Kasus: PHK

  • Ketidakpastian Global Ancam Unicorn RI, Merger dan Akuisisi Jadi Opsi Rasional

    Ketidakpastian Global Ancam Unicorn RI, Merger dan Akuisisi Jadi Opsi Rasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang ketidakpastian ekonomi global dan suku bunga tinggi yang masih membayangi, terutama di Amerika Serikat, makin menekan industri startup, termasuk jajaran unicorn di Tanah Air.

    Kondisi ini memaksa para investor untuk lebih selektif dalam menyalurkan modal, sehingga mendorong perusahaan rintisan untuk mencari jalan keluar melalui efisiensi operasional, salah satunya melalui skema merger dan akuisisi (M&A).

    Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras Adha mengatakan opsi M&A menjadi makin relevan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Menurutnya, para investor startup dalam kondisi sulit untuk mencapai profitabilitas yang kemungkinan berdampak pada pendanaan ke startup yang makin seret. 

    “Para investor startup makin kesulitan untuk mencapai target keuangan yang diharapkan,” ujar Izzudin kepada Bisnis, Sabtu (26/4/2025).

    Lebih lanjut, Izzudin menjelaskan efisiensi operasional menjadi kunci bagi keberlangsungan startup. Setelah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, opsi M&A kini menguat sebagai strategi untuk mencapai efisiensi yang lebih signifikan.

    Izzudin juga menyoroti bahwa perusahaan digital berskala besar saat ini membutuhkan skala ekonomi yang lebih baik untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Hal ini makin memperkuat daya tarik skema M&A sebagai langkah strategis.

    “Opsi merger dan akuisisi juga menguat karena perusahaan digital yang besar saat ini butuh skala ekonomi yang lebih baik untuk menjangkau pasar yang lebih besar dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi,” jelasnya.

    Izzudin juga memprediksi badai PHK di startup masih terjadi seiring dengan aksi M&A yang akan lebih dominan pada tahun ini. 

    “Aksi merger dan akuisisi lebih mungkin terjadi pada tahun ini dan kemudian diikuti oleh layoff pekerja dari perusahaan induk terhadap pekerja dari perusahaan yang diakuisisi/lebih kecil,” pungkas Izzudin.

    Rumor Merger Traveloka, Gojek, dan Bukalapak … 

  • Ganjar Pranowo ogah komentari isu ijazah Jokowi yang dituding palsu

    Ganjar Pranowo ogah komentari isu ijazah Jokowi yang dituding palsu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menyatakan tidak tertarik mengomentari isu ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.

    “Saya lebih tertarik membahas korban PHK (pemutusan hubungan kerja) hari ini, siapa yang tidak bisa bekerja, bagaimana kondisi perubahan global saat ini yang harus kita respons. Itu jauh lebih menarik,” ucap Ganjar saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Maka dari itu, Ganjar berharap ke depannya seluruh pihak bisa membicarakan isu yang lebih strategis untuk kepentingan rakyat. Apalagi, kedua pihak yang terlibat dalam isu itu sudah siap membuktikan kebenaran di pengadilan.

    “Prosesnya kan juga sudah berlangsung sekarang, kalau tidak salah ada yang menggugat dan sebagainya, kemudian ada yang sudah sampai ke pengadilan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo mempertimbangkan akan membawa persoalan ijazah kuliahnya yang dipermasalahkan sejumlah pihak ke ranah hukum.

    “Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/4).

    Jokowi mengatakan bahwa polemik tersebut juga termasuk pencemaran nama baik sehingga dirinya mempertimbangkan untuk melaporkan hal tersebut ke aparat hukum.

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya keinginan sejumlah pihak, salah satunya Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang meminta Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Pihak UGM menyatakan telah menjalin komunikasi dengan kepolisian terkait isu ijazah Jokowi yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.

    Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius saat ditemui di kampus UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (23/4), mengatakan bahwa komunikasi tersebut sejak pekan lalu meski belum merinci bentuk komunikasi dan pemeriksaan oleh aparat.

    “Sudah ada kontak dengan teman-teman dari Polri, sudah ada. Masih terkait yang tadi (kasus ijazah). Detailnya nanti teman-teman Polri yang menyampaikan,” katanya.

    Andi menegaskan bahwa UGM siap mendukung proses hukum dan akan memberikan data yang dibutuhkan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum, termasuk oleh pengadilan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah Jeblok hingga MBG Boros

    Rupiah Jeblok hingga MBG Boros

    GELORA.CO –  Pakar pendidikan nasional, Ki Darmaningtyas, menilai polemik menganai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo saat ini sudah tidak substansial dan justru dapat menjadi pengalihan perhatian masyarakat dari persoalan-persoalan yang lebih penting dan nyata.

    Pun dia mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam isu yang menurutnya tak berdasar, sementara ada banyak persoalan lain yang lebih berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.

    “Hati-hati dengan pengalihan isu ijazah palsu Jokowi, sebab dengan terjebak di sana masyarakat tidak lagi kritis terhadap rupiah yang jeblok, harga emas yang melambung, PHK masif, ekonomi yang makin sulit, dan MBG yang boros-boros i anggaran tapi menunya basi, dsb. Persoalan-persoalan ini lebih riil daripada isu ijazah palsu,” tulis Darmaningtyas di akun X @Darmaningtyas dikutip Monitorindonesia.com, Sabtu (26/4/2025).

    Lantas dia mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi situasi nasional, terutama menyangkut kondisi perekonomian yang menurutnya kian memprihatinkan.

    Ketimbang larut dalam perdebatan panjang yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, Darmaningtyas menilai fokus seharusnya diberikan pada masalah-masalah konkret seperti melemahnya nilai tukar rupiah, melonjaknya harga kebutuhan, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat.

