Wamenaker: Industri Tekstil Harus Bangkit, Saatnya Aksi Nyata
Tim Redaksi
KOMPAS.com
— Wakil Menteri Ketenagakerjaan (
Wamenaker
)
Immanuel Ebenezer
(Noel) mengajak seluruh pemangku kepentingan
industri tekstil
bersatu dan bergerak cepat menghadapi krisis yang membayangi sektor padat karya.
Hal itu dia ungkapkan dalam acara Silaturahmi dan
Halalbihalal
“Bersatu Bangun Indonesia” bersama Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (11/4/2025).
Noel menegaskan, tanda bahaya bagi industri tekstil Indonesia telah menyala sehingga membutuhkan respons yang konkret.
“Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, tutupnya pabrik besar, dan anjloknya daya saing harus dijawab dengan strategi yang tidak biasa-biasa saja,” tegasnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (13/4/2025).
Lebih lanjut, Noel memaparkan tujuh tantangan utama sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Beberapa di antaranya adalah ketergantungan impor bahan baku, tingginya biaya produksi, hingga minimnya investasi riset dan pendidikan vokasi.
Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar jika semua pihak dapat bersinergi.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kebijakan yang konsisten dan adaptif agar target pertumbuhan industri tekstil hingga 8 persen dalam lima tahun bisa tercapai,” ujarnya.
Noel mengatakan, upaya tersebut selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Lebih lanjut, Wamenaker menekankan pentingnya program pelatihan ulang dan jaminan sosial, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk para pekerja terdampak PHK, sebagai bagian dari solusi jangka pendek.
“Halalbihalal ini dapat jadi momentum refleksi dan seruan untuk kembali menguatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam membangkitkan industri tekstil nasional,” katanya.
Selain mengikuti acara yang digelar bersama API Badan Pengurus Jawa Tengah (Jateng), Noel juga menghadiri Halalbihalal Garment and Textile Solo Raya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kasus: PHK
-
/data/photo/2025/04/13/67fb960a34943.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Wamenaker: Industri Tekstil Harus Bangkit, Saatnya Aksi Nyata
Nasional
13 April 2025")
Wamenaker: Industri Tekstil Harus Bangkit, Saatnya Aksi Nyata Nasional 13 April 2025
-
Hadapi Tarif Impor Trump, Indonesia Harus Cepat Lakukan Reformasi
Jakarta, Beritasatu.com – Pengusaha Chairul Tanjung (CT) menegaskan Indonesia harus segera melakukan reformasi ekonomi untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Menurutnya, keputusan Trump yang menetapkan tarif impor hingga 32% terhadap produk Indonesia berpotensi menekan daya saing nasional di pasar global, meskipun saat ini penerapan tarif tersebut masih ditunda selama 90 hari.
“Kebijakan tarif impor tinggi Trump yang menyasar semua negara pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apabila tidak cepat diantisipasi, maka akan berdampak signifikan yang berujung pada lesunya ekonomi dalam negeri,” kata Chairul Tanjung dalam diskusi panel The Yudhoyono Institute di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).
Menurutnya, kebijakan tarif impor tinggi dari Trump akan menurunkan permintaan terhadap barang ekspor Indonesia, khususnya komoditas unggulan. Chairul Tanjung memperingatkan reformasi ekonomi Indonesia menjadi langkah mendesak agar tidak masuk ke dalam lingkaran penurunan ekonomi (circle down on economy).
“Kalau kita tidak cepat melakukan reformasi, maka kita akan masuk dalam karakter ekonomi yang namanya circle down on economy,” kata CT.
Ia menambahkan, efek berantai dari kebijakan tarif tersebut mencakup penurunan harga komoditas dan investasi. Ia mengingatkan, hal ini bisa berdampak langsung pada penerimaan fiskal dan mengharuskan dunia usaha melakukan efisiensi besar-besaran.
“Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK,” kata CT terkait dampak kebijakan tarif impor Trump.
-
Pengusaha Ritel soal Tarif Trump: Momentum RI Benahi Sistem Perdagangan
Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha ritel menyebut kebijakan tarif timbal balik alias tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi sistem perdagangan guna mendukung dunia usaha.
Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan bahwa selama ini peraturan perdagangan membuat para pengusaha ritel kesulitan untuk melakukan importasi barang. Apalagi, jika barang tersebut belum diproduksi di Tanah Air.
Selain itu, Budihardjo juga menyebut adanya pembatasan kuota hingga safeguard juga menyulitkan ruang gerak para peritel. Untuk itu, menurutnya, dengan adanya kebijakan tarif Trump menjadi momentum pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan perdagangan.
“Ini [tarif Trump] adalah satu momentum untuk melakukan koreksi terhadap peraturan-peraturan perdagangan yang menurut kami juga dari asosiasi ritel Hippindo, banyak sekali menyulitkan pengusaha ritel untuk mengimpor barang yang belum diproduksi di Indonesia, banyaknya tarif barrier, banyaknya kuota, banyaknya safeguard,” kata Budihardjo kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025).
Budihardjo menyampaikan sejumlah peraturan tersebut membuat bisnis untuk sektor ritel dan perdagangan menjadi sangat sulit. Dia pun berharap, pemerintah dapat membuat peraturan yang memudahkan berbisnis di Indonesia dan secara global.
“Kami menyambut baik upaya merapikan daripada tarif-tarif ini dengan adanya Trump ini menjadi momentum untuk membuat suatu keseimbangan baru yang memudahkan berbisnis di Indonesia dan di seluruh dunia,” tuturnya.
Untuk diketahui, Presiden Trump menunda skema tarif resiprokal selama 90 hari, kecuali untuk China. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani meminta agar pemerintah tidak terdistraksi meski Trump mengumumkan kabar yang lebih positif. Sebab, risiko terhadap ekonomi nasional masih tetap tinggi.
“Jangan lengah atau terdistraksi, karena risiko-risiko terhadap ekonomi nasional tetap tinggi dan memberikan efek tekanan pertumbuhan yang sama meski dengan perkembangan kebijakan tarif Trump yang lebih positif saat ini [penundaan tarif Trump],” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).
Terlebih, kata Shinta, penundaan kebijakan tarif Trump hanya memberikan kepastian berusaha selama 90 hari.
“Dalam kerangka waktu [90 hari] tersebut, Indonesia idealnya sudah menciptakan kesepakatan tarif dagang baru dengan AS. Tapi secara realistis ya belum tentu bisa tercapai,” ujarnya.
Namun, Shinta menyebut bukan karena pemerintah yang tidak mendesak melainkan secara realistis, kapasitas AS untuk melakukan perundingan dagang dengan 70 lebih dalam waktu singkat sangat terbatas.
Belum lagi, sambung dia, efisiensi kinerja AS yang mungkin juga terganggu karena perombakan birokrasi alias pemutusan hubungan kerja (PHK) masal di internal. Alhasil, pihak AS akan kewalahan.
“Apalagi, kita tidak tahu bagaimana AS akan memprioritaskan negara mana yang akan mereka dahulukan untuk melakukan perundingan,” sambungnya.
Di samping itu, dari perkembangan yang ada, Shinta mengungkap pelaku usaha di Indonesia melihat kebijakan tarif pemerintah AS yang tidak terstruktur.
Apindo juga meragukan parameter sentralisme terhadap kepentingan pasar AS lantaran kebijakan tarif tinggi sangat menekan konsumen dan pelaku pasar AS. Di sisi lain, pemerintah AS yang acuh.
“Jadi sulit bagi kita sebagai pelaku usaha non-AS untuk bergantung pada arah kebijakan pemerintah AS pada saat ini,” tuturnya.
Dunia usaha melihat apa pun kebijakan tarif Trump saat ini, pada kenyataannya ekspor Indonesia tetap dikenakan beban tarif tambahan. Ditambah, fluktuasi pasar global tetap terjadi dan tetap merugikan stabilitas makro ekonomi nasional, terutama di sisi moneter dan stabilitas nilai tukar.
Shinta menambahkan bahwa risiko dumping dari negara lain, khususnya China yang masih saling retaliasi tarif dengan AS, masih sangat tinggi. Bahkan, risiko banjir produk impor yang di-dumping kian meningkat dengan semakin hilangnya tanda-tanda rekonsiliasi AS—China.
