Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Bertemu Menkomdigi, XLSmart Bahas Nasib Pelanggan hingga Pekerja

    Bertemu Menkomdigi, XLSmart Bahas Nasib Pelanggan hingga Pekerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Komisaris PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart), Arsjad Rasjid mendatangi kantor Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kamis (17/4/2025) sore. Nasib pelanggan hingga pekerja menjadi topik yang dibahas.

    Arsjad menuturkan kedatangannya untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid guna memberi penjelasan mengenai komitmen perusahaan pasca melakukan merger.

    Salah satu yang dibicarakan mengenai pelanggan. Dimana, hal tersebut menjadi perhatian pemerintah agar pelanggan tidak boleh terganggu dari adanya merger ini.

    Dalam pertemuan tersebut, mantan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) ini menyebut pihaknya memberikan informasi bahwa brand yang dimiliki perusahaan berjalan sesuai dengan rencana perusahan.

    “Jadi dengan ini Insya Allah semuanya tidak akan terganggu dan sudah bisa bersatu. Itu satu hal,” kata Arsjad usai bertemu dengan Menkomdigi, Kamis (17/4/2025).

    Tidak hanya itu, Arsjad juga menyebut dalam pertemuan sore tadi pihaknya membahas mengenai nasib pekerja dari kedua perusahaan.

    Arsjad memastikan kepada pemerintah dalam hal ini Komdigi bahwa pasca merger tidak akan ada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK.

    “Karena itu penting sekali dengan keadaan situasi-kondisi yang ada pada saat ini. Itu dipastikan bahwa komitmen dari itu,” ucapnya.

    Di tempat yang sama, Direktur & Chief Regulatory Officer XL Smart Merza Fachys mengatakan bahwa merger antara Smartfren dan XL Axiata, bukanlah sekadar langkah bisnis untuk menggabungkan dua entitas. 

    Lebih dari itu, merger ini disebut sebagai sebuah transformasi besar yang diharapkan membawa manfaat luas bagi Indonesia dan seluruh masyarakat.

    “Dengan demikian, merger ini akan merupakan satu lompatan besar yang akan membuat industri dan Indonesia akan menjadi lebih bekembang, lebih maju. Transformasi digital akan terdorong dengan adanya merger ini,” tutur Merza.

  • Permainan Tarif Impor Trump Bikin Warga China Khawatir Dihantam PHK  – Halaman all

    Permainan Tarif Impor Trump Bikin Warga China Khawatir Dihantam PHK  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEIJING – Tarif impor yang diterapkan Presiden AS Donald Trump sebesar 245 persen telah memicu kekhawatiran besar di kalangan rumah tangga China selaku negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.

    Adapun kekhawatiran yang dimaksud mencakup risiko kehilangan pekerjaan, stagnasi pendapatan, hingga kerugian investasi, menurut laporan Bloomberg.

    Dalam survei yang dilakukan perbankan keuangan Morgan Stanley terhadap 2.034 responden dari kota-kota tingkat 1 hingga 4 di China selama 8–11 April, sebanyak 44 persen responden China menyatakan ketakutan mereka akan adanya PHK massal, buntut eskalasi perang dagang antara Beijing dan Washington.

    Angka ini menjadi yang tertinggi sejak survei diluncurkan pada 2020. Dimana sebelumnya hanya ada 39 persen responden yang khawatir akan menganggur akibat tarif AS di tahun sebelumnya.

    Lebih lanjut, sebanyak 40 persen responden menyatakan kekhawatiran terhadap pemotongan gaji, sementara ekspektasi kenaikan pendapatan dalam 12 bulan ke depan hanya sebesar 5,7 persen, turun 50 basis poin dibanding survei terakhir pada Desember lalu.

    Tak hanya itu, survei Morgan Stanley juga mengungkapkan bahwa ekspektasi belanja konsumen China melemah ke titik terendah sejak negara tirai bambu itu membuka kembali perekonomiannya pasca-Covid.

    Dalam catatan tim analis yang dipimpin oleh Lillian Lou dan Robin Xing, hanya 23 persen responden yang mengaku berencana meningkatkan pengeluaran pada kuartal berikutnya, turun 8 poin persentase dibanding tiga bulan sebelumnya.

    Tarif Trump Jadi Biang Kerok

    Kekhawatiran ini diungkap masyarakat China tepat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump  mengumumkan tarif resiprokal atau tarif timbal balik pada Rabu, 2 April 2025. Dalam kesempatan itu  AS mengenakan tarif timbal balik terhadap produk Cina sebesar 34 persen. 

