Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Elon Musk Kurangi Peran di Pemerintahan, Kabinet Trump Ambil Alih Anggaran

    Elon Musk Kurangi Peran di Pemerintahan, Kabinet Trump Ambil Alih Anggaran

    Jakarta –

    Orang terkaya di dunia sekaligus pendiri Tesla, Elon Musk, berencana untuk mengurangi waktu kerjanya di pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) menjadi satu-dua hari dalam seminggu.

    Melansir Reuters, Kamis (24/4/2025), pengurangan waktu kerja Musk di pemerintahan Trump ini dilakukan agar ia dapat fokus pada perusahaan mobil listrik Tesla yang saat ini sedang terpuruk. Di luar itu, sebagai karyawan pemerintah khusus mandatnya sebagai Kepala DOGE juga dikabarkan akan berakhir pada akhir Mei nanti.

    Melihat berkurangnya pengaruh Musk di DOGE, anggota kabinet Trump dengan cepat berusaha mengamankan kembali kendali atas anggaran dan kepegawaian pemerintahan. Selain itu mereka dengan sigap berupaya untuk mengurangi pengaruh karyawan DOGE di pemerintahan AS secara keseluruhan.

    Untuk diketahui, DOGE yang dibentuk Trump tepat setelah ia dilantik menjadi Presiden telah melakukan berbagai upaya efisiensi anggaran pemerintah. Di bawah pimpinan Musk, lembaga itu telah melakukan PHK massal terhadap ribuan PNS AS hingga pengurangan layanan kepada warga di seluruh pemerintah federal.

    Upaya efisiensi ini tentu mendapatkan banyak menimbulkan ketidaksenangan di kalangan staf pemerintah. Bahkan para sekretaris kabinet AS memandang cara kerja karyawan DOGE telah melanggar kewenangan mereka untuk mengangkat dan memberhentikan PNS.

    Sehingga dengan berkurangnya pengaruh Musk di DOGE, para sekretaris dan anggota kabinet Trump ini terus mendesak agar mereka dapat memiliki kendali lebih atas anggaran di masing-masing Kementerian dan Lembaga.

    “Para sekretaris kabinet secara konsisten mendorong kontrol yang lebih besar atas keputusan anggaran,” kata sumber yang mengetahui situasi tersebut kepada Reuters.

    “Tanpa kehadiran Musk yang menonjol sebagai penyeimbang, upaya mereka (kabinet Trump) untuk menerapkan pemotongan anggaran yang ditargetkan alih-alih pengurangan besar-besaran, kemungkinan akan terus berlanjut dengan lebih sedikit hambatan,” terang sumber itu lagi.

    Menurut sumber itu, pengaruh yang paling signifikan dari perebutan kendali ini adalah peningkatan kewenangan di kabinet itu sendiri. Di mana sekarang kepala lembaga atau Menteri memiliki keputusan akhir terkait proposal efisiensi mana yang akan dilanjutkan dan mana yang akan ditolak.

    “Kabinet akan memiliki lebih banyak otonomi dan tidak lagi memerlukan persetujuan Musk untuk setiap keputusan,” kata salah satu sumber.

    (igo/fdl)

  • Google Minta Karyawan Kembali Ngantor Jika Tak Mau Dipecat

    Google Minta Karyawan Kembali Ngantor Jika Tak Mau Dipecat

    Jakarta –

    Lima tahun sejak pandemi Covid-19 melanda dunia, Google mulai memperketat kebijakan kerja jarak jauh. Perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat itu meminta sebagian karyawannya yang bekerja secara remote untuk kembali ke kantor jika ingin mempertahankan pekerjaannya.

    Mengutip laporan CNBC, Kamis (24/4/2025), beberapa divisi di Google telah menyampaikan kepada karyawan bahwa posisi mereka terancam jika tidak bersedia bekerja secara hybrid, yakni masuk ke kantor minimal tiga hari dalam seminggu. Padahal, sebagian dari mereka sebelumnya telah mendapat persetujuan untuk bekerja secara penuh dari rumah.

    Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya efisiensi biaya di tengah meningkatnya persaingan di industri kecerdasan buatan (AI), yang menuntut investasi besar, baik dari sisi infrastruktur maupun talenta teknis. Sejak melakukan PHK besar-besaran pada awal 2023, Google terus melakukan pemangkasan tim di berbagai divisi dan mendorong percepatan inovasi di bidang AI.

