Xcloud.id

Kasus: pengangguran

  • Polisi Endus Keberadaan Imam Pembunuh Ibu Kandung di Semarang – Halaman all

    Polisi Endus Keberadaan Imam Pembunuh Ibu Kandung di Semarang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi telah mengidentifikasi keberadaan Imam Ghozali, 36 tahun, terduga pelaku pembunuhan ibu kandungnya, Salamah, 61 tahun.

    Peristiwa tragis ini terjadi di rumah korban di Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, pada Selasa (18/2/2025) sekira pukul 23.15 WIB.

    Imam diduga melakukan penusukan secara membabi buta terhadap Salamah, yang merupakan ibu kandungnya, hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

    Setelah kejadian, Imam melarikan diri dan kini masih berstatus buronan.

    Menurut keterangan Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M Syahduddi, pihaknya telah memonitor lokasi keberadaan terduga pelaku.

    “Penyidik masih di lapangan. Semoga secepatnya bisa ditangkap,” ungkapnya saat konferensi pers di Mapolrestabes Semarang, Jumat (21/2/2025).

    Hingga saat ini, pihak kepolisian belum mengetahui secara pasti motif di balik tindakan kejam tersebut.

    “Motif belum tahu karena pelaku belum ditangkap,” tambah Syahduddi.

    Namun, informasi yang dihimpun menyebutkan, Imam marah setelah permintaannya untuk meminta uang kepada ibunya tidak dipenuhi.

    Imam yang berstatus pengangguran diduga melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau, mengakibatkan sejumlah luka tusuk di tangan, punggung, dan dada korban.

    Kasatreskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Dharma Sena, menegaskan pihaknya masih memburu Imam.

    “Kami masih memburu pelaku,” katanya.

    Para tetangga korban juga sempat mendengar teriakan meminta tolong dari Salamah sebelum menemukan korban bersimbah darah di teras rumah.

    Setelah kejadian, warga segera melarikan Salamah ke Rumah Sakit Roemani Semarang, namun sayangnya, korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Survei ARCI: 80,6% Warga Jatim Puas Kinerja 100 Hari Prabowo-Gibran

    Survei ARCI: 80,6% Warga Jatim Puas Kinerja 100 Hari Prabowo-Gibran

    Surabaya (beritajatim.com) – Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei terbaru kepuasan warga Jawa Timur terhadap kinerja Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di 100 hari pertama bekerja. Hasilnya, 80,6 persen warga Jatim puas kinerja Prabowo-Gibran.

    “Mayoritas responden yang merupakan warga Jawa Timur menyatakan puas atas kinerja Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama bekerja,” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt saat paparan, Jumat (21/2/2025).

    Baihaki mengatakan dari 80,6 persen responden warga Jatim yang menyatakan puas, rinciannya 10,5 persen sangat puas, 39,7 persen puas, serta 30,4 cukup puas.

    “Ada 19,4 persen responden yang menyatakan tidak puas,” tambahnya.

    Baihaki menyebut faktor yang membuat responden menyatakan puas atas kinerja Prabowo-Gibran di antaranya karena tegas dan berani.

    “Kemudian komitmen terhadap pemberantasan korupsi dianggap cukup baik oleh responden. Selain itu ada program pemerintah yang pro rakyat dan juga terkait kepuasan makan bergizi gratis,” tambahnya.

    Lebih lanjut Baihaki mengatakan responden juga menyampaikan sejumlah permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Prabowo-Gibran. Salah satunya pengentasan kemiskinan.

    “Pengentasan kemiskinan, maraknya kasus korupsi, hingga tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi diharapkan responden bisa diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” jelasnya.

    “Peningkatan kualitas pendidikan dan perhatian pada sektor pertanian juga menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh Prabowo-Gibran,” tambahnya.

