Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Industri Hotel Lesu, Okupansi Turun hingga 29 Persen pada Awal 2025

    Industri Hotel Lesu, Okupansi Turun hingga 29 Persen pada Awal 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal DPP Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), Nawawi Halik, mengungkapkan kondisi bisnis industri hotel di Indonesia kian lesu. Ia menyebut situasinya saat ini tidak jauh berbeda dengan masa pandemi Covid-19, bahkan lebih parah dari segi pendapatan.

    Berdasarkan survei internal yang dilakukan IHGMA di 24 provinsi terhadap 500 hotel, resor, dan vila, hasilnya menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Nawawi mengatakan, tingkat okupansi hotel pada awal 2025 mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Jika dibandingkan antara Januari 2024 dan Januari 2025, terjadi penurunan hampir 15%. Pada Februari turun 20%, dan Maret mencapai hampir 29%,” ungkap Nawawi dalam program “Investor Daily Talk”, Jumat (18/4/2025).

    Industri hotel yang lesu juga dapat terlihat dari penurunan rata-rata okupansi harian menjadi yang terendah secara nasional dalam beberapa tahun terakhir.

    “Penurunan harga rata-rata kamar atau average daily rate (ADR) secara nasional turun hampir 6%,” tegasnya.

    Kondisi ini dinilai sangat ironis karena Maret hingga Mei seharusnya menjadi masa puncak kunjungan wisatawan. Nawawi menyayangkan lesunya industri hotel, terlebih di destinasi utama seperti Bali.

    “Padahal di Bali, bulan Maret biasanya merupakan musim liburan atau high season, tetapi sekarang harus diakui keadaannya sangat berbeda,” ujarnya.

    Sementara itu, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) menghantui karyawan hotel di berbagai daerah. Penurunan okupansi membuat pengusaha hotel terpaksa merumahkan karyawan atau mengurangi jam kerja.

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agus Basuki, menyatakan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto turut memperburuk kondisi sektor perhotelan dan restoran.

    “Kalau efisiensi ini terus berlanjut tanpa solusi konkret dari pemerintah, maka banyak usaha hotel yang akan gulung tikar. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial, karena makin banyak pekerja yang menganggur,” jelas Agus.

    Meski saat ini menghadapi situasi lesu, industri hotel dan restoran di Kota Malang sendiri diketahui menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD). Sumbangan PAD dari industri ini mencapai lebih dari Rp 200 miliar per tahun. Untuk meningkatkan pendapatan dan menarik wisatawan, PHRI bersama DPRD serta Pemerintah Kota Malang akan menginisiasi sejumlah program pariwisata unggulan.

  • Robert Kiyosaki Ramal Jutaan Orang Bakal Kehilangan Pekerjaan, Ini Sarannya – Page 3

    Robert Kiyosaki Ramal Jutaan Orang Bakal Kehilangan Pekerjaan, Ini Sarannya – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima usulan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus yang menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Prabowo menilai gagasan tersebut penting untuk segera direalisasikan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman PHK di sejumlah sektor industri.

    Prabowo menyampaikan bahwa pembentukan Satgas PHK harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perwakilan pemerintah, serikat pekerja, kalangan akademisi, hingga lembaga-lembaga seperti BPJS.

    “Idenya Pak Said Iqbal aku akui ini sangat penting. Saya kira, bentuk Satgas PHK, segera! Libatkan pemerintah, serikat buruh, akademisi, libatkan BPJS dan sebagainya,” kata Prabowo dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional, di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, ditulis Rabu (9/4/2025).

    Ia menekankan bahwa tugas utama Satgas tersebut bukan hanya merespons gelombang PHK yang sedang berlangsung, namun juga memetakan peluang kerja yang masih tersedia. Dengan demikian, para pekerja yang terdampak PHK dapat segera diarahkan untuk mendapatkan pekerjaan baru atau peningkatan keterampilan.

    “Dipetakan semua peluang lapangan kerja oleh Satgas PHK. Kita akan link and match dan pemerintah akan bantu. Misalnya, Mentan juga akan rencanakan kita akan lakukan investasi besar di sektor pertanian yang serap 8 juta pekerja,” ujarnya.

    Ia juga secara khusus meminta para menteri terkait, termasuk Menteri Koordinator dan Menteri Ketenagakerjaan, untuk segera menindaklanjuti inisiatif ini.

    “Tolong Menko dan Menteri Ketenagakerjaan tolong ya,” imbuh Presiden.