Untuk itu, dia meminta agar Indonesia harus tetap mengupayakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan perdagangan bilateral untuk penghapusan tarif bagi berbagai produk ekspor nasional.
“Indonesia harus fokus mempercepat reformasi kemudahan melakukan bisnis dan efisiensi iklim usaha atau investasi di dalam negeri,” tutupnya.
-
PHK Tupperware Masuk Radar Pemantauan Kemenaker
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menunggu lapran terkait penghentian operasional bisnis Tupperware Indonesia pada 31 Januari 2025 lalu.
Untuk diketahui, Tupperware Brands Corporation telah memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya di sebagian besar negara, termasuk Indonesia setelah 33 tahun beroperasi di Tanah Air.
Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025 yang merupakan keputusan global perusahaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima informasi jumlah buruh yang terdampak atas penghentian bisnis Tupperware Indonesia.
“Belum ada info [terkait berapa banyak buruh yang terdampak dari penghentian operasi Tupperware Indonesia]. Nggak semua PHK harus mengadu [ke Kemnaker], kalau sepakat, ya sudah,” kata Indah kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025).
Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan bahwa dirinya juga belum mendapatkan laporan berapa banyak pekerja yang terdampak dari penghentian operasional Tupperware Indonesia.
“Saya belum dapat laporannya. Biasanya itu ke [Kementerian] Perindustrian,” kata pria yang akrab disapa Noel kepada Bisnis.
Dihubungi terpisah, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut model bisnis yang digunakan perusahaan mengacu pada sistem Multi Level Marketing (MLM). Alhasil, dia tidak mendapatkan informasi terkait buruh yang terdampak atas penghentian operasional Tupperware Indonesia.
“Tidak ada infonya [terkait berapa banyak buruh yang terdampak dari penghentian operasi Tupperware Indonesia]. Karena penjualannya sistem MLM [Multi Level Marketing],” kata Said kepada Bisnis.
Melansir dari akun Instagram resmi Tupperware Indonesia @tupperwareid, Minggu (13/4/2025), Tupperware Brands Corporation memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya di sebagian besar negara, termasuk Indonesia
Perusahaan mengumumkan Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025 silam dan merupakan bagian dari keputusan global.
“Dengan berat hati, kami mengumumkan bahwa Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025. Keputusan ini adalah bagian dari langkah global perusahaan,” demikian yang dikutip dari Instagram Tupperware Indonesia.
Tupperware menyebut sepanjang 33 tahun beroperasi di Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Dalam kurun waktu itu, perusahaan telah menjadi bagian dari dapur, meja makan, dan momen berharga keluarga Indonesia.
“… Kami bangga telah menemani perjalanan Anda dengan produk yang dirancang untuk menginspirasi gaya hidup sehat, praktis, dan modern,” tulisnya.
Tupperware Indonesia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan direktur eksekutif, tim penjualan, hingga konsumen selama ini kepada perusahaan.
“Kenangan selama 33 tahun ini akan selalu menjadi bagian dari cerita indah kami,” pungkasnya.
-
Ada Apa dengan Ekonomi Indonesia?
PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkap penurunan mudik Lebaran 2025 sekira 4,69% dibandingkan dengan realisasi pada 2024 yang mencapai 162,2 juta orang, tahun ini tercatat 154,6 juta jiwa.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga memprediksi tren pergerakan wisatawan periode libur Lebaran 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
“Kita sedang melakukan survei juga untuk ini, tapi secara ringkas kalau kita dengarkan dari beberapa katakan para PHRI dari daerah, trennya itu menurun yang pasti, jika dibandingkan tahun 2024,” ucap Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran pada Jumat, 11 April 2025 seperti dikutip dari Antara.
Penurunan Daya Beli Masyarakat
Menurut Yusran, tren penurunan ini bisa dilihat dari persentase penggunaan semua moda transportasi yang telah diakui pemerintah turun menjadi 30 persen.
“Kemudian lama daripada peningkatan okupansi, jumlah hari peningkatan okupansi itu pendek, cuma tiga atau empat hari habis itu okupansinya langsung di-drop drastis, misalnya dari angka 80 persen atau 90 persen itu bisa di-drop drastis ke 20 persen sekarang rata-rata bahkan ada yang di bawah itu,” katanya.
