Kasus: PHK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dinilai sukses membangun kemandirian pangan. Prabowo hadir dengan napas dan semangat Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian disampaikan eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 UGM Yogyakarta, Haris Rusly Moti.

“Kita berharap pengusaha nasional kita mulai masuk di sektor pertanian. Kampus atau perguruan tinggi juga mulai dilibatkan dalam riset dan inovasi terkait baik bibit maupun teknologi pertanian, agar hasil pertanian makin melimpah. Dengan demikian cita-cita menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia dapat diwujudkan,” kata Haris kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

Haris menuturkan Indonesia sedang menghadapi situasi peperangan menggunakan senjata tarif dan currency. 

Di tengah guncangan dan ketidakpastian situasi geopolitik tersebut, Haris mengatakan Indonesia berhasil memulai langkah dengan dasar yang kuat dan arah yang tepat, yaitu membangun kemandirian di sektor pangan.

“Saya pribadi cukup terharu dengan capaian 6 bulan pemerintahan di sektor pertanian. Dalam waktu yang terbilang singkat itu, kita berhasil mencapai swasembada beras, kita ‘kebanjiran’ beras dari petani kita sendiri,” katanya.

Menurutnya, Indonesia berpeluang membangun kemandirian industri pangan justru ketika berlangsung perang tarif dan perang currency. 

Penerapan kebijakan “border protection” melalui penerapan tarif yang tinggi, memaksa setiap negara di dunia untuk mandiri dan tidak bergantung.

“Kita semua melihat sendiri bagaimana gempuran impor produk industri asing telah meruntuhkan industri nasional kita. Industri manufaktur kita yang menyerap lapangan pekerjaan tinggi ambruk, industri tekstil runtuh, industri pertanian babak belur,” kata Haris.

“PHK dan pengangguran meluas sebagai akibat dari terjadinya deindustrialisasi nasional. Kita memang tidak diuntungkan oleh sistem perdagangan bebas tanpa hambatan tarif, tidak banyak produk industri yang kita ekspor, selain ekstraktif yang duitnya di parkir di luar negeri. Negara yang diuntungkan oleh perdagangan bebas tanpa hambatan tarif adalah yang mempunyai industri produk ekspor,” kata dia.

Oleh karena itu, Haris mengatakan sangat tepat Gandhi mengajarkan gerakan swadesi. Maksudnya, “makan dan pakai apa yang dihasilkan oleh negeri sendiri”. 

Dalam bahasa sederhana, konsep swadesi Gandhi mengarah pada swarajya atau kemerdekaan. Dalam arti pemerintah oleh negeri sendiri yang bertumpu pada kekuatan sendiri.

“Begitu juga Bung Karno yang menjadi guru ideologis Presiden Prabowo, mewariskan kepada kita tentang Trisakti, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian nasional. Sekali lagi kita mesti memanfaatkan momentum untuk menegakan Trisakti dalam situasi ketika berlangsung perang dagang,” kata Haris.

Melihat data BPS, produksi gabah kering giling (GKG) pada periode Januari-April 2025 mencapai 24,22 juta ton, dengan produksi beras mencapai 13,95 juta ton. 

Angka ini, dikatakan Haris, menjadi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Sementara konsumsi beras domestik tercatat sekitar 10,37 juta ton.

“Dengan data BPS ini, dipastikan untuk saat ini kita tidak perlu lagi impor beras,. Tidak gampang! Tapi itu fakta. Dan kita makin optimis, dalam 6 bulan ke depan kita akan menjadi salah satu eksportir beras. Kartel pemakan rente impor beras dan komoditi pangan lain pasti muntah darah, nangis darah dengan capaian ini,” ujarnya.

Pada pertengahan April 2025, keterangan resmi merilis bahwa Perum Bulog telah berhasil menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada bulan April 2025, jik dibandingkan 2022 994 ribu ton, 2023 1,066 juta ton, 2024 1,266 juta ton.

Melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah dalam 6 bulan membuat kebijakan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp. 6.500 per kilogram.

“Petani kita bisa mempunyai penghasilan jumbo dalam panen raya kali ini. Selama ini petani kita selalu menghadapi kutukan di saat datang musim tanam dan di saat panen raya. Saat musim tanam tiba, petani menghadapi kutukan sulit memperoleh pupuk dan benih unggul. Ketika panen raya datang, petani dihadapkan pada kutukan jatuhnya harga gabah. Petani kita merintih dan merana justru di saat berlangsung panen raya,” ujar Haris.

Keterangan dari Kementerian Pertanian, menurut Haris, yakni problem distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang sengaja dibikin ruwet. 

Misalnya saja, yakni keharusan melalui lebih dari 145 aturan yang meliputi 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, serta harus melibatkan 11 kementerian dan lembaga.

“Presiden Prabowo melakukan reformasi dengan menyederhanakan sistem distribusi pupuk, yang kini hanya melibatkan tiga pihak: Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan petani. Kebijakan ini sangat positif, distribusi pupuk menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, petani kembali aktif menanam, konsumsi pupuk meningkat,” katanya.

Haris mengatakan memang belum banyak yang sempurna dalam mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis pemerintah dan masih banyak kekurangan di sana sini, termasuk dalam program nasional swasembada pangan. 

“Namun, niat baik itu telah dibuktikan melalui implementasi nyata melindungi petani dan industri pertanian. Menurut saya, selama seorang pemimpin itu punya niat baik untuk rakyat dan bangsanya, saya yakin InsyaAllah “wahyu” akan menyertai, melandasi, dan menuntunnya,” pungkas Haris. (Tribunnews.com/Reza Deni)