    Ungkapannya juga menyinggung soal anggaran negara yang dinilai boros namun tidak memberikan hasil signifikan, merujuk pada program-program pemerintah yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

    Awal mula Ijazah Jokowi dituding palsu

    Pada 3 Oktober 2022 lalu, Bambang Tri menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat ihwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden (pilpres) pada 2019. Gugatan terdaftar dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum (PMH).

    Dalam gugatannya, Bambang meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019. Syarat pencalonan tersebut tertuang dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018.

    Selain itu, Bambang juga menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dia meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo.

    Tak berselang lama, Bambang memutuskan untuk mencabut gugatan soal dugaan palsu Jokowi. Kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Khozinudin, mengatakan surat pencabutan perkara tersebut telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

    Bambang Tri Mulyono kemudian dituntut atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Bambang dengan hukuman 10 tahun penjara. Atas kasus yang sama, tim JPU juga menuntut terdakwa bernama Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dengan hukuman 10 tahun penjara. 

    Secara terpisah, menanggapi tudingan ijazah palsu Jokowi, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) menjelaskan bahwa Jokowi merupakan alumnus S1 Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Ova menjelaskan, Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada 1985.

    “Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini keaslian ijazah sarjana Ir. Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada,” kata Ova.

    Jokowi hilang kesabaran

    Selama ini, Jokowi tak pernah terlihat gusar ketika diterpa isu miring soal keabsahan ijazahnya. Namun sikap itu berubah drastis ketika ia menyebut bahwa fitnah ini telah menyebar luas dan mencemarkan nama baiknya secara personal. “Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik,” ujar Jokowi di kediamannya, Solo, Rabu (16/4/2025).

    Pernyataan ini menandai titik balik penting—Jokowi, yang dikenal tahan kritik dan santai menghadapi serangan politik, akhirnya buka suara lantang.

    Meski sudah menyinggung kemungkinan pelaporan, Jokowi belum menyebutkan siapa saja pihak yang bakal dilaporkan. Namun ia menegaskan bahwa langkah itu akan segera diputuskan dan dikelola langsung oleh tim hukumnya.

    “(Yang dilaporkan siapa) Nanti, biar disiapkan oleh kuasa hukum. Akan kami segera putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat,” katanya singkat.

    Kalimat ini mengindikasikan bahwa Jokowi tak akan gegabah, namun juga tak akan membiarkan isu ini bergulir tanpa perlawanan hukum yang sah.

    Sikap terbuka Jokowi juga ditunjukkan saat ia menerima langsung massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang datang ke kediamannya untuk menanyakan keaslian ijazah. Tapi, ia juga mengingatkan bahwa tak ada kewajiban hukum baginya untuk menuruti permintaan mereka.

    “Alhamdulillah sudah saya terima, tadi di dalam rumah. Apapun beliau-beliau ini ingin silaturahim, tentu saya terima dengan baik. Kedua, Karena beliau-beliau ini minta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya menunjukkan ke mereka. Dan tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki,” tegas Jokowi.

    Jokowi memposisikan dirinya bukan sebagai objek intimidasi, tapi sebagai warga negara yang paham batas kewenangan hukum dan tata negara.

    Jokowi menegaskan bahwa ia tidak anti transparansi. Namun, menurutnya, permintaan untuk menunjukkan ijazah harus datang dari institusi resmi, bukan tekanan publik atau kelompok tertentu.

    “Saya sampaikan, kalau ijazah asli diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta,” tegas Jokowi.

    Sementara Universitas Gadjah Mada (UGM), almamater Jokowi, tak tinggal diam atas tudingan yang menyasar lulusannya. Saat TPUA mendatangi kampus untuk menuntut verifikasi, pihak UGM menerima lima orang perwakilan dan langsung memberikan penjelasan dengan data otentik.

    “Jokowi tercatat dari awal hingga akhir menjalani tridarma perguruan tinggi di UGM. Kami memiliki dokumen-dokumen resmi sebagai buktinya,” kata Wakil Rektor UGM, Wening Udasmoro.

    UGM bahkan menunjukkan skripsi asli milik Jokowi dan membandingkannya dengan beberapa skripsi rekan seangkatannya untuk menegaskan bahwa dokumen itu sah dan otentik.

    Selama ini, narasi soal “ijazah palsu” hanya berkutat di media sosial dan forum-forum digital yang penuh spekulasi. Namun dengan adanya pertemuan langsung antara Jokowi dan massa yang menuntut, serta respons terbuka dari pihak UGM, isu ini kini bergerak ke ruang yang lebih serius: hukum.

    Jokowi tampaknya sudah tak ingin reputasinya—yang selama ini ia jaga dengan cara diam—terus dirusak oleh tuduhan yang tak terbukti. Pertimbangan melaporkan fitnah ke jalur hukum bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah juga akan menertibkan penyebaran hoaks secara sistemik.

    Penting dicatat dijidat para pembenci Jokowi alias barisan para sakit hati, selama bertahun-tahun, Jokowi memilih untuk tidak terlalu menanggapi isu-isu personal. 

    Ia lebih sering menyerahkan kepada publik dan pihak ketiga seperti UGM untuk menjelaskan. Namun peristiwa terbaru ini menjadi penanda ketika fitnah sudah menyentuh kehormatan dan integritas pribadi serta negara, dia akan melawan.

    Langkah hukum ini bisa jadi bukan hanya untuk membela diri, tapi juga untuk menciptakan preseden penting: bahwa penyebaran hoaks, sekecil apapun, tak bisa dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. “Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum,” pungkas Jokowi.