Tren penurunan juga terjadi pada sisi akomodasi seperti hotel dan restoran, disebabkan penurunan daya beli masyarakat. Fenomena ini sangat disayangkan karena biasanya masyarakat berupaya sebisa mungkin agar bisa mudik ke kampung halaman.
“Kalau kita bicara daya beli terganggu kita perhatikan memang situasi ekonominya tidak bagus. Banyak kayak PHK, terus masalah dinamika, kebijakan dalam negeri yang juga masih belum kondusif,” ujar Yusran.
Penyebab lain yang ia soroti yakni adanya permasalahan pinjaman online (pinjol) yang kasusnya semakin meningkat, membuktikan situasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan memicu sebagian masyarakat tak mudik.
Tingkat okupansi sejumlah daerah melonjak, tapi tren ini tak akan bertahan lama meski periode libur Lebaran 2025 cukup panjang.
“Permasalahan kita bahwa tingkat okupansi yang diharapkan itu memang bisa berlangsung lama, tapi karena kita mengalami low season yang parah sekali waktu bulan puasa, ternyata targetnya juga enggak tercapai dan yang paling penting lagi setelah lonjakan tersebut turunnya juga langsung drastis ke bawah,” ujarnya.
Efisiensi Anggaran
PHRI telah beberapa kali mengadakan pertemuan dan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dalam mengatasi hal ini selain tengah melakukan survei.
Namun, efisiensi anggaran membuat kementerian dan lembaga mengalami kesulitan menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan hotel dan restoran seperti biasanya.
Menurutnya, kegiatan pemerintah bisa menjadi pemasukan yang cukup besar untuk sejumlah daerah yang tak memiliki banyak destinasi wisata.
PHRI telah bersurat pada Menteri Keuangan hingga Presiden Prabowo Subianto guna mendiskusikan masalah ini. Ia berharap pemerintah mendorong investor membangun sarana akomodasi di sekitar destinasi wisata.
Sektor akomodasi juga akan tumbuh jika pemerintah banyak menyelenggarakan acara seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua.
“Kita sepakat dengan efisiensi tapi efisiensinya harus juga dilakukan hati-hati agar tidak terdampak terhadap keberlangsungan dari akomodasi itu sendiri. Bukan kita berarti tidak mau inovatif untuk mencari pasar baru, tapi untuk jangka pendek tentu harus ada hal yang mesti, yang bisa menyelesaikan itu adalah pemerintah itu sendiri,” ujarnya.
Ia menilai saat ini momentum yang tepat membenahi sektor pariwisata Indonesia dari sisi regulasi, investasi dan penguatan peran pariwisata untuk perekonomian nasional.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
CT Beberkan Dampak Tarif Trump ke Ekonomi RI
Jakarta –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif tinggi terhadap barang impor yang asal Indonesia sebesar 34%. Kebijakan ini memiliki dampak secara tidak langsung bagi ekonomi RI.
Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengatakan, dampak perang tarif dapat menggerus investasi di Indonesia. Mulanya, pria yang akrab disapa CT itu menyebut perang dagang dapat memicu rontoknya sejumlah harga komoditas seiring melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia.
“Kalau ekonom tumbuhnya turun,demandnya pasti turun, permintaannya pasti turun. Kalau permintaan turun, harga-harga komoditas kita, baik hard commodity maupun soft commodity, itu juga akan turun,” kata CT dalam acara The Yudhoyono Institute ‘Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global’ di Ballroom Grand Sahid Jaya, Minggu (13/4/2025).
Saat ini, penurunan harga komoditas impor telah terjadi pada minyak hingga timah. Sementara saat ini, CT menyebut pertumbuhan ekonomi RI sangat bergantung pada harga komoditas.
“Kita tahu ekonomi Indonesia itu sangat bergantung pada komoditas. Nah, kalau angka komoditas turun, itu pengaruhnya akan sangat signifikan kepada seluruh sektor, termasuk pendapatan fiskal kita. Yang kedua, tentu pertumbuhan ekonomi turut akan berlaku juga ke turunnya investasi,” jelasnya.
