel bintang tertinggi tercatat di Daerah Khusus Jakarta sebesar 59,07%, diikuti oleh Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sementara, TPK hotel bintang terendah tercatat di Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat.

    Secara kumulatif Januari-Februari 2025, TPK hotel bintang mencapai 47,83% atau turun 0,26 poin dibanding periode yang sama tahun lalu. 

    Sementara itu, TPK hotel nonbintang pada Februari 2025 mencapai 23,17%. TPK hotel nonbintang tertinggi terjadi di Daerah Khusus Jakarta yang mencapai 44,51% pada Februari 2025, diikuti Bali 36,35% dan Kepulauan Riau 31.73%. 

    BPS mencatat, TPK hotel nonbintang terendah terjadi di Papua Pegunungan yang hanya mencapai 10,55%.

    Dibandingkan tahun  sebelumnya, TPK hotel nonbintang di Indonesia turun 3,10 poin. Bila dibandingkan Januari 2025, TPK hotel nonbintang juga turun sebesar 1,22 poin dari sebelumnya 24,39%.

    Secara kumulatif, BPS melaporkan bahwa TPK hotel nonbintang mencapai 23,81% atau turun 1,63 poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Adapun, berdasarkan klasifikasi bintang dari Januari ke Februari 2025, seluruh klasifikasi hotel mengalami penurunan TPK.

    Masih merujuk data BPS, hotel bintang 5 mengalami penurunan TPK terdalam yaitu 3,37 poin, diikuti penurunan TPK hotel bintang 2, dan hotel bintang 4 sebesar 1,28 poin. Hotel bintang 3 turun tipis sebesar 0,23 poin.

    Secara kumulatif, TPK hotel Indonesia mencapai 37,77% pada Januari-Februari 2025 atau turun 0,51 poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Sebagian besar klasifikasi hotel mengalami penurunan, di mana penurunan TPK terdalam tercatat pada hotel nonbintang sebesar 1,63 poin. Sementara itu, hotel bintang 2 mengalami kenaikan tertinggi yaitu naik 0,78 poin,” demikian bunyi laporan Perkembangan Januari-Februari 2025 BPS.

    Dampak Efisiensi

    Sementara itu, dampak dari kebijakan penghematan anggaran pemerintah mulai dirasakan oleh industri perhotelan. Tercatat pada akhir Maret 2025, dua hotel milik Sahira Hotels Group di Bogor, Jawa Barat berhenti beroperasi.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengaku khawatir kondisi ini terus berlanjut jika pemerintah tidak segera merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    “Pemotongan anggaran sudah mulai memakan korban. Kami khawatir bila terus-terusan seperti ini akan lebih banyak korban hotel tutup operasi,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

    Penutupan hotel lantaran defisit operasional menjadi salah satu opsi dalam survei yang dilakukan PHRI dan Horwath HTL mengenai dampak kebijakan penghematan anggaran terhadap industri perhotelan.

    Melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi, 88% responden memperkirakan akan membuat keputusan sulit dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK para pekerja demi mengurangi biaya pengupahan.

    Lalu, 58% mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman kepada bank dan 48% memproyeksikan adanya penutupan hotel karena defisit operasional.

    Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.

    Secara spesifik, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga menghemat belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Sementara kepada kepala daerah, Prabowo meminta untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan meminta perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

    Sayangnya, Hariyadi menyebut pemerintah hingga saat ini, tidak merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    Alih-alih menggunakan 50% sisa anggaran perjalanan dinas, pemerintah justru menahan belanja perjalanan dinas dengan tidak menggelar kegiatan di hotel-hotel.

    Jika kondisi ini terus berlanjut, Hariyadi memperkirakan tidak hanya daily worker yang terdampak tetapi juga pekerja kontrak seperti di bagian food & beverage (F&B) dan resepsionis.

    “Pokoknya kalau ini enggak jalan ya udah otomatis mereka menempuh 88%, kan mereka menjawab pasti mereka akan melakukan pengurangan yang lebih signifikan lagi,” tutur Hariyadi dalam konferensi pers, Minggu (23/3/2025).

  • Industri Otomotif Kanada Dibayangi Badai PHK Akibat Penetapan Tarif Impor Tinggi Donald Trump – Halaman all

    Industri Otomotif Kanada Dibayangi Badai PHK Akibat Penetapan Tarif Impor Tinggi Donald Trump – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM – Penetapan tarif impor sebesar 25 persen untuk produk otomotif buatan Kanada yang diekspor ke Amerika Serikat, Meksiko dan China. diprediksi akan memukul industri otomotif Kanada. 