  • Ngeri! 1,2 Juta Buruh RI Terancam PHK Massal Imbas Tarif Trump

    Ngeri! 1,2 Juta Buruh RI Terancam PHK Massal Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif impor tinggi yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan berdampak negatif terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. 

    Dalam proyeksi Center of Economic and Law Studies (Celios), setidaknya sebanyak 1,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor yang berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran kinerja ekspor Indonesia ke AS yang terancam turun signifikan.

    Direktur Celios Nailul Huda mengatakan proyeksi tersebut dihitung berdasarkan cara perhitungan International Monetary Fund (IMF), di mana setiap kenaikan tarif impor sebesar 1% akan berdampak pada penurunan permintaan sebesar 0,8%.

    “Dari perhitungan kami, penurunan ekspor ke AS diperkirakan mencapai 20%-24% per item barang. Akibatnya, sekitar 1,2 juta pekerja Indonesia berpotensi terkena PHK,” ujar Nailul kepada wartawan, dikutip Jumat (18/4/2025). 

    Salah satu sektor yang paling rentan terdampak adalah tekstil dan produk tekstil (TPT). Dia memperkirakan sekitar 191.000 tenaga kerja berisiko kehilangan pekerjaan. 

    Di sisi lain, Nailul menegaskan bahwa ancaman ini tidak hanya menyasar sektor formal. Sektor informal seperti petani yang menjadi pemasok bahan baku untuk industri makanan dan minuman juga diprediksi akan terdampak. 

    Selain itu, sektor kimia dasar dan industri minyak nabati, seperti Crude Palm Oil (CPO), termasuk yang berpotensi terkena imbas. Untuk sektor CPO sendiri, diperkirakan sekitar 28.000 tenaga kerja dapat terdampak PHK.

    Nailul menjelaskan, kebijakan tarif Trump membuat harga barang Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, sehingga permintaan menurun secara signifikan. Apalagi, Indonesia belum memiliki kesiapan untuk segera mengalihkan tujuan ekspor ke negara lain.

    “Ketika permintaan menurun, produksi ikut ditekan. Perusahaan kemudian melakukan rasionalisasi produksi, yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan tenaga kerja,” jelasnya.

    Dalam hal ini, menurut Nailul, dampak dari kebijakan tarif ini tidak hanya berhenti pada penurunan produksi, tetapi juga merambat pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor industri. 

    Nailul menyebut, kondisi ini harus diwaspadai karena bisa menimbulkan efek domino yang luas terhadap perekonomian nasional. Terlebih, pemerintah Indonesia berencana untuk melonggarkan kebijakan TKDN dan syarat pertimbangan teknis (pertek) impor. 

    Hal ini dapat memicu penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi akibat industri manufaktur yang makin lesu. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa turun ke angka 4,3%-4,1% jika tidak ada perlindungan industri. 

  • RI Siapkan Satgas PHK Antisipasi Dampak Perang Dagang

    RI Siapkan Satgas PHK Antisipasi Dampak Perang Dagang

    Jakarta –

    Pemerintah menyatakan bakal menyiapkan paket ekonomi untuk mengansitipasi dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jadi salah satunya.

    Seperti diketahui AS dan China saat ini sedang saling berbalas menetapkan tarif impor tinggi. Kondisi itu dinilai dapat membuat ekonomi dunia gonjang-ganjing dan industri di Indonesia bisa kena batunya. Maka dari itu pemerintah menyiapkan sederet paket ekonomi untuk mengantisipasi dampaknya.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk membuat dunia usaha lebih mudah melakukan bisnisnya. Dengan ini, diharapkan ekonomi di dalam negeri dapat terstimulasi untuk tumbuh lebih baik.

    “Terkait dengan paket ekonomi lagi dalam pembahasan. Beberapa di antaranya akan berisi terkait perizinan impor, terkait OSS, layanan pajak, dan kepabeanan. Kemudian, terkait pengaturan kuota dan termasuk di dalamnya sektor keuangan,” sebut Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/4/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dalam kesempatan yang sama bilang Indonesia juga bakal membentuk Satuan Tugas Khusus yang bakal mengawal langsung masalah ketenagakerjaan, khususnya ancaman PHK yang terjadi karena perang dagang.

    Pihaknya juga akan mengidentifikasi, masalah apa saja yang akan dihadapi industri di Indonesia setelah ada perang dagang. Khususnya industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

    “Akan dibentuk juga Satgas Tenaga Kerja dan PHK untuk antisipasi dampak perang tarif,” beber Mari.