Dalam kondisi menurunnya investasi, CT menyebut akan terjadi pelemahan di berbagai sektor. Imbasnya, penurunan ini akan memicu adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan anjloknya daya beli masyarakat.
“Radikal efisiensi ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh terhadap lay off atau pemutusan hubungan kerja yang masif dan tentu berakibat dari turunnya daya beli,” ungkapnya.
Namun begitu, CT mengatakan tarif tinggi yang ditetapkan AS tidak akan berdampak langsung ke Indonesia. Pasalnya, ekspor RI ke AS tidak sebesar ke negara lainnya. Bahkan menurutnya, tanpa negosiasi pun Indonesia bisa menghadapi tarif tinggi tersebut.
Hanya saja, ia menilai surplus perdagangan yang diraih Indonesia akan berkurang. “Ekspor kita ke Amerika kurang lebih hanya 10% dari ekspor kita ke seluruh dunia. Dan surplus kita hanya US$3 billion saja,” tutupnya.
(kil/kil)
-
Google PHK Lagi! Ratusan Pegawai di 3 Divisi Ini Jadi Korban
Bisnis.com, JAKARTA – Google kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan memangkas ratusan posisi karyawan di divisi platform dan perangkat. Penyebab utamanya karena raksasa teknologi itu ingin beralih mengembangkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Langkah efisiensi ini menyasar divisi yang membawahi sistem operasi platform Android, perangkat ponsel Pixel, serta Chrome, termasuk sejumlah aplikasi lain yang dikelola perusahaan.
Mengacu laporan The Information, pemangkasan ini terjadi setelah Google menawarkan program pengunduran diri sukarela kepada karyawan di unit terkait pada Januari 2025.
“Sejak menggabungkan tim platform dan perangkat tahun lalu, kami telah berfokus untuk menjadi lebih gesit dan beroperasi lebih efektif. Ini termasuk melakukan beberapa pengurangan pekerjaan selain program keluar sukarela yang kami tawarkan pada Januari,” ujar juru bicara Google kepada The Information, dikutip Minggu (13/4/2025).
Perampingan struktur organisasi ini mencerminkan fenomena badai PHK yang tengah terjadi di kalangan perusahaan raksasa teknologi atau Big Tech, di mana fokus bisnis dan investasi kini mulai beralih ke pengembangan kecerdasan buatan (AI) dan pembangunan pusat data.
Misalnya, Meta Platforms Inc., induk perusahaan Facebook, pada Januari lalu juga memangkas sekitar 5% dari karyawan yang dianggap memiliki kinerja kurang baik. Di sisi lain, Meta tetap agresif merekrut insinyur yang bergerak di bidang machine learning.
Tak hanya itu, Microsoft Corp juga melakukan langkah serupa dengan memangkas 650 posisi di unit Xbox pada September 2024. Selanjutnya, Amazon.com Inc turut mengurangi jumlah tenaga kerja di sejumlah unit, termasuk di divisi komunikasi.
Bahkan Apple Inc juga dilaporkan telah memangkas sekitar 100 posisi dari unit layanan digitalnya tahun lalu.
Sebelumnya, Bloomberg juga melaporkan bahwa Google telah melakukan PHK di divisi cloud pada Februari lalu. Meski demikian, pemangkasan tersebut dikabarkan hanya berdampak pada sebagian kecil tim di perusahaan.
Sebagai catatan, pada Januari 2023, Alphabet pernah mengumumkan pemangkasan besar dengan mengurangi 12.000 posisi atau sekitar 6% dari total tenaga kerja global mereka.
Gelombang efisiensi ini mencerminkan upaya perusahaan teknologi besar dalam menyesuaikan skala operasional sambil mengalihkan fokus dan sumber daya ke teknologi masa depan, khususnya pengembangan AI.
Berdasarkan catatan Bisnis, fenomena tech winter atau musim dingin teknologi ini setidaknya terekam sejak 2022. Kehadiran AI berpotensi mengikis lapangan pekerjaan sektor teknologi hingga memicu terjadinya PHK besar-besaran di sektor teknologi.