    Pada awal 2025, Google juga mulai menawarkan program pengunduran diri sukarela kepada karyawan tetap di AS. Bagi sebagian karyawan remote, mengikuti program ini menjadi satu-satunya opsi jika menolak kembali ke kantor.

    Juru bicara Google, Courtenay Mencini, menjelaskan kebijakan ini tidak diterapkan secara menyeluruh, tergantung pada kebijakan masing-masing tim. “Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, kolaborasi langsung merupakan bagian penting dalam proses inovasi dan penyelesaian masalah kompleks,” ujar Mencini dalam pernyataannya.

    Salah satu divisi yang terdampak adalah Google Technical Services. Karyawan remote di divisi ini diminta beralih ke sistem kerja hybrid atau memilih mengundurkan diri secara sukarela. Bagi yang ingin tetap bekerja, Google menawarkan bantuan biaya relokasi satu kali untuk pindah ke lokasi dalam radius 80 kilometer dari kantor.

    Sementara itu, karyawan di bagian SDM yang tinggal dalam jarak 80 km dari kantor diwajibkan untuk mengikuti sistem kerja hybrid paling lambat bulan Juni. Jika tidak, maka posisi mereka akan dihapus. Bagi yang tinggal lebih dari 80 km dari kantor dan telah disetujui bekerja jarak jauh, diperbolehkan tetap dengan pengaturan tersebut. Namun, jika ingin pindah ke posisi lain di dalam perusahaan, mereka harus bersedia bekerja hybrid.

    Langkah ini juga sejalan dengan penggabungan unit Android dan perangkat keras (hardware) di bawah kepemimpinan Rick Osterloh. Dalam pernyataannya pada Januari lalu, Osterloh menyebut bahwa program pengunduran diri sukarela bisa menjadi solusi bagi karyawan yang kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem kerja hybrid.

    Google juga menegaskan bahwa program ini bukan berarti perusahaan berhenti merekrut. Menurut Mencini, Google masih terus membuka lowongan baik di AS maupun secara global.

    Hingga akhir 2024, jumlah karyawan Google tercatat sebanyak 183.000 orang, menurun dari sekitar 190.000 dua tahun sebelumnya.

    Tonton juga Video: Respons Google Terkait Desakan Pemerintah AS untuk Jual Chrome

    (fdl/fdl)

  • Sistem Demokrasi Amerika Serikat Di Bawah Tekanan – Halaman all

    Sistem Demokrasi Amerika Serikat Di Bawah Tekanan – Halaman all

    Presiden ASDonald Trump baru kembali menjabat selama tiga bulan. Selama itu, Amerika Serikat mengalami gejolak besar yang mengguncang fondasi demokrasinya.

    Brookings Institute yang berbasis di Washington telah mengidentifikasi “retakan berbahaya dalam pilar-pilar demokrasi AS.” Serangan terhadap pilar-pilar ini terjadi pada beberapa tingkatan.

    Aturan hukum dan kepatuhan terhadap perintah pengadilan merupakan salah satu landasan demokrasi Barat – tetapi inilah yang semakin sering dipertaruhkan di Amerika Serikat.

    Pertama, pemerintahan Trump telah mengabaikan beberapa putusan pengadilan dan melakukan deportasi yang bertentangan dengan perintah pengadilan.

    Kasus Kilmar Abrego Garcia, yang secara keliru dideportasi ke penjara keamanan maksimum CECOT yang terkenal di El Salvador, menjadi sorotan luas. Mahkamah Agung AS telah memerintahkan pemerintah untuk mengupayakan agar Garcia segera dipulangkan ke AS. “Sejauh ini belum ada tindakan,” kritik Hakim Federal Paula Xinis dalam sebuah sidang.

    Hakim seperti James Boasberg, yang menentang pemerintahan Trump dan menangguhkan rencana deportasinya, dicemooh di depan umum sebagai “radikal sayap kiri yang gila.” Trump mengancam mereka dengan proses pemakzulan dan mempertimbangkan gagasan mengganti Boasberg dengan hakim yang lebih menguntungkannya.

    Pada saat yang sama, Trump menggunakan Departemen Kehakiman untuk menindak para pengkritiknya. Pada minggu-minggu pertama menjabat, ia telah memecat atau memindahkan sejumlah karyawan yang terlibat dalam penyelidikan terhadapnya.