    (hal/fdl)

  • Daftar Target XLSMART Setelah Merger Direstui Menteri Komdigi

    Daftar Target XLSMART Setelah Merger Direstui Menteri Komdigi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan internet yang lebih cepat dan merata untuk jutaan warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi target utama dari merger antara PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom Tbk ke dalam satu entitas baru: PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk yang resmi disahkan Pemerintah kemarin, Kamis (17/4/2025).

    Pengesahan merger ini diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam konferensi pers di Media Center Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, kemarin. Menurutnya, penggabungan ini bukan hanya keputusan korporasi, tetapi juga mewajibkan adanya komitmen nyata dalam bentuk target-target yang jelas dan dapat diukur.

    “Di antaranya adalah, peningkatan kecepatan unduh hingga 16% pada tahun 2029, penambahan 8.000 BTS baru yang difokuskan pada daerah dengan layanan yang masih terbatas dan peningkatan akses layanan digital di lebih dari 175.000 sekolah, 8.000 fasilitas layanan kesehatan, dan 42.000 kantor pemerintahan di seluruh Indonesia,” tegas Meutya, dalam siaran pers, dikutip Jumat (18/4/2025).

    Selain itu, Pemerintah mensyaratkan agar entitas hasil merger bukan hanya memperluas jangkauan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan.

    “Kita pastikan harus dipenuhi oleh entitas baru ini yang bernama PT XL Smartfren Telecom Sejahtera Terbuka,” imbuh Meutya.

    Untuk menjamin kualitas layanan selama masa transisi, Meutya menegaskan bahwa tidak boleh ada gangguan atau penurunan mutu layanan bagi pelanggan. Pemerintah telah mewajibkan agar entitas baru tetap menjaga stabilitas jaringan dan kenyamanan pengguna.

    Selain publik, dia menambahkan perhatian juga diarahkan pada perlindungan tenaga kerja. Menjawab kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), Meutya menegaskan bahwa tidak akan ada PHK massal dalam proses ini.

    “Kami memastikan seluruh hak tenaga kerja dijaga. Jika ada penyesuaian, harus dilakukan secara wajar, manusiawi, dan sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

    Meutya menegaskan bahwa Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat termasuk laporan semesteran, audit independen, dan inspeksi lapangan. Jika komitmen tidak dipenuhi, sanksi administratif hingga penalti akan diberlakukan.

    “Merger ini untuk penyehatan industri ke depan dalam kerangka membangun sebuah ekosistem atau transformasi digital sesuai amanah Presiden yang kita harapkan bisa lebih baik ke depan, dan juga sekali lagi lebih inklusif atau merata,” tutup Meutya.

    Dengan langkah ini, Pemerintah menegaskan posisinya sebagai pengawal transformasi digital yang tidak hanya dinikmati oleh segelintir, tetapi menjadi hak bagi seluruh rakyat Indonesia – dari kota besar hingga pelosok negeri.

    (haa/haa)

  • Ini 2 Sektor yang Kena Dampak Keras Tarif Trump ke RI

    Ini 2 Sektor yang Kena Dampak Keras Tarif Trump ke RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan tarif tambahan sebesar 10% yang diberlakukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan memberi tekanan besar terhadap ekspor Indonesia. Pemerintah menyebut ada dua sektor utama yang terdampak paling signifikan, yakni industri padat karya dan perikanan.

    Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyatakan, sektor garmen dan alas kaki, yang masuk dalam kategori industri padat karya menjadi yang paling rentan terdampak. Sektor ini selama ini menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi salah satu kontributor ekspor terbesar ke AS.

    “Industri padat karya seperti garmen dan alas kaki serta sektor perikanan seperti udang menjadi fokus karena menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan berisiko terdampak langsung oleh tarif baru,” kata Mari dalam konferensi pers bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dari Washington secara daring, Jumat (18/4/2025).

    Tambahan bea masuk ini membuat total tarif produk Indonesia ke AS bisa mencapai hingga 47%, dan bisa menjadikannya tidak kompetitif dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam atau Bangladesh. Untuk merespons kondisi ini, pemerintah tengah menyiapkan, satgas Tenaga Kerja dan PHK, guna mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja.

    Selain itu, Pemerintah menyiapkan paket deregulasi komprehensif untuk menekan biaya ekonomi tinggi dan meningkatkan efisiensi industri terdampak. Langkah negosiasi tarif juga disiapkan agar produk unggulan Indonesia mendapatkan perlakuan yang setara dengan negara pesaing

    Menko Airlangga menambahkan, Indonesia juga tengah mendorong diversifikasi pasar ekspor ke Eropa, Amerika Latin, dan Asia Timur untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS, yang saat ini menyumbang sekitar 10% dari total ekspor nasional.