    Selang dua hari, tepatnya 4 April Komite Tarif Dewan Negara China turut menerapkan tarif 34 persen atas produk-produk asal AS. Tindakan tersebut dilakukan sebagai balasan dari penerapan bea masuk resiprokal Donald Trump.

    Menanggapi hal itu, pada 7 April 2025, Trump mengancam akan mengenakan bea masuk tambahan sebesar 50 persen pada barang-barang impor dari China, jika negara tersebut tidak mencabut tarif sebesar 34 persen.

    Namun hal tersebut tak membuat China gentar, Xi Jinping justru China menaikkan tarif tambahan menjadi 84 persen pada Rabu, 9 April 2025.

    Ketegangan yang semakin berlanjut akhirnya mendorong AS untuk menjatuhkan tarif 245 persen ke China. Sementara China memberlakukan tarif sebesar 125 persen terhadap AS.

    Merespon perang dagang yang dilakukan AS, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian menegaskan bahwa negaranya tak pernah takut dengan ancaman perang dagang yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Tiongkok tidak akan peduli jika Amerika Serikat terus memainkan permainan angka tarif,” Tegas Lin Jian, Kamis (17/4/2025).

    “China tidak ingin berperang dagang dengan AS, tetapi sama sekali tidak takut jika AS bersikeras memprovokasi,” imbuhnya.

    Kendati demikian dampak dari kebijakan tersebut dapat memicu PHK massal, kerugian investasi, dan ketidakpastian ekonomi yang lebih luas.  Hal itu yang kemudian mendorong kekhawatiran masyarakat China terutama pelaku UMKM.

    Adalah Lionel Xu, seorang pengusaha UMKM di sela-sela pameran Canton Fair di Guangzhou, China yang terdampak perang dagang Trump.

    Ia menuturkan bahwa kenaikan tarif impor yang diberlakukan Trump telah membuat bisnisnya menurun. Dulu, perangkat pengusir nyamuk yang diproduksi perusahaannya, Sorbo Technology laris manis di toko-toko Walmart di Amerika Serikat.

    Akan tetapi sekarang tumpukan alat-alat pembasmi nyamuk Sorbo teronggok di gudang perusahaan di Zhejiang.

    “Kami kewalahan. Ini sangat berat bagi kami,” keluh Xu.

    Xu bukan satu-satunya yang merasakan pahitnya perang ekonomi ini. perempuan bernama Amy tengah bertugas menjual mesin pembuat es krim untuk Guangdong Sailing Trade Company juga mengeluhkan dampak perang dagang China vs AS.

    Menurutnya tarif impor yang tinggi membuat harga barang-barang itu menjadi terlalu tinggi bagi mayoritas perusahaan AS, alhasil mereka membebankan biaya tersebut kepada pelanggan. Kenaikan harga inilah yang membuat daya beli masyarakat menurun dan perusahaan kehilangan pelanggan.

     

  • Jumhur Bersyukur Satgas PHK Bakal Segera Dibentuk

    Jumhur Bersyukur Satgas PHK Bakal Segera Dibentuk

    loading…

    Ketua Umum KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat menghadiri undangan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membahasa Satgas PHK. FOTO/IST

    JAKARTA – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ) Pembaruan Jumhur Hidayat bersyukur Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bakal segera dibentuk pemerintah. Perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas PHK saat di acara Sarasehan Ekonomi 8 April lalu di Jakarta sudah mulai dibahas baik rencana kerja dan personalianya.

    Intinya semua pihak yang berkepentingan bisa terlibat dalam Satgas ini. “Kami diundang oleh Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk berdiskusi terkait Satgas PHK ini. Jadi di situ hadir Mensesneg Prasetyo, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dan beberapa pimpinan buruh seperti Said Iqbal, Andi Gani dan saya sendiri”, ujar Jumhur dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Secara umum, diskusi itu membahas antara lain:

    1. Mencermati potensi kemungkinan adanya perusahaan yang mau mem-PHK pekerjanya.

    2. Mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK misal pengurangan jam kerja dan sebagainya sambil menunggu kemungkinan pemulihan ekonomi khususnya akibat kebijakan tarif Donald Trump.