    Trump juga mengampuni hampir semua 1.600 orang yang dihukum karena menyerbu Capitol pada 6 Januari 2021. Ia mengisi Kementerian Kehakiman dengan Pam Bondi, seorang pendukung partai yang sangat loyal kepadanya.

    Pembatasan terhadap kebebasan pers

    Pemberitaan kritis telah lama menjadi duri dalam daging Donald Trump. “Mereka korup dan ilegal,” katanya mengecam lembaga penyiaran besar AS seperti CNN dan MSNBC dalam pidatonya di Departemen Kehakiman pada pertengahan Maret.

    Ia menuduh mereka membuat laporan negatif tentang dirinya “97,6 persen sepanjang waktu” dan menjadi “lengan politik Partai Demokrat.” Selama kampanye pemilu, Trump telah mengancam akan mencabut izin penyiaran yang tidak diinginkan.

    Trump telah sepenuhnya menghentikan pendanaan untuk media internasional AS Voice of America (VoA) dan Radio Liberty – terancam ditutup.

    Pemerintahan Trump juga mencabut akreditasi kantor berita AP untuk ruang pers Gedung Putih karena menolak menyebut Teluk Meksiko sebagai “Teluk Amerika,” seperti yang diminta Trump. Sekali lagi, pengadilan telah menyatakan hal ini tidak dapat diterima – dan sekali lagi, pemerintah AS mengabaikannya. Wartawan AP tetap tidak diizinkan masuk ke Gedung Putih. Sekarang, selain AP, kantor berita Bloomberg dan Reuters tidak lagi memiliki jaminan tempat pada konferensi pers di Gedung Putih.

    Restrukturisasi aparatur negara

    Ketika Trump menyatakan dalam pidato kongresnya bahwa “hari-hari birokrat yang tidak pernah dipilih berkuasa” telah berakhir, ia disambut dengan tawa mengejek dari Partai Demokrat. Lagi pula, justru Elon Musk, penasihat presiden yang tidak pernah disahkan secara demokratis, yang sejak Januari memangkas seluruh aparatur negara agar sesuai dengan garis Trump.

    “Mereka tidak masuk ke lembaga dan departemen yang melakukan hal-hal yang mereka sukai. Mereka masuk ke lembaga publik yang tidak mereka setujui,” kritik Douglas Holtz-Eakin, mantan direktur Congressional Budget Office, pada bulan Februari.

    PHK massal juga terjadi di bidang pajak, lingkungan hidup, kesehatan, Pentagon dan kementerian lainnya. Regulasi lingkungan dikurangi, dan pengeluaran sosial dan kesehatan dipotong secara drastis. Badan bantuan pembangunan USAID dan lembaga-lembaga lain juga ikut dibekukan.

    Para petugas Trump juga diduga menggunakan kecerdasan buatan untuk memata-matai pejabat pemerintah. Setidaknya satu lembaga federal dikatakan telah memantau komunikasi internal dengan cara ini – diduga dengan tujuan menyaring dan memecat pegawai yang membuat pernyataan yang dianggap merugikan Trump. Beberapa pengeritik menyebut kebijakan itu sebagai “pembersihan politik” terhadap aparatur negara.

    Artikel ini pertama kali terbit di DW bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh: Hendra Pasuhuk

    Editor: Agus Setiawan

  • Menaker ingatkan pentingnya sinergi hadapi tantangan global

    Menaker ingatkan pentingnya sinergi hadapi tantangan global

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan pentingnya langkah-langkah strategis dan sinergi berbagai pihak dalam menghadapi tantangan global dan dinamika ketenagakerjaan yang semakin kompleks di tengah tekanan ekonomi.

    “Tantangan yang kita hadapi ini perlu kolaborasi bersama. Indonesia ini besar, kompleks, dan bukan sesuatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan,” kata Yassierli di Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa birokrasi dibangun luar biasa dan mengubahnya juga tidak mudah. “Tapi tentu kita harus punya visi yang sama, untuk memberikan yang terbaik,” katanya.

    Yassierli juga menyoroti dampak langsung situasi global terhadap sektor ketenagakerjaan nasional. Terdapat perubahan cepat dalam tarif dan kebijakan internasional yang menciptakan ketidakpastian yang luas.

    “Saya punya kolega dari berbagai negara yang mengeluhkan hal yang sama. Lingkungan global bergerak, tapi penuh ketidakpastian,” ujar Yassierli.

