Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Masih Lakukan Kajian, Kemnaker Segera Update Peluang Pekerja Sritex Kembali Bekerja

    Masih Lakukan Kajian, Kemnaker Segera Update Peluang Pekerja Sritex Kembali Bekerja

    JAKARTA – Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian dan proses terkait potensi eks buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dapat bekerja kembali.

    “Saat ini masih sedang proses. Kami akan segera update kembali hasilnya,” kata Sunardi saat dihubungi, Rabu 16 April, disitat Antara.

    Adapun hal ini menyusul pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang mengatakan adanya sejumlah kemungkinan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Sritex beberapa waktu lalu.

    “Komitmennya kan akan diserap sebanyak mungkin,” kata Yassierli dalam acara bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin 14 April.

    Menaker mengatakan perusahaan tekstil tersebut masih bisa berjalan, mengingat Sritex memiliki aset dan pasar yang cukup bagus.

    “Kami berharap, karena Sritex itu kan asetnya bagus. Kemudian pasarnya ada, dan sebelumnya semua itu adalah produksinya jalan lagi. Itu yang kami harapkan,” ujar Yassierli.

    Selain itu, Menaker mengatakan upaya pemulihan bisnis Sritex, termasuk agar korban PHK bisa bekerja kembali masih diproses, mengingat pada Senin 17 Maret, Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Sukoharjo Sumarno menyatakan sudah ada 5 ribu eks karyawan Sritex yang akan direkrut untuk operasional perusahaan dengan investor baru.

  • RI Kena Pukul Tarif Trump, Pabrik Sepatu Siap-Siap PHK Massal?

    RI Kena Pukul Tarif Trump, Pabrik Sepatu Siap-Siap PHK Massal?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengusaha sepatu buka-bukaan soal dampak dari ketegangan global akibat perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang berimbas ke industri sepatu di RI.

    Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan dampak dari perang ini sangat terasa bagi industri persepatuan di Indonesia.

    “Situasi global itu memang sangat mempengaruhi. Kita di domestik, apalagi kita ini memang pelaku industri yang komponennya juga melakukan kegiatan ekspor. Kalau ditanya dampak, tentu kami sangat merasakan,” kata Billie kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (16/4/2025).

    Bahkan dampak terparahnya, hal ini dapat membawa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tak terelakkan di industri sepatu jika perang tidak dapat diantisipasi oleh pemerintah.

    “Ya kalau seandainya ini terjadi yang tidak kita harapkan, memang bukan berarti jalur opsi PHK itu jadi opsi yang diambil, tetapi kemungkinan terburuk ya PHK,” ungkap Billie.

    Menurut Billie, industri persepatuan Indonesia, termasuk alas kaki menjadi salah satu penyangga ekonomi nasional, karena dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

    “Yang perlu digarisbawahi adalah industri alas kaki kita, disebut labor intensive atau padat karya ini, salah satu penyangga ekonomi nasional, karena menyerap employment tenaga kerja yang cukup besar,” katanya lagi.

    Adapun jumlah tenaga kerja di industri ini, menurutnya, mencapai 1,8 juta pekerja, dengan rincian 900.000 pekerja yang berkaitan dengan sepatu dan 900.000 pekerja di komponen sepatu.

    “Pekerja yang berkaitan dengan sepatu ini bisa 900 ribuan, lalu kalau dengan komponen seluruhnya yang berterlibat di kegiatan industri sepatu ini, hampir sekitar 1,8 juta pekerja,” ungkapnya.

    Adapun Billie berharap hal ini tidak dapat terjadi dan pihaknya bersikap positif bahwa pemerintah dapat melakukan negosiasi dengan AS.

    “Harapannya jangan sampai dan tidak ya, semoga gitu. Kita tentu harus berpikir positif dan apa yang dilakukan pemerintah,” terangnya.

    Oleh karena itu, Billie berharap proses negosiasi terkait kebijakan tarif AS ini dapat memperoleh titik terang dan tentunya dapat menyelamatkan industri sepatu di Indonesia, agar tidak terjadi PHK masal.

    “Harapannya hasil negosiasi pemerintah kita itu, harapannya ya, tidak naik sama sekali, Harapan lainnya, yakni dalam tiga bulan tarif AS putusannya oke, situasi industri domestik juga oke, sehingga proses produksi anggota kita dapat berjalan dengan baik dan tetap stabil,” pungkasnya.