    3. Membahas kemungkinan insentif kepada Perusahaan agar tidak buru-buru mem-PHK pekerjanya.

    4. Memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan.

    5. Memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau berdasar Perjanjian Kerja Bersama.

    6. Memetakan potensi pasar kerja baru bagi yang ter-PHK misal dengan melalui pelatihan Reskilling (pelatihan untuk pekerjaan baru) dan lain-lain.

    7. Satgas PHK agar dibentuk dengan personalia dari unsur Tripartit (Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja) plus BPJS Ketenagakerjaan, Akademisi ahli ketenagakerjaan dan lain-lain.

    Jumhur menyampaikan bahwa dalam kesempatan itu kaum buruh khususnya yang tergabung dalam KSPSI, KSPI, KSPSI AGN dan KSBSI juga menyampaikan undangan kepada Presiden Prabowo untuk bisa hadir dalam acara MayDay Stadion Utama GBK pada 1 Mei mendatang.

    “Dari pembicaraan itu, insyaAllah Presiden bersedia hadir bersama kaum buruh pada acara MayDay itu,” pungkas Jumhur.

    (abd)

  • Dasco, Mensesneg, Seskab bahas Satgas PHK dengan tiga pimpinan buruh

    Dasco, Mensesneg, Seskab bahas Satgas PHK dengan tiga pimpinan buruh

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdiskusi bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh membahas rencana pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Tiga pimpinan konfederasi serikat buruh itu yang diajak berdiskusi itu, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat.

    “Kami bertemu di (kompleks) Istana, membahas tentang persiapan pembentukan Satgas PHK sambil menunggu arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” kata Said Iqbal saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Dia melanjutkan pertemuan itu juga membahas rencana peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei yang akan digelar di Kawasan GBK, Jakarta, dan dihadiri oleh ratusan ribu buruh bersama Presiden Prabowo.

    Sementara itu, Jumhur Hidayat, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang dibahas oleh konfederasi serikat buruh bersama pemerintah dan DPR terkait pembentukan Satgas PHK.

    “Pertama, mencermati potensi perusahaan yang mau melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Kedua, mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misalnya mengurangi jam kerja, dan sebagainya sambil menunggu keadaan pemulihan ekonomi,” kata Jumhur.

    Dia melanjutkan poin ketiga yang dibahas, yaitu kemungkinan memberikan insentif kepada perusahaan agar mereka tidak buru-buru melakukan PHK.

    “Keempat, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS. Kelima, memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perjanjian kerja bersama,” sambung Jumhur.

    Poin keenam yang dibahas dan ditekankan oleh konfederasi serikat buruh adalah perlunya memetakan potensi pasar kerja baru bagi mereka yang kena PHK, misalnya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi.

    “Terakhir, satgas (PHK) agar dibentuk dengan personalia tripartit dengan BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan, dan lain-lain,” kata Jumhur Hidayat.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam akun media sosial pribadinya menyebut pertemuannya bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh, Mensesneg Prasetyo, dan Seskab Teddy sebagai ajang silaturahmi dan tukar pikiran membahas mitigasi dan penanganan terhadap kelompok buruh jika mereka terkena gelombang PHK.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Beda dengan MUI, PBNU Tolak Seruan Jihad Lawan Israel

    Beda dengan MUI, PBNU Tolak Seruan Jihad Lawan Israel

    GELORA.CO – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil mengaku sepakat Mufti Agung Mesir Nazir Ayyad yang mengepalai Darul Ifta terkait menolak fatwa yang dikeluarkan oleh International Union of Muslim Scholars (IUMS), tentang jihad melawan Israel.

    Pasalnya, IUMS mengeluarkan Fatwa jihad melawan Israel termasuk di dalamnya soal boikot terhadap perusahaan dari negara-negara yang diduga mendukung Israel, menuai respons kritis dari berbagai tokoh dan lembaga otoritatif di dunia Islam. 

    Ayyad secara tegas menolak fatwa tersebut mengingat jihad seperti itu merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi membahayakan stabilitas negara-negara muslim. 

    “Mendukung rakyat Palestina dalam hak-hak mereka yang sah adalah kewajiban agama, kemanusiaan, dan moral. Namun, dukungan ini harus diberikan dengan cara yang benar-benar melayani kepentingan rakyat Palestina, dan bukan untuk memajukan agenda-agenda tertentu atau usaha-usaha sembrono yang dapat menyebabkan kehancuran, pemindahan, dan bencana lebih lanjut bagi rakyat Palestina sendiri,” ungkap Ayyad, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Senada dengan Ayyad, Gus Ulil menilai fatwa Darul Ifta Mesir yang menolak seruan jihad tersebut justru lebih tepat dan kuat. 