    Satu kalimat singkat dari Jokowi, tapi bisa menjadi awal dari babak baru: di mana kebenaran tak hanya dibela dengan klarifikasi, tapi juga dengan konsekuensi hukum. 

  • Ki Darmaningtyas: Hati-hati dengan Pengalihan Isu Ijazah Palsu Jokowi

    Ki Darmaningtyas: Hati-hati dengan Pengalihan Isu Ijazah Palsu Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik mengenai keaslian ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo kembali ramai dibicarakan publik dalam beberapa waktu terakhir.

    Namun, pakar pendidikan nasional Ki Darmaningtyas memandang bahwa isu tersebut tidak substansial dan justru dapat menjadi pengalihan perhatian masyarakat dari persoalan-persoalan yang lebih penting dan nyata.

    Melalui akun X (dulu Twitter) pribadinya, @Darmaningtyas, ia mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam isu yang menurutnya tak berdasar, sementara ada banyak persoalan lain yang lebih berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.

    “Hati-hati dengan pengalihan isu ijazah palsu Jokowi, sebab dengan terjebak di sana masyarakat tidak lagi kritis terhadap rupiah yang jeblok, harga emas yang melambung, PHK masif, ekonomi yang makin sulit, dan MBG yang boros-boros i anggaran tapi menunya basi, dsb. Persoalan-persoalan ini lebih riil daripada isu ijazah palsu,” tulis Darmaningtyas dalam unggahan terbarunya, dikutip X @Darmaningtyas Sabtu (26/4/2025).

    Ia mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi situasi nasional, terutama menyangkut kondisi perekonomian yang menurutnya kian memprihatinkan.

    Ketimbang larut dalam perdebatan panjang yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, Darmaningtyas menilai fokus seharusnya diberikan pada masalah-masalah konkret seperti melemahnya nilai tukar rupiah, melonjaknya harga kebutuhan, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat.

    Ungkapannya juga menyinggung soal anggaran negara yang dinilai boros namun tidak memberikan hasil signifikan, merujuk pada program-program pemerintah yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. (Wahyuni/Fajar)

  • Komunikasi dan Persoalan Ekonomi Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran – Halaman all

    Komunikasi dan Persoalan Ekonomi Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Riset Indonesia Social Insight menyoroti sejumlah isu yang menjadi tantangan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka selama 6 bulam memimpin.

    Dimana, dua permasalahan yang menjadi sorotan yakni komunikasi publik dan persoalan ekonomi.

    Direktur Komunikasi Idsight, Johan Santosa mengatakan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran masih dinilai positif oleh masyarakat dalam aspek ekonomi dan komunikasi publik. Dimana, potret itu didapat dari temuan terhadap empat media sosial.

    “Kinerja Presiden Prabowo pada 6 bulan pemerintahan dinilai positif, dengan tantangan soal ekonomi dan aspek komunikasi kebijakan publik,” kata Johan Santosa di Jakarta, Sabtu (26/4/2025)

    Dalam sejumlah kesempatan Prabowo mengutarakan kendala komunikasi yang dihadapi pemerintah. Hal itu diungkapkan saat menanggapi berbagai kritik hingga rangkaian aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang menggaungkan tagar #IndonesiaGelap.

    Meski begitu, Prabowo mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki komunikasi, termasuk dengan mengundang para jurnalis senior dari media massa terkemuka dalam dialog eksklusif di Hambalang.

    “Yang paling menarik perhatian publik adalah kehadiran Najwa Shihab, mengingat sebelumnya kerap tampil membawakan acara talk show dengan pertanyaan-pertanyaan tajam saat mewawancara tokoh-tokoh politik,” terang Johan.

    Dalam otokritiknya, Prabowo memberikan skor terhadap kinerja pemerintahannya 6 dari 10, atau masih jauh dari sempurna. 

    “Di sisi lain Prabowo meyakini adanya terobosan dan pencapaian yang dilakukan, tetapi kurang baik dinarasikan kepada publik,” lanjut Johan.

    Misalnya stabilnya harga pangan dan produksi beras yang mencatatkan angka tertinggi dalam 7 tahun terakhir. 

    Prabowo menginstruksikan Bulog menyerap gabah petani, meskipun dilaporkan masih banyak tengkulak yang membeli di bawah harga Rp6.500 per kilogram.

    Terakhir, Prabowo menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden. 

    “Sebelumnya Prabowo mengakui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi teledor saat mengomentari teror kepala babi terhadap media Tempo,” jelas Johan.

    Waktu terjadi demo di dekat Istana, Mensesneg Prasetyo datang langsung dan berbicara dengan mahasiswa. Dalam tuntutannya mahasiswa menolak kebijakan pemerintah mulai dari efisiensi anggaran yang dikhawatirkan berdampak pada pendidikan dan layanan publik, hingga program unggulan makan bergizi gratis (MBG).

    Muncul pula keresahan di sebagian kalangan generasi muda soal sulitnya mencari kerja dan kenaikan biaya hidup serta kondisi politik, yang bermuara pada seruan #KaburAjaDulu di media sosial. 

    “Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar menembus Rp 17 ribu dan gejolak di bursa saham menambah penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah,” papar Johan.

    Ditambah lagi perang dagang global yang dipicu kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump, diperkirakan bakal berdampak terhadap situasi ekonomi Indonesia. 

    “Masalah ekonomi menjadi tantangan pada paruh awal pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah bergulirnya program-program prioritas yang juga memerlukan anggaran besar,” jelas Johan.

    Hal-hal lain yang menjadi sorotan publik adalah tawaran pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.

    Baru-baru ini Prabowo mengadakan lawatan ke Turki dan negara-negara Timur Tengah lainnya sebagai langkah diplomasi untuk mendorong perdamaian di tengah ketidakpastian geopolitik.