    (dce)

  • Dishub DKI: Jumlah Pendatang Tiba di Jakarta Naik 129 Persen usai Lebaran 2025  

    Dishub DKI: Jumlah Pendatang Tiba di Jakarta Naik 129 Persen usai Lebaran 2025  

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencatat ada lonjakan kedatangan pendatang yang tiba di Jakarta usai libur Lebaran 2025.

    Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo bahkan menyebut, jumlah pendatang pada arus balik tahun ini meningkat 129 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

    “Berdasarkan data kami terjadi peningkatan yang signifikan untuk warga yang pulang si arus balik. Dari pemantauan di tujuh terminal, ada peningkatan sekitar 129 persen warga yang pulang jika dibandingkan tahun 2024 kemarin,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

    Adapun pada 2024 silam, Dishub DKI Jakarta jumlah pendatang yang tiba di Jakarta usai lebaran mencapai 57.000.

    Angka ini kemudian melonjak lebih dari dua kali lipat di tahun 2025 ini.

    Syafrin bilang, secara umum jumlah penumpang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tahun ini memang mengalami peningkatan.

    Jumlah penumpang yang berangkat mudik menggunakan bus AKAP pun naik hingga 5 persen.

    “Tapi artinya memang saat ini lebih banyak warga yang datang dan masuk ke Jakarta pada arus balik kemarin,” ujarnya.

    Untuk saat ini, Dishub DKI Jakarta pun telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mendata warga pendatang yang baru masuk ke ibu kota.

    “Berdasarkan data dari teman-teman Dukcapil memang terjadi peningkatan, terjadi peningkatan jumlah pendatang baru,” tuturnya.

    “Dan sekarang Dukcapil sedang melakukan pendataan secara real melalui kelurahan setempat,” tambahnya menjelaskan.

    Jumlah Pendatang Meningkat 

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut terjadi peningkatan jumlah pendatang usai Lebaran 2025 dibandingkan tahun lalu.

    Pramono menduga, peningkatan ini kait eratan dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

    “Karena di daerah-daerah sekarang ini banyak orang yang mencari pekerjaan, karena misalnya persoalan Sritex, kemudian perusahaan di selanjang Cirebon, Jawa Barat dan sebagainya, sehingga memang ada peningkatan (pendatang),” ucapnya di Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

    Untuk mengantisipasi lonjakan pendatang ini, Pramono mengaku sudah memberikan arahan kepada jajaran.

    “Dan kami akan melakukan pelatihan kepada mereka dan juga melakukan pencatatan administrasi kependudukan,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Ada 1,7 Juta Lowongan Kerja di Luar Negeri, Peluang atau Ancaman? – Page 3

    Ada 1,7 Juta Lowongan Kerja di Luar Negeri, Peluang atau Ancaman? – Page 3

    Adapun dengan kondisi ketenagakerjaan di dalam negeri, Timboel mengungkapkan bahwa jumlah lapangan kerja yang terbuka di Indonesia masih terbatas, mengingat banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan rendahnya jumlah pembukaan lapangan kerja baru yang berorientasi pada investasi padat modal serta teknologi.

    “Memang di Indonesia kan lapangan kerja memang relatif sulit ya karena banyak PHK dan pembukaan lapangan kerja juga berorientasi pada investasi padat modal, teknologi yang memang sedikit membuka lapangan kerja gitu ya. Defisit angkatan kerja terus terjadi. Pembukaan lapangan kerja paling 1,8-2,2 juta,” ujarnya.

    Ia juga mencatat, sekitar 53 hingga 54 persen angkatan kerja Indonesia memiliki pendidikan hanya sampai tingkat SMP, yang membuat mereka kesulitan bersaing di dunia industri yang kini berorientasi pada teknologi dan modal.

    “Sementara pertumbuhan angkatan kerja tiap tahun tuh udah 4 juta lebih ya. Sehingga memang sulit mencari pekerjaan ya. Dan kondisi yang ada di Indonesia kan 53-54 persen angkatan kerja kita itu lulusan SMP ke bawah gitu ya,” jelasnya.

    Menurut Timboel, pemerintah harus terus mendorong pembukaan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat memenuhi tuntutan pasar kerja yang semakin mengarah ke industri padat teknologi dan modal.

    Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

    “Nah tentunya pemerintah harus terus menggenjot membuka lapangan kerja. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seluruh warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak,” pungkaasnya.