    “Jihad tidak bisa dilaksanakan oleh otoritas non-negara. Jihad harus diotorisasi oleh imam alias pemerintah yang sah,” ujar Gus Ulil kepada awak media, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Gus Ulil menjelaskan fatwa memang bisa berbeda antar sesama ulama, juga antara satu lembaga fatwa yang satu dan yang lain. 

    Menurutnya perbedaan fatwa ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor politik. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya kepentingan politik di balik fatwa IUMS mengingat lembaga itu berbasis di Qatar. 

    Di sisi lain, sejumlah ulama dan delegasi pesantren se-Jawa dan Madura dalam forum Bahtsul Masa’il yang diselenggarakan di Pondok Buntet Pesantren, Cirebon, Jawa Barat beberapa waktu lalu juga memberikan penegasan serupa. 

    Forum menyarankan agar keputusan terkait boikot produk dilakukan melalui kebijakan pemerintah, mengingat dampaknya yang luas dan menyangkut kepentingan publik. 

    Ketua penyelenggara forum Bahtsul Masa’il Se-Jawa Madura, Abbas Fahim mengungkapkan dalam pembahasan di forum tersebut para ulama menyepakati bahwa pada dasarnya, hukum memboikot produk tertentu sebagai aksi protes atas ketidakadilan diperbolehkan dalam syariat, asalkan memenuhi dua ketentuan utama. 

    Pertama, produk yang diboikot harus memiliki keterkaitan yang jelas dan dapat dibuktikan dengan pihak yang melakukan kezaliman. Kedua, gerakan boikot tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi pihak lain, seperti PHK massal tanpa solusi yang memadai. 

    Forum juga telah mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dan selektif dalam menyikapi informasi yang beredar terkait daftar produk yang diboikot, agar tindakan ini tidak merugikan masyarakat Indonesia sendiri. 

  • Kalang Kabut Pengusaha Nikel kala Tarif Royalti Naik

    Kalang Kabut Pengusaha Nikel kala Tarif Royalti Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan pengusaha nikel masih keberatan dengan penyesuaian tarif royalti mineral dan batu bara (minerba) yang dinilai akan makin menekan kinerja industri.

    Adapun, pemerintah resmi menerbitkan ketentuan tarif baru royalti minerba melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM.

    Beleid yang menggantikan PP No. 26/2022 itu ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 11 April 2025. Penerapan aturan tarif royalti baru ini mulai berlaku 15 hari terhitung setelah tanggal diundangkan atau pada 26 April 2025.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin mengatakan, kenaikan tarif royalti di tengah ketidakpastian ekonomi global dikhawatirkan akan menambah tekanan terhadap industri nikel nasional, baik di hulu maupun di hilir.

    “Kenaikan tarif royalti akan menekan margin produksi penambang dan smelter secara signifikan, berpotensi mengurangi penerimaan negara dari royalti produk smelter yang tidak dapat terjual karena kurang kompetitifnya harga produk di pasar,” ujar Meidy, Rabu (16/4/2025).

    Kekhawatiran APNI bukan tanpa alasan. Pasalnya, kenaikan tarif royalti nikel cukup signifikan, seperti bijih nikel naik dari 10% menjadi 14%-19%. Lalu, feronikel dari 2% menjadi 4%-6% dan nickel pig iron dari 5% menjadi 5%-7%.

    Sementara di sisi lain, harga nikel global terus mengalami penurunan. Dengan kondisi ini, kata Meidy, beban royalti yang meningkat akan makin menggerus margin usaha yang sudah tipis.

    Apalagi, pengusaha nikel juga tengah dihadapkan pada biaya operasional yang melonjak akibat kenaikan harga biosolar B40, upah minimum, penerapan PPN 12%, dan kewajiban parkir devisa hasil ekspor (DHE) 100% selama 12 bulan.

    “Kenaikan royalti berpotensi mengurangi minat investasi di sektor hulu-hilir nikel, menurunkan daya saing produk nikel Indonesia di pasar global dan memicu PHK massal akibat tekanan margin, terutama di sektor hilir yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja,” kata Meidy.

    Tak hanya itu, kenaikan royalti diperkirakan juga akan memaksa penambang meningkatkan cut off grade. Alhasil, volume cadangan nikel berpotensi menyusut signifikan.