    Masih terkait ekonomi, publik mempertanyakan janji penciptaan 19 juta lapangan kerja ketika kini marak terjadi PHK. Semakin masifnya penggunaan teknologi akal imitasi (AI) juga menjadi keprihatinan kalangan pelaku kreatif yang menuntut adanya regulasi untuk perlindungan.

    Lalu, persoalan korupsi dan mandeknya pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR terus-menerus disuarakan publik.

    Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan bisa bersikap tegas dengan menjatuhkan hukuman berat kepada para koruptor.

  • Lebih Baik Fokus Atasi Masalah Ekonomi

    Lebih Baik Fokus Atasi Masalah Ekonomi

    JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romy mengatakan partainya menghormati delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, tetapi saat ini Indonesia lebih baik fokus mengatasi masalah ekonomi.

    “Sebagai sebuah usulan kita hargai. Tetapi, bahwa negeri ini sekarang sedang menghadapi badai ekonomi dunia yang diramalkan banyak orang depresi, mengalami perlambatan ekonomi ya, resesi gitu ya. Kok sebaiknya kita fokus kepada mengatasi persoalan-persoalan itu,” ujar Romy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 25 April, disitat Antara.

    Dia mencontohkan bahwa saat ini mulai terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Sebagai seorang pengusaha, dia mengaku tengah berupaya mempertahankan ribuan karyawan agar tetap bekerja.

    Romy pun mengajak semua pihak untuk mengesampingkan perbedaan dan mengakhiri pertikaian, serta memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menghadapi masalah kolektif yang juga dialami banyak negara di dunia.

    “Belum lagi hari ini kita berhadapan dengan perang tarif yang dikumandangkan oleh Trump. Ini kan kita harus bersatu. Itu jangan dipikir ringan,” ucap dia.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Wiranto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menghormati pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan usulan.

    Wiranto mengatakan bahwa Presiden Prabowo menghormati dan memahami berbagai pendapat yang dinilai sangat wajar jika terjadi di masyarakat, namun tentunya Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bisa secara spontan menjawab usulan yang telah disampaikan secara terbuka itu, mengingat ada kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja,” kata Wiranto saat memberi keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 24 April.

    Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

    Presiden Prabowo, dalam sikap yang disampaikan melalui Wiranto, tidak ingin perbedaan tersebut mengeruhkan suasana kebangsaan yang saat ini sedang menghadapi banyak tantangan.

  • Meta Gelar PHK Massal, Sasar Karyawan Reality Labs Gegara Bisnis Rugi Menggunung – Halaman all

    Meta Gelar PHK Massal, Sasar Karyawan Reality Labs Gegara Bisnis Rugi Menggunung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perusahaan teknologi kondang asal Amerika Serikat, Meta bersiap menggelar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dengan menargetkan karyawan di divisi Reality Labs.

    PHK ini diungkap langsung oleh Juru Bicara Meta Tracy Clayton, Jumat (25/4/2025).

    Dalam laporan tertulisnya disebutkan bahwa dalam waktu dekat perusahaan akan melakukan PHK massal, namun tak dirinci berapa jumlah karyawan yang akan terdampak pemecatan ini.

    Sementara dikutip dari Bloomberg, Meta Platforms Inc. diketahui melakukan PHK terhadap 100 orang di divisi Reality Labs.

    Adapun PHK yang dilakukan perusahaan yang berbasis di Menlo Park, California tersebut bakal menargetkan unit Oculus Studios, yakni divisi yang bertugas mengembangkan permainan dan konten VR dan AR untuk headset Quest VR Meta.

    “Beberapa tim di Oculus Studios tengah mengalami perubahan dalam struktur dan peran yang telah memengaruhi ukuran tim,” kata juru bicara Meta.

    PHK massal ini dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi internal untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada pengalaman mixed reality yang lebih baik di masa

    Kendati begitu pihak Meta menyesalkan harus melakukan pengurangan terhadap divisi tersebut.

    Meta menilai banyak karyawan yang kompeten dan berperan penting pada keberlangsungan divisi tersebut.

    “Kami sangat sedih untuk menyampaikan bahwa perubahan ini telah mengakibatkan hilangnya beberapa anggota tim kami yang sangat berbakat,” tulis keterangan Meta dalam sebuah pernyataan yang diunggah ke grup Facebook resmi Supernatural.

    “Kontribusi mereka telah berperan penting dalam membentuk perjalanan kami dan perjalanan Anda, dan ketidakhadiran mereka akan sangat terasa,” imbuh keterangan itu.

    Bisnis Reality Labs Meta Boncos

    Sebelum PHK digelar tepat setelah divisi Reality Labs Meta terus mencatat kerugian operasional.

    Terbaru, total kerugian divisi Reality Labs Meta yang menggunung hingga tembus mencapai 4,97 miliar dolar AS, sebuah angka yang sangat signifikan.

    Sementara penjualan hanya mencatatkan laba 1,1 miliar dolar AS selama kuartal keempat.

    Meta mengungkap kerugian terjadi karena disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti biaya riset dan pengembangan yang tinggi.

    Selain itu perusahaan juga mengalami hambatan dan keterbatasan dalam pendapatan yang diperoleh dari penjualan Headset serta aplikasi VR.

    Meskipun Meta telah menggelontorkan miliaran dolar untuk mengembangkan teknologi AR (augmented reality) dan VR (virtual reality).

    Namun pada kenyataannya pendapatan yang dihasilkan oleh perangkat keras seperti headset Meta Quest dan aplikasi VR belum mampu menutup pengeluaran besar yang dikeluarkan untuk pengembangan produk dan teknologi.