    Menurut Yassierli, penting untuk membangun ketahanan internal (resilience) dalam menghadapi gejolak eksternal. Secara teori, segala perubahan tidak terlalu berpengaruh jika memiliki daya tahan yang kuat.

    Lalu, kebijakan lintas kementerian juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ketenagakerjaan.

    “Perubahan di sektor industri dan ekonomi dapat langsung mempengaruhi nasib para pekerja. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman bahwa apapun kebijakan lintas kementerian bisa berdampak pada tenaga kerja, ini yang perlu dikawal,” katanya.

    Adapun salah satu fokus utama saat ini, kata Yassierli, yakni pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) yang dirancang sebagai respons langsung atas meningkatnya angka PHK di berbagai sektor industri.

    “Sekarang sesuai dengan arahan Presiden, sedang dikonsep pembentukan Satgas PHK. Tapi ini lintas kementerian, bukan hanya Kementerian Ketenagakerjaan saja. Ada Kemenko, ada Sekretariat Negara juga yang terlibat,” katanya.

    Konsep dan lingkup kerja satgas tersebut masih dalam tahap finalisasi. Tugas Satgas PHK yang tercantum di inpres nantinya masih sangat tergantung dengan berbagai hal terkait.

    Beberapa hal itu antara lain bisa tentang pengawasan atau monitoring penciptaan lapangan kerja hingga mitigasi PHK.

    Sebelumnya, pada Kamis (10/4), Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan, pembentukan Satgas PHK masih menunggu penerbitan instruksi presiden (inpres).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Serikat buruh dorong pembentukan Satgas PHK

    Serikat buruh dorong pembentukan Satgas PHK

    Jakarta (ANTARA) – Serikat buruh dari dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendorong pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

    Hal itu dikatakan Ketua Umum KSBSI Johannes Dartha Pakpahan dalam pembukaan Kongres ke-8 di Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu.

    “Usulan konkret adalah pembentukan satgas PHK, sebuah satuan tugas yang bertugas mengantisipasi, menyelidiki, dan menangani potensi maupun dampak dari PHK,” kata Johannes.

    Hal ini merespons ancaman PHK besar-besaran yang mengkhawatirkan sektor industri di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang setidaknya sekitar 50 ribu pekerja.

    Sehingga, kata dia, Satgas PHK ini menjadi strategi untuk melindungi hak dan masa depan para pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Satgas PHK juga dinilai menjadi upaya untuk mempertahankan jaminan pekerjaan, sesuai dengan semangat perlindungan pekerja yang digaungkan dalam prinsip-prinsip internasional.

    “Angka ini kemungkinan akan terus meningkat jika praktik penetapan tarif global yang ekstrem tidak segera dihentikan,” ujar Johannes.

    Hal serupa dikatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal. Menurut Said, Satgas PHK ini bertugas mendampingi pekerja saat terjadi PHK, sekaligus menjadi upaya untuk memitigasi terjadinya PHK.

    “Sebelum PHK dilakukan, harus ada pemeriksaan menyeluruh. Jangan sampai PHK dilakukan secara gegabah,” kata Iqbal.

    Tiga fokus utama dari Satgas PHK. Pertama, pencegahan PHK dimana satgas ini harus terlibat sejak awal ketika perusahaan mulai menunjukkan indikasi akan melakukan PHK.

    Satgas PHK harus memverifikasi alasan yang diberikan dan mendorong perusahaan mencari solusi alternatif. Kedua, penjaminan hak pekerja, yakni memastikan semua hak pekerja dibayarkan sesuai hukum, mulai dari pesangon, penggantian hak cuti, hingga jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

    Ketiga, penyediaan informasi kerja baru, yakni Satgas PHK diharapkan menjadi penghubung antara pekerja yang terdampak dan peluang kerja baru, misalnya melalui sistem aplikasi digital.

    “Aplikasi ini bisa menyajikan informasi real-time tentang lapangan kerja, khususnya di sektor-sektor strategis seperti hilirisasi industri atau perikanan,” ujar Iqbal.

    Iqbal mengaku dua hari sebelumnya dia telah bertemu sejumlah tokoh penting seperti Profesor Submidasgo, Menseskab Pratikno dan Kapolri untuk mendapatkan penguatan hukum melalui instruksi presiden (inpres).

    Iqbal juga membicarakan terkait mekanisme penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak pekerja.