  • Ahmad Luthfi: Sritex (SRIL) Diambil Alih, 10.000 Pekerja Dipekerjakan Kembali

    Ahmad Luthfi: Sritex (SRIL) Diambil Alih, 10.000 Pekerja Dipekerjakan Kembali

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan eks pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan kembali dipekerjakan.

    Luthfi menyatakan bahwa permasalahan mengenai Sritex sejatinya sudah selesai dan nantinya sebanyak 10.000 eks pekerja Sritex akan dipekerjakan kembali.

    Dia juga menyebut operasional raksasa tekstil bersandi saham SRIL itu tak lama lagi akan beroperasi.

    “Sudah clear, Sritex sudah clear, nggih. Sudah, sebentar lagi operasional,” kata Luthfi saat ditemui seusai acara Indonesia Investment Summit, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Eks Kapolda Jawa Tengah itu menambahkan bahwa pada dasarnya, Sritex dalam waktu dekat akan diambil alih sehingga bisa kembali beroperasi seperti sedia kala.

    “Tapi prinsip, sebentar lagi [Sritex] di-take over dan akan berjalan Sritex,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mempekerjakan kembali pekerja Sritex yang ter-PHK sebanyak mungkin.

    “Komitmennya kan akan diserap sebanyak mungkin [pekerja Sritex yang ter-PHK]. Sabar saja,” kata Yassierli saat ditemui seusai acara Halal Bihalal Apindo di MidPlaza, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Yassierli menyebut para pekerja Sritex sudah melakukan penandatangan kontrak untuk kembali bekerja. “Sudah. Sudah tanda tangan kontrak,” ujarnya.

    Adapun saat ini, dia menuturkan administrasi pekerja Sritex yang ter-PHK juga tengah bergulir. Di mana, saat ini restrukturisasi Sritex tengah dalam fase finalisasi administrasi secara business-to-business (B2B), yakni antara kurator dengan investor.

    Di sisi lain, Yassierli menyebut SRIL memiliki aset dan pasar yang luas, sehingga pemerintah mendorong agar produksi Sritex bisa dapat terus berjalan.

    “Kan kita berharap, karena Sritex itu kan asetnya bagus. Kemudian sekali lagi terkait tentang pasarnya ada. Jadi menurut kami dan itu sebelumnya semua itu adalah produksinya jalan lagi. Itu yang kita harapkan,” ujarnya.

    Yassierli menambahkan bahwa Kemnaker sejatinya juga tidak bisa masuk ke dalam semua proses restrukturisasi Sritex.

  • Keyakinan Konsumen Lesu Tiga Bulan Beruntun, Daya Beli Makin Tertekan

    Keyakinan Konsumen Lesu Tiga Bulan Beruntun, Daya Beli Makin Tertekan

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks keyakinan konsumen melanjutkan tren penurunan untuk ketiga kalinya pada Maret 2025, ke level 121,1, terendah sejak Oktober 2024. 

    Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan bahwa penurunan yang berkelanjutan ini menggarisbawahi tekanan yang semakin besar terhadap daya beli rumah tangga. 

    Terlebih, tekanan tersebut terjadi di tengah menyusutnya jumlah kelas menengah dan meningkatnya beban biaya, terutama di daerah perkotaan. 

    “Keenam sub-komponen indeks turun, menandakan pesimisme yang luas di kalangan konsumen,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (15/4/2025).

    Tekanan itu pun bertepatan dengan adanya sekitar 96.575 pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak tahun 2024 dan perilaku belanja yang lesu pada kuartal pertama tahun ini. 

    Menurut data SSI, PHK terbanyak terjadi di kawasan Jawa Tengah yang totalnya mencapai 23.807 orang pada periode yang sama. 

    Sementara melihat data milik Bank Indonesia (BI), memang enam sub-komponen turun, bahkan terdapat indeks yang mendekati skor 100. Jika indeks di atas 100 berarti optimistis, di bawah 100 pesimistis. 

    Utamanya, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) atau ekspektasi 6 bulan yang akan datang dibandingkan dengan kondisi saat ini, yang turun 7 poin menjadi 131,7 dan ekspektasi pendapatan turun 6,3 poin menjadi 137.

    Ekspektasi akan ketersediaan pekerjaan turun tajam sebesar 8,3 poin menjadi 125,9, sementara pandangan terhadap kondisi pekerjaan dibandingkan dengan enam bulan yang lalu merosot mendekati ambang batas netral 100 poin, turun 5,9 poin menjadi 100,3.