    “Dengan cadangan yang menyusut, tingkat produksi dan life of mine akan berkurang sehingga secara long-term penerimaan negara justru akan berkurang,” tuturnya.

    Meidy menambahkan, pada dasarnya APNI memahami bahwa kebijakan kenaikan royalti minerba telah resmi diundangkan. Namun, pihaknya berharap pemerintah masih membuka ruang dialog untuk mengevaluasi ulang kebijakan ini secara menyeluruh, termasuk potensi penundaan implementasi atau penerapan secara bertahap guna memitigasi dampak negatif terhadap keberlangsungan industri.

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia juga sempat mengatakan, kenaikan royalti akan memberi dampak terhadap 700 hingga 800 perusahaan mineral.

    Perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan akan menempuh jalan efisiensi untuk biaya produksi dan menghitung ulang biaya-biaya operasional imbas kenaikan royalti.

    “Untuk menyiasati dampak kenaikan tarif royalti atau biaya-biaya, setiap orang atau perusahaan tentu akan melakukan efisiensi,” kata Hendra.

    Terbuka Masukan

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan, pemerintah masih akan melakukan sosialisasi dan penyesuaian sistem terkait kenaikan tarif royalti minerba.

    Tarif baru royalti minerba itu akan berlaku efektif pada 26 April. Yuliot pun memastikan pihaknya tetap terbuka terhadap masukan.

    “Untuk masa transisi 15 hari ini kita menyesuaikan sistem, kita sosialisasi. Jadi ya menunggu dan sekitar tanggal 26 itu sudah bisa kita implementasikan,” kata Yuliot di Jambi, Rabu (16/4/2025).

    Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pihaknya akan bertemu para pengusaha nikel untuk membahas penyesuaian tarif royalti minerba. Hal ini merespon keberatan yang disampaikan para pengusaha nikel.

    Tri menyebut, pertemuan dengan para pengusaha nikel itu akan berlangsung pada Kamis (17/4/2025).

    “Yang jelas kami ada diskusi besok hari Kamis, kira-kira begitu lah,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Senin (14/4/2025) malam.

    Dia mengatakan, pertemuan akan membahas jalan tengah agar margin pengusaha tetap baik meski tarif royalti naik. Tri juga berjanji akan mendengar masukan dari para pengusaha nikel.

    “Minggu ini mau diskusi gimana cara ini [tetap adil], gitu-gitulah. Apakah ongkosnya kita [sesuaikan], gimana caranya supaya margin mereka [pengusaha] tetap bagus, tapi royalti naik,” jelas Tri.

    Dia juga mengatakan kenaikan tarif royalti minerba dilakukan demi mengerek penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pihaknya menargetkan PNBP di sektor minerba tembus Rp124,5 triliun tahun ini.  

    Target PNBP di sektor minerba senilai Rp124,5 triliun tersebut mengalami kenaikan dari target 2024 yang sebesar Rp113,54 triliun. 

    “Tahun ini target Rp124,5 triliun,” ujarnya. 

    Tri memastikan kenaikan tarif royalti tidak akan memberatkan para pengusaha. Dia mengeklaim telah melakukan kajian sebelum memutuskan menaikkan royalti minerba. 

  • Penambang Wanti-wanti Cadangan Nikel Susut Drastis Imbas Royalti Naik

    Penambang Wanti-wanti Cadangan Nikel Susut Drastis Imbas Royalti Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mewanti-wanti risiko cadangan mineral susut imbas tekanan margin usai kenaikan tarif royalti berlaku, sebagaimana tertuang dalam aturan terbaru. 

    Beleid yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM. Tarif baru ini akan berlaku pada 26 April 2025. 

    Sekjen APNI Meidy Katrin mengatakan, kenaikan tarif royalti akan menekan margin produksi sehingga memaksa penambang meningkatkan cut off grade. Alhasil, volume cadangan berpotensi menyusut signifikan. 

    “Dengan cadangan yang menyusut, tingkat produksi dan life of mine akan berkurang sehingga secara long-term penerimaan negara justru akan berkurang,” ujar Meidy dalam keterangan resminya, Rabu (16/4/2025).

    Merujuk pada laporan Kementerian ESDM, status pada 2023, sumber daya nikel Indonesia berupa bijih sebesar 18,55 miliar ton dengan total cadangan 5,32 miliar ton bijih.