    “Kalau pesangon dibayar di bawah upah minimum atau tidak dibayar sama sekali, itu ada unsur pidananya. Maka penting satgas ini juga dilengkapi dengan payung hukum yang kuat,” katanya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sengkarut Ketersediaan Kelapa Bulat, Eksportir: Sudah Terjadi Sejak Lama

    Sengkarut Ketersediaan Kelapa Bulat, Eksportir: Sudah Terjadi Sejak Lama

    Bisnis.com, JAKARTA — Eksportir menyebut ekspor kelapa bulat dalam negeri telah mengganggu permintaan dan persediaan (stok) di dalam negeri. Permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut sejak lama. 

    Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan permasalahan ekspor kelapa bulat ini sejatinya telah berlangsung sejak lama.

    “Ada masalah karena industri hilir kelapa kekurangan bahan baku kelapa, sudah lama [terjadi permasalahan ekspor kelapa bulat],” kata Benny kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Benny juga menyebut China menjadi negara tujuan utama ekspor kelapa bulat Indonesia. “Permintaan selalu ada dari pihak China,” ungkapnya.

    Imbas permasalahan ekspor kelapa bulat ini, Benny menuturkan bahwa sudah dilakukan mediasi oleh pemerintah antara petani kelapa dan industri hilir kelapa.

    Dihubungi terpisah, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menjelaskan kelapa merupakan komoditas yang sangat sensitif terhadap perubahan cuaca.

    Eliza juga menyebut lonjakan harga kelapa bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di Vietnam. Hal ini imbas meningkatnya permintaan, namun dari sisi pasokan mengalami penurunan.

    “Importir-importir seperti dari China, misalnya, dan juga negara lain ini aktif mencari kelapa sehingga membuat di dalam negeri produsen kelapa itu harganya naik,” ungkap Eliza kepada Bisnis.

    Alhasil, industri dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku. Mirisnya, lanjut Eliza, kondisi ini berdampak pada beberapa perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Eliza mengungkap kesulitan bahan baku kelapa disebabkan banyak faktor, mulai dari sisi produksi hingga pengaruh cuaca atau el nino yang bisa menurunkan produksi kelapa bulat. Selain itu, sebagian besar petani kelapa dengan skala kecil masih menggunakan teknik budidaya konvensional.

    “Manajemen perkebunan yang orientasinya bukan seperti mass production, kurangnya pemupukan, serta kurangnya penerapan teknologi karena adanya keterbatasan modal petani juga menjadi faktor industri dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku,” ungkapnya.

    Selain itu, Eliza menambahkan harga ekspor kelapa bulat pun lebih menarik dibandingkan di dalam negeri. Pada 2024, jumlah ekspor kelapa bulat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, sehingga Indonesia menjadi eksportir kelapa bulat terbesar ketiga yang diekspor ke Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

  • Menengok Sederet Hasil Kreativitas PPSU, Pekerjaan yang Tengah Diminati Pelamar

    Menengok Sederet Hasil Kreativitas PPSU, Pekerjaan yang Tengah Diminati Pelamar

    TRIBUNJAKARTA.COM – Lowongan kerja petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta membawa angin segar dan tengah diminati.

    Pasalnya di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang beberapa waktu lalu terjadi di sejumlah tempat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumka pembukaan loker untuk 1.100 petugas PPSU.

    Bahkan Kantor Balai Kota DKI Jakarta sempat dipenuhi oleh para pelamar akibat termakan berita bohog atau hoaks.

    Sebab, rekrutmen PPSU bakal dilakukan secara online guna mengantisipasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pungutan liar (pungli).

    Kendati demikian, perlu kamu tahu kalau pekerjaan PPSU bukan saja menangani prasarana dan sarana jalan.

    Masih banyak tugas lainnya dan beberapa hal yang dilakukan merupakan hasil kreativitas petugas PPSU.

    Apa saja? berikut yang sudah dirangkum Tribun Jakarta:

    Membuat Mural

    Kemampuan yang dimiliki para petugas PPSU, membawa mereka dipercaya untuk membuat mural.

    Di berbagai wilayah Jakarta misalnya, beberapa mural yang terlihat di tembok jalan raya merupakan hasil karya para petugas PPSU.

    Salah satu contohnya ykani mural flora dan fauna yang dilakukan oleh petugas PPSU Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Bekolaborasi dengan warga di RW 17, para petugas melukis di tembok sepanjang 50 meter.