    Serangkaian tekanan ini yang kemudian mendorong Meta untuk mengurangi biaya operasional yang merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang lebih besar.

    Bahkan sebelum PHK digelar, CEO Meta Mark Zuckerberg  sempat merilis memo di forum internal Workplace terkait rencana pemangkasan karyawan.

    Zuckerberg memberitahu karyawan bahwa tahun 2025 akan “menjadi tahun yang intens.

    “Perusahaan menetapkan bahwa mereka memotong sekitar 5 persen dari karyawan dengan kinerja terendah,”katanya.

    Bukan Kali Pertama

    PHK seperti bukan kali pertama yang dilakukan Meta, sejak 2022 silam perusahaan teknologi ini telah berulang kali memangkas jumlah karyawannya.

    Di bulan November 2022, Meta dilaporkan memecat 11.000 karyawan dengan alasan proyeksi pertumbuhan yang terlalu optimis pasca pandemi COVID-19.

    Kemudian pada Maret 2023, Meta kembali memangkas 10.000 karyawan sebagai bagian dari inisiatif “Tahun Efisiensi” CEO Mark Zuckerberg.​

    PHK dilanjutkan pada Oktober 2024, dengan jumlah karyawan yang diberhentikan yakni sekitar dua lusin.

    Memasuki awal tahun 2025, Meta kembali memangkas 3.600 staff berperforma rendah sebagai bagian dari upaya meningkatkan standar manajemen kinerja.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Soal usulan purnawirawan, PPP: Lebih baik fokus atasi masalah ekonomi

    Soal usulan purnawirawan, PPP: Lebih baik fokus atasi masalah ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romy mengatakan partainya menghormati delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, tetapi saat ini Indonesia lebih baik fokus mengatasi masalah ekonomi.

    “Sebagai sebuah usulan kita hargai. Tetapi, bahwa negeri ini sekarang sedang menghadapi badai ekonomi dunia yang diramalkan banyak orang depresi, mengalami perlambatan ekonomi ya, resesi gitu ya. Kok sebaiknya kita fokus kepada mengatasi persoalan-persoalan itu,” ujar Romy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Dia mencontohkan bahwa saat ini mulai terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Sebagai seorang pengusaha, dia mengaku tengah berupaya mempertahankan ribuan karyawan agar tetap bekerja.

    Romy pun mengajak semua pihak untuk mengesampingkan perbedaan dan mengakhiri pertikaian, serta memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menghadapi masalah kolektif yang juga dialami banyak negara di dunia.

    “Belum lagi hari ini kita berhadapan dengan perang tarif yang dikumandangkan oleh Trump. Ini kan kita harus bersatu. Itu jangan dipikir ringan,” ucap dia.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menghormati pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan usulan.

    Wiranto mengatakan bahwa Presiden Prabowo menghormati dan memahami berbagai pendapat yang dinilai sangat wajar jika terjadi di masyarakat, namun tentunya Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bisa secara spontan menjawab usulan yang telah disampaikan secara terbuka itu, mengingat ada kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja,” kata Wiranto saat memberi keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4).

    Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

    Presiden Prabowo, dalam sikap yang disampaikan melalui Wiranto, tidak ingin perbedaan tersebut mengeruhkan suasana kebangsaan yang saat ini sedang menghadapi banyak tantangan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal usulan purnawirawan, PPP: Lebih baik fokus atasi masalah ekonomi

    Soal usulan purnawirawan, PPP: Lebih baik fokus atasi masalah ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romy mengatakan partainya menghormati delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, tetapi saat ini Indonesia lebih baik fokus mengatasi masalah ekonomi.

    “Sebagai sebuah usulan kita hargai. Tetapi, bahwa negeri ini sekarang sedang menghadapi badai ekonomi dunia yang diramalkan banyak orang depresi, mengalami perlambatan ekonomi ya, resesi gitu ya. Kok sebaiknya kita fokus kepada mengatasi persoalan-persoalan itu,” ujar Romy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Dia mencontohkan bahwa saat ini mulai terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Sebagai seorang pengusaha, dia mengaku tengah berupaya mempertahankan ribuan karyawan agar tetap bekerja.

    Romy pun mengajak semua pihak untuk mengesampingkan perbedaan dan mengakhiri pertikaian, serta memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menghadapi masalah kolektif yang juga dialami banyak negara di dunia.

    “Belum lagi hari ini kita berhadapan dengan perang tarif yang dikumandangkan oleh Trump. Ini kan kita harus bersatu. Itu jangan dipikir ringan,” ucap dia.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menghormati pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan usulan.

    Wiranto mengatakan bahwa Presiden Prabowo menghormati dan memahami berbagai pendapat yang dinilai sangat wajar jika terjadi di masyarakat, namun tentunya Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bisa secara spontan menjawab usulan yang telah disampaikan secara terbuka itu, mengingat ada kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja,” kata Wiranto saat memberi keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4).

    Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

    Presiden Prabowo, dalam sikap yang disampaikan melalui Wiranto, tidak ingin perbedaan tersebut mengeruhkan suasana kebangsaan yang saat ini sedang menghadapi banyak tantangan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Laba Tesla Anjlok 71 Persen, Elon Musk akan Kurangi Jam Kerja di DOGE, akan Tinggalkan Gedung Putih? – Halaman all

    Laba Tesla Anjlok 71 Persen, Elon Musk akan Kurangi Jam Kerja di DOGE, akan Tinggalkan Gedung Putih? – Halaman all

    Laba Tesla Anjlok 71 Persen, Elon Musk akan Kurangi Jam Kerja di DOGE, akan Tinggalkan Gedung Putih?