    Kepuasan warga yang tinggi kepada Prabowo-Gibran, juga linier dengan kepuasan warga Jatim terhadap partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Gerindra menjadi partai dengan kinerja terbaik menurut responden di Jatim yakni di angka 23,2 persen, disusul Golkar 16,5 persen. Lalu ada Demokrat 13,2 persen,” tambah Baihaki.

    Survei ARCI dilakukan pada 2-10 Februari 2025. Survei ARCI melibatkan 1.200 responden dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Survei ini memiliki margin of error di angka 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling. [tok/beq]

  • Pabrik Sanken Indonesia Tutup, 900 Karyawan Kena PHK – Page 3

    Pabrik Sanken Indonesia Tutup, 900 Karyawan Kena PHK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan bahwa sekitar 400 pekerja PT Sanken Indonesia akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Juni 2025.

    Sebelumnya, perusahaan telah memberhentikan 500 karyawan, sehingga total pekerja yang terdampak mencapai 900 orang.

    Dampak Penutupan Pabrik Sanken di Indonesia

    Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa penutupan pabrik Sanken di Indonesia telah menyebabkan kehilangan pekerjaan bagi 900 karyawan dengan masa kerja rata-rata 15 tahun.

    Mayoritas pekerja berusia 30-40 tahun, yang diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan baru pasca-PHK.

    “PHK massal ini semakin memperburuk angka pengangguran di Indonesia, mengingat sebelumnya industri tekstil, garmen, dan sepatu juga mengalami PHK besar-besaran pada tahun 2024,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Saat ini, 400 pekerja PT Sanken Indonesia yang tergabung dalam KSPI masih bekerja hingga Juni 2025. Serikat pekerja FSPMI-KSPI PT Sanken Indonesia terus melakukan negosiasi dengan manajemen perusahaan terkait besaran pesangon dan hak-hak lainnya.

    Pesangon dan Negosiasi dengan Manajemen

    PT Sanken Indonesia, perusahaan asal Jepang, telah menyepakati pemberian pesangon sebesar 2,6 kali ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, serikat pekerja masih menuntut agar pesangon dinaikkan menjadi di atas 3 kali ketentuan, mengingat usia pekerja yang tidak muda lagi dan perusahaan telah memperoleh keuntungan besar selama beroperasi di Indonesia.

    “Proses perundingan antara FSPMI-KSPI dan manajemen PT Sanken Indonesia masih berlangsung. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melibatkan pihak ketiga, termasuk pemerintah, dalam negosiasi ini,” tambah Said Iqbal.

     

  • Gawat, Ribuan Orang Kena PHK di Awal 2025 – Page 3

    Gawat, Ribuan Orang Kena PHK di Awal 2025 – Page 3

    Kondisi PHK besar-besaran ribuan buruh di 2 perusahaan Jepang ini, dengan alasan relokasi produksi ke negara asalnya yaitu Jepang, dan ada sebagian relokasi ke China, menjadi alarm ancaman PHK besar-besaran di Indonesia khususnya sektor elektronik elektrik.

    Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI menuntut pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi terhadap ancaman PHK puluhan ribu buruh di sektor elektronik elektrik dan ratusan ribu buruh yang sudah ter-PHK di sektor tekstil, garmen, dan sepatu sepanjang tahun 2024.

    Bila tidak ada solusi dan langkah-langkah yang jelas dari pemerintah, maka bisa dipastikan angka pengangguran akan meningkat, PHK terjadi di mana-mana, dan industri nasional terancam bangkrut.

    Partai Buruh dan KSPI berpendapat Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menko Perekonomian harus bekerja secara maksimal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan menghindari PHK puluhan ribu buruh bahkan ratusan ribu buruh. Bapak Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi kinerja para menteri tersebut, bila tidak sanggup selayaknya diganti.

    “Industri nasional harus diselamatkan agar terhindar dari PHK besar-besaran,” tegas Said Iqbal.

