Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Said Iqbal: Prabowo Dipastikan Hadir May Day 2025 di Monas

    Said Iqbal: Prabowo Dipastikan Hadir May Day 2025 di Monas

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri peringatan Hari Buruh atau May Day yang bakal digelar pada Kamis (1/4/2025) di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Hal ini menjadikan Prabowo sebagai Presiden ke-2 yang ikut serta dalam perayaan tersebut.

    Hal tersebut diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    “Perayaan langsung dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Said Iqbal, Senin (28/4/2025).

    Said Iqbal mengatakan, kehadiran Prabowo menjadikannya sebagai Presiden ke-2 yang hadir dalam perayaan May Day di Indonesia. Presiden pertama yang menghadiri peringatan tersebut yakni Presiden Soekarno pada 1 Mei 1965.

    “Pak Prabowo Subianto mengulang kembali sejarah, langsung hadir bersama buruh di perayaan Hari Buruh Sedunia atau kita kenal dengan May Day pada tanggal 1 Mei 2025,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Said mengungkapkan bahwa pada peringatan Hari Buruh tahun ini, kalangan buruh akan menyuarakan 6 tuntutan kepada pemerintah.

    Keenam tuntutan tersebut di antaranya meminta pemerintah menghapus outsourcing, memberikan upah layak, membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), dan mengesahkan rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan baru yang melindungi buruh.

    Selain itu, buruh juga meminta pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Perampasan Aset.

    Dia mengharapkan, poin-poin yang akan disampaikan langsung itu bisa mendapat tanggapan positif dari Kepala Negara.

    “Isu yang akan disuarakan di dalam May Day di lapangan Monas itu yang dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dengan harapan akan mendapat respon positif, kebijakan-kebijakan yang positif dari Bapak Presiden terhadap buruh,” tuturnya.

    Perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Ahmad Supriyadi menambahkan, kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Buruh diharapkan dapat menciptakan sebuah keadaan yang lebih baik dalam urusan investasi di Indonesia.

    Menurutnya, May Day tidak lagi menjadi sebuah momentum yang bersifat ekstra parlementer secara umum. Melainkan menjadi wadah bagi kalangan buruh untuk menyampaikan tuntutannya, baik dalam bentuk petisi maupun surat yang akan disampaikan langsung kepada Kepala Negara yang akan hadir dalam perayaan ini.

    “Sehingga diharapkan ini menjadi cerminan bagi dunia bahwa Indonesia dalam May Day itu baik-baik saja,” katanya. 

    Sebagai informasi, ratusan ribu buruh bakal memperingati Hari Buruh atau May day yang jatuh pada 1 Mei di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5/2025).

    Aksi yang akan dimulai pada pukul 09.30 WIB diperkirakan dihadiri oleh 200.000 buruh yang berasal dari Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

    Adapun sekitar 1 juta buruh di berbagai daerah juga menggelar perayaan Hari Buruh Internasional. Dengan demikian, total buruh yang bakal merayakan May Day mencapai 1,2 juta orang. 

  • Daftar 6 Tuntutan Buruh yang Bakal Disampaikan pada May Day 2025

    Daftar 6 Tuntutan Buruh yang Bakal Disampaikan pada May Day 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan buruh akan memperingati Hari Buruh atau May Day di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025).

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dalam aksi May Day pada 1 Mei nanti, kalangan buruh akan menyuarakan 6 tuntutan yang akan disampaikan ke pemerintah.

    “Isu yang disuarakan dengan harapan akan dapat respons positif kebijakan positif [dari pemerintah], ada 6 isu,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Keenam poin itu yakni, pertama meminta pemerintah menghapus outsourcing. Kedua, pemberian upah layak.

    Ketiga, membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Kemudian, keempat mengesahkan rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan baru yang melindungi buruh.

    Tuntutan kelima, mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan tuntutan yang terakhir adalah segera mengesakan RUU Perampasan Aset.

    Berikut daftar lengkap 6 tuntutan buruh pada May Day 2025:

    1. Hapus Outsourcing

    Said Iqbal menuturkan, Presiden Prabowo Subianto sejak 10 tahun lalu setuju untuk menghapus outsourcing. Dia mengharapkan, tuntutan tersebut mendapat tanggapan positif dari Kepala Negara, yang akan hadir dalam perayaan tersebut.