    TRIBUNNEWS.COM- Elon Musk akan mundur dari jabatan Doge mulai bulan Mei di tengah penurunan laba Tesla sebesar 71 persen.

    CEO akan mengurangi jam kerja di Gedung Putih menjadi satu atau dua hari seminggu karena analis mengatakan perannya telah menyebabkan krisis branding.

    Departemen Efiensi Pemerintah (bahasa Inggris: Department of Government Efficiency (DOGE)) adalah sebuah komisi kepresidenan yang diminta oleh Donald Trump untuk masa jabatan keduanya.

    Kepala eksekutif Tesla, Elon Musk , mengatakan ia akan mulai menarik diri dari perannya di apa yang disebut “departemen efisiensi pemerintah” mulai bulan Mei. 

    Pernyataan Musk muncul saat perusahaan melaporkan penurunan besar dalam laba dan pendapatan pada kuartal pertama tahun 2025 di tengah reaksi keras terhadap perannya di Gedung Putih.

    Dalam panggilan investor, Musk mengatakan pekerjaan yang diperlukan untuk menata kembali “keuangan pemerintah” sebagian besar telah selesai.

    “Mungkin mulai bulan depan, Mei, alokasi waktu saya untuk Doge akan berkurang secara signifikan,” katanya.

    Meski begitu, ia berharap dapat menghabiskan satu atau dua hari seminggu untuk terus melakukan apa yang disebutnya sebagai “pekerjaan kritis” di Doge “selama presiden menginginkannya dan selama itu bermanfaat”.

    Musk dijadwalkan meninggalkan Doge pada tanggal 30 Mei, batasan ketat 130 hari dalam masa jabatannya sebagai pegawai pemerintah khusus.

    Tesla mengalami penurunan pendapatan sebesar 9 persen dari tahun ke tahun pada kuartal pertama tahun 2025. 
    Perusahaan tersebut menghasilkan pendapatan sebesar $19,3 miliar, jauh di bawah ekspektasi Wall Street sebesar $21,45 miliar. 

    Perusahaan tersebut melaporkan laba per saham sebesar 27 sen, juga jauh di bawah ekspektasi investor sebesar 43 sen dalam laba per saham.

    Laba Tesla juga turun 71% menjadi $409 juta dibandingkan dengan laba bersih $1,39 miliar pada tahun sebelumnya.

    Perusahaan mengalami penurunan 13?lam pengiriman kendaraan, menjadikannya kuartal terburuk bagi perusahaan sejak 2022. Tesla menutup kuartal tersebut dengan pengiriman 336.681 kendaraan.

    Meskipun Musk mengakui ada ” momen sulit ” akhir-akhir ini, ia tetap optimis tentang masa depan perusahaan.

    “Masa depan Tesla lebih baik dari sebelumnya,” katanya. “Nilai perusahaan adalah menghadirkan kelimpahan yang berkelanjutan dengan robot bertenaga AI yang terjangkau. Jika Anda bertanya, seperti apa masa depan ideal yang dapat Anda bayangkan, itulah yang Anda inginkan. Anda menginginkan kelimpahan untuk semua orang dengan cara yang berkelanjutan, yang baik untuk lingkungan. Pada dasarnya ini adalah masa depan yang bahagia, ini adalah masa depan yang paling bahagia yang dapat Anda bayangkan.”

    “Masa depan yang bahagia” itu mencakup rencana perusahaan untuk mobil yang sepenuhnya dapat mengemudi sendiri, kata CEO miliarder itu saat ia memaparkan jadwal ambisius kapan ia mengharapkan kendaraan tersebut dapat beroperasi di jalan-jalan AS di beberapa kota – “pada akhir tahun”. 

    Tesla secara historis berjuang untuk memenuhi jadwal yang ditetapkan Musk secara publik untuk peluncuran produk baru, terutama dalam hal mengemudi sendiri.

    “Ujian utamanya adalah, dapatkah Anda tidur di mobil dan bangun di tempat tujuan Anda dan saya yakin itu akan tersedia di banyak kota di AS pada akhir tahun ini,” katanya.

    Ini akan menjadi tambahan dari layanan Robotaxi yang direncanakan perusahaan untuk diluncurkan pada bulan Juni. 

    “Saya memperkirakan akan ada jutaan Tesla yang beroperasi secara otonom sepenuhnya pada paruh kedua tahun depan,” kata Musk.

    Meskipun gagal memenuhi ekspektasi Wall Street pada laba bersih dan laba kotor, reaksi awal analis bersifat optimistis mengingat banyak yang telah menurunkan ekspektasi mereka secara signifikan setelah perusahaan melaporkan penurunan besar dalam pengiriman kendaraan.

    “Dengan latar belakang ekspektasi yang sangat buruk, dengan segala hal mulai dari penjualan hingga margin diproyeksikan akan terus merosot, angka-angka yang tidak terlalu buruk tersebut telah diterima sebagai berita baik oleh para investor Tesla,” kata Thomas Monteiro, analis senior di Investing.com . 

    “Dalam pergantian peristiwa yang aneh, seolah-olah angka-angka menunjukkan bahwa bahkan pada saat terburuk, Elon dan timnya masih dapat menghasilkan pendapatan yang kuat sebesar $19,3 miliar, dengan total pendapatan sebagian menutupi penurunan besar dalam pendapatan otomotif.

    “Jika ini adalah situasi terburuk bagi Tesla, maka pasti ada potensi kenaikan saham setelah faktor pendorong, seperti model murah yang sangat ditunggu-tunggu dan Robotaxi, akhirnya hadir di pasar akhir tahun ini,” lanjut Monteiro.