  • Pemangkasan Anggaran Belanja Pemerintah Bisa Jadi Pemicu PHK hingga 100 Ribu pada 2025

    Pemangkasan Anggaran Belanja Pemerintah Bisa Jadi Pemicu PHK hingga 100 Ribu pada 2025

    FAJAR.CO.ID — Efek domino efisiensi anggaran dapat berupa terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK besar-besaran. Pemangkasan anggaran belanja pemerintah diproyeksi dapat mencapai 100 ribu orang pada tahun 2025 .

    Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai belum ada tanda-tanda pembukaan lapangan kerja akan banyak tahun ini. Justru, potensi PHK sudah terlihat jauh lebih banyak.

    Bahkan, pabrik Sanken yang berlokasi di kawasan industri MM210, Cikarang, Jawa Barat, akan berhenti beroperasi alias tutup pada Juni 2025. Pabrik Sanken yang memproduksi transformator (trafo), UPS (uninterruptible power supply), dan power supply ini akan memindahkan lini produksinya ke Jepang.

    Timboel Siregar mengatakan, pemerintah harus lebih memperhatikan banyaknya tanda-tanda PHK di berbagai sektor. Pemerintah harus berupaya mencegah terjadinya gelombang PHK besar-besaran.

    Kebijakan pemerintah memangkas anggaran dengan alasan efisiensi dapat menjadi pemicu PHK seperti di sektor pariwisata dan industri manufaktur.

    Keputusan tidak menggunakan hotel untuk kegiatan pemerintah misalnya, dapat memukul sektor pariwisata. Padahal, sektor pariwisata dan perhotelan menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

    Kebijakan lain yang tampaknya cukup remeh adalah pemangkasan anggaran alat tulis kantor atau ATK. Keputusan kementerian memangkas anggaran ATK juga dapat berdampak pada penurunan produksi industri manufaktur sektor tersebut.

    Padahal seperti diketahui, industri manufaktur menyerap cukup banyak tenaga kerja. Bila permintaan menurun dan memicu penurunan produksi, maka tentu saja akan membuat perusahaan mengurangi karyawan alias PHK dan berujung pada tingginya angka pengangguran.

  • Anggota DPR minta aparat tindak tegas pelaku penyimpangan impor

    Anggota DPR minta aparat tindak tegas pelaku penyimpangan impor

    “Kami meminta kepolisian dan kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan mendalam. Kami juga mensinyalir adanya keterlibatan oknum aparat, khususnya di bidang bea cukai,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Soedison Tandra meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap para pelaku penyimpangan impor, yang mengurangi potensi pendapatan negara.

    “Kami meminta kepolisian dan kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan mendalam. Kami juga mensinyalir adanya keterlibatan oknum aparat, khususnya di bidang bea cukai,” kata Soedison di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan bahwa bahwa penyimpangan dalam aktivitas impor telah berdampak negatif terhadap industri dalam negeri dan penerimaan negara. Menurut dia, ada dua jenis importir, yakni pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Impor Umum (API-U).

    “API-P seharusnya hanya digunakan untuk mengimpor bahan baku guna produksi, bukan untuk dijual bebas. Sementara itu, API-U tidak diperbolehkan mengimpor bahan jadi untuk langsung didistribusikan ke konsumen,” kata dia.

    Menurut dia, terdapat dua modus utama penyimpangan dalam aktivitas impor. Modus pertama adalah importir API-P yang justru memasukkan bahan jadi bukan bahan baku, sedangkan modus kedua adalah pengurangan pelaporan volume impor.

    “Misalnya mereka impor 100 unit, tetapi yang dilaporkan hanya 20 unit. Hal ini berdampak buruk pada industri tekstil dalam negeri,” katanya.

    Dia menegaskan, dampak dari praktik tersebut sangat luas, mulai dari persaingan usaha yang tidak sehat hingga menyebabkan kebangkrutan pelaku industri tekstil dalam negeri.

    “Ini merusak industri lokal, menghambat lapangan pekerjaan, bahkan berkontribusi terhadap meningkatnya angka pengangguran,” kata dia.

    Untuk itu, menurut dia, Komisi III DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Barang Impor dan Narkotika sebagai respons terhadap maraknya penyimpangan dalam aktivitas impor.