    2. Upah Layak

    Selama Prabowo menjabat sebagai Kepala Negara, Said Iqbal meyakini bahwa kenaikan upah minimum tidak jauh dari angka yang ditetapkan untuk upah minimum 2025 yakni 6,5%.

    Menurutnya, upah layak yaitu kenaikan upah sama dengan inflasi plus alfa kali pertumbuhan ekonomi. 

    “Alfa itu adalah indeks tertentu dan indeks tertentu tahun 2025 dalam hitungan kami kemarin sudah diputuskan Pak Prabowo adalah 1,1,” jelasnya. 

    Dia mengharapkan, angka itu terus bertahan hingga 2029, bahkan meningkat. “Itu yang kami sebut upah layak,” ujarnya.

    3. Bentuk Satgas PHK

    Usulan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) telah disampaikan Said Iqbal dalam sarasehan ekonomi bersama Prabowo.

    Said menyebut bahwa usulan tersebut mendapat tanggapan positif dari Kepala Negara. Dalam hal ini, Said mengaku telah menemui sejumlah pemangku kepentingan terkait seperti Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Adi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Kapolri untuk menindaklanjuti Satgas PHK.

    4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan

    Sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.68/2024, rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan paling lama dibentuk 2 tahun sejak putusan dibacakan.

    Dalam hal ini, Said Iqbal mengharapkan agar Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, utamanya kaum buruh, mengingat rancangan aturan tersebut tentang buruh.

    5. Sahkan RUU PPRT

    Tuntutan selanjutnya yakni mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Said Iqbal mengatakan rancangan undang-undang ini sudah berlangsung sekitar 18 tahun. 

    Said menyebut, pihaknya sudah meminta kepada Sufmi Dasco untuk segera mengesahkan aturan tersebut, untuk melindungi para pekerja rumah tangga.

    6. Sahkan RUU Perampasan Aset

    Terakhir, kalangan buruh meminta pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Menurut Said Iqbal, inilah satu-satunya cara untuk bisa menghentikan kasus korupsi di Indonesia.

    Dia menuturkan, rancangan aturan ini menjadi sebuah jalan yang memungkinkan negara memiskinkan koruptor, jika Indonesia tidak ingin menggunakan hukuman mati.

    “Di seluruh dunia, koruptor itu baru nyerah kalau dihukum mati atau dimiskinkan,” ungkapnya.

  • 200.000 Buruh Akan Padati Monas di Puncak May Day: Prabowo Juga Datang – Halaman all

    200.000 Buruh Akan Padati Monas di Puncak May Day: Prabowo Juga Datang – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 200.000 buruh dari berbagai organisasi serikat buruh akan memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) di puncak peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Kamis, 1 Mei 2025 mendatang.

    Peringatan May Day 2025 juga akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

    “Perayaan May Day di lapangan Monas langsung dihadirin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sampai dengan hari ini firm beliau hadir,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat konferensi pers di Gedung Joang’45, Menteng, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Said mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo di peringatan May Day akan menjadi sejarah baru bagi para serikat buruh di Tanah Air. 

    Sebab, Prabowo bakal menjadi Presiden RI kedua yang hadir di acara buruh, setelah sebelumnya hal itu dilakukan oleh Presiden Pertama RI Ir Soekarno atau Bung Karno pada 1 Mei 1965.

    “Sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini adalah sejarah yang kedua. Terulang kembali seorang Presiden Republik Indonesia. Hadir langsung bersama buruh dalam perayaan May Day,” ujar Said.

    Said menjelaskan bahwa perayaan itu bakal digelar mulai pukul 09.30 hingga 12.30 WIB.

    “Sebanyak 200.000 buruh akan hadir di lapangan Monas. Yang berasal dari Jawa Barat, Bandung, dan Jakarta. Di tiga provinsi ini buruhnya akan datang ke Jakarta ke lapangan Monas,” jelas Presiden Partai Buruh ini.