    “Mengindikasikan meningkatnya ketidakamanan pekerjaan,” lanjutnya. 

    Sub-indeks kondisi ekonomi (IKE) saat ini turun menjadi 110,6, yang mencerminkan berkurangnya kepercayaan terhadap keuangan rumah tangga jangka pendek. 

    Fithra melihat jika erosi yang terus berlanjut pada sentimen konsumen menimbulkan risiko yang signifikan terhadap permintaan domestik, terutama konsumsi, yang tetap menjadi mesin utama pertumbuhan PDB. 

    Dengan inflasi yang masih moderat namun rupiah tertekan dan upah riil yang stagnan, hambatan terhadap pengeluaran diskresioner (konsumsi tersier) dapat meningkat, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah yang rentan.

    Sentimen yang melemah dapat mendorong pergeseran perilaku rumah tangga ke arah tabungan untuk berjaga-jaga, yang selanjutnya dapat menekan aktivitas ritel dan jasa.

    Penurunan kepercayaan konsumen yang berkelanjutan dapat memberikan tekanan pada konsumsi rumah tangga, yang merupakan pendorong utama PDB Indonesia.

    “Jika daya beli terus melemah, bisnis-bisnis yang bergantung pada permintaan domestik-seperti ritel, barang konsumsi, dan jasa-mungkin akan menghadapi pertumbuhan yang lebih lambat,” ujarnya.

    Untuk itu, Fithra meyakini akan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Dirinya pun merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun ini, dari 4,97% menjadi 4,8% di tambah dengan tekanan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. 

  • 10 Ecommerce Tutup Layanan di Indonesia, Ada Bukalapak

    10 Ecommerce Tutup Layanan di Indonesia, Ada Bukalapak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah e-commerce tutup layanan di Indonesia.

    Ada juga yang memilih bisnis baru. Salah satunya dilakukan oleh Bukalapak awal tahun ini yang mengumumkan menutup layanan marketplace.

    Startup yang pernah menyandang status Unicorn itu kini memilih menjual seperti pulsa, token listrik, dan membayar BPJS.

    Sementara itu, sejumlah e-commerce lain memilih menutup seluruh layanannya. Ada berbagai alasan yang terungkap, termasuk tidak bisa bersaing dengan pemain-pemain lainnya.

    Berikut 10 e-commerce yang akhirnya memutuskan menutup layanan:

    1. Blanja.com

    Perusahaan yang didirikan Telkom dengan e-Bay menutup layanan 1 September 2020. Alasan penutupan adanya perubahan strategis dari e-commerce yang dulunya bernama Plasa.com.

    2. Elevania

    Elevania tutup layanan pada 2023 setelah hampir 10 tahun beroperasi. Perusahaan ini adalah hasil patungan dari XL Aciata dengan SK Planet yang berasal dari Korea Selatan.

    3. Qlapa

    Qlapa jadi korban dari sulitnya bersaing di sektor e-commerce yang dihuni nama besar seperti Tokopedia dan Bukalapak. Layanan ini resmi ditutup 2019 atau empat tahun setelah dirilis.

    4. Rakuten

    E-commerce asal Jepang ini menutup layanan setelah lima tahun diluncurkan. Alasan Rakuten tutup karena adanya pergeseran model bisnis yang tidak sesuai dengan konsep awal.

    5. Cipika

    Cipika bertahan tiga tahun sebelum akhirnya menutup layanan pada 2017. Perusahaan dari Indosat ini dinilai memiliki perkembangan yang lambat.

    6. Multiply

    Layanan ini awalnya sebuah media sosial. Namun Multiply Commerce berpindah dari AS ke Indonesia, yang akhirnya perkembangannya tidak signifikan dan Nasper menghentikan aliran dananya.

    7. MatahariMall.com

    Sebelumnya e-commerce ini bernama Matahari.com sebelum diubah pada 2015. Perubahan itu membuat MatahariMall.com berfokus hanya berjualan produk dari Matahari, bukanlagi berasal dari pihak ketiga saja.

    8. Toko Bagus

    Toko Bagius sebenarnya tidak sepenuhnya tutup, namun berganti nama menjadi OLX pada 2014. Ternyata mereka tidak bisa bersaing dan sekarang fokusnya jual beli mobil bekas dengan nama OLX Autos.