    Para analis mengaitkan kesulitan perusahaan secara keseluruhan dengan sejumlah faktor, tetapi pada akhirnya menyimpulkan peran Musk di Gedung Putih telah menyebabkan krisis pencitraan merek bagi Tesla. 

    Perusahaan berada di persimpangan jalan utama, kata para analis, yang hanya akan diperbaiki jika Musk meninggalkan perannya di Doge dan kembali ke Tesla sebagai CEO penuh waktu.

    Selain penurunan penjualan, penurunan harga saham hingga 50%, pemilik Tesla yang ada ingin menjual kendaraan mereka secara besar-besaran, Tesla telah dirusak di seluruh negeri dan sebagai tanggapan atas protes yang terus berlanjut terhadap produsen mobil tersebut, pameran otomotif internasional Vancouver menghapus produsen mobil elektronik tersebut dari jajaran produknya di bulan Maret. 

    Perusahaan tersebut juga menarik kembali 46.000 Cybertruck – hampir semuanya telah terjual.

    Musk mengatakan bahwa penurunan permintaan disebabkan oleh tren ekonomi makro – bukan pencitraan merek. 

    “Tesla tidak kebal terhadap permintaan makro untuk mobil,” kata Musk. 

    “Ketika terjadi ketidakpastian ekonomi, orang-orang pada umumnya ingin menunda pembelian modal besar seperti mobil. Tanpa masalah makro, kami tidak melihat adanya penurunan permintaan.”

    Para analis tidak yakin.

    “Jika Musk meninggalkan Gedung Putih, akan ada kerusakan merek permanen… tetapi Tesla akan memiliki aset terpenting dan pemikir strategisnya kembali sebagai CEO penuh waktu untuk mendorong visi dan cerita jangka panjang tidak akan berubah,” demikian bunyi catatan analis Wedbush Securities. 

    Wedbush tetap optimis dengan peluang perusahaan untuk mengubah keuangannya. “JIKA Musk memilih untuk tetap bersama Gedung Putih Trump, itu dapat mengubah masa depan Tesla/kerusakan merek akan meningkat.”

    Perusahaan menolak memberikan arahan berwawasan ke depan untuk kuartal berikutnya dengan alasan “perubahan kebijakan perdagangan global pada rantai pasokan otomotif dan energi”.

    “Meskipun kami melakukan investasi yang bijaksana yang akan menyiapkan bisnis kendaraan dan energi kami untuk pertumbuhan, laju pertumbuhan tahun ini akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk laju percepatan upaya otonomi kami, peningkatan produksi di pabrik-pabrik kami, dan lingkungan ekonomi makro yang lebih luas,” demikian bunyi laporan laba tersebut. “Kami akan meninjau kembali panduan 2025 kami dalam pembaruan Q2 kami.”

    Namun, perusahaan tersebut memperingatkan bahwa “perubahan sentimen politik” dapat berdampak signifikan terhadap permintaan jangka pendek terhadap produk Tesla.

    Pendapatan Turun 9 Persen, Musk Coba Yakinkan Investor

    Elon Musk berada dalam mode pengendalian kerusakan di Tesla karena pendapatan perusahaan yang mengecewakan memaksa miliarder teknologi itu untuk mengevaluasi kembali fokusnya antara bisnisnya dan peran dalam pemerintahan Trump.

    Menghadapi penurunan laba sebesar 71 persen pada kuartal pertama, CEO Tesla mencoba meyakinkan investor pada hari Selasa bahwa ia akan segera menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengerjakan upaya pemangkasan biaya Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) Presiden Trump dan lebih fokus pada perusahaannya.

    “Mungkin mulai bulan depan, Mei, alokasi waktu saya untuk DOGE akan turun secara signifikan,” kata Musk di awal panggilan pendapatan Tesla.

    Status khusus pemerintah Musk akan berakhir pada 30 Mei, meskipun ada pertanyaan terbuka tentang berapa lama kehadirannya di Gedung Putih akan berlangsung. 

    Miliarder itu menjelaskan pada hari Selasa bahwa ia berada di persimpangan jalan di tengah reaksi keras yang terus berlanjut atas DOGE.

    “Yang lebih penting daripada angka-angka, inilah saatnya Musk dapat mengubah haluan, berbicara kepada pemegang saham/karyawan, dan meninggalkan Gedung Putih DOGE/Trump serta berkomitmen kembali sebagai CEO Tesla…dan ia melakukannya dengan lantang dan jelas dalam panggilan konferensi yang kami lihat sebagai titik balik dalam kisah Tesla,” tulis analis Wedbush Securities dalam catatan investor pada hari Rabu.

    Komentar Musk muncul sekitar satu jam setelah Tesla merilis laba kuartal pertamanya, yang mencapai $409 juta, atau 12 sen per saham, dalam tiga bulan pertama tahun ini. 

    Pendapatan perusahaan juga turun 9 persen menjadi $19,3 miliar, jauh lebih rendah dari ekspektasi analis.

    Musk membuka panggilan pendapatan hari Selasa dengan segera mengakui reaksi keras yang ia hadapi atas pekerjaannya di DOGE, yang mendorong PHK massal di lembaga-lembaga federal dan pemotongan pengeluaran program.

    Setelah sekitar tiga bulan memimpin upaya DOGE, Musk mengatakan “pekerjaan utama” dalam membangun DOGE telah selesai, yang memberinya kesempatan untuk mengalihkan waktunya ke Tesla.

    “Saya rasa saya akan terus menghabiskan satu atau dua hari per minggu untuk urusan pemerintahan selama presiden menginginkan saya melakukannya dan selama itu bermanfaat,” katanya kepada para investor. 

    “Namun mulai bulan depan, saya mungkin akan mengalokasikan lebih banyak waktu saya untuk Tesla.”