    Said menyebutkan bahwa para serikat buruh akan menyuarakan sejumlah isu di hadapan Presiden Prabowo. Setidaknya, ada enam poin yang menjadi aspirasi para buruh.

    Pertama, para buruh menuntut pemerintah menghapus sistem outsourcing dalam dunia kerja. Kedua, mereka menuntut upah layak. Ketiga, buruh mendesak pemerintah membentu Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Yang keempat adalah mereka meminta pemerintah mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, yang dianggap melindungi buruh, bukan omnibus law.

    “Yang kelima adalah sahkan RUU PPRT. Perlindungan pekerja rumah tangga. Dan yang keenam adalah berantas korupsi sahkan RUU Perampasan Aset,” tandas Said Iqbal.

     

  • Kinerja Manufaktur Kian Suram Imbas Tarif Trump? Ini Saran Ekonom

    Kinerja Manufaktur Kian Suram Imbas Tarif Trump? Ini Saran Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai pelambatan pertumbuhan lapangan usaha industri yang terjadi sejak 2023. Apalagi, ada potensi semakin tertekan oleh kebijakan Trump. 

    Selain itu, tidak sedikit industri yang telah mengambil langkah efisiensi biaya produksi dan logistik. Sayangnya hal tersebut tidak cukup bahkan sebagian sudah melakukan efisiensi tenaga kerja alias pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    Bhima mengkhawatirkan hal tersebut akan berdampak pada berlanjutnya penurunan daya beli dan mempersempit pengalihan pasar ekspor yang terimbas perang dagang ke pasar domestik. 

    “Di satu sisi persaingan dengan impor barang jadi makin ketat. Solusinya adalah mempercepat realisasi investasi di sektor padat karya terutama pakaian jadi, tekstil, dan furnitur,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/4/2025). 

    Bhima menuturkan bahwa Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI BI) memang memberikan sinyal adanya perlambatan kinerja pada sektor tesktil dan furnitur pada kuartal I/2025 maupun kuartal II/2025, 

    Bank Dunia atau World Bank dalam laporan Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025 meramalkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor industri hanya mencapai 3,8% pada 2025, lebih rendah dari estimasi 2024 yang sebesar 5,2%. 

    Di mana ketidakpastian kebijakan perdagangan, melemahnya harga komoditas, dan ketidakpastian kebijakan dalam negeri dapat menjadi tantangan bagi pertumbuhan

    Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, yakni Industri tumbuh 4,43% pada 2024 (angka sangat sementara). Lebih rendah dari 4,64% pada 2023, maupun 4,89% pada 2022.

    Pemerintah sendiri mencanangkan target pertumbuhan industri manufaktur nasional sebagai motor penggerak ekonomi sebesar 7,29% untuk tahun ini. Artinya, terdapat gap 3,49% terhadap proyeksi lembaga internasional. 

    Untuk itu, Bhima meminta pemerintah agar membantu sektor industri dengan mencegah masuknya barang impor yang memiliki substitusi lokal. 

    Pencegahan tersebut salah satunya dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. 

    Sementara langkah insentif bagi industri berupa diskon tarif listrik dan pajak dapat diberikan untuk meringankan input produksi. Misalnya, perluasan kategori Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan Ditanggung Pemerintah (DTP) diperluas ke berbagai sektor.

    Saat ini, insentif PPh tersebut hanya diberikan kepada karyawan dengan penghasilan maksimal Rp10 juta dan bekerja di sektor padat karya. 

    Bukan hanya soal PHK dan daya beli, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus turut mengkhawatirkan penurunan ekspor produk dari hasil hilirisasi.  

    Bagi fiskal negara, penerimaan pajak dari industri juga terancam menurun akibat lesunya produksi. Di samping daya beli, akses dan kepastian pasar yang penting diperlukan industri ini juga sedang tertekan. 

    Heri melihat faktor-faktor lain seperti input produksi industri turut dalam kondisi yang kurang kompetitif, termasuk biaya energi, logistik, dan perpajakan.