    “Dalam waktu dekat Panja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika akan melakukan sidak mengenai dugaan kasus tersebut,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Bentuk Panja Pengawasan Impor, Komisi III Minta Aparat Bertindak Tegas – Page 3

    DPR Bentuk Panja Pengawasan Impor, Komisi III Minta Aparat Bertindak Tegas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Barang Impor dan Narkotika sebagai respons terhadap maraknya penyimpangan dalam aktivitas impor.

    Menurut Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, hal itu dilakukan guna memjawab penyimpangan dalam aktivitas impor telah berdampak negatif terhadap industri dalam negeri dan penerimaan negara.

    Soedeson mencatat, ada dua jenis importir, yakni pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Impor Umum (API-U).

    “API-P seharusnya hanya digunakan untuk mengimpor bahan baku guna produksi, bukan untuk dijual bebas. Sementara itu, API-U tidak diperbolehkan mengimpor bahan jadi untuk langsung didistribusikan ke konsumen,” kata Soedeson seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

    Dia melihat, terdapat dua modus utama penyimpangan dalam aktivitas impor. Modus pertama adalah importir API-P yang justru memasukkan bahan jadi, bukan bahan baku. Modus kedua adalah pengurangan pelaporan volume impor.

    “Misalnya mereka impor 100 unit, tetapi yang dilaporkan hanya 20 unit. Hal ini berdampak buruk pada industri tekstil dalam negeri,” ungkap Wakil Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini.

    Soedeson menegaskan, dampak dari praktik tersebut luas, mulai dari persaingan usaha yang tidak sehat hingga menyebabkan kebangkrutan pelaku industri tekstil dalam negeri.

    “Ini merusak industri lokal, menghambat lapangan pekerjaan, bahkan berkontribusi terhadap meningkatnya angka pengangguran,” tegas Soedeson.

     

     

  • The Fed Wanti-Wanti Kebijakan Trump Bisa Hambat Penurunan Inflasi AS

    The Fed Wanti-Wanti Kebijakan Trump Bisa Hambat Penurunan Inflasi AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pejabat The Federal Reserve (The Fed) menyebut ketidakpastian dari dampak beragam kebijakan Presiden Donald Trump berisiko menghambat upaya penurunan inflasi yang diperlukan bank sentral untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih lanjut.

    Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan ekspektasi dasarnya adalah The Fed masih dapat melakukan penurunan suku bunga sebanyak dua kali masing-masing sebesar 25 basis poin pada akhir tahun ini. 

    “Namun ketidakpastian mengenai hal ini (kebijakan-kebijakan Trump) cukup signifikan. Ada banyak hal yang dapat terjadi yang dapat mempengaruhi kedua arah tersebut,” katanya dikutip dari Reuters, Jumat (21/2/2025).

    Bostic, yang bukan anggota komite penetapan suku bunga The Fed tahun ini, mengatakan perekonomian AS tidak sedang menghadapi ledakan inflasi baru. Dia juga mencatat bahwa tingkat pengangguran yang masih rendah sebesar 4% menunjukkan pasar tenaga kerja dalam keadaan sehat. 

    Namun, lanjutnya, ada antusiasme dan kekhawatiran luas di kalangan dunia usaha mengenai bagaimana pajak impor baru, peraturan imigrasi, dan perubahan peraturan akan mempengaruhi prospeknya.

    Sejak menjabat pada 20 Januari 2025, Trump telah melakukan serangkaian tindakan – atau ancaman terhadap tindakan tersebut – untuk mengenakan tarif terhadap barang-barang dari mitra dagang utama AS, termasuk China, Meksiko, dan Kanada.

    “Singkatnya, para pelaku usaha khawatir bahwa tarif dapat meningkatkan biaya. Banyak yang merasa yakin bahwa jika hal itu terjadi, maka mereka dapat menanggung biaya yang lebih tinggi dalam harga mereka,” kata Bostic.