    “Target maksimum dan minimum negosiasi ini sudah berjalan yang penting Indonesia mendapatkan tarif lebih rendah dan juga terkait dengan tarif yang diberlakukan untuk Indonesia seimbang dengan negara-negara lain,”kata Menko.

    (haa/haa)

  • Terancam PHK Massal, Industri Tekstil Butuh Perlindungan Pemerintah

    Terancam PHK Massal, Industri Tekstil Butuh Perlindungan Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah diminta melindungi sektor-sektor industri dalam negeri, terutama yang berpotensi terkena dampak kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Industri tekstil dan alas kaki menjadi dua sektor yang dinilai paling rentan menghadapi guncangan ini, yang ujungnya PHK massal.

    Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023-2028 Muhammad Edhie Purnawan menegaskan, kedua sektor ini termasuk kategori padat karya. Jika terdampak, efek dominonya akan sangat luas, terutama terhadap tenaga kerja.

    “Terutama sektor-sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki karena kedua industri ini menyerap banyak tenaga kerja. Jika terguncang, dampaknya akan luar biasa besar,” ujar Edhie dalam Forum Group Discussion bertajuk “Meracik Portofolio Investasi di Tengah Ketidakpastian Tarif Trump” di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Berdasarkan data industri tekstil, subsektor alas kaki Indonesia tercatat menyumbang nilai ekspor sekitar US$ 2,15 miliar ke AS sepanjang 2023. Namun, dengan kebijakan tarif impor Trump, permintaan diprediksi turun hingga 40%, yang berpotensi PHK massal.

    Penurunan ini bukan hanya akan merugikan pelaku usaha. Namun, juga bisa memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sektor padat karya.

    Edhie menilai pemerintah harus segera mengambil langkah antisipatif. Salah satunya melalui stimulus fiskal yang dapat membantu menjaga stabilitas bisnis di tengah ketidakpastian global.

    “Ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas. Jadi pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dan langkah konkret,” pungkasnya terkait Industri tekstil dan alas kaki Indonesia yang terancam PHK massal akibat kebijakan tarif impor Trump.

  • Mengerikan! 1,2 Juta Orang RI Diramal Kena PHK Gara-gara Tarif Trump

    Mengerikan! 1,2 Juta Orang RI Diramal Kena PHK Gara-gara Tarif Trump

    Jakarta –

    Sebanyak 1,2 juta masyarakat Indonesia diprediksi bakal mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap mengenakan tarif timbal balik (Resiprokal Tarif) sebesar 32% ke Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam diskusi Forum Wartawan Perindustrian di Jakarta.

    Huda menjelaskan berdasarkan publikasi Dana Moneter Internasional (IMF) tahun 2024 menunjukkan bahwa kenaikan tarif impor sebesar 1% dapat menurunkan volume impor negara sebesar 0,8%. Dampak kebijakan proteksionis ini bakal dirasakan oleh negara pengekspor seperti Indonesia.

    Ia menjelaskan pada dasarnya ada tarif tersebut akan menaikkan harga barang Indonesia di pasar AS. Dengan begitu permintaan barang Indonesia akan menurun, hasilnya produksi di Indonesia juga bakal terdampak.

    “Nah ketika perusahaan ini produksinya turun, otomatis akan mempengaruhi dari sisi tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Nah itu kita hitung hasilnya itu 1,2 juta dan untuk produksi Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sendiri itu sekitar 191.000 tenaga kerja yang berpotensi terkena PHK,” katanya dalam diskusi Forum Wartawan Perindustrian di Jakarta, Kamis kemarin.

    Huda menambahkan, PHK juga bakal terjadi pada berbagai sektor industri di Indonesia seperti industri kimia dasar, minyak hewani, dan minyak nabati. Untuk produk turunan kelapa sawit (CPO), kata Huda bakal terjadi PHK sekitar 28.000 tenaga kerja.

    “Ada beberapa yang lainnya seperti ada kimia dasar dan sebagainya yang itu menjadi salah satu barang yang memang dibutuhkan oleh beberapa produk US di sana. Termasuk juga untuk yang minyak hewani dan minyak nabati, itu yang dari palm oil, itu kita hitung ternyata untuk yang di sisi palm oil, CPO, itu akan kehilangan sekitar 28.000 tenaga kerja,” katanya.

    Selain itu, Huda mengatakan kebijakan tarif Trump juga bakal memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 hanya berada di angka 4,1 hingga 4,3%.

    “Kita lihat dampak lainnya salah satunya adalah dampak kepada pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi ini kita prediksi adanya di angka 4,1% sampai 4,3% saja untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ketika terdapat adanya perang tarif dari Amerika,” katanya.