    “Berbagai faktor pendukung yg memengaruhi industri sedang dalam kondisi yang kurang mendukung,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/4/2025)

  • Apindo Beri Masukan ke Pemerintah soal Pembentukan Satgas PHK

    Apindo Beri Masukan ke Pemerintah soal Pembentukan Satgas PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mewanti-wanti pembentukan satuan tugas (satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK) harus seiring dengan pembenahan polemik dasar dunia usaha yang terjadi saat ini.

    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan keputusan perusahaan untuk melakukan PHK merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha yang tengah tertekan. Artinya, pemerintah perlu melihat juga dari sisi permasalahan yang dihadapi perusahaan.

    “Kalau masalah PHK itu adalah masalah yang sifatnya itu terkait dengan kelangsungan usaha. Kalau mereka [pengusaha] harus melakukan efisiensi dan sebagainya, pemerintah nggak bisa intervensi gitu kan,” kata Hariyadi kepada Bisnis, dikutip Minggu (27/4/2025). 

    Hariyadi yang juga merupakan mantan Ketua Umum Apindo (2014-2023) ini mengatakan peran Satgas PHK bukan mengintervensi atau mengimbau perusahaan agar tidak melakukan PHK, tapi melihat secara gambaran luas alasan di balik efisiensi tersebut. 

    Ada banyak pertimbangan suatu perusahaan melakukan PHK, misalnya di tengah perang dagang yang terjadi saat ini, sulit bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pasar ekspor. Sementara, pasar domestik tertekan daya beli yang lemah dan banjir impor ilegal. 

    Tak hanya di sektor industri atau manufaktur, dia menuturkan sektor jasa dan perhotelan juga mengalami kondisi tekanan serupa. Sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dia memberikan gambaran kondisi lemahnya tingkat kunjungan hotel saat ini. 

    Penyebab melemahnya okupansi atau tingkat kunjungan hotel saat ini yakni dampak dari pemangkasan anggaran pemerintah yang membuat salah satu sumber pergerakan menurun di sektor tersebut. 

    “Dengan adanya pemotongan anggaran pemerintah, sektor hotel ngedrop okupansinya, kalau ngedrop kan otomatis dia akan melakukan efisiensi, padahal itu jadi efek daripada pemotongan anggaran pemerintah. Tidak hanya pemerintah aja gitu loh, BUMN, swastanya pun ikut pangkas juga,” jelasnya. 

    Dalam kondisi ini, dia pun meminta pemerintah untuk lebih jeli dan melihat penyebab pasti biang kerok PHK yang banyak terjadi di berbagai sektor saat ini. Kehadiran satgas PHK juga diharapkan tak hanya memonitor besaran jumlah pekerja terdampak, melainkan pengentasan tekanan dunia usaha. 

    “Jadi bukan cuma bikin sekedar Satgas, cuma monitor doang, esensinya di sana,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia sepanjang 2024 mencapai 77.965 tenaga kerja. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 20,2% dibanding 2023 yang tercatat mencapai 64.855 tenaga kerja. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah masih mempersiapkan draft pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. 

    Yassierli menyampaikan, Satgas PHK nantinya akan melibatkan pemerintah, perwakilan serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kita masih menyiapkan draft-nya sebenarnya, draft bersama, kira-kira nanti lingkup dari Satgas-nya apa,” kata Yassierli kepada wartawan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Senin (21/4/2025). 

    Meski belum bisa menjabarkan lebih jauh poin-poin apa saja yang bakal diatur dalam dokumen pembentukan Satgas PHK, Yassierli menyebut bahwa Satgas PHK nantinya tidak hanya terbatas pada mitigasi PHK.

  • Ribuan Calon ASN Mundur, Menaker Sebut Gara-Gara Tak Mau Pindah ke IKN – Page 3

    Ribuan Calon ASN Mundur, Menaker Sebut Gara-Gara Tak Mau Pindah ke IKN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menanggapi fenomena ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengundurkan diri, serta maraknya narasi tentang sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia. Ia menilai narasi tersebut tidak sepenuhnya akurat.

    Menurut Immanuel, saat ini lapangan pekerjaan sebenarnya terbuka di berbagai sektor. Ia mencontohkan di Ibu Kota Nusantara (IKN), di mana setelah dibuka lowongan kerja, banyak calon pegawai justru memilih mundur ketika harus ditempatkan di lokasi tersebut.