    Mural dilukis pada tembok sepanjang 50 meter di lingkungan RW 17 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. (Dok. Kelurahan Sunter Agung)

    Membuat Taman

    Selain mural, petugas PPSU juga jago membuat taman.

    Kreativitas mereka tertuang dalam tiap ide pembuatan taman. Salah satunya seperti PPSU di Kelurahan Ciracas.

    Di tahun 2019 lalu, taman kupu-kupu menjadi fasilitas baru yang dihadirkan di kantor Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur.

    Dengan ukuran 3×3 meter, taman kupu-kupu terletak berdampingan dengan dengan taman lansia yang sudah dihadirkan lebih dulu dengan konsep Instagramable.

    Bahkan pengerjaannya pun hanya membutuhkan waktu tiga hari saja loh.

    Taman kupu-kupu, inovasi tempat swafoto sekaligus tpat refreshing di Kantor Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2019) (TribunJakarta/Nur Indah Farrah Audina)

    Membuat Taman Interaktif

    Petugas PPSU Kelurahan Krendang juga pernah membuat taman interaktif.

    Taman ini dibuat sebagai salah satu cara pencegahan agar warga tak membuang sampah di lahan kosong yang ada di sebrang RPTRA Krendang.

    Taman Interaktif Krendang ini berisikan tanaman hias hingga pohon-pohon besar. Kemudian di dalamnya ada jalan setapak mirip trotoar.

    Taman Interaktif Krendang Kamis (22/2/2018). (TribunJakarta.com/Novian Ardiansyah)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Intel PHK 20 Persen Karyawan Minggu Ini demi Efisiensi – Halaman all

    Intel PHK 20 Persen Karyawan Minggu Ini demi Efisiensi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Perusahaan teknologi Intel Corp. mengumumkan rencana pemangkasan tenaga kerja (PHK) massal dengan menargetkan lebih dari 20 karyawannya di minggu ini.

    Rencana ini diungkap sebuah sumber dan dikutip Bloomberg.

    Sumber tersebut mengatakan, PHK massal akan digelar pekan ini, menjadi perubahan besar pertama di bawah pimpinan CEO baru, Lip-Bu Tan, yang baru menjabat bulan lalu.

    Langkah ini disebut-sebut jadi upaya baru untuk memperbaiki manajemen dan mengembalikan budaya kerja yang berfokus pada yang berfokus pada rekayasa (engineering).

    Per akhir 2024, total karyawan Intel dilaporkan ada 108.900 orang, turun dari jumlah pekerja di 2023 yang mencapai 124.800 orang. Jika PHK kali ini menargetkan 20 persen karyawan artinya pemangkasan ini berdampak pada sekitar 20 ribu pekerja.

    “Tan bermaksud membalikkan keadaan produsen chip ikonik itu setelah bertahun-tahun Intel menyerahkan kekuasaannya kepada para pesaingnya,” ujar orang yang mengetahui masalah tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena rencananya bersifat pribadi.

    Bos baru Intel menilai, perusahaan perlu mengganti bakat teknik yang telah hilang, meningkatkan neracanya, dan menyesuaikan proses manufaktur dengan lebih baik dengan kebutuhan pelanggan potensial.

    Oleh karena itru PHK dianggap menjadi langkah yang dapat mendorong efisiensi perusahaan, dengan begitu Intel dapat mengembalikan kejayaan sebagai ikon produsen chip, sembari berjuang untuk mengejar pesaingnya, Nvidia, dalam komputasi kecerdasan buatan.

    Di masa kepemimpinan CEO Intel sebelumnya, Pat Gelsinger, perusahaan telah kehilangan semangat kompetitifnya buntut menurunnya permintaan PC dan laptop.

    Ini karena Intel masih sangat bergantung pada penjualan prosesor untuk laptop dan desktop, penurunan ini sangat memukul pendapatan mereka.

    Masalah ini semakin diperparah lantaran Intel gagal memposisikan diri sebagai pemain utama dalam industri chip khusus AI (seperti GPU atau NPU).

    Serangkaian tekanan ini yang membuat Intel menurun hingga pada kuartal II tahun 2024, Intel mencatatkan kerugian bersih sebesar 1,6 miliar dolar AS dan penurunan pendapatan sebesar 1 persen menjadi 12,8 miliar dolar AS.