    9. JD.id

    Penutupan layanan JD.id terjadi pada 2023, menyusul sebelumnya telah melakukan beberapa kali PHK dan menutup layanan logistik. Induk perusahaannya JD.com beralasan penutupan sebagai cara mereka berfokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara.

    10. Bukalapak

    Pada Januari lalu, emiten teknologi e-commerce PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) resmi menutup layanan jual dan beli produk fisik. Hal ini seiring dengan perubahan strategi bisnis.

    “Penjualan produk fisik di platform Bukalapak memiliki kontribusi kurang dari 3% terhadap total pendapatan perusahaan. Sebaliknya, langkah ini mendukung upaya kami untuk mencapai EBITDA positif dan memastikan keberlanjutan bisnis yang sehat dan menguntungkan,” ungkap manajemen.

    Setelah aksi penutupan ini, Bukalapak akan fokus pada produk virtual seperti Mitra Bukalapak, Gaming, Investment, dan Retail selama beberapa tahun terakhir. Ke depan, segmen ini akan menjadi bagian dari strategi pertumbuhan perusahaan.

    Kendati penutupan produk fisik tersebut, manajemen menegaskan bahwa aplikasi maupun situs web serta Mitra Bukalapak akan tetap beroperasi dan dapat diakses oleh para pengguna dan konsumen untuk layanan lainnya yang telah ada sebelumnya.

    (fab/fab)

  • Geger! Wanita Ini Dipecat Cuma karena Pulang Semenit Lebih Awal

    Geger! Wanita Ini Dipecat Cuma karena Pulang Semenit Lebih Awal

    Jakarta –

    Ketepatan waktu dalam bekerja kerap kali menjadi pertimbangan perusahaan untuk menilai kinerja para pegawai. Namun apa jadinya jika kebijakan waktu kerja ini malah diterapkan dengan tidak masuk akal hingga berujung pemecatan sepihak?

    Hal ini seperti yang dialami seorang wanita asal China bagian Selatan bermarga Wang yang secara sepihak dipecat perusahaan karena pulang kerja satu menit lebih awal dari jam kerjanya.

    Melansir dari SCMP, Selasa (15/4/2025), permasalahan bermula pada akhir 2024 lalu saat Wang tiba-tiba mendapatkan panggilan dari manajer sumber daya manusia yang mengatakan bahwa dirinya tercatat telah pulang kerja satu menit lebih awal dari waktu yang ditentukan selama enam hari dalam sebulan.

    Tanpa ada surat teguran atau peringatan, dengan alasan ‘pulang lebih awal’ itu Wang yang sudah bekerja di perusahaan tersebut selama tiga tahun dan memiliki catatan kinerja yang cukup baik tiba-tiba di-PHK.

    Kondisi ini tentu membuat Wang jengkel dan langsung menggugat perusahaan yang berkantor pusat di Guangzhou, Provinsi Guangdong ke pengadilan pada awal 2025.

    Setelah menjalani serangkaian persidangan, pengadilan setempat memutuskan bahwa bekas perusahaan tempat Wang bekerja telah melakukan pemecatan secara ilegal dan harus membayar kompensasi. Namun tidak disebutkan secara pasti nominal yang harus dibayar perusahaan itu.

    Pengadilan menyatakan bahwa meskipun Wang pulang satu menit lebih awal, tidak masuk akal untuk menyimpulkan bahwa ia benar-benar melanggar aturan jam kerja.

    Selain itu, perusahaan juga terbukti tidak pernah memberikan peringatan tertulis maupun upaya pembinaan kepada Wang sebelum mengambil tindakan pemecatan.

    Sehingga pengadilan menilai keputusan perusahaan untuk memecat Wang secara tiba-tiba merupakan tindakan ilegal, tidak didukung oleh bukti yang kuat, dan tidak masuk akal.

    “Putusan tersebut mengatakan bahwa pemecatan Wang adalah ilegal karena tidak memiliki bukti dan tidak masuk akal,” tulis SCMP dalam laporannya.

    (igo/fdl)

  • BEI Minta Bank Aladin Sampaikan Keterangan soal PHK di Keterbukaan

    BEI Minta Bank Aladin Sampaikan Keterangan soal PHK di Keterbukaan

    Jakarta –

    PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 72 karyawan tetap atau 25% dari total pekerja perseroan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna mengatakan, perseroan perlu segera menyampaikan informasi material PHK dan solusi yang diambil ke laman Keterbukaan Informasi BEI.

