Xcloud.id

Kasus: PHK

  • Kehadiran Prabowo di May Day momentum keberpihakan perjuangan buruh

    Kehadiran Prabowo di May Day momentum keberpihakan perjuangan buruh

    Kaum buruh telah menjadi teladan dalam memelopori membangun persatuan nasional.

    Jakarta (ANTARA) – Roundtable 98 Cipayung menilai kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5), sebagai momentum keberpihakan pada perjuangan kaum buruh.

    Untuk diketahui, Roundtable 98 Cipayung merupakan gerakan mahasiswa 1998 dari berbagai kampus dan kota serta mantan aktivis kelompok Cipayung.

    “Apresiasi ini kami sampaikan karena hanya ada dua presiden RI yang hadir pada peringatan May Day, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Prabowo,” kata Haris Rusly Moti, salah satu anggota Roundtable 98 Cipayung dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Bagi pihaknya, peristiwa ini adalah momentum dalam mempersatukan rakyat mencapai Indonesia maju, modern, adil, dan sejahtera

    Presiden Prabowo, lanjut dia, sangat tanggap untuk merespons situasi saat ini dan telah menunjukkan keterbukaan terhadap partisipasi kaum buruh untuk bersama-sama menjawab tantangan guncangan ekonomi global.

    “Keputusan untuk membentuk Satgas Perlindungan PHK adalah jawaban komprehensif pemerintah untuk perlindungan optimal pekerja Indonesia dari ancaman PHK, tetapi juga sekaligus tindakan untuk melindungi industri nasional agar dapat bertahan dari hantaman krisis,” kata Haris.

    Roundtable 98 Cipayung, kata Haris, juga mengapresiasi terhadap kedewasaan pimpinan seluruh serikat pekerja yang telah menyadari pentingnya persatuan nasional dalam menghadapi guncangan geopolitik dan ketidakpastian global.

    Seruan pimpinan serikat pekerja kepada seluruh kaum buruh untuk bersatu dan bekerja sama sesama kaum buruh serta antara kaum buruh dan pemerintah dalam memperingati May Day, menurut dia, merupakan langkah tepat yang patut mendapat apresiasi.

    “Kaum buruh telah menjadi teladan dalam memelopori membangun persatuan nasional,” ujarnya.

    Roundtable 98 Cipayung juga memercayai kaum buruh di seluruh Indonesia yang memperingati May Day akan menyelenggarakan dengan cara-cara yang damai, kreatif, terpimpin, dan terorganisasi.

    Haris mengatakan bahwa pihaknya juga meyakini perjuangan kaum buruh sejalan dengan kehendak dari pemerintahan Prabowo untuk mengubah nasib kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik.

    “Oleh karena itu, kami yakin kepala daerah akan merespons positif peringatan May Day sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Prabowo,” kata Haris.

    Selain itu, Roundtable 98 Cipayung juga meyakini personel Polri maupun TNI yang ditugaskan untuk mengawal peringatan May Day menggunakan cara cara persuasif dan humanis.

    “Kami sangat tekankan agar jangan sampai ada respons yang mengarah pada tindakan kekerasan dan represif,” katanya.

    Ia berkata, “Kami tekankan agar petugas keamanan tetap mengedepankan cara-cara dialogis dalam mengatasi setiap dinamika yang berkembang pada saat berlangsung peringatan May Day di berbagai daerah.”

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan berpidato saat menghadiri peringatan May Day yang diselenggarakan gabungan serikat pekerja Indonesia di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

    “Bapak Presiden langsung merespons, dan insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional,” kata Prasetyo usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja/buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR akan mulai bahas RUU PPRT sebagai hadiah May Day

    DPR akan mulai bahas RUU PPRT sebagai hadiah May Day

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPR akan mulai bahas RUU PPRT sebagai hadiah May Day
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 15:38 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR RI akan mulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai hadiah dalam rangka Hari Buruh Internasional atau May Day.

    Menurut dia, hadiah untuk para kaum pekerja rumah tangga itu sudah mendapatkan persetujuan dari para Pimpinan DPR RI, termasuk dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

    “Hadiah dari DPR Untuk kaum pekerja,” kata Dasco usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa DPR RI sudah memberikan masukan kepada pemerintah setelah menyerap aspirasi dari kelompok pekerja, termasuk pembentukan satuan tugas guna memitigasi PHK oleh para perusahaan.