    Adapun, upaya menurunkan inflasi menuju target The Fed sebesar 2% terbukti lebih sulit dibandingkan perkiraan banyak orang. Indeks harga konsumen tercatat meningkat 3% dari secara year on year (yoy) pada Januari lalu, laju tercepat sejak Juni 2024.

    Sementara itu, Presiden Fed St. Louis Alberto Musalem melihat perubahan kebijakan ke depan akan meningkatkan risiko bahwa inflasi akan terhenti di atas target bank sentral sebesar 2%, atau bergerak lebih tinggi. Hal ini akan mengharuskan bank sentral untuk menahan inflasi lebih lama. 

    Selain itu, dalam skenario terburuk jika pasar kerja juga melemah, mereka akan terpaksa memilih antara melawan inflasi dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi atau melindungi perekonomian dengan kebijakan yang lebih longgar.

    Musalem, yang berbicara kepada Economic Club of New York, tidak memberikan ekspektasi dasar mengenai jumlah penurunan suku bunga yang mungkin dilakukan pada tahun ini, meskipun dia mengatakan bahwa kebijakan suku bunga harus diturunkan setelah konvergensi inflasi ke target 2% The Fed sudah terjamin.

    “Pasar dan beberapa survei menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi jangka pendek telah meningkat selama tiga bulan terakhir,” kata Musalem.

    Dia menambahkan, jika inflasi terjebak pada tingkat di atas target saat ini atau ekspektasi meningkat, jalur kebijakan moneter yang lebih ketat dibandingkan dengan jalur kebijakan moneter dasar (baseline) mungkin merupakan pilihan yang tepat.

    Sementara itu, Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee, yang biasanya merupakan salah satu pengambil kebijakan bank sentral yang lebih dovish, mengatakan sebelum kebijakan baru-baru ini dan ketidakpastian geopolitik, inflasi secara keseluruhan terlihat cukup baik dan turun secara substansial dari puncaknya pada pertengahan 2022. 

    Tarif yang diberlakukan Trump pada masa jabatan pertamanya tidak memiliki dampak material terhadap inflasi, kata Goolsbee, sebagian karena tarif tersebut lebih sempit dan mencakup cukup pengecualian sehingga jaringan pasokan tidak terpengaruh.

    Namun jika melihat rencana kebijakan tarif Trump yang lebih luas dan lebih tinggi, hal ini tergantung pada berapa banyak negara yang akan menerapkan tarif tersebut dan seberapa besar tarif yang akan diterapkan.

    “Dan semakin besar dampaknya terhadap dampak Covid-19, maka Anda akan semakin merasa gugup mengenai hal tersebut,” ujarnya.

    The Fed mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25%-4,50% pada pertemuan kebijakan bulan lalu. 

    Bank sentral AS diperkirakan akan kembali menahan suku bunga pada pertemuan 18-19 Maret mendatang karena para pejabat menunggu kejelasan lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan baru pemerintah mempengaruhi perekonomian. Pasar keuangan sekarang memperkirakan hanya satu kali penurunan suku bunga Fed tahun ini.

  • Gubernur Aceh Muzakir Manaf Janji Tekan Angka Pengangguran

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf Janji Tekan Angka Pengangguran

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf langsung tancap gas untuk melaksanakan program prioritas setelah dilantik. Salah satu janjinya adalah untuk menekan angka pengangguran di Aceh dalam lima tahun ke depan. 

    Hal ini disampaikan Muzakir Manaf saat menjadi tamu pada prosesi pelantikan 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Muzakir menegaskan, dirinya berkomitmen untuk terus menekan angka pengangguran di Aceh. Dia mengaku telah menyiapkan strategi untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk dengan bersinergi bersama pemerintah pusat untuk memperluas lapangan pekerjaan di Serambi Mekkah. 

    “Juga pemerintah pusat sama-sama kita akan menciptakan pekerjaan macam mana pengangguran tidak ada lagi di Aceh dan Indonesia, itu yang kita harapkan,” tutur Muzakir. 