    “Ini yang terkadang narasi menurut saya sedikit menyesatkan publik ya. Lapangan pekerjaan itu terbuka di mana-mana. Nah, kayak kemarin, dibuka lapangan pekerjaan, pas mau ditaruh di IKN malah mundur,” ujar Immanuel, melansir kanal YouTube Liputan6 SCTV, Minggu (27/4/2025).

    Ia menegaskan budaya malas tidak boleh terus dibiarkan. Immanuel menyayangkan sikap sebagian orang yang menolak penempatan kerja namun tetap menyuarakan ketidakpuasan atas sulitnya mencari pekerjaan.

    “Kalau mau kerja, kerja dong. Mau ditempatkan di mana pun, kan tetap butuh pekerjaan. Mereka jangan teriak-teriak juga melegitimasi narasi sesat itu,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Immanuel menyampaikan sektor industri nasional saat ini aktif membuka lapangan kerja baru dan menunjukkan ketangguhan di tengah tantangan global, seperti perang tarif yang terjadi pada masa pemerintahan Donald Trump. 

    “Industrial kita tuh banyak membuka lapangan pekerjaan. Jadi ya, tetap kita harus punya optimisme ya ke depan. Jangan lagi tersesat dengan narasi-narasi malah membuat bangsa ini malah pesimis,” jelasnya.

    Ia juga mengapresiasi upaya berbagai pihak dalam menjaga kestabilan sektor ketenagakerjaan, terutama dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Dalam pandangannya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemandirian industri nasional. Negara juga diminta untuk lebih berpihak agar Indonesia siap menghadapi tantangan global, termasuk dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan industri.

  • Pengamat Sebut Usul Purnawirawan TNI Soal Pemakzulan Wapres Gibran Kurang Relevan – Halaman all

    Pengamat Sebut Usul Purnawirawan TNI Soal Pemakzulan Wapres Gibran Kurang Relevan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik Agung Baskoro menilai usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kurang relevan untuk direalisasikan.

    Agung menjelaskan usulan yang digaungkan forum Purnawirawan Prajurit TNI dinilainya kurang relevan karena saat ini pemerintahan Prabowo-Gibran sedang berjalan.

    Sehingga, tidak ada urgensi atau hal mendesak agar usulan tersebut direalisasikan.

    “Saya kira poin pemakzulan ini kurang relevan, menimbang pemerintahan sedang berjalan. Artinya tidak ada urgensi ataupun hal yang mendesak,” kata Agung, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (27/4/2025).

    Menurut Agung, apapun bentuk aspirasi dari kelompok manapun perlu diapresiasi dan harus dipertimbangkan.

    “Tapi untuk ditindaklanjuti, harus dilihat konteksnya sehingga fokus kita sebagai bangsa tidak terpecah,” ucapnya.

    Ia mengatakan, hal ini agar pemerintah tidak kehilangan fokus, karena saat ini ada banyak masalah yang lebih utama.

    Misalnya, perang dagang global dan ekses kebijakan yang hari ini memberikan efek ekonomi yang cukup dalam bagi kelas menengah, maupun masyarakat secara keseluruhan.

    “Sehingga solusinya ditunggu,” ucapnya. 

    Lebih lanjut, ia juga menyebutkan, hal utama lainnya yang perlu dijadikan pertimbangan, soal ancaman PHK massal, daya beli yang menurun, lapangan kerja yang harus diperluas, harga-harga yang harus stabil. 

    “Saya kira itu hal-hal pokok yang lebih penting untuk direspons segera ketimbabg hal-hal politis dan saya kira ini bukan waktunya lagi. Ini saatnya pemerintah bangun bekerja, dan kita semua harus mendukung ya,” kata Agung.

    Sekadar informasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. 

    Mereka yang ikut meneken surat tersebut di antaranya Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Dari delapan tuntutannya, satu di antaranya mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

  • CEO Intel Umumkan PHK Karyawan, Ubah Fokus ke Chip AI? – Page 3

    CEO Intel Umumkan PHK Karyawan, Ubah Fokus ke Chip AI? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pembesut chipset asal Amerika Serikat, Intel, membuat pengumuman penting. Melalui CEO Intel yang baru, Lip-Bu Tan, Intel mengonfirmasi akan adanya PHK karyawan alias Pemutusan Hubungan Kerja.