    Ia pun meminta para pelaku industri dan pembuat kebijakan mulai menyiapkan langkah mitigasi yang tepat, termasuk diversifikasi pasar ekspor dan penguatan pasar domestik. Hal ini guna mengurangi dampak dari kebijakan tarif Trump tersebut.

    (rrd/rrd)

  • KSPN Catat 23.000 Pekerja di-PHK pada Januari-Maret 2025

    KSPN Catat 23.000 Pekerja di-PHK pada Januari-Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat ada sekitar 23.000-an pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari-awal April 2025.

    Presiden KSPN Ristadi menyampaikan, total korban PHK itu berasal dari sekitar 18 perusahaan dan sebagian besar pekerja yang di PHK merupakan anggota KSPN.

    “Data dari KSPN sampai awal April, data kami sekitar 23.000-an ya [yang ter-PHK] itu memang mayoritas anggota kami saja yang mengalami PHK dari sekitar 18 perusahaan,” kata Ristadi kepada Bisnis, Kamis (17/4/2025).

    Ristadi mengungkap, kasus PHK paling banyak terjadi di sektor padat karya, utamanya di wilayah Jawa Tengah.

    Dia memperkirakan, tren PHK masih akan terus terjadi kedepannya, bahkan berpeluang memakan lebih banyak korban.

    Menurutnya, kondisi ini kian diperparah seiring adanya efek domino dari kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS). Dia menjelaskan, Indonesia perlu mewaspadai ‘muntahan’ produk impor berharga murah.

    “Ini yang sebetulnya akan lebih membahayakan, mengancam eksistensi industri produsen dalam negeri kita,” ujarnya.

    Jika kondisi ini tidak dikendalikan dengan baik oleh pemerintah, Ristadi menyebut bahwa pengusaha mau tidak mau melakukan efisiensi, salah satunya dengan melakukan PHK atau bahkan menutup pabrik lantaran tidak mampu bersaing.

    Proyeksinya tren PHK-nya akan tetap berjalan dan ya mungkin bisa kita lihat nanti 3-4 bulan ke depan lah,” pungkasnya.

    Sementara itu, dalam laporan yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sebanyak 18.610 orang menjadi korban PHK pada periode Januari-Februari 2025.

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai, ada banyak faktor yang memicu peningkatan kasus PHK di Tanah Air. Salah satunya, yakni kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. 

    “Penyebabnya macam-macam, sama kayak kemarin. Lebih kepada kondisi global,” kata Indah kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    Merujuk data Kemnaker, total tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 18.610 orang hingga Februari 2025. Secara terperinci, kasus PHK tertinggi terjadi di Jawa Tengah yakni sebesar 10.677 orang, disusul Riau 3.530 orang. 

    Kemudian kasus PHK di Daerah Khusus Jakarta mencapai 2.650 orang, Jawa Timur 978 orang, dan Banten 411 orang. Jumlah pekerja yang kena PHK pada Februari 2025 meningkat lima kali lipat dari Januari 2025 yang tercatat sebanyak 3.325 orang.

  • Merger XL Axiata dan Smartfren Dipastikan Tak Sampai PHK Karyawan

    Merger XL Axiata dan Smartfren Dipastikan Tak Sampai PHK Karyawan

    Jakarta, Beritasatu.com – Proses merger antara dua perusahaan telekomunikasi besar, PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk, resmi dilakukan. Kini, perusahaan tersebut bernama PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk.

    Presiden Komisaris PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk Arsjad Rasjid memastikan merger XL Axiata dan Smartfren ini tidak akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan.

    “Kami memiliki komitmen bagaimana tidak adanya PHK untuk karyawan, karena ini penting sekali dengan keadaan dan kondisi yang ada pada saat ini,” ujar Arsjad di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Arsjad menegaskan, merger ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem digital dan industri telekomunikasi Indonesia. Menurutnya, sinergi antara kedua perusahaan akan menciptakan industri yang lebih sehat dan berkelanjutan.

    “Fokus utama kami adalah membangun industri yang lebih kompetitif. Insyaallah semua berjalan lancar dan menyatu dalam satu visi,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Arsjad juga memastikan layanan pelanggan tidak akan terganggu pascamerger. Justru, penggabungan XL Axiata dan Smartfren membuka peluang investasi baru yang dapat memperkuat daya saing sektor telekomunikasi nasional.

    Sebagai informasi, merger ini melibatkan tiga entitas, yakni PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom. Keputusan merger disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) masing-masing perusahaan pada 25 Maret 2025.