    “Ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila Itu sudah berjalan mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini,” kata dia.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sekitar 90 persen buruh berbagai serikat pekerja dari Jawa Barat, Banten, Jakarta, akan menggelar peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5).

    Dalam acara peringatan itu, dia menjelaskan ada sejumlah isu yang akan diangkat oleh berbagai serikat buruh. Salah satunya adalah meminta negara untuk mengesahkan RUU PPRT.

    Sedangkan lima isu lainnya, yakni meminta pemerintah menghapus tenaga kerja outsourcing, meminta upah yang layak, pembentukan Satgas PHK, pengesahan RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.

    “Dan satu lagi adalah Ratifikasi Konvensi ILO (International Labour Organization) Nomor 188 Tentang Perlindungan Buruh Perikanan,” kata Said.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo akan berpidato saat May Day di Monas

    Presiden Prabowo akan berpidato saat May Day di Monas

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Mensesneg: Presiden Prabowo akan berpidato saat May Day di Monas
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 30 April 2025 – 16:31 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diselenggarakan gabungan serikat pekerja Indonesia di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

    “Bapak Presiden langsung merespons dan insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional,” kata Prasetyo usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja atau buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

    Menurut ia, seluruh pihak harus bersatu padu dan maju bersama-sama untuk mencari kesejahteraan. Jangan sampai ada salah satu pihak yang diuntungkan melebihi dari pihak lainnya.

    “Tentunya tetap dalam kerangka-kerangka dan mekanisme yang berlaku dan bisa kita diskusikan semua, apabila ada yang sekiranya belum pas gitu,” katanya.

    Prasetyo mengatakan bahwa seluruh pihak harus memahami bahwa keadaan geopolitik saat ini sedang tidak menentu.

    Menurut ia, pihak swasta atau pengusaha harus saling mawas diri dan membuka seluas-luasnya komunikasi dengan buruh atau serikat pekerja.

    Di sisi lain, Prasetyo meminta bahwa seluruh elemen serikat pekerja juga harus bersatu untuk meraih cita-cita pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen.

    Agenda May Day yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025.

    Dalam peringatan tersebut ,KSPI mengangkat enam isu utama yang menjadi tuntutan kaum buruh, yaitu penghapusan sistem alih daya (outsourcing), pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, perlindungan buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satgas untuk mencegah PHK massal.

    Sumber : Antara

  • Hadiah DPR untuk Pekerja, Dasco Siap Bahas RUU PPRT

    Hadiah DPR untuk Pekerja, Dasco Siap Bahas RUU PPRT

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) seusai peringatan Hari Buruh Internasional yang dirayakan esok hari, Kamis (1/5/2025).

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad seusai acara audiensi dengan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    “Hadiah dari DPR kepada kaum pekerja. Setelah berdiskusi panjang dengan para pimpinan DPR, Ketua DPR Mbak Puan Maharani, setelah May Day, DPR akan memulai pembahasan Undang-Undang PPRT,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengaku pihaknya mendapatkan banyak aspirasi dari para buruh atau pekerja. Namun, yang terpenting, lanjutnya, para pekerja sepakat untuk membangun kebersamaan antara pemerintah dan DPR.

    “Untuk bersama-sama memikirkan bagaimana solusi yang bagus untuk bangsa dan negara ke depan di tengah situasi ekonomi global pada saat ini,” ucap legislator Gerindra tersebut.

    Lebih jauh, dia pun menyampaikan DPR RI sudah memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat satuan tugas (satgas) yang bertugas untuk memitigasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di satu perusahaan atau pabrik.

    “Ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan, mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, RUU PPRT ini sudah lebih dari 20 tahun belum disahkan oleh DPR. Bahkan, pada 2023 lalu para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Sipil untuk UU PPRT menggelar aksi teatrikal di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat.

    Mereka Mereka menuntut DPR untuk segera memprioritaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.