    Dengan adanya efisiensi ini Tan berharap pihaknya dapat merekrut kembali para insinyur hebat, memperbaiki keuangan perusahaan, dan menyesuaikan proses produksi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

    PHK seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Intel, pada Oktober 2022. Intel mengumumkan rencana pengurangan biaya sebesar 8–10 miliar dolar AS hingga 2025, yang mencakup PHK sekitar 5 persen dari total karyawan.

    Langkah ini diambil sebagai respons terhadap penurunan permintaan PC dan tekanan margin laba.

    Selanjutnya pada Agustus 2024, Intel kembali mengumumkan PHK sekitar 15 persen dari tenaga kerjanya, atau setara dengan 15.000 hingga 17.500 karyawan.

    Keputusan ini diambil setelah perusahaan mengalami kerugian sebesar 1,6 miliar dolar AS pada kuartal II-2024.

    Laporan Reporter: Namira Yunia

     

     

  • Bos WHO Umumkan PHK Imbas Pemotongan Dana dari AS

    Bos WHO Umumkan PHK Imbas Pemotongan Dana dari AS

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa operasi dan pekerjaan akan dipangkas. Hal ini merupakan imbas pemotongan dana dari Amerika Serikat (AS) yang membuat organisasi tersebut mengalami defisit anggaran beberapa ratus juta dolar.

    “Penurunan pendapatan yang tiba-tiba telah membuat kita mengalami kesenjangan gaji yang besar dan tidak ada pilihan, selain mengurangi skala pekerjaan dan tenaga kerja kita,” jelas Tedros dalam pidatonya, dikutip dari CNA.

    Organisasi tersebut telah bersiap menghadapi rencana penarikan penuh oleh Presiden AS Donald Trump, yang sejauh ini menjadi penyumbang terbesar, pada Januari mendatang.

    Amerika Serikat memberikan WHO 1,3 miliar dollar AS atau sekitar 21,8 triliun rupiah untuk anggaran 2022 hingga 2023. Terutama melalui proyek kontribusi sukarela untuk proyek-proyek tertentu, daripada biaya keanggotaan tetap.

    Namun, AS tidak pernah membayar iurannya untuk tahun 2024, dan diperkirakan tidak akan membayar iurannya untuk 2025. Hal ini membuat WHO mempersiapkan struktur terbaru.

    “Penolakan AS untuk membayar kontribusi yang dinilai untuk tahun 2024 dan 2025, dikombinasikan dengan pengurangan bantuan pembangunan resmi oleh beberapa negara lain. Berarti kita menghadapi kesenjangan gaji untuk tahun 2026 hingga 2027 antara 560 juta dollar AS (943 miliar rupiah) atau 650 juta dollar AS (1 triliun rupiah),” terang Tedros.

    Tedros mengungkapkan bagian bawah spektrum mewakili sekitar 25 persen dari gaji staf. Meskipun ia menekankan bahwa itu tidak berarti pemotongan 25 persen pada jumlah posisi.

    Meski begitu, Tedros tidak mengatakan berapa banyak pekerjaan yang akan hilang di WHO, yang saat ini mempekerjakan lebih dari 8 ribu orang di seluruh dunia.

    Namun, ia mengakui bahwa telah mengucapkan salam perpisahan kepada sejumlah besar kolega dan berjanji akan melakukan pengurangan pekerja secara manusiawi.

    Tedros menegaskan bahwa dampak paling signifikan kemungkinan besar akan terasa di kantor pusat WHO di Jenewa,

    “Kami memulai dengan pengurangan manajemen senior. Kami mengurangi tim kepemimpinan senior di kantor pusat dari 12 menjadi 7,” tutur Tedros.

    “Dan jumlah departemen akan dikurangi (lebih dari) setengahnya, dari 76 menjadi 34,” sambungnya.

    Selain itu, kantor regional WHO juga akan terdampak dalam berbagai tingkatan. Tedros juga menambahkan bahwa beberapa kantor di sejumlah negara kemungkinan akan ditutup.

    “Ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan bagi kita semua,” katanya.

    Negara-negara anggota WHO sepakat pada tahun 2022 untuk secara signifikan meningkatkan biaya keanggotaan, dan mengurangi porsi anggaran WHO yang ditanggung oleh kontribusi sukarela yang kurang dapat diandalkan dan sering kali dialokasikan.