Situs pelacak PHK, layoffs.fyi mencatat lebih dari 264.000 pekerja di PHK pada 2023 atau naik dari 2022 sebanyak 165.000 pekerja. Sementara itu, sepanjang 2024 tercatat sekitar 132.900 karyawan di 410 perusahaan kehilangan pekerjaan.
-
Jangan Cuma Cari Cuan! Ini 3 Tanda Keuangan Kamu Sudah Stabil
Jakarta: Siapa sih yang nggak mau punya kondisi finansial yang stabil? Hidup tenang, nggak was-was soal tagihan, dan punya cadangan uang buat kebutuhan darurat. Ssemua itu adalah impian banyak orang.
Tapi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan stabilitas finansial? Dan gimana cara tahu kalau kamu udah sampai di titik itu?
Yuk, simak penjelasan lengkapnya berikut ini seperti dirangkum dari laman Ruang Menyala!
Apa itu stabilitas finansial?
Secara sederhana, stabilitas finansial itu kondisi saat kamu bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan lancar, punya dana darurat, dan tahu cara mengelola uang tanpa panik tiap akhir bulan.Orang yang finansialnya stabil bukan cuma punya penghasilan tetap, tapi juga paham cara mengalokasikan uangnya dengan bijak, mulai dari bayar tagihan, menabung, investasi, sampai siap hadapi kejadian tak terduga.
Nah, menurut seorang Certified Financial Planner dari Ruang Menyala Widya Yuliarti ada tiga tahap penting yang wajib dilewati supaya keuangan kamu benar-benar stabil.
“Ketiganya harus dicapai bertahap, dan jangan lompat. Banyak orang yang financial basic-nya masih kacau yaitu cash flow masih berantakan tapi sudah mikirin investasi. Padahal investasi ini masuk ke growth ketika financial basic dan financial safety sudah aman,” kata Widya.
1. Financial Basic: Pondasi Wajib Sebelum Cuan-Cuan-an
Tahap ini adalah dasar dari semua rencana keuangan. Kalau kamu belum bisa mengatur cash flow, selalu tekor sebelum gajian, dan suka telat bayar tagihan, berarti kamu masih di tahap ini dan harus diberesin dulu!
Apa saja yang masuk dalam financial basic?
– Punya penghasilan yang cukup untuk kebutuhan pokok (makan, transportasi, tempat tinggal)
– Bisa bayar tagihan tepat waktu
– Cash flow alias arus kas nggak minus tiap bulan
Tanpa fondasi ini, jangan harap bisa naik level ke investasi atau rencana keuangan jangka panjang.2. Financial Safety: Siap Hadapi Hal Tak Terduga
Setelah keuangan dasar aman, langkah berikutnya adalah membangun perlindungan. Di sinilah kamu mulai menyiapkan Dana darurat (idealnya 3–6 kali pengeluaran bulanan), Asuransi yang cukup (kesehatan, jiwa, kendaraan)
Dengan adanya financial safety, kamu bisa tetap tenang meskipun tiba-tiba harus keluar uang banyak, misalnya karena kena PHK atau ada anggota keluarga yang sakit. Kamu juga nggak perlu gesek kartu kredit tiap kali butuh dana darurat.3. Financial Growth: Saatnya Uang Bekerja untuk Kamu
Kalau kebutuhan dasar udah aman dan dana darurat sudah tersedia, baru deh kamu bisa masuk ke tahap pertumbuhan keuangan. Beberapa yang bisa kamu lakkan agar uang tetap tumbuh adalah investasi secara rutin dan sesuai profil risiko dan Cari cara nambah penghasilan (side hustle, passive income)
Tujuannya? Supaya keuangan kamu nggak cuma “cukup buat hidup”, tapi juga berkembang. Di tahap ini kamu udah mikir jangka panjang dan nggak cuma mikirin akhir bulan.
Jadi, Kamu Lagi di Tahap Mana?
Stabilitas finansial itu nggak bisa dicapai dalam semalam. Butuh proses, konsistensi, dan tentunya pemahaman akan kondisi keuangan diri sendiri. Nggak perlu buru-buru ikut tren investasi kalau cash flow aja masih bocor sana-sini.