  • Dasco: Hadiah dari DPR kepada Kaum Pekerja, Setelah May Day Akan Bahas RUU PPRT – Page 3

    Dasco: Hadiah dari DPR kepada Kaum Pekerja, Setelah May Day Akan Bahas RUU PPRT – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Kamis, 1 Mei 2025. Dia menuturkan Prabowo mendapat undangan dari serikat buruh untuk menghadiri Hari Buruh Internasional yang akan digelar di kawasan Monas, Jakarta.

    “Dan Bapak Presiden memutuskan untuk Insya Allah beliau akan berkenan untuk hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut,” kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

    Menurut dia, Prabowo menilai buruh merupakan salah satu elemen kunci bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, Prabowo memberikan perhatian besar bahwa pemerintah, sektor swasya, pengusaha, dan buruh harus bekerja sama dengan baik.

    “Ini merupakan tiga unsur yang saling bekerja bersama sama di dalam menjalankan semua usaha dan menjalankan ekonomi bangsa kita,” ujar Prasetyo.

    Terkait adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan, Prasetyo menyebut pemerintah terus berkoordinasi untuk memitigasi hal tersebut. Termasuk, soal pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena PHK dan penciptaan lapangan kerja baru.

    “Kalaupun memang benar masih ada di beberapa tempat tejadi PHK, justru di situlah seperti tadi disampaikan kita terus koordinasi untuk bisa memitigasi” tutur dia.

    “Sekaligus jika terjadi (PHK), maka bagaimana cara menangani dan memenuhi hak-hak teman teman pekerja dan kemudian juga sesegera mungkin bagaimana kita atasi dengan menciptakan lapangan kerja baru,” imbuh Prasetyo.

  • Tiga Satgas Baru Buatan Pemerintah Masih Dimatangkan, Siap Atasi PHK sampai Izin Investasi – Page 3

    Tiga Satgas Baru Buatan Pemerintah Masih Dimatangkan, Siap Atasi PHK sampai Izin Investasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum menerbitkan keputusan presiden (keppres) pembentuan tiga satuan tugas (satgas) baru.

    Salah satunya, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Prasetyo menyebut pembentukan tiga satgas masih dimatangkan di lintas kementerian dan lembaga. Dia menuturkan pembentukan tiga satgas tersebut juga akan disinkronisasikan dengan pihak swasta, sektor industri, hingga serikat buruh.

    “Termasuk kita juga ingin mensinkronisasikan dengan teman-teman di swasta, di sektor usaha maupun di sektor industri, termasuk dengan teman-teman serikat-serikat buruh kaitannya dengan satuan tugas dan mitigasi PHK,” jelas Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

    Menurut dia, pemerintah ingin persoalan PHK ditangani secara menyeluruh dan komprehensif. Sehingga, tak ada lagi masalah PHK di Indonesia.

    “Kita tidak ingin sekedar bagaimana menangani PHK di hilir, tetapi secara menyeluruh, secara komprehensif, kita pikirkan dari hulu ke hilirnya, dari sektor usahanya, maupun sektor industrinya, ini saling terkait,” ujarnya.

    Pemerintah juga membentuk Satgas Deregulasi Kebijakan dan Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha. Prasetyo menyanpaikan substansi yang diatur dalam satgas ini jug masih dirumuskan.

    “Sampai hari ini masih terus kita rumuskan poin-poin yang akan diatur di dalam proses-proses deregulasi dalam rangka peningkatan iklim investasi maupun mempercepat mempermudah perizinan berusaha,” tutur Prasetyo.

  • Mensesneg Pastikan Prabowo Hadir di Peringatan Hari Buruh 2025

    Mensesneg Pastikan Prabowo Hadir di Peringatan Hari Buruh 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri perayaan Hari Buruh (May Day) 2025 di Jakarta esok hari, Kamis (1/5/2025).

    Prasetyo menyampaikan, serikat buruh telah mengirimkan undangan ke Prabowo untuk menghadiri acara tersebut. 

    “Presiden memutuskan Insyaallah beliau berkenan hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (30/4/2025). 