    “Tanpa peningkatan tersebut, kontribusi yang dinilai untuk dua tahun ini akan menjadi 746 juta dollar AS (1,2 triliun),” lanjut Tedros.

    Namun, WHO berharap untuk menerima 1,07 miliar dollar AS atau sekitar 18 triliun rupiah dalam bentuk iuran keanggotaan untuk tahun 2026 hingga 2027, bahkan tanpa kontribusi AS.

    Untuk saat ini, WHO perlu mengurangi kegiatannya dan memusatkan kembali pada fungsi intinya. Bahkan, Tedros mengakui saat ini banyak negara yang membutuhkan dukungan kita sekarang lebih dari sebelumnya.

    “Keputusan pemerintah AS untuk membubarkan lembaga bantuan luar negeri AS, USAID, dan membekukan hampir semua bantuan, termasuk untuk proyek kesehatan di seluruh dunia, telah membuat dampak sangat parah di negara-negara berkembang khususnya,” beber Tedros.

    Meski begitu, WHO sekarang perlu fokus untuk membantu negara-negara dan beralih dari ketergantungan bantuan ke kemandirian yang lebih besar.

    (sao/kna)

  • Pengusaha Waswas Aksi Boikot Israel Mulai Gerogoti Penjualan Ritel RI

    Pengusaha Waswas Aksi Boikot Israel Mulai Gerogoti Penjualan Ritel RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat penjualan sejumlah produk kebutuhan harian masyarakat yang belakangan dituding terafiliasi dengan Israel mengalami penurunan hingga 40%. 

    Direktur Eksekutif Aprindo Setyadi Surya mengatakan, pihaknya meminta pemerintah turun tangan untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang berpotensi timbul dari merosotnya permintaan, termasuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. 

    ”Kita tidak bisa melihat masalah ini dari satu sisi saja. Boikot dan tekanan ekonomi bisa berdampak pada stabilitas sosial, mulai dari meningkatnya angka pengangguran hingga potensi konflik di rumah tangga dan di masyarakat,” kata Setyadi, dikutip dari siaran pers, Selasa (22/4/2025). 

    Untuk itu, dia menilai pemerintah harus hadir dengan kebijkaan yang konkret dan terukur. Pengusaha ritel meminta kebijakan yang seimbang antara makro dan mikro agar lapangan kerja tetap terlindungi. 

    Setyadi juga menilai aksi boikot yang tidak berlandaskan data justru dapat memperburuk kondisi ekonomi nasional dan memperbesar angka pengangguran. 

    “Saatnya solidaritas diperkuat dengan strategi yang rasional dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa,” ujarnya. 

    Apalagi, gelombang PHK pun sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir di sektor industri. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti penurunan permintaan pasar, efisiensi bisnis, dan tekanan ekonomi global. 

    Tak hanya itu, dia menegaskan sejumlah produk dari perusahaan yang diboikot sebenarnya merupakan perusahaan nasional yang dikelola oleh manajemen lokal dan melibatkan pekerja dalam negeri serta rantai pasok dalam negeri. 

    Oleh karena itu, pengusaha mengimbau boikot yang dilakukan tanpa verifikasi justru bisa menyasar pelaku usaha nasional, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor ritel yang menopang ekonomi lokal. 

    Senada, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan, meskipun aksi boikot bukan penyebab utama PHK, dampaknya akan tetap signifikan.  

    “Boikot memang merugikan perekonomian, terutama jika produk yang diboikot adalah produk konsumtif. Dalam situasi seperti itu, PHK kerap menjadi opsi terakhir untuk efisiensi,” jelas Eko. 

    Dia memberikan contoh usaha yang mengalami penutupan selain Sritex Group maupun PT Sanken Indonesia. Sektor makanan dan minuman cepat saji juga tidak luput dari tekanan. 

    Misalnya, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemegang lisensi KFC di Indonesia, mencatat kerugian hingga Rp558 miliar pada kuartal III/2024 dan telah melakukan PHK 2.274 karyawan.  

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan bahwa masyarakat berhak menunjukkan solidaristasnya terhadap Palestina. Namun, dia mengingatkan agar ekspresi tersebut dilakukan dengan cara yang lebih bijak dan tidak menimbulkan efek domino negatif terhadap tenaga kerja dan stabilitas ekonomi dalam negeri.  

    “Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Namun, kita juga harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak merugikan perekonomian nasional,” terangnya.