    Meskipun Tesla diperkirakan memiliki angka yang mengecewakan mengingat kinerja pasarnya tahun ini, beberapa pengamat mengatakan penurunannya lebih besar dari yang diantisipasi.

    “Semua orang menduga akan ada dampak negatif pada citra merek Tesla, tetapi skalanya justru mengejutkan banyak orang,” kata Maxwell Shulman, analis di Beacon Policy Advisors.

    Meskipun demikian, analis pasar melihat komentar Musk sebagai tanda optimis bagi Tesla dan sahamnya, yang telah turun hampir 50 persen sejak Desember. Saham Tesla melonjak pada hari Rabu, melonjak 6 persen setelah pengumuman laba.

    Analis William Blair & Co. mematok pengumuman DOGE Musk sebagai “komponen terbesar” dalam reli saham pada Rabu pagi.

    Analis Wedbush memperkirakan langkah tersebut akan menghilangkan “kerusakan merek” yang disebabkan oleh Musk dan DOGE dalam beberapa bulan terakhir, menyebut pernyataan pemimpin teknologi itu sebagai “berita terbesar dan terbaik” bagi investor Tesla.

    Tesla menjadi sasaran politik tahun ini karena para demonstran mengarahkan kritik mereka terhadap Musk dan DOGE pada perusahaan tersebut, dengan melakukan protes di ruang pamer atau stasiun pengisian daya di seluruh negeri. 

    Sebagian besar protes berlangsung damai, meskipun beberapa melibatkan kekerasan, termasuk pembakaran atau penembakan.

    Saham Tesla terus anjlok di tengah protes, dan awal bulan ini, perusahaan mengonfirmasi penjualan turun hampir 13 persen dalam kinerja terburuknya sejak 2022.

    Para investor semakin menyuarakan kekhawatiran tentang bagaimana keterlibatan politik Musk akan menimbulkan masalah bagi perusahaannya.

    Dan beberapa jam sebelum panggilan pendapatan, sekelompok delapan bendahara negara menulis surat kepada Ketua Tesla Robyn Denholm untuk mengungkapkan kekhawatiran bahwa kesulitan terkini perusahaan menunjukkan “tantangan tata kelola dan kepemimpinan yang lebih mendalam” yang pada akhirnya dapat memengaruhi negara bagian mereka.

    “CEO Elon Musk terus membagi perhatiannya ke berbagai perusahaan dan peran penasihat penting dalam pemerintahan federal,” tulis mereka. 

    “Komitmen eksternal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah kepemimpinan Tesla terlibat sepenuhnya dalam mengatasi tantangan inti perusahaan.”

    Analis Morningstar Seth Goldstein mengatakan keputusan Musk untuk mengurangi peran DOGE-nya seharusnya cukup untuk meredakan kekhawatiran.

    “Elon berbicara kepada basis investornya dan meyakinkan mereka bahwa dia masih memimpin perusahaan, bahwa dia masih fokus pada Tesla,” kata Goldstein kepada The Hill, seraya menambahkan, “Karena pertanyaan-pertanyaan ini tetap ada karena dia masih menjadi penasihat utama [Trump], saya pikir dia hanya ingin mengklarifikasi bahwa Tesla masih menjadi fokus utamanya.”

    Goldstein menyamakan keterlibatan Musk dalam DOGE dengan pengambilalihannya atas platform sosial X, yang saat itu dikenal sebagai Twitter. 

    Musk masih memiliki X dan menggunakannya sebagai sarana utama untuk menyuarakan dukungannya terhadap Trump dan kebijakannya.

    “Selama beberapa bulan pertama setelah kesepakatan itu ditutup, ia menghabiskan lebih banyak waktu di Twitter, lebih sedikit waktu di Tesla, dan ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik,” kata Goldstein. 

    “Dan kemudian ia akhirnya mundur dan mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Tesla.”

    Trump mengatakan bulan lalu bahwa ia berharap Musk akhirnya kembali ke perusahaannya setelah bekerja dengan DOGE, meskipun jadwal untuk transisi itu belum disebutkan sebelumnya. 

    The Hill menghubungi Gedung Putih untuk memberikan komentar pada hari Rabu.

    Pengamat lain seperti Shulman tidak yakin komentar Musk cukup untuk membalikkan arah di Tesla.

    “Polarisasi negatif merupakan kekuatan politik yang sangat kuat di era modern,” kata Shulman. “Dorongan untuk melakukan hal yang berlawanan dengan apa pun yang dilakukan lawan Anda, dan hubungan erat Musk dengan pemerintahan, akan menyulitkan calon pembeli untuk melepaskan keterkaitannya dengan Partai Republik dan Donald Trump di masa mendatang.”

    “Kembali ke kantor satu atau dua hari seminggu belum tentu akan memperbaiki keadaan,” imbuh Shulman.

    Dalam jangka pendek, Tesla masih menghadapi dampak perang dagang Trump yang sedang berlangsung.

    Musk mengakui pada hari Selasa bahwa Tesla adalah perusahaan mobil yang paling sedikit terkena dampak tarif, mengingat saluran pasokannya yang terlokalisasi, tetapi pajak impor dapat memengaruhi perusahaan ketika marginnya rendah.

    Ia menekankan kepada investor bahwa ia adalah pendukung tarif yang lebih rendah dan menyampaikan hal ini kepada presiden, tetapi keputusan akhirnya ada di tangan Trump.

    Meskipun menghadapi tantangan saat ini, Musk mengatakan bahwa ia “sangat optimis” tentang masa depan perusahaan, dengan menunjuk pada rencana Tesla untuk mobil otonom berskala besar dan robot humanoid otonom.

     

    SUMBER: THE GUARDIAN, THE HILL