    Badai PHK diperkirakan akan terjadi pada sektor ini di Negeri Daun Maple tersebut.

    Meski penangguhan tarif Trump lakukan selama 90 hari, Serikat Pekerja Sektor Swasta terbesar di Kanada yang disebut Unifor, memperingatkan tentang dampak jangka panjang pada rantai pasokan.

    Tidak berselang lama ketika Trump menetapkan tarif impor baru, sekitar 6.000 anggota Unifor diberi pemberitahuan PHK jangka pendek, melansir Carscoops.

    Sebagian besar dari pemberitahuan ini berasal dari fasilitas Stellantis di Windsor, Ontario. Produsen mobil itu segera mengumumkan penutupan selama dua minggu setelah tarif diumumkan, yang memberinya waktu yang berharga untuk menilai langkah selanjutnya.

    Presiden Unifor Lana Payne menjelaskan industri otomotif Kanada tidak akan mampu bertahan di bawah tarif yang ditetapkan.

    “Semakin lama ini berlangsung, semakin besar dampak yang akan kita lihat. Kekhawatiran saya adalah kita melihat PHK sementara, berubah menjadi PHK yang jauh lebih lama.”

    “Kami telah mendengar sinyal awal dari perusahaan mobil kepada karyawan mereka bahwa tergantung pada berapa lama ini berlangsung, kita mungkin menghadapi PHK yang lebih luas di seluruh sektor suku cadang,” ucap Payne dikutip dari Carscoops, Jumat (11/4/2025).

    Meski Kanada juga menerapkan tarif “balas dendam” untuk produk otomotif buatan Amerika sebesar 25 persen, Payne menilai pemasok asal negaranya tetap akan terdampak.

    “Tidak semua pemasok ini berada dalam situasi ekonomi yang sama, beberapa lebih rapuh daripada yang lain. Tetapi ada begitu banyak bagian dari sektor ini di mana jika pemasok harus membayar bahkan sebagian dari tarif ini, mereka tidak akan dapat beroperasi,” ungkap Payne.

    Efek berantai dapat meluas jauh melampaui satu fasilitas, mengancam stabilitas jaringan pemasok komponen Amerika Utara yang terjalin erat yang sudah berada di bawah tekanan sebelum putaran ketegangan perdagangan terakhir.

     

  • Pemerintah Harus Lindungi UMKM saat Menjalankan Kebijakan Penghapusan Kuota Impor

    Pemerintah Harus Lindungi UMKM saat Menjalankan Kebijakan Penghapusan Kuota Impor

    JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan bahwa pemerintah harus melindungi dan mendukung secara nyata bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat menjalankan kebijakan penghapusan kuota impor.

    “Negara wajib hadir melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan keberlangsungan ekonomi yang adil dan berdaulat. Dibutuhkan pengawasan ketat dan keberpihakan nyata agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional,” kata Novita di Jakarta, dikutip Antara, Jumat, 11 April.

    Pasalnya, dia menilai bahwa kebijakan penghapusan kuota impor akan berdampak negatif dan melemahkan UMKM jika diterapkan tanpa pengawasan.

    Menurut dia, “tsunami” produk impor berisiko memicu persaingan tidak sehat, mematikan industri lokal, dan menciptakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih masif.

    Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu menetapkan langkah-langkah tegas untuk melindungi para pelaku UMKM, misalnya dengan memberikan subsidi dan insentif kepada UMKM agar tetap kompetitif, mendorong kampanye nasional untuk mempromosikan produk lokal.

    Kemudian, pemerintah juga bisa menyediakan pelatihan digital dan pemasaran sebagai program advokasi UMKM, menetapkan standar mutu impor untuk menyaring barang berkualitas rendah, hingga menyusun regulasi jelas atas jenis produk yang boleh diimpor, khususnya bahan pokok atau baku yang belum diproduksi dalam negeri.

    Dia mengungkapkan saat ini Industri dalam negeri, terutama yang masih dalam tahap awal akan kesulitan bertahan dan gagal tumbuh akibat tekanan pasar. Jika UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional menghadapi risiko terbesar, menurut dia, mereka bisa kehilangan pangsa pasar apabila tidak didukung oleh pemerintah.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

    “Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa, 8 April.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.