    Berdasarkan laporan dari Bloomberg, Intel bersiap untuk memberhentikan setidaknya 20 persen dari tenaga kerjanya saat ini.

    Mengutip Fast Company, Minggu (27/4/2025), Intel disebut memiliki 108.900 karyawan pada akhir 2024. Dengan rencana PHK karyawan sebesar 20 persen, itu setara dengan 22.000 karyawan yang akan diberhentikan.

    Jika angka tersebut akurat, ini akan lebih besar ketimbang gelombang PHK massal terakhir Intel pada Agustus 2024. Saat itu jabatan CEO masih dipegang oleh Pat Gelsinger. Ia saat itu memberhentikan sekitar 15.000 karyawan Intel.

    Kini, CEO Intel yang baru, Lip-Bu Tan, mengonfirmasi bahwa PHK karyawan terbaru ini melalui email ke karyawan, sejak 24 April kemarin. Selanjutnya, informasi ini juga dipublikasikan Intel di situs webnya.

    Melalui email tersebut, Tan mengemukakan keinginannya agar Intel kembali jadi perusahaan yang berfokus pada rekayasa. Dengan begitu, Intel bisa bersaing lebih baik di pasar chip dan mulai berinovasi lagi.

    Namun, fokus perusahaan ke bidang rekayasa membuat Intel perlu menemukan cara untuk memangkas biaya dan pengeluaran. Tan mengungkap, sebagian dari pengurangan biaya tersebut berasal dari PHK karyawan.

  • Kabar Pahit dari Raksasa Teknologi Intel: Bakal Ada PHK Besar-Besaran!

    Kabar Pahit dari Raksasa Teknologi Intel: Bakal Ada PHK Besar-Besaran!

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO baru Intel, Lip-Bu Tan, mengumumkan langkah tegas untuk membangkitkan perusahaan melalui restrukturisasi besar-besaran yang mencakup pengurangan jumlah karyawan.

    Dalam surat internal kepada karyawan, Tan menegaskan pentingnya reorganisasi untuk meningkatkan efisiensi di tengah tantangan industri dan ketatnya persaingan.

    Tan tidak merinci jumlah pasti PHK, namun Bloomberg melaporkan bahwa Intel disebut-sebut akan memangkas hingga 20% dari total 108.900 karyawan yang tercatat pada akhir 2024. Artinya ada sekitar 21.780 karyawan yang dirumahkan. Pemangkasan ini akan dimulai pada Q2 2025 dan dipercepat dalam beberapa bulan ke depan.

    “Kita perlu menghadapi tantangan secara langsung dan mengambil tindakan cepat untuk kembali ke jalur yang benar,” tulis Tan dalam suratnya, dikutip dari Venture Beat, Minggu (27/4/2025). Ia juga menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menempatkan Intel di jalur pertumbuhan jangka panjang.

    Surat Tan kepada karyawan ini bertepatan dengan rilis keuangan Q1 2025, yang dinilai cukup memuaskan. Namun ia langsung memberi peringatan bahwa saat ini mereka sedang menghadapi lingkungan ekonomi makro yang makin tidak stabil dan tidak pasti.

    Dalam strategi barunya, Tan menetapkan target pengeluaran operasional non-GAAP sebesar US$17 miliar pada 2025, turun dari target sebelumnya US$17,5 miliar. Pada 2026, target ini dipatok lebih rendah lagi menjadi US$16 miliar.

    Selain PHK, Intel juga akan merampingkan struktur organisasinya, menghapus birokrasi yang dinilai memperlambat inovasi, dan memfokuskan investasi pada talenta rekayasa dan peta jalan teknologi.

    Tan secara terbuka mengkritik budaya kerja Intel yang dianggap lamban dan kompleks. Ia berjanji melakukan perubahan budaya perusahaan, mempercepat pengambilan keputusan, serta memberdayakan tim kecil untuk bergerak lebih gesit dalam mengembangkan inovasi, khususnya di bidang AI.