    “Tapi, dalam hal itu terjadi dan dikategorikan informasi material, segera mereka harus menyampaikan, termasuk solusi yang akan diambil. Misalnya, kalau untuk PHK, bagaimana proses PHK tersebut tentunya akan mengikuti ketentuan yang berlaku,” kata Nyoman kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Selain itu, BANK juga wajib memastikan PHK tidak mengganggu layanan dan operasional perseroan. Namun begitu, ia menyerahkan sepenuhnya langkah PHK yang diambil BANK kepada manajemen perseroan.

    “Itu kita berikan kebebasan kepada manajemen untuk melakukan assessment. Tapi, dalam hal itu terjadi dan dikategorikan informasi material, segera mereka harus menyampaikan (informasi),” tutupnya.

    Untuk diketahui, Corporate Communication Bank Aladin Syariah Melita Giovanni mengatakan, perseroan memutuskan PHK untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

    “Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang kami untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, Bank Aladin Syariah saat ini tengah melakukan penyesuaian dan optimalisasi kinerja internal perusahaan,” kata Melita dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/3/2025).

    Secara keseluruhan, Melita mengatakan BANK melakukan PHK terhadap 130 karyawan, yang di antaranya merupakan karyawan berstatus kontrak. PHK ini dilakukan untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih lincah, efisien dan mampu merespons kebutuhan nasabah dengan lebih cepat dan efektif.

    “Perlu kami klarifikasi bahwa sebagian lagi yang disebut dalam pemberitaan adalah karyawan yang berstatus kontrak, yang bekerja melalui pihak ketiga atau vendor eksternal dan bukan merupakan karyawan tetap Bank Aladin Syariah,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Pekerja Sritex Sudah Tanda Tangan Kontrak untuk Dipekerjakan Kembali – Halaman all

    Pekerja Sritex Sudah Tanda Tangan Kontrak untuk Dipekerjakan Kembali – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, para eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang sebelumnya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan dipekerjakan kembali.

    Mereka kini dalam proses perekrutan kembali oleh investor baru yang akan menjalankan Sritex.

    “Sedang proses administrasi. [Pekerjanya] sudah tanda tangan kontrak,” kata Yassierli ketika ditemui di Ayana MidPlaza, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025) malam.

    Dia tidak menjelaskan lebih detail proses yang sedang berjalan di Sritex karena itu bukan ranahnya. Proses administrasi yang tengah difinalisasi ada di tangan kurator.

    “Itu kan domainnya kami enggak bisa semuanya masuk, ya. Sekarang kan pastinya adalah finalisasi administrasi antara yang punya business to business,” ujar Yassierli.

    Sesuai komitmen yang diterima, Yassierli menjamin eks pekerja Sritex bakal direkrut kembali dalam jumlah sebanyak mungkin.

    Sebelumnya, kurator kepailitan Sritex, Nurma Sadikin, mengungkapkan sudah ada investor yang tertarik untuk menyewa alat-alat berat milik PT Sritex.

    Sehingga, kemungkinan penggantian nama PT Sritex bisa dilakukan.

    “Enggak (bukan Sritex namanya), sudah dengan investor yang baru tadi saya sampaikan, kita enggak tahu nih PT apa nanti yang akan kita putuskan dalam tahap negosiasi,” kata Nurma di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025) melansir Kompas.com.

    Nurma menjelaskan, alat-alat berat PT Sritex itu disewakan untuk meningkatkan harta pailit serta menjaga nilai aset perusahaan yang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah.

    “Jadi nilai value-nya kan akan lebih tinggi ketika perusahaan itu akan produksi dan berjalan ketika diambil alih,” jelas Nurma.

    Pihaknya belum bisa memastikan apakah semua karyawan yang dipecat PT Sritex bisa direkrut secara permanen oleh investor baru.

    “Kita tidak bisa pastikan itu,” ucap Nurma. Nurma menyerahkan keputusan kepada pemenang lelang pabrik tekstil itu.

    “Untuk saat ini sih hanya sementara untuk investor ini (pihak yang sementara sewa alat berat Sritex) ya, karena kita kan enggak tahu nanti pemenang lelangnya siapa.”

    “Mungkin nanti bisa dilanjutkan,” ucap Nurma.