    Menurut Prasetyo, Prabowo dan pemerintah berpandangan bahwa buruh adalah elemen kunci dalam perekonomian yang tidak terpisahkan. Dia mengeklaim Kepala Negara menaruh perhatian besar pada kerja sama antara pemerintah, swasta dan buruh. 

    Adapun mengenai fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kerap terjadi belakangan ini, Prasetyo menyebut pemerintah akan terus berkoordinasi dalam memitigasi hal serupa terjadi ke depannya. 

    “Sekaligus jika terjadi (PHK) maka bagaimana cara menangani dan memenuhi hak-hak teman-teman pekerja dan kemudian juga sesegera mungkin bagaimana kita atasi dengan menciptakan lapangan kerja baru,” tutur politisi Partai Gerindra itu. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyebut Prabowo bakal menjadi presiden kedua yang menemui buruh secara langsung pada May Day setelah Soekarno. 

    “Presiden Prabowo Subianto, direncanakan hadir langsung dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025. Ini menjadi momen bersejarah, di mana Prabowo itu adalah presiden kedua setelah Soekarno yang hadir secara langsung dalam May Day,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa (29/4/2025). 

    Said mengklaim bahwa jumlah buruh yang bakal hadir di Monas esok hari sebanyak 200.000 buruh. Menurutnya, lapangan Monas akan dipenuhi oleh ratusan ribu buruh.

  • PKS gelar puncak milad ke-23, tegaskan komitmen dukung buruh dan program Asta Cita Pemerintah

    PKS gelar puncak milad ke-23, tegaskan komitmen dukung buruh dan program Asta Cita Pemerintah

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    PKS gelar puncak milad ke-23, tegaskan komitmen dukung buruh dan program Asta Cita Pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 30 April 2025 – 13:22 WIB

    Elshinta.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar peringatan puncak Milad ke-23 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (30/4). Acara ini menjadi momentum bagi PKS untuk merefleksikan perjalanan partai sekaligus menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya para pekerja.

     

    Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara milad dengan lancar. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada insan media yang terus mendukung PKS melalui pemberitaan yang luas dan informatif.

     

    “Milad ke-23 ini kami dedikasikan untuk internal partai dan sebagai bentuk apresiasi kepada para pendiri PKS serta tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam membangun dan memajukan partai,” ujar Syaikhu.

     

    Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi kontribusi Dewan Pakar PKS, salah satunya dalam mewujudkan kantor DPP PKS sebagai kantor ramah lingkungan melalui program zero waste yang didukung dengan mesin pengolah sampah.

     

    Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, Syaikhu menyatakan dukungan penuh terhadap program Astacita yang digagas Presiden dan Wakil Presiden RI. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Menteri Tenaga Kerja dari PKS yang berhasil menaikkan upah minimum provinsi sebesar 6,5%.

     

    “Tentu ini sangat membahagiakan, terutama bagi para pekerja dan guru dalam kondisi ekonomi yang menantang saat ini,” katanya.

     

    Menjelang Hari Buruh Internasional (1 Mei), PKS menegaskan keberpihakannya terhadap perjuangan buruh. Beberapa poin penting yang akan diperjuangkan PKS antara lain:

     

     

    Mengawal RUU Ketenagakerjaan agar sesuai dengan aspirasi buruh.

     

    Melindungi buruh dari praktik outsourcing yang eksploitatif.

     

    Mengembalikan skema upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

     

    Mitigasi risiko gelombang PHK massal melalui pembentukan satuan tugas.

     

    Percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran.

     

    Pengakuan status formal bagi pekerja daring atau driver online.

     

     

     

    Ketua DPP Bidang Ketenagakerjaan PKS, M. Martri Agoeng, menambahkan bahwa dalam momentum May Day, PKS akan turut serta mendampingi tuntutan berbagai serikat dan federasi pekerja. “Kami akan terus perjuangkan kepastian status ketenagakerjaan para pekerja, termasuk pekerja informal seperti pengemudi ojek online,” ujarnya.