    Di sisi lain, Intel juga menjual 51% saham divisi logika terprogram Altera kepada Silver Lake Partners, yang akan menghasilkan dana segar sekitar US$9 miliar untuk memperkuat neraca keuangan perusahaan.

    Sebagai insinyur chip yang sudah lama berkecimpung di dunia ini, Tan berkomitmen untuk mengembalikan fokus Intel pada kekuatan intinya yakni inovasi dan rekayasa.

    “Kami harus kembali ke akar dan memberdayakan para insinyur kami. Itulah mengapa saya meningkatkan fungsi teknik inti kami ke ET. Dan banyak perubahan yang akan kami lakukan dirancang untuk membuat para insinyur lebih produktif dengan menghilangkan alur kerja yang memberatkan dan proses yang memperlambat laju inovasi,” ujar Tan.

    (pgr/pgr)

  • CEO Baru Intel Sampaikan Kabar Pahit

    CEO Baru Intel Sampaikan Kabar Pahit

    Jakarta –

    Lip Bu Tan, CEO baru Intel, mengirimkan pesan pahit dan blak-blakan ke karyawan dengan mengatakan perusahaan harus melakukan reorganisasi agar lebih efisien. Ia mengatakan akan ada pengurangan karyawan, tapi tak mengumumkan jumlah pasti PHK.

    Bloomberg melaporkan Intel bersiap memberhentikan 20% pegawai, yang akhir tahun 2024 berjumlah sekitar 108.900 orang. Pemangkasan 20% akan mengakibatkan hilangnya sekitar 21.780 pekerjaan.

    Surat Tan kepada karyawan bertepatan dengan rilis keuangan Q1 2025. yang dinilai cukup memuaskan. Namun dikutip detikiNET dari Venture Beat, dia langsung memberi peringatan. “Kita sedang menghadapi lingkungan ekonomi makro yang makin tidak stabil dan tidak pasti,” tulisnya.

    “Tak ada cara menghindari fakta bahwa perubahan kritis ini akan mengurangi jumlah tenaga kerja kita. Seperti yang saya katakan kala bergabung, kita perlu membuat beberapa keputusan sangat sulit untuk menempatkan perusahaan kita pada pijakan kokoh untuk masa depan,” lanjutnya.

    Tan mewarisi situasi sulit karena Intel kalah di pasar AI dan grafis dari Nvidia dan di pasar prosesor x86 dari AMD. Dia pun mengkritik budaya Intel. “Kita dianggap terlalu lambat, terlalu rumit, dan terlalu kaku dengan cara kita dan perlu berubah,” tulisnya.

    Tan ingin mendorong kesederhanaan, kecepatan, dan kolaborasi lebih besar di seluruh perusahaan. Dia menegaskan Intel perlu kembali ke akar dan memberdayakan para engineer agar lebih produktif dengan menghilangkan proses yang memperlambat inovasi.

    Tan menekankan para pesaing dalam keadaan ramping, cepat, dan tangkas. “Saya terkejut mengetahui beberapa tahun terakhir, KPI terpenting bagi banyak manajer di Intel adalah ukuran tim. Ke depannya, ini takkan terjadi lagi. Saya sangat percaya filosofi pemimpin terbaik dapat menyelesaikan pekerjaan terbanyak dengan jumlah orang paling sedikit,” paparnya.

    Ia mengatakan perusahaan akan memberdayakan tim lebih kecil untuk bergerak lebih cepat dan membuat keputusan lebih baik. Ia juga menginstruksikan para pemimpin menghilangkan rapat yang tidak perlu dan mengurangi jumlah peserta rapat secara signifikan.

    Pegawai juga akan diwajibkan bekerja di kantor empat hari seminggu, alih-alih tiga hari seminggu seperti yang diwajibkan saat ini

    “Intel dulunya dipandang luas sebagai perusahaan paling inovatif di dunia. Tidak ada alasan kita tidak bisa kembali ke sana, selama kita mendorong perubahan yang diperlukan,” tulis Tan.

    (fyk/fay)