    Selain itu, Muzakir menegaskan komitmen kuatnya untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) sebagai langkah strategis pemerintah untuk investasi sumber daya manusia (SDM) di masa depan. 

    “Kami siap mendukung untuk membangun negara ini dan membangun Provinsi Aceh ke depan,” imbuhnya. 

    Dia juga mendukung pengalokasian anggaran yang tepat agar program-program di daerah berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dia menekankan, Pemprov Aceh menggunakan anggaran dan tepat sasaran dan menghindari pemborosan. 

    Untuk menyukseskan berbagai target penguatan ekonomi daerah, Muzakir Manaf bakal turut mendorong iklim investasi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi serta pungutan liar. Dia juga berkomitmen mempersiapkan regulasi yang mempermudah investasi, tetap dalam koridor hukum dan nilai-nilai kearifan lokal. 

    Dengan komitmen ini, Muzakir Manaf optimistis Aceh akan menjadi daerah yang lebih maju, berdaya saing tinggi, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. 

  • WNI Jangan #KaburAjaDulu ke Australia Bulan Ini, Ada Kabar Ga Enak

    WNI Jangan #KaburAjaDulu ke Australia Bulan Ini, Ada Kabar Ga Enak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tingkat pengangguran Australia meningkat pada bulan Januari mencapai 4,1%. Hal ini terungkap dari data Biro Statistik Australia (ABS) yang dirilis Kamis (20/2/2025).

    Mengutip Reuters, hal ini disebabkan oleh lebih banyak pelamar kerja yang mencari pekerjaan pada bulan Januari. ABS sendiri mencatat pola yang muncul sejak pandemi di mana sejumlah besar orang tidak bekerja pada bulan Januari tetapi mulai bekerja dalam waktu dekat.

    Fenomena ini cenderung menyebabkan tingkat pengangguran meningkat pada bulan Januari. Namun, nanti, angka pengangguran itu turun kembali pada bulan Februari.

    Di sisi lain, data menunjukkan lapangan kerja bersih naik 44.300 pada bulan Januari dari Desember. Kenaikan juga terjadi pada lapangan kerja penuh waktu, yang naik sebesar 54.100 pekerjaan.

    Pertumbuhan lapangan kerja tahunan semakin cepat hingga 3,5%. Ritme ini lebih dari dua kali lipat kecepatan yang terlihat di Amerika Serikat (AS).

    “Peningkatan pengangguran melebih-lebihkan sejauh mana pasar kerja melonggarkan bulan lalu,” kata Abhijit Surya, ekonom senior di Capital Economics.

    “Pasar tenaga kerja yang ketat memperkuat pandangan kami bahwa Bank Sentral Australia (RBA) akan memberikan siklus pelonggaran yang dangkal,” tambahnya.

    Sebelumnya, RBA pekan ini memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,10%. Lembaga keuangan itu memperingatkan tidak dapat menjamin pelonggaran lebih lanjut mengingat risiko kenaikan inflasi.

    Inflasi inti Australia mencapai 3,2% pada kuartal keempat 2024 dan diperkirakan akan turun di bawah 3,0% pada kuartal ini. RBA sekarang memperkirakan inflasi akan mencapai titik terendah pada 2,7% dan di atas target 2,5%, sebagian besar karena pasar tenaga kerja yang ‘ketat’.

    Namun, dampak inflasi utama dari lapangan kerja yang kuat biasanya melalui kenaikan upah, dan sebenarnya bergerak ke arah yang berlawanan. Moderasi upah adalah salah satu alasan pasar masih memperkirakan peluang 75% RBA akan memangkas suku bunga lagi pada bulan Mei, setelah melewatkan langkah pada pertemuan bulan April.

    Analis sendiri menilai siklus pelonggaran akan dangkal. Suku bunga mencapai batas bawah pada 3,6% pada akhir tahun.

    (sef/sef)