     

    Sementara itu, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah yang diusung PKS telah diminta mendukung program-program pemerintah sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. “Intinya, kami ingin kepala daerah dari PKS dapat beradaptasi dan bekerja nyata untuk masyarakat,” tegasnya, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tuntutan Buruh di May Day 2025: Sahkan RUU Perampasan Aset hingga Bentuk Satgas PHK – Page 3

    Tuntutan Buruh di May Day 2025: Sahkan RUU Perampasan Aset hingga Bentuk Satgas PHK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ratusan ribu buruh akan menggelar perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 1 Mei 2025. Dalam Hari Buruh ini terdapat sejumlah tuntutan yang akan disampaikan. 

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa acara May Day 2025  di Monas akan dihadiri lebih dari 200 ribu buruh beserta keluarganya. Said Iqbal juga mempersilahkan masyarakat yang ingin bergabung dalam gelombang solidaritas kelas pekerja.

    Momentum tahunan ini tidak hanya akan diisi dengan orasi perjuangan, tetapi juga konser musik dari grup legendaris Indonesia seperti Tipe-X dan Wali, sebagai simbol bahwa perjuangan dan kebudayaan berjalan seiring.

    “May Day adalah momentum bagi kaum buruh untuk menyuarakan harapan. Buruh tidak hanya menuntut, tapi juga menawarkan jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/3035).

    Said Iqbal menegaskan bahwa May Day tahun ini membawa enam isu utama yang menjadi harapan buruh Indonesia:

    Hapus outsourcing
    Bentuk Satgas PHK
    Wujudkan upah layak
    Lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru
    Lindungi Pekerja Rumah Tangga – Sahkan RUU PPRT
    Berantas Korupsi – Sahkan RUU Perampasan Aset

    “May Day bukan sekadar perayaan, melainkan panggung untuk menyuarakan keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Keenam isu ini merupakan cermin dari kebutuhan nyata buruh Indonesia,” tegas Iqbal.

    Tak hanya dipusatkan di Jakarta, peringatan May Day juga akan digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Tercatat lebih dari 1 juta buruh akan turun ke jalan di sedikitnya 15 kabupaten/kota, antara lain: Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Makassar, Batam, Cirebon, Palembang, Serang, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, dan berbagai daerah yang lain.

  • DPR Bakal Bahas Lagi RUU PPRT Setelah Hari Buruh Nasional 30 April 2025

    DPR Bakal Bahas Lagi RUU PPRT Setelah Hari Buruh Nasional 30 April 2025

    DPR Bakal Bahas Lagi RUU PPRT Setelah Hari Buruh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR RI
    Sufmi Dasco Ahmad
    mengatakan, DPR bakal memulai membahas kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) setelah
    Hari Buruh
    , Kamis (1/5/2025).
    “Setelah berdiskusi panjang dengan para pimpinan DPR, Ketua DPR Mbak Puan Maharani, setelah
    May Day
    , DPR akan memulai pembahasan dengan (Rancangan) Undang-Undang PPRT,” kata Dasco di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
    Dasco menuturkan, rencana itu sudah dibahas bersama pimpinan DPR. Dia bilang, pembahasan
    RUU PPRT
    merupakan hadiah untuk kaum buruh.
    “Hadiah dari
    Dewan Perwakilan Rakyat
    Republik Indonesia kepada kaum pekerja. Hadiah dari DPR untuk kaum pekerja,” ucapnya.
    Diketahui, pengesahan RUU PPRT menjadi Undang-Undang (UU) merupakan salah satu isu yang diangkat para buruh dalam Hari Buruh (May Day).
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, setidaknya, ada 6 plus 1 isu yang menjadi tuntutan.
    Isu-isu itu meliputi penghapusan outsourcing, pemberian upah layak, pembentukan Satgas PHK, dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan.
    “Yang kelima adalah sahkan RUU PPRT dan yang keenam adalah sahkan RUU Perampasan Aset dalam memberantas korupsi. Dan satu lagi adalah Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Perlindungan Buruh Perikanan,” jelasnya.
    Sebagai informasi, pengesahan RUU PPRT sudah mangkrak selama dua dekade sejak pertama kali diusulkan pada 2004 sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
    Meskipun sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional lima tahunan (Prolegnas), RUU ini sering kali tidak menjadi prioritas.
    Pada Juni 2020, Badan Legislasi DPR berhasil menyelesaikan pembahasannya. Namun, hingga kini, pengesahannya masih tertunda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.