Mulai dulu dari memperbaiki hal-hal dasar, lalu bangun perlindungan, dan baru deh mikirin pertumbuhan. Ingat, stabilitas finansial itu bukan soal seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa pintar kamu mengelolanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ANN)
-
Top 5 News: Kecelakaan Bus Suporter Persebaya hingga Kasus Dokter PPDS
Jakarta, Beritasatu.com – Kecelakaan bus yang mengangkut suporter Persebaya hingga korban aksi cabul dokter PPDS mengalami tekanan menjadi dua di antara top 5 news Beritasatu.com sepanjang akhir pekan ini.
Selain itu juga ada kelanjutan berita mengenai PHK massal yang terjadi di PT Yihong dan kehadiran artis Aura Kasih dalam perayaan ulang tahun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Berikut Top 5 News Beritasatu.com
1. Bus Suporter Persebaya Tabrak BR-V Lawan Arah, 1 Tewas di Tol Jateng
Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Pemalang-Batang, Jawa Tengah KM 332+000. Sebuah bus PO Fransindo Trans bernomor polisi W 7842 UO yang sedang membawa suporter Persebaya Surabaya menuju ke arah Jakarta beradu banteng dengan Honda BR-V bernomor polisi F 1859 MO yang bermuatan rokok yang diduga ilegal tanpa cukai, Sabtu (12/4/2025).
Akibat kecelakaan tersebut satu penumpang Honda BR-V meninggal dunia dan seorang pengemudi mobil yang sama dalam kondisi kritis sehingga dievakuasi ke IGD rumah sakit terdekat.
2. Curhat Dirman yang Kena PHK PT Yihong: Tenaga dan Pikiran Dicurahkan
Salah satu pekerja PT Yihong Novatex Indonesia, Dirman, mengaku telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk perusahaan yang berada di Cirebon tersebut. Namun, ketika perusahaan berkembang, ia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Yihong.
“Tenaga dan pikiran dicurahkan penuh demi kemajuan perusahaan. Namun, ironi terjadi ketika perusahaan telah berkembang pesat. Saya justru diberhentikan secara sepihak tanpa penjelasan yang jelas,” ungkapnya kepada Beritasatu.com, Kamis (10/4/2025).
-
4 Fakta Terkini PT Yihong, 200 Karyawan Korban PHK Sudah Kembali Kerja
Jakarta, Beritasatu.com – PT Yihong Novatex Indonesia kembali mempekerjakan karyawan yang sebelumnya menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebelumnya PHK atas ribuan karyawan terjadi di perusahaan yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat ini.
Terkait hal ini, ada sejumlah fakta-fakta terkini atas perkembangan hal tersebut.
1. PT Yihong telah mempekerjakan kembali sebanyak 200 karyawan
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri mengungkapkan jika sebanyak 200 karyawan korban PHK PT Yihong sudah kembali bekerja.
“Sekarang yang bekerja lagi baru 200-an (pekerja),” kata dia dikutip dari Antara.
2. 1.126 karyawan korban PHK akan kembali dipekerjakan secara bertahap
“Nanti akan ditambah lagi dari 1.126 (korban terdampak PHK). Harapannya, insyaallah semuanya (kembali dipekerjakan),” kata Indah.
“Lalu 200 orang lebih sudah dipekerjakan kembali, nanti secara bertahap (sisanya) akan dipekerjakan lagi,” tambah dia.
3. Korban PHK sudah mendapatkan haknya
Indah mengatakan para korban PHK PT Yihong Novatex sudah dipenuhi hak-haknya sebelum Hari Raya Idulfitri tahun ini.
“PT Yihong hak-haknya (korban PHK) sudah dipenuhi, mulai dari THR, pesangon, sudah dipenuhi sebelum Lebaran,” ungkap Indah.
4. PT Yihong sudah kembali produksi
Selain itu, Indah menyatakan PT Yihong Novatex Indonesia sudah kembali berproduksi di sektor alas kaki, salah satunya adalah produksi sol sepatu.
Sebelumnya, PT Yihong Novatex telah melakukan pemberhentian sebanyak 1.126 pekerja secara tiba-tiba. PHK tersebut diklaim sebagai dampak dari aksi mogok kerja buruh yang dilaporkan beberapa waktu lalu.