    Bahkan, data Badan Geologi Amerika menunjukkan cadangan nikel Indonesia pada 2022-2023 tercatat sebesar 25% dari total cadangan dunia. Sementara itu, periode Maret-April 2024 naik signifikan dengan cadangan nikel Indonesia mencapai 42% dari total cadangan global.

    Di sisi lain, Meidy juga menyoroti industri minerba yang selama ini merupakan salah satu tulang punggung penerimaan negara. Pada tahun lalu, sektor minerba menyumbang Rp140,5 triliun atau 52,1% dari total penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM sebesar Rp269,6 triliun. 

    “Dalam situasi global yang menantang, industri ini seharusnya diperkuat dan didukung, bukan justru dibebani,” terangnya. 

    Lebih lanjut, dia juga mengingatkan dampak dari kenaikan tarif royalti minerba terhadap investasi dan daya saing. Meidy menilai kenaikan royalti berpotensi mengurangi minat investasi di sektor hulu-hilir nikel. 

    “Menurunkan daya saing produk nikel Indonesia di pasar global dan memicu PHK massal akibat tekanan margin, terutama di sektor hilir yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja,” ujarnya. 

    Terlebih, saat ini industri pertambangan menanggung 13 beban kewajiban yang signifikan, termasuk biaya operasional tinggi, pajak dan iuran (PPN 12%, PBB, PNBP PPKH, iuran tetap tahunan), serta kewajiban non-fiskal seperti reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi DAS.  

    Dalam hal ini, dia memahami bahwa kebijakan tersebut telah resmi diundangkan. Namun, pihaknya berharap pemerintah masih membuka ruang dialog untuk mengevaluasi ulang kebijakan ini secara menyeluruh, termasuk potensi penundaan implementasi atau penerapan secara bertahap guna memitigasi dampak negatif terhadap keberlangsungan industri.

  • Bocoran Bos Buruh: Satgas PHK Segera Diumumkan dan Langsung Kerja

    Bocoran Bos Buruh: Satgas PHK Segera Diumumkan dan Langsung Kerja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah disebut akan segera mengumumkan Satgas PHK. Hal ini diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea usai bertemu bertemu dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Merah Putih Mayor Teddy Indra Wijaya, Rabu malam (16/4/2025).

    Selain Andi Gani, juga hadir Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat.

    “Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian sangat besar terhadap persoalan Perburuhan juga akar permasalahan,” ungkap Andi Gani saat bercerita kepada CNBC Indonesia.

    “Satgas PHK akan segera diumumkan dan langsung bekerja,” bebernya.

    Andi Gani juga mengungkapkan secara detil tugas Satgas PHK nantinya serta struktur organisasinya.

    [Gambas:Instagram]

    “Satgas PHK ini tidak hanya menangani masalah PHK sudah terjadi tetapi juga melakukan upaya upaya pencegahan PHK. Satgas PHK juga akan memiliki peta persoalan ketenagakerjaan di Indonesia sehingga dapat dalam waktu cepat dicarikan solusi yang tepat,” ucapnya.

    “Pembentukan satgas PHK yg terdiri dari Pemerintah, buruh dan Pengusaha. Akademisi juga akan dilibatkan dalam Satgas PHK dan sangat bagus,” lanjutnya.

    Presiden KSPI Said Iqbal juga mengonfirmasi pertemuan tersebut membahas soal pembentukan Satgas PHK.

    “Iya,” ucapnya.

    Sebelumnya, pembentukan Satgas PHK diusulkan Presiden KSPI Said Iqbal saat Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Satgas PHK dianggap penting mengingat badai PHK di Indonesia cukup mengkhawatirkan serta antisipasi dampak dari perang dagang AS-China.

    “Karena itu, izinkan kamu mengusulkan beberapa saran. Pertama, segera bentuk Satgas PHK. Jadi tidak grabag-grubug. Di dalamnya ada APINDO, KADIN, Kemnaker, Kemenko, dan serikat buruh. Jadi kalau ada PHK kami sudah siap. Satgas ini juga akan berperan, ketika ada PHK, karyawan mendapat haknya sesuai aturan,” ucap Said Iqbal.

    Presiden Prabowo Subianto pun merespons usulan Said Iqbal. Menurut Prabowo, usulan Said Iqbal sangat baik dan meminta jajarannya untuk segera membentuk Satgas PHK.

    “Saya tertarik dengan usulan Pak Said Iqbal soal Satgas PHK. Ini suatu usul yang sangat baik, saya terima kasih. Benar-benar ini sesuatu yang bagi saya sangat penting. Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan Serikat Buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya, satu Satgas kita antisipasi,” ucap Prabowo.

    (wur/wur)

  • Audiensi Buntu, Perwakilan TPP Desa Pilih Bermalam dan Ancam Segel Gerbang Kantor Kemendes – Halaman all

    Audiensi Buntu, Perwakilan TPP Desa Pilih Bermalam dan Ancam Segel Gerbang Kantor Kemendes – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ratusan tenaga pendamping profesional (TPP) Desa memilih untuk bertahan di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes), Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Massa aksi akan bermalam di kantor Kemendes, Jalan TMP Kalibata, usai tuntutan mereka dalam unjuk rasa sejak pagi tak menemui kejelasan.

    Perwakilan TPP Desa asal Nusa Tenggara Timur, Kandidatus Angge, mengatakan jika audensi dengan Kepala BPSDM Kemendes PDT, Agustomi Mavik, yang diikuti oleh 28 orang perwakilan dari TPP Desa seluruh Indonesia itu tak menemui titik tengah.

    “Kepala BPSDM dan jajarannya telah merespons baik dan menerima semua usul saran kami, termasuk yang kami orasikan tadi, untuk dibahas kemudian,” ungkap Angge, di hadapan massa aksi.

    “Kenapa begitu? Karena kepala BPSDM dan jajaran yang hadir tadi, tidak dalam kapasitas memberi keputusan, itu pernyataan resmi dari kepala BPSDM,” imbuhnya.

    Tidak puas dengan hasil tersebut, para perwakilan TPP Desa itu pun memutuskan untuk bermalam di Kantor Kemendes.

    Tidak hanya itu, massa aksi juga mengancam akan menyegel gerbang Kantor Kemendes.  

    “Kami memutuskan, semua kita bermalam di rumah ini. Sampai ada keputusan, itu artinya, jangan pernah tinggalkan tempat ini,” tegas Angge.

    Diberitakan sebelumnya, unjuk rasa ini dilakukan untuk menuntut agar para TPP Desa yang merupakan mantan calon anggota legislatif (caleg) agar bisa dipekerjakan kembali.

    Mereka meminta Menteri Desa, Yandri Susanto, untuk mencabut kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.040 orang pendamping desa yang dianggap tidak sesuai prosedur. 

    “Kami menolak keras kebijakan sepihak yang mem-PHK 1.040 pendamping. Selain itu, ribuan pendamping lainnya juga tidak mendapatkan haknya untuk dikontrak kembali, tanpa diberikan ruang klarifikasi sebagaimana diatur dalam Kepmendes 143 Tahun 2023,” ujar Kandidatus Angge.

    Menurut mereka, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendes tidak sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja.

    Massa juga menuding kebijakan Mendes Yandri telah menciptakan dikotomi dan perpecahan di antara sesama pendamping desa. 

    Hal ini, kata mereka, berdampak serius pada proses pemberdayaan masyarakat desa di seluruh Indonesia.

    Selain mendesak Mendes untuk mencabut SK PHK terhadap 1040 TPP Desa, massa aksi juga mendesak Presiden RI Prabowo Subianto, untuk mencopot Yandri Susanto dari jabatannya sebagai Menteri Desa.

    “Kami juga menuntun memohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk segera mencopot Yandri Susanto dari jabatan sebagai Menteri Desa,” tegas Angge.

    “Karena apa? Kebijakan ini telah membuat dikotomi di antara pendamping seluruh Indonesia yang pada gilirannya membuat prosesi pembangkitan dan pembayaran masyarakat desa menjadi sangat terhambat,” imbuhnya.

    Sebelum aksi ini digelar, perwakilan pendamping desa sudah menempuh sejumlah jalur advokasi, mulai dari audiensi dengan DPR RI Komisi V, Komnas HAM, hingga pengaduan langsung ke Kantor Staf Presiden dan Sekretariat Kabinet.  

    Untuk diketahui, PHK terhadap 1.040 tenaga pendamping profesional (TPP) oleh Kemendes menuai sorotan karena kebijakan itu disebut-sebut berkaitan dengan status para pendamping yang sempat maju sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024 lalu.

    Padahal, berdasarkan Surat Menteri Desa tahun 2023 bahwa tak ada larangan bagi TPP desa untuk mundur saat mencalonkan diri sebagai caleg. Serta Surat Edaran KPU RI Juli 2023 menyatakan caleg yang berprofesi sebagai TPP tidak wajib mundur atau cuti. 

    Namun pada Januari 2025 atau setelah Menteri baru menjabat, keluar Surat Perintah Kerja (SPK) yang memuat ketentuan jika TPP terbukti pernah maju caleg tanpa didahului pengunduran diri atau cuti, maka harus siap diberhentikan sepihak.

  • Saham Boeing Terjun Bebas, Terancam Krisis Keuangan Imbas China Boikot Pengiriman Jet – Halaman all

    Saham Boeing Terjun Bebas, Terancam Krisis Keuangan Imbas China Boikot Pengiriman Jet – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM , WASHINGTON – Saham produsen pesawat asal Amerika Serikat, Boeing mengalami penurunan signifikan setelah Pemerintah China melarang pengiriman pesawat Boeing, sebagai respons terhadap ketegangan perdagangan antara AS dan China.

    Mengutip laporan Reuters, saham Boeing amblas 1 persen menjadikan total penurunan tahun ini mencapai 12 persen.

    Amblasnya saham Boeing (BA), turut menyeret penurunan Dow saham Jones Industrial Average hingga 155,83 poin, atau 0,38 persen, menjadi 40.368,96, Rabu (16/4/2025).

    Hanya itu, sejumlah saham unggulan Wall Street juga ikut amblas, diantaranya S&P 500 melemah 9,34 poin, atau 0,17 persen, menjadi 5.396,63. Disusul Indeks Harga Saham Gabungan Nasdaq yang menyusut 8,32 poin atau 0,05 persen.

    Sehubungan dengan penurunan ini terjadi imbas aksi boikot yang dilakukan otoritas Tiongkok, memerintahkan maskapai-maskapainya untuk tidak menerima lagi pengiriman pesawat Boeing.

    Pemerintah Tiongkok juga meminta maskapai nasionalnya untuk menghentikan pembelian peralatan dan suku cadang pesawat dari perusahaan-perusahaan AS, sebagai tanggapan atas keputusan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif sebesar 145 persen terhadap barang-barang asal Tiongkok.

    China diketahui menjadi salah satu negara yang menyumbangkan 20 persen permintaan pesawat global dalam beberapa dekade mendatang, menjadikan pasar ini sangat penting bagi Boeing. Namun, dengan adanya larangan ini, Boeing menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan pangsa pasarnya di Tiongkok.

    Mengingat penangguhan tersebut, tiga maskapai besar China yakni, maskapai Air China, China Eastern Airlines dan China Southern Airlines harus membatalkan rencana mereka untuk menerima 45, 53, dan 81 pesawat Boeing antara tahun 2025 hingga 2027.

    Bahkan pengiriman 8.830 pesawat baru Boeing dalam 20 tahun ke depan juga terancam batal, mempengaruhi pendapatan jangka pendek dan panjang.

    Boeing Terancam Krisis Keuangan

    Boikot dari China memperbaiki situasi Boeing yang sudah rapuh, terlebih selama enam tahun terakhir. Tepatnya sejak tahun 2018, Boeing telah mencatat kerugian operasional sebesar 51 miliar dolar AS.

    Kondisi ini semakin diperparah pasca tahun lalu Boeing mulai dilanda krisis buntu keuangan aksi aksi kerja yang dilakukan 33 ribu staf di pabrik Pantai Barat AS pada pertengahan September 2024.

    Mogok digelar kerja karyawan Boeing selama sepekan, dimaksudkan untuk memprotes perusahaan agar meningkatkan tawaran upah para staf dan mengembalikan dana pensiun yang telah dicabut satu dekade lalu.

    Namun kemunduran tersebut tidak kunjung mendapatkan jalan keluar. Imbas memukul kerja yang berkepanjangan pengiriman jet 777X-nya di stop selama setahun, tak sampai disitu mogok kerja juga membuat pesawat 737 Max, 767 mandek diproduksi.

    Alasan ini membuat saham perusahaan dan merugi miliar dolar hingga perusahaan terpaksa melakukan PHK massal terhadap 2.500 pekerja di cabang Washington, Oregon, South Carolina, dan Missouri.

    Ketika China benar-benar memboikot pesawat jet dan suku cadang Boeing maka hal tersebut dapat mempercepat tekanan finansial perusahaan, memicu langkah-langkah darurat seperti PHK massal, penjualan saham besar-besaran, dan potensi kehilangan strategi